STRATEGI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PIHAK KEDUA (BBNKB 2) DI KANTOR SAMSAT KOTA TANJUNGPINANG Irfan Maulana Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
[email protected] Abstrak Perluasan basis pajak merupakan bagian dari strategi agar pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Sumbangsih PKB dan BBNKB 2 juga besar untuk pemerintah daerah, dan menjadi salah satu andalan dalam strategi peningkatan PAD suatu daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah a.Ingin Mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2) di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang. b.Ingin Mengetahui faktorfaktor penghambat dalam Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2) di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang.. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di kantor SAMSAT Kota Tajungpinang. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 orang dengan pengecualian Kepala Seksi Keuangan di kantor SAMSAT Kota Tanjungpinang di jadikan informan kunci. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis bab IV terhadap indikator yang ditampilkan, berkenaan dengan judul Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2) di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang dapat di kategorikan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi, misi serta tugas dan fungsi dari kantor SAMSAT Kota Tanjungpinang. Namun ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2) di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang yaitu dalam sub indikator diantaranya Kondisi pengurusan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pihak Kedua/BBNKB 2 dan sub indikator Jumlah petugas penetapan pajak di SAMSAT Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan kebutuhan pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berdasarkan dari jawaban yang di paparkan oleh responden dan juga informan kunci dan juga pengamatan langsung yang dilaksanakan oleh peneliti di lapangan sewaktu mengadakan penelitian ini. Kata Kunci : Strategi dan Pendapatan Asli Daerah.
Abstract The expansion of the tax base is part of a strategy that local governments can increase the potential revenue (PAD) on the taxation sector. PKB (vehicle tax) contribution and BBNKB 2 also great for local government, and became one of the mainstays in a region strategy to increase revenue. The purpose of this study was a. To know how the department of revenue Riau Islands Province strategy in increasing regional revenue of customs of vehicle second party (BBNKB 2) in the office of SAMSAT Tanjungpinang. b.To know the obstacle factors of the department of revenue Riau Islands Province strategy in increasing regional revenue of customs of vehicle second party (BBNKB 2) in the office of SAMSAT Tanjungpinang. This type of research was qualitative descriptive. This research location was conducted at the office of the SAMSAT Tajungpinang. The number of informants in this reseaech are 9 people with the exception of the Finance Section Head in the office SAMSAT Tanjungpinang made as key informants. In this research use qualitative descriptive as data aanalysis techniques. The conclusion of this study is based on the analysis of chapter IV of the indicators are shown, with regard to the title of the department of revenue Riau Islands Province strategy in increasing regional revenue of customs of vehicle second party (BBNKB 2) in the office of SAMSAT Tanjungpinang can be categorized has been going well and in accordance with the vision, mission and duties and functions of the office SAMSAT Tanjungpinang. But there are some things that the limiting factor in the department of revenue Riau Islands Province strategy in increasing regional revenue of customs of vehicle second party (BBNKB 2) in the office of SAMSAT Tanjungpinang namely the sub indicators include tax administration Condition transfer duties vehicles both parties/ BBNKB 2 and sub-indicators The number of officers in the tax assessment SAMSAT Tanjungpinang are in accordance with the needs of taxpayer service vehicles. It is based on the answers that in the mentioned by the respondents as well as key informants and direct observation carried out by researchers in the field when conducting this research. Keywords: Strategy and Local Revenue.
I.
PENDAHULUAN
keuangan
antara
pemerintah
Persoalan keuangan daerah
pusat dan daerah, seperti yang
merupakan suatu hal yang sangat
tercantum dalam Undang-undang
krusial dan sentral bagi setiap
Nomor 33 tahun 2004 tentang
daerah. Hal ini bersifat krusial
Perimbangan Keuangan antara
karena
Pemerintahan
segenap
penyelenggaraan
aspek
Pusat
dan
pemerintahan
Pemerintah Daerah. Sementara,
daerah adalah amat ditentukan
sejauh ini dana perimbangan
atas faktor keuangan ini. Krusial
yang
karena
mempengaruhi
keuangan
yang
daerah dalam rangka mendukung
bisa
bidang-bidang
lain.
merupakan oleh
Pemerintah daerah tidak akan
pelaksanaan
dapat melaksanakan fungsinya dalam
transfer
pusat
kepada
otonomi
daerah,
meskipun
jumlahnya
relatif
memadai
yakni
rangka
memberikan
dan
pembangunan
kurangnya sebesar 25% dari
kepada masyarakat secara efisien
Penerimaan Dalam Negeri dalam
dan efektif tanpa tersedianya
APBN, namun, daerah harus
dana yang memadai.
lebih kreatif dalam meningkatkan
pelayanan
Untuk itu, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam
mengembangkan
atau
sekurang-
pendapatan asli daerahnya. Pendapatan (PAD)
Asli
merupakan
Daerah indikator
meningkatkan potensi sumber-
penting untuk menilai tingkat
sumber keuangan daerah yang
kemandirian pemerintah daerah
didukung
di bidang keuangan. Semakin
oleh
perimbangan
tinggi peran Pendapatan Asli
strategis
Daerah
memantapkan
dalam
Anggaran
untuk
lebih kebijakan
Pendapatan dan Belanja Daerah
desentralisasi fiskal, khususnya
(APBD),
dalam
mencerminkan
rangka
membangun
keberhasilan usaha atau tingkat
hubungan
kemampuan
Pemerintah Pusat dan Daerah
daerah
dalam
pembiayaan
dan
penyelenggaraan serta
pembangunan
pemerintah.
Dengan
meningkatnya
PAD,
mengurangi
ketergantungan
pemerintah subsidi
daerah
atau
pemerintah
akan
terhadap
bantuan
pusat.
dari
Selain
itu
keuangan
antara
yang lebih ideal. Sebagai salah satu bagian dari
continuous
maka
improvement,
Undang-Undang
Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang
baru
ini
setidaknya
memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu
penyempurnaan
sistem
pemerintah daerah akan lebih
pemungutan pajak daerah dan
leluasa
membelanjakan
retribusi
penerimaannya
sesuai
kewenangan yang lebih besar
dengan
prioritas
pembangunan
yang
sedang
dilaksanakan
di
daerahnya.
2009
pemberian
Daerah
di
bidang
perpajakan daerah (Local faxing empowerment), serta peningkatan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun
kepada
daerah,
tentang
Pajak
efektifitas pengawasan. Dalam
rangka
Daerah dan Retribusi Daerah
penyelenggaraan
merupakan langkah yang sangat
Negara
Pemerintahan,
Kesatuan
Republik
Indonesia dibagi atas daerah-
bersifat memaksa diatur dengan
daerah provinsi
provinsi
dan
daerah
undang-undang.
terdiri
atas
daerah-
Otonomi
yang
diberikan
daerah kabupaten dan kota. Tiap
kepada
daerah-daerah
otonomi yang luas, nyata dan
tersebut
daerah
merupakan
mempunyai hak dan kewajiban
bertanggung
mengatur dan mengurus sendiri
pemberian
urusan pemerintahannya untuk
memberikan implikasi timbulnya
meningkatkan
kewenangan dan kewajiban bagi
dan
penyelenggaraan
pelayanan
kepada
masyarakat.
Untuk
daerah
tersebut,
pembagian
mengenakan
pungutan
biaya
daerah
melaksanakan
mandiri. dan
Pengalihan, pemanfaatan
sumber daya alam, sumber daya
kepada masyarakat berupa pajak.
manusia,
Berdasarkan
pemungutan
Undang-Undang
otonomi
berbagai kegiatan pemerintahan lebih
berhak
Adanya
untuk
menyelenggarakan pemerintahan daerah
jawab.
kewenangan jenis-jenis
pajak
Dasar Negara Repulik Indonesia
daerah didasarkan atas prinsip
Tahun 1945 yang menempatkan
keadilan
perpajakan sebagai salah satu
kewenangan
perwujudan
kepada daerah. Pendapatan Asli
kenegaraan,
berdasarkan yang
ditegaskan bahwa penempatan
Daerah
beban kepada rakyat, seperti
pendapatan
pajak dan pungutan lain yang
pembangunan
diberikan
sebagai
sumber
dalam
membiayai
perlu
dikelola
dengan baik. Dalam hal ini
dibutuhkan berbagai kebijakan
mewujudkan kesejahteraan yang
yang lebih komprehensif, efektif
lebih besar bagi masyarakatnya.
dan efisien dalam mengelolanya.
