PERTIMBANGAN SESEORANG MENJADI WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA MEMBERANTAS KORUPSI DI KEPOLISIAN

PERTIMBANGAN SESEORANG MENJADI WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA MEMBERANTAS KORUPSI DI KEPOLISIAN Oleh. Abdurrahman Nawawi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ABSTRACT This mini thesis discusses the underlying judgment became a whistleblower and expose the corruption within the agency or organization. The writing is done to find out what are the considerations underlying the decision to become a whistleblower. Thus, it can be seen what is required evaluation measures related institutions. Using qualitative methods and case studies. Writing results suggest the need for an internal reporting mechanism within the agency or organization and the good reception of the whistleblower, and the need for rules in favor of such a mechanism.

Keywords

: Whistleblower, Corruption, Witness, Judgment

Tindak pidana korupsi bukan lagi dikatakan sebagai tindak kejahatan yang biasa, melainkan sudah dikatakan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary cime), karena melibatkan banyak orang atau kelompok yang dilakukan secara terorganisir. Pujiono (2007) mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan terjadi di berbagai aspek, seperti pungutan liar dan penggelapan pajak, bahkan korupsi dianggap telah menjadi budaya dan mendarah daging, sehingga sulit untuk dihilangkan.

Haryono, Jamal dan Saleh (2002) dalam buku yang berjudul Budaya Korupsi Ala Indonesia, menyatakan bahwa faktor-faktor terjadinya perilaku korup umumnya terjadi dalam konteks sistem birokrasi patron-klien, yang sudah terjadi ketika masa orde baru berkuasa, terlihat dari banyaknya pengusaha yang dapat menikmati berbagai fasilitas karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto, akibat lamanya sistem birokrasi patron-klien tersebut, korupsi dianggap telah mejadi budaya di Indonesia. Menurut Agus Sunaryanto dari tim Divisi Investigasi

ICW, ruang lingkup tren korupsi dilihat dari sektor terjadinya korupsi, modus,

1 Pertimbangan seseorang..., Abdurrahman Nawawi, FISI-UI, 2013

2

pelaku (tersangka), kerugian, wilayah terjadinya korupsi, serta waktu kejadian dan lembaga di mana kasus korupsi terjadi. (Indonesian Corruption Watch, 2012 )

Sementara itu, Transparency International (TI) kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) pada 3 Desember 2011 secara global. Tujuan peluncuran CPI setiap tahun adalah untuk selalu mengingatkan bahwa korupsi masih merupakan bahaya besar yang mengancam dunia. Pada tahun 2011 CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, di mana 0 (nol) berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. Dua pertiga dari negara yang diukur memiliki skor di bawah lima, termasuk Indonesia. Dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia kalah jauh

dari

Singapura dengan indeks 9,2 yang berada di peringkat 5, Brunei dengan indeks 5,2 berada di posisi 44, Malaysia dengan indeks 4,3 di urutan ke 60, dan Thailand dengan indeks 3,4 di urutan ke 80. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya Indeks Persepsi Korupsi negara Indonesia mengalami dengan indeks 3

perbaikan, yaitu tahun 2011

peringkat 100 dibandingkan dengan

tahun 2010 berada di

peringkat 110 dengan indeks 2,8. (Corruption Perceptions Index, 2011)

Kepolisian merupakan salah satu komponen peradilan pidana yang seharusnya menjadi alat penegak hukum dalam memberantas kejahatan (Yesmil, 2009) ,namun dalam prakteknya, terdapat tindak kejahatan di dalam kepolisian itu sendiri, yakni kejahatan korupsi, hal tersebut baru terlihat ke permukaan ketika Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji melaporkan tindak korupsi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi di kepolisian yang memanfaatkan jabatan mereka untuk meraup keuntungan pribadi. Keputusan Susno untuk melaporkan kejahatan korupsi di lingkungan kerjanya tentu tidaklah mudah, adanya kemungkinan kerugian yang akan dihadapi seperti „diberhentikan dari pekerjaan‟, „dimusuhi rekan-rekannya‟ dan tuduhan-tuduhan lainnya, namun mengapa Susno berani mengungkap kasus tersebut? Yang seharusnya ancaman dan kerugian tersebut bisa menjadikan Susno mengurungkan niatnya untuk mengungkapkan Kasus Pajak Gayus kepada publik.

