Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Program Diploma III Medan

Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Program Diploma III Medan

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN DAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR

SKRIPSI MINOR Diajukan oleh : Nama

: Suci Frikasari Nst

NIM

: 052102168

Jurusan

: D III Akuntansi

-

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan 2008

Suci Frikasari Nst : Sistem Pengawasan Internal Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan..., 2008 USU Repository © 2009

Lembar Persembahan ** Bismillahirrahmanirrahim...** “ Allah sudah menyaksikan bahwa tiada tuhan selain tuhan melainkan dia sendiri, juga malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan menyaksikan yang sedemikian itu, bahkan Allah itu Maha Berdiri Sendiri dengan adil “

( S, Ali – Imran Ayat 18 ) “ Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut Ilmu Pengetahuan dari seorang hambanya begitu saja, tetapi akan mencabutnya dengan matinya orang-orang alim, hingga apabila telah habis orang-orang alim, maka orang banyak akan mengangkat orang-orang yang bodoh untuk menjadikan pemimpin mereka. Lalu jika mereka ditanya, akan memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, maka mereka itu sesat dan menyesatkan “

( H. R. Bukharri dan Muslim ) Dengan rasa syukur kepada Allah SWT Ku ucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tercinta yang telah mendidikku dari kecil hingga saat ini : Ayahanda : Haidir Nasution Ibunda : Setiawati Untuk kakak, dan adik-adikku tersayang :

Junita Hairawati Nasution Wita Hardiati Nasution Arin Pratiwi Nasution Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepadaku selama ini, semoga Allah AWT membalas segala kebaikan mereka, Amin….


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim... Puji dan syukur kehadirat Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan satu karya kecil ini. Serta salawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi minor ini merupakan salah satu syarat dalam akhir perkuliahan dalam bidang keuangan yang selama ini kami terima di perkuliahan. Walaupun demikian, penulis menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini, karena tidak ada gading yang tak retak . Pembuatan serta penulisan skripsi minor ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya : 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Hasan Sakti Siregar, MSi, Ak selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Iskandar Muda, SE, MSi, Ak selaku sekretaris Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.


4. Bapak Drs. Rasdianto, MSi, Ak selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang telah banyak meluangkan waktuya dalam membimbing dan memberikan masukanmasukan yang bermanfaat dalam menghadapi masa depan yang kami hadapi nantinya. 5. Bapak Muhammad Simba Sembiring, SE. Selaku Kasubbag Pendidikan Fakultas Ekonomi Sumatera Utara. 6. Bapak Drs. Syahrurrahman, SE, Ak selaku Dosen Wali Akuntansi group C. 7. Seluruh Staf Dosen di Ekonomi yang telah memberikan pendidikan, bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 8. Seluruh pegawai di Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis selama menjalani masa pendidikan di Fakultas Ekonomi Sumatera Utara. 9. Bapak Adventus Sihite, SH selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar. 10. Bapak Binsar Siregar, S. Sos selaku Kasubbag Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar. 11. Seluruh staff dan pegawai KPPN Pematang Siantar yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi minor ini. 12. Teristimewa untuk kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Haidir Nasution dan Ibunda Setiawati dalam mencurahkan rasa dan cinta kepada Ananda, serta dukungan baik material dan spiritual. Tak lupa juga untuk Kakakku Junita Hairawati Nasution dan kedua adikku tersayang, Wita Hardiati Nasution dan Arin Pratiwi Nasution yang telah memberi perhatian dan do’anya.


13. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bang Indra Priandi, Bang Septo Jiki dan Winda Sari selaku Saudara Sepupu penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang mereka berikan kepada penulis, Amin..... 14. Rekan sekaligus teman seperjuangan penulis Novita Hariati, Yuni Silvia, Yuliana, Ade Irma, Sirmadaniah, Desi Susanti, Irawati, Rina, serta Melva Handayani Pulungan yang telah banyak memberi semangat, motivasi, dan perhatian dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi minor ini. Terima kasih telah menjadi temanku, terima kasih telah menemani dan mengisi harihariku selama masa perkuliahan. Kebahagian terbesar yang telah diperoleh penulis selama masa perkuliahan adalah mempunyai teman seperti kalian. ( ** Stars Have 5 Ends, Squares Have 4 Ends, Triangles Have 3 Ends, Lines Have 2 Ends, Life Has 1 End. But I Hope Our Friendship Has No End….Wish U Best 4ever…..** ) 15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 group A, B, dan C. Terima kasih atas bantuan dan dorongannya selama ini dalam hari-hari bahagiaku di kelas C. 16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, skripsi minor ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan hal-


hal yang kurang berkenan di hati pembaca. Kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan agar laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya.

Medan,

Mei 2008

Penulis

Suci Frikasari Nasution NIM : 052102168


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

................................................................................ i

............................................................................................ v

PENDAHULUAN A Alasan Pemilihan judul .......................................................... 1 B Perumusan Masalah .............................................................3 C Manfaat dan Tujuan Penelitian ..............................................4 D Metode Penelitian ................................................................. 5

BAB II

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PEMATANG SIANTAR A Sejarah Singkat KPPN ..........................................................8 B Bidang Kegiatan ....................................................................9 C Visi dan Misi KPPN .............................................................12 D Struktur Organisasi KPPN ....................................................13 E Uraian Pekerjaan ....................................................................13 F

Wilayah Kerja dan Instansi Yang Dilayani............................ 42

G Pengawasan Internal Pembayaran Atas Beban APBN……… 46 H Prosedur Pembayaran Atas Beban APBN.............................. 50 BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI A Analisis dan Evaluasi Pengawasan Internal Pembayaran Atas Beban APBN.................................................................. 60


B Analisis dan Evaluasi Prosedur Pembayaran Atas Beban APBN ..................................................................................... 63 BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN A Kesimpulan .......................................................................... 65 B Saran ...................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN A. Alasan Pemilihan Judul. Indonesia hari ini dan esok sedang berada dalam era pembangunan, baik pembangunan materiil maupun spiritual bagi Bangsa Indonesia sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dalam mewujudkan dan memacu lajunya pembangunan mempunyai arti yang sangat menentukan dan tidak dapat diabaikan. Saat ini pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara dengan mengelola anggaran belanja negara baik dari segi penerimaan maupun pembayarannya agar lebih efektif dan efisien serta menyuguhkan bekal pengetahuan tentang anggaran belanja negara kepada setiap petugas pada instansiinstansi pemerintah dan swasta yang terkait dalam usaha pembangunan di Tanah Air. Pengelolaan anggaran belanja negara secara efektif dan efisien memerlukan pengetahuan yang mendasar tentang anggaran belanja negara, agar pemanfaatan anggaran belanja negara yang telah diprogramkan tepat mencapai sasarannya. Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga dan Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004. Selain itu Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara R.I. telah mengatur penyediaan dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara dalam melaksanakan


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mekanisme pembayaran dalam

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 217/KMK. 03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

telah

diubah

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.

531/KMK.03/2000. Dan untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu juga disiapkan petunjuk teknis penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Akan tetapi hanya sebagian kecil dari Instansi Pemerintah yang mau menerapkan peraturan tersebut dalam melaksanakan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga sering

terjadi berbagai

bentuk kecurangan maupun penyelewengan, maka ada baiknya pemerintah perlu menciptakan sistem pengawasan internal. Pengawasan Internal merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peranan penting dalam suatu aktivitas perusahaan ataupun organisasi. Perencanaan dan pengawasan internal yang baik terhadap penerimaan maupun pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diharapkan sebagai sarana untuk melindungi harta negara. Dengan kata lain data akuntansi terjamin keandalannya untuk mendukung efisiensi kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan mendukung manajemen untuk membuat kebijaksanaan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu alat untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas perusahaan baik itu milik negara maupun swasta agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan


pengawasan tersebut ada salah satu cara yang dapat ditempuh, yaitu melalui penyusunan pengawasan internal. Ruang lingkup dari pengawasan internal cukup luas,

maka

di

dalam

pembahasannya

diperlukan

batasan-batasan

agar

pembahasannya lebih terperinci. Pengawasan yang baik dan efektif memungkinkan pimpinan suatu perusahaan nasional milik negara/ swasta untuk mengamankan harta kekayaan negara ataupun perusahaannya serta dapat mengatur dan merencanakan pekerjaan untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Dengan landasan pemikiran diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti secara langsung sejauhmana pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan nasional milik negara dengan memilih judul ” Sistem Pengawasan Internal Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematang Siantar. B. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan langkah awal yang dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai kepada tahap pembahasan. Tujuannya agar penelitian dapat lebih terarah dan dapat mencapai sasaran yang ditentukan. Adapun perumusan masalah yang dibahas dalam paper ini adalah sebagai berikut : 1

Apakah KPPN telah menciptakan suatu pengawasan internal yang baik dan memadai yang akan mendukung kelancaran dalam pembayaran atas beban APBN ?


2

Apakah sistem pengawasan internal pembayaran atas beban APBN dan pengawasan manajemennya yang meliputi prosedur-prosedur pembayaran atas beban APBN ini dapat mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan yang mumgkin terjadi atau dapat memperkecil penyelewengan yang terjadi bila ada ?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian Adapun manfaat penelitian : 1. Sebagai bahan masukan pada pihak kantor. 2. Untuk menambah wawasan pemikiran dan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan pembayaran atas beban APBN. 3. Untuk memberikan bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan membahas masalah dengan tema yang sama. 4. Sebagai bahan masukan bagi penulis menerapkan, mengaplikasikan dan membandingkan disiplin ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan di lapangan. 5. Membuka kesempatan terjalinnya kerjasama antara pihak lembaga pendidikan

khususnya

tempat

penulis

bernaung

dengan

perusahaan/instansi pemerintah. 6. Secara tidak langsung membawa nama baik lembaga pendidikan dan memperkenalkan kepada pihak luar. 7. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi lingkungan kerja nantinya. 8. Meningkatkan kepribadian (personality) mahasiswa ketika berinteraksi dengan pegawai. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi minor ini adalah : 1. Bagi penulis merupakan syarat guna menyelesaikan pendidikan program diploma III pada jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.


2. Untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan penulis mengenai APBN ini. 3. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam bertingkah laku pada saat berada di lingkungan kerja. 4. Membangun kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pihak perusahaan/instansi pemerintah. D. Metode Penelitian Untuk menyusun suatu karya tulis sebagai karya ilmiah, tentu diperlukan data yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Dalam memperoleh data tersebut, penulis menggunakan dua macam sumber data dan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu : 1

Sumber Data Data Primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian dan masih harus diproses kembali. Data Sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, perusahaan, buku yang tidak perlu diproses kembali.

2

Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Penelitian Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya teoritis guna membantu pengolahan data yang diperoleh melalui sumber data sekunder, seperti : bahan-bahan


perkuliahan, buku tulis dan data tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan isi tulisan ini. Kemudian dianalisa untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian Lapangan Penelitian Lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan. Dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan. 3

Metode Pengumpulan Data Pengamatan ( observasi ) Observasi atau pengamatan adalah suatu strategi yang digunakan penulis untuk mendapat informasi non verbal dari responden dengan tujuan mendapatkan informasi yang menjelaskan atau menjawab permasalahan dalam penelitian. Wawancara ( interview ) Wawancara

adalah

pengumpulan

data

yang

digunakan

penelitian untuk mendapatkan informasi dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka dengan responden. Dalam hal ini penulis akan bertanya langsung kepada person yang menjadi objek penelitian. Daftar Pertanyaan Daftar pertanyaan adalah suatu daftar yang disusun dalam kuisioner sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan. Daftar pertanyaan disusun dan dimengerti akan isi dan makna dari pertanyaan yang diajukan dan dijawabnya dengan baik.


4

Metode Analisis Metode yang digunakan penulis untuk menganalisa data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : Metode Deskriptif Metode ini dilakukan untuk menganalisa data dengan cara menentukan, mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta interprestasi sehingga menghasilkan gambaran dari arah penelitian ini. Metode Deduktif Metode deduktif ini dilakukan untuk menganalisa data yang dimulai dari premis-premis untuk menarik kesimpulan dari fakta yang diamati berdasarkan kebenarannya. Dengan demikian pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menilai informasi berdasarkan teori-teori yang berlaku sebagai kebenaraanya.


BAB II KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR

A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara disingkat KPPN adalah instansi vertikal Dirjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan dan dipimpin oleh seorang kepala. Pada awalnya, sekitar tahun 1969 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematang Siantar bernama Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN) yang bertempat di JL. Ahmad Yani No. 1 Pematang siantar, yang kemudian pindah ke JL. Gunung Simanuk-manuk pada tahun 1970 untuk menempati kantor baru yang lebih representatif dan ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Bendahara Negara disingkat KBN. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 405/MK.6/4/1975 tanggal 16 Juni 1975 terjadi perubahan (reorganisasi) dimana Kantor Bendahara Umum terbagi dua menjadi KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) dan KKN (Kantor Kas Negara). Tahun 1981, KPN Pematang Siantar pindah dan menempati gedung baru di JL. Gunung Simanukmanuk. Kemudian pada tahun 1984 KKN bergabung kembali ke lingkungan KPN dengan menempati gedung yang baru dibangun disamping KPN Pematang Siantar.


Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, No.645/KMK.01/9189 tanggal 12 Juni 1989 terjadi reorganisasi dimana KPN dan KKN digabung kembali dan berubah nama menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan mulai beroperasional tanggal 01 April 1990 sebagai KPKN tipe-A berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 04 Januari 1996 No. S.40/A/142/1996 bekas gedung KPN dipinjamkan kepada PT. TASPEN (Persero) sebagai kantor pembayaran pensiun yang dituangkan dalam surat perjanjian antara kepala KPKN Pematang Siantar dengan Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Pematang Siantar tanggal 26 Maret 1996 yang kemudian diserahterimakan kembali kepada KPKN Pematang Siantar pada tanggal 11 Agustus 2004. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI, No. 303/KMK.01/2004, KPKN berubah nama kembali menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disingkat dengan KPPN dan berlaku efektif sejak tanggal 01 Oktober 2004 sampai dengan sekarang dan ditetapkan sebagai KPPN tipe-A dengan wilayah kerja Kabupaten Simalungun dan Kotamadya Pematang Siantar. B. Bidang Kegiatan Adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang No. 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara


maka dalam pelaksanaan anggaran terjadi pemisahan secara tegas antara pemegang administratif (COO) yang diserahkan kepada masing masing departemen/lembaga dengan pemegang kewenangan (CFO) yang berada pada Menteri Keuangan. Kewenangan administratif meliputi tindakan melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Kementrian Negara/Lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Kewenangan kebendaharaan meliputi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 214/KMK.01/2005 tanggal 02 Mei 2005 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, bahwa KPPN Pematang Siantar sebagai KPPN tipe-A mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan

perbendaharaan

atas

beban

anggaran,

serta

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain : 1. Pengujian terhadap dokumen Surat Perintah Pembayaran (STM) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara). 3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN. 4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan. 5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara. 6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang. 7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri. 9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi. 11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. 12. Pelaksanaan kehumasan. 13. Pelaksanaan administrasi KPPN.


C. Visi dan Misi KPPN. KPPN Pematang Siantar selaku instansi pemerintah yang memiliki tugas utama pelayanan publik sangat penting mempunyai suatu visi sebagai penyearah dan pengendali sehingga sesuai dengan tujuan awal yakni memenuhi kebutuhan masyarakat karena kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Visi sendiri merupakan suatu gambaran/pandangan akan keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sehingga dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis dan bersifat antisipasif serta produktif. Visi KPPN Pematang Siantar adalah menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan, kredibel, dan akuntabel pada tahun 2009. Selain visi, KPPN juga mengemban beberapa nilai yang merupakan suatu tugas atau pencapaian tujuan agar dapat mengelola perbendaharaan dan menjadi bendahara umum negara secara hati-hati, bertanggung jawab, transparan dalam proses kerja berkualitas dan berbudaya sehingga seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Misi KPPN Pematang Siantar adalah : 1. Menjamin likuditas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Memberikan pelayanan prima kepada pihak instansi secara vertikal.


3. Menyelenggarakan tata usaha bendaharawan umum sesuai dengan aturan yang berlaku. D. Struktur Organisasi Mengenai struktur organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar yang ditetapkan sebagai KPPN tipe-A dalam Wilayah II Dirjen Perbendaharaan Medan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan RI tentang organisai dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Berikut struktur organisasi KPPN Pematang Siantar : 1. Kepala Kantor 2. Sub. Bagian Umum 3. Seksi Perbendaharaan I 4. Seksi Perbendaharaan II 5. Seksi Persepsi 6. Seksi Bank/Giro Pos 7. Seksi Verifikasi dan Akuntansi 8. Kelompok Jabatan Fungsional. E. Uraian Pekerjaan Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 247/KM.01/2006 tanggal 20 April 2006 tentang uraian pekerjaan jabatan struktural dan pelaksana maka berikut tugas pokok masing-masing bagian yang ada di KPPN Pematang Siantar.


¾ Tugas Pokok Subbagian Umum yang terdiri atas : 1. Pelaksana urusan kepegawaian. 1.1. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian. a. Menyusun formasi dan budgeting pegawai pada setiap awal tahun. b. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK). c. Menyusun dosir kepegawaian. d. Menatausahakan DP3, LP2P, dan KP4. e. Menyusun data pegawai yang telah memiliki kartu istri/suami, kartu pegawai, kartu kesehatan, dan kartu peserta asuransi TASPEN. f. Menatausahakan cuti pegawai. g. Menyusun

data

pegawai

yang

berhak

diikutsertakan

dan

telah

menyelesaikan diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta program tugas belajar. h. Menatausahakan daftar hadir/pulang dan pelaporannya antara lain sebagai dasar pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN). i. Menyusun data ketertiban pegawai. j. Menyusun data pegawai yang berhak memperoleh kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. k. Membuat laporan kepegawaian untuk disampaikan kepada Kantor Wilayah Dirjen PBN maupun kantor pusat Dirjen PBN. 1.2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kepegawaian.


a. Menyelesaikan

urusan

mutasi

kepegawaian,

meliputi:

usulan

pengangkatan PNS kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, promosi, pensiun, dan pemberhentian serta pemindahan pegawai. b. Menyelesaikan permintaan KARPEG, KARIS/KARSU, kartu peserta ASKES dan kartu peserta TASPEN kepada instansi terkait. c. Menyelesaikan usulan pemberian tanda penghargaan. d. Memproses terhadap pegawai yang akan dikenakan hukuman disiplin pegawai. e. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan kepegawaian. f. Menyelesaikan permintaan dan pemberian cuti. g. Menyelesaikan surat izin pegawai yang melanjutkan pendidikan atas inisiatif sendiri. 1.3. Penyusunan urusan tata usaha dan keuangan. a. Mencatat, menghimpun, dan menyusun laporan kepegawaian. b. Menyampaikan laporan berkala kepada instansi terkait. 2. Pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan. 2.1 Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan urusan keuangan. a. Menyusun rencana pembiayaan kantor berupa Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) KPPN untuk disampaikan ke Kanwil Dirjen PBN. b. Menatausahakan DIPA KPPN, SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya.


