UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI DIPLOMA III M E D A N

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI DIPLOMA III MEDAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) Tbk, CABANG P. BERANDAN SKRIPSI MINOR Diajukan Oleh :

SULFIANA RAHAYU RAJA GUK-GUK NIM : 052101001 JURUSAN : KEUANGAN

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Pada Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Sulfiana Rahayu Raja Guk-Guk : Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia…, 2008 USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini. Serta salawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini, dengan judul “ Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan.” Yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Keuangan Program Studi Diploma III Universitas Sumatera Utara. Dalam menyelesaikan skripsi minor ini Penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam materi maupun moriil, maka dengan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. DR. Paham Ginting SE,MS, selaku Ketua Jurusan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafrizal Helmi, SE,Msi, selaku Sekretaris Jurusan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara


4. Bapak Drs. Sahat Silaen selakun Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan yang berguna bagi Penulis dalam penulisan skripsi minor ini. 5. Bapak Drs. H. Nakman Harahap, Msi selaku Dosen Wali. 6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Keuangan yang telah memberikan pendidikan, bimbingan serta Ilmu Pengetahuan kepada Penulis selama menjalani masa pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 7. Seluruh Dtaff Pegawai Fakultas Rkonomi Universitas Sumatera Utara khususnya Kak Nur, thanx atas bantuannya. 8. Bapak Pimpinan dan seluruh Staff pegawai serta Karyawan PT. Babk Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis dalam memberikan data dan keteranganketerangan lainnya mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan. 9. Teristimewa kepada Papa ( S. Raja Guk-Guk ) dan Mama ( Sugiarti ) yang tersayang yang dengan sabar memberikan dukungan moriil dan materil serta limpahan kasih sayang dan Do’a yang tak ternilai, mulai dari Penulis belajar hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Jurusan Keuangan Universitas Sumatera Utara. 10. Adik-adikku Fery Pranata RGG, Irfan Hari Kusuma RGG, dan Dwi Siska Thanx buat Support dan Do’a kalian berikan buat kakak kalian ini. 11. My close friendz in finance Andryani Ika yang selalu membantu ku di saat aku menghadapi berbagai kesulitan dan sekaligus teman terbaik ku saat aku berada


di kampus ini, Sobat ku Mutiara Ningsih yang selalu menjadi teman curhat ku, dan teman-temanku yang lainnya ( Beatrik, ummi hani, annisak, ipoh, Eka yang Caem dan semuanya dech capek nyebutin satu-satu, thanx ya atas persahabatan yang kalian jalin bersamaku. 12. Yang terindah My Someone yang telah membuat hidupku lebih lengkap dan sempurna dan selalu ada di setiap hari-hari ku baik suka dan duka, Ku akan selalu berusaha ada untukmu selamanya. Atas bantuan, dukungan dan dorongan serta bimbingan dari semua pihak, Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih, semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT, amin. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi minor ini masih jauh dari kebenaran

dan

kesempurnaan,

hal

ini

karena

terbatasnya

waktu,

kemampuan,pengalaman dan pengetahuan lainnya yang Penulis miliki. Karenanya tak ada gading yang tak retak. Untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, kritik dan saran yang sifatnya membangun dan konstruktif dari semua pihak pembaca demi kesempurnaan skripsi minor ini sangat diharapkan. Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi minor ini dapat bermanfaat dan mendatangkan ridho bagi kita semua. Amin ya Robal ‘ alamin…… Medan,

Juni 2008 Penulis

Sulfiana Rahayu Raja Guk-Guk


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………… i DAFTAR ISI ………………………………………………………..iv DAFTAR GAMBAR …………………………….……………….. .vi BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………… 1 A. Latar Belakang Penelitian ………………..……………………… 1 B. Alasan Pemilihan Judul ……………………………...………….. 3 C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian……………………...…………... 4 D. Metode Penelitian …………………………….. ……………...… 5 E. Sistematika Pembahasan ………………………………………. . 8

BAB II : PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) Tbk, CABANG P. BERANDAN ………………………….. A. Sejarah Singkat Perusahaan ………… ……………………….. 10 B. Struktur Organisasi Perusahaan …………………………..…… 14

BAB III : ANALISA DAN EVALUASI ………………..……..... 21 A. Pengertian Kredit ……………………………….…………….. 21 B. Prosedur Pemberian Kredit Secara Umum …………… ……… 25 C. Jenis-jenis Kredit yang Diberikan ………………….…………. 34 D. Bentuk Jaminan Dalam Pemberian Kredit …….……………… 40


E. Pengawasan Terhadap Kredit ……………..………………...… 52 F. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pemberian Kredit .…………. 56 G. Penanganan Kredit Macet ………………………....................... 60 H. Pelaksanaan Pemberian Kredit ……………………………..…. 62

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN ………………………. 64 A. Kesimpulan ………………………………………………….. .. 64 B. Saran …………………………………………………………... 65

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………..... 67


DAFTAR GAMBAR Halaman Nomor : I. Gambar Struktur Organisasi PT. BRI ( Persero ) CABANG P. BERANDAN ………………………………………………….. 16

II. Gambar Flow Chart Pemberian Kredit ………….. …………. 39


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Penelitian Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dinegara kita terlihat semakin

memacu laju perekonomian negara. Hal ini pasti akan sangat membantu dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan suatu perubahan-perubahan atas strategi yang diterapkan didalam dunia bisnis. Sehubungan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan fungsi dari dunia bisnis di indonesia yang sekaligus untuk memacu laju ekonomi negara, maka didalam hal ini pemerintah harus memperhatikan peran dan fungsi dari pada perbankan Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan dan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan dari uraian ini bahwa dunia perbankan tidak akan terlepas dari pembangunan nasional negara lain. Selanjutnya peran bank dalam mendukung kegiatan bisnis pasti akan sangat besar pula. Dimana kita ketahui bahwa bank bekerja dalam menyalurkan kredit bagi pengusaha kecil, menengah, dan juga pengusaha yang telah memiliki modal besar. Oleh sebab itu pemerintah kita dewasa ini berusaha untuk semakin mempererat kerja sama yang baik dengan pihak bank dalam upaya meningkatkan peranan bank dalam rangka menyalurkan kredit bagi nasabah atau pengusaha.


Bank-bank yang dikelola oleh pemerintah ataupun oleh swasta ini turut ambil bagian dalam penyaluran kredit bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja. Peran dari bank yang demikian akan sangat penting dan akan sangat membantu dalam kelancaran operasional usaha yang menerima kredit tersebut. Karena itu pihak bank diminta untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan penyaluran kredit kepada para pengusaha yang membutuhkan. Sama halnya dengan pengusaha yang memanfaatkan kredit bank agar kiranya dalam menyelesaikan pelunasan kreditnya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Namun dalam realisasinya penyaluran kredit oleh bank belum tentu berjalan dengan lancar karena tidak semua nasabah dapat mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian, artinya masih ada kredit macet. Dan ini merupakan kendala yang cukup berat yang harus dihadapi oleh bank dalam usahanya untuk menyalurkan kredit. Dari pihak nasabah sendiri banyak kendala yang juga harus dihadapi, misalnya mereka tidak sanggup untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam karena ada penurunan penjualan dan sebagainya. Dari semua uraian diatas jelaslah terlihat bahwa banyak hambatan yang dihadapi oleh pihak bank maupun pihak nasabah dalam hal perkreditan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai perkreditan ini. Dan

selanjutnya

penulis

memilih

judul

tentang

PROSEDUR

PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) Tbk, CABANG P. BERANDAN.


