ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2015 DI KECAMATAN BINTAN TIMUR OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN
JURNAL
OLEH : NUR ATIKA 120563201114
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2015 DI KECAMATAN BINTAN TIMUR OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK
Peran dinas pekerjaan umum Kabupaten Bintan dalam mengawasi kegiatan dana alokasi khusus, khususnya di Kecamatan Bintan Timur sangat diperlukan. banyaknya kegiatan pembangunan di Kecamatan Bintan Timur tersebut menjadikan fungsi pengawasan sangat penting untuk diterapkan Karena melihat personil dibagian pengawasan sangat terbatas. Mengingat pentingnya pengawasan dalam proses pembangunan ialah adanya perencanaan penganggaran pelaksanaan ,pengawasan dan evaluasi, maka salah satu indikator keberhasilan pembangunan disuatu daerah tidak terlepas dari aspek pengawasan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum Kabupaten Bintan dalam kegiatan dana alokasi khusus dikecamatan Bintan Timur. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan telah berperan semaksimal mungkin dalam mengawasi kegiatan dana alokasi khusus tahun anggaran 2015 dikecamatan Bintan Timur. Namun pelaksanaan pengawasan ini belum efektif dan efisien. Dikarenakan jumlah personil yang terbatas yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan yang diwakili oleh kepala UPTD (infrastruktur jalan dan bangunan).
Kata Kunci : Pengawasan, Kegiatan, Dana, Alokasi, Khusus.
ANALYSIS OF SUPERVISION OF SPECIAL ALLOCATION FUNDS ( DAK ) FISCAL YEAR 2015 IN EASTERN DISTRICT BINTAN BY THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS DISTRICT BINTAN ABSTRACT
The role of public works agencies in monitoring the activities of Bintan regency special allocation funds, especially in the district of East Bintan is indispensable. the number of development activities in the district of East Bintan , it makes very important oversight function to be applied Seeing the personnel section is very limited oversight. given the importance of supervision in the development process is the lack of planning budgeting implementation, monitoring and evaluation, then one indicator of the success of development in a region can not be separated from aspects of monitoring purpose of this study was to determine how monitoring is done by the department of public works Bintan regency in the activities of the special allocation fund in East Bintan subdistrict. This study used descriptive qualitative method. The results showed that the Department of Public Works has been instrumental Bintan regency as possible in overseeing the activities of the special allocation fund fiscal year 2015 dikecamatan East Bintan. However, implementation of this supervision has not been effective and efficient . In because of the limited number of personnel which is owned by the Department of Public Works Bintan District , represented by the head UPTD ( roads and buildings. Keyword: controlling, activity. Fund, allocation, specific
1. Pendahuluan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, antara lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjamin agar manfaat pembangunan tersebut dapat diterima semua pihak adalah melalui upaya pemberdayaan potensi SDM daerah setempat, yaitu melalui otonomi daerah. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana kepada daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangundangan. Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk manajemen pembangunan menjadi lebih lincah, akurat, dan tepat. Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus ialah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujaun untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah. bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa,
pemerintah
kabupaten memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan program