c. Menatausahakan dan mencatat pengeluaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal pada kartu pengawasan kredit anggaran. d. Membuat daftar dan melaksanakan pembayaran gaji serta belanja pegawai lainnya. e. Membuat SKPP untuk disahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN berkenaan. f. Melakukan pembayaran (selaku bendahara pengeluaran) kepada pihak ketiga atau rekanan atas persetujuan kuasa pengguna anggaran/pejabat yang ditunjuk. g. Membuat dan menyelenggarakan buku kas umum (selaku bendahara pengeluaran) serta pertanggungjawaban realisasi keuangan termasuk TKPKN. 2.2 Menatausahakan dokumen pelaksana anggaran. a. Menerima dan mengagendakan DIPA dan dokumen peleksanaan anggaran lainnya beserta Arsip Data Komputer (ADK/disket) termasuk revisinya. b. Mencatat data DIPA dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya termasuk revisinya ke dalam database KPPN. c. meneruskan DIPA dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya termasuk revisinya kepada Seksi Perbendaharaan I/II. 2.3 Menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). a. Menyiapkan bahan pembuatan Laporan SAKIP. b. Menyusun dan membahas Konsep Laporan SAKIP.


c. Menyampaikan Laporan SAKIP yang telah ditandatangani Kepala Kantor kepada Kepala Kanwil Dirjen PBN. 2.4 Menerima, mendistribusikan SPM serta mencetak SP2D dan Daftar Penguji. a. Menerima SPM beserta dokumen pendukungnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk selanjutnya dibuatkan daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung (check list). b. Mengembangkan SPM apabila dokumen pendukung tidak lengkap. c. Mengagendakan penerimaan SPM, membuat routing slip, dan Daftar Penerimaan dan Penyelesaian (DPP) SPM (bagi KPPN yang belum menggunakan aplikasi terintegrasi), dan meneruskan kepada Seksi Perbendaharaan I/II serta tembusan DPP-SPM diteruskan kepada Kepala Kantor. d. Menerima konsep SP2D ke Seksi Perbendaharaan I/II untuk dicetak menjadi net SP2D dalam rangkap 3. e. Mengirim net SP2D ke Seksi Perbendaharaan untuk ditandatangani. f. Menerima kembali SP2D yang telah ditandatangani berikut lampiran dokumen pembayaran. g. Mencetak Daftar Penguji dalam rangkap 3 atas SP2D yang telah ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan I/II. h. Meneliti dan memaraf daftar penguji, untuk selanjutnya daftar penguji berikut SP2D disampaikan kepada Seksi Bank/Giro Pos untuk ditandatangani. i. Menerima kembali Daftar Penguji dan SP2D dari Seksi Bank/ Giro Pos.


j. Menyampaikan Daftar Penguji dan SP2D kepada kepala kantor untuk ditandatangani. k. Mendistribusikan lembar ke-1 SP2D berikut daftar penguji lembar ke-1 dan ke-2 ke Bank Operasional/Giro Pos/Bank Indonesia (oleh petugas yang ditunjuk). l. Mendistribusikan lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPM berikut lampiran dokumen pendukung dan SPM lembar ke-2 yang telah distempel ”Telah diterbitkan SP2D tanggal .............. No.............” diparaf oleh Kepala Seksi Perbendaharaan. m. Mendistribusikan lembar ke-3 SP2D berikut daftar penguji lembar ke-3 dan SPM lembar ke-1 beserta dokumen pendukungnya kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk melengkapi pertanggungjawaban Bendum. 2.5. Menerima, mendistribusikan SPM-KP, SKM-KB/C, SPM-BPHTP, SPM-BPPBB serta cetak SP2D dan Daftar Penguji. a. Menerima SPM-KP, SPM-KB/C, SPM-IB, SPM-BPHTB, SPM-BP-PBB besrta pendukungnya dalam rangkap 2 untuk selanjutnya dibuatkan daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung (check list). b. Mendistribusikan SPM-KP, SPM-KB/C, SPM-IB, SPM-BPHTB, SPMBP-PBB kepada Seksi Perbendaharaan I/II untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaporan. 3.1 Menatausahakan persuratan dan kearsipan.


a. Menerima, menyortir, mencatat/ meregistrasikan serta surat masuk dan dokumen lainnya kepada seksi/unit terkait. b. Memberikan tanggal dan nomor surat keluar serta mengirimkan kepada instansi yang dituju. c. Menatausahakan arsip, himpunan peraturan, dokumen dan perpustakaan kantor. d. Menggandakan surat dan dokumen lainnya yang diperlukan serta mendistribusikannya. e. Membuat daftar penyimpanan berkas surat/arsip. 3.2 Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor a. Meneliti kebutuhan alat tulis kantor dan barang inventaris kantor yang diterima dari semua seksi serta merencanakan pengadaannya. b. Merencanakan pemeliharaan gedung dan halaman kantor, rumah dinas, serta perbaikan barang-barang inventaris kantor. c. Mengusulkan pembentukan tim pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran. d. Menyiapkan proses pengadaan barang dan jasa. e. Memeriksa dan meneliti barang dan jasa/pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan. f. Menghimpun dan memeriksa data pendukung kelengkapan penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). g. Menyimpan, menatausahakan dan menyalurkan alat kelengkapan kantor.


h. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan buku inventaris barang. i. Membuat penomoran pada barang inventaris kantor. j. Melakukan pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor. k. Menyimpan dan mengelola arsip subbagian umum yang masih mempunyai nilai guna. l. Menyimpan semua arsip yang sudah memenuhi jadwal retensi untuk dihapuskan. 3.3 Melakukan penghapusan barang inventaris kantor dan arsip sesuai ketentuan yang berlaku. a. Menyiapkan pembentukan panitia penghapusan barang inventaris kantor dan arsip. b. Meneliti barang inventaris kantor yang akan dihapuskan. c. Memilah arsip atau duplikasi arsip dan membuat daftar pertelaan arsip d. Mengusulkan penghapusan barang inventaris kantor yang tidak dapat dipergunakan/tidak dipergunakan lagi dan arsip yang sudah sesuai jadwal retensi. e. Melaksanakan penghapusan barang inventaris kantor dan arsip serta membuat berita acara penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Penyusunan Laporan Keuangan. a. Menghimpun dan meneliti bahan penyusunan laporan keuangan. b. Membuat laporan keuangan tingkat Satker.


c. Menyampaikan laporan keuangan tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK/disket) kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi serta Kanwil Dirjen PBN selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW). 5. Pelaksanaan Urusan Kehumasan. a. Menampung pengaduan masyarakat baik lisan maupun tertulis termasuk yang termuat dalam media cetak/elektronik. b. Menyampaikan saran pemecahan masalah kepada kepala kantor. c. Menyampaikan penjelasan resmi atas permasalahan dan pemecahannya kepada masyarakat setelah mendapat petunjuk kepala kantor. d. Menyiapkan sosialisasi dan diseminasi terhadap peraturan dan kebijakan baru pemerintah kepada mitra kerja. 6. Penyelesaian temuan Hasil Pemeriksaan. a. Menghimpun tanggapan/tindak lanjut LHP dari Seksi Perbendaharaan I/II, Seksi Persepsi, Seksi Bamk/Giro Pos, dan Seksi Vertikal dan Akuntansi termasuk LHP Subbagian Umum. b. Menyusun konsep tanggapan/tindak lanjut LHP. c. Membahas hasil tanggapan/tindak lanjut LHP bersama seksi terkait. d. Menyelesaikan tanggapan/tindak lanjut LHP untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor untuk selanjutnya disampaikan kepada Kanwil Dirjen PBN.


7. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. a. Menerbitkan SPM untuk keperluan KPPN sebgai satuan kerja. b. Menerbitkan SPM untuk keperluan pengembangan. c. Menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Seksi Perbendaharaan. ¾ Tugas Pokok Seksi Perbendaharaan I/II 1. Pengujian terhadap dokumen perintah pembayaran yang diterbitkan pengguna anggaran dan penerbitan persetujuan pencairan dana. a. Melakukan pengujian terhadap SPM belanja pegawai dan penerbitan SP2D. b. Melakukan pengujian terhadap SPM Non Belanja Pegawai (SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GU isi/nihil, SPM-LS) dan penerbitan SP2D. c. Melakukan pengujian terhadap SPM Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atas beban Rekening Khusus(Reksus) dan penerbitan SP2D. d. Melakukan pengujian terhadap SPM-SKU dan penerbitan SP2D. e. Melakukan pengujian terhadap SPM pengembalian dan penerbitan SP2D. f. Melakukan pengujian terhadap SPM Jasa Perbendaharaan/Provisi Bea Masuk PT. Pos Indonesia (Persero). g. Melakukan pengujian terhadap SPM Dana Perimbangan dan Penerbitan SP2D. h. Melakukan pengujian terhadap SPM-IB, SPM-BP-PBB serta SPM Pengembalian Pajak, BPHTB, Bea dan Cukai untuk diterbitkan SP2D.


i. Melakukan pengujian terhadap SPM perhitungan pihak ketiga dan Penerbitan SP2D. j. Mengesahkan surat kuasa untuk penerbitan SPM (SKU) dan Satker. 2. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). a. Menerima SKPP beserta dokumen pendukungnya dan routing slip dari Subbagian Umum. b. Meneliti dan menguji kebenaran perhitungan dan kelengkapan SKPP. c. Mencatat tanggal dan nomor SKPP ke dalam kartu gaji dan menutup serta menandatangani kartu gaji. d. Mencatat hutang-hutang yang belum dilunasi dalam kartu gaji dan menerbitkan Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) apabila terdapat piutang negara untuk diteruskan kepada KPPN pembayar bagi pegawai negeri sipil/TNI/Polri yang pindah. Dan Surat Penagihan (SPn) untuk diteruskan ke PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) bagi pegawai negeri sipil/TNI/Polri yang pensiun atau meninggal dunia. e. Mengesahkan SKPP dan membuat surat pengantar SKPP yang ditandatangani kepala kantor dan selanjutnya disampaikan kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada pihak terkait. f. Mengesahkan SKPP pensiun sendiri/janda/dadu/ahli waris (setelah SK Pensiun yang bersangkutan diterima dan gaji terakhir telah dibayarkan) dan membuat surat pengantar SKPP yang ditandatangani kepala kantor untuk

selanjutnya

disampaikan

kepada

Subbagian

Umum

untuk

dikirimkan kepada pihak terkait.