Universitas Indonesia Pertimbangan seseorang..., Abdurrahman Nawawi, FISI-UI, 2013

3

Kerangka Teori Berdasarkan beberapa sumber baik buku maupun jurnal, terdapat beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kesamaan pengertian dan persepsi antara peneliti dan pembaca serta supaya tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dari pembaca mengenai beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini. Antara lain:

Korupsi Di Indonesia, korupsi adalah salah satu masalah besar yang sering kali dikaitkan dengan tindakan gelap dan tidak sah, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dari hal tersebut kemudian berkembang pandangan bahwa korupsi menekankan pada penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi, Azra (2002) mengidentifikasi korupsi menjadi tiga kategori, yakni Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik, tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang-orang yang dekat dengannya

termasuk kedalam tindakan korupsi. Kedua, korupsi yang

berpusat kepada dampaknya terhadap kepentingan umum, korupsi terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik melakukan tindakan-tindakan

tertentu

demi

kepentingan

orang-orang tertentu dengan

menerima imbalan. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar , didasarkan pada analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial serta pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut Philip, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai „lembaga‟ ekstra legal untuk tujuan mempengaruhi kebijakan oleh birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain. (Azyumardi Azra ,2002:31-32).

Klitgaard (2002) memberikan pengertian korupsi, menggunakan terdapat

jabatan

wewenang.

untuk kepentingan Individu

pribadi.

yang melakukan

Dalam korupsi

yang berarti suatu

jabatan,

menggunakan

wewenang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Korupsi juga dapat berarti


4

memungut uang bagi

layanan yang

sudah seharusnya diberikan atau

menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.

Susan (2006) juga menjelaskan bahwa korupsi

adalah

sebuah

penggambaran dari hubungan antara negara dan sektor swasta. Terkadang, yang memiliki kekuasaan dan menjadi pelaku dominan adalah pemerintah, atau sebaliknya, pihak swasta menjadi pelaku yang dominan. Kemampuan untuk melakuklan tawar menawar antara pemerintah dan swasta akan menentukan dampak keseluruhan dari korupsi yang terjadi terhadap masyarakat.

Gjalt

de

Graaf

(2007) mendefinisikan

korupsi

yang berbunyi,

“Behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to serve private ends”.

Dalam definisi tersebut dikatakan bahwa korupsi

adalah perilaku dari pejabat publik yang menyimpang dari norma yang telah

disepakati untuk kepentingan pribadi. Korupsi termasuk kejahatan Negara dan warga Negara menjadi korban utamanya, Green dan Ward (2004) mengkategorikan kejahatan oleh Negara menjadi tiga, yaitu Korupsi, Klientalisme dan Patrimonialisme. Korupsi adalah penyelewengan kekuasaan yang merugikan keuangan Negara. Klientalisme terjadi ketika pejabat publik memberikan keberpihakan politik kepada pemilih atau klien. Klientalisme biasanya secara efektif bekerja bersama-sama dengan birokrasi dan dapat menjadi pendorong adanya gerakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan korporasi, kejahatan oleh polisi dan bentuk penyimpangan lainnya dapat berkolaborasi dalam klientalisme. Patrimonialisme lebih merupakan faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam korupsi oleh Negara, misalnya terjadinya teror, kejahatan perang dan genosida.

Pemberantasan Korupsi Klitgaard (2005) menjelaskan salah satu model pendekatan menganalisis

korupsi,

yakni

model

atasan-pegawai-klien. Model

dalam ini

menganalogikan bahwa atasan adalah pemimpin, lembaga negara misalnya lembaga pemungut pajak, lalu pegawai adalah pegawai pemungut pajak yang berinteraksi langsung dengan klien, klien adalah seorang wajib pajak. Jika


5

melihat dari sudut pandang pegawai dan klien, mereka akan melakukan pertimbangan untung rugi (Cost-Benefits) dari melakukan tindakan korupsi. Bagi seorang atasan, korupsi yang dilakukan oleh pegawainya dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan dirinya sendiri melalui “uang tutup mulut” apabila ia mengetahui dengan pasti dan jelas perihal korupsi yang dilakukan pegawainya. Namun, seringkali atasan tidak mengetahui dengan jelas korupsi yang terjadi sehingga akan terjebak dalam situasi yang serba salah. Keberadaan korupsi di dalam lembaga yang ia pimpin saja sudah menjadi kerugian atau “faktor negatif”. Selain itu ia harus mematok gaji dan hukuman bagi pegawai tersebut tanpa ia mengetahui tentang produktivitas pegawai tersebut maupun tindakan korupsi yang menyulitkannya yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Mungkin seorang atasan akan membuat sebuah mekanisme tertentu

untuk

mengetahui dan mengumpulkan informasi tentang apa saja yang dilakukan oleh pegawai.