Pemberian kewenangan ini tidak
Provinsi
hanya
Kepulauan
Riau
dari
sisi
administrasi
merupakan salah satu provinsi
pemerintahan, tetapi juga dalam
yang ada di Negara Republik
hal keuangan. Melalui Undang-
Indonesia. Kebijakan ekonomi
Undang Nomor 28 Tahun 2009
yang
tentang
dilancarkan
Daerah
Pemerintah
Kepulauan
dimaksudkan
untuk
memacu
pertumbuhan
ekonomi,
meningkatkan perkapita
Riau
pendapatan sampai
Pajak
Retribusi pusat
Daerah
Daerah,
dan
pemerintah
mengalihkan
beberapa
pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah.
pada
Selain itu, terdapat perluasan
pemerataan hasil pembangunan
basis pajak yang sudah ada, yaitu
untuk
untuk Pajak Kendaraan Bermotor
mencapai
tingkat
kemakmuran yang diharapkan. Otonomi
daerah
ditandai
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
Pihak
dengan pemberian kewenangan
Kedua (BBNKB 2) diperluas
yang besar dari pemerintah pusat
hingga
kepada pemerintah daerah untuk
Pemerintah.
mengatur
tangganya
pajak ini sebagai bagian dari
sendiri. Pemberian kewenangan
strategi agar pemerintah daerah
ini diharapkan mampu memacu
dapat
pemerintah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
rumah
daerah
untuk
mencakup
kendaraan
Perluasan
meningkatkan
basis
potensi
dari
sektor
perpajakan.
Kota Tanjungpinang untuk
Sumbangsih PKB dan BBNKB 2
membayar
juga besar untuk pemerintah
kendarannya, sehingga ketika
daerah, dan menjadi salah satu
dilakukan
andalan
dengan
dalam
strategi
pajak
razia polisi
gabungan lalu
lintas
peningkatan PAD suatu daerah.
sering ditemukan kendaraan
Antara target penerimaan dan
bermotor
realisasi penerimaan pajak setiap
kendaraannya
tahunnya
dalam
sampai
sering
bahkan STNK juga sudah
gejala
habis masa berlakunya tapi
dan
pelaksanaannya dijumpai
masih
beberapa
permasalahan
diantaranya
sebagai berikut : optimalnya
pajak
yang
mati
bertahun-tahun
tidak diperpanjang. 2. Dinas
1. Belum
yang
Pendapatan
Provinsi
Daerah
Kepulauan
Riau
pemungutan Pajak Kendaraan
dalam hal ini melalui Kantor
Bermotor (PKB) dan Bea
Samsat Kota Tanungpinang
Balik
belum
Bermotor Kantor
Nama-Kendaraan (BBN-KB) Samsat
Tanjungpinang
di Kota
hal
ini
mempunyai
wadah
untuk menampung aspirasi wajib pajak,
hal
dapat
dari
dilihat
tersebut belum
dikarenakan Kantor Samsat
adanya pos informasi yang
Kota Tanjungpinang hanya
bekerja sama dengan lembaga
menunggu para wajib pajak
media
datang ke Kantor Samsat
mensosialisasikan
untuk kepada
masyarakat
luas
jadwal
perihal
STNK, tidak melampirkan
pelayanan,
fotocopy STNK serta BPKB
persyaratan-persyaratan administrasi
yang
kendaraan, dalam pengurusan perlu
Bea Balik Nama Kendaraan
dilampirkan untuk mengurus
Bermotor Pihak Kedua oleh
pembayaran pajak tahunan,
wajib pajak dan hal tersebut
perpanjangan STNK, ganti
dapat
pemilik,
penahanan
ganti
warna
memicu
terjadinya
berkas-berkas
kendaraan, ataupun mutasi
kendaraan, sehingga wajib
kendaraan
antar
pajak tidak dapat memproses
daerah. Disamping itu belum
surat-surat kendarannya di
adanya wadah khusus yang
kantor
bisa dijadikan tempat untuk
Tanjungpinang.
bermotor
menampung
surat-surat
Samsat
Kota
Dari uraian-uraian tersebut
kendaraan masyarakat yang
diatas,
hilang dan ditemukan oleh
untuk
pejalan
timbulnya gejala-gejala diatas,
kaki
ataupun
pengguna jalan raya. 3. Adanya
persyaratan-
persyaratan lengkap
yang seperti
dilampirkannya KTP
maka
pemilik
tidak tidak fotocopy
kendaraan
pertama yang sesuai dengan
maka
penulis
meniliti
judul
diambil adalah:
tertarik
sebab-sebab
penelitian
yang
“STRATEGI
DINAS
Pengertian strategi ada beberapa
DAERAH
macam sebagaimana dikemukakan
KEPULAUAN
oleh para ahli dalam buku karya
PENDAPATAN PROVINSI RIAU
DALAM
masing-masing.
Strategi
adalah sekumpulan pilihan kritis
MENINGKATKAN ASLI
untuk perencanaan dan penerapan
DAERAH DARI BEA BALIK
serangkaian rencana tindakan dan
NAMA
alokasi sumber daya yang
PENDAPATAN
KENDARAAN
penting
BERMOTOR PIHAK KEDUA
dalam mencapai tujuan dasar dan
(BBNKB
sasaran,
2)
DI
KANTOR
SAMSAT
II.
mereka
KOTA
dengan
memperhatikan
keunggulan kompetitif, komperatif
TANJUNGPINANG”.
dan sinergis yang ideal berkelanjutan
LANDASAN TEORI
sebagai arah, cakupan dan perspektif
1. Strategi.
jangka panjang keseluruhan yang
Kata strategi berasal dari bahasa
ideal dari individu atau organisasi.
Yunani kuno yang berarti "Seni berperang"
atau
kepemimpinan
Menurut Barry dalam Tripomo (2005;17)
menyatakan
bahwa:
dalam ketentaraan. Suatu strategi
”Strategi adalah rencana tentang apa
mempunyai dasar-dasar atau skema
yang ingin dicapai atau hendak
untuk mencapai sasaran yang dituju”.
menjadi apa suatu organisasi di masa
(www.wikipedia.com
unduh
depan (arah) dan bagaimana cara
tanggal 10 Maret 2013). Jadi pada
mencapai keadaan yang diinginkan
dasarnya strategi merupakan alat
tersebut (rute)”. Sedangkan menurut
untuk mencapai tujuan yang berarti.
Bateman dalam Tripomo (2005:179):
di
”Strategi adalah pola tindakan dan
yang dihadapi oleh satu organisasi,
alokasi sumber daya yang dirancang
baik yang sifatnya internal maupun
untuk mencapai tujuan organisasi”.
eksternal selalu berubah-ubah pula.
Menurut “Strategi
Rangkuti
(2001:13),
merupakan
alat
untuk
Menurut A. Bakr Ibrahim dan Kamal
Arghyed
dalam
Arsyad,
mencapai tujuan perusahaan dalam
(2003;26) mengemukakan definisi
kaitannya
berikut:
dengan
tujuan
jangka
“Strategic Management is the systematic and continuous process of selecting, implementing, and evaluating strategic choices. These decisions must be congruent with the organization’s mission, objective, and internal and external capabilities, for they will set the tone for the entire organization.”
panjang, program tindak lanjut, serta prioritas
alokasi
Sedangkan
sumber
menurut
daya”. Kotler
(2000:91), strategi adalah “Suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang dinginkan dari suatu unit bisnis”.
Kata kunci dalam ungkapan di 2. Manajemen Strategik. atas tidak terlepas dari kata strategy Manajemen strategik merupakan itu sendiri, misi, objektif, serta suatu proses yang dinamik karena kapabilitas internal dan eksternal. berlangsung secara terus-menerus dalam
suatu
strategi
organisasi.
selalu
Proses
manajemen
menuntut
para
strategis
Setiap manajer
untuk
memerlukan memeriksa dan mengontrol situasi
peninjauan
ulang
dan
bahkan lembaga atau perusahaannya secara
mungkin perubahan di masa depan. periodik, mengevaluasi misi dan Salah satu alasan utama mengapa tujuanya,
menilai
lingkungan
demikian halnya ialah karena kondisi eksternalnya
ditinjau
dari
sudut
situasi ekonomi, perubahan struktur, kompetisi,
inovasi
teknologi
di
samping menilai kemampuannya ke dalam,
seperti
sumber
daya
strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan organisasi”.
manusianya, kualitas produksi atau keluarannya,
keterampilan
dan
teknik-teknik
pemasarannya
serta
performa keuangan. Manajemen strategis adalah suatu cara pengelolaan organisasi atau program yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan
lingkungan
internal
dari
organisasi atau program tersebut. Dalam manajemen strategis terdapat dua bagian yang saling berhubungan yaitu
perencanaan
strategis
dan
pelaksanaan pengelolaaan dari hasil perencanaan strategi tersebut. Sedangkan menurut Hunger David dan Thomas L (2003 :4) manajemen strategi adalah “serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan
a. Pengamatan Lingkungan Pengamatan lingkungan dilihat dari dua aspek yaitu analisis eksternal dan analisis internal, yaitu: 1. Lingkungan eksternal terdiri dari variabelvariabel (peluang dan ancaman) yang berada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalia jangka pendek dari manjemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Beberapa elemen tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, kreditur, serikat buruh, kelompok kepentingan khusus, dan asosiasi perdagangan. Sedangkan
lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, kekuatan ini tidak berhubungan langsung dengan aktivitasaktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang, yaitu seperti kekuatan ekonmi, kekuatan teknologi, kekuatan hukum-politik, dan kekuatan sosiokultural. 2. Lingkungan internal terdiri dari variabelvariabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabelvariabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabelvariabel itu meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. Struktur adalah bagaimana cara organisasi mengoperasikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilainilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Sumber daya adalah asset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa
organisasi. Aset itu meliputi keahlian orang, kemampuan, bakat manajerial seperti asset keuangan dan fasilitas organisasi dalam wilayah fungsional. b. Perumusan Strategi Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi misi organisasi, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoma kebijakan. a. Implementasi strategi Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakanya dalam tindakan melalui perubahan budaya secara menyeluruh, struktur atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Kecuali ketika diperlukan perubahan secara drastis pada organisasi manajer level menengah dan bawah akan mengimplementasi strateginya secara khusus dengan pertimbangan dari manajemen puncak. Kadang-kadang dirujuk sebagai perencanaan operasional, implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari
dalam alokasi sumber daya. b. Evaluasi dan Pengendalian Evaluasi dan pengendalian adalah proses dari aktivitasaktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer disemua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahankelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.
