DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT MALANG KOTA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT MALANG KOTA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Fachrizal Afandi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jl. MT. Haryono 169 Malang Email: [email protected]

Abstract Article 16 (2) and 18 Act. No. 2/2002 of Indonesia Police Officer gives an authority to police officer doing legal actions based on their interpretation. Furthermore Act No 22/2009 of Traffic and Vehicle should can solve impacts problems from traffic accident. This article will focus on the discretional police background and its mechanism in enforcing traffic law. Key words: discretion, traffic aciident, alternative dispute resolutions

Abstrak Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diharapkan dapat menyelesaikan masalah turunan akibat adanya kecelakaan lalu lintas. Pasal 16 ayat (2) dan 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam kata lain aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Fokus tulisan ini berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi Kepolisian Resort Malang Kota menerapkan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dan mekanisme penggunaan diskresi yang diterapkan Kepolisian Resort Malang Kota dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Kata kunci: diskresi, kecelakaan lalu lintas, mediasi penal

Latar Belakang Tujuan

utama

untuk mengejewantahkan tujuan dimaksud dari

dibentuknya

Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, ketertiban,

kepastian

serta

kemanfaatan

bagi masyarakat. Upaya yang dilaksanakan

tentunya tidak mudah jika penerapan hukum tidak

bisa terimplementasi dengan baik.

Oleh karenanya negara memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa agar hukum yang telah disepakati dapat diterapkan dengan baik.

379

Fachrizal Afandi, Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota...

Negara

memliki

banyak

380

lembaga

tujuan sosial berupa penjagaan terhadap

penegakan hukum, namun lembaga negara

ketertiban seringkali bertolak belakangan

yang dianggap memiliki fungsi penegakan

tujuan hukum yang menghendaki kepastian

hukum paling luas bagi masyarakat sipil

penegakan hukum yang total.2

adalah polisi. Kepolisian dianggap sebagai

Salah satu tugas yang dibebankan kepada

melakukan

kepolisian adalah penanganan permasalahan

pengawalan pada tiap aturan yang dibuat oleh

lalu lintas baik yang bersifat prefentif

negara. Pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan

maupun represif. Kepolisian dituntut untuk

penegakan hukum in optima forma, seringkali

menjaga ketertiban lalu lintas selain juga

disebut sebagai hukum yang hidup karena

harus menegakkan hukum pidana lalu lintas.

pekerjaannya yang langsung berhadapan

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia

dengan masyarakat dan dipaksa memiliki

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

kemampuan untuk menafsirkan undang-

dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut

undang tertulis dalam kehidupan nyata.

UULLAJ) sebagai ganti atas Undang-undang

representasi

negara

dalam

Kepolisian sebagai institusi terdepan

Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas

dalam upaya penegakan hukum memiliki

dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan

kewenangan

serangkaian

kepada aparat kepolisian sebagai lembaga

penyelidikan, penggeledahan, penangkapan,

negara yang memiliki kewenangan paling luas

pemeriksaan

perkara

dibanding lembaga lain dalam hal penegakan

ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di

hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di

pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan

jalan raya.3

antara dan

lain

melimpahkan

tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak

yang memegang fungsi utama penegakan

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,

hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut

sedangkan angkutan adalah perpindahan

untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan

orang dan/atau barang dari satu tempat ke

keamanan dan ketertiban serta memberikan

tempat lain dengan menggunakan kendaraan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan

di ruang lalu lintas jalan.4 Segi positif dari lalu

kepada masyaraka.1 Inilah yang seringkali

lintas dan angkutan adalah perannya yang

menjadi dilema bagi aparat kepolisian karena

strategis dalam mendukung

pembangunan

1 Pasal 13 UU Kepolisian. 2 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 113. 3 Pasal 5 ayat 3 huruf e UU LLAJ menyatakan Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4 Pasal 1UU LLAJ.

ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, Halaman 290-452

381

Tabel 1 Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2010 dan 2011 Kota Malang6 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dan

Jenis Kasus Jumlah Kecelakaan Korban Meninggal Dunia Korban Luka Berat Korban Luka Ringan Rugi Materiil Jumlah Penyelesaian Jumlah Pelanggaran Jumlah Denda

Tahun 2010 183 74 39 173 105.125.000 164 22561 1.692.075.000

Tahun 2011 317 97 27 358 188.325.000 252 35003 2.275.195.000

Trend % 73,22 31,08 -30,76 106,93 79,18 53,65 55,14 34,46

integrasi nasional, namun dalam

angka kecelakaannya mengalami kenaikan

prosesnya, lalu lintas juga membawa segi

yang signifikan sejumlah 73,22 % dari 183

yang negatif dimana tanpa diduga dan tidak

kasus kecelakaan di tahun 2010 menjadi 317

disengaja terjadi kecelakaan yang melibatkan

kasus di tahun 2011, dengan perincian:

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan

Tabel

di

atas

menunjukkan

kasus

lain yang mengakibatkan korban manusia

kecelakaan lalu lintas di Kota Malang

atau kerugian harta benda. Inilah faktor yang

merupakan salah satu penyumbang angka

perlu mendapatkan perhatian yang serius dari

kematian dan korban luka terbesar dibanding

berbagai kalangan.

tindakan kriminal lainnya. Faktor penyebab

Secara faktuil angka kecelakaan lalu

terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat

lintas di Indonesia mengalami kenaikan

bervariasi, mulai dari kesalahan atau kelalaian

yang signifikan. Jawa Timur dengan jumlah

pengemudi bahkan korban sampai pada

penduduk terpadat di Indonesia misalnya,

keteledoran

selama tahun 2011 angka kecelakaan lalu

mengatur kualitas dan kuantitas manajemen

lintas tercatat naik 9.956 kasus atau 88,1%,

jalan raya di daerahnya. Hal ini tentunya

yakni dari 11.295 kasus pada tahun 2010

harus direspons oleh petugas kepolisian dalam

menjadi 21.251 kasus pada tahun 2011 dengan

rangka menjaga ketertiban dan melakukan

jumlah korban meninggal dunia dari 5.422

penegakan hukum pidana lalu lintas.

korban pada tahun 2010 menjadi 5.395 korban

pemerintah

setempat

dalam

UU LLAJ yang baru telah diberlakukan

pada tahun 2011.5 Lebih khusus kota Malang

sejak

sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur,

menyelesaikan masalah turunan akibat adanya

tahun

2010

diharapkan

dapat

5 Kecelakaan lalu lintas di Jatim naik 88, 1% http://www.antaranews.com/berita/1325162344/kecelakaan-lalulintas-di-jatim-naik-88-1, diakses 17 April 2012 pukul 12.12 WIB. 6 Catatan Akhir Tahun Kriminalitas di Kota Malang. http://wartamalang.com/2011/12/catatan-akhir-tahunkriminalitas-di-kota-malang-2011/, diakses 15 April 2012 pukul 12.12 WIB.


382

kecelakaan lalu lintas. Proses penegakan

dalam

hukum

wewenangnya dapat bertindak menurut

yang

seringkali

berbelit-belit

membuat sebagian besar masyarakat enggan menyelesaikan permasalahan mereka melalui aparat kepolisian.

melaksanakan

tugas

dan

penilaiannya sendiri. 2. Pelaksanaan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat

Secara normatif tugas dan wewenang

dilakukan dalam keadaan yang sangat

polisi berkait dengan proses peradilan lalu

perlu dengan memperhatikan peraturan

lintas meliputi pembinaan di bidang lalu

perundang-undangan, serta kode etik

lintas, penyidikan tindak pidana di bidang

profesi

lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga

Indonesia

berwenang untuk

melakukan pemeriksaan

Pasa1 tersebut memberikan kewenangan

atas kebenaran keterangan berkenaan dengan

penuh kepada pejabat kepolisian untuk

pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan

bertindak

kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan

dalam kata lain aparat kepolisian memiliki

tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini,

kewenangan

aparat Kepolisian tunduk pada aturan-aturan

Dengan kewenangan diskresi yang dimiliki

khusus untuk melakukan tindakan hukum.

tersebut, maka bisa jadi ada satu persoalan

Ketentuan ini tertuang dalam Kitab Undang-

hukum yang tidak diselesaikan melalui

undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang

jalur

Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

penyelesaiannya pada keputusan anggota

Negara Republik Indonesia (selanjutnya

polisi. Apalagi secara faktual tidak setiap

disebut UU Kepolisian), UU LLAJ serta

kasus kecelakaan lalu lintas selalu berakhir

aturan moral yang menjadi pedoman yang

di pengadilan. Kasus kecelakaan lalu lintas

harus ditaati. Oleh karenanya tidak mungkin

lebih sering berakhir dengan perjanjian damai

kerja polisi menjadi kaku karena tuntutan

di antara kedua belah pihak atau lebih, hal ini

untuk cepat tanggap terhadap fenomena

dimungkinkan karena UU LLAJ memberikan

sosial dibandingkan secara rigid bertindak

peluang kepada aparat kepolisian untuk

sesuai ketentuan tertulis. UU Kepolisian

memfasilitasi upaya perdamaian di luar

kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi

pengadilan. Hal ini dapat kita lihat dalam

untuk melakukan tindakan yang menyimpang

Pasal 236 ayat (2) UU LLAJ:

sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati

kepolisian

menurut

Kewajiban

republik

penilaiannya

untuk

pengadilan

negara

melakukan

melainkan

mengganti

sendiri, diskresi.

diserahkan

kerugian

nuraninya.

sebagaimana

Pasal 18 UU Kepolisian menyatakan:

pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana

1. Untuk

kepentingan

umum

pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia

dimaksud pada ayat

(1)