Whistleblowing Whistleblowing adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang karena percaya bahwa kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan organisasi tempat ia bekerja, dan mengungkap tindakan korupsi, pelanggaran dan tindakan illegal yang dilakukan oleh organisasi. Nader juga mendifiniskan whistleblower sebagai seorang yang pro-sosial, yang lebih memilih mengungkap kasus dan dimusuhi oleh rekan kerja. (Wim Vandekerckhov,2006:8).

Commers

(2000)

(dalam

Vandekerckhov,

2006)

meletakan

whistleblowing sebagai tindakan akibat hilangnya kontrol demokrasi dalam masyarakat yang terkena dampak globalisasi, dan melihat pengungkapan kasuskasus hukum sebagai indikatornya, ditandai dengan pengantian sejumlah pejabat, hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat memiliki peran sebagai pengawasan dalam sistem demokrasi yang baik. Perhatian terhadap whistleblower dalam masyarakat, pemerintahan, media, dan perusahaan swasta, mulai berkembang ke arah yang positif.


6

Mekanisme Whistleblowing Mekanisme whistleblowing adalah usaha menjadikan laporan yang diberikan oleh whistleblower menjadi laporan yang sifatnya sah dan dilakukan melalui lembaga yang sah, sehingga diharapkan dapat mencegah tindakan korupsi, pelanggaran dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh organisasi. Dalam penelitian ini, batasan definisi whistleblowing yang digunakan, antara lain:

Batasan Pertama, berdasar definisi yang diutarakan oleh Jubb (1999), dalam penelitian ini, lebih berfokus pada usaha menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang memutuskan menjadi whistleblower? Bagaimana proses seseorang memutuskan hal tersebut, sehingga berupaya melihat penetapan status seseorang menjadi whistleblower, siapa yang mengungkap (actor), persoalan seperti apa yang dilaporkan (subject), dan siapa yang menerima laporan tersebut (recipient) serta penghargaan dan perlindungan seperti apa yang diterima oleh whistleblower melalui mekanisme yang sah, baik yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum.

Batasan Kedua, berdasar mekanisme pemberantasan korupsi yang dijelaskan oleh Klitgaard (2005), dengan menggunakan metode kualitatif, berupaya melihat proses seorang memutuskan mengungkap dugaan tindakan korupsi, pelanggaran dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh organisasi, dengan menggunakan analisa pertimbangan untung rugi (Cost-Benefits).

Mekanisme

whistleblowing

pada

dasarnya

adalah

upaya

mejadikan

whistleblowing sebagai cara yang sah, dan dapat dilakukan melalui lembaga yang sah, serta dengan prosedur yang terstandarisasi, diketahui dengan baik tahapannya sehingga dapat dilakukan dengan mudah, dan memiliki kekuatan hukum, hal tersebut juga harus didukung oleh dokumen lembaga yang sah. (Vandekerckhov,

2006:20). Peneliti menggunakan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) yang dikemukakan oleh James Coleman (1990) dan Clarke & Cornish (1985), penjelasan dari Clarke & Cornish mengenai Rational Choice Theory digunakan untuk mendukung penjelasan Coleman mengenai pertimbangan yang dilakukan


7

oleh Actor sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya teori tersebut menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini, yang digunakan peneliti untuk menjelaskan dan memahami

pertimbangan

apa

saja

yang

mendasari

seseorang

menjadi

whistleblower.

Rasional Choice Theory yang di jelaskan Coleman (1990) menggunakan actor dan resource sebagai inti dari teori tersebut, Coleman juga berupaya menjelaskan dalam hubungan mikro-makro terdapat pengaruh tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain. Coleman juga memaparkan sejumlah fenomena pada tingkat makro dengan menggunakan Teori Pilihan Rasional, ketika seorang individu berupaya memperoleh keuntungan maksimal dengan mengendalikan individu lain, atas sumber daya yang dimilikinya. (George Ritzer, 2010, 448)

Dalam menganalisa fenomena pada tingkat makro, Coleman menggunakan Perilaku Koletif, Norma dan Aktor Korporasi sebagai target penelitiannya tentang Teori Pilihan Rasional. Pertama Perilaku Kolektif, Coleman menjelaskan bahwa pada perilaku kolektif yang terjadi adalah sebagai bentuk perpindahan kontrol aktor terhadap aktor lain, bukan sebagai bentuk pertukaran kontrol antara aktor. Kedua, Norma. Coleman (dalam Ritzer, 2010) berpendapat bahwa norma dipertahankan oleh individu yang memperoleh keutungan yang dihasilkan dari mematuhi aturan dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma tersebut. Ketiga, Aktor Korporasi. Coleman menjelaskan pada tingkat makro, aktor korporasi tidak dapat bertindak bebas untuk memenuhi kepentingan pribadinya, malainkan lebih kepada tindakan-tindakan untuk memenuhi kepentingan kolektif, hal tersebut terjadi karena adanya sejumlah aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi oleh aktor, sehingga tindakan aktor dapat dikatakan telah dikendalikan untuk kepentingan kolektif.