pembangunan di desa dan kelurahan dalam bentuk pemberian dana alokasi khusus desa/kelurahan maupun pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten terhadap desa/kelurahan. Dimana dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten
Bintan,
dialokasikan/ditransfer
kepada
desa/kelurahan
untuk
mendorong terwujudnya pembangunan. dari beberapa kecamatan yang menerima pemberian dana alokasi khusus salah satunya adalah Kecamatan Bintan Timur. Kecamatan Bintan Timur adalah salah satu kecamatan yang serapan anggaran dana alokasi khususnya lebih banyak dibanding dengan kecamatan lainnya. Khususnya Di Kecamatan Bintan Timur tahun 2015 yang mana serapan anggaran dana alokasi khususnya lebih banyak dibanding dengan kecamatan lainnya dalam mendanai kegiatan dana alokasi khusus seperti pembangunan drainase, paving blok, dan pembangunan ruang pertemuan. dalam pembangunan kegiatan tersebut Dinas Pekerjaaan Umum Kabupaten Bintan sebagai instansi yang diberikan kewenangan melalui kepala UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) pengawasan infrastruktur jalan dan bangunan di Kecamatan Bintan Timur selaku pengawasan teknis untuk mengawasi kegiatan dana alokasi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Bintan nomor 13 tahun 2014 tentang pedoman umum penggunaan dana alokasi khusus desa/kelurahan yang menimbang, mengingat, sekaligus menetapkan Sebagaimana maksud penetapan peraturan
bupati
bintan
tentang
pedoman
umum
penggunaan
DAK
Desa/Kelurahan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelayanan dan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK
Desa/Kelurahan. Dengan tujuan penetapan salah satunya untuk mendorong terwujudnya pembangunan. Berdasarkan permintaan masyarakat yang menggunakan sistem skala prioritas, Di Kecamatan Bintan Timur pada tahun 2015 kegiatan dana alokasi khusus yang didanai dari dana alokasi khusus lebih banyak dibanding dengan kegiatan dana alokasi khusus di kecamatan lainnya. Di Kecamatan Bintan Timur sendiri pada tahun 2015 terdapat 8 paket kegiatan, yang terbagi atas 3 kelurahan yaitu Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sungai Lekop, Kelurahan Gunung Lengkuas dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 580.000.000,-. Di Kelurahan Kijang Kota mendapatkan 3 paket kegiatan yaitu pada pembangunan drainase dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan juga pembangunan ruang pertemuan dengan anggaran Rp. 60.000.000,- pembangunan drainase dengan anggaran Rp. 50.000.000,- total anggaran yaitu sebesar Rp. 160.000.000,-. Di Kelurahan Sungai Lekop mendapatkan anggaran sebesar Rp. 260.000.000,- dengan 3 paket kegiatan yaitu untuk pembangunan paving blok di RT 02/RW 06 dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan pembangunan paving blok di jalan Sidomulyo Km.18 dengan anggran sebesar Rp. 70.000.000,dan di Kp. Sidomulyo RT 02/ RW 06 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- . Di Kelurahan Gunung Lengkuas mendapatkan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dengan 2 paket yaitu pembangunan drainase sebesar Rp. 60.000.000,- dan pembangunan paving blok dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan di kecamatan lain hanya 3 atau 4 paket kegiatan yang
sama diawasi oleh 1 orang yang diberikan kewenangan untuk
mengawasi
kegiatan pembangunan tersebut. Melihat apa yang terjadi seperti diungkapkan oleh Lubis (1985:162) dalam pengawasan yang menyebutkan “bagi organisasi yang masih sempit ruang lingkup usahanya setiap unsur kegiatan dapat diawasi seluruhnya dengan mudah, tapi bagi organisasi yang besar pengawasan atas seluruh unsur kegiatan ini akan memakan tenaga yang sangat besar pula”. Dalam hal ini juga proyek dana alokasi khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan selama ini juga dinilai banyak bermasalah. Seperti yang diberitakan Haluan Kepri selasa, 06 januari 2015 “ masalah yang ditemui pada proyek DAK ini seperti pekerjaan pembuatan paving block atau semenisasi yang tidak selesai tiba-tiba dialihkan atau dipindahkan ke tempat lain. Jadi dalam hal ini siapa yang