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan

di luar pengadilan jika terjadi


383

kesepakatan damai diantara para pihak yang

mempersiapkan dan memperhatikan hal-hal

terlibat.

sebagai berikut:7

Penggunaan diskresi Kepolisian menjadi isu yang menarik untuk diteliti karena korelasinya dengan proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, tentunya penggunaan diskresi ini tidak dimaksudkan sebagai solusi satu-satunya untuk menanggulangi kecelakaan

1. Menerima laporan dan pengaduan laka lantas. a. Tempat

dilaksanakan

di

Kantor

Polres Malang Kota. b. Di pos-pos tetap di Wilayah Polres Malang Kota.

lalu lintas namun sebagai salah satu pintu

c. Menerima laporan yang disampaikan

keluar dalam menyelesaikan problematika

seseorang secara tertulis maupun

yang timbul sebagai efek adanya kecelakaan

lisan

lalu lintas. Oleh karenanya ada 2 (dua)

kecelakaan lalu lintas.

tentang

suatu

peristiwa

permasalahan yang menjadi fokus perhatian

d. Menerima dan mencatat identitas

penulis berkaitan dengan latar belakang yang

pelapor dimana lokasi terjadinya

telah dikemukakan, yaitu pertama, Faktor apa


saja yang melatarbelakangi Kepolisian Resort

2. Dalam hal penanganan laka lantas,

Malang Kota menerapkan diskresi dalam

terutama perihal kecepatan anggota

menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas?

laka lantas Polres Malang Kota dalam

Kedua Bagaimana mekanisme penggunaan

pelaksanaannya

diskresi yang diterapkan Kepolisian Resort

lantas dengan tenggang waktu dari

Malang Kota dalam penyelesaian perkara

menerima laporan sampai dengan tiba di

kecelakaan lalu lintas?

lokasi laka lantas maksimal 15 menit. didukung dengan pos tetap yang ada di

Pertama

Dalam

Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai

TPTKP

3. Unit laka lantas Polres Malang Kota

Pembahasan A. Prosedur

mendatangi

optimalisasi

setiap wilayah polsek masing-masing, dan ditambah pos TAC (Traffic Accident Center) serta pos pantau yang ada di jalur rawan laka / black spot memiliki berbagai

Program

Quick

fasilitas pendukung yaitu:

Wins 2010 bidang peningkatan pelayanan

a. Kendaraan unit laka untuk ke TPTKP.

penanganan kecelakaan lalu lintas, Petugas

b. Kendaraan

ambulance

yang

Unit Kecelakaan dan Lalu Lintas Satuan Polisi

dilengkapi dengan Traffic Accident

Lalu Lintas Polres (laka lantas) Malang Kota

Box

yang

digunakan

untuk

7 Humas Polres Kota Malang, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pam Dan Olah TKP Laka Lantas Traffic Accident Center Sat Lantas Polres Malang Kota, Malang, 2010, hlm. 1.


384

mendatangi TKP dengan kecepatan

6) Setelah alat bukti diberi tanda dan di

dan mobilitas yang tinggi diharapkan

foto segera dipindahkan ke tepi jalan

mampu

sehingga arus lalu lintas dapat lancar

untuk

memberikan

pertolongan serta penanganan laka lantas secara maksimal.

kembali. 7. Untuk penanganan di jalur Black Spot yang dilakukan oleh Tim Laka Lantas

Setibanya di tempat kejadian perkara

Terpadu, setiba di TKP, masing-masing

kecelakaan lalu lintas, tindakan yang harus

instansi melakukan sesuai tugas dan

dilakukan oleh anggota Sat Lantas Kepolisian

tanggung jawabnya.

Resort Malang Kota antara lain:8

Selanjutnya, petugas Polresta Malang

1. Mengamankan TKP kecelakaan lalu

2

dalam

rangka

penyelidikan

maupun

lintas agar tidak terjadi kecelakaan lalu

penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu

lintas baru.

lintas melakukan pengamatan secara umum,

Memberikan pertolongan pertama kepada

yang meliputi pengamatan terhadap keadaan

korban.

jalan

3. Mengamankan tersangka dan saksi serta

(sempit/lebar/tanjakan/turunan/

tikungan/simpangan/lurus

dan

lain-lain),

mengumpulkannya pada tempat di luar

keadaan

batas yang telah ditentukan.

pandangan dan lain-lain), keadaan cuaca

4. Mengamankan barang bukti kecelakaan lalu lintas. 5. Memisahkan

lingkungan

(ramai/sepi/bebas

pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas,

saksi

dan

tersangka

kerusakan pada kendaraan, kerusakan pada

dengan maksud untuk tidak saling

jalan dan kelengkapannya, letak kendaraan

mempengaruhi.

dan korban, bekas-bekas tabrakan yang

6. Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu

tertinggal di jalan seperti; bekas rem, pecahan

lintas.

kaca, tetesan darah, bekas cat/dempul, bekas

1) Terhadap kendaraan yang terlibat

oli, suku cadang yang terlepas/jatuh dan

kecelakaan lalu lintas. 2) Terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

lain-lain dan arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan.9 Selain itu, petugas Polresta Malang

3) Terhadap alat bukti lainnya.

juga

melakukan

pemeriksaan

terhadap

4) Terhadap titik tabrak.

kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas,

5) Terhadap bekas rem.

berupa kelengkapan surat-surat kendaraan

8 Ibid., hlm. 2. 9 Interview dengan BRIPTU Robby Arya W, penyidik Unit Laka Lantas Polresta Malang tanggal 12 September 2012.