g. Membuat konsep surat pengembalian apabila SKPP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor. h. Menyelesaikan net surat pengembalian SKPP untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor. i. Menyampaikan surat pengembalian SKPP kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada instansi terkait. 3. Penatausahaan dokumen pembayaran. a. Menerima dan meneliti DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan baik kebenaran jumlah uang, nomenklatur/kode satker maupun data lainnya. b. Mengusulkan perbaikan terhadap kesalahan pada DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan kepada Kanwil Dirjen PBN. c. Mencatat data dokumen pelaksanaan anggaran ke dalam kartu pengawasan. d. Menyimpan DIPA atu dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan baik dan rapi. e. Menerima dan menyimpan surat keputusan penunjukan pejabat pengelola anggaran dan specimen tandatangannya. 4. Penyusunan laporan realisasi pembayaran. a. Menghimpun data untuk pembuatan laporan realisasi pencairan dana anggaran.


b. Membuat konsep laporan realisasi pencairan dana anggaran sesuai jenis belanja yang tercantum dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan. c. Meneliti dan menyelesaikan laporan realisasi pencairan dana anggaran selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani. d. Menyampaikan laporan realisasi pencairan dana anggaran dan dikirimkan kepada Kantor Wilayah Dirjen PBN melalui Subbagian Umum. 5

Penatausahaan dan penyusunan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

5.1. Melakukan penatausahaan piutang negara. a. Menerima surat keputusan (SK), Surat Penagihan (SPn) yang berhubungan dengan piutang negara. b. Mencatat pada kartu piutang. c. Menerima SSBP lembar ketiga yang berkaitan dengan pembayaran piutang negara dari Seksi Persepsi dan menatausahakan ke dalam kartu piutang. d. Menyusun laporan PNBP dan menyampaikannya kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada Kantor Wilayah Dirjen PBN instansi terkait. 5.2. Menerbitkan Surat Penagihan Piutang Negara (SP3N) dan Surat Keterangan Tanda Lunas Hutang pada Negara (SKTL). a. Meneliti dokumen yang berkaitan dengan piutang negara. b. Membuat konsep SP3N dan SKTL.


c. Mencetak net SP3N dan SKTL. d. Memeriksa dan menyetujui net SP3N dan SKTL serta mencatatnya ke dalam DPP-SP3N dan SKTL dan routing slip. e. Menyampaikan net SP3N dan SKTL yang telah ditetapkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan ke Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan. ¾ Tugas Pokok Seksi Persepsi 1. Penelitian dokumen penerimaan negara. 1.1. Melakukan penelitian dokumen penerimaan negara dan pelimpahannya yang diterima dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Kantor Pos Persepsi. a. Menerima Laporan Harian Penerimaan (LHP), Daftar Nominatif Penerimaan (DNP), lembar 2 SSP, lembar 2A, lembar 2B, dan 2C SSPCP, lembar 2 dan 3 SSBP, nota kredit serta berita tambah berikut Arsip Data Komputer (ADK). b. Meneima nota Debet pelimpahan penerimaan dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun berita kurang dari Kantor Pos Persepsi ke dalam rekening KPPN pada Bank Indonesia/Bank Operasional I. c. Meneliti kebenaran dokumen penerimaan Negara point a dan b yang diterima dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun Kantor Pos Persepsi d. Membuat buku catatan khusus menerima saldo penerimaan dan pelimpahan dari masing-masing Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun Kantor Pos Persepsi.


e. Memberitahukan dan meminta perbaikan kepada Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun Kantor Pos Persepsi apabila terdapat kesalahan pada LHP, DNP, SSP, SSPCP, SSBP maupun disket yang diterima. f. Melakukan upload Arsip Data Komputer (ADK) yang diterima dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun Kantor Pos Persepsi ke dalam database, termasuk pengawasan penerimaan LHP. g. Meneliti tagihan jasa perbendaharaan yang berhubungan dengan Penerimaan dan Provisi Bea Masuk yang diajukan oleh Kantor Pos, setelah dikonfirmasi selanjutnya dikirimkan ke Subbagian Umum. 1.2. Melakukan Pelayanan pemberian konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran surat tanda setoran penerimaan negara. a. Menerima surat permintaan konfirmasi dari Seksi Perbendaharaan I/II dan instansi/pihak lain mengenai keabsahan dan kebenaran SSP/SSPCP, (untuk SSBP penyetoran kembali pensiun dilakukan secaa otomatis dan dikirimkan ke Kanwil Dirjen PBN). b. Meneliti dan mencocokkan kebenaran dan keabsahan SSP/SSPCP/SSBP dengan DNP/database. c. Melegalisir/membubuhkan

tanda

tangan

dan

stempel

pada

SSP/SSPCP/SSBP sebagai bukti bahwa setoran penerimaan negara tersebut memang benar dan sudah dibukukan sebagai penerimaan negara. d. Membuat dan menyampaikan surat pengantar atas jawaban konfirmasi yang dikirimkan melalui Subbagian Umum kepada instansi/pihak lain.


e. Memberikan

konfirmasi

kebenaran

penyetoran

bendahara

melalui

SSP/SSBP atas permintaan Seksi Perbendaharaan I/II. 1.3. Melakukan Pengawasan pelimpahan penerimaan negara kepada Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Kantor Pos Persepsi. a. Mengawasi dan meneliti laporan pelimpahan penerimaan negara. b. Menghitung besaran denda keterlambatan pelimpahan. c. Membuat pemberitahuan kepada Bank Indonesia atas keterlambatan/ kekurangan pelimpahan. d. Membuat surat teguran kepada Bank Persepsi terkait atas keterlambatan pelimpahan dan atau keterlambatan penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP) serta hal-hal lainnya. e. Meneruskan surat pemberitahuan dan teguran kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan. 2

Penatausahaan dokumen penerimaan negara.

2.1. Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Kantor Pos Persepsi. a. Menghimpun bukti setoran pajak (SSP) lembar ke-2, SSPCP lembar ke2A, 2B, dan 2C serta SSBP lembar ke-2 dan ke-3 berikut DNP-nya. b. Meneliti surat setoran berikut DNP baik mengenai jumlah uang, jenis setoran maupun Mata Anggaran Penerimaan (MAP). c. Membuat laporan harian penerimaan pajak dan laporan harian penerimaan bea dan cukai serta Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


d. Membuat daftar pengantar pengiriman surat-surat setoran dan diajukan kepada Kepala KPPN untuk ditandatangani. e. Menyampaikan laporan harian penerimaan pajak dan bukan pajak, bea dan cukai serta surat tanda setoran berikut DNP-nya dengan daftar pengantar kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan ke : -

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bersangkutan dengan dilampiri SSP lembar ke-2 dan SSPCP 2B dan 2C.

-

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan dilampiri SSPCP lembar ke-2A.

-

Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan dilampiri SSBP lembar ke2.

-

Seksi Perbendaharaan I/II pada KPPN bersangkutan atau KPPN lain yang menatausahakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Setoran (SPPS) dengan dilampiri SSBP lembar ke-3 (tanpa DNP).

2.2. Melakukan penatausahaan arsip dokumen penerimaan negara. a. Menyampaikan pertinggal laporan pertanggungjawaban harian maupun bulanan penerimaan negara. b. Membuat dan menyimpan backup data LHP, DNP, nota kredit dan nota debet maupun rekapitulasi nota kredit yang diterima dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun Kantor Pos Persepsi.


c. Menyusun arsip dokumen penerimaan negara menurut Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Kantor Pos Persepsi, jenis dokumen secara kronologis berdasarkan tanggal pembukuan per bulan. 3

Penyusunan Laporan realisasi penerimaan negara.

3.1. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan negara. a. Mencetak dan meneliti laporan BKPP, Rekap BKPP, dan Buku Bank Persepsi Umum serta buku bank. b. Mencetak dan meneliti laporan Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPP) yang berisikan data pengeluaran berupa pelimpahan penerimaan ke rekening KPPN pada Bank Indonesia/BOI. c. Menyelesaikan

dan

menyerahkan

laporan

pertanggungjawaban

penerimaan negara kepada Seksi Bank/Giro Pos untuk digabungkan dengan laporan harian maupun bulanan lainnya. 3.2. Melakukan penyusunan daftar perbedaan saldo untuk semua Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun Kantor Pos Persepsi. a. Menerima dan meneliti rekening koran dan saldo dari semua Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun berita saldo (Gir 52 dan Gir 101) dari Kantor Pos Persepsi. b. Membuat rekapitulasi rekening koran dan saldo per jenis bank dan berita per Kantor Pos Persepsi. c. Meneliti jumlah uang yang tercantum dalam rekening koran, saldo dan berita saldo dibandingkan dengan buku bank dari setiap jenis Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun Giro Pos Persepsi.


