UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM RENCANA KEGIATAN PROGRAM PEMBELAJARAN (RKPP) Mata Kuliah

Kode

SKS

Semester

Nama Dosen

Hukum Arbitrase dan

SHPDT1210

2

VI

Marnia Rani

Peradilan Niaga

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Arbitrase dan Peradilan Niaga memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam bidang perdagangan ataupun bisnis baik nasional maupun internasional, yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Nonlitigasi salah satunya dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, dan melalui litigasi dapat dilakukan melalui gugatan pada pengadilan niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum perdata.

Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan substansi pengaturan arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa dagang ataupun bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta ruang lingkup kewenangan peradilan niaga yang juga merupakan salah satu jalur penyelesaian sengketa di bidang perdagangan ataupun bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Minggu Kompetensi Ke Dasar 1 Mahasiswa memahami arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam kegiatan perdagangan ataupun bisnis 2 Mahasiswa memahami Klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian beserta akibat hukumnya 3 Mahasiswa memahami pemeriksaan sengketa berdasarkan ketentuan acara arbitrase yang diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Materi Pokok/ Sub Materi Pokok

Karakter

Indikator

Pengalaman Belajar Mendengarkan Ceramah Dosen, Berdiskusi Interaktif, Merangkum perkuliahan

Media

Evaluasi

Infocus, Whiteboard, Spidol, Bahan Tayang Perkuliahan

Mengajukan kepada mahasiswa pertanyaan berdasarkan materi (feedback)

1. Pendahuluan a. Kontrak Perkuliahan b. Rencana Pembelajaran Semsester (RPS) c. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 2. Kuliah Pendahuluan a. Dasar Hukum Arbitrase b. Pengertian Arbitrase c. Objek Sengketa Arbitrase d. Jenis Arbitrase e. Syarat Arbitrase f. Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase 1. Review Perkuliahan pada pertemuan 1 2. Klausula Arbitrase dalam Perjanjian a. Klausula Arbitrase b.Akibat Hukum adanya Perjanjian Arbitrase

Gemar Mahasiswa dapat Membaca, menjelaskan Kerja sama, pengertian, Kepemimpinan, objek sengketa, Mandiri. jenis syarat, kelebihan dan kelemahan Arbitrase

Gemar Membaca, Kerja sama, Kepemimpinan, Mandiri.

Mahasiswa dapat menjelaskan klausula Arbitrase dan akibat hukum adanya klausula arbitrase dalam perjanjian

Mendengarkan Ceramah Dosen, Berdiskusi Interaktif, Merangkum perkuliahan



1. Review Perkuliahan Pertemuan 2 2. Acara Arbitrase a. Sifat Acara Arbitrase b. Putusan Provisionil c. Pemeriksaan Saksi d. Tuntutan Pemohon e. Tanggapan Termohon f. Gugurnya Tuntutan Pemohon g. Ketidakhadiran Termohon h. Jawaban Termohon


Mahasiswa dapat menjelaskan proses beracara di pengadilan niaga




Sumber Pustaka 6,7,9,12

6,7,9,12

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Minggu Ke 4

5

Kompetensi Dasar APS Mahasiswa memahami pelaksanaan Putusan Arbitrase nasional berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS Mahasiswa memahami pengakuan hukum nasional terhadap putusan arbitrase internasional


Karakter

Indikator

1. Review Perkuliahan Pertemuan 3 2. Putusan Arbitrase a. Putusan dan Pendapat Mengikat b. Pelaksanaan Putusan arbitrase c. Pembatalan Putusan Arbitrase d. Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase e. Pelaksanaan Putusan Arbitrase


Mahasiswa dapat menjelaskan ketentuan mengenai putusan arbitrase di Indonesia

1. Review Perkuliahan Pertemuan 4 2. Arbitrasi Internasional a. Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional c. Konvensi New York (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958) d. Konvensi Washington (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States)


Mahasiswa dapat menjelaskan tentang eksistensi putusan arbitrase asing/internasional dapat diberlakukan di Indonesia

Pengalaman Belajar

Sumber Pustaka

Media

Evaluasi




6,7,9,12




6,7,9,12

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Minggu Kompetensi Ke Dasar 6 Mahasiswa memahami macam-macam prosedur arbitrase yang berlaku di Indonesia 7

