PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DIDESA KELUMU KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011-2015 NASKAH PUBLIKASI
Oleh
AGUS SAPUTRA 110565201150
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan desa didaerahnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bersama kepala desa untuk mencukupi segala kebutuhan warganya salah satunya adalah menyediakan fasilitas umum lewat pembangunan. Di lihat pada permasalahannya, Masyarakat Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga sangat memerlukan dengan adanya pembangunan desa berdasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mempermudahkan masyarakat dalam aktifitas dan mensejahterakan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Masyarakat Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga juga dapat menyadari akan kebutuhan pokok mengenai pembangunan desa dengan rincian memberikan pemahaman yang sangat penting dalam pembangunan desa berdasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan adanya program pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkat pembangunan yang ada di desa kelumu, Sehingga bisa mensejahterakan masyarakat desa dan mempertahankan peningkatan pembangunan desa yang lebih baik pada program-program yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa DiDesa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun 2011-2015. Metode Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang menganalisa data diperoleh dari lapangan dalam bentuk kualitatif. Informan yang digunakan terdiri 6 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pelaksanaan RPJM-Des Tahun 20112015 belum dapat berjalan baik dimana Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap RPJM-Des terkesan baru melakukan perubahan perbaikan pada awal tahun, Kurangnya Komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa ketika melakukan pelaksanaan proses pembangunan, dan minimnya alokasi dana desa dalam pembangunan desa tersebut yang disebabkan oleh terbentur pada permasalahan yang ada di Pemerintahan Daerah sehingga terhambat proses pembangunan desa . Adapun yang dapatkan disarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa agar dapat berperan lebih baik dalam mengawasi proses pembangunan agar pembangunan yang diawasi berjalan dengan baik. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
ABSTRACT Village Consultative Body responsible for organizing its region rural development by the duties and functions together with the village head to meet all the needs of its citizens one of which is to provide public facilities through the development . In the view on the matter , the society of Kelumu subdistrict Lingga regency Lingga is in need with their rural development based on the Medium Term Development Plan for the Village to facilitate the public in the activities and the public welfare . Village Medium Term Development Plan is a strategic plan for rural development to achieve the goals and ideals of the village. The society of Kelumu village subdistrict Lingga also be aware of the basic needs of the rural development by giving details of the understanding which is very important in rural development based on the Medium-Term Development Plan for the Village . With the implementation of the program Medium Term Development Plan of the village and the supervision of the Village Consultative Body for increased development in the village kelumu, so can the welfare of rural communities and sustain improvements in rural development better in the programs created by the government. The purpose of this study is basically to determine the role of the Village Consultative Body on Implementation Oversight Medium Term Development Plan Rural villages Kelumu the District Lingga Lingga Regency Year 2011-2015 . Research methods used in this study is a qualitative descriptive that analyzes the data obtained from the field in qualitative terms . Informants used consisted of 6 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques . The results of this research can be concluded that the Village Consultative Body 's role in monitoring the implementation of its medium- Dec Year 20112015 can not run well where the Village Consultative Body in carrying out surveillance of RPJM -Des impressed recently made a change improvements in early years, Lack of communication between the Village Consultative Body Village Government when the implementation of the development process , and the minimum budget allocation village in rural development are caused by hampered by the problems that exist in the Local Government so that hampered the process of rural development. As for that get recommended to the Village Consultative Body to be empowered in order to oversee the development process overseen development goes well . Keywords : Village Consultative Body , Village Medium Term Development Plan
Untuk
BAB I
kewenangan yang dimiliki untuk
PENDAHULUAN
mengatur dan mengurus kepentingan
A. Latar Belakang Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan membagi
Republik daerah
daerah-daerah
melaksanakan
Indonesia
Indonesia
besar
dan
masyarakatnya
maka
Badan Permusyawaratan desa (BPD)
atas
sebagai lembaga legislasi dan wadah
kecil,
yang berfungsi untuk menampung
dengan bentuk dan susunan tingkatan
dan
pemerintahan terendah adalah desa.
masyarakat,
Dalam konteks ini, pemerintahan
hakikatnya
adalah
desa adalah merupakan subsistem
pemerintah
desa
penyelenggaraan
kedudukan
yang
nasional
yang
pemerintahan langsung
berada
dibawah pemerintah kabupaten. Undang-undang
32
dibentuklah
Tahun
menyalurkan
aspirasi
lembaga
ini
pada
mitra
kerja
yang sejajar
menyelenggarakan pemerintahan,
memiliki dalam urusan
pembangunan,
dan
pemberdayaan masyarakat desa.
2004 tentang pemerintahan daerah
Undang-Undang Nomor. 6
dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2014 tentang desa pada Pasal
Tahun 2005 tentang pemerintahan
55
c
menjelaskan tentang
desa disebutkan bahwa ;
kewenangan
Badan
“ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Permusyawaratan Desa (BPD) :
ayat
“ Melakukan pengawasan kinerja Kepala
Desa”.