Membuat daftar perbedaan selisih saldo antara rekening koran/saldo dengan buku bank dan berita saldo dengan buku Giro Pos Persepsi, selanjutnya ditandatangani Kepala Seksi Persepsi serta disampaikan kepada Seksi Bank/Giro Pos. 3.3. Melakukan koordinasi pelaksanaan aplikasi Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) a. Menerima laporan dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Kantor Pos Persepsi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan aplikasi SISPEN. b. Membuat surat/laporan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor kepada Direktorat Informasi dan Akuntansi melelui Kanwil Dirjen PBN apabila kerusakan

dan

permasalahan

aplikasi

SISPEN

tidak

langsung

ditanggulangi. c. Melakukan pengamanan perangkat keras dan lunak. 3.4. Membuat laporan berkala lainnya. a. Laporan bendahara penerimaan. b. Laporan Penerimaan Denda Tilang. ¾ Tugas Pokok Seksi Bank/ Giro Pos 1

Pembayaran dan penyaluran dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

1.1 Melakukan pengujian dan penatausahaan pengeluaran negara atas SP2D berdasarkan SPM (termasuk SPM Pengeluaran, SPM BP-PBB bagian DIP,


a. Menerima SP2D dalam rangkap 3 (tiga), SPM lembar ke-2 berikut SSP/SSBP dan daftar penguji dari subagian umum dengan buku ekspedisi. b. Menandatangani SP2D dan daftar penguji serta membubuhkan stempel timbul selanjutnya mencatat dalam DPP-SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi) dan routing slip. c. Mengembalikan SP2D dalam rangkap 3 (tiga) dan daftar penguji telah ditandatangani serta SPM lembar ke-2 berikut SSP/SSBP kepada subbagian umum dengan buku ekspedisi. d. Meng-upload disket SP2D ke dalam sistem aplikasi bendahara umum (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi). e. Menerima lembar ke-2 daftar penguji dari Bank Operasional I/II/BI dan menghimpun untuk dijilid per bulan sebagai pertinggal. 1.2. Melakukan pengujian dan penatausahaan pengeluaran negara terhadap SP2D berdasarkan SPM-KP, SPM-KBC, SPM-IB, SPM-KBPHTB dan SPM PBB bagian pemerintah pusat. a. Menerima SP2D dalam rangkap 3 (tiga), SPM-KP, SPM-KBC, SPM-IB, SPM-KBPHTB dan SPM-BP-PBB serta SPM PBB bagian pemerintah pusat lembar ke-2dan daftar penguji dari subbagian umum dengan buku ekspedisi.


b. Menandatangani SP2D dan daftar penguji serta membubuhkan stempel timbul selanjutnya mencatat dalam DPP-SPM-KP (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi) dan routing slip. c. Mengembalikan SP2D dalam rangkap 3 (tiga) dan daftar penguji setelah ditandatangani serta SPM-KP, SPM-KBC, SPM-IB, SPM-KPBHTB, dan SPM-BP-PBB serta SPM PBB bagian Pemerntah Pusat lembar ke-2 kepada subbagian umum dengan buku ekspedisi d. Meng-upload disket SP2D ke dalam sistem aplikasi Bendahara Umum (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi). e. Menerima lembar ke-2 daftar penguji dari Bank Operasional I dan menghimpun untuk dijilid per bulan sebagai pertinggal. 1.3. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana. a. Menerima rekening koran/saldo harian yang dilampiri nota-nota debet atas SP2D setiap hari dari BO I/II dan BI. b. Meneliti nota-nota debet/rekening koran dan mencocokkan dengan pertinngal daftar penguji dan buku bank. c. Memberi teguran kepada BO I/II dan Bank Indonesia apabila ditemui SP2D yang belum di debet pada rekening kas negara tepat pada waktunya. 2

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara.

2.1. Melakukan penatausahaan penerimaan negara. a. Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran uang melalui rekening KPPN pada Bank Indonesia.


b. Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran uang melalui rekening KPPN pada Bank Indonesia. c. Melakukan dropping dana ke Bank Operasional (BO) I/II bagi KPPN Kantor Cabank Bank Indonesia (KCBI). d. Melakukan pengujian atas SPM-PHP-PBB/BPHTBatas SPM-BP-PBB. e. Melakukan penyusunan daftar selisih saldo antara Bank Indonesia/ Bank Operasional/ Kantor Pos dengan pembukuan KPPN. f. Melakukan peneguran kepada Bank Operasional. g. Melakukan penelitian terhadap tagihan jasa perbendaharaan melalui giro pos. 3

Pengiriman dan penerimaan kiriman uang. a. Melakukan penerbitan Wesel Pemerintahan (WP). b. Melakukan penuaian Wesel Pemerintah. c. Mengajukan surat permintaan pembatalan Wesel Pemerintah (WP). d. Melakukan penatausahaan pengiriman tambahan uang dari KPPN induk kepada KPPN bukan induk.

4. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran negara. a. Melakukan penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP) harian, mingguan maupun bulanan. b. Membuat laporan Jasa Biro Bank Operasional I. c. Membuat laporan penerimaan dan pembagian PBB/ BPHTB. d. Membuat daftar prakiraan arus kas penerimaan dan pengeluaran (cashinflow dan cash-cutflow).


5. Pembukuan bendahara umum. a. Melakukan penyusunan laporan-laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bendahara umum. b. Melakukan koordinasi pengoperasian computer program apliakasi bendahara umum. ¾ Tugas Pokok Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 1. Verifikasi transaksi keuangan. 1.1 Menerima dan menatausahakan dokumen sumber. a. Menerima data DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan revisinya dari subbagian umum. b. Menerima rangkuman pertanggungjawaban Bendum dilampiri dengan Daftar NominatifPenerimaan (DNP), SSBP, nota debet/kredit Bank Operasional dan nota debet/ kredit Bank Indonesia, nota debet/ kredit Bank Persepsi, berita kurang/ tambah kantor pos dari Seksi Bank/Giro Pos. c. Menerima SP2D lembar ke-2 beserta SPM lembar ke-1 dan dokumen pendukungnya dari Subbagian Umum. d. Menerima surat penetapan pembayaran kembali dari Kanwil Dirjen PBN/KPPN berdasarkan surat pernyataan telah dibukukan ole Kanwil Dirjen PBN/KPPN. e. Menerima rekening koran dan surat pernyataan saldo (saldo bilyet) serta daftar perbedaan saldo dari seksi Bank/ Giro Pos. f. Menerima Wesel Pemerintah/ Kiriman Uang (WP/KU) dan daftar penguji WP/KU yang diterbitkan KPPN.


1.2. Menerima dan menatausahakan laporan realisasi anggaran. a. Menatausahakan laporan realisasi pencairan dana anggaran. b. Menerima laporan buku bank per lenis Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi maupun Giro Pos yang berisikan data penerimaan negara dan pengeluaran dalam bentuk pelimpahan dana penerimaan dari setiap jenis Bank Persepsi dan Giro Pos ke rekening Bank Persepsi dan Giro Pos Koordinator. c. Menerima laporan buku Bank Persepsi dan Giro Pos dari seluruh Bank Persepsi dan Giro Pos yang berisikan data penerimaan negara dan pengeluaran dalam bentuk pelimpahan dana penerimaan dari seluruh Bank Persepsi atau Giro Pos ke rekening KPPN pada Bank Indonesia. d. Menerima

laporan

SPJ

bendahara

umum

(Rangkuman

Pertanggungjawaban Bendahara Umum/ RPBU, Buku Bank Tunggal Umum/ BBTU, Buku Bank Persepsi Umum/ BBPU, Buku Giro Pos Umum/ BGPU, Buku Kas Pembantu Penerimaan/ BKPP, Buku Kas Pembantu

Pengeluaran/

BKPP),

laporan

harian

penerimaan

dan

pengembalian pajak, laporan harian penerimaan dan pengembalian Bea dan Cukai, laporan harian penerimaan PNBP, laporan harian buku potongan umum, laporan harian daftar perincian saldo, laporan harian kas posisi harian. 1.3. Melakukan verifikasi terhadap dokumen/ transaksi keuangan. a. Meneliti kelengkapan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen/ transaksi keuangan.


b. Meneliti kesesuaian elemen data (validasi) yang ada dalam daftar transaksi harian dengan dokumen sumber (DIPA, DAU-DAK, SPM, SP2D, SSBP, dsb). c. Meneliti secara detail masing-masing transaksi apabila terdapat perbedaan hasil pencocokan. d. Menindaklanjuti temuan kesalahan untuk disampaikan kepada seksi terkait. 1.4 Tindak lanjut temuan dokumen. a. Membuat nota dinas kepada kepala kantor atas kesalahan yang ditemukan dengan melampirkan konsep surat perbaikan untuk ditetapkan. b. Menyampaikan bukti kesalahan ke seksi terkait atas kesalahan yang ditemukan untuk dilakukan perbaikan oleh maning-masing sekdi. c. Menerima surat teguran dari Kanwil Dirjen PBN dan memperbaiki kesalahan pada data transaksi yang terproses salah. d. Melakukan penelitian uang atas Daftar Transaksi Harian (DHT) sehingga Buku Besar Kas Umum Negara (KUN), Buku Besar Sistem Akuntansi Umum (SAU) benar. e. Melakukan proses posting ulang terhadap data yang telah dilakukan perbaikan sesuai dengan bulan kesalahan transaksi dimaksud. f. Mencetak laporan keuangan setelah penyesuaian dan menyerahkan kepada kepala kantor.


g. Meneliti laporan keuangan setelah penyesuaian dan membuat konsep pengantar pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) dan laporan perbaikan ke Kanwil Dirjen PBN. h. Mengirimkan laporan perbaikan dan ADK ke Kanwil Dirjen PBN disertai penjelasan atas temuan kesalahan. 1.5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan laporan yang dihasilkan oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/ Giro Pos. a. Meneliti posisi kas di neraca KUN dan posisi kas yang ada di laporan arus kas dengan laporan kas posisi/ buku bank serta dengan rekening Koran Pemerintah. b. Menelusuri perbedaan Rekening Koran Pemerintah dengan laporan kas posisi/ buku bank dan data yang ada pada seksi perbendaharaan, Seksi Bank/ Giro Pos dan Seksi Persepsi. c. Meneliti kebenaran MAK dan besaran rupiah antara laporan realisasi anggaran pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan laporan realisasi pengeluaran pada Seksi Bank/ Giro Pos. d. Meneliti kebenaran MAP dan besaran rupaiah antara laporan realisasi anggaran pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan laporan realisasi penerimaan pada Seksi Persepsi. e. Meneliti kebenaran Laporan Realisasi Anggaran dengan Rangkuman Pertanggungjawaban Bendahara Umum.


f. Membuat nota dinas sebagai tindak lanjut terhadap temuan perbedaan antara Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca) dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum melalui dan disampaikan kepada seksi terkait. 1.6. Menerbitkan surat keterangan telah dibukukan. a. Menerima permintaan surat keterangan telah dibukukan beserta dokumen pendukung dari satker/ pihak ketiga melalui subbagian umum. b. Meneliti dokumen pendukung yang diterima dengan Bukti Jurnal dan Data Transaksi (BJDT) melakukan konfirmasi dengan seksi/ KPPN terkait. c. Membuat surat keterangan telah dibukukan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pembayaran Kembali dan mencatatnya dalam routin slip. d. Menyampaikan surat keterangan telah dibukukan kepada kepala kantor untuk ditetapkan Surat Penetapan Pembayaran Kembali. 2

Penyusunan Laporan Arus Kas.