8 9

10


1. Review Perkuliahan Pertemuan 5 2. Prosedur Arbitrase Nasional a. Prosedur Arbitrase Versi Rv b. Prosedur Arbitrase versi UUAAPS c. Prosedur Arbitrase BANI d. Prosedur Arbitrase BAMUI e. Prosedur Arbitrase BAPMI. Mahasiswa 1. Review Perkuliahan Pertemuan 6 memahami 2. Arbitrase Internasional: berbagai bentuk UNCITRAL penyelesaian a.Prinsip-prinsip Arbitrase dalam sengketa United Nation Commision on arbitrase International Trade Law internasional (UNCITRAL) seperti yang b. Acara Arbitrase UNCITRAL diatur dalam UNCITRAL Mahasiswa memahami Mahasiswa memahami berbagai bentuk penyelesaian sengketa arbitrase internasional seperti yang diatur dalam ICSID

1. Acara Arbitrase Internasional: International Centre for Settlement of Investment Disputes : (ICSID) a. Yurisdiksi b. Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID c. Permohonan, Komposisi, Wewenang, dan Fungsi Arbitrase ICSID d. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase ICSID

Mahasiswa memahami berbagai bentuk

1. Review Perkuliahan Pertemuan 9 2. Arbitration Rules Of The Singapore International

Karakter

Indikator


Mahasiswa dapat menjelaskan bermacam-macam bentuk prosedur arbitrase yang ada di Indonesia


Mahasiswa dapat menjelaskanprinsipprinsip dan hukum acara arbitrase yang diatur dalam UNCITRAL

Pengalaman Belajar Mendengarkan Ceramah Dosen, Berdiskusi Interaktif, Merangkum perkuliahan

Sumber Pustaka 2

Media

Evaluasi






9

Ujian Tengah Semester Gemar Membaca, Mahasiswa dapat Kerja sama, menjelaskan prinsipKepemimpinan, prinsip arbitrase yang Mandiri. diatur dalam International Centre for Settlement of Investment Disputes




9

Gemar Membaca, Kerja sama, Kepemimpinan,

Mendengarkan Ceramah Dosen,

Infocus, Whiteboard, Spidol,

Mengajukan kepada mahasiswa

9

Mahasiswa dapat menjelaskan prinsipprinsip arbitrase yang

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Minggu Ke

11

12

13

Kompetensi Materi Pokok/ Sub Materi Pokok Dasar penyelesaian Arbitration Centre (SIAC Rule) sengketa a. Pilihan Hukum Arbitrase arbitrase b. Acara SIAC internasional c. Kekuatan Mengikat Putusan seperti yang SIAC di Indonesia diatur dalam Singapore International Arbitration Centre Rule Mahasiswa 1. Review Perkuliahan Pertemuan memahami 10 pengadilan 2. Pengadilan Niaga sebagai bagian niaga sebagai dari Sistem Peradilan di bagian dari Indonesia sistem peradilan a. Dasar Hukum Indonesia b. Kompetensi Relatif c.Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga Mahasiswa 1. Review Perkuliahan Pertemuan11 memahami 2. Lingkup Kewenangan lingkup Pengadilan Niaga: Kepailitan dan kewenangan PKPU pengadilan a. Syarat Permohonan Pailit niaga dalam b. Kewenangan Pengajuan perkara Permohonan Pailit Ke kepailitan dan Pengadilan Niaga PKPU c. Acara Pengadilan Niaga d. Putusan Pailit e. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit Mahasiswa 1. Review Perkuliahan Pertemuan 12 memahami 2. Kewenangan Pengadilan lingkup Niaga:Hak Kekayaan Intelektual kewenangan a. Lingkup Sengketa di bidang

Karakter

Indikator

Pengalaman Belajar Berdiskusi Interaktif, Merangkum perkuliahan

Media

Evaluasi

Bahan Tayang Perkuliahan

pertanyaan berdasarkan materi (feedback)

Sumber Pustaka

Mandiri.

diatur dalam Singapore International Arbitration Centre Rule


Mahasiswa dapat menjelaskan Pengadilan Niaga sebagai bagian dalam Sistem peradilan Indonesia