B. Alasan Pemilihan Judul Kegiatan penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan usaha dari bank, dimana dalam hal ini bank akan menyalurkan semua dana yang diperolehnya dari simpanan atau tabungan masyarakat kepada berbagai pihak yang akan membutuhkan kredit dari bank. Untuk menarik minat para nasabah yang membutuhkan kredit maka perlu kiranya pihak bank menerapkan suatu metode ataupun suatu sistem dalam penyaluran kredit yang dibutuhkan nasabah. Apalagi kita ketahui sekraang ini tentang persaingan antar bank yang semakin tajam dalam usahanya menarik minat para nasabah yang membutuhkan kredit. Karena itulah penulis merasakan perlunya suatu pengawasan dalam dalam penyaluran kredit tersebut agar pihak nasabah tidak merasa dirugikan, demikian juga pihak bank sebagai penyalur kredit. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan pemilihan judul dari penulisan skripsi minor ini adalah : “ Bagaimana sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan.”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia

( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan.


2. Manfaat Penelitian a. Bagi pihak manajemen perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan, tulisan ini kiranya dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam menyalurkan kredit bagi nasabah dimasa yang akan datang. b. Bagi lembaga pendidikan, tulisan ini berguna sebagai bahan masukan bagi penulis-penulis lainnya yang berminat dan tertarik terhadap permasalahan kredit pada bank. c. Bagi penulis, penulisan skripsi minor ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III, Fakultas Ekonomi,

Universitas

Sumatera

Utara,

sekaligus

menambah

wawasan penulis tentang sistem pemberian kredit.

D.

Metode Penelitian

1.

Jenis dan Sumber Data Menurut Supranto ( 2000 : 23 ) sumber data terbagi atas : a. Data Primer Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang-orang yang telah melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Dalam skripsi minor ini data primer diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan.


b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan. Data Sekunder disebut juga data tersedia. Misalnya dapat dilaksanakan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku dan bacaan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang bersifat teoritis atau konsep yang berhubungan erat dengan skripsi minor ini. 2.

Teknik Memperoleh Data a. Library Research ( Penelitian Lapangan ) Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data melalui perpustakaan dengan membaca literatur, buku-buku, majalah, buku perbankan dan tulisan-tulisan yang ada dan berhubungan dengan skripsi minor ini. b. Field Research ( Penelitian Lapangan ) Yaitu penelitian yang dilakukan dari objek dilapangan. Cara pengumpulan data yang digunakan ada dua, yaitu : 1) Interview, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berkepentingan pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan. 2) Observasi,

yaitu

studi

yang

dilakukan

dengan

mengadakan

pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang menjadi objel penelitian.


3. Metode Analisa Menurut Kuncoro Mudrajad ( 2003 : 172 ) metode analisa terbagi menjadi : a. Deskriptif Pengumpulan data, menggolongkan, menganalisa dan menginterpretasikan data yang diperoleh langsung dari objeknya atau lapangan maupun yang datangnya dari luar perusahaan sehingga memberikan gambaran atau keterangan yang lengkap tentang masalah yang dihadapi.

b. Deduktif Segala aturan-aturan dan cara-cara yang dipakai sebagai alat dalam mencoba

menarik

kesimpulan

khusus

dan

umum

dengan

cara

membandingkan teori dan kenyataan yang ada.

E.

Sistematika Pembahasan Skripsi minor ini dirancang secara sistematis yang terdiri dari 4 (

empat ) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar pembahasan skripsi minor ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB II : PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) Tbk, CABANG P. BERANDAN Sulfiana Rahayu Raja Guk-Guk : Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia…, 2008 USU Repository © 2009

Pada bab ini diuraikan tentang Sejarah berdirinya perusahaan, Struktur organisasi perusahaan, Pengertian Kredit, Prosedur Pemberian Kredit secara umum, Jenis Kredit yang diberikan, Bentuk Jaminan dalam Pemberian Kredit, Pengawasan Terhadap Kredit, Masalah yang dihadapi dalam pemberian kredit, dan Penanganan kredit bermasalah.

BAB III : ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini diadakan analisa dan evaluasi tentang apa yang dibicarakan

pada bab sebelumnya. Disini akan dianalisa sistem

pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini diambil kesimpulan dari semua yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan diberikan saran yang dirasakan perlu untuk perbaikan perusahaan.


BAB II PT, BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) Tbk, CABANG P. BERANDAN

A, Sejarah singkat Perusahaan Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp enspaarbank der Inlandsche Hoofdeen atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Km Priyayi yang berkebangsaan Indonesia ( Pribumi ). Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia. Pada periode setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah Bank pemerintah pertama di Indonesia. Dengan adanya perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan mengubah namanya dengan nama Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu dengan PERPU No. 41 tahun 1960, dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan ( BKTN ) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani nelayan, dan Nederlandsche Maatschappij

( NHM ). Kemudian berdasarkan penetapan Presiden ( Penpres )


No. 9 than 1965, BKTN diintegrasikan kedalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, pemerintah mengeluarkan Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan

( eks BKTN ) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia

unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit III bidang Ekspor Impor ( Exim ). Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968, tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai baank umum ditetapkan kembali. Mengingat Bank Rakyat Indonesia didirikan berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968, maka berdasakan Pasal 45 Undang-undang No. 14 tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Rakyat Indonesia dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992, status


Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) dan kepemilikannya masih 100 % ditangan pemerintah. Perubahan Bank Rakyat Indonesia menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian No. 113 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Muhadi Salim, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6584,HT.01.01TH.92 tanggal 12 Agustus 1992 dan telah didaftarkan dalam buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2155/1992 pada tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Aggaran dasar PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan : 1. Akta berita acara rapat Bank Rakyat Indonesia No. 78 tanggal 19 September 1992, dan akta pembetulan No. 6 tanggal 1 Oktober 1992, keduanya dibuat oleh Muhadi Salim, SH, Notaris di Jakarta antara lain sehubungan dengan perubahan pasal 4, pasal n5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 24. Akta-akta telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8227.HT.0104.TH.92 ranggal 3 Oktober 1992 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Neeri Jakarta Pusat di bawah No. 2628/1992 dan 2629/1992 pada tanggal 5 Oktober 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, tambahan No. 010A tanggal 20 0ktober 1992.


2. Akta Perubahan Anggaran Dsar PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) bk No. 7 tanggal 4 September 1998, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, antara lain sehubungan dengan perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 sampai dengan pasal 33. Akta tersebut telah disetujui oleh Mentri Kehakiman

Republik

Indonesia

dalam

surat

keputusan

No.

C2-

24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998. 3. Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Basa PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk No. 25 tanggal 25 Juli 2001, dibuat didapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada pasal 3 ayat 2. 4. Akta pernyatan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk No. 26 tanggal 25 Juli 2001, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penambahan pasal mengenai Dewan Pengawas Syariah pada pasal 18, menambah ayat 5,6, dan 7 pasal 26. 5. Akta perubahan Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk No. 7 tanggal 3 Oktober 2003, dibuat dihadapan Imas Fatimah, GH, Notaris di Jakarta, yamg memuat perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk termasuk perubahan status Bank menjadi perusahaan terbuka dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. PT. BRI ( Persero ) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pada pelayanan masyarakat kecil yang sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golomham pengusaha kecil. Hal ini antara


lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. Seiring dengan perkembangan dunis perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk mempunyai unik kerja yang berjumlah 4.4447 buah, yang berdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi / SPI, 170 Kantor Cabang ( Dalam Negeri ), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.931 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

B. Struktur Organisasi Perusahaan Secara umum pengertian dari struktur organisasi adalah suatu susunan pekerjaan dari masing-masing pekerjaan yang terdapat dalam suatu perusahaan, mulai dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat yang paling bawah, yang tersusun sedemikian rupa dalam suatu perusahaan. Organisasi merupakan hal yang penting dalam menetukan tujuan perusahaan, atas dasar kerja sama yang mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dalam merumuskan tugas setiap unsur antara yag satu dengan dengan lainnya dalam hubungan kerja. Selain itu juga untuk memperlancar dan mempermudah pmpinan untuk mengadakan pengawasan terhadap tugasnya.


