BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam aktivitasnya setiap hari, Transportasi darat khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen yang sangat penting dari sektor Perhubungan. Dengan mempergunakan jalan raya secara tidak langsung warga masyarakat tersebut terkena peraturan peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya.Manakala peruntukan jalan tersebut terganggu maka akan menimbulkan hambatan terhadap pergerakan lalu lintas atau dengan kata lain terjadi kemacetan lalu lintas dan berbagai gangguan lalu lintas lainnya termasuk ancaman keselamatan lalu lintas.1 Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah saat ini merupakan permasalah yang sangat kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu-lintas, dan lain-lain. Kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global bagi daerah tersebut. Banyak kritik yang telah dikirimkan kepada institusi pemerintahan dalam upaya penanganan dan pengelolaan jalan, agar berbagai kerusakan yang terjadi segera diatasi.Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik dan beban lalu lintas berulang yang berebihan (overloaded) yang menyebabkan
1
Http://binamarga go.id/content.kerusakan-infrastruktur-jalan-akibat-tonase-berlebih.html.
1
umur pakai jalan lebih pendek dari perencanaan. Lalulintas yang berupa peningkatan beban dan repetisi beban. Beban berlebih (0verloading) adalah suatu kondisi beban gandar kendaraan melebihi beban standar yang digunakan pada asumsi desain perkerasan jalan atau jumlah lintasan operasional sebelum umur rencana tercapai ,atau sering disebut dengan kerusakan dini. Sedangkan umur rencana perkerasan jalan adalah jumlah repetisi beban lalu lintas yang dapat dilayani jalan sebelum terjadi kerusakan srtuktural pada lapisan perkerasan. Kerusakan jalan akan terjadi lebih cepat karena jalan terbebani melebihi daya dukungnya. Kerusakan ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu terjadinya beban berlebih (overloading) pada kendaraan yang mengangkut muatan melebihi ketentuan batas beban yang ditetapkan yang secara signifikan akan meningkatkan daya rusak (VDF = vehicle damage faktor) kenderaan yang selanjutnya akan memperpendek umur pelayanan jalan. Beban berlebih (overload) akan menyebabkan kerusakan dini akan terjadi pada jalan, karena jalan terbebani oleh kenderaan yang mengangkut beban berlebih, hal ini akan menyebabkan rencana akan tercapai sebelum umur jalan yang direncanakan pada saat mendesign jalan. Umur rencana perkerasan jalan adalah jumlah tahun dari saat jalan tersebut dibuka untuk lali-lintas kenderaan sampai diperlukan suatu perbaikan struktural atau sampai diperlukan overlay lapisan perkerasan. Jenis dan besarnya beban kendaraan yang beraneka ragam menyebabkan pengaruh daya rusak dari masing-masing kendaraan terhadap lapisan-lapisan perkerasan jalan raya tidaklah sama. Semakin besar muatan/beban suatu
2
kendaraan yang dipikul lapisan perkerasan jalan maka umur perkerasan jalan akan semakin cepat tercapai, hal ini disebabkan kendaraan-kendaraan yang melintas memiliki angka ekivalen yang makin besar dan kenderaan yang lewat pada suatu lajur jalan raya memiliki beban siklus atau suatu beban yang berlang-ulang yang mempengaruhi indeks permukaan akhir umur rencana (IPt) dari perkerasan jalan raya. Masalah truk bermuatan berlebih atau overload tidak saja berdampak terhadap percepatan kerusakan jalan tetapi juga menyebabkan berbagai gangguan yang berdampak pada lingkungan maupun keselamatan lalulintas sebagai berikut meningkatnya tingkat polusi udara, meningkatnya tingkat kebisingan, meningkatnya tingkat kemacetan lalulintas, meningkatnya tingkat kecelakaan lalulintas, meningkatnya percepatan kerusakan jalan dan lain-lain.2 Kelancaran lalu lintas bergantung pada kondisi jalan. Dalam fungsinya sebagai ruang lalu lintas, jalan merupakan komponen utama dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Esensi ini termuat dalam pengertian tentang ’Lalu Lintas’ dan ’Angkutan’ dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pentingnya keberadaan jalan bagi pergerakan atau perpindahan juga terkandung dalam pengertian Ruang Lalu Lintas Jalan. UU No. 22 Tahun 2009 2
http://id.wikibooks.org/wiki/Pembenahan Transportasi/Optimalisasi Fungsi Ruang Jalan dan Penegakan Hukumnya.