385

(STNK,STCK, Buku Kir), keadaan lampu-

yang terdiri dari

foto situasi TKP secara

lampu kendaraan (apakah semua menyala

keseluruhan, sebanyak 4 (empat) kali dari 4

dengan baik dan bagaimana penyetelan tinggi

(empat) penjuru, foto posisi dari kendaraan

rendahnya sorot lampu), keadaan klakson,

yang terlibat kecelakaan, sebanyak 4 (empat)

keadaan alat penghapus kaca, kedudukan

kali dari 4 (empat) penjuru, foto korban

porseneling pada gigi berapa. keadaan kemudi,

sebelum dipindahkan dari TKP, foto kerusakan

penyetelan dari pada kaca spion, kondisi rem,

yang ada pada kendaraan yang terlibat

kondisi ban kendaraan, kedudukan spido

kecelakaan lalu lintas dan foto bekas-bekas

meter/ ukuran kecepatan kendaraan, kondisi

yang tertinggal di TKP seperti bekas rem,

per dan muatan kendaraan.

pecahan kaca, pecahan cat/dempul dan hal

Kondisi jalan dan kelengkapannya seperti

lain. Setelah pengolahan TKP kecelakaan lalu

kondisi jalan (hotmix/ sirtu/ berlobang/

lintas selesai dilaksanakan maka dilakukan

bergelombang dan lain-lain), rambu-rambu

pengecekan terhadap personil, perlengkapan

yang ada di sekitar TKP. Kondisi bahu jalan

dan segala hal yang diketahui, ditemukan dan

dan Marka jalan tempat terjadinya kecelakaan

yang dilakukan di TKP. Kemudian TKP dibuka

juga dilakukan pemeriksaan demi mengetahui

dengan konsekuensi arus lalu lintas harus

lebih

normal kembali. Langkah penting lanjutan

jelas

faktor

dominan

penyebab


adalah petugas melakukan permintaan Visum

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap

tersangka,

Aparat

Kepolisian

wajib mengamankan tersangka termasuk memberikan masyarakat

perlindungan yang

main

apabila hakim

ada

sendiri,

et Repertum ke Rumah Sakit di mana korban dirawat. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu

yang

melakukan

pengolahan

selanjutnya melakukan interview dengan

TKP, dengan materi hasil yang diketemukan

mengajukan

kepada

di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi-

tersangka untuk memperoleh keterangan

saksi, tersangka maupun barang bukti, dant

sementara tentang bagaimana terjadinya

tindakan yang dilakukan oleh petugas (TPTKP

peristiwa kecelakaan tersebut di samping

dan pengolahan TKP) tehadap hasil yang

mencatat indentitas tersangka (SIM, KTP dan

ditemukan di TKP. Di samping Berita Acara

lain-lain).10

Pemeriksaan di TKP dibuat juga Berita Acara

Untuk

pertanyaan

kepentingan

singkat

pembuktian,

lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.11

diperlukan adanya pemotretan di TKP,

10 Ibid. 11 Interview dengan AIPTU Safari, SH, penyidik Unit Laka Lantas Polresta Malang tanggal 12 September 2012.


b.

Proses

Penyelesaian

386

Perkara

Penyidik Kepolisian Resort Kota Malang

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu

dalam kurun waktu tahun 2011 hingga bulan

Lintas

Agustus tahun 2012 telah menangani 537

Di

Kepolisian

Resort

Malang Kota

kejadian kecelakaan lalu lintas. Dari total

Proses penyelesaian perkara tindak pidana

537 kejadian kecelakaan lalu lintas terdapat

kecelakaan lalu lintas tunduk pada aturan

153 korban meninggal dunia, 35 korban luka

KUHAP, dimana selaku penyidik, petugas

berat dan 601 korban luka ringan dengan

Kepolisian Resort Malang Kota memiliki

total kerugian Rp. 442.500.000,- (empat ratus

wewenang sebagaimana diatur di dalam

empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Proses penyelesaian perkara kecelakaan

pasal 7 (1) KUHAP yaitu: a) Menerima laporan atau pengaduan dari

lalu lintas oleh penyidik Kepolisian Resort

seorang tentang adanya tindak pidana;