Struktur Organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk Cabang P. Berandan adalah struktur organisasi garis dan staf, dimana setiap atasan mempunyai beberapa bawahan dan seorang bawahan hanya menerima satu orang atasan saja. Kesatuan Perintah tetap dilaksanakan oleh satu atasan. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang P. Berandan terlampir menurut jabatan dan fungsinya, dapat dilihat pada gambar 1.1


Gambar 1.1

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Struktur Organisasi Kantor Cabang P.Berandan Pimpinan Cabang Peng. Int C

KCP

Manager Pemasaran

Manager Bisnis

Manager Operasional

PGS. AMO

AMPB

Supervisor Pel. Intern

AMBM

Supervisor Pelayanan

Supervisor Adm.Unit

AO. Komersial

Supervisor ADK

AO. Konsumer

ADK Komersial

Sekretariat

Teller Tunai

UPN

PAU

AO. Program

ADK Konsumer

SDM

Teller OB

DJS

PRU

ADK Porgam

Logistik

Kliring Petugas

LAIM

TKK

SATPAM

Payment Point

PRAMUBAKTI Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang P. Berandan , 2004 Sulfiana Rahayu Raja Guk-Guk : Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia…, 2008 USU Repository © 2009

BRI UNIT

Penilik

Berikut ini akan di uraikan tugas, dan wewenang dari masing-masing bagian berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut : 1. Pimpinan Cabang a. Mengelola seluruh kegiatan kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia dan Unit di wilayahnya. b.Mengetahui dan memelihara arsip yang ada yang mencakup seluruh kebijaksanaan, peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubngan dengan pinjaman, perkiraan kas, dan operasi luar negeri. c. Mengikuti perubahan yang terjadi di bidang perekonomian dan kondisi kerja yang mempengaruhi kegiatan di cabang. d.Memeriksa dan menganalisa secara berkala kondisi keuangan dan bagianbagian untuk menentukan perlu atau tidaknya perbaikan dan pencegahan. e. Mengelola rencana pengembangan bisnis,mengadakan hubungan dan kerjasama yang baik dengan unit-unit / sub unit organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan. 2. Manager Operasional Wakil pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk seluruh bidang khususnya operasional. 3. Account Officer a. Mengelola, merencanakan, mengorgaisasikan dan mengawasi aktivitas bisnis kantor cabang ( kredit, pengerahan dana dan produk atau jasa lainnya ). Serta kualitas portofolio kredit untuk memaksimumkan pendapatan cabang sesuai dengan anggaran.


b. Mencari dan menetapkan pasar sasaran, toleransi dan batasa resiko untuk kantor cabang sesuai dengan petunjuk atau teknis. 4. AMPB ( Asisten Manajer Perkreditan Bisnis ) a. Mengelola dan mengkoordinasikan proes pelayanan nasabah di kantor cabang secara efektif dan efisien. b. Mengawasi seluruh proses kegiatan operasional perkreditan dan mempersiapkan pembayaran atau realisasi kredit ataupun pembayaran gaji pegawai kantor cabang. 5. Supervisor Administrasi Kredit a. Menjamin berjalannya kebijaksanaan dan prosedur perkreditan di kantor cabang. b. Mengadakan konsultasi dengan Account Officer untuk kredit yang baru, perubahan kredit dan masalah lain bila di perlukan. c. Mengelola kelengkapan dari pekerjaan Financial Analysis. 6. Koordinatur Akuntansi dan Laporan a. Mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan proses akuntansi di kantor cabang untk menjamin kelancaran kegiatan operasional seharihari. b. Mengelola dan mengkoordinasikan persiapan pembuatan anggaran di kantor cabang dan menyajikan laporan keuangan dari kantor cabang. c. Memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam membuat anggaran tahunan dan revisi anggaran berdasarkan petunjuk dari kantor wilayah atau kantor pusat ataupun pimpinan cabang.


7. Supervisor Devisa a. Menjamin kelancaran pelayanan transaksi-transaksi ekspor dan impor di kantor cabang. b. Menjamin terselenggaranya pelayanan invisible dan jasa bank. c. Membuat rencana kerja dan anggaran. 8. Supervisor Pelayanan Intern a. Menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pelayanan intern di kantor cabang dan pengelolaan dan kebutuhan logistuk kantor cabang Bank Rakyat Indonesia unit. b. Menjamin semua surat yang masuk dan keluar di proses dengan cepat dan tepat waktu. c. Menjamin penyediaan kebutuhan operasional di kantor cabang dan Bank Rakyat Indonesia Unit. d. Menangani harta dan asset perolehan, disposisi dan penyimpanan arsip kepegawaian Bank Rakyat Indonesia dengan kebijakan dari Bank Rakyat Indonesia Pusat. e. Menjamin dan memelihara kas kecil ( petty cash ) f. Membuat permohonan pengambilan kas dari brankas pada pagi hari dan selama hari berjalan. g. Menyiapkan kelebihan kas selama hari berjalan dan mengumpulkan penerimaan kas selama akhir hari. h. Memberikan pesetujuan surat-surat penolakan pada nasabah i. Memeriksa bahwa seluruh kas teller telah di hitung pada akhor hari


j. Secara efektif memonitor pelayanan terhadap nasabah. 9. AMBM ( Asisten Manajer Bisnis Mikro ) a. Tugasnya mengelola, merencanakan, mengorganisir dan mengawasi aktivitas Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit ( termasuk kredit, penyerahan dana dan produk / jasa bank lainnya ), serta kualitas portofolio kredit untuk memaksimumkan pendapatan Bank Rakyat Indonesia Unit. b. Memberikan perhatian atas hasil-hasil audit, membina secara efektif dan profesional serta hubungan dengan nasabah dan instansi-instansi pemerintah. 10. Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit a. Mengelola seluruh aktivitas kantor Bank Rakyat Indonesia di wilayahnya, bekerja dengan pegawai Bank Rakyat Indonesia Unit mengembangkan tujuan yang ingin di catat oleh kantor Bank Rakyat Indonesia Unit. b. Memberikan perencanaan pengembangan bisnis unit, memonitor dan memecahkan masalah yang timbul di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit. c. Mewakili direksi Bank Rakyat Indonesia dalam urusan dengan nasabah dan pemerintah setempat.


BAB III ANALISA DAN EVALUASI

A. Pengertian Kredit Istilah kredit bukanlah suatu hal yang asing lagi dalam kehidupan seharihari dalam masyarakat, sebab sering djumpai ada anggota masyarakat yang menjual dan membeli barang-barang dengan kreditan. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai atau ( kontan ), tetapi dengan cara mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Ada beberapa pengerian kredit yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama. Menurut H.M. Tjokam ( 1999 : 1) Sebenarnya kata “ kredit “ berasal dari bahasa yunani yaitu “ credere “ yang artinya “ percaya “. Bila dihubungkan, maka terkandung pengertian bahwa Bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah / debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan berlandaskan kepercayaan. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 12 : Menurut Gatot Supramono ( 1995 : 179 ) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank


dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 TAHUN 1998 : Menurut Kasmir ( 2000 : 92 ) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi ( economic value ) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur ( bank ) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah di setujui antara debitur dan kreditur. 1. Unsur-unsur dalam kredit Menurut Budi Untung ( 2000 : 72 ) ada beberapa unsur-onsur kredit : a. Kepercayaan b. Kesepakatan c. Jangka waktu d. Resiko e. Balas jasa bunga


a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit ( bank ) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan. b. Kesepakatan Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. c. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu. d. Resiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakinatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu


akibat terjadinya kerugian usaha dan juga musibah seperti bencana alam, dan sebagainya. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian ( jangka waktu ). Maka,semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya. e. Balas jasa Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provinsi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utana bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dtentukan dengan bagi hasil.