2.1 Melakukan perekaman Saldo Uang Persediaan sisa tahun anggaran yang lalu. a. Menerima dan melakukan perekaman data sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal 31 Desember dari seksi Perbendaharaan. b. Mencetak register transaksi dan mencocokkan dengan dokumen sumbernya. 2.2. Melakukan proses posting dan pengecekan buku besar. a. Melakukan proses posting harian seluruh transaksi keuangan.


b. Memastikan seluruh transaksi keuangan dimaksud terposting dan melakukan pengecekan buku besar dengan : -

Mencetak Laporan Pencocokan Buku Besar KUN dan transaksi KUN.

-

Mencetak Daftar Transaksi Tidak Terposting.

-

Mencetak Laporan Pencocokan SAU-KUN.

c. Melakukan identifikasi terhadap kesalahan data yang menyebabkan transaksi tidak terposting. d. Apabila kesalahan tersebut karena kesalahan kode MAK yang bersumberdari

potongan

SPM,

dikembalikan

kepada

Seksi

Perbendaharaan dan Seksi Bank/ Giro Pos, apabila kesalahan kode MAP yang bersumber dari setoran penerimaan (SSP, SSBP, SSBC, STS), dikembalikan ke seksi persepsi. f. Apabila terjadi kesalahan dalam pembebanan MAK/ MAP untuk dokumen KU dan WP, dikembalikan kepada Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/ Giro Pos. g. Apabila ditemukan kesalahan dalam pembentukan posting rule yang ditetapkan oleh Ditjen PBN, maka dilaporkan ke Kantor Pusat Ditjen PBN U.p. Direktorat Informasi dan Akuntansi untuk ditindaklanjuti. h. Melakukan proses posting ulang setelah dilakukan perbaikan atas semua transaksi yang tidak terposting. 2.3. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan.


a. Mencetak laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Arus dan Neraca Percobaan. b. Mencocokkan Neraca Percobaan dengan Laporan Pencocokan Buku Besar KUN dan Transaksi per Perkiraan. c. Melakukan pencocokan Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Arus Kas periode bulanan. d. Melakukan pencocokan Laporan Realisasi Anggaran menurut hasil posting dengan Laporan Realisasi Pencairan Dana/Pembayaran dan Penerimaan masing-masing seksi. e. Menelusuri perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Realisasi Pencairan Dana/Pembayaran dan Penerimaan masing-masing seksi. 2.4. Membuat dan mengirimkan Laporan Keuangan. a. Membuat Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) berupa Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara beserta ADK untuk dikirim ke Kanwil Dirjen PBN tembusan ke Direktorat Informasi dan Akuntansi. b. Membuat Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Umum (SAU) berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca untuk dikirim ke Kanwil Dirjen PBN tembusan ke Direktorat Informasi dan Akuntansi. c. Membuat ADK Buku Besar SAKUN dan SAU untuk dikirim ke Kanwil Dirjen PBN c.q. Bidang AKLAP.


2.5. Melakukan pengolahan data dari Satuan Kerja dan melaksanakan Rekonsiliasi. a. Menerima Arsip Data Komputer yang berisi Buku Besar dari satuan kerja setiap bulan. b. Melakukan pemrosesan ADK (upload) ke dalam aplikasi Seksi Verifikasi dan Akuntansi. c. Melakukan rekonsiliasi data transaksi Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan data transaksi Sistem Akuntansi Instansi (SAI). d. Membuat berita acara rekonsiliasi. e. Membuat dan mengirimkan Laporan Hasil Rekonsiliasi ke Kanwil Dirjen PBN c.q Bidang AKLAP. F. Wilayah Kerja Dan Instansi Yang Dilayani Setiap instansi pemerintah yang aktif pasti memiliki wilayah kerja dan instansi-instansi yang dilayani. Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Negara Republik Indonesia No. Kep. 90/ PB/ 2006 maka wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematang Siantar meliputi satu kabupaten dan satu pemerintah kota yaitu Kabupaten Simalungun dan Kota Madya Pematang Siantar. Instansi-instansi yang dilayani KPPN Pematang Siantar adalah sebagai berikut : 1. Wilayah Kabupaten Simalungun, meliputi instansi : 1.1

Mahkamah Agung, terdiri atas : a. Pengadilan Negeri b. Pengadilan Agama


1.2

Departemen Pertanian, terdiri atas : a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikutura b. Dinas Perkebunan

1.3

Departemen Kesehatan, terdiri atas : a. Rumah Sakit Umum Perdagangan

1.4

Departemen Agama, terdiri atas : a. Kantor Departemen Agama b. MTs Negeri Pematang Siantar c. MTs Negeri Bandar d. MAN Pematang Siantar e. MIN Bandar Masilam f. MIN Karang Sari g. MIN Sayur Martinggi h. MIN Bah Sulung i. MTs Negeri Tanah Jawa

1.5

Departemen Kehutanan, terdiri atas : a. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Wilayah Sumatera b. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (SDA) c. Dinas Kehutanan d. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Barumun

1.6

Badan Pusat Statistik

1.7

Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.8

Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan


1.9

Badan Meteorologi dan Geofisika, terdiri atas : a. Stasiun Geofisika Parapat

1.10 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1.11 Pemerintah Kabupaten Simalungun 2. Wilayah Pemerintah Kota Pematang Siantar, meliputi instansi : 2.1

Mahkamah Agung, terdiri atas : a. Pengadilan Negeri b. Pengadilan Agama

2.2

Kejaksaan Agung, terdiri atas : a. Kejaksaan Negeri I b. Kejaksaan Negeri II

2.3

Departemen Pertahanan, terdiri atas : a. Perkakas Babrah 3. Na.2.03.03. Kodam I./ BB (Kodim 0209/ IB)

2.4

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, terdiri atas : a. Lembaga Kemasyarakatan b. Kantor Imigrasi

2.5

Departemen Keuangan, terdiri atas : a. Kantor Pelayanan Pajak b. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan d. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai e. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak f. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara


g. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 2.6

Departemen Pendidikan Nasional, terdiri atas : a. Diknas Kota Pematang Siantar

2.7

Departemen Kesehatan, terdiri atas : a. Rumah Sakit Umum Kesehatan b. Diknas Kesehatan Pematang Siantar

2.8

Departemen Agama, terdiri atas : a. Kantor Departemen Pematang Siantar b. MAN Pematang Siantar c. MTs Negeri Pematang Siantar d. MIN Bah Kapsul

2.9

Departemen Tenaga Kerja, terdiri atas : a. Dinas Tenaga Kerja b. Balai Latihan Kerja

2.10 Departemen Kehutanan, terdiri atas : a. Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan c. Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Sumatera d. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 2.11 Badan Pusat Statistik (BPS) 2.12 Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan 2.13 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2.14 Pemerintah Kota Pematang Siantar


G. Pengawasan Internal Pembayaran Atas Beban APBN Dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Perlu diketahui bahwa pengawasan internal merupakan alat pengawasan yang sangat membantu seorang pemimpin perusahaan melaksanakan tugas sehingga mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pengawasan internal dipandang sebagai permasalahan pengecekan internal atau internal check yang menyangkut segi teknik pembukuan yang dapat menjamin ketelitian dan kecermatan data perusahaan, maupun pelaksanaannya. Adapun pengertian pengawasan internal menurut IAI : Pengawasan internal meliputi organisasi serta semua metode ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta milik perusahaan, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah digariskan. (2002 : 29) Pembayaran atas beban APBN pada KPPN harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan atau kecurangan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan adanya penerapan pengawasan internal yang memuaskan akan memberikan kepastian bahwa pengeluaran/pembayaran yang dilakukan telah dibukukan dengan baik dan benar serta telah disetujui oleh pihak yang berwenang.


Untuk pelaksanaan pengawasan internal pembayaran atas beban APBN maka yang diterapkan oleh KPPN adalah : a

Petugas Front Office menerima SPM serta memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen.

b

Pelaksana Seksi Perbendaharaan mencetak dan meneliti konsep SP2D;

c

Kepala Seksi Perbendaharaan I/II melakukan pengujian terhadap SPM serta memeriksa dan memaraf konsep SP2D;

d

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos menerima SP2D serta meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji;

e

Kepala Seksi Bank/Giro Pos memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional serta menandatangani lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji;

f

Kepala

Kantor

menerima,

meneliti

lembar

ke-1

SP2D

dan

menandatangani Daftar Penguji; g

Pelaksana Subag Umum menerima lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji serta membubuhi stempel timbul pada Daftar Penguji.

Perlu diketahui KPPN dalam melakukan pembayaran yang dikeluarkan bukanlah cek tetapi dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D. Adapun pengertian SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Sebelum SP2D ini diterbitkan oleh KPPN maka terlebih dahulu Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) harus dibuat yaitu suatu dokumen yang


dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Penyampaian SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket) melalui loket penerimaan SPM pada KPPN atau melalui Kantor Pos, kecuali bagi satker yang masih menerbitkan SPM secara manual tidak perlu ADK. Petugas KPPN pada loket penerimaan SPM memeriksa kelengkapan SPM, mengisi check list kelengkapan berkas SPM, mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan meneruskan check list serta kelengkapan SPM ke Seksi Perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut. Pengawasan yang dilakukan KPPN dalam menerbitkan SP2D yaitu dengan memeriksa SPM yang diajukan ke KPPN. Dimana SPM ini digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut : 1. Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai :


a) Daftar Gaji/Gaji Susulan /Kekurangan Gaji/Lembur/Honor dan Vakasi yang ditanda tangani oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran; b) Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji; c) Surat keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK lembur; d) Surat Setoran Pajak (SSP) 2. Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai : a) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas; b) SPTB; c) Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak). 3. Untuk keperluan pembayaran TUP : a) Rincian rencana penggunaan data; b) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah); c) Surat Pertanyaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa :

Dana tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;

Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke rekening Kas Negara;


Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

4. Untuk keperluan pembayaran GUP : a) SPTB; b) Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak). Penerbitan SP2D oleh KPPN dilakukan dengan cara : 1. SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendahara Umum. 2. SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum yang disampaikan kepada : a) Lembar 1 : Kepada Bank Operasional. b) Lembar 2 : Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi Cap “ Telah diterbitkan SP2D tanggal ....... Nomor .....). c) Lembar 3 : Sebagai peringgal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya. H. Prosedur Pembayaran Atas Beban APBN Pengeluaran adalah uang yang dikeluarkan melalui kas baik berupa uang tunai atupun cek untuk kegiatan perusahaan. Dalam hal ini KPPN melakukan pembayaran bukan dengan mengeluarkan cek, tetapi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pelaksana Seksi Perbendaharaan.