Kota Malang pada kurun waktu 2011-2012,

b) Melakukan tindakan pertama pada saat di

jika dicermati dari total 537 kasus di atas hanya 15 kasus yang disidik dan diteruskan ke

tempat kejadian; c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan

penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan.

memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

Sebanyak 59 kasus lainnya dihentikan dengan

d) Melakukan

penangkapan,

penahanan,

dasar SP3. Dasar penghentian 59 kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 140

penggeledahan dan penyitaan; e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan

ayat 2 huruf a KUHAP dikarenakan tersangka meninggal dunia, nebis in idem atau daluwarsa

surat; f) Mengambil sidik jari dan memotret

dan Pasal 76, 77, 78 KUHP.12 Penyelesaian melalui jalur perdamaian

seorang; g) Memanggil orang untuk didengar dan

/ Alternative Dispute Resolutions cukup

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

mendominasi angka penyelesaian perkara

h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan

kecelakaan lalu lintas, sebanyak 355 kasus

dalam hubungannya dengan pemeriksaan

atau hampir 70% kasus diselesaikan dengan

perkara;

cara ini. Hal ini menurut Kanit Laka Lantas

i) Mengadakan penghentian penyidikan;

Polres Malang Kota merupakan salah satu dari

j) Mengadakan

implementasi diskresi dalam penyelesaian

tindakan

lain

hukum yang bertanggung jawab.

menurut

perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.13

12 Interview dengan IPDA Hudi Susilo SH, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Malang tanggal 19 September 2012. 13 Ibid.

387


C. Faktor Yang Kepolisian

Melatarbelakangi

Daerah

Jawa

Timur

Direktorat

Lalu

Resort

Malang

Lintas melalui surat pada bulan Juni 2010

Menerapkan

Diskresi

memberikan pedoman tentang ADR dalam

Dalam Menyelesaikan Perkara

kasus kecelakaan lalu lintas dimana klasifikasi

Kecelakaan Lalu Lintas

kasus yang dapat di ADR antara lain juga

Kota

Bentuk diskresi Kepolisian Resort Malang

termasuk kasus yang sudah dinyatakan

Kota dalam kasus kecelakaan lalu lintas

berkasnya lengkap oleh Penuntut Umum atau

adalah melalui jalur mediasi penal dengan

P.21 dengan korban meninggal dunia dan luka

cara mengupayakan penyelesaian di antara

berat. Hal ini menurut surat tersebut dilakukan

pihak yang terlibat dengan jalan damai melalui

demi kepentingan umum, dimana pejabat

mekanisme Alternative Dispute Resolutions /

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

ADR. Penyidik memberikan peluang terhadap

melaksanakan tugasnya dan kewenangannya

pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan

dapat bertindak menurut penilaian sendiri dan

kesepakatan perdamaian.14

hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat

Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi Kepolisian Resort Malang Kota menerapkan

perlu dengan memperhatikan perundangundangan dan kode etik Profesi Polri.16

diskresi dalam hampir semua penyelesaian

Dasar-dasar inilah yang digunakan oleh

perkara kecelakaan lalu lintas melalui jalur

aparat Kepolisian Resort Malang Kota dalam

mediasi penal. Faktor pertama menurut Kanit

menyelesaikan 355 kasus atau hampir 70%

Laka Lantas Polres Malang Kota adalah secara

perkara kecelakaan lalu lintas selama kurun

internal adanya Surat Kapolri Nopol B/3022/

waktu 2011-2012 melalui jalur perdamaian

XII/2009/Sdeops

Desember

/ Alternative Dispute Resolutions dengan

2009 tentang penanganan kasus melalui

klasifikasi tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Alternative Dispute Resolution (ADR) yang

dengan kerugian materiil, korban luka ringan,

dipertegas dengan Surat Telegram Kapolda

luka berat bahkan meninggal dunia.

tanggal

14

Jatim Nomor ST/476/II/2010/Ditlantas yang

Selain

itu

faktor

kedua

yang

memerintahkan agar para penyidik di wilayah

melatarbelakangi Kepolisian Resort Malang

Jawa Timur yang menangani kasus kecelakaan

Kota menerapkan menggunakan diskresi

lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan /

adalah adanya Pasal 16 ayat (2) UU Kepolisian

kerugian materiil dapat diselesaikan melalui

dimana disebutkan aparat kepolisian dapat

konsep Alternative Dispute Resolution.15

melakukan tindakan lain menurut hukum yang

Kepolisian

bertanggung jawab. Maksudnya tindakan-

Negara

Republik

Indonesia

14 Ibid. 15 Ibid. 16 Pedoman tentang ADR dalam Kasus kecelakaan lalu lintas, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur 2010.