Kemudian penjelasan mengenai Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh Clarke dan Cornish (1985) digunakan untuk mendukung penjelasan Teori Pilihan Rasional yang diutarakan oleh Coleman, yakni mengenai pertimbangan cost dan benefit. Clarke dan Cornish berupaya menjelaskan tindakan yang


8

dilakukan oleh Aktor, dipengaruhi oleh adanya opportunities dan risk yang berpengaruh terhadap cost dan benefit yang mungkin didapatkan aktor

Metode Penelitian Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada cara kita melihat dan mempelajari suatu fenomena dari realitas sosial yang berlandaskan pada asumsi dasar ilmu sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Susno Duadji menjadi whistleblower dan mengungkap kejahatan pajak Gayus, serta peneliti menggambarkan faktor apa saja yang mendorong Susno mengambil keputusan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, salah satunya adalah melakukan studi literatur, data-data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berasal dari sejumlah buku, jurnal yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal online yang diperoleh dari internet. Untuk mendukung data mengenai perlindungan whistleblower di Indonesia, penulis juga mengumpulkan sejumlah dokumen dari lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Peneliti menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data yakni bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah keterangan sebagai pelengkap mengenai pertimbangan apa yang mendasari seseorang memilih mengungkapkan kasus korupsi yang ia ketahui, dan

menjadi whistleblower.

Wawancara dilakukan kepada Susno Duadji sebagai whistleblower yang dikenal melalui media. Wawancara dilakukan untuk memahami dan mengintepretasikan suatu makna yang sebelumnya belum diketahui oleh penulis.

Kemudian untuk melengkapi sejumlah informasi, peneliti selanjutnya melakukan wawancara terhadap salah satu pengacara Susno Duadji, Pak Andri, S.H. Informan dipilih karena merupakan whistleblower pertama yang muncul melalui media. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap LPSK untuk


9

mengetahui peran LPSK dalam memberikan bantuan hukum terhadap Susno Duadji sebagai whistleblower. Dalam memilih subyek penelitian, peneliti memiliki beberapa alasan tertentu. Pertama, Susno Duadji, alasan peneliti memilih Susno Duadji adalah karena Susno merupakan whistleblower pertama di Indonesia yang muncul melalui media, yang bekerja di salah satu instansi yakni Polri sebagai kabareskrim di Mabes Polri

Kedua, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Alasan peneliti memilih LPSK sebagai subyek penelitian karena LPSK merupakan Lembaga di Indonesia yang dibentuk oleh Negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban, sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberanasan kejahatan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana dengan dimensi teks dan konteks sosial untuk melakukan analisis. Yakni analisis terhadap teks berupa buku dan berita dengan menggunakan kerangka pikir berdasarkan Teori Pilihan Rasional yang dijelaskan oleh Coleman, kemudian peneliti juga mendeskripsikan situasi serta peran tokoh dan peristiwa lain yang menjadi pertimbangan

Susno

dalam

mengungkap

Kasus

pajak

Gayus

dengan

menggunakan penjelasan Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh Clarke dan Cornish.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang pertimbangan yang mendasari seseorang menjadi whistleblower dalam upaya memberantas korupsi di kepolisian, selain itu dalam penelitian ini juga membahas situasi dan pengaruh tokoh serta peristiwa lain dalam pertimbangan Susno mengungkap Kasus Pajak Gayus.

Analisis Hasil Pemahaman mengenai aturan perlindungan terhadap whistleblower persamaan dalam penelitian ini, meskipun juga tertabat sejumlah perbedaan pemahaman terhadap beberapa aturan terkait pelaksanaan perlindungannya. Kesamaan pemahaman perlindungan terhadap whistleblower adalah perlindungan


10

tersebut menjadikan whistleblower tidak dapat di tuntut balik atas laporannya mengenai tindak korupsi, dan seandainya mendapat laporan balik berupa „pencemaran nama baik‟ maka laporan „pencemaran nama baik‟ tersebut akan di pending, hingga laporan atas dugaan tindak korupsi tidak terbukti, barulah laporan

„pencemaran nama baik‟ akan dip roses hukumnya. Sedangkan perbedaan pemahaman yang diutarakan oleh ketiga informan mengenai perlindungan terhadap whistleblower adalah mengenai pelaksanaan perlindungannya

Pertimbangan Rasional Susno Duadji mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian Situasi yang dihadapi Susno Duadji Situasi yang dihadapi Susno Duadji

menjadi pertimbangan yang

mendasari Susno memilih mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian, gambaran situasi yang dihadapi diperoleh berdasarkan pendeskripsian sejumlah berita dan dilengkapi oleh hasil wawancara terhadap informan, situasi yang dihadapi Susno dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Dikhianati oleh Instansi Kepolisian, Adanya kesempatan dan Keadaan terdesak.