14


Mahasiswa dapat menjelaskan tata cara pengajuan gugatan pailit di lingkungan pengadilan niaga




14


Mahasiswa dapat menjelaskan lingkup kewenangan pengadilan niaga

Mendengarkan Ceramah Dosen, Berdiskusi

Infocus, Whiteboard, Spidol, Bahan

Mengajukan kepada mahasiswa pertanyaan

1,15,17

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Minggu Ke

14

15

16

Kompetensi Dasar pengadilan niaga dalam sengketa hak kekayaan intelektual

Mahasiswa memahami kewenangan pengadilan dalam likuidasi perbankan


1. 2.

Mahasiswa 1. memahami 2. kewenangan P. Niaga terhadap sengketa perjanjian memuat klausulaarbitrase

Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga b. Gugatan Pelanggaran di Bidang HKI ke Pengadilan Niaga c. Putusan Pelanggaran di Bidang HKI d. Upaya Hukum terhadap Putusan Pelanggaran HKI Review Perkuliahan Pertemuan 13 Pengadilan Niaga: Likuidasi Bank a. Ketentuan UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan b. Sengketa Likuidasi Bank Review Perkuliahan Pertemuan 14 Pengadilan Niaga dan Perjanjian Arbitrase a. Ketentuan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS b. Wewenang Pengadilan Niaga terkait Perjanjian Arbitrase

Karakter

Indikator dalam menyelesaikan sengketa di bidang HKI



Mahasiswa dapat menjelaskan lingkup pengadilan niaga dalam memutus sengketa likuidasi bank

Mahasiswa dapat menjelaskan kewenangan pengadilan niaga dalam memutus pailit dengan adanya kesepakatan perjanjian arbitrase Ujian Akhir Semester

Pengalaman Belajar Interaktif, Merangkum perkuliahan

Mendengarkan Ceramah Dosen, Berdiskusi Interaktif, Merangkum perkuliahan Mendengarkan Ceramah Dosen, Berdiskusi Interaktif, Merangkum perkuliahan

Media

Evaluasi

Tayang Perkuliahan

berdasarkan materi (feedback)


Mengajukan kepada mahasiswa pertanyaan berdasarkan materi (feedback) Mengajukan kepada mahasiswa pertanyaan berdasarkan materi (feedback)


Sumber Pustaka

13

14

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Daftar Pustaka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Abdulkadir Muhammad. 2007. Kajian Hukum Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti. Bandung. Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. Abdulkadir Muhammad. 2012. Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 284 hlm. Abdul R. Saliman. 2011. Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Kencana. Jakarta. 278 hlm. Ahmad M. Ramli 2010. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 248 hlm. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2013. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 554 hlm. Djoko Imbawani Atmadjaja. 2012. Hukum Dagang. Setara Press. Malang. 342 hlm. Farida Hasyim. 2014. Hukum Dagang. Sinar Grafika. Jakarta. 278 hlm. Huala Adolf. 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta. 228 hlm. Huala Adolf. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. Keni Media. Bandung. I Gede A.B. Wiranata. 2009. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 102 hlm. Huala Adolf. 2014. Dasar-dasar dan Filosofi Arbitrase. Keni Media. Jakarta. Bandung. Djoni S Ghazali dan Rachmadi Usman. 2010. Hukum Perbankan. Sinar Grafika. Jakarta. 696 hlm. Lilik Mulyadi. 2010. PErkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori dan Praktik. Alumni.Bandung. Iswi Hariyani. 2010. Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Muhammad Djumhana. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. Rahayu Hartini. 2008. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase. Prenada Media Group. 366 hlm Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara PErdata dalam Teori da Praktik. Mandar Maju. Bandung. 484 hlm. Rr. Dijan Widijowati. 2012. Hukum Dagang. Penerbit Andi. Yokyakarta. 260 hlm.. Ridwan Khairandy. 2013. Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia. FH UII Press. Yogyakarta. 524 hlm. Sentosa Sembiring. 2008. Hukum Dagang. Citra Aditya Bakti. Bandung. 440 hlm. Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan Pertama Edisi ketujuh. Liberty. Yogyakarta. 294 hlm.

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Recommend Documents