388

tindakan penyidikannya yang dilaksanakan

diskresinya dalam melakukan penyelesaian

harus memenuhi syarat antara lain tidak

kasus kecelakaan lalu lintas ringan.

bertentangan dengan aturan hukum, selaras

Lebih lanjut, penerapan diskresi dalam

dengan kewajiban hukum yang mengharuskan

Pasal 18 UU Kepolisian ternyata tidak hanya

tindakan tersebut dilakukan, harus patut

digunakan untuk kasus kecelakaan lalu

masuk akal dan termasuk dalam lingkungan

lintas ringan saja sebagaimana diatur dalam

jabatannya, Pertimbangan layak berdasarkan

Pasal 236 ayat (2) UULLAJ. Faktor yang

keadaan yang memaksa dan menghormati

melatarbelakangi digunakannya ADR untuk

HAM.17

tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan

Menurut analisa penulis, faktor pertama

kerugian materiil, korban luka ringan, luka

yang melatarbelakangi penggunaan diskresi

berat bahkan meninggal dunia diakui oleh

dalam bentuk mediasi penal secara normatif

Kanit Laka Lantas Polresta Malang selain

dapat kita lacak pada pasal 236 (2) UULLAJ

perintah dari Mabes Polri dan Polda Jatim

dimana dalam kasus tertentu kecelakaan lalu

adalah karena murni alasan kemanusiaan

lintas dapat diselesaikan di luar persidangan.

dan budaya masyarakat Malang yang tidak

Jika terjadi kesepakatan damai di antara

menginginkan proses yang berbelit-belit

pihak yang terlibat kerugiannya material dan

dan cenderung memilih jalan damai. Oleh

ganti rugi dapat dilakukan di luar PN. Jika

karenanya jika ada kesepakatan damai diantara

terdapat korban luka ringan digunakan Berita

pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan

Acara Cepat dan bila ada kerugian materiil

lalu lintas tersebut, maka penyidik Kepolisian

yang sangat ringan sifatnya dapat digunakan

Resort Malang kota tidak akan memproses

mekanisme denda/ tilang. Indikator yang

dan melanjutkannya ke tahap penuntutan dan

digunakan untuk menjabarkan Pasal 236 ayat

peradilan.19

(2) UULLAJ adalah luka ringan yang diderita

Menurut

pendapat

penulis,

secara

korban dalam waktu dekat cepat sembuh

normatif penggunaan diskresi yang dilakukan

dan tidak menyebabkan cidera tetap, kasus

oleh

tersebut tidak menimbulkan keresahan di

khusus untuk proses penyelesaian perkara

masyarakat, kecelakaan yang tidak melibatkan


korban masal serta kerugian materiil yang

kerugian materiil dimana termasuk kategori

ditimbulkan sangat kecil.18 Ke semua indikator

tindak pidana kecelakaan lalu lintas ringan

tersebut menjadi dasar bagi para penyidik di

sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat

lapangan ketika menggunakan kewenangan

(2) UULLAJ. Namun proses penyelesaian

Kepolisian

Resort

Malang

Kota

17 Ibid. 18 Ibid. 19 Interview dengan IPDA Hudi Susilo SH, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Malang tanggal 19 September 2012.


389

dengan

menggunakan

perdamaian

yang

•

Kesepakatan tertulis dari masing-masing

diterapkan dengan alasan diskresi pada kasus

pihak yang terlibat dalam kecelakaan

tindak pidana kecelakaan lalu lintas sedang

lalu

dengan korban luka ringan dan tindak pidana

ditandatangani di atas segel dan diberi

kecelakaan lalu lintas berat dengan korban

materai, diketahui/disetujui oleh ketua

luka berat dan meninggal dunia tidak sesuai

RT/RW atau kepala lingkungan dan

dengan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ dimana

diketahui oleh para saksi-saksi lainnya.

delik kecelakaan lalu lintas merupakan delik

lintas

(pelaku,

korban)

yang

Penyelesaian menggunakan ADR harus

biasa bukan delik aduan. Dan tidak ada satu

berprinsip pada musyawarah mufakat

aturanpun dalam UU LLAJ yang memberikan

dan harus diketahui oleh masyarakat

peluang kepada aparat penegak hukum untuk

sekitar serta harus menghormati norma

mengupayakan perdamaian. Bahwa kemudian

sosial/adat yang berlaku serta memenuhi

hal ini disebut diskresi demi kepentingan

asas keadilan.

umum dengan mengacu pada Pasal 16

•

Setelah terjadi kesepakatan perdamaian,

dan 18 UU Kepolisian dan surat Kapolri

penyidik

Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14

lintas tersebut dalam buku register dan

Desember 2009 tentang penanganan kasus

didatakan dengan baik.

melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)

mencatat

kecelakaan

lalu

Berdasarkan Surat Kapolri Nopol B/3022/

dan Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor

XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember

ST/476/II/2010/Ditlantas

prespektif

2009 tentang penanganan kasus melalui

kemanfaatan dan keadilan mungkin bisa

Alternative Dispute Resolution (ADR)

dibenarkan, namun hal ini tidak menjamin

dinyatakan untuk kasus yang telah

kepastian hukum. Karena secara yuridis

diselesaikan dengan ADR agar tidak lagi

kedua surat tersebut bisa dikatakan batal demi

disentuh oleh tindakan hukum lain yang

hukum karena bertentangan dengan peraturan

kontra produktif dengan tujuan polmas.20

dari

•

yang lebih tinggi dalam hal ini UU LLAJ.