Pertama, Dikhianati oleh Instansi Kepolisian. Susno yang dicopot dari jabatannya setelah mengutarakan pendapat mengenai alat rekam yang dimiliki oleh Polri, menjadikan Kasus „Cicak vs Buaya‟ banyak diperbincangkan. Pada

kondisi tersebut Susno dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti tidak mengungkap kasus dengan kerugian (cost) yang didapatkan hanyalah berupa dicopot dari jabatan atau mengungkap kasus dengan kerugian (cost) yang dapatkan jauh lebih besar, namun pihak yang dilaporkan juga mengalami kerugian (cost). Kemudian Susno akan memilih pilihan yang ia percaya pada saat itu dibutuhkan. Pilihan yang diambil oleh Susno pada saat itu adalah mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian, karena dianggap sudah dalam

keadaan yang

„bobrok‟.


11

Jika menggunakan gagasan Coleman untuk melihat hal tersebut, seseorang pada dasarnya bertindak mengarah pada suatu tujuan, dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai (value) dan pilihan (preference). Dalam hal ini Susno sebagai aktor yang bertindak dengan tujuan untuk membalas penghianatan yang dilakukan instansi kepolisian dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai dan pilihan seperti tidak mengungkap atau mengungkap kasus. Seperti penjelasan Clarke dan Cornish mengenai tindakan seseorang pada dasarnya bertujuan mendapatkan keuntungan (benefits) yang dipengaruhi oleh kesempatan (opportunities) dan menghindari kerugian (cost) yang dipengaruhi oleh resiko (risk), Susno ketika „dicopot‟ dari jabatannya, dikarenakan Kapolri memiliki sumber daya (resource) yakni kekuasaan, sehingga dapat melakukan kendali terhadap Susno dan menderita kerugian (cost) berupa kehilangan jabatannya. Coleman menjelaskan dalam teorinya, bahwa hal yang terjadi pada Susno adalah bentuk dari Perilaku Kolektif, yakni bentuk perpindahan control, yang dilakukan aktor lain untuk memaksimalkan keuntungan (Maximizing Benefit).

Kedua, Adanya kesempatan. Susno yang memilih mengungkapkan Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian yang ketika itu melalui media massa saat menjawab wawancara, Susno menyebutkan sejumlah nama di kepolisian yang menjadi makelar kasus. Susno dihadapkan pada pilihan, akan mengungkap melalui media dengan pertimbangan kasus cepat menyebar ke masyarakat (benefit) namun kurang dapat dipercaya (cost) atau melalui mekanisme yang ada seperti melalui penegak hukum dengan pertimbangan kasus akan lama dalam prosesnya (cost) namun mendapat legitimasi dari penegak hukum (benefit) , kemudian Susno memilih mengungkap kasus karena adanya kesempatan (opportunities) untuk mengungkapkannya melalui media, sehingga akan langsung diketahui oleh masyarakat (benefit), selain itu juga adanya pertimbangan biaya, jika ia mengungkapkannya melalui cara lain, kasus tersebut akan memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar (Minimizing Cost) .


12

Clarke dan Cornish mengemukakan dalam teorinya bahwa seseorang ketika melakukan suatu tindakan akan memperhitungkan biaya (cost), maupun cara yang digunakan untuk mencapai tujuannya, dalam hal ini Susno memilih cara pengungkapan melalui media massa dengan pertimbangan akan langsung diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama serta mekanisme yang berbelit-belit.

Ketiga, Keadaan Terdesak. Keadaan terdesak dimaknai sebagai situasi yang memaksa sehingga Susno sebagai Aktor memilih untuk mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus, keadaan terdesak juga dimaknai sebagai situasi yang membahayakan dan terjadi secara mendadak. Pada kondisi tersebut Susno dihadapkan pada pilihan melanjutkan pengungkapan Kasus yang telah ia lakukan dengan pertimbangan ia akan mendapat kerugian (cost) yang lebih besar namun pihak lain juga akan mengalami kerugian yang sama besarnya atau tidak melanjutkannya dengan pertimbangan tetap mengalami kerugian (cost) akibat tuduhan yang dilaporkan kapadanya sedangkan pihak lain mendapat keuntungan (benefit).