Permusyawaratan
Desa
Badan memiliki
peran yang sangat penting sebagai
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
pengawasan
Desa
mengenai Badan Permusyawaratan
(Kepala Desa) sejauh ini Badan
Desa adalah dalam Penyelenggaraan
Permusyawaratan
dapat
Desa, Undang-Undang Nomor 6
dan
menegaskan bahwa Penyelenggara
kewenangan yang dimilik terutama
Desa adalah Kepala Desa sedangkan
dalam
dalam Peraturan Pemerintah Nomor
Pemerintah
menjalankan
Desa
tugas,
fungsi
mengawas
pelaksanaan
berjalannya roda Pemerintahan Desa.
72
Lebih lanjut Undang-Undang Desa
Permusyawaratan Desa bukan lagi
No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
Penyelenggara
Sedangkan
Peraturan
Tahun
hanya
2005
Badan
Desa
melainkan
menampung
aspirasi
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
masyarakat saja dan menjalan 3 ( tiga
Pasal 34 tentang Desa menjelaskan
) fungsi yaitu Fungsi Legislasi,
tentang
Fungsi
kewenangan
Badan
Permusyawaratan Desa : “
Fungsi
Permusyawaratan
dari Desa
Desa,
menampung
,
dan
Fungsi
Pengawasan, serta mengenai masa Badan ialah
menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala
Aspirasi
dan
jabatan
Badan
Permusyawaratan
Desa sampai 3 ( tiga ) kali masa jabatan ( 18 Tahun ). Berdasarkan
pertimbangan
menyalurkan aspirasi masyarakat “.
tersebut
Perbedaan yang mendasar antara
diharuskan mempunyai perencanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
pembangunan
sebagaimana
2014 dengan Peraturan Pemerintah
diamanatkan
didalam
maka
sebuah
desa
yang
Undang-
Undang Desa No.6 Tahun 2014
Dokumen RPJM-Des dibuat atau
tentang desa, Menjelaskan : Rencana
disusun bukan karena kebutuhan
Pembangunan
Menengah
akan mendapatkan program atau janji
Desa (RPJM-Des) ini merupakan
dari pejabat, dinas atau instansi yang
rencana strategis pembangunan desa
terpilih. Dan sekedar memenuhi dari
untuk mencapai tujuan dan cita-cita
keinginan
desa.
Pembangunan
masyarakat tertentu, golongan dan
(RPJM-Des)
partai politik, tapi lebih ditujukan
Jangka
Rencana
Menengah tersebut
Desa nantinya
akan
dokumen
perencanaan
(enam)
tahun
menjadi selama
yang
6
akan
pihak-pihak
dalam
pada kebutuhan riil masyarakat yang nantinya di gunakan desa sebagai acuan
untuk
melaksanakan
menyesuaikan dengan perencanaan
pembangunan yang lebih sinergi
pembangunan tingkat Kabupaten.
dengan Pembangunan Pemerintah
Rencana
Pembangunan
Daerah melalui RPJM-Daerah.
Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)
Perencanaan disusun
pembangunan
adalah program pemerintah yang
desa
secara
mengatur tentang rancangan dan
meliputi,
penyusunan pembangunan desa yang
Jangka menengah Desa ( RPJM-Desa
disusun oleh Kepala Desa terpilih
) untuk jangka waktu 6 ( enam )
secepatnya untuk mewujudkan apa
tahun. Perencanaan pembangunan
yang telah disampaikan pada janji
desa ini didasarkan pada datadan
kampanye pemilihan Kepala Desa
informasi yang akurat dan dapat
dan menjabarkan visi dan misi.
dipertanggungjawabkan. Data dan
Rencana
berjangka
Pembangunan
informasi
tersebut
mencakup,
penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi
dan
tata
laksana
pemerintahan desa, arah kebijakan
berdasarkan Pasal 6 peraturan desa kelumu tentang RPJM desa : a. Masukan b. Proses c. Hasil
pembangunan desa, keuangan desa, profil desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mewujudkan kemandirian desa perlu dilaksanakan
penyelenggaraan
pemerintahan desa yang berorientasi kepada
transparansi,
demokratisasi
dan
partisipasi,
pemberdayaan
masyarakat yang diperlukan suatu perencanaan
pembangunan
desa
yang merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban pemerintahan
desa
kinerja dalam
kurun
waktu tertentu, untuk itu perlu disusun
Rencana
Pembangunan
Menengah Desa ( RPJM-Des). Sistematika RPJM
Desa
Kelumu
penyusunan dilakukan
d. Dampak Kemudian
Pada
Pasal
7
menjelaskan sistematika Penyusunan RPJM des yang di buat oleh Kepala Desa yaitu : 1. Masukan yang di maksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa peta desa, kalender
musim
dan
kelembagaan. 2. Proses
sebagaimana
yang
dimaksud pada pasal 6 huruf b dilakukan masalah,
mengelompokan penentuan
masalah,pengkajian pemecahan
peringkat tindakan
masalah
penentuan peringkat tindakan.
dan
a. Hasil sebagaimana dimaksud
a.