menstrukturkan terutama
masalah,
dengan
melakukan
analisis atas lingkungan strategis, yang
lazim
disebut
lingkungan
sebagai
internal
dan
lingkungan eksternal”. Dalam lingkungan internal dan eksternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki
dan
secara
dihadapi,
internal
yaitu
memiliki
sejumlah
kekuatan-kekuatan
(Strengths)
dan
kelemahan
kelemahan-
(Weaknesses),
dan
secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (Oppotunities)
dan
ancaman-
3. Analisis SWOT. ancaman (Threats). Analisis
SWOT
adalah Kegiatan yang paling penting
instrumen yang digunakan untuk dalam proses analisis SWOT melakukan
analisis
strategis.
dalam
Rangkuti
adalah Simbolon
memahami
seluruh
informasi dalam suatu kasus, (2001:14),
analisis
SWOT
: menganalisis
“Merupakan
suatu
alat
situasi
untuk
yang mengetahui isu apa yang sedang
efektif
dalam
membantu
terjadi dan memutuskan tindakan
adalah situasi/kecenderungan utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan 4. Ancaman (threats). Ancaman adalah situasi/kecenderungan utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan
apa yang harus segera dilakukan utuk
memecahkan
(Freddy
masalah Rangkuti,
2001:14). SWOT
merupakan SWOT adalah Akronim untuk
singkatan
dari
strengths kekuatan
(Strenghts),
kelemahan
(kekuatan-kekuatan), (Weakness), peluang (Opportunities), weaknesses
(kelemahan-
kelemahan),
opportunities
dan
ancaman
lingkungan
(Threats)
eksternal
dari
perusahaan.
(peluang-peluang) dan threats Menurut
Jogiyanto
(2005:46)
:
(ancaman-ancaman). Pengertian“SWOT digunakan untuk menilai pengertian kekuatan, kelemahan, kekuatan-kekuatan dan kelemahanpeluang dan ancaman dalam kelemahan dari sumber-sumber daya analsis SWOT adalah sebagai yang
dimiliki
perusahaan
dan
berikut : kesempatan-kesempatan 1. Kekuatan (strengths). Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar suatu perusahaan 2. Kelemahan (weaknesses). Kelemahan adalah keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya alam, keterampilan dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan 3. Peluang (opportunities). Peluang
dan
eksternal
tantangan-tantangan
yang
dihadapi”. Menurut David (2006:8) : “Semua
organisasi
memiliki
kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional
bisnis”.
Tidak
ada
perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan/kelemahan digabungkan
internal, dengan
peluang/ancaman dari eksternal dan
3. Sumber dan Jenis Data
pernyataan misi yang jelas, menjadi
a. Data Primer
dasar untuk penetapan tujuan dan strategi.Tujuan ditetapkan
III.
Yaitu
data
yang
secara
dan
strategi
langsung dilapangan baik dari
dengan
maksud
hasil
pengamatan
maupun
memanfaatkan kekuatan internal dan
wawancara yang bersumber dari
mengatasi kelemahan.
informan tentang Strategi Dinas
METODE PENELITIAN
Pendapatan
Daerah
Provinsi
1. Jenis Penelitian
Kepulauan
Riau
Dalam
Menurut Sugiono (2005:11)
Meningkatkan Pendapatan Asli
“Penelitian
Daerah
deskriptif
dari Bea Balik Nama
kualitatif adalah penelitian
Kendaraan
yang
Kedua (BBNKB 2) di Kantor
dilakukan
untuk
Bermotor
Pihak
mengetahui variabel mandiri,
Samsat Kota Tanjungpinang.
baik satu variabel atau lebih
b. Data Sekunder
tanpa membuat perbandingan
Yaitu data pendukung yang
atau menghubungkan antara
melengkapi data primer, yang
satu variabel dengan variabel
diperoleh
yang lain”.
dokumen atau laporan tertulis
2. Lokasi Penelitian
yang
melalui
dokumen-
berhubungan seperti
dengan
Penelitian ini dilaksanakan di
penelitian,
kantor SAMSAT Kota
berdirinya kantor Samsat Kota
Tanjungpinang
Tanjungpinang,
Tugas
sejarah
pokok
dan fungsi kantor Samsat Kota
Tanjungpinang, dan beberapa hal
(2)
yang berkaitan dengan penelitian
finance/bank
ini.
masyarakat
4. Informan
mengurus Bea Balik Nama
Adapun
yang
orang
karyawan (2) yang
orang sedang
menjadi
Kendaraan Bermotor Pihak
informan sebanyak 9 orang
Kedua/BBNKB 2 di Kantor
yang terdiri dari satu orang
Samsat Kota Tanjungpinang.
(1) orang petugas kepolisian lalu
lintas
sebagai
yang
bertugas
operator
dalam
pengurusan bea balik nama
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data a. Teknik Observasi Teknik
observasi
adalah
kendaraan bermotor, satu (1)
teknik pengumpulan data melalui
orang
pengamatan
pegawai
pendapatan
dinas provinsi
Kepulauan Riau, satu
(1)
langsung
pencatatan
yang
dan
sistematis
terhadap
permasalahan
orang pegawai jasa raharja
diteliti
dengan
yang ditempatkan di kantor
penglihatan secara langsung alat
SAMSAT
yang digunakan adalah daftar
Kota
Tanjungpinang dan satu (1)
check
orang
harian.Adapun
karyawan
kendaraan empat,
bermotor satu
(1)
dealer roda
observasi
list
ini
yang
dukungan
dan
catatan
tujuan
dari
adalah
untuk
orang
mengetahui kondisi lingkungan
karyawan dealer kendaraan
lokasi penelitian sebelum dan
bermotor roda dua, serta dua
dalam proses penelitian.
b. Teknik Wawancara. Wawancara
mencari dan menysun secara
merupakan
sistematis
data
yang
suatu cara untuk mendapatkan
diperoleh
dari
hasil
data
wawancara, catatan lapangan
penelitian
dengan
mengadakan kontak langsung
dan
atau
peneliti
sehingga
dengan subjek atau informan
dipahami
penelitian.
Nazir
dapat di informasikan kepada
pengertian
orang lain. Sehingga dalam
wawancara adalah : ” Proses
menganalisa data yang telah
memperoleh keterangan untuk
berhasil dikumpulkan, tidak
tujuan penelitian dengan cara
dgunakan
tanya jawab sambil bertatap
malainkan analisa uji non
muka
statistik
dialog
antara
Menurut
(1998:234),
antara
sipenanya
atau
bahan-banah
lain,
dapat dan
mudah temuannya
uji
statistik,
sesuai
dengan
pewawancara dengan sipenjawab
penelitian deskriftif, kalaupun
atau
terdapat data yang bersifat
informan
menggunakan dinamakan
dengan
alat interview
yang
kuantitatif
guide
digunakan
maka
(pedoman wawancara).
mempermudahkan
6. Teknik Analisa Data
penginterprestasian.
Menurut Sugiyono menyatakan kualitatif
Bogdan
dalam
(2005:244) analisis adalah
IV.
akan untuk
PEMBAHASAN A. Karakteristik Informan.
data
Dalam penjelasan pada bab
proses
ini akan dibahas terlebih dahulu
mengenai
identitas
atau
atau objek peneliti nantinya
karakteristik
informan
guna
diharapkan dapat memberikan
mendapat informasi yang akurat
informasi dan data yang penting
dalam menganalisa data yang
guna menunjang keberhasilan
pada
penelitian
akhirnya
dapat
mengenai
Strategi
dipertanggungjawabkan
Dinas
kebenarannya dalam pembahasan
Provinsi Kepulauan Riau Dalam
dan
tentang
Meningkatkan Pendapatan Asli
Pendapatan
Daerah Dari Bea Balik Nama
menganalisa
“Strategi
Dinas
Pendapatan
Daerah
Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Kendaraan
Dalam
Kedua (BBNKB 2) Di Kantor
Meningkatkan
Bermotor
Pendapatan Asli Daerah Dari Bea
Samsat
Balik Nama Kendaraan Bermotor
Untuk mengetahui karakteristik
Pihak Kedua (BBNKB 2) Di
informan
Kantor
Kota
kelamin, maka dapat diketahui
Adapun
bahwa informan yang peneliti
Samsat
Tanjungpinang”.