2. Fungsi kredit Fingsi pokok kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan intuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Dalam kehidupan perekonomian yang demikian, bank memegang peranan yang sangat penting sebagai lembaga keuangan yang membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran. Sebagai lembaga pemberi kredit, maka pengertian bank dan kredit tidak dapat dipisah-pisahkan karena kegiatan utama dari bank adalah perkreditan, dan keberhasilan sesuatu bank tergantunng dari sebagian besar usaha perkreditannya.

B. Prosedur Pemberian Kredit Secara Umum


Dalam memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapantahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankna secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan dan ukura-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit pada dasarmya sama pada semua bank, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu masalahnya mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit pertama sekali dimulai dengan adanya permohonan dari calon debitur. Kemudian untuk membuktikan apakah permohonan ini dibuat sungguh-sungguh maka pihak bank mengadakan penyelidikan atau analisa kredit. Pekerjaan penyelidikan ini dilakukan oleh Maket Officer. Jika dalam penyelidikan dan analisa kredit tidak terdapat penyimpangan maka selanjutnya pihak bank dapat mengambil keputusan dalam pemberian kredit. Dalam hal prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang P. Berandan telah sesuai dengan


yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Ini terbukti dengan ketatnya prosedur dalam pemberian kredit kepada debitur. Sedangkan dari jenis kredit, masih perlu ditambah dengan kredit lain yang mungkin

lebih

menarik

perhatian

masyarakat,

sehingga

mereka

dapat

memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan harus lebih jeli lagi dalam melihat jenis kredit baru yang lebih menarik tanpa menyimpang dari ketentuan perbankan. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseoranngan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. 1.

Bagi Badan Hukum / Pengusaha Debitur yang berbentuk perusahaan meliputi bentuk badan usaha seperti CV,

PT, Firma, dan lain-lain. Persyaratan yang diminta antara lain : a. Akte Notaris b. TDP ( Tanda Daftar Perusahaan) Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun. c. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) Nomor Pokok Wajib Pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank adalah NPWP – nya. d. Neraca dan laporan rugi-laba tiga tahun terakhir. e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan. f. Foto copy sertifikat jaminan.


2. Bagi Perseorangan / bukan Pengusaha Persyaratan yang diminta untuk masing-masing debitur perorangan antara lain : a. Foto copy identitas diri ( KTP, SIM, PASPOR ) b. Foto copy rekening koran / giro Data ini diperlukan Bank untuk melakukan analisa keuangan calon debitur yang dapat diukur seberapa besar penghasilan debitur yang dapat disisihkan untuk membayar angsuran pinjaman tiap bulannya, c. Surat Keterangan gaji / daftar gaji Syarat ini hanya berlaku untuk debitur yang bekerja di suatu perusahaan pemerintah maupun swasta. Tujuannya untuk memastikan bahwa debitur memang bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya. d. Foto copy jaminan ( sertifikat, dan lain-lain ) Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit

menurut

perbankan adalah sebagai berikut : 1. Pengajuan Proposal Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan : a. Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya. b. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru


( perluasan ) serta tujuan lainnya. Dan yang menjadi perhatian adalah apakah untuk modal kerja atau investasi. c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari cash flow serta laporan keuangan tiga tahun terakhir ( neraca dan laporan rugi-laba ). Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon. d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci caracara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. e. Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada undur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti, jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai pada batas tertentu nasabah tidak


sanggup melengkapi kekurangan tersebutr, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Penilaian Kelayakan Kredit Dalam study kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah : a. Aspek Hukum, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. b. Aspek pasar dan pemasaran, bertujuan untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku dipasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. c. Aspek keuangan, bertujuan untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangannya d. Aspek teknis/operasi, untuk menilai masalah tentang lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk gedung dan ruangan e. Aspek manajemen, untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimiliki. f. Aspek sosial ekonomi, untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.


g. Aspek AMDAL, aspek ini penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitar. 4. Wawancara Pertama Merupakan

penyelidikan

kepada

calon

peminjam

dengan

langsung

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inhinkan. Wawancara ini juga dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang duharapkan. 5. Peninjauan ke Lokasi ( on the spot ) Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dennganmeninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil lapangan di cocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan pemeriksaan lapangan hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah. Sehingga apa yang dilihat dilapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 6. Wawancara Kedua Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan ke lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.


7. Keputusan Kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup : a. Jumlah uang yang akan diterima b. Jangka waktu kredit c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitulah pula kredit yang ditolak, maka akan dikirimkan surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. 8. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya Kegiatan inimerupakan kelanjutab dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara Bank dengan Debitur secara langsung atau dengan melalui Notaris. 9. Realisasi Kredit Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di Bank yang bersangkutan. 10. Penyaluran / Penarikan Dana


Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan keputusan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap. Tahapan-tahapan yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang

P. Berandan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

1. Nasabah atau calon nasabah datang untuk mengajukan permohonan secara tertulis. 2. Instruksi dari pimpinan cabang untuk menundak lanjuti permohonan kredit tersebut guna memeriksa keadaan calon nasabah, apakah usaha nasabah sesuai denngan pasar sasaran, kriteria resiko yang dapat diterima dan kriteria nasabah yang ditolak. 3. Jika nasabah dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut diatas maka Account Officer akan berusaha mencari informasi sebanyak mungkin mengenai nasabah dan usahanya untuk dianalisa. 4. Mengadakan wawancara yang dilakukan oleh bagian pemasaran atau petugas yang ditunjuk. Pada waktu wawancara kepada nasabah atau calon nasabah dijelaskan mengenai besarnya suku bunga, besarnya provinsi, administrasi, dan besarnya angsuran yang harus dibayar setiaop bulannya sesuai dengan jumlah kreditnya. 5. Dari data yang terkummpul, Account Officer akan mengidentifikasikan resiko-resiko yang mungkin terjadi terhadap dan usahanya yang meliputi aspek prinsip 5C


6. Setelah dianggap memenuhi syarat, maka akan dilaporkan kepada pimpinan cabang. 7. Bila pimpinan cabang memenuhi permohonan kredit nasabah atau calon nasabah, maka akan dilakukan negosiasi antara nasabah dengan bank. 8. Tahapan selanjutnya adalah dokumentasi, dimana nasabah atau calon nasabah harus menyerahkan beberapa formulir atau paket kredit kepada bank, seperti : a. Surat keterangan permohonan pinjaman b. Laporan keuangan nasabah c. Memorandum analisa kredit d. Keputudan kredit 9. Setelah semua dokumen dan paket terpenuhi akan dilakukan instruksi untuk merealisasikan permohonan kredit tersebut. Persetujuan pemberian kredit umumnya meliputi : a. Jumlah maksimum pemberian kredit b. Jangka waktu kredit c. Suku bunga, provosi, commitment fee d. Sifat kredit e. Skedul penarikan dan pelunasan kredit f. Syarat-syarat disposisi g. Jumlah yang diisyaratkan 10. Pengawasan dan pembinaan kredit, marketing office wajib mengunjungi nasabah minimal 3 ( tiga ) bulan sekali, untuk mengetahui apakah kredit


tersebut digunakan sesuai dengan kesepakatan dan untuk mengetahui kelangsungan usaha nasabah. C. Jenis-jenis Kredit yang Diberikan Setelah membahas mengenai kredit dan prosedur dalam pemberian kredit, maka selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis kredit yang diberikan. Dalam Undang-undang Perbankan tahun 1992 sama sekali tidak disinggung tentang jenis kredit yang pernah diberikan. Meskipun demikian dalam praktek perbankan, kredit-kredit yang pernah diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat dari berbagai segi. Menurut Kasmir ( 2000 : 76 ) 1. Dari segi penerimaan kredit, dibagi atas : a. Public Credit, yaitu jenis kredit yang digunakan masyarakat melalui pemerintah. b. Private Credit, yaitu kredit yang digunakan oleh pihak swasta atau perorangan. 2. Dari segi jangka waktu, dibagi atas : a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. 3. Dari segi penggunaan dibagi atas :


a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi dan rehabilitasi perusahaan. b. Kredit