Peraturan
pada Pasal 6 huruf c dilakukan melalui : Program
Daftar
swadya
tugas pembatuan ), APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan
APBDes,
Rencana
Pembangunan
Desa c.
Keputusan
Kepala
Desa
tentang RKP desa Rencana
Pembangunan
rencana
Jangka Menengah Desa (RPJM-des)
panduan swadya masyarakat
di Desa Kelumu pada pembangunan
dan
tahun 2011-2015 penulis mendapat
tugas
pembantuan
RPJMDes. 3.
Usulan
Kegiatan
masyarakat dan pihak ketiga. b. Rencana kegiatan APBN (
tentang
RPJMDes b.
a. Rencana
Desa
gambaran
Pemeringkatan pembangunan RPJMDes,
usulan
ketika
mewawancarai dengan masyarakat,
berdasarkan
mahasiswa,
Program
mengatakan
indikasi
umum
pemuda
mereka
pembangunan
pada
pembangunan didesa, RKP desa,
Tahun 2011-2015 belum berjalan
berita acara Musrenbang Desa dan
secara efektif dan efisien karena
rekapitulasi
masih terlihat pembangunan belum
rencana
program
pembangunan desa. 4. Dampak
sebagaimana
yang
terselesaikan
karena
pengawasan
dari
kurangnya pelaksanaan
dimaskud pada Pasal 6 huruf D
pembangunan seperti dalam Rencana
dilakukan melalui :
Pembangunan
Jangka
Menengah
Desa pembangunan Tahun 2011-
2015
yaitu
pembangunan
pagar
ayat B Undang-Undang Nomor 6
tembok kantor desa, dan semenisasi
Tahun 2014 yaitu :
jalan. Dalam keterangan tersebut
“Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa”.
seharusnya Badan Permusyawaratan Desa berperan dalam pelaksanaan tersebut untuk melanjuti apa yang
Penulis telah
dibuat
dalam
termotivasi
kesepakatan melakukan
penelitian
ini
yakni
bersama masyarakat Desa Kelumu. tepatnya di Desa Kelumu Kecamatan Disamping itu mengenai informasi Lingga Kabupaten Lingga, Rencana Badan
Permusyawaratan
Desa Pembangunan
Jangka
Menengah
Kelumu belum berjalan dengan baik, Desa
(RPJM-Des)
yang
sudah
hal ini terlihat dari tugas pengawasan ditetapkan dan disepakati oleh unsur pelaksanaan
pembangunan
batu penyelenggara Pemerintah Desa (
miring kantor desa, dan semenisasi Kepala
Desa
)
dan
Badan
jalan dan banyaknya keluhan dari Permusyawaratan Desa. masyarakat
mengenai
kinerja Berdasarkan asumsi uraian
pemerintah desa seperti lambatnya dan pengurusan
surat-surat,
penjelasan
diatas
mengenai
kemudian rencana
pembangunan
jangka
sering terlambatnya aparat desa yang menengah desa (RPJM-Des Tahun seharusnya
mendorong
Badan 2015) di Desa Kelumu Kecamatan
Permusyawatarn
Desa
untuk
memaksimalkan
tugasnya
seperti
Lingga Kabupaten Lingga diatas sehingga penulis terinisiatif, maka pada fungsi BPD menurut pasal 61 penulis terdorong untuk mengadakan
penelitian
dan
membahas
masyarakat
setempat
berdasarkan
permasalahan tersebut dalam bentuk
prakarsa masyarakat, hak asal usul,
skripsi dengan judul :
dan atau hak tradisional yang diakui
“PERAN
BADAN
dan
dihormati
dalam
PERMUSYAWARATAN DESA (
Pemerintahan
BPD ) DALAM PENGAWASAN
Republik Indonesia.
PELAKSANAN PEMBANGUNAN MENENGAH
DESA
Negara
sistem Kesatuan
RENCANA
Pemerintahan desa memiliki
JANGKA
otonomi desa yang sah dan telah
DI
DESA
diakui
dalam
melaksanakan
KELUMU KECAMATAN LINGGA
pelayanan,
pemberdayaan
KABUPATEN LINGGA TAHUN
pembangunan didesa, maka suatu
2011-2015”
pemerintahan
desa
dan
sangat
memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar BAB II
mendapatkan
TINJAUAN PUSTAKA
pemerintahan
desa
yang
baik.