3
menjelaskan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.Tidak optimalnya fungsi ruang jalan dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain kapasitas jalan yang tidak memadai, kondisi geometri jalan yang tidak laik/tidak standar, pelanggaran rambu, pelanggaran terhadap fungsi jalan, perilaku berlalu lintas dan lemahnya fungsi pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Berbagai faktor tersebut dapat diidentifikasi dari berbagai perilaku berlalu lintas atau kondisi ruang lalu lintas jalan, antara lain: parkir di badan jalan; berhenti di sembarang tempat baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum; penyempitan ruang jalan baik secara geometri (bottle neck) maupun karena pelanggaran fungsi jalan seperti pedagang kaki lima di badan jalan; tingginya volume penyeberang jalan (akibat tidak adanya JPO atau tidak digunakannya JPO); dan pola sirkulasi yang tidak efisien yang menimbulkan konflik sirkulasi. Masih ada faktor-faktor lain penyebab tidak optimalnya fungsi ruang jalan. UU No. 22 Tahun 2009 dan berbagai peraturan yang lain terkait jalan telah mengatur tentang tata cara penyelenggaraan dan penggunaan ruang jalan. Salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, secara eksplisit menyatakan: setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Namun secara empiris masih banyak ditemui
4
hambatan dan kendala serta persoalan lainnya dalam implementasi berbagai peraturan dan kebijakan tersebut. 3 Kesadaran hukum yang selama ini terbangun di sebagian masyarakat kita terkesan hanya kesadaran semu, dimana masyarakat patuh ketika ada polisi. Namun ketika polisi tidak ada, maka lampu merah pun tanpa ragu diterobos. Berbagai aturan, himbauan dan tata cara berlalu lintas yang baik sudah amat sering kita jumpai diberbagai sudut jalan. Mulai dari menggunakan helm standar, menyalakan lampu motor disiang hari, tidak menelpon atau sms saat berkendara, memakai sabuk keselamatan bagi pengendara mobil dan lain-lain. Berbagai himbauan ini didiskripsikan dalam bentuk gambar agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, sanksi bagi pelanggarnya juga dicantumkan. Harapannya pengguna jalan akan memiliki daya patuh yang tinggi terhadap aturan lalulintas. Begitupula dengan keberadaan traffiq light dan rambu-rambu lalu lintas, bertujuan agar lalu lintas berjalan dengan tertib dan aman. Namun sayangnya kesemua atribut himbauan dan sarana lalu lintas tersebut belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam berlalulintas, bahkan seringkali diabaikan. Hal-hal seperti ini sering dianggap remeh. Padahal tidak sedikit kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi justru disebabkan oleh hal-hal kecil. Akibatnya tidak hanya merugikan pelaku, tetapi pengguna jalan lain juga bisa menjadi korban. Tidak hanya korban luka-luka, tetapi juga ada yang harus
3
Soerjono Soekanto,2012 .disiplin-berlalu-lintas http://bangka.tribunnews.com
5
kehilangan nyawa. Tidak hanya himbauan dan sarana prasarana lalulintas yang tidak diindahkan, mungkin aturan lalu lintas baru sekedar diketahui atau dimengerti saja. Namun masyarakat yang sudah sampai pada tahap mentaati apalagi menghargai, biasanya sudah paham apa tujuan dan manfaat dibalik aturan tersebut bagi dirinya. Misalnya aturan berhelm adalah demi keselamatannya. Begitupula dengan aturan-aturan yang lain. Upaya menumbuhkan kesadaran disiplin berlalu lintas yang selama ini sudah dilakukan melalui himbauan, aksi simpati, sosialisasi dan operasi rutin harus terus dilakukan. Kesadaran disiplin berlalulintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik dilingkungan sekolah maupun keluarga. Disiplin berlalu lintas dapat dilakukan dengan mentaati aturan yang sering kita anggap remeh sebagaimana diutarakan di atas. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal sebagaimana yang di jelaskan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan sekripsi dengan judul “ PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANGUNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI PELANGGARAN KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI JALAN ”.