D. Mekanisme Penggunaan Diskresi Dalam

Penyelesaian

Kecelakaan

Lalu

Perkara

Lintas

Di

Kepolisian Resort Malang Kota Mekanisme

Mediasi

penal

sebagai

bentuk diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut: 20 Ibid.

Apabila tidak terdapat kesepakatan di antara para pihak baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Sebagai

contoh

mekanisme

kasus

kecelakaan lalu lintas yang diproses dengan cara diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Kepolisian adalah kecelakaan


390

lalu lintas dimana antara korban dan tersangka

Kepala Desa /Kepala Kelurahan setempat,

masih ada hubungan keluarga.

maka langkah yang dilakukan penyidik

A (bapak)

membonceng B (istri) dan C (anaknya)

adalah:

terlibat kecelakaan lalu lintas mengakibatkan

1. Menyelesaikan BAP secara lengkap

istri atau anaknya meninggal dunia sedang

2. SPDP belum perlu dikirim ke PU

yang menjadi tersangka adalah A (bapaknya).

3. Dilakukan gelar perkara yang dipimpin

Langkah yang dilakukan dalam penggunaan

Wakapolresta dan dihadiri Kasat Lantas,

diskresi oleh penyidik Kepolisian Resort

Kasat Serse, Kasat Intel, Provos, Kanit

Malang Kota adalah sebagai berikut:

Laka, penyidik Laka dan hasilnya

1. Tetap dilakukan penyidikan sampai

dilaporkan ke Kapolres sebagai bahan

menjadi BAP lengkap

untuk mengambil keputusan namun

2. Bila perlu tersangka tidak ditahan

penyidik

3. SPDP belum perlu dikirim ke PU

perkembangannya dengan mendengarkan

4. Tersangka tidak dibebani apapun

saran dari masyarakat

tetap

harus

memantau

5. Dilakukan gelar perkara yang dipimpin

4. Pelaporan penyelesaian perkara ke Polda

waka dan dihadiri Kasat Lantas, Kasat

dapat dikategorikan penangguhan jika

Serse, Kasat Intel, Provos, Kanit Laka,

ada persetujuan dari Kapolres.22

penyidik Laka dan hasilnya dilaporkan ke Kapolresta sebagai bahan untuk mengambil keputusan namun penyidik tetap harus memantau perkembangannya dengan

mendengarkan

saran

dari

masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam penggunaan diskresi dalam kedua contoh kasus di atas adalah diperlukan adanya pengawas penyidik yang memantau dan memonitoring perkembangan penyidikan agar tidak disalahgunakan dengan melakukan pengawasan internal penyidikan

Setelah dilakukan gelar perkara dan

yang dilakukan secara berjenjang dan melekat

masyarakat,

kepada setiap penyidik. Hal ini sulit dilakukan

Kapolresta akan memutuskan apakah kasus A

karena keterbatasan sumber daya materi dan

(bapak) sebagai tersangka atas kecelakaan lalu

manusia. Kendala lain yaitu mekanisme gelar

lintas tersebut diteruskan atau ditangguhkan.21

perkara yang selalu dipimpin oleh wakapolres

Contoh kasus lain terkait kecelakaan lalu

maupun kasat lantas membuat tidak semua

lintas yang mengakibatkan korban meninggal

perkara bisa dilakukan gelar dalam waktu

dunia, luka berat namun kedua belah pihak

yang cepat. Sehingga diperlukan pembinaan

telah sepakat damai dengan membuat surat

mental kepada anggota kepolisian secara

pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/

terus menerus guna merubah mindset dalam

mendengarkan

21 Ibid. 22 Ibid.

saran

dari


391

menangani kasus kecelakaan lalu lintas.23

kepastian mengenai status tersangka. Apakah

Menurut penulis, untuk kategori tindak

dihentikan? Ataukah dilanjutkan? Yang ada

pidana kecelakaan lalu lintas ringan, mekanisme

hanyalah status bagi tersangka berdasarkan

yang dilakukan oleh kepolisian sudah tepat,

keputusan Kapolres adalah ditangguhkan.

karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal

Meski dalam Surat Kapolri Nopol B/3022/

236 ayat (2) UULLAJ yang memberikan

XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009

peluang proses penyelesaian perkara di

tentang penanganan kasus melalui Alternative

luar peradilan, meski mekanismenya tidak

Dispute Resolution (ADR) untuk kasus yang

diatur dalam UULLAJ namun Surat Kapolri

sudah mendapatkan keputusan dari Kapolres


tidak boleh disentuh oleh tindakan hukum lagi,


namun hal ini sangat rawan disalahgunakan

melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)

oleh oknum aparat penegak hukum. Harusnya

dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan

diatur yang jelas dan tegas dalam peraturan

tindak pidana kecelakaan lalu lintas ringan.