Dan Susno memilih untuk mengungkap kasus dengan pertimbangan

pihak lain juga akan mengalami kerugian (cost) yang sama besarnya dengan kerugian yang ia dapatkan

Melihat tindakan yang pilih Susno dengan menggunakan Teori Pilihan Rasional Coleman, Susno sebagai aktor bertindak mengarah pada tujuannya yakni memberikan kerugian (cost) yang lebih besar atau setidaknya sama besar dengan kerugian yang dialaminya, dengan mengungkapkan kasus sebagai nilai dan preferensi, sedangkan dengan mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Clarke dan Cornish, bahwa yang dilakukan Susno adalah salah satu bentuk mengurangi kerugian (Minimizing Cost) dengan menciptakan kerugian yang dialami oleh orang lain, serta adanya sumber daya (resource) berupa sejumlah informasi yang diketahui oleh Susno.


13

Respon pihak lain terhadap Susno Duadji

Melakukan perlawanan maupun dukungan menjadi pertimbangan Susno untuk memilih mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian, Respon terhadap tindakan Susno ada yang berupa perlawanan dan dukungan, Yakni:

Pertama, Perlawanan. Melakukan tindakan perlawanan merupakan respon yang terjadi ketika Susno memilih mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian, beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan antara lain yang dilakukan oleh Kapolri

Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dengan

mencopot Susno dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri dan mengantikannya dengan Irjen Ito Sumardi, lalu Tuduhan pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Edmond Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman, Susno juga dikatakan telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik kemudian dituduhkan dua perkara korupsi lainnya, yakni Korupsi PT Salwah Arowana Lestari (SAL) sewaktu Susno menjabat sebagai Kabareskrim dan Korupsi Dana Pengamanan Pilkada Jawa Barat sewaktu Susno menjabat sebagai Kapolda Jabar atas laporan Djahril Djohan, yakni orang yang disebut-sebut Susno sebagai

„biang‟ makelar kasus di kepolisian. Respon berupa perlawanan tersebut menjadi pertimbangan bagi Susno dalam memilih untuk mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Kapolri Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Brigadir Jenderal Edmond Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman dan Djahril Djohan tidaklah datang bersamaan dan merupakan respon terhadap tindakan yang berbeda. Pencopotan terhadap Susno dari jabatannya sebagai Kabareskrim di Mabes Polri, ada yang mengatakan sebagai respon terhadap pernyataan Susno mengenai „Cicak vs Buaya‟, namun tidak diketahui dengan pasti alasan pencopotan tersebut, lalu tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Brigadir Jenderal Edmond Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman merupakan respon terhadap tindakan Susno yang menyebutkan sejumlah petinggi di kepolisian yang menjadi Markus, selanjutnya


14

tuduhan dua perkara korupsi yakni Korupsi PT Salwah Arowana Lestari (SAL) dan Korupsi Dana Pengamanan Pilkada Jawa Barat yang dilaporkan Djahril Djohan merupakan respon terhadap tindakan Susno yang menyebut Djahril Djohan sebagai „biang‟ makelar kasus di kepolisian.

Selanjutnya, dengan adanya perlawanan-perlawanan dari sejumlah pihak, Susno tetap pada pilihannya untuk mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian, dengan menggunakan penjelasan Coleman mengenai Teori Pilihan Rasional, Susno merupakan Aktor Korporasi, yang bertindak mengacu pada aturan yang berlaku (norm), hal tersebut telihat ketika Susno dituduhkan dengan tuduhan „pelanggaran kode etik‟ karena hadir dalam persidangan Antarsari Azhar dengan mengenakan pakaian dinas dan pada jam dinas, selanjutnya mengacu pada penjelasan Coleman mengenai Teori Pilihan Rasional, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri merupakan aktor lain, yang memiliki sumber daya (resource) berupa kekuasaan yang berusaha melakukan kendali terhadap Susno, dengan „mencopot‟ Susno dari jabatannya, Coleman mengatakan pada Perilaku Koletif, aktor berupaya melakukan kontrol terhadap dengan

memanfaatkan

sumberdaya

(resource)

yang

aktor lain

dimilikinya

untuk

memaksimalkan keuntungan (Maximizing benefit).