Pemerintahan
desa
terdiri
dari
A. Pemerintahan Desa
2014
suatu
sistem
Undang-undang No. 6 Tahun
pemerintah desa (kepala desa) dan
Tentang
Badan
Desa
merupakan
masyarakat yang memiliki batas wilayah
yang
berwenang
Permusyawaratan
Desa
(BPD).
untuk
Pemerintah desa terdiri dari
mengatur dan mengurus usrusan
kepala desa dan perangkat desa,
pemerintahan,
kepala desa yang terpilih ditetapkan
kepentingan
langsung
oleh
Badan
79,menjelaskan
Permusyawaratan Desa (BPD) serta
Pembangunan
disahkan
Desa yaitu :
kepala
langsung Desa
oleh
Bupati,
Jangka
Rencana Menengah
jawab
(1). Pemerintah Desa menyusun
Badan
perencenaan Pembangunan Desa
Permusyawaratan Desa (BPD) dan
sesuai dengan kewenangannya
menyampaikan
dengan
kepada
bertanggung
tentang
rakyat
tugasnya
melalui
laporan
kepada
mengenai
bupati
melalui
camat, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi untuk mengayomi
adat
istiadat,
menetapkan peraturan desa bersama kepala
desa
aspirasi
dari
dan
perencanaan
pembangunan
(2). Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud : a.
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk
serta
jangka waktu 6 (enam) tahun;
mengawasi pelaksanaan peraturan desa, keputusan dari Kepala Desa
pada
Kabupaten/Kota.
menyalurkan
masyarakat
mengacu
dan b.
Rencana
Pembangunan
dan Anggaran Pendapatan Belanja
Tahunan Desa atau
yang
Desa (APBDes).
disebut
Kerja
Pemerintah konteks
Rencana
Desa
Dalam
Pembangunan
Rencana
Pemerintah Desa, merupakan penjabaran
dari
Rencana
Jangka Menengah Desa berdasarkan
Pembangunan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Menengah
tentang
jangka waktu 1 (satu) tahun .
Desa
Pada
Pasal
Jangka Desa
untuk
(3). Rencana Pembangunan Jangka
dikoordinasikan
Menengah Desa dan Rencana
didelegasikan
Kerja
kepada Desa.
Pemerintah
sebagaimana ayat
(2)
Desa
dimaksud
ditetapkan
pada dengan
Peraturan Desa.
pelaksanaannya
(7). Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud
sumber
masukan
Pembangunan Jangka Menengah
perencanaan
Desa
Kabupaten/Kota.
Pemerintah
Rencana Desa
Kerja
merupakan
satu-satunya
dokumen
perencanaan di Desa.
pembangunan
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Desa juga di atur
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
Menengah Desa dan Rencana
Pasal
Kerja
Pembangunan
Pemerintah
Desa
pedoman dalam
penyusunan
dalam
lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
(5). Rencana Pembangunan Jangka
merupakan
pada
ayat (1) merupakan salah satu
(4). Peraturan Desa tentang Rencana
dan
dan/atau
Anggaran
2
menjelaskan Jangka
Rencana Menengah
Desa, menyatakan bahwa: (1). Perencanaan pembangunan desa
Pendapatan dan Belanja Desa
disusun dalam priode 5(lima) tahun.
yang diatur dalam Peraturan
(2). Perencanaan pembangunan desa
Pemerintah.
dalam jangka 5 (lima) tahun
(6). Program Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah
yang
berskala
lokal
Desa
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) merupakan RPJM Desa.
(3).
RPJM-Desa
sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 (dua) memuat keuangan
arah
menciptakan
kemakmuran
dalam
masyarakat.
kebijakan
desa,
strategi
pendapatan desa, dan program
B. Badan Permusyawaratan Desa
desa.
Badan
Tugas pokok dan fungsi dari
Desa
dalam
Permusyawaratan aturan
perundang-
pemerintah khususnya pemerintah
undangan yang berlaku di Negara
daerah yaitu : melaksanakan tugas
Kesatuan Republik Indonesia adalah
pelayanan masyarakat (public servior
sebuah badan organisasi pemerintah
function),
yang
melaksanakan
berada
didalam
pembangunan (developmen function)
pemerintahan
dan
(
aperatur pemerintahan desa adalah
protective function ), hal ini sejalan
sebagai penyelenggara pemerintahan
dengan pendapat Rasyid (2007:27)
didesa.
perlindungan
masyarakat
yang menyatakan bahwa tugas pokok
Pada
desa
struktur
dan
dasarnya
bersama
mengenai
dan fungsi dari pemerintah dirincikan
tugas pokok dan fungsi dari Badan
menjadi 3 fungsi yang hakiki, yaitu
Permusyawaratan
pelayanan : pelayanan yang akan
sebuah pemerintahan desa adalah
membuahkan
sebagai pengawasan dan pemberi
masyarakat, mendorong masyarakat,
keadilan
dalam
pembangunan kemandirian
: dalam
pemberdayaan
:
pemasukan,
Desa
saran
mempertimbangkan kebijakan-kebijakan
didalam
dan terhadap
serta
aturan
Kepala
Desa
dalam
mengambil
keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa kepada Pemerintahan Desa. b. Menyatakan
pendapat
penyelenggaraan
Penyajian
dalam
laporan
pertanggung
jawaban
atas
Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan desa,
Pembinaan
penyelenggaraan desa oleh Kepala
Kemasyarakatan,
Desa telah diketahui oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Permusyawaratan
desa,
sehingga
c. Mendapat
biaya
dan
operasional
Badan Permusyawaratan desa akan
pelaksanaan tugas dan fungsinya
memberikan
dari Anggaran Pendapatan dan
laporan
pertanggungjawaban tentang
yang
pengawasan
dilaksanakan
terkait
benar
Belanja Desa.
yang
Adapun beberapa pendapat dari para
dengan
ahli yang menyatakan bahwa Badan
pemerintahan yang dijalankan oleh desa.