Kota
Pihak
Tanjungpinang.
berdasarkan
karakteristik informan yang di
ambil
identifikasi
sebanyak 9 orang.
adalah
sebagai
berikut: 1. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
merupakan
gambaran
informan umum
mengenai ciri-ciri dari sasaran
informan
Tabel IV.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Frekuensi Persentase Kelamin (Orang) (%) 1. Laki-Laki 6 66,67 2 Perempuan 3 33,33 Jumlah 9 100 Sumber data: Karakteristik Informan Point b, 2015. No.
Karakteristik
sebagai
jenis
Dari tabel IV.1 tersebut, terlihat
Daerah
Dari
Bea
Balik
Nama
bahwa ada informan yang berjenis
Kendaraan Bermotor Pihak Kedua
kelamin laki-laki sebanyak 6 orang
(BBNKB 2) Di Kantor Samsat Kota
atau sekitar 66,67 % kemudian ada
Tanjungpinang.
informan
yang
berjenis
kelamin
perempuan sebanyak 3 orang atau
2.
Informan
Berdasarkan
Umur
sekitar 33,33% sehingga jumlah
Umur juga menjadi salah satu
seluruh informan dalam penelitian
faktor pendorong peneliti untuk
ini
mengetahui
bagaimana
informan
itu
berjumlah
diharapkan jenis
9
orang,
dengan
kelamin
dan
bervariasinya
informan
para
termotivasi
dapat
meskipun dengan tingkatan umur
atau
yang bervariasi. Dimana pada
dengan
usia produktif, seseorang dapat
masalah dalam penelitian ini, dan
melaksanakan tugasnya sesuai
dalam hal ini informan dengan jenis
dengan
kelamin
peraturan dan ketentuan yang
memberikan keterangan
jawaban berkenaan
laki-laki lebih dominan
cakap
karena biasanya informan dengan
telah
jenis
kelamin laki-laki memiliki
SAMSAT Kota Tanjungpinang.
kecendrungan sikap atau tanggapan
Untuk mengetahui karakteristik
yang lebih aktif dan memahami
informan
berdasarkan
umur,
tentang
maka akan dijelaskan
dalam
masalah
Strategi
Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Kepulauan
Riau
Dalam
Meningkatkan
Pendapatan
Asli
ditetapkan
berdasarkan
oleh
kantor
bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel IV.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Umur Frekuensi (Orang) 2
Persentase (%) 22,22
Kepulauan Riau yang bertugas di kantor
SAMSAT
Kota
Tanjungpinang ada 1 orang berumur
No.
Umur
1.
30 ≤ Tahun
2. 3. 4.
31-40 Tahun 3 33,33 41-50 Tahun 2 22,22 51 ≥ Tahun 2 22,22 Jumlah 9 100 Sumber data: Karakteristik Informan Point c, 2015.
tahun, kemudian ada informan dari
dari Tabel IV.2 tersebut, terlihat
sebanyak 1 orang berumur 31 sampai
bahwa
informan
yang
antara 31 tahun sampai dengan 40
Satlantas Polres Kota Tanjungpinang yang
ditempatkan
SAMSAT
Kota
di
kantor
Tanjungpinang
berumur
dengan 40 tahun serta ada 1 orang
kurang dari atau sama dengan 30
dari Jasa Raharja yang ditempatkan
tahun
di
yaitu terdapat 2orang atau
kantor
SAMSAT
Kota
sebesar 22,22 % dan umur 31 sampai
Tanjungpinang
dengan 40 tahun sebanyak 3 orang
berumur antara 31 tahun sampai
atau
dengan 40 tahun.
sebesar
33,33%
sedangkan
Umur 41 sampai dengan 50 tahun
Kemudian
yang
berumur
informan
yang
terdapat 2 orang atau sebesar 22,22
berprofesi sebagai karyawan dealer
% dari jumlah keseluruhan informan,
kendaraan
kemudian informan yang berumur
sebanyak 1 orang berumur kurang
sama dengan atau lebih dari 51 tahun
dari atau sama dengan 30 tahun,
sebanyak
selain
2
orang
atau
sekitar
22,22% jika di persentasekan.
Pendapatan
negeri
sipil
Daerah
ada
roda
informan
empat
yang
berprofesi sebagai karyawan dealer
Dalam hal ini informan dari pegawai
itu
bermotor
Dinas Provinsi
kendaraan
bermotor
roda
dua
sebanyak 1 orang berumur kurang
(BBNKB 2) Di Kantor Samsat Kota
dari atau sama dengan 30 tahun.
Tanjungpinang dapat memberikan
Disamping itu ada informan yang berprofesi finance/bank
sebagai
karyawan
sebanyak 2 orang
berumur antara 41 tahun sampai
penilaian
secara
objektif
dalam
penelitian ini. 3.
Informan
Berdasarkan
Pendidikan
dengan 50 tahun.
Pendidikan
formal
bagi
Selain itu ada juga informan ada
seseorang merupakan salah satu cara
juga 2 orang informan dalam hal ini
untuk mengetahui tingkat pendidikan
masyarakat yang sedang mengurus
yang berdampak pada kemampuan
pajak Bea Balik Nama Kendaraan
seseorang
Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2)
tugasnya. Diharapkan dengan latar
di
belakang
pendidikan
Tanjungpinang yang berumur sama
tersebut
akan
dengan atau lebih dari 51 tahun.
kemampuan
kantor
Hal
SAMSAT
Kota
dalam
melaksanakan
seseorang
menimbulkan
dalam
melaksanakan
ini menunjukkan bahwa
tugas yang telah ditetapkan oleh
umur
informan
suatu organisasi. Untuk mengetahui
merupakan usia produktif dalam
karakteristik informan berdasarkan
memberikan
tentang
tingkat pendidikan diketahui bahwa
masalah Strategi Dinas Pendapatan
informan yang ada dalam penelitian
Daerah Provinsi Kepulauan Riau
ini
Dalam Meningkatkan Pendapatan
pendidikan
Asli Daerah Dari Bea Balik Nama
diantaranya
Kendaraan Bermotor Pihak Kedua
pendidikan dengan tamatan SMA
tingkat
rata-rata
penilaian
memiliki
latar yang
:
latar
belakang bervariasi belakang
(Sekolah Menengah Atas) Sederajat
Kota Tanjungpinang, selain itu ada
sebanyak 4 orang kemudian ada juga
juga
informan informan yang mempunyai
mempunyai
latar
latar belakang pendidikan dengan
pendidikan
Diploma
tamatan Diploma III sebanyak 2
dimana informan tersebut terdiri dari
orang dan. Sedangkan informan yang
2 orang karyawan bank/finance.
mempunyai
latar
belakang
2
orang
informan
yang
belakang III
(DIII)
Kemudian ada 4 orang informan
pendidikan Sarjana Strata 3 sebanyak
yang
3 orang.
pendidikan Sekolah Menengah Atas
Dalam hal ini ada informan yang
memiliki
latar
belakang
(SMA) diantaranya adalah 1 orang
memiliki tingkat pendidikan Sarjana
informan
Strata 1 (S1) sebanyak 3 orang
Tanjungpinang yang ditempatkan di
dimana informan tersebut terdiri dari
kantor
1 orang pegawai negeri sipil Dinas
Tanjungpinang Kota Tanjungpinang,
Pendapatan
1 orang
Daerah
Provinsi
dari
Satlantas
SAMSAT
Polres
Kota
informan dari kalangan
Kepulauan Riau di kantor SAMSAT
masyarakat yang sedang mengurus
Kota Tanjungpinang dan 1 orang
pajak Bea Balik Nama Kendaraan
pegawai
Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2)
jasa
raharja
yang
di
tempatkan di kantor SAMSAT Kota
di
Tanjungpinang dan 1 orang informan
Tanjungpinang
dari
yang
informan yang berprofesi sebagai
sedang mengurus pajak Bea Balik
karyawan dealer roda empat dan dan
Nama Kendaraan Bermotor Pihak
1 orang informan yang berprofesi
Kedua (BBNKB 2) di SAMSAT
sebagai karyawan dealer roda dua.
kalangan
masyarakat
kantor
SAMSAT
Kota
dan
orang
1
(BBNKB 2) Di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang. Tabel IV.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan Tingkat Frekuensi Persentase Pendidikan (Orang) (%) Sekolah 1 4 44,44 Menengah Atas 2 Diploma III 2 22,22 Sarjana Strata 3 3 33,33 Satu Jumlah 9 100 Sumber data: Karakteristik Informan Point d, 2015.
No.