Modal

Kerja,

yaitu

kredit

yang

diberikan

untuk

nkepentingan dan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini sasarannya untuk membiayai operasi usaha nasabah. 4. Dari segi pemakaian, dibagi atas : a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya yang dapat memberikan kepuasan langsung kepada nasabah. b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang bertujuan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitas dapat bertambah meningkat. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan, jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut : 1. Kredit Konsumtif Kredit konsumtif adalah jenis kredit yang diberikan biasanya kepada perorangan untuk tujuan konsumsi, misalnya kepemilikan rumah, kredit kendaraan, dan sebagainya. 2. Kredit Produktif Kredit produktif adalah kredit yang diberikan bank kepada perusahaan atau perorangan untuk tujuan produksi. Dengan mendapatkan fasilitas kredit ini maka perusahaan dapat meningkatkan volume produksi dan penjualan. Dimana kredit produktif terdiri dari 3 bagian yaitu :


• Kredit Produksi • Kredit Perdagangan • Kredit Investasi Dan jenis kredit produktif ini terbagi atas 2 ( dua ), yaitu : a. Kredit Investasi Kredit ini adalah kredit berjangka waktu menengah hingga jangka panjang ( sampai dengan lima tahun ), dan digunakan untuk kebutuhan investasi. Bentuk pembayaran yang diberikan dalam kredit ini merupakan angsuran per bulan. Maksud dan tujuan penggunaan kredit investasi ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam pelaksanaan investasi yaitu : 1) Memajukan perekonomian secara keseluruhan 2) Menghasilkan bahan-bahan pengganti 3) Mengolah sumber-sumber produksi Misalnya kredit untuk pembelian mesin-mesin, kendaraan, rumah, peralatan, dan pembangunan gedung pabrik. b. Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau perorangan untuk menambah modal kerjanya, misalnya untuk membeli bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain. Biasanya jangka waktu kredit ini 12 bulan dan dapat diperpanjang.


Selain itu juga terdapat jenis kredit lain sesuai dengan kebutuhan calon nasabah maupun program dari pemerintah, antara lain : 1. Kredit Karyawan Kredit karyawan adalah kredit untuk pembelian kendaraan dan rumah dengan jjangka waktu berkisar antara satu sampai sepuluh tahun yang dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. 2. Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit ini merupakan kredit yang meliputi fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja untuk membiayai pembangunan gedung, pekerjaan teknik sipil, sistem mekanis dan kelistrikan serta proyek infrastruktur lainnya. Selain itu juga terdapat jenis kredit lain yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan, antara lain : 1. Kredit kepada pegawai 2. Kredit pensiunan 3. Kredit profesi 4. Kredit usaha kecil 5. Kredit modal kerja lokal 6. Kredit modal kerja import (yang tergolong dalam kredit perdagangan ) 7. Kredit modal kerja eksport (yang tergolong dalam kredit perdagangan) 8. Kredit modal kerja konstruksi


Gambar 1.2

FLOW CHART PEMBERIAN KREDIT

NASABAH

SURVEI USAHA SURVEI JAMINAN PROPOSAL KREDIT

1

2

3 5

ANALISA 4 OFFERING LETTER 6 PROSES PENGIKATAN KREDIT & JAMINAN 7 REALISASI KREDIT 8 PEMBINAAN KREDIT

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang P. Berandan, 2004


D.

Bentuk Jaminan dalam Pemberian Kredit Jaminan kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Data usaha perusahaan yang harus dianalisis adalah watak pengusaha, kemampuan usaha, modal usaha perusahaan, agunan debitur untuk memproteksi jumlah kredit dan prospek usaha dari debitur dalam kehidupan perekonomian. Di Indonesia, pemenuhan persyaratan akan adanya jaminan tertuang di dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8. Menurut Ruddy Tri Santoso ( 1996 : 50 ) Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Termasuk penjelasannya yang berbunyi : Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi resiko tersebut.

Jaminan pemberian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Usaha bank dalam menghindari kerugian atas terjadinya kredit macet dan menghindari dari kemungkinan terjadinya kredit macet adalah dengan meminta jaminan pada pemohon kredit. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (


Persero ) Cabang P. Berandan dalam menetapkan jaminan ini sesuai dengan ketentuan perbankan, dimana bank menerima berbagai jenis jaminan yang tidak terlalu sukar untuk dipenuhi dilihat dari keberadaan barang jaminan yang antara lain tanah, bangunan, deposito, emas, mobil, mesin / peralatan, corporate garansi. Dapat dilihat bahwa tidak semua barang dapat dijadikan jaminan kredit telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan jarang mendapatkan masalah yang menyulitkan yang diakibatkan perlakuan nasabah, yang memberikan jaminannya yang berupa barang yang miliknya mutlak. Kemungkinan yang menyebabkan kerugian bank adalah kekurangan ataupun kelalaian dalam mengawasi barang jaminan dan menilai berupa taksiran barang jaminan kredit tersebut. Sedangkan untuk jelasnya, di dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa : Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun. Pemberian jaminan ditentukan atas dasar persetujuan antara nasabah dengan bank. Segala biaya yang timbul atas pengikatan barang-barang jaminan dibayar oleh nasabah.

1. Dasar-dasar Penetapan Barang Jaminan Nilai barang jaminan merupakan salah satu unsur dalam nilai kredit. Oleh karena itu barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan kepada bank harus dinilai pada waktu analisa kredit.Bank harus berhati-hati dalam


menilai harga barang-barang jaminan tersebut, karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya bila barang tersebut dijual saat itu. Untuk menghindari ataupun mengurangi resdiko di atas, maka bank harus dapat menilai barang jaminan dengan harga yang sesungguhnya atau minimal mendekati harga pasar pasar yang berlaku.

2. Persyaratan yang harus dimiliki jaminan kredit a. Jaminan kredit harus memiliki nilai ekonomis yang memadai, yaitu dapat diperjualbelikan secara bebas, memiliki nilai besar dari limit kredit,mudah dipasarkan tanpa mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti, memiliki nilai stabilitas atau memiliki prospek nilai yang baik, mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit. b. Jaminan harus memiliki syarat atau nilai yuridis, yaitu milik perusahaan calon debitur, ada dalam kekuasaan calon debitur, tidak berada persengketaan dengan pihak lain, memiliki bukti-bukti pemilikan yang sah, memenuhi persyaratan untuk diadakan pengikatan – pengikatan secara hipotik, fiducia, ataupun jenis pengikatan yuridis lain.

Menurut Warman Djohan ( 2000 : 106 ) Jaminan pemberian kredit tersebut bisa diperoleh malalui penilaian berdasarkan 5C dikebal dengan sebutan “ The Five Of Credit Analysis “. Yaitu :


1. Character 2. Capacity 3. Capital 4. Collateral 5. Condition Of Economy

1. Character Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. 2. Capacity Sebelum bank mengabulkan permohonan kredit, bank akan menilai kemampuan debitur untuk mengelola usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Bank perlu mengetahui apakah nasabah mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang usaha tersebut, apakah nasabah cukup berpengalaman mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan.