Permusyawaratan desa : Haw
Berdasarkan Undang-Undang
Widjaja
mendefinikan
(2003:279) Badan
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada
Permsyuwaratan desa adalah sebagai
Pasal
berikut :
61
Badan
menjelaskan
mengenai
Permusyawaratan
berhak : a. Mengawasi keterangan
“ Badan Permusyawaratan
Desa desa
dan
(BPD)
adalah
meminta
permusyawaratan yang terdiri dari
tentang
pemuka masyarakat didesa yang
berfungsi mengayomi adat istiadat,
“Menyatakan
membuat
penyelenggaraan
peraturan
menampung
desa,
aspirasi
pendapat
atas
Pemerintahan
dan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan
manyalurkan aspirasi masyarakat,
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
serta mengawasi penyelenggaraan
Desa, dan Pemberdayaan Desa”.
pemerintahan desa“.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
kemudian
Widjaja
selaku legislatif dalam pemerintahan
(2003:4) menjelaskan tentang Badan
desa berdasarkan Undang-undang No
Permusyawaratan
6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada
perwujudan
Haw
Desa
demokrasi
sebagai di
desa
sebagai berikut : “
Pasal
63
menjelaskan
mengenai
kewajiban Badan Permusyawaratan
Dibentuk
Badan
Desa ( BPD ) yang merupakan wujud
Permusyawaratan Desa (BPD) yang
dari demokrasi yaitu berperan serta
sesuai
yang
masyarakat
didalam
yang
pemerintahan
dan
dengan
berkembang
budaya didesa
sistem
pembangunan
bersangkutan dan memiliki fungsi
desa. Badan Permusyawaratan Desa
sebagai
dan
memiliki fungsi mengayomi adat
pengawasan dalam hal pelaksanaan
istiadat desa, menetapkan peraturan
PERDES, ABPBDes serta keputusan
desa bersama kepala desa, kemudian
Kepala Desa”.
menampung
lembaga
legislasi
Selanjurnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 61 ayat b menjelaskan tentang :
aspirasi-aspirasi
dari
masyarakat dan nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat desa.
Badan
Permusyawaratan
Desa
melaksanakan
yang
dijelaskan
sebagaimana
dimaklumi
bahwa
yang peran
Badan
Undang-
Permusyawaratan Desa tidak akan
Undang No 6 Tahun 2014 Tentang
terlepas dari aspek kepemimpinan,
Desa
yaitu
Badan
pada
Sebagaimana
menyatakaan
bahwasanya
Permusyawaratan
mempunyai
desa
kewenangan
melaksanakan
lebih
ditujukan
kepada
kemampuan penguasaan pengikut dan
situasi,
setiap
pemimpin
penyelenggaraan
berusaha untuk memahami watak
pemerintahan desa, pembangunan
dan kondisi pengikut serta situasi
desa, pembinaan masyarakat desa
untuk
dan pemberdayaan masyarakat desa.
metode dan tugas yang tepat dan
Dari ketentuan ini sudah jelas bahwa
situasi untuk mengembangkan tugas
antara pemerintahan desa dan Badan
kepemimpinan menurut Siagian yaitu
Permusyawaratan Desa merupakan
:
selanjutnya
membutuhkan
lembaga terpisah yang mempunyai tugas
dan
kewenangan
sendiri.
a. Pemimpin sebagai peserta arah
Mekanisme seperti ini dilakukan
b. Pemimpin sebagai guru dan juru
kepala desa kepada rakyat melalui
bicara
Badan Permusyawaratan desa dapat
c. Pemimpin sebagai komunikator
dilihat
yang efektif
sebagai
perwujudan
dari
kedaulatan rakyat (demokrasi) dan
d. Pemimpin sebagai mediator
perwujudan ditingkat desa.
e. Pemimpin sebagai integratur
Pemimpin itu tidak dilahir dengan
dalam
sendirinya melainkan dia lahir dari
dipimpinnya
lingkungan, namun berbeda dengan
secara efektif dan efisien. Pada
G.R Terry yang mengemukakan
umumnya hal ini juga menentukan
kepemimpinan itu merupakan salah
bagaimana
satu dari aspek atau segmen dari
dipimpinnya, kegiatan dan dinamika
actuating
pergerakan.
yang terjadi dalam suatu organisasi
Kepemimpinan menurut G.R. Terry
sebagian besar ditentukan oleh cara
pemimpin itu harus memiliki syarat-
pemimpin
syarat seperti dibawah ini
organisasi. Efektifitas para bawahan
a. Energy
sebagian besar ditentukan oleh dari
b. Knowledge of human relation
seorang pemimpin.