perundang-undangan mengenai mekanisme

Namun jika ditelaah lebih lanjut, untuk tindak pidana kecelakaan sedang dan tindak pidana kecelakaan berat dengan korban luka berat dan meninggal dunia, mekanisme

diversi untuk kasus kecelakaan lalu lintas, untuk menjamin kepastian hukum

Simpulan

penggunaan diskresinya tidak sesuai dengan

Faktor

KUHAP dan bahkan UULLAJ. KUHAP

digunakannya

hanya mengenal penghentian penyidikan

penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian

itupun dengan syarat yang sangat limitatif

dalam menyelesaikan 355 kasus atau hampir

sedangkan

memberikan

70% perkara kecelakaan lalu lintas selama

peluang penggunaan ADR dalam tindak

kurun waktu 2011-2012 dengan klasifikasi

pidana

tindak


pidana kecelakaan berat dengan korban

kerugian materiil, korban luka ringan, luka

luka berat dan meninggal dunia. Hal it tentu

berat bahkan meninggal dunia adalah secara

berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh

internal Kepolisian terdapat Surat Kapolri

Kepolisian Resort Malang Kota dengan


dasar Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/


Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang

melalui

Alternative

penanganan

(ADR)

yang

UULLAJ

kecelakaan

kasus

tidak sedang

melalui

dan

Alternative

yang

melatarbelakangi

diskresi

dalam

Dispute

dipertegas

bentuk

Resolution

dengan

Surat

Dispute Resolution (ADR), dari dua contoh

Telegram Kapolda Jatim Nomor ST/476/

kasus di atas dapat dilihat tidak adanya

II/2010/Ditlantas

23 Ibid.

yang

memerintahkan


392

untuk memberikan peluang bagi para pihak

RT/RW atau kepala lingkungan dan diketahui

yang terlibat untuk melakukan perdamaian,

oleh para saksi-saksi lainnya. Setelah terjadi

dan dari sisi faktor eksternal adalah alasan

kesepakatan perdamaian, penyidik mencatat

kemanusiaan dan budaya masyarakat yang

kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku

tidak menginginkan proses yang berbelit-belit

register dan didatakan dengan baik. Sedangkan

dan cenderung memilih jalan damai. Oleh

mekanisme

karenanya jika ada kesepakatan damai diantara

keputusan untuk kasus kecelakaan lalu lintas

pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan

yang mengakibatkan korban meninggal dunia,

lalu lintas tersebut, maka penyidik Kepolisian

luka berat jika kedua belah pihak telah sepakat

Resort Malang Kota tidak akan memproses

damai dengan membuat surat pernyataan yang

dan melanjutkannya ke tahap penuntutan dan

diketahui oleh RT/RW/Kepala Desa/Kepala

peradilan

Kelurahan setempat, maka penyidik tetap

diskresi

dalam

pengambilan

Mekanisme Alternative Dispute Resolution

menyelesaikan BAP secara lengkap, SPDP

(ADR) sebagai bentuk diskresi penanganan

belum dikirim ke PU dan kemudian dilakukan

kasus kecelakaan lalu lintas adalah penyidik

gelar perkara yang dipimpin Wakapolresta

memberikan peluang terhadap pihak-pihak

dan dihadiri Kasat Lantas, Kasat Serse, Kasat

yang berperkara untuk melakukan kesepakatan

Intel, Provos, Kanit Laka, penyidik Laka dan

perdamaian /ADR. Tahapan mekanisme yang

hasilnya dilaporkan ke Kapolres sebagai bahan

dilakukan antara lain adanya kesepakatan

untuk mengambil keputusan namun penyidik

tertulis dari masing-masing pihak yang

tetap harus memantau perkembangannya

terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (pelaku,

dengan mendengarkan saran dari masyarakat.

korban) yang ditandatangani di atas segel dan

DAFTAR PUSTAKA

diberi materai, diketahui/disetujui oleh ketua

Buku

Satjipto Rahardjo, 2011, Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta. Humas Polres Kota Malang, 2010, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pam Dan Olah TKP Laka Lantas Traffic Accident Center Sat Lantas Polres

Malang Kota, Malang.

Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang

Nomor

2 Tahun

2002

tentang Kepolisian Negara Republik

393


Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

lintas-di-jatim-naik-88-1. Catatan Akhir Tahun Kriminalitas di Kota

Jalan.

Artikel Internet Kecelakaan lalu lintas di Jatim naik 88,1%,

berita/1325162344/kecelakaan-lalu-

http://www.antaranews.com/

Malang,

http://wartamalang.

com/2011/12/catatan-akhir-tahunkriminalitas-di-kota-malang-2011/.

DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT MALANG KOTA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Recommend Documents