Pembayaran yang dilakukan oleh KPPN ada yang bersifat rutin dan non rutin. Pembayaran rutin yaitu belanja pegawai dan belanja non pegawai (biaya operasional kantor). Misalnya : gaji pegawai negeri sipil (PNS), pembelian alat ulis kantor (ATK), biaya perjalanan dinas serta pemeliharaan gedung. Sedangkan pembayaran non rutin yaitu belanja satuan kerja (Satker) dalam bentuk biaya pembangunan. Mialnya : biaya pembangunan gedung, biaya perbaikan jalan, biaya pemeliharaan jalan, dll. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah menentukan tempat penyimpanan uang negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral yang selanjutnya disebut Rekening KUN (Rekening Kas Umum Negara). KPPN dalam menerbitkan SP2D harus teliti dan dilakukan sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan dan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Negara. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-170 /PB/2007 dimana dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu menyederhanakan proses bisnis dengan berbasis teknologi informasi. Maka KPPN perlu menyederhanakan proses bisnis berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Adapun langkah-langkah penyelesaian pekerjaan KPPN atas pembayaran beban APBN dengan menerbitkan SP2D, yaitu :


I. PENERBITAN SP2D BELANJA PEGAWAI 1. Kuasa Pengguna Anggaran/Satker mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 2, dilampiri dokumen pendukungnya dalam rangkap 3 berikut ADK melalui petugas front office; 2. Petugas Front Office : a) Menerima SPM dan dokumen pendukungnya berikut ADK dari Satker; b) Meneliti kelengkapan dokumen untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai. c) Melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM; Yaitu dengan memasukkan ADK SPM ke dalam aplikasi SP2D, menekan menu tayang dahulu, untuk memastikan bahwa hard copy SPM yang diterima telah sesuai dengan yang tertayang dalam ADK; d) Apabila SPM telah sesuai, mentransfer ADK ke dalam sistem aplikasi SP2D, mencetak routing slip, dan meneruskan SPM dengan dokumen pendukungnya

beserta

routing

slip

kepada

Pelaksana

Seksi

Perbendaharaan ; 3. Pelaksana Seksi Perbendaharaan : a) Menerima SPM dan dokumen pendukungnya; b) Apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan, maka SPM dan dokumen pendukungnya dikembalikan kepada Satker dengan surat pengembalian SPM;


c) Apabila SPM memenuhi persyaratan, maka dilakukan pengujian substantif dan formal (termasuk kebenaran perhitungan daftar gaji); d) Mencatat dalam Kartu Induk Pengawasan Kredit dan Kartu Pegawai; e) Mencetak dan meneliti konsep/ net SP2D; f) Meneruskan konsep/ net SP2D, atau surat pengembalian SPM kepada Kepala Seksi Perbendaharaan I/II Kepala Seksi Perbendaharaan I/II : a) Melakukan pengujian terhadap SPM beserta dokumen pendukung; b) Memeriksa dan memaraf konsep SP2D dan menandatangani net SP2D, atau memaraf surat pengembalian SPM untuk ditandatangani Kepala Kantor; c) Meneruskan konsep/net SP2D kepada Pelaksana Seksi Perbendaharaan; d) Meneruskan konsep surat pengembalian kepada Kepala Kantor. Pelaksana Seksi Perbendaharaan : a) Meneruska surat pengembalian SPM kepada Kepala Kantor; atau b) Memilih dan mendristribusikan SP2D :

Lembar ke-1 berikut bukti potongan/SSP kepada Seksi Bank/Giro Pos;

Lembar ke-2 dan 3 kepada Subbag umum, dilampiri asli SPM dan dokumen pendukung untuk didistribusikan;

c) Menatausahakan konsep SP2D dan tembusan daftar gaji dan dokumen pendukung untuk pertinggal Seksi Perbendaharaan. 4. Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos : a) Menerima SP2D lembar ke-1 berikut bukti potongan/SSP;


b) Mencetak Daftar Penguji/Pengantar; c) Meneliti

dan

mencocokkan

lembar

ke-1

SP2D

dengan

Daftar

Penguji/Pengantar, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos; Kepala Seksi Bank/Giro Pos : a) Memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional; b) Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji/Pengantar; c) Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank Giro/Pos; Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos : a) Menerima SP2D yang telah ditandatangani, dan membubuhi stempel timbul pada lembar ke-1 SP2D; b) Meneruskan lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Pengantar kepada Kepala Kantor. 5. Kepala Kantor : a) Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D dan menandatangani Daftar Penguji/Pengantar; b) Meneruskan kepada Pelaksana Subag Umum. 6. Pelaksana SubBagian Umum : a) Menerima lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Pengantar; b) Menerima lembar ke-2 dan ke-3 SP2D, SPM dan dokumen pendukung; c) Membubuhi stempel timbul pada Daftar Penguji/Pengantar;


d) Mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke-1 dan ke-2 Daftar Penguji/Pengantar kepada Bank Operasional (BO)/Giro Pos melalui petugas

yang

ditunjuk,

serta

menerima

lembar

ke-2

Daftar

Penguji/Pengantar yang telah ditandatangani pihak BO/Giro Pos untuk pertinggal Seksi Bank/Giro Pos; e) Mendistribusikan lembar ke-2 SP2D dan lembar ke-2 SPM kepada KPA/Satker;

Meneruskan ke petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker, apabila yang bersangkutan menunggu di lobby (ruang tunggu);

Mengirimkan melalui pos, apabila petugas pengambil SP2D dari Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D;

f) Meneruskan lembar ke-3 Daftar Penguji/ Pengantar dilampiri lembar ke-3 SP2D dan lembar ke-1 SPM beserta dokumen pendukung kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 7. Petugas Front Office : Menerima lembar ke-2 SP2D dan lembar ke-2 SPM dari pelaksana Subag Umum, kemudian menyerahkan kepada Satker. II. PENERBITAN SP2D NON BELANJA PEGAWAI 1. Kuasa Pengguna Anggaran/Satker mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukung dalam rangkap dua berikut ADK melalui petugas front office.


2. Petugas Front Office : a) Menerima SPM dan dokumen pendukung berikut Arsip Data Komputer (ADK) dari Satker; b) Meneliti kelengkapan dokumen; c) Melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM; d) Melakukan penayangan data pagu, kontrak, spesimen tanda tangan, dan data UP/ TUP; e) Melakukan pengujian substantif dan formal, serta menguji jumlah pengajuan SPM GUP minimal telah mencapai 75% dari dana UP yang diterima; f) Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya kepada Satker apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan

formulir

pengembalian,

dan

menyarankan

untuk

berkonsultasi dengan petugas customer service guna mendapatkan bimbingan/ konselling; g) Mentransfer ADK ke dalam sistem aplikasi SP2D, mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker apabila SPM memenuhi persyaratan; h) Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya beserta lembar ke-2 tanda terima kepada Pelaksana Seksi Perbendaharaan. 3. Pelaksana Seksi Perbendaharaan : a) Menerima SPM dan dokumen pendukungnya; b) Merekam data UP/TUP;


c) Merekam data kontrak dalam kartu pengawasan kontrak berdasarkan resume kontrak; d) Mencetak kartu pengawasan pagu DIPA satker; e) Mencetak dan meneliti konsep/net SP2D; f) Meneruskan konsep/net SP2D kepada Kasi Perbendaharaan I/II dilampiri kartu pengawasan pagu DIPA sebelumnya. Kasi Perbendaharaan I/II : a) Menerima, meneliti SPM dan dokumen pendukung; b) Menguji dengan kartu pengawasan pagu DIPA satker; c) Memeriksa, memaraf konsep SP2D dan kartu pengawasan pagu DIPA serta

menandatangani

net

SP2D

(dalam

kondisi

khusus

masih

dimungkinkan terjadi pengembalian); d) Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Perbendaharaan. Pelaksana Seksi Perbendaharaan : Menerima dan memilah SP2D, kemudian meneruskan: a) Lembar ke-1 berikut bukti potongan/SSP kepada Seksi Bank/Giro Pos; b) Lembar ke-2 dan 3 kepada Subbag Umum, dilampiri asli SPM dan dokumen pendukung untuk didistribusikan; c) Menatausahakan konsep SP2D dan kartu pengawasan pagu DIPA untuk pertinggal Seksi Perbendaharaan. 4. Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos : a) Menerima SP2D lembar ke-1 berikut bukti potongan/SSP; b) Mencetak Daftar Penguji/ Pengantar;


c) Meneliti

dan

mencocokkan

lembar

ke-1

SP2D

dengan

Daftar

Penguji/Pengantar, da meneruskan kepada Kasi Bank/Giro Pos. Kepala Seksi Bank/Giro Pos : a) Memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional; b) Meneliti

dan

menandatangani

lembar

ke-1

SP2D

dan

Daftar

Penguji/Pengantar; c) Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos. Pelakasana Seksi Bank/Giro Pos : a) Menerima SP2D yang teleh ditandatangani, dan membubuhi stempel timbul pada lembar ke-1 SP2D; b) Meneruskan lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Pengantar kepada kepala kantor. 5. Kepala Kantor : a) Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D dan menandatangani Daftar Penguji/Pengantar; b) Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum. 6. Pelaksana Subbag Umum : a) Menerima lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Pengantar; b) Menerima lenbar ke-2 dan ke-3 SP2D, SPM dan dokumen pendukung; c) Membubuhi stempel timbul pada Daftar Penguji/Pengantar;


d) Mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke-1 dan ke-2 Daftar Penguji/Pengantar kepada Bank Indonesia/Bank Operasional/Giro Pos untuk pertinggal Seksi Bank/Giro Pos; e) Mendistribusikan lembar ke-2 SP2D dan lembar ke-2 SPM kepada KPA/Satker:

Meneruskan ke petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker, apabila yang besangkutan menunggu di lobby (ruang tunggu)

Mengirimkannya melalui pos, apabila petugas pengambil SP2D dari Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D;

f) Meneruskan lembar ke-3 Daftar Penguji/ Pengantar dilampiri lembar ke-3 SP2D dan lembar ke-1 SPM beserta dokumen pendukung kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 7. Petugas Front Office : Menerima lembar ke-2 SP2D dan lembar ke-2 SPM dari pelaksana Subbag Umum, kemudian menyerahkan kepada Satker. Prosedur pembayaran rutin dan non rutin sama saja. Bedanya hanya pada jenis SPM dan isi dari dokumen pendukungnya.


BAB III ANALISIS DAN EVALUASI

3.2. Analisis dan Evaluasi Pengawasan Internal Pembayaran atas Beban APBN. Pembayaran yang dilakukan oleh KPPN ada yang bersifat rutin dan non rutin. Pembayaran rutin meliputi: pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), biaya perjalanan dinas serta pemeliharaan gedung. Sedangkan pembayaran non rutin meliputi: biaya pembangunan gedung, biaya perbaikan jalan, biaya pemeliharaan jalan dll. KPPN mengadakan inspeksi secara mendadak terhadap aktivitas perusahaan. Terutama dalam hal ini penerimaan kas negara. Dimana Staff Persepsi dan Akuntansi secara periodic membuat rekonsiliasi bank untuk mencocokkan buku bank dengan penerimaan kas negara yang ada pada KPPN. Selain itu pada tutup tahun anggaran tanggal 31 Desember atau hari kerja terakhir apabila tanggal 31 Desember hari libur pada setiap akhir tahun anggaran, maka KPPN melakukan pekerjaan penyelesaian akhir laporan realisasi anggaran, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk keperluan tersebut maka : a. Kepala kantor/ satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Arsip Data Komputer (ADK) yang dikelolanya kepada menteri/ Pimpinan Lembaga secara berjenjang melalui Unit Akuntansi Pembantu


Pengguna Anggaran tingkat wilayah (UAPPAW) dan kepada KPPN setempat. b. Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara wajib membuat Laporan Kas Posisi (LKP) harian dan mingguan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelola Kas Negara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. c. Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara wajib membuat laporan bulanan realisasi anggaran, arus kas dan neraca kepada kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk diproses dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Informasi dan Akuntansi. d. Laporan yang menyangkut dengan realisasi APBN lainnya sepanjang belum dicatat dan masih diperlukan tetap dilaksanakan. Agar pembayaran atas beban APBN tersebut lebih efektif dan efisien maka sebelum KPPN menerbitkan SP2D, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/ pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) yang mencakup pengujian substantif dan formal. Pengujian Substantif dilakukan untuk : a. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/ sub kegiatan/ MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;


c. Menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas); d. Menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/ Satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran; e. Menguji faktur pajak beserta SSP-nya. Sedangkan pengujian formal dilakukan untuk : a

Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tanda tangan;

b

Memeriksa cara penulisan/ pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;

c

Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh tedapat cacat dalam penulisan.

Setiap pembayaran yang dilakukan harus mendapat otorisasi dari petugaspetugas yang berwenang. Demikian juga halnya terhadap pembayaran atas beban APBN yang dilaksanakan oleh KPPN. Selain itu pengawasan yang dilakukan KPPN ditujukan untuk semua pembayaran yang bersifat rutin dan non rutin. Adapun pengawasan yag dilakukan oleh KPPN cukup ditandai dengan adanya pemisahan tugas yang jelas antara lain : a. Petugas Front Office menerima SPM serta memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen. b. Pelaksana Seksi Perbendaharaan mencetak dan meneliti konsep SP2D;


c. Kepala Seksi Perbendaharaan I/II melakukan pengujian terhadap SPM serta memeriksa dan memaraf konsep SP2D; d. Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos menerima SP2D serta meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji; e. Kepala Seksi Bank/Giro Pos memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional serta menandatangani lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji; f. Kepala

Kantor

menerima,

meneliti

lembar

ke-1

SP2D

dan

menandatangani Daftar Penguji; g. Pelaksana Subag Umum menerima lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji serta membubuhi stempel timbul pada Daftar Penguji. Berdasarkan uraian di atas, bahwa pengawasan intern pembayaran atas beban APBN yang dilaksanakan oleh KPPN telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dengan dilakukannya pengujian/ pemeriksaan dan adanya pemisahan tugas yang jelas tersebut. B. Analisa dan Evaluasi Prosedur Pembayaran Atas Beban APBN Prosedur yang ditetapkan dan dilakukan dengan baik pastinya akan memperlancar

dan

mempermudah

suatu

perusahaan

dalam

menangani

pengeluaran kasnya. Demikian halnya dengan KPPN. Adapun prosedur pembayaran atas beban APBN yang dilakukan oleh KPPN adalah sebagai berikut: a. Pembayaran yang dilakukan KPPN bukan melalui cek melainkan dengan menerbitkan SP2D;


b. Pembayaran yang dilakukan dengan menerbitkan SP2D harus mendapat otorisasi terlebih dahulu oleh bagian yang berwenang; c. Diadakannya pemisahan antara orang yang menerima, meneliti SPM/ kelengkapan dokumen lainnya, menerbitkan SP2D dengan orang yang menandatanganinya. Pada KPPN prosedur pembayaran atas beban APBN yang diterapkan sudah cukup baik karena telah melibatkan beberapa bagian dalam proses pelaksanaannya, sehingga tidak terpusat dalam satu bagian saja.


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan analisis dan evaluasi pada bab terdahulu, maka kesimpulan dari pengawasan internal pembayaran atas beban APBN pada KPPN adalah sebagai berikut : 1

KPPN memiliki struktur organisasi lini dan staff (garis lurus) yang menunjukkan pembagian tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan benar;

2

Proses prosedur pembayaran atas beban APBN berlangsung melalui Bank;

3

Penerapan pengawasan internal pembayaran atas beban APBN pada KPPN bertujuan untuk memberikan kelancaran di dalam proses pembayaran tersebut;

4

KPPN melakukan pembayaran bukan menggunakan cek tetapi dengan menerbitkan SP2D;

5

Sebelum menerbitkan SP2D, maka terlebih dahulu KPPN telah melakukan pemeriksaan SPM dan kelengkapan dokumen lainnya.

6

KPPN telah melakukan inspeksi secara mendadak sehingga segala bentuk kecurangan dan penyelewengan yang sedang terjadi dapat segera diketahui.


B. Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan, penulis memberikan saran guna meningkatkan pengawasan terhadap transaksi-transaksi kas di perusahaan yang mungkin dapat membantu mencapai tujuan organisasi secara umum. Sebaiknya perhatian terhadap sistem pengawasan internal ditingkatkan mengingat perkembangan teknologi yang semakin tinggi. Sistem pengawasan yang telah ada dipantau secara teratur sehingga dapat berfungsi seefektif mungkin dan kelemahan yang ada dapat segera diketahui untuk segera diadakan perbaikan. 1

Dalam memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai haruslah sesuai dengan tingkat kecakapan agar para pegawai dapat memberikan prestasi kerja yang maksimal dan dapat mempertahankan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya;

2

Hendaknya sistem pengawasan internal perlu ditingkatkan lagi, mengingat semakin berkembangnya kemajuan di segala bidang khususnya

dalam

hal-hal

yang

menunjang

segala

kemajuan

perusahaan/ kantor tersebut. Sebaiknya diadakan pemantauan yang lebih terhadap pengawasan segala berkala dan teratur agar setiap fungsi dapat berjalan semaksimal mungkin dan segala kecurangankecurangan serta kelemahan-kelemahan dalam sistem pengawasan internal dapat diketahui segera dan dapat dilakukan perbaikan; 3

Sistem administrasi perlu diteliti oleh pihak yang bebas dari tugas rutin yaitu selain pemeriksa dari dalam perusahaan/ kantor sendiri, tetapi


perlu juga adanya akuntan publik sehingga dapat dipastikan bahwa prosedur pengawasan internal yang telah dilakukan itu sesuai dengan petunjuk yang ada, wajar dan konsisten. Hal ini harus dilakukan secara periodik; 4

Perputaran jabatan juga perlu dilakukan. Hal ini sangat penting karena apabila ada pegawai pada salah satu fungsi melakukan penyelewengan maka akan diketahui oleh pegawai yang menggantikan fungsi tersebut;


DAFTAR PUSTAKA Barthos, Basir, 1990, Pengetahuan Anggaran Belanja Negara Rutin dan Pembangunan, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan R.I. Nomor Per- 66/PB/2005, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN. Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 134/ PMK/2006, Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN. Keputusan Presiden, 2005, Petunjuk Teknis Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2005, Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta . Keputusan Presiden, 2006, Mengenai APBN, APBD, DIPA dan Petunjuk Pelaksanaannya Tahun 2002 - 2006, Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta. Messier, William F, Steven M.Glover, Douglas F. Prawitt, 2006, Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Sistematis, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Muliyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Tiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.



Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Program Diploma III Medan

Recommend Documents