c. Personal drive
C. Lembaga Pengawasan Fungsi
d. Communicative skill
Desa
atau
e. Teaching ability
suatu
organisasi pun
tidak
organisasi
yang
yang berjalan
yang
memimpin
Pengawasan yang dilakukan
f. Social ability
secara umum adalah merupakan
g. Technical comperience
suatu tugas yang diberikan kepada
Sikap
perilaku
yang
seseorang,
kelompok,
lembaga,
mendukung adalah : Sejauh mana
institusi dalam artian mengamati dan
seorang pemimpin melibatkan diri
mengawasi
dari dalam komunikasi dua arah. Jika
pekerjaan secara umum. Menurut
seorang pemimpin kurang aktif dan
beberapa para ahli pemerintahan dan
kreatif serta tidak dinamis, maka
para
ahli
pelaksanaan
dibidang
suatu
politik
berpendapat yang bisa dijadikan
kuliah di london school of economics
dasar referensi dalam tinjauan materi
( 1932.LI H.Luther Gullick dan L.
ini.
Urwick, Eds Dalam Papers on the
Pendapat-pendapat
tersebut
adalah sebagai berikut :
sciens of administration, 1937 ).
Muhadam
Labolo
Berbicara mengenai tentang kontrol
(2007:264), mengatakan Pengawasan
merupakan
adalah
sedang berlangsung, 4 ( empat )
suatu
kegiatan
proses
sebagai
proses
perencanaan
kerja,
perencanaan,
organisasi adalah sebagai berikut :
perencanaan
kerja,
perencanaan
a. Koordinasi
serta
pelaksanaan
sebagai
prinsip
hubungan
timbal balik semua faktor didalam
kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kenyataan saat ini, kegiatan
adalah
yang
pengontrolan terhadap implementasi
anggaran
control
proses
suatu situasi. b. Koordinasi dengan bentuk kontak
fungsi pengawasan sering dijadikan
langsung antar manusia
alat bagi pelaku pengawasan untuk
berkepentingan.
menginterprestasi
seseorang
atau
c. Koordinasi pada tahap awal setiap
institusi terhadap sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kecenderungan
kegiatan. d. Koordinasi sebagai sebuah proses
ini sudah sangat terjadi dan bukan
yang berjalan terus menerus.
rahasia umum lagi. Taliziduhu Ndraha ( 2003:
yang
Taliziduhu Ndra ( 2003 : 198 ),
Mengatakan
bahwa
kontrol
179 ), dalam buku kybernologi Mary
dilakukan dalam berbagai bentuk
Parker Follet dalam penutupan seri
atau teknik yang dilihat dari aspek ini
ada beberapa macam metode dan
menjamin bahwa semua sumber
teknik kontrol sebagai berikut :
daya
a. Pengendalian.
pemerintahan
Pengendalian adalah suatu cara
mauapun
dilakukan
metode
yaang
kepada
individu
perusahaan telah
atau digunakan
seefektif dan seefisien mungkin guna untuk mencapai suatu tujuan perusahaan atau pemerintahan.
ataupun kelompok agar perilaku dan tindakannya sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat tersebut.
c. Pemantauan Kesadaran tentang apa yang
b. Pengawasan
ingin diketahui, pemantauan yang
Pengawasan
adalah
upaya
termasuk
pada
tingkat
tinggi
yang temasuk dalam sistematik
dilakukan agar dapat membuat
untuk menetapkan suatu kinerja
pengukuran melalui waktu yang
standar pada perencanaan untuk
menunjukkan pergerakan ke arah
merancang sistem umpan balik
tujuan atau menjauh dari itu.
informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang
telah
ditentukan,
untuk
d. Evaluasi Evaluasi
adalah
suatu
penilaian yang merupakan proses
menetapkan apakah telah terjadi
untuk
suatu
dengan menggunakan informasi
penyimpangan
tersebut,
mengambil
diperoleh
keputusan
serta untuk mengambil tindakan
yang
melalui
perbaikan yang diperlukan untuk
pengukuran hasil belajar baik
yang menggunakan tes maupun
adalah pengendalian untuk mengukur
non tes.
dan
e. Supervisi
mengoreksi
bawahan
Supervisi program
merupakan
pengukuran
dan
prestasi
berfungsi
kerja untuk
memastikan bahwa tujuan organisasi disemua tingkat dan rencana yang
perbaikan dari kinerja kegiatan
didesain
bawahan agar memastikan bahwa
sedang dilaksanakan ( Dr.Wibon
tujuan perusahaan dan rencana
Bangun, 2008:164 ).
yang dirancang untuk mencapai mereka yang bekerja. Menurut
Mc.
untuk
mencapai
target,
Sebagai legislatif desa, Badan Permusyawaratan
desa
berfungsi
Fariand,
untuk membuat peraturan desa (
mengemukakan definisi Pengawasan
PERDES ), Badan Permusyawaratan
sebagai berikut :
Desa ikut serta merumuskan dan
“ Pengawasan ialah dimana suatu
proses
pimpinan
menetapkan peraturan desa yang
ingin
dijadikan sebuah keptusan desa, yang
mengetahui
apakah
hasil
dijalankan oleh pemerintahan desa
pelaksanaan
pekerjaan
yang
untuk kepentingan masyarakat itu
dilakukan oleh bawahannya sesuai
sendiri,
dengan
tujuan,
Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 ayat
berdasarkan kebijakan yang telah
(b) dan (c) yang menyatakan Bahwa :
ditentukan “.