Hal ini dapat mempengaruhi informan dalam melaksanakan tugastugas dan kewajibannya sebagai pegawai di kantor SAMSAT Kota Tanjungpinang Kabupaten Bintan serta masyarakat selaku wajib pajak yang baik, serta kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan yang terjadi dilapangan serta dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan
oleh
penulis
tentang
masalah Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pihak Kedua
Dari Tabel IV.3 diatas, terlihat bahwa informan yang mempunyai latar belakang pendidikan dengan tamatan SLTA Sederajat sebanyak 4 orang atau sekitar 44,44% jika di persenkan, mempunyai
dan
informan latar
yang
belakang
pendidikan dengan tamatan Diploma III sebanyak 2 orang dan jika di persenkan di dapati hasilnya sekitar 22,22%. Sedangkan informan yang mempunyai
latar
belakang
pendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 3 orang atau sekitar 33,33 %.
Hal
ini menunjukkan bahwa
Kedua (BBNKB 2) Di Kantor
mayoritas informan memiliki latar
Samsat
Kota
belakang pendidikan pada tingkat
karena
dalam
SLTA sederajat dalam memberikan
jawaban mengenai pertanyaan
tanggapan
yang diajukan oleh penulis sesuai
dalam
penelitian
ini
memberikan
berkenaan dengan masalah Strategi
dengan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
jawab
Kepulauan
Riau
Dalam
informan yang diambil dalam
Meningkatkan
Pendapatan
Asli
penelitian ini cukup bervariasi
Daerah
Dari
Bea
Balik
Nama
latar
tugas
Tanjungpinang
dan
tanggung
masing-masing
belakangnya
karena
diantaranya
Kendaraan Bermotor Pihak Kedua
adalah : 1 orang pegawai negeri
(BBNKB 2) Di Kantor Samsat Kota
sipil Dinas Pendapatan Daerah
Tanjungpinang.
Provinsi
4. Informan Berdasarkan Satuan
kantor
Kepulauan SAMSAT
Riau
di
Kota
Tanjungpinang, 2 orang tenaga
Pekerjaan Informan berdasarkan satuan
karyawan bank atau finance, 1
pekerjaan sangat erat kaitannya
orang anggota kepolisian negara
dengan
Republik Indonesia Satuan Polisi
penelitian
yang
membahas
Strategi
Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Kepulauan
Riau
Dalam
Lalu
Lintas
Polres
Tanjungpinang yang bertugas di kantor
SAMSAT
Kota
Meningkatkan Pendapatan Asli
Tanjungpinang, 1 orang pegawai
Daerah Dari Bea Balik Nama
jasa raharja yang ditempatkan di
Kendaraan
di
Bermotor
Pihak
kantor
SAMSAT
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Tanjungpinang 1 orang karyawan
jumlahnya sekitar 11,11%, kemudian
dealer roda empat dan 1 orang
informan
karyawan dealer roda dua, serta
pegawai PT. Jasa Raharja di kantor
serta 2 orang masyarakat yang
SAMSAT
berprofesi sebagai wiraswasta.
sebanyak 1 orang atau 11,11 % jika
Tabel IV.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Satuan Pekerjaan
dipersentasekan, selain itu ada juga
Satuan Pekerjaan
Frekuensi Persentase (Orang) (%)
Pegawai Negeri 1 11,11 Sipil POLRI 1 11,11 (SATLANTAS) Jasa Raharja 1 11,11 Karyawan 4 44,44 Wiraswasta 2 22,22 Jumlah 9 100 Sumber data: Karakteristik Informan Point e, 2015. Dari Tabel IV.4 tersebut maka dapat
disimpulkan
informan
karakteristik
berdasarkan
pekerjaan
maka di dapati sebagai berikut: ada 1 orang
informan
yang
berprofesi
sebagai pegawai negeri sipil atau jika dipersenkan maka jumlahnya sekitar 11,11%. Kemudian informan yang bekerja
sebagai
anggota
POLRI
Satuan Lalu Lintas sebanyak 1 orang atau jika di persenkan maka didapati
informan
yang
bekerja
Kota
sebagai
Tanjungpinang
yang bekerja sebagai
karyawan sebanyak 4 orang atau sekitar
44,44
sedangkan
dari
kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta yang sedang mengurus Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2) di SAMSAT Kota Tanjungpinang
yang
berprofesi
sebagai wiraswasta sebanyak 2 orang atau
sekitar
22,22%.
menunjukkan
Hal
ini
keanekaragaman
pekerjaan/mata
pencaharian
dari
informan yang akan memberikan tanggapan
berkenaan
dengan
masalah Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Dari Bea Balik Nama
Tabel IV.5 Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Kendaraan Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2) Di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang.
5. Informan Berdasarkan Pangkat/Golongan Informan pekerjaan
berdasarkan
sangat
erat
satuan
Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam
Daerah
Dari
Pendapatan Bea
Balik
Asli Nama
Kendaraan Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2) Di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang memberikan pertanyaan
karena jawaban
yang
dalam mengenai
diajukan
oleh
penulis sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab
masing-masing
karena informan yang diambil dalam penelitian ini cukup bervariasi latar belakang
pangkat/golongannya
diantaranya adalah :
Jumlah (Orang) 1 III/a- III/d 1 2 II/a- II/c 1 3 Brigadir Kepala 1 4 Karyawan 4 5 Wiraswasta 2 Jumlah 9 Sumber data: Karakteristik Informan Point f, 2015.
kaitannya
dengan penelitian yang membahas
Meningkatkan
No Pangkat/Golongan
Berdasarkan pada Tabel IV.5 terlihat
jelas
bahwa
pegawai
berdasarkan pangkat/golongan yang ada
di
dikantor
Samsat
Kota
Tanjungpinang, terdiri dari beberapa pangkat dan golongan sesuai dengan kesatuan
atau
instansi
informan
tersebut berasal. Diantaranya 1 orang (11,11%)
informan dari Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Kepulauan Riau III/a serta 1 orang (11,11%) informan dari pegawai Jasa Raharja mempunyai golongan II/b yang ditempatkan di Samsat Kota Tanjungpinang. Selain itu ada juga informan dari petugas
kepolisian
resor
Bintan
Persentase (%) 11,11 11,11 11,11 44,44 22,22 100.00
bagian
Satlantas
yang
memiliki
Tanjungpinang
pangkat/golongan Brigadir Kepala
memberikan
sebanyak 1 orang (11,11%).
pertanyaan
Disamping itu ada juga sekitar 4 orang
informan
(44,44%)
karena jawaban
yang
dalam mengenai
diajukan
oleh
penulis sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab
masing-masing
merupakan karyawan. Selain itu ada
karena informan yang diambil dalam
2
yang
penelitian ini cukup bervariasi latar
yang
belakang
orang
informan
(20%)
merupakan
masyarakat
mempunyai
pekerjaan
disektor
jabatannya
diantaranya
adalah :
wiraswasta yang sedang mengurus
Tabel IV.6 Pegawai Berdasarkan Jabatan
pajak Bea Balik Nama Kendaraan No
Jenis Jabatan
Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2)
Jumlah (Orang)
Persentase (%)
1
Di
Kantor
Samsat
Kota
Tanjungpinang. 6. Informan Berdasarkan Jabatan Informan pekerjaan
berdasarkan
sangat
erat
satuan
kaitannya
dengan penelitian yang membahas Strategi Dinas Pendapatan Daerah
Pegawai Dipenda Arsip Pelaporan 1 2 Kepolisian Bagian informasi 1 3 dan register 1 Jasa Raharja 4 Staf SWDKLJJ 1 Karyawan Roda Empat 1 Roda Dua 2 5 Bank/Finance 2 Masyarakat Wiraswasta Jumlah 9 Sumber Data : Karakteristik Informan Point g, 2015.
Provinsi Kepulauan Riau Dalam Berdasarkan pada Tabel IV.6 Meningkatkan
Pendapatan
Asli terlihat
Daerah
Dari
Bea
Balik
jelas
bahwa
pegawai
Nama berdasarkan jabatn yang ada di
Kendaraan Bermotor Pihak Kedua dikantor (BBNKB 2) Di Kantor Samsat Kota
Samsat
Kota
11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 22,22 22,22 100.00
Tanjungpinang, terdiri dari beberapa
jabatan bagian informasi dan register
jabatan yang berasal dari masing-
di Samsat Kota Tanjungpinang.
masing
kesatuan
instansi/dinas,
Disamping
itu
dari
pihak
diantaranya adalah dari pegawai
masyarakat yang sedang mengurus
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Kepulauan Riau yang ditempatkan di
Bermotor Pihak Kedua (BBNKB 2)
Samsat Kota Tanjungpinang terdiri
Di
dari 1 orang (11,11%) memiliki
Tanjungpinang berjumlah 2 orang
jabatan
(22,22%)
sebagai
bagian
arsip
Kantor
Samsat
yang
dalam
Kota
hal
ini
pelaporan. Pegawai Jasa Raharja 1
berprofesi sebagai wiraswasta.
orang (11,11%) memiliki jabatan
B. Hasil Analisa Tentang Strategi
sebagai Staf SWDKLJJ di SAMSAT
Dinas
Kota
Provinsi
Tanjungpinang.