melakukan fungsi pengawasan dan bagaimana petunjuk operasional pengerjaannya dilapangan. Disamping itu juga masalah yang ditemukan pada proyek DAK seperti ada kelebihan dana dialihkan ketempat lain, begitu juga jalan yang bermasalah pekerjaannya dialihkan ketempat yang sama sekali belum ada perencanaannya. sehingga dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan DAK membutuhkan pengawasan yang ekstra dalam mengawasi kegiatan pembangunan tersebut. Misalnya salah satu program yang dibiayai dari dana alokasi khusus yaitu pembangunan drainase yang mana apabila hujan maka sering terjadi banjir disebabkan drainasenya tidak ada, untuk itu perlu dibangun drainase untuk mengatasi banjir dan juga terkadang dalam pengajuan proposal kegiatan
TPK/kelurahan masih terdapat beberapa item pekerjaan yang harus diperbaiki masih harus melakukan perbaikan dan juga Terkadang pelaksanaan pekerjaan progressnya agak terlambat/ kemajuan pekerjaannya terlambat dari waktu yang telah ditentukan, progress itu mungkin dari Nol seharusnya itu berbentuk kurva keatas jadi dia bentuk kurva itu tidak ada sehingga tidak signifikan dan yang ketiga terdapat juga beberapa kegiatan yang dalam penyusunan laporan harus melakukan perbaikan. Di lihat dari hal tersebut perlunya pengawasan dalam pembangunan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nilai pengawasan ini sangat strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan tupoksinya karena salah satu tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan dana alokasi khusus melakukan verifikasi dan monitoring atau pengawasan apakah pelaksanaan dana alokasi khusus sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Mengingat pentingnya pengawasan dalam proses pembangunan khususnya di Kabupaten Bintan ialah adanya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi maka salah satu indikator keberhasilan pembangunan disuatu daerah tidak terlepas dari aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas PU dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam dana alokasi khusus. Dan juga salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan khususnya yang didanai dari dana alokasi khusus desa/kelurahan adalah pelaksanaan pekerjaan
secara fisik yang tepat waktu (sesuai dengan schedule dan kelengkapan administratif pelaporan keberhasilan). Berdasarkan pengamatan sementara dan dengan teori yang ada seperti dikemukan oleh Lubis (1985:162), peneliti memandang bahwa pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas PU dalam mengawasi kegiatan DAK memegang peranan dalam menentukan apakah hasil yang diperoleh dapat maksimal ataupun tidak sehingga perlu diadakan analisa mengenai peran Dinas PU dalam mengawasi jalannya kegiatan DAK guna mencapai hasil maksimal sehingga manfaat yang ditimbulkan dari adanya kegiatan DAK dapat dirasakan masyarakat secara maksimal pula. Mengingat pentingnya tugas pengawasan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “ANALISIS
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
KEGIATAN
DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2015 DI KECAMATAN BINTAN TIMUR OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN” 2. Metode Penelitian Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2001:3) bahwa jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah : ” Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”. Dari data yang telah terkumpul sesuai dengan indikator
permasalahan peneliti mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul tersebut menjadi data yang sistematik, teratur dan terstruktur sehingga mempunyai makna sesuai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini akan dilihat proses Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. 3. Landasan Teori a. Pengawasan Pengawasan menurut beberapa para ahli yaitu Fayol (1985:155) oleh Lubis, mengemukakan bahwa pengawasan ialah: “Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan”. Pengawasan juga dikemukakan oleh Koontz dan O’Donnel (1985:155) oleh Lubis, menulis bahwa : “ pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuantujuan
perusahaan
dan
rencana-rencana
yang
digunakan
untuk
mencapainya dilaksanakan”. Sedangkan Terry (1985:156) juga memberikan definisi sederhana tentang pengawasan sebagai : “Proses untuk mendeterminasi atau menentukan apa yang akan dilaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan
dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006:47) disebutkan pengawasan berasal dari kata “awas”. Kata awas merupakan kata kerja yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Maka secara harfiah kata pengawasan mempunyai arti “segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya”. b. Unsur-Unsur Pengawasan Menurut Mufham (2006:51) menyebutkan bahwa ada empat unsur yaitu : a) Unsur Penilaian b) Unsur Perbandingan c) Unsur Program yang telah ditetapkan telah dilaksanakan d) Unsur Pembetulan dan perbaikan atau koreksi Dari keempat unsur tersebut dapat dipahami bahwa pengawasan harus ada unsur melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen, sejauh mana program dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, hambatan apa yang terjadi, apakah terjadi penyimpangan atau pelanggaran dan sejauh mana manajemen menaati peraturan yang berlaku. Setelah diadakannya suatu penilaian mengenai baik atau tidaknya kinerja manajemen, sesuai atau tidak dengan
perencanaan, selanjutnya dilakukan perbandingan yaitu membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya serta sejauh mana penyimpangan atau pelanggaran dan kemungkinan pemborosan keuangan yang terjadi di dalam manajemen, jika itu terjadi tindakan apa yang harus dilakukan atau mungkin hanya perlu pembinaan dan saransaran seperlunya. Maka penilaian dan perbandingan tersebut harus dilakukan terhadap beberapa aspek yaitu sebagai berikut : a. Aspek tugas dan fungsi manajemen b. Aspek unsur sumber daya manusia (sdm) c. Aspek sarana dan prasarana d. Aspek keuangan Maka dijelaskan satu persatu dari keempat aspek tersebut yaitu : 1. Aspek tugas dan fungsi manajemen Tugas pokok dan fungsi organisasi ini sebenarnya lebih terfokus pada tugas-tugas pokok manajerial. Tugas tersebut melekat pada ketiga aspek diatas. Penyimpangan yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi ini hanya merupakan penyimpangan immaterial. Artinya bukan berupa kerugian Negara dan pelanggaran disiplin yang berakibat hukum namun hanya penyimpangan kebijaksanaan, prosedur atau penyalahgunaan wewenang. 2. Aspek sumber daya manusia Sumber daya manusia ini harus dikelola dan dikendalikan secara baik karena merupakan tenaga dan motor utama dalam organisasi terutama
berkaitan dengan disiplin, skill dan juga sportivitas kerja. Sebab sumber daya manusia ini juga merupakan tempat rawan terhadap penyimpangan, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, nepotisme, dan kecurangan lainnya. Oleh karena itu harus dilakukan audit secara cermat. 3. Aspek sarana dan prasarana Sarana, prasarana dan peralatan merupakan sarana pendukung kelancaran kegiatan manajemen. Banyak perangkat yang dibutuhkan seperti gedung, mesin, mobil angkutan dan alat tulis kantor. Manajemen harus memanfaatkan sarana dna alat-alat tersebut untuk mendukung kelancaran
kegiatannya.
Pengawasan
harus
dilakukan
terhadap
penggunaan sarana dan alat-alat tersebut karena kemungkinan terjadi kekeliruan
dalam
penggunaannya,
inefisiensi
dan
kemungkinan
penyimpangan lainnya amat besar. 4. Aspek keuangan Biaya merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya mutlak dalam suatu organisasi. Kebutuhan biaya ini telah dialokasikan pada masing-masing pos
anggaran
sesuai
dengan
kebutuhan
masing-masing
bidang.
Penggunaan keuangan ini sangat rawan dan berisiko tinggi terhadap penyimpangan pengawasan
dan terhadap
penyelewengan. penggunaan
Untuk keuangan
itu
perlu
dilakukan
tersebut.
Biasanya
pengawasan terhadap keuangan ini dilakukan secara terpisah dengan aspek lain melalui metode audit tersendiri.