Badan
perintah,
Kontz,
O’Donnel
dan
Wedrick menyatakan Pengawasan
didalam
Undang-Undang
Permusyawaratan
Desa
mempunyai fungsi Menampung dan menyalurkan
aspirasi
masyarakat
Desa serta melakukan pengawasan
masyarakat agar dapat mewujudkan
kinerja Kepala Desa.
kedaulatan
Dalam Pemerintahan Desa
penyelenggaraan desa,
Pemerintahan
mengusulkan
peraturan
desa
rakyat
(Demokrasi)
antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa.
rancangan
Berdasarkan
pengamatan
kepada
Badan
terhadap masalah belum optimalnya
desa
untuk
tugas Badan Permusyawaratan Desa
Permusyawaratan
mendapatkan persetujuan dari Badan
dalam
Permusyawaratan
masyarakat
Desa,
setelah
menampung dan
mendapatkan persetujuan dari Badan
pengawasaan
Permusyawaratan desa
Permusyawaratah
ditetapkan
aspirasi kurangnya
oleh
Badan
Desa
terhadap
oleh Kepala Desa dan dijadikan
penyelenggaraan pemerintah desa di
sebagai keputusan Kepala Desa.
berbagai daerah, ialah masalahnya
Sebagai eujud demokrasi didesa yang
“Bagaimana
Pengawasan
berfungsi sebagai legislatif didesa
Pengawasan
Badan
serta APBDes melalui Peraturan
Permusyawaratan desa (BPD) Dalam
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014
Pelaksanaan
Tentang
Pemerintahan Desa DiDesa Kelumu
Pemerintah
desa
penyelenggaraan
Desa
Permusyawaratan mengawasi pemerintah
dan
Badan
Kecamatan
Desa
dalam
Lingga”.
penyelenggaraan desa
pertanggungjawaban
ialah
sebagai
wadah
dari
Badan
Lingga Erat
Kabupaten
kaitannya
bahwa
Permusyawaratan
Desa
merupakan pengaruh
Pembangunan
yang dan
mempunyai fungsi
atas
pertanggungjawaban
yang
penting
wakil
sebagai
masyarakat
desa
sangat dari
yang diberikan
maupun
melalui
laporan
langsung. b. Pengawasan
tak
langsung,
kepercayaan terhadap kelangsungan
merupakan
kehidupan
masyarakat
dilakukan dengan pemanfaatan
dilaksanakan
baik
sosial,
yang
yang
budaya,
bersifat
pemerintahan
maupun sosial ekonomi masyarakat. Tugas pengawasan juga harus
pengawasan
sarana-sarana
seperti
yang
laporan
tertulis dan secara lisan. Kemudian
Siagian
menjelaskan
(2005:126)
beberapa
sifat
diperhatikan setelah Peraturan Desa
pengawasan yaitu :
dihasilkan, supaya Peraturan desa
a. Pengawasan
dapat berjalan dengan baik, antara
pengawasan
lain
antara lintas sektoral atau pihak
tugas
pengawasan
Badan
Permusyawaratan Desa.
Siagian
pelaksanaan
(2005:125)
pengawasan
dapat
dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut : a. Pengawasan
b. Pengawasan
dilakukan
yaitu
seseorang atau pimpinan unit organisasi. Kemudian
langsung,
Intern
pengawasan yang melekat pada
Siagian
(2005:126)
menyatakan bahwa : “ Pengawasan merupakan
merupakan
pengawasan
dilakukan
secara
langsung,
suatu
interpeksi,
observasi
menjamin
seperti
yang
yaitu
dari luar.
Dari segi teknis pengawasan tersebut,
Ekstern
yang
proses
pengamatan
agar
pekerjaan
untuk yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan-
dapat dikatakan bahwa pengawasan
ketentuan yang telah ditetapkan ”.
itu mutlak perlu karena manusia
Dari kedua sifat pengawasan
bersifat salah, paling sedikit bersifat
yang berasal dari luar maupun dalam,
khilaf. Manusia dalam organisasi
maka
kepada
perlu diamati, bukan dengan maksud
strategi bagaimana suatu tujuan yang
untuk mencari suatu kesalahan dan
sesuai dan berjalan sebagaimana
kemudian menghukum akan tetapi
rencana yang telah ditetapkan.
menegurnya sebagai motivasi dan
dapat
didasarkan
Menurut
Manullang
(2004:184) mengatakan bahwa yang menjadi
dasar
utama
perlunya
perbaikan untuk kedepannya”. Definisi Pengawasan diatas Siagan menjelaskan bahwa : “
pengawasan dikarenakan adanya :
Pengawasan dari seluruh organisasi
1. Kesalahan Manusia
bertujuan
2. Hasil yang tidak diharapkan
pekerjaan yang sedang dilaksanakan
3. Ketidak tentuan
berjalan sesuai dengan rencana yang
4. kegagalan
telah ditentukan ”.