3. Capital Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Selama ini bank jarang


sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal. 4. Collateral Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. 5. Condition of Economy Kondisi yang dipersyaratkan adalah bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan usaha masih mempunyai prospek ke depan selama kredit masih dinikmati oleh debitur. Jika bisa, lebih tiga tahun ke depan kegiatan bidang usaha masih layak dan prospektif. Sedangkan penilaian dengan menggunakan 7P kredit adalah sebagai berikut : 1. Personality Yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah lakunya seharihari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 2. Party


Yaitu pengklasifikasian nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongangolongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratannya. 3. Purpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan. 4. Prospect Merupakan anjuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diperoleh. Dimana nasabah harus bisa mengembalikan kredit yang diperolehnya yang bersumber dari usaha yang dikembangkannya sampai kewajiban nasabah terhadap bank atas kredit itu selesai atau berakhir. 5. Payment Merupakan anjuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. Profitability


Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 7. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang akan dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

3. Bentuk Jaminan dan Penilaiannya Selanjutnya pihak bank perlu untuk melakukan pengikatan atas barang jaminan itu. Dimana maksud untuk mengikat jaminan itu adalah memberi kekuatan hukum bagi bank sebagai pemberi kredit untuk dapat berbuat ( menjual jaminan ) dengan legalitas hukum yang sah. Adapun bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang disalurkan menurut perbankan antara lain : a. Jaminan barang-barang tidak bergerak Misalnya : tanah, rumah, pabrik, gudang, dan lain-lain b. Jaminan barang-barang bergerak Misalnya : mobil, inventaris pabrik c. Jaminan hak yang bernilai ekonomis Misalnya : tagihan rumah, tagihan mobil d. Jaminan dokumen-dokumen Misalnya : tagihan piutang, wesel tagih


e. Jaminan pihak ketiga ( borgtocht ) Dimana

seorang

pihak

ketiga

menyatakan

kesediaannya

untuk

menanggung utang debitur bila pihak disebut terakhir tidak akan melunasi kewajibannya. Pada prinsipnya Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan mewajibkan adanya jaminan kredit atas seluruh kredit yang diberikan. Jaminan kredit tersebut dapat berupa tanah, bangunan, deposito dan tabungan, emas, mobil, mesin/peralatan, corporate garansi, persediaan barang, piutang dagang, dan saham. Berikut ini diberikan penilaian pedoman untuk menilai satu persatu barang-barang yang diterima PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan sebagai jaminan, yaitu sebagai berikut : 1. Tanah Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraris pasal 4 ayat 1, atas hak tanah terdiri dari : a. Hak milik b. Hak pakai c. Hak guna bangunan d. Hak guna usaha e. Hak sewa f. Hak memungut hasil tanah


Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan akan menerima jaminan berupa tanah, apabila tanah tersebut bersertifikat atau terdaftar pada Notaris, yang dibuktikan dengan sertifikat. 2. Bangunan Jaminan berupa bangunan dapat berbentuk : a. Bangunan rumah / mess, yaitu bangunan yang lazimnya didiami manusia sebagai tempat tinggal. b. Bangunan pabrik, yaitu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi menjadi barang jadi. c. Bangunan berupa bungalow, yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat peristirahatan. d. Banguan losmen, yaitu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat penginapan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti bar, restoran, dan lain-lain. e. Bangunan gudang, yaitu bangunan yang biasanya digunakan untuk menyimpan bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan. Penerimaan bangunan ini sebagai barang jaminan adalah apabila bangunan tersebut mempunyai tanda kepemilikan atau sertifikat. 3. Deposito Deposito diterima bank sebagai jaminan apabila deposito berada pada bank, atau dengan kata lain debitur mempunyai deposito pada bank tersebut. Jumlah


deposito sebagai jaminan harus lebih besar dari jumlah kredit yang diterima dari bank. 4.

Emas Jenis emas yang diterima bank sebagai jaminan adalah emas dagang. Penilaian barang-barang jaminan berupa emas dilakukan berdasarkan bunga pasar menurut : a. Keadaan emas b. Berat emas c. Kadar emas Dalam hubungan penerapan nilai transaksi barang emas, sebaiknya dimintakan bantuan orang lain yang ahli dalam emas, misalnya toko emas. Hal ini dilakukan karena sukarnya dalam menentukan keadaan, berat dan kadar emas tanpa alat khusus yang umum dimiliki oleh tukang emas.

5. Mobil Jenis kendaraan bermotor yang dapat dijadikan jaminan adalah alat angkut yang dijadikan transportasi darat, seperti mobil sedan, truk angkutan, dan lainlain. Penilaian harga kendaraan bermotor didasarkan pada harga pasar, menurut : a. Tahun pembuatan b. Kondisi / keadaan fisik c. Jenis / model dan merk


6. Mesin / Peralatan Jenis barang jaminan yang diterima bank adalah mesin / peralatan yang digunakan untuk proses produksi ( mesin pabrik ). Penilaian terhadap mesin harus dilihat nilai teknisnya yang semakin menurun karena penurunan umur teknis akan berpengaruh kepada nilai ekonomis. Penilaian ini harus memperhitungkan nilai mesin yang semakin menyusut dan harus difikirkan nilai akhirnya juga harus disesuaikan dengan harga pasar. 7. Corporate Garansi Jaminan ini disebut juga dengan jaminan perusahaan, dimana jaminan yang diterima bank adalah atas perusahaan. Pemberian jaminan ini dilakukan atas dasar persetujuan semua pemilik perusahaan. Penerimaan jaminan ini didasrkan atas penilaian asset atau kekayaan perusahaan. Apabila jum;ah asset perusahaan mencukupi jaminan yang ditentukan baru jaminan perusahaan ini diterima.

4.

Prosedur Penilaian dan Pengikatan Jaminan Sebelum barang-barang jaminan yang tertera pada daftar-daftra barang

jaminan ditetapkan nilainya dan diterima serta diikat sebagai jaminan kredit, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut : a.

Meneliti dan melengkapi serta mempelajari kebenaran / sahnya dokumendokumen jaminan yang diserahkan nasabah.

b.

Melakukan peninjauan setempat untuk mengetahui, menilai keadaan fisik barang-barang yang dijaminkan, apakah sesuai dengan yang dicantumkan pada dokumen yang ada dan keterangan lainnya yang diberikan nasabah.


c.

Membuat berita acara pemeriksaan nilai barang jaminan yang harus ditandatangani oleh penjabat yang membuat acara serta disetujui oleh pimpinan cabang.

5.

Administrasi dan Pengawasan Barang-barang Jaminan Untuk keperluan administrasi dan pengawasan barang-barang jaminan

harus dilaksanakan ketentuan sebagai berikut : a.

Terhadap dokuman atau surat-surat kepemilikan dan kuasa yang diterima dari nasabah harus dibuat surat tanda terima rangkap dua, yaitu asli untuk nasabah dan copy untuk bank. Tanda terima tersebut ditandatangani oleh penjabat kredit, disimpan dalam Map Pengawas Kredit ( MPK ) nasabah yang bersangkutan.

b.

Dokumen / surat pemilikan asli dan akte pengikat asli harus ditempatkan dalam Brand Cash yang harus disimpan pada tempat yang aman.

c.

Peninjauan setempat untuk memeriksa secara fisik barang-barang jaminan tersebut harus dilakukan guna mengecek keadaan fisik barang-barang jaminan yang dikuasai.

6.

Penjualan Barang Jaminan Apabila nasabah melanggar janji yaitu tidak membayar ataupun melunasi

hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dimana kreditnya dinyatakan atau dianggap rugi, maka bank harus melakukan / melaksanakan keputusan-keputusan direksi. Keputusan direksi satu-satunya adalah dengan pencairan atau penjualan barang jaminan.


E.

Pelaksanaan Pemberian Kredit Dalam arti luas kredit juga dapat diartikan kepercayaan. Pemberian

kredit oleh bank tidak terlepas dari tujuan perbankan dalam pembangunan nasional dan juga merupakan pencapaian tujuan perbankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal ini sistem perkreditan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan telah mencapai target yang diinginkan. Hal ini terbukti semakin membaiknya keadaan pada bank. Ini terbukti karena PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) merupakan salah satu bank dengan tingkat kesehatan perbankan yang baik dan dengan tingkat kredit macet yang paling kecil. Pada

PT.

Bank

Rakyat

Indonesia

(

Persero

)

Cabang

P.

Berandanbantuan kredit diberikan berdasarkan pembedaan atas dua golongan yaitu debitur perorangan dan debitur badan usaha / perusahaan, dimana persyaratan yang diminta disesuaikan berdasarkan masing-masing golongan.