Keuangan sendiri juga dalam organisasi merupakan sumber daya yang akan menentukan bagaimana kegiatan atau tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan. Alokasi dana disetiap kegiatan ditentukan pada saat penyusunan perencanaan anggaran. Ada tiga kelompok besar dalam mengalokasikan biaya yaitu,belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pengelolaan terhadap anggaran atau keuangan ini dimaksudkan agar dapat dilihat apakah pengeluaran atau pembiayaan terhadap kegiatan telah sesuai dengan yang dianggarkan, dan bukan dimaksudkan pada hasil yang telah dicapai. Titik tekannya pada masalah pengeluaran biaya yang terlalu banyak untuk belanja, dan bukannya pada bagaimana pengeluaran tersebut telah memberikan hasil efektif dan lebih efisien. 4. Hasil Penelitian Melihat dari unsur yang menjadi indikator dalam pengawasan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan sudah menerapkan dari empat unsur yang dikemukakan oleh Mufham. Namun Dalam unsur tersebut bahwa Dinas Pu belum dapat melakukan pengawasan dengan efektif dan efisien karena terbatasnya jumlah personil yang menjadi permasalahan sendiri bagi pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPTD ( unit pelaksanaan Teknis ). 5. Kesimpulan dan Saran Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian dalam penelitian ini, Berdasarkan temuan dan analisis penelitian terhadap rumusan masalah yaitu
untuk mengetahui pelaksanan pengawasan yang dilakukan dinas pekerjaan umum kabupaten bintan dalam kegiatan dana alokasi khusus 2015 yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut : Melihat dari unsur-unsur pengawasan yang menjadi indikator dalam melakukan kegiatan pengawasan, khususnya pada unsur pertama yang dikemukakan oleh Mufham mengenai unsur penilaian, dapat disimpulkan pelaksanaan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, pada unsur penilaian belum efektif dan efisien yang disebabkan karena jumlah personil yang terbatas yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dalam hal ini diwakili oleh kepala UPTD (infrastruktur jalan dan bangunan). Karena dengan jumlah personil yang terbatas pengawasan yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan pada perencanaan awal sebelum kegiatan/program yang telah direncanakan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dalam kesempatan ini memberikan beberapa saran atau masukkan kepada pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan skripsi ini, yaitu : 1.
Dari penelitian ini diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan melakukan penambahan personil dibagian pengawasan . sehingga juga pengawasan yang dilakukan bisa semakin maksimal dalam menjalankan tupoksinya.
2.
Peningkatan peran masyarakat dalam membantu mengawasi kegiatan yang sedang berjalan sehingga kegiatan atau program yang dijalankan dapat sesuai dengan perencanaan .
Daftar Pustaka A. Buku-buku Al-amin, Mufham.2006, Manajemen Pengawasan, Ciputat: Kalam Indonesia Arikunto, Suharsimi.2002, Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Moleong,Lexy,1996.Metodologi Rosdakarya.
Penelitian
Kualitatif,Bandung:
PT.Remaja
Munandar. M. 1985 , Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Edisi I, Yogyakarta, Penerbit BPFE. Nasution,2003.Metodologi Research penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara Nazir, Mohammad.2005, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia Salamoen Soeharjo, dkk. 1997, Lembaga Administrasi Negara RI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Sarwoto,1981, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen,Jakarta: Ghalia Indonesia Siagian, Sondang.P.1970, Filsafat Administrasi,Jakarta: Gunung Agung Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi,1989, “Metode Penelitian survai”, Jakarta, LP3ES. Sugiyono,2006. Metodologi Penelitian Administrative.Bandung: Alfabeta. Sujamto.1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indoonesia. Soekarno. K, DRS .1968, Dasar-Dasar Management, Jakarta: Miswar.
B. Peraturan perundang-undangan, internet dan lain-lain Bulutoding, Lince .2011, “Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Terhadap Good Governance”,Universitas Islam Negeri Alauddin. Putra, Handriyas .2011 “pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional di inspektorat kota solok”. Universitas andalas padang. Kiswanti, Rr. 2010 “ Pelaksanan pengawasan pada PT. pelabuhan Indonesia I (persero) cabang tanjungpinang perwakilan seikolak kijang”, Universitas sekolah tinggi ilmu social dan ilmu politik raja haji tanjungpinang. Hartadi, Lalu. 2015 “Pelaksanaan pengawasan wisatawan asing yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival)”. Universitas mataram. Peraturan Bupati Bintan nomor 13 tahun 2014 tentang pedoman umum penggunaan dana alokasi khusus desa/kelurahan http://dedetzelth.blogspot.co.id/2013/05/dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi.html http://yaser-amhttp://www.duniapelajar.com/2014/06/09/definisi pembangunanmenurut-para-ahli/pa.blogspot.co.id/2012/01/defenisi-teori-pembangunandan-teori.html http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29235/3/Chapter%20II.pd https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/19/dana-alokasi-khusus-dak/