1
orang
Pendapatan Kepulauan
Daerah Riau
(11,11%) memiliki jabatan sebagai
Dalam
karyawan dealer roda empat dan 1
Pendapatan Asli Daerah Dari
orang (11,11%) memiliki jabatan
Bea Balik Nama Kendaraan
sebagai karyawan dealer roda empat.
Bermotor
Selain itu ada 2 orang (22,22%) memiliki jabatan sebagai karyawan bank/finance. Kemudian dari intitusi kepolisian
yang
ditempatkan
di
Meningkatkan
Pihak
Kedua
(BBNKB 2) Di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang. 1. Strategi
Eksternal,
berkaitan
dengan
yaitu
kemampuan
Samsat Kota Tanjungpinang terdiri
pegawai pada Kantor SAMSAT
dari 1 orang (11,11%) memiliki
Kota
Tanjungpinang
dalam
meningkatkan pendapatan asil
daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tanjungpinang dalam hal
secara ekternal berkaitan Bea
tertib
Balik Nama Kendaraan Bermotor
bermotor dalam bentuk
Pihak Kedua/BBNKB 2. Hal ini
spanduk, baliho ataupun
dapat dilihat dari indikator di
selebaran.
bawah ini :
pajak
kendaraan
b. Adanya
penetapan
sudut
pandang
ekonomi
yang
pengawasan/pemeriksaan
dilakukan
oleh
secara periodik/berkala yang
Kota
dilakukan
meliputi sub indikator:
a. Adanya
Kota
proses
oleh
SAMSAT
Tanjungpinang
yang
SAMSAT
Tanjungpinang
yang
1) Adanya penetapan denda
meliputi sub indikator:
bagi wajib pajak yang
1) Kondisi pengurusan pajak
melanggar atau terlambat
Bea
Balik
Kendaraan
Nama
dalam pengurusan Bea
Bermotor
Balik Nama Kendaraan
Pihak Kedua/BBNKB 2. 2) Upaya
peningkatan
penerimaan daerah dari
Bermotor Kedua/BBNKB 2. c. Inovasi
teknologi
pajak Bea Balik Nama
digunakan
Kendaraan
Kota
Bermotor
Pihak Kedua/BBNKB 2. 3) Adanya
Pihak
oleh
yang
SAMSAT
Tanjungpinang
yang
meliputi sub indikator : 1) Adanya
penggunaan
himbauan/sosialisasi dari
sistem
pihak
teknologi atau aplikasi
SAMSAT
Kota
informasi
khusus dalam melakukan
pelayanan
input
kendaraan bermotor.
data
Bea
Nama
Balik
Kendaraan
Bermotor
Pihak
Kedua/BBNKB 2.
kemampuan
pegawai
pada Kantor SAMSAT Kota Tanjungpinang
yang
memberikan
pajak
khusus pelayanan
kepada wajib pajak Bea
2. Strategi Internal yaitu berkaitan dengan
2) Petugas
wajib
Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pihak
Kedua/BBNKB 2.
dalam
b. Sarana dan Prasarana yang
meningkatkan pendapatan asil
ada di Kantor SAMSAT Kota
daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tanjungpinang yang meliputi
secara internal berkaitan Bea
sub indikator :
Balik Nama Kendaraan Bermotor Pihak Kedua/BBNKB 2. Hal ini dapat dilihat dari indikator di bawah ini :
1) Kesesuaian antara jumlah peralatan
dalam
penetapan pajak dengan jumlah pelayanan wajib
a. Sumber daya manusia yang
pajak kendaraan bermotor
ada di Kantor SAMSAT Kota
khususnya
Tanjungpinang yang meliputi
Nama
sub indikator :
Bermotor
1) Jumlah petugas penetapan
Kedua/BBNKB 2.
pajak di SAMSAT Kota Tanjungpinang
telah
sesuai dengan kebutuhan
2) Adanya
Bea
Balik
Kendaraan Pihak
penyediaan
tempat pembayaran pajak kendaraan
bermotor
khususnya
Balik
1) Adanya pencapaian target
Kendaraan
jumlah wajib pajak dari
Pihak
sektor pajak kendaraan
Kedua/BBNKB 2 diluar
bermotor khususnya Bea
kantor SAMSAT Kota
Balik Nama Kendaraan
Tanjungpinang.
Bermotor
Nama
Bea
Bermotor
3) Adanya
tempat
Pihak
Kedua/BBNKB 2.
pengaduan atau saran dan
2) Adanya pencapaian target
kritik terhadap pelayanan
(pendapatan asli daerah)
petugas SAMSAT Kota
PAD Provinsi Kepulauan
Tanjungpinang berkaitan
Riau dari sektor pajak
dengan pengurusan Bea
kendaraan
Balik Nama Kendaraan
khususnya
Bermotor
Nama
Pihak
(output)
dari
pelaksanaan pengurusan Bea Balik
Nama
Bermotor
Bea
Kendaraan
Balik
Kendaraan
Bermotor
Kedua/BBNKB 2. c. Hasil
bermotor
Pihak
Kedua/BBNKB 2. d. Keterampilan atau Keahlian Khusus
dalam
dalam
Pihak
pengurusan Bea Balik Nama
Kedua/BBNKB 2 di Kantor
Kendaraan Bermotor Pihak
SAMSAT
Kedua/BBNKB 2 di Kantor
Kota
Tanjungpinang yang meliputi
SAMSAT
sub indikator :
Tanjungpinang yang meliputi sub indikator :
Kota
1) Adanya
petugas
yang
khusus
dalam
hal
penagihan
wajib
pajak
kendaraan
bermotor
khususnya
Bea
Nama
Balik
Kendaraan
Bermotor
Pihak
petugas
SAMSAT
Kota
Tanjungpinang
dengan
media
seperti
massa
koran yang berisi kolom khusus
pelayanan
yang
Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor
Kedua/BBNKB 2. 2) Adanya
1) Adanya kerjasama antara
Pihak
Kedua/BBNKB 2.
khusus
memberikan
dispensasi
pemotongan
portal khusus SAMSAT
denda bagi wajib pajak
Kota Tanjungpinang yang
yang
dalam
berisi tentang pelayanan
Balik
pajak kendaraan bermotor
terlambat
pengurusan Nama
Bea
Kendaraan
Bermotor
Pihak
pemasaran
dalam pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pihak Kedua/BBNKB 2 di Kantor
SAMSAT
Kota
Tanjungpinang yang meliputi sub indikator :
khususnya Nama
website
Bea
atau
Balik
Kendaraan
Bermotor
Kedua/BBNKB 2 e. Teknik-teknik
2) Adanya
Kedua/BBNKB 2.
Pihak
C. Faktor-Faktor
Penghambat
kerjanya
selalu
ramai
oleh
Dinas
masyarakat ataupun pihak-pihak
Pendapatan Daerah Provinsi
yang berkaitan dengan pajak
Kepulauan
Dalam
kendaraan
Pendapatan
karyawan
Dalam
Strategi
Riau
Meningkatkan
bermotor dari
seperti
finance/bank,
dari Bea Balik
karyawan dari dealer kendaraan
Nama Kendaraan Bermotor
bermotor roda empat dan roda
Pihak Kedua (BBNKB 2) di
dua, hal tersebut dikarenakan
Kantor
sebagain besar masyarakat tidak
Asli Daerah
Samsat
Kota
Tanjungpinang. 1. Kondisi pengurusan pajak Bea Balik
Nama
Kendaraan
Bermotor
Pihak
Mengenai
Nama
kondisi pajak
atau
kurang
mendapatkan
informasi
atau
penjelasan dari pihak pertama dalam
hal
ini
dealer
atau
showroom kendaraan bermotor
Kedua/BBNKB 2.
pengurusan
mengetahui
Bea
Kendaraan
Balik
Bermotor
bahwasannya pajak Bea Balik Nama
Kendaraan
Bermotor
Pihak Kedua adalah merupakan
Pihak Kedua/BBNKB 2 pada
kewajiban
yang
harus
kenyataanya
dilaksanakan
oleh
pembeli
dilapangan
hal
tersebut memang tidak begitu
kendaraan bermotor khususnya
ramai layaknya pengurusan pajak
kendaraan
kendaraan
antusias
masyrakat
untuk
seperti pengurusan pajak STNK
mengurus
Bea
Balik
Nama
tahunan yang hampir setiap hari
Kendaraan
Bermotor
Pihak
bermotor
lainnya
bekas
sehingga
Kedua
sepertinya
kurang
penetapan
pajak
dibandingkan dengan pengurusan
kendaraan bermotor yang ada di
pajak tahunan yang ada pada
SAMSAT Kota Tanjungpinang,
STNK
dimana setiap hari kerja hanya
(Surat
Tanda
Nomor
hal
tersebut
disediakan
berpengaruh
penetapan
pajak
namun
target
pelayanan
pengurusan
pajak
pendapatan asli daerah jika tidak
kendaraan
bermotor
terus
segera
mengalami
Kendaraan)
dan
tentunya
akan
terhadap
pencapaian
dicarikan
solusi
penyelesaiannya. 2.