F. Pengawasan Terhadap Kredit Menurut Warman Djohan ( 2000 : 167 ) Pengawasan Kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk melakukan penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan kekayaan bank ke arah portofolio perkreditan yang lebih baik dan efisiensi, guna


menghindari

terjadinya

penyimpangan-penyimpangan

denagn

cara

mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha yaitu tahap pengawasan, demikian juga di dalam perkreditan karena kegiatan pengawasan akan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan atau diinvestasikan di bidang perkreditan. Kegiatan pengawasan ini akan menjadi lebih penting bila kita ketahui bahwa kredit merupakan kekayaan yang beresiko atau risk asset, karena assets tersebut dikuasai oleh pihak di luar bank. Seperti pada bank-bank lainnya, PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P.Berandan selalu mengadakan pengawasan terhadap kredit yang diberikan kepada debitur. Dalam mengadakan pengawasan ada bebnerapa tahap yang umum dilakukan oleh bank dalam mengadakan pengawasan. 1. Pengawasan Kredit Dalam Arti Luas Pengawasan kerdit dalam arti luas akan meliputi pengawasan sebelum kredit diberikan ( steering control ) , pengawasan pada waktu proses persetujuan kredit, ( post action control ) dan pengawasan setelah kredit diberikan (feedback control). a. Pengawasan kredit dimuka ( steering control ) Pengawasan ini lebih banyak dalam bentuk rekomendasi dari hasil analisis departemen yang menangani riset dan pengembangan usaha suatu bank. Hasil analisis tentang tingkat kelayakan usaha dari perusahaan-perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Dimana kelompok industri yang dengan tingkat IRR tinggi, sedang, rendah.


Setelah pengawas selesai melakukan riset selanjutnya para analis dapat melakukan pengawasan pendahuluan, sebelum proses analisis kredit dilakukan melalui analisis siklus hidup perusahaan. b. Pengawasan kredit pada waktu proses analisis ( Post action control ) Pengawasan kredit ini merupakan pengawasan administrasi meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan kredit, akurasi analisis dan kesempurnaan warkat-warkat perjanjian dan pengikatan. Pengawasan dapat dilakukan dengan menggunakan check list. c. Pengawasan kredit pada waktu kredit berjalan ( feed back control ) Pengawasan kredit ini meliputi pengawasan administratif, pengawasan fisik terhadap kegiatan usaha debitur di lapangan dan analisis kecenderungan ekonomi. Sedangkan analisis tentang kecenderungan ekonomi biasanya ditangani oleh unit atau departemen riset dan pengembangan suatu bank. Departemen

ini

juga

yang

akan

memberikan

rekomendasi

bahwa

kecenderungan ekonomi akan membaik atau akan memburuk dimasa yang akan datang. 2. Fokus Pengawasan Kredit Pada tahap pertama pengawasan kredit, merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk kredit. Pengertian penjagaan lebih bersifat preventif, sedangkan pengamanan lebih bersifat represif, untuk menghindari kemungkinan kerugian potensial yang akan timbul dikemudian hari. Secara umum pengawasan kredit merupakan pengendalian kredit


dalam bentuk manajemen control yang meliputi audit finansial, audit operasional dan audit manajemen. 3.

Tujuan Pengawasan Kredit Tujuan pengawasan kredit pada bank dapat dijelaskan dengan rinci sebagai berikut : a. Dapat dilakukannya dengan baik penjagaan dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank di bidang perkreditan, untuk menghindari penyelewengan baik dari intern bank maupun ekstern. b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyususnan dokumen perkreditan yang lebih baik. c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang telah ditetapkan. d. Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan dan penggaris dalam pencapaian sasaran. Dari uraian tersebut, masing-masing tujuan tersebut mempunyai keterkaitan yang erat satu dengan lainnya. Dengan memiliki administrasi perkreditan yang dilaksanakan secara teliti, tertib dan benar akan membantu dan mempermudah untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau penyelewengan secara dini. Dan dengan adanya sistem dokumentasi yang baik terhadap arsip perkreditan, tentunya akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pengendalian portofolio perkreditan.


4.

Sarana Pengawasan Kredit Sarana pengawasan dalam perkreditan sama dengan sarana administrasi perkreditan namun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Sarana pengawasan yang mempunyai tingkat tertinggi adalah perundangundangan yang mengatur perbankan dan kegiatan perdagangan pada umumnya dan khususnya yang mengatur perkreditan. Ada beberapa bentuk sarana pengawasan sebagai berikut : a. Perangkat keras ( hardware ), meliputi berbagai bentuk formulir standar, berbagai alat tulis kantor, alat deteksi dokumen palsu, mesin-mesin tik, mesin hitung, komputer, filling cabinet, alat komunikasi, alat trasportasi, dan sebagainya. b. Tenaga kerja yang merupakan sumber daya manusia, sebagai tenaga pelaksana dan staf, agar perangkat-perangkat keras tersebut dapat berfungsi dengan baik, sebagai operator atau sebagai pengelolanya. c. Perangkat lunak ( software ), agar perangkat keras dan tenaga kerja tersebut dapat berfungsi dengan baik dan terarah, maka perlu ada kumpulan, aturan main yang disusun secara sistematis yang berlaku dalam organisasi bank maupun yang berlaku secara khusus dalam bidang perkreditan. Perangkat lunak yang diperlukan sebagai alat pengawasan antara lain meliputi buku pedoman kerja yang disusun dengan lengkap, sistematis dan up to date karena akan dipakai sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan sehari-hari.


G. Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Kredit Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktunya yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamkannya. Akibatnya nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Menurut Zainal Asikin ( 1997 : 65 ) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah, yaitu : 1. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya.Dimana terkadang ada nasabah yang tidak menggunakan kredit sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan. Misalnya, nasabah menggunakan kredit bukan untuk pengembangan usaha tetapi untuk keperluan pribadi. Contoh, nasabah menggunakan kredit untuk membeli mobil pribadi bukan untuk mobil usaha. 2.

Nasabah kurang mampu mengelolah usahanya Hal ini dapat terjadi pada nasabah yang kurang menguasai bidang usahanya, akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik.

3.

Nasabah yang beritikad tidak baik Ada sebagian nasabah yang sengaja dengan daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima maka digunakan untuk kepentingan yang tidak


dipertanggung jawabkan. Nasabah sejak awal tidak berminat mengembalikan kredit walau dengan resiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kredit nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adapun masalah yang sering dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan dalam pemberian kredit kepada calon nasabah dibagi atas 2 ( dua ), yaitu : 1. Faktor Intern ( Yang Berasal Dari Dalam Perusahaan) Kendala yang dihadapi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan dalam pemberian kredit yang berasal dari dalam perusahaan adalah : a. Prosedur penyaluran kredit yang berbelit-belit. Administrasi tercermin dari berbagai ketentuan yang sangat proseduril. Semua itu diatur berdasarkan tatanan yang birokratis dan kehati-hatian yang sangat tinggi. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kekakuan, dan kurangnya pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kecepatan pelayanan dapat dipacu, namun karena terlalu banyaknya prosedur akan dapat menimbulkan beban psikologis bagi nasabahnya. b. Proses kredit lambat sehingga kredit cair melewati batas waktu yang dibutuhkan. Permohonan kredit dimulai dengan perencanaan nasabah, begitu juga proses

analisis

sampai

dengan

putusan

kredit

dari

manajemen

pengembalian keputusan. Namun jarang pada tahap pencairan justru mendapat hambatan.


c. Bank terlalu lama menanggapi permohonan kredit Seorang nasabah sudah merencanakan suatu bisnis, namun jika permohonan kredit belum ditanggapi oleh bank maka dapat diperkirakan bahwa bisnis nasabah akan terganggu. 2. Faktor Ekstern ( Yang Berasal Dari Luar Prusahaan ) Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan dari luar perusahaan adalah : a. Ketidaklengkapan syarat kredit yang diajukan Dimana masih kurang lengkapnya pengetahuan dari nasabah akan perlengkapan yang harus dipenuhi olehnya pada saat permohonan kredit diajukan, seperti terkadang nasabah tidak mempunyai surat keterangan atau izin mendirikan bangunan dan belum mempunyai sertifikat tanah yang diperlukan dalam permohonan kredit. b. Jaminan kredit yang diberikan belum memenuhi syarat tertentu. Hal ini mungkin terjadi bila nasabah memberikan nilai jaminan yang tidak seimbang dengan nilai kredit yang diambil. c.