Kedua, Dukungan. Selain respon berupa perlawanan, juga terdapat respon berupa pemberian dukungan dan bantuan terhadap Susno, ketika ia memilih mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian, beberapa bentuk dukungan yang dilakukan antara lain Perlindungan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lalu juga terdapat sejumlah dukungan yang dilakukan oleh sejumlah golongan di masyarakat, dukungan yang diberikan berupa unjuk rasa dan melalui situs jejaring sosial facebook, dengan mengumpulkan sejumlah dukungan melalui media online.

Respon berupa dukungan tersebut menjadi pertimbangan bagi Susno dalam memilih untuk mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian, dukungan-dukungan yang dilakukan oleh LPSK dan sejumlah golongan di masyarakat, dengan mengacu pada penjelasan Clarke dan Cornish,


15

Susno sebagai aktor, akan bertindak berdasarkan kesempatan (opportunities) yang ada

yaitu

bantuan

dan

perlindungan

hukum

yang

diberikan

oleh

LembagaPerlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat ia gunakan untuk mengurangi kemungkinan resiko (risk) yang dihadapi seperti „tuduhan pencemaran nama baik‟, selain itu jugadapat menurunkan kerugian (Minimizing Cost), yang dialami akibat tuduhan perkara korupsi, yakni dengan status sebagai whistleblower, vonis yang dijatuhkan pada Susno adalah setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan keuntungan (benefit)

uraian

diatas,

pilihan

yang

dikatakan

memberikan

bagi Susno Duadji adalah menciptakan kerugian (cost)

kepada pihak lain, sehingga pihak lain akan mendapatkan kerugian yang lebih besar atau setidaknya sama besar dengan kerugian yang dialami Susno.

Aturan perlindungan terhadap Whistleblower Aturan juga menjadi pertimbangan Susno ketika memilih mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian, mengingat aturan mengenai whistleblower yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jaksa Agung, Kepolisian, KPK dan LPSK belum memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat digunakan untuk membela atau memberi bantuan dan perlindungan hukum bagi whistleblower. Kemudian dalam Undang-Undang No.13 Pasal 10 ayat 1 dan Undang-Undang Pasal 10 ayat 2 mengenai perlindungan terhadap saksi.

Berdasarkan temuan data, Susno maupun pengacaranya memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan-aturan tersebut, namun memiliki keterbatasan terkait pelaksanaannya, karena Susno dan pengacaranya berusaha mendapatkan vonis hukum yang diharapkan, yakni dibebaskan dari tuntutan pada Kasus PT Salwah Arowana Lestari (SAL) dan Pilkada Jawa Barat dengan memanfaatkan status Susno sebagai whistleblower pada Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian. Jika melihat menggunakan Teori Pilihan Rasional yang di jelaskan oleh Coleman, Susno sebagai Aktor, bertindak untuk mencapai tujuannya, yakni bebas dari tuntutan dengan memanfaatkan sumber daya


16

(resource) yang ia miliki, yakni adanya aturan (norm) yang memberikan bantuan hukum, yang dapat memberikan keuntungan baginya (benefit) karena dengan adanya aturan tersebut, usaha yang dilakukan Susno untuk memperoleh kebebasan menjadi lebih mudah, dibandingkan jika Susno hanya berupaya melalui pengajuan banding dan kasasi, yang Coleman katakan sebagai bentuk kontrol Susno terhadap penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara singkat dapat digambarkan bahwa Susno Duadji sebagai Aktor, memiliki sumber daya berupa informasi atau pengetahuan mengenai adanya sejumlah petinggi kepolisian yang menjadi makelar kasus, informasi tersebut adalah informasi yang sifatnya rahasia atau tertutup sehingga tidak diketahui oleh orang lain yang berada di luar sistem, dan hanya diketahui oleh orang yang berada dalam sistem tersebut. Sumber daya lainnya yang dimiliki Susno Duadji berupa aturan, yakni aturan yang memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap whistleblower. Kedua modal tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan Susno dalam mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian.

Sumber daya yang dimiliki tidak selalu digunakan sebagai pertimbangan dalam bertindak, namun juga terdapat pertimbangan lain, yakni Situasi yang dihadapi Sunso dan Respon dari pihak lain. Kemudian semua faktor tersebut menjadi pertimbangan Susno dalam memilih tindakan dan cara yang akan ia tempuh untuk mecapai tujuannya. Pilihan-pilihan yang ada kemudian dipisahkan menjadi dua, yakni pilihan yang diterima oleh aktor dan pilihan yang ditolak oleh aktor. Pilihan yang diterima ini yang kemudian direalisasikan oleh aktor dalam bentuk tindakan.