petugas
Jumlah
2
orang
petugas
peningkatan
jumlahnya dari waktu ke waktu
petugas
penetapan
sehingga
hal
tersebut
akan
Kota
berpengaruh dalam pencapaian
sesuai
target pendapatan asli daerah
dengan kebutuhan pelayanan
karena wajib pajak kendaraan
wajib
bermotor
pajak
di
SAMSAT
Tanjungpinang
telah
pajak
kendaraan
pada
umumnya
menginginkan pelayanan yang
bermotor. petugas
diberikan dapat dilakukan dengan
penetapan pajak di SAMSAT
efisien dan efektif namun jika
Kota Tanjungpinang telah sesuai
pelayanan yang diberikan oleh
dengan
SAMSAT Kota Tanjungpinang
Mengenai
jumlah
kebutuhan
pelayanan
wajib pajak kendaraan bermotor
terkesan
pada kenyataanya dilapangan hal
memakan waktu yang lama dan
tersebut
memang
kurang
mengantri cukup panjang maka
memadai
dari
jumlah
akan
segi
dalam
prosesnya
menimbulkan
efek
kejenuhan dan kebosannan pada
SAMSAT Kota Tanjungpinang
individu waib pajak kendaraan
yang meliputi 2 (dua) dimensi,
bermotor
sehingga
kemudian 8 (delapan) indikator
timbul rasa malas dan kurang
dan beberapa sub indikator yang
semangat
dioperasionalisasikan diantaranya
tersebut
jika
melakukan
pengurusan kendaraan bermotor di
V.
SAMSAT
Kota
: 1. Pada
indikator
upaya
Tanjungpinang.
peningkatan penerimaan daerah
KESIMPULAN DAN SARAN
dari pajak Bea Balik Nama
A. Kesimpulan
Kendaraan
Berdasarkan
hasil
Bermotor
Pihak
analisis
Kedua/BBNKB 2 yang didapati
bab IV terhadap indikator yang
hasilnya telah dilakukan upaya-
ditampilkan, berkenaan dengan
upaya
judul Strategi Dinas Pendapatan
maupun tidak langsung dengan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau
melakukan
Dalam
Meningkatkan
himbauan
kepada
Pendapatan Asli Daerah dari Bea
kendaraan
bermotor
Balik Nama Kendaraan Bermotor
melakukan razia ataupun melalui
Pihak Kedua (BBNKB 2) di
media cetak dan juga spanduk
Kantor
yang dibuat oleh pihak SAMSAT
Samsat
Tanjungpinang
dapat
Kota di
kategorikan telah berjalan dengan
baik
secara
langsung
sosialisasi
atau pemilik ketika
Kota Tanjungpinang. 2. Pada
sub
indikator
adanya
baik dan sesuai dengan visi, misi
himbauan/sosialisasi dari pihak
serta tugas dan fungsi dari kantor
SAMSAT Kota Tanjungpinang
dalam hal tertib pajak kendaraan
pajak
bermotor dalam bentuk spanduk,
termasuk juga pajak Bea Balik
baliho ataupun selebaran juga
Nama
didapati
Pihak Kedua/BBNKB 2.
hasilnya
telah
oleh
pihak
dilaksanakan
4. Pada
kendaraan
bermotor
Kendaraan
sub
SAMSAT Kota Tanjungpinang
penggunaan
guna
Bermotor
indikator sistem
adanya informasi
memberikan
informasi
teknologi atau aplikasi khusus
kepada
masyarakat
berkaitan
dalam melakukan input data Bea
dengan
pajak
kendaraan
Balik Nama Kendaraan Bermotor
bermotor yang ada di Kota
Pihak
Tanjungpinang.
tersebut sudah diterapkan oleh
3. Pada
sub
penetapan pajak
indikator denda
yang
bagi
melanggar
adanya
Kedua/BBNKB
pihak
2
SAMSAT
wajib
Tanjungpinang
atau
perkembangan
hal
Kota seiring
zaman
terlambat dalam pengurusan Bea
teknologi
Balik Nama Kendaraan Bermotor
kinerja petugas yang bekerja di
Pihak Kedua/BBNKB 2 juga
SAMSAT Kota Tanjungpinang
dilakukan sebagai salah satu
dengan
strategi Dinas Pendapatan Daerah
komputer berbasis internet dan
Provinsi Kepulauan Riau melalui
aplikasi khusus dalam pelayanan
SAMSAT Kota Tanjungpinang
pajak kendaraan bermotor.
dalam memberikan efek jerah
5. Pada
guna
dan
menunjang
memnggunakan
sub
indikator
tentang
bagi wajib pajak yang melakukan
petugas yang khusus memberikan
keterlambatan dalam pembayaran
pelayanan kepada wajib pajak
Bea
Balik
Nama
Kendaraan
Bermotor Pihak Kedua/BBNKB 2 memang hal tersebut ada dan
Kedua/BBNKB 2 yang ada di SAMSAT Kota Tanjungpinang. 7. Pada sub indikator penyediaan
penempatannya juga masih di
tempat
kantor
kendaraan bermotor khususnya
SAMSAT
Kota
Tanjungpinang
karena
Bea
pembayaran
Balik
Nama
pajak
Kendaraan
didasarkan pada jumlah wajib
Bermotor Pihak Kedua/BBNKB
pajak yang mengurus Bea Balik
2 diluar kantor SAMSAT Kota
Nama
Tanjungpinang
Kendaraan
Bermotor
tersebut
Pihak Kedua/BBNKB 2 tidak
memang
seramai pada pengurusan pajak
didalam kantor SAMSAT Kota
tahunan STNK.
Tanjungpinang sudah disediakan
6. Pada
sub
kesesuaian
tidak
hal ada
karena
indikator
tentang
ruangan pelayanan khusus Bea
antara
jumlah
Balik Nama Kendaraan Bermotor
peralatan dalam penetapan pajak
Pihak
dengan jumlah pelayanan wajib
mengingat proses dan waktu
pajak
pengurusannya cukup memakan
kendaraan
khususnya Kendaraan
Bea
bermotor
Balik
2
Nama
waktu sehingga jika pada UPT
Pihak
SAMSAT Corner juga diberikan
didapati
wewenang dalam hal pelayanan
Bermotor
Kedua/BBNKB
2
hasilnya
sesuai
telah
Kedua/BBNKB
dan
Bea
Balik
Nama
Kendaraan
memadai khususnya pada bagian
Bermotor Pihak Kedua/BBNKB
pelayanan
2 dikhawatirkan akan terjadi
Kendaraan
Bea
Balik
Bermotor
Nama Pihak
tumpang
tindih
pelayanan
administrasi nantinya. 8. Pada
sub
Bermotor Pihak Kedua/BBNKB 2 hal tersebut dari waktu ke
indikator
tentang
waktu
telah
mengalami
adanya tempat pengaduan atau
peningkatan dari segi jumlah
saran
wajib
dan
pelayanan
kritik
terhadap
petugas
SAMSAT
pajak
tentang
yang
Bea
Balik
Nama
Bermotor
Pihak
Kota Tanjungpinang berkaitan
Kendaraan
dengan pengurusan Bea Balik
Kedua/BBNKB
Nama
perkembangan
Kendaraan
Bermotor
mengurus
2
karena banyaknya
Pihak Kedua/BBNKB 2 dalam
kendaraan bermotor bekas yang
prakteknya memang ada namun
diminati oleh sebagian besar
tidak hanya menanggapi masalah
masyarakat Kota Tanjungpinang.
khusus
Bea
Kendaraan
Balik
Nama
Bermotor
Pihak
Kedua/BBNKB
2
melainkan
10. Pada
sub
indikator
adanya
pencapaian target (pendapatan asli
daerah)
PAD
Provinsi
pelayanan yang diberikan oleh
Kepulauan Riau dari sektor pajak
petugas dalam bidang pelayanan
kendaraan bermotor khususnya
pajak
Bea
kendaraan
bermotor
lainnya. 9. Pada
sub
Balik
Nama
Kendaraan
Bermotor Pihak Kedua/BBNKB indikator
tentang
2
hal
tersebut
jelas
ada
adanya pencapaian target jumlah
peningkatan signifikan karena
wajib pajak dari sektor pajak
banyaknya
kendaraan bermotor khususnya
membeli
Bea
bekas maka pajak Bea Balik
Balik
Nama
Kendaraan
masyarakat kendaraan
yang
bermotor
Nama
Kendaraan
Bermotor
memberikan
dispensasi
Pihak Kedua/BBNKB 2 juga
pemotongan denda bagi wajib
mengalami
pajak
peningkatan
dari
tahun ke tahun tentunya.
yang
terlambat
dalam
pengurusan Bea Balik Nama
11. Pada sub indikator mengenai
Kendaraan
Bermotor
Pihak
adanya petugas yang khusus
Kedua/BBNKB 2 hal tersebut
dalam hal penagihan wajib pajak
memang ada dan merupakan
kendaraan bermotor khususnya
bagian dari tugas dan fungsi
Bea
Kendaraan
petugas bagian pelayanan Bea
Bermotor Pihak Kedua/BBNKB
Balik Nama Kendaraan Bermotor
2 hal tersebut memang tidak ada
Pihak Kedua/BBNKB
karena dalam pajak kendaraan
merupakan bagian dari strategi
bermotor
dalam
Balik
tersebut
merupakan pemilik
Nama
adalah
kewajiban
kendaraan
dari
bermotor
untuk membayar pajak kendaraan
upaya
pendapatan
asli
2 dan
peningkatan daerah
dari
sektor pajak kendaraan bermotor. 13. Pada
sub
indikator
adanya
bermotornya sesuai waktu yang
kerjasama antara SAMSAT Kota
tertera pada STNK dan tidak
Tanjungpinang
perlu dilakukan penagihan pada
massa seperti koran yang berisi
dasarnya kesadaran wajib pajak
kolom khusus pelayanan Bea
kendaraan bermotor sangatlah
Balik Nama Kendaraan Bermotor
diperlukan.