Ketidakmampuan dalam pelunasan kredit yang telah diterima. Kredit macet terjadi akibat jika ada penunggakan pokok pinjaman dan atau bunga lebih dari 270 hari.

d. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Hal ini dapat terjadi karena nasabah yang kurang menguasai bidang usahanya diberi kredit, karena nasabah mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan


dengan baik, misalnya hasil produksi kualitasnya rendah sehingga sulit bersaing dipasaran. e. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya. Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya. Pemakaian kredit yang menyimpang, misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan usaha gagal, karena nasabah spekulatif.

H. Penanganan Kredit Macet Sesuai dengan arti kredit macet, dapat digambarkan bahwa nasabah sudah sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela sebagaimana yang diperjanjikan. Dipihak lain bank tidak mempunyai upaya untuk dapat memaksa langsung kepada nasabah tersebut untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu jalan keluar untuk menyelesaikan kredit macet, bank harus menyerahkan pengurusannya kepada pihak ketiga. Di Indonesia dikenal ada tiga lembaga yang dapat dibebani tugas untuk menyelesaikan kredit macet, yaitu : 1. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ) Yaitu bagi kredit macet yang menyangkut bank milik negara. Biasanya kredit yang macet dan telah diupayakan penagihannya / penyelesaiannya secara kekeluargaan

tetapi

tidak

berhasil,

maka

bank

akan

menyerahkan

penyelesaiannya melalui BUPLN untuk selanjutnya akan dilakukan pelelangan / penjualan barang jaminan. Barang jaminan tidak selamanya


dilakukan dengan bantuan BUPLN, sebab bila bank telah memperoleh “ kuasa jual “ maka bank tersebut dapat menjual jaminan secara bawah tangan.

2. Melalui Proses Legitasi Pengadilan Apabila suatu kredit macet ( dari bank swasta ) maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses legitasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitur menunjukkan itikad tidak baik yang dengan sengaja menyembunyikan harta bendanya. 3. Melalui Arbitrase atau Perwasitan Penyelesaian kredit macet melalui BUPLN maupun

melalui pengadilan

dipandang kurang menguntungkan karena waktu yang diperlukan relatif lama dan jumlah uang yang ditarik juga sangat kecil. Oleh karena itu kalangan perbankan dan pakar hukum mencoba menawarkan penggunaan lembaga “ Arbitrase “ untuk penyelesaian kredit macet. Karena penyelesaian melalui Arbitrase jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui BUPLN atau melalui pengadilan.

Didalam Surat Edaran Bank Indonesia ( SEBI ) No. 23/12/BPPP tanggal 28 Febuari 1992 dijumpai beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah, yaitu :


a. Rescheduling ( penjadwalan kembali ) Yaitu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali / jangka waktu kredit termasuk masa tenggang ( grace period ) termasuk perubahan kredit. b. Reconditioning ( persyaratan kembali ) Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas. Hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. c. Restructuring ( penataan kembali ) Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa tambahan kredit, melakukan konversi, seluruh atau sebagian kredit. d. Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya, kombinasi antara Restructuring dengan Reconditioning, atau Rescheduling dengan Restructuring. e. Penyitaan Jaminan Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benarbenar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya. .


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan Berdasarkan

uraian

yang

telah

dikemukakan

pada

bab-bab

sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagaimana diuraikan dibawah ini : 1.

PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan bekerja berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, struktur organisasinya memakai struktur organisasi garis ( line organization ).

2.

PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan adalah sebagai bank yang dipercaya Bank Indonesia sebagai pelaksana dalam pemberian kredit, dimana kredit yang diberikan adalah kredit konsumtif dan kredit produktif yang berpedoman kepada syarat bank teknis dan jaminan sesuai dengan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992.

3.

Dalam penyaluran kredit PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan berdasarkan azas Prudecial Banking yaitu azas kehati-hatian, nasabah yang Bankable yaitu nasabah yang menurut penilaian bank mempunyai usaha yang layak dibiayai dan berdasarkan prinsip 5C dan 7P.

4.

Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan hampir mencapai kinerja yang baik karena prosedur yang dijslsnksn oleh pegawai bank tersebut berusaha bekerja dengan sangat teliti dan penuh kehati-hatian.


5.

Pengawasan yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan setiap 3 bulan sekali sampai nasabah yang menerima kredit tersebut melunasi pinjaman pokok dan bunganya.

6.

Masalah yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P.Berandan adalah suatu kendala yang umum dihadapi kebanyakan bankbank di Indonesia yaitu kendala atau hambatan yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan.

7.

Penyelesaian hambatan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan adalah melalui kekeluargaan atau melalui Proses Legitasi Pengadilan maupun Arbitrase. Maksudnya adalah secara kekeluargaan yaitu dimana bila terjadi suatu hambatan maka pihak bank akan berusaha menyelesaikan langsung kepada pihak nasabah yang bersangkutan tanpa ada pihak lain yang turut campur tangan. Sedangkan melalui proses legitasi pengadilan yaitu merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitur menunjukkan itikad tidak baik yang dengan sengaja menyembunyikan harta bendanya, dan melalui proses Arbitrase ( perwasitan ) yaitu penyelesaian yang jauh lebih cepat bila dibandingkan penyelesaiannya melalui pengadilan.


B.

Saran Setelah mengemukakan kesimpulan, maka akan diberikan saran-saran

yang dianggap perlu umtuk meningkatkan keberhasilan PT. Bank Rakyat Indonesia

( Persero ) Cabang P. Berandan sebagai penghimpun dana

masyarakat. 1.

PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan hendaknya menambah jenis produk baru terutama jenis kredit yang mengingat banyaknya bank yang tumbuh sehingga menambah persaingan dalam merebut nasabah. Hal ini perlu dilakukan mengingat sifat masyarakat selalu menginginkan yang baru dan sebagai terobosan baru dalam perbankan.

2.

PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan hendaknya melakukan penilaian yang lebih ketat terhadap jaminan yang diterima, agar pengembalian kredit dapat terjamin.

3.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kredit kepada nasabah agar tetap dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, agar kerdit yang disalurkan terkendali dengan baik sehingga kredit macet yang terjadi tidak menjadi hambatan yang besar dalam pemberian kredit atau penyaluran kredit kepada nasabah.

4.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang P. Berandan hendaknya memberikan kemudahan, dan jangan berbelit-belit.


DAFTAR PUSTAKA

Djohan, Warman, 2000, Kredit Bank, Mutiara Sumber Widya, Jakarta Fuady, Munir, 2001, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung Hasanuddin, Rahmany, SH, 2000, Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Husein, Umar, 2002, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Kartono, Kartini, 2000, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetakan Keempat, PT. Mandar Maju, Jakarta Kasmir, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi Keenam, Penerbit Ghalia Kuncoro, Mudrajad, 2003, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta Supranto, 2005, Metode Ramalan Kuantitatif untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis, Rieka Cipta, Jakarta Muljono, pudjo, teguh, 2001, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, Edisi Empat BPFE, Yogyakarta Usman, Rachmadi, 2001, Aspek-Aspek Hukum Kredit Perbankan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sulfiana Rahayu Raja Guk-Guk : Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia…, 2008 67 USU Repository © 2009

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI DIPLOMA III M E D A N

Recommend Documents