6
B. Rumusan Masalah Berangkat dari fenomena dalam uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan pasal 28 ayat 1 terhadap perbuatan yang menggakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan? 2. Apa masalah yang dihadapi para penegak hukum dalam penerapan Pasal 28 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui bentuk-bentuk yang bisa mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan sebagaimana yang di maksud pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2.
Untuk mengetahui Apa masalah yang dihadapi para penegak hukum dalam penerapan pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
D. Manfaat Penelitian Mamfaat dan kegunaan yang ingin di capai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup mamfaat akademis dan mamfaat praktis, sebagai berikut : a. Mamfaat Akademis 1) Diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum yang berkaitan
7
dengan penerapan pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Sebagai suatu bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut dalam kaitantanya dengan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Mamfaat praktis 1) Bagi penulis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta mendapatkan pengalaman dalam permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang lalu lintas. 2) Dengan adanya pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat bermanfaat bagi masyarakat
khususnya
agar
mereka
dapat
menyadari
betapa
pentingnya para pengendara motor agar selalu menaati rambu-rambu lalu lintas dan akan membuat para pengguna jalan tertib dalam berlalu lintas, dan menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. E. Kegunaan Penelitian Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan mamfaat bagi penulis maupun rekan mahasiswa dalam menambah wawasan maupun pengetahuan untuk memahami pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8
F. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyaraka dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya samapai pada penyelesaian masalah. 2. Penentuan Lokasi Lokasi penelitian ini yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Polisi Resort Kota Malang tepatnya berada di Jl. Slamet Riyadi, Malang. Penelitian di lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Kota Malang ini merupakan salah satu kota besar ke dua di Jawa Timur setelah Surabaya. Hal ini terkait dengan sering terjadinya kemacetan setiap hari di Kota Malang yang memungkinkan sering terjadinya kasus pelanggaran berlalu lintas. 3. Sumber Data a. Data Primer Data primer yaitu data yang di peroleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan, sumber hukum primer pada penelitian ini adalah aparat kepolisian dan masyarakat di daerah Kota Malang yang masih memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
9
b. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, literatur, dan karya ilmiah serta artikel yang terkait dengan permasalahan. 4. Metode Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : a. Wawancara Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab kepada satuan lalu lintas yang memiliki kapasitas serta mampu memberikan informasi dan keterangan tentang data yang diperlukan untuk penelitian. b. Dokumentasi Yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara membaca,mempelajari dokumen-dokumen,arsip-arsip atau catatan penting lainya yang dimiliki yang ada kaitanya dengan penelitian. 5. Analisa Data Analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis data Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi agar tercapai konsistensi di lapangan dengan langkah
10
abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan, menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan yang di anggap mendasar dan universal. G. Rencana Sistematika Penulisan Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut: BAB I
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat
penelitian,
kegunaan
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II
Bab ini berisi penjelasan mengenai teori dan konsep tentang Implementasi pasal 28 ayat ( 1 ) undang-undang nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menjaga penggunaan dan perlengkapan jalan (Studi di Polresta Malang).
BAB III
Bab ini berisi penulisan akan menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu, berkenaan dengan Implementasi pasal 28 ayat ( 1 ) undangundang nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan
dalam
menjaga
penggunaan
dan
perlengkapan jalan (Studi di Polresta Malang).
11
BAB IV
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sekaligus berisi penulis
sebagai
tentang saran yang menjadi sumbangan upaya
penemuan
pemecahan
atas
permasalahan yang terkait.
12