Pihak
12. Pada
sub
indikator
dengan
Kedua/BBNKB
media
2
hal
tentang
tersebut memang secara khusus
adanya petugas yang khusus
tidak ada namun secara umum
sudah dikemas dan termasuk
seputar profil SAMSAT Kota
dalam
Tanjungpinang dan pelayanan
himbauan
atau
pengumuman
yang
oleh
SAMSAT
pihask
Tanjungpinang
dilakukan
dalam
Kota kolom
berkaitan
Tanjungpinang
pajak
kendaraan bermotor yang ada di SAMSAT Kota Tanjungpinang.
khusus pada media massa lokal seperti
dengan
Namun ada beberapa hal
Pos,
yang menjadi faktor penghambat
Batam Pos, Tribun Batam dan
dalam Strategi Dinas Pendapatan
lain sebagainya berkaitan dengan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau
pelayanan
Dalam
pajak
kendaraan
Meningkatkan
bermotor yang ada di SAMSAT
Pendapatan Asli Daerah dari Bea
Kota Tanjungpinang.
Balik Nama Kendaraan Bermotor
14. Pada
sub
website
indikator
atau
portal
adanya
Pihak Kedua (BBNKB 2) di
khusus
Kantor
SAMSAT Kota Tanjungpinang yang berisi tentang pelayanan pajak
kendaraan
khususnya Kendaraan
Bea
bermotor
Balik
Bermotor
Samsat
Kota
Tanjungpinang yaitu 1. Pada
sub
indikator
tentang
kondisi pengurusan pajak Bea
Nama
Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pihak
Pihak Kedua/BBNKB 2.
Kedua/BBNKB 2 hal tersebut
2. Pada
sub
indikator
tentang
memang telah disediakan dan
jumlah petugas penetapan pajak
dikelola
di
dengan
baik
oleh
SAMSAT Kota Tanjungpinang guna
memberikan
informasi
SAMSAT
Tanjungpinang
telah
Kota sesuai
dengan
kebutuhan
pelayanan
wajib pajak kendaraan bermotor. Hal
ini
berdasarkan
dari
serta
secara
memberikan himbauan
persuasif
dalam
sosialisasi bukan
atau
hanya
saja
jawaban yang di paparkan oleh
kepada showroom atau dealer
responden dan juga informan
kendaraan roda empat dan roda
kunci
dua khususnya yang menjual
dan
juga
pengamatan
langsung yang dilaksanakan oleh
kendaraan
peneliti di lapangan sewaktu
kewajiban adanya pajak pajak
mengadakan penelitian ini.
Bea
B. Saran-Saran
Bermotor Pihak Kedua (BBNKB
Adapun saran-saran yang dapat
2) melainkan kepada masyarakat
peneliti dengan
ungkapkan judul
berkenaan
Strategi
Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Kepulauan
Riau
Dalam
Meningkatkan
Pendapatan
Balik
bekas
Nama
tentang
Kendaraan
Kota
Tanjungpinang
secara
umum
agar masyarakat
mengetahui,
memahami
menyadari
untuk
juga dan segera
Asli
melakukan pengurusan pajak Bea
dari Bea Balik Nama
Balik Nama Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor Pihak Kedua
Pihak Kedua (BBNKB 2) di
(BBNKB 2) di Kantor Samsat Kota
SAMSAT Kota Tanjungpinang.
Daerah
Tanjungpinang ini adalah sebagai berikut : 1. Diharapkan
2. Di harapkan Kepada
Kepala
SAMSAT Kota Tanjungpinang kepada
pihak
agar dapat menambah jumlah
SAMSAT Kota Tanjungpinang
petugas khususnya pada petugas
agar lebih produktif dan kreatif
penetapan
pajak
kendaraan
bermotor pada sektor pajak Bea
pajak
Balik Nama Kendaraan Bermotor
tersebut.
Pihak Kedua (BBNKB 2) karena sering
perkembangan
banyak
pemilik
waktu
kendaraan
kendaraan
bermotor
3. Di harapkan bagi pegawai yang bertugas
di
SAMSAT
Kota
agar
dapat
Tanjungpinang
bermotor yang bekas (second
memberikan pelayanan tentang
hand)
mengurus
pajak kendaraan bermotor secara
pajaknya namun karena petugas
professional, efisien dan efektif
khusus yang melayani pajak Bea
sehingga masyarakat atau wajib
Balik Nama Kendaraan Bermotor
pajak merasakan dampak positif
Pihak Kedua (BBNKB 2) hanya
dari
ada 1 atau 2 orang saja dalam 1
diberikan oleh petugas SAMSAT
hari maka hal tersebut terkadang
Kota Tanjungpinang sehingga
membuat wajib pajak tidak sabar
memerikan
untuk
wajib pajak agar tidak terlambat
yang
akan
menunggu
kebanyakannya pulang
dan
pengurusan kemudian
dari
mereka
melanjutkan pajaknya
hari
dan
dan
di bahkan
dalam
pelayanan
prima
stimulus
membayar
yang
kepada
pajak
dan
menghindari adanya denda dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut.
sampai terlambat karena faktor
4. Bagi masyarakat umum atau
lupa atau faktor ketidaksempatan
wajip pajak kendaraan bermotor
karena berbenturan dengan waktu
yang ada di Kota Tanjungpinang
kerja yang dimiliki oleh wajib
hendaknya berperan aktif dalam melakukan
pembayaran
pajak
kendaraan
bermotor
termasuk
khususnya
dari
sektor
pajak
pajak pajak Bea Balik Nama
kendaraan bermotor yang akan
Kendaraan
dikelola
Bermotor
Pihak
guna
peningkatan
Kedua (BBNKB 2) karena pajak
pembangunan
tersebut sama pentingnya dengan
manusia
pajak-pajak kendaraan bermotor
secara fisik khususnya di Kota
lainnya
Tanjungpinang.
dalam
memberikan
sumbangsi terhadap peningkatan pendapatan
asli
daerah
dan
sumber
daya
pembangunan
DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU : Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit CV. Alfabeta. Al-Amin, Mufham. 2006. Manajemen Pengawasan: Refleksi dan Kesaksian Seseorang Auditor. Jakarta: Kalam Indonesia. Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Gie The Liang. 1996. Administrasi Perkantoran Modern. Jakarta: CV. Nur Cahaya. Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Diterjemahkan oleh Ricky Istamto, Jakarta : Rajawali Pers. Moenir,
A.S. 1991. Pendekatan Manusia dan Organisasi Terutama Pembinaan Pegawai : Jakarta.Gunung Agung.
Moleong, Lexy J. 2004. Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. Remaja Rosda Karya. Munandar, A.1993. Pembinaan dan Masalahnya. Jakarta : Gunung Agung.
Nawawi, Hadari dan Martin Hadari. 2006. Ilmu Administrasi Edisi Ke VII. Jakarta. Ghalia Indonesia. Nugroho D, Riant. 2008. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluai. Jakarta: Elex Media Komputindo. Panjaitan, P, dan Simorangkir. 1995. Kinerja Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana : Jakarta Pustaka Sinar Harapan. Parson, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administratif. Bandung : Penerbit PT. Alfabeta. Suparlan, YB. (1990). Kamus Istilah Pekerjaan Sosial : Yogyakarta Kanisius. Thoha, M.1993. Pembinaan Organisasi : Jakarta. Bina Aksara. Wahab,
Solichin Abdul. 1997. Analisa Kebijakan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan negara), Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
-----------------------------------.2001. Analisa Kebijakan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan negara), Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
DOKUMEN-DOKUMEN : -----------------------------------.2005. Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, Edisi Kelima. Jakarta:Bumi Aksara. Winarno, Budi. 2004. Globalisasi Wujud Implementasi Baru. Yogyakarta: Tajidu Press. -------------------.2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