17

Gambar 1 Faktor yang mendasari pertimbangan mengungkap Kasus pajak Gayus dan Makelar Kasus di Kepolisian

Sumber Daya

Mengetahui adanya Makelar Pajak dan Makelar kasus

Aturan perlindungan bagi whistleblower

Informasi

Aturan

Aktor

Adanya keuntungan Adanya kesempatan Tercapainya tujuan Biaya murah Lebih cepat Dibutuhkan Adanya kerugian Tidak tercapai tujuan Biaya mahal Waktu lama Tidak dibutuhkan

Pertimbangan Situasi dan Respon pihak lain

Diterima

Ditolak

Pilihan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang mendasari Susno Duadji menjadi whistleblower adalah Pertama, adanya pertimbangan terhadap situasi yang dihadapi oleh Susno pada saat itu seperti dikhianati oleh instansi kepolisian tempat ia bekerja, adanya kesempatan untuk mengungkapkan melalui media dan keadaan terdesak oleh tuduhan-tuduhan kasus korupsi.

Kedua, adanya pertimbangan terhadap respon yang diberikan oleh pihak lain, respon yang muncul ada yang berupa perlawanan dari pihak-pihak yang dilaporkan oleh Susno yakni kepolisian dengan „mencopot‟ Susno dari jabatannya, tuduhan penemaran nama baik dan pelanggaran kode etik, namun juga ada yang


18

berupa dukungan seperti bantuan hukum dari LPSK dan dukungan berupa unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kalangan di masyarakat.

Ketiga, adanya pertimbangan aturan, yakni perlindungan terhadap whistleblower yang tertuang dalam UU No.13 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 1 dan 2 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jaksa Agung, Kepolisian, KPK dan LPSK

Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain: Pertama, perlu adanya mekanisme pelaporan yang disediakan oleh instansi, sehingga penyelesaian konflik di dalam tubuh suatu instansi dapat diselesaikan secara internal tanpa harus melibatkan pihak-pihak yang berasal dari luar, namun pelaksanaan mekanisme tersebut harus dilakukan oleh sub bagian yang independen

untuk menghindari adannya intervensi atau campur tangan, yang

dapat merugikan pelapor.

Kedua, perlu adanya keterbukaan dan penerimaan yang baik yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, dalam menanggapi laporan yang diberikan oleh whistleblower, yakni seseorang yang berniat mengungkap kasus korupsi di dalam instansinya sendiri.

Ketiga, perlu adanya aturan khusus di tiap instansi yang memberikan perlindungan terhadap whistleblower, aturan tersebut juga harus memiliki kekuatan hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap whistleblower terjamin, dan juga aturan tersebut digunakan sebagai pendukung bila telah ada mekanisme pelaporan yang bersifat internal di dalam suatu instansi.


19

Kepustakaan Alford, C. Fred. Whistle-Blower Narratives: The Experience of Choiceless Choice. Source: Social Research, Vol. 74, No. 1, Difficult Choices (2007) pp. 223-248

Coleman, James S. Dasar-Dasar Teori Sosial. Bandung : Nusa Media. 2008. Coleman, James S., and Fararo, Thomas J. Rational Choice Theory. USA: Sage Publications: 1992 Clarke, Ronald V.and Cornish, Derek B. Modeling Offenders' Decisions: A Framework for Research and Policy. Source: Crime and Justice, Vol. 6 (1985), pp. 147-185

Guzman, Andrew T. How International Law Works Rational Choice Theory. New York: Oxford University Press. 2008 Grant, Colin. Whistle Blowers: Saints of Secular Culture. Source: Journal of Business Ethics, Vol. 39, No. 4, Theoretical Foundations (2002) pp. 391399 Klitgaard, R. Membasmi Korupsi.(diterjemahkan oleh Hermojo). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005 Mustofa, Muhammad. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminaltas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum. Depok: FISIP UI Press.

2007. Mustofa, Muhammad. Metodologi Penelitian Kriminologi. Depok: FISIP UI Press. Edisi Kedua. 2007. Near, Janet P., et all. Does Type of Wrongdoing Affect the Whistle-Blowing Process?. Source: Business Ethics Quarterly, Vol. 14, No. 2 (2004) pp. 219242


20

Ritzer, George. Sociological Theory Eighth Edition. New Yorks, US: McGrawHill Companies. 2010

Siegel, Larry J. Criminology Ninth Edition. Canada: Thomson Corporate. 2005 Vandekerckhov, Wim. Whistleblowing and Organizational Social Resposibility a Global Assessment. USA: Ashgate Publishing Company. 2006


PERTIMBANGAN SESEORANG MENJADI WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA MEMBERANTAS KORUPSI DI KEPOLISIAN

Recommend Documents