Melihat dari indikator diatas
untuk
menjaminsemua
Bertitik tolak dari pandangan tentang
maka sudah jelas bahwa pengawasan
menekankan
memainkan peranan yang sangat
harus terselanggara dengan efektif,
menentukan dalam usaha mencapai
menurut Siagian yang dimaksud
suatu tujuan yang efektif dan efisien.
dengan pengawasan efektif adalah :
Siagian
(2005:126)
menyatakan bahwa, “ secara filosofis
a. Pengawasan bahwa
bahwa
yang
pengawasan
menjamin
tindakan-tindakan
pencegahan
yang
diperlukan
merupakan keduabelah mata uang
meredam kemungkinan terjadinya
yang
devisasi dapat diambil sedemikian
perencanaan pengawasan tidak akan
mungkin
kegiatan
mungkin dilaksanakan karena tidak
operasional berlangsung apabila
ada pedoman untuk melaksanakan
terus berlanjuut dapat berarti tidak
pengawasan
terlaksananya rencana yang telah
perencanaan tanpa pengawasan akan
ditetapkan sebelumnya.
berarti
selama
b. Dengan jata lain, Pengawasan
sama,
jelas
bahwa
itu,
sebaliknya
kemungkinan
timbulnya
penyimpangan-penyimpangan
yang efektif dan efisien tidak
atas penyelewengan
seharusnya
tanpa alat untuk mencegahnya.
diupayakan
untuk
tanpa
mencari dan menemukan suapa
dari
yang serius
Selanjutnya agar pelaksanaan
yang salah melainkan mencari dan
pengawasan
menemukan
mencapai sasaran yang dikehendaki,
faktor-faktor
penyebab ketidak beresan dalam
maka
operasionalisasi rencana.
hendaknya
Sehubungan pengawasan
menurut
benar-benar
dalam
dapat
pelaksanaannya
mengikuti
tahap-tahap
dengan
yang menjadi indikator pelaksanaan
Siagian
pengawasan. Tahap-tahap tersebut
mengutip pendapat Haarold kontz
Menurut
dan Cyrill O’Donel :” Planning and
Menentukan standar
Controllinga are the twi sides of the
Penilaian dan Mengadakan tindakan
same
coin
perencanaan
“, dan
artinya
bahwa
pengawasan
perbaikan “.
Manullang
yaitu
“
Mengadakan
Selanjutnya senada dengan pelaksanaan pengawasan benar-benar dapat
mencapai
dikehendaki,
sasaran maka
d. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
yang
Maksud pengawasan adalah
didalam
untuk mencegah atau memperbaiki
pelaksanaannya memerlukan suatu
kesalah,
proses biasanya sendiri paling sedikit
ketidaksesuaian, penyelewengan dan
lima tahap atau lima langkah.
lainnya yang tidak sesuai dengan
Handoko (2004:363) mengemukakan
tugas dan wewenang yang telah
proses
ditentukan, jadi maksud dari suatu
pengawasan
Serangkai
adalah
kegiatan
:
didalam
penyimpangan,
pengawasan
bukan
mencari
melaksanakan pengawasan terhadap
kesalahan terhadap orangnya, tetapi
suatu tugas atau pekerjaan dalam
mencari kebenaran terhadap hasil
suatu organisasi.
pelaksanaan pekerjaannya.
Proses
terdiri
Tujuan pengawasan adalah
dari beberapa tindakan atau langkah
agar hasil pelaksanaan pekerjaan
tertentu yang bersifat fundamental.
diperoleh
secara
berdaya
guna
Proses pengawasan tersebut adalah :
(efisiensi)
dan
berhasil
guna
a. Penentuan standar pelaksanaan
(efektif), sesuai dengan rencana yang
atatu perencanaan.
telah ditentukan sebelumnya, Tugas
b.
pengawasan
Penentuan
pengukuran
pelaksanaan kegiatan. c. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan.
dan Fungsi dari Pengawasan : a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang serahi tugas
dan
wewenang
dalam
melaksanakan pekerjaan. b.
Mendidik
para
pekerjaannya
rutin)
pejabat
mereka
Untuk
hasil guna yang setinggi-tingginya
dengan
terjadinya
kelalaian
agar
untuk
melaksanakan
mencegah
kelemahan,
diawasi
bersifat
meningkatkan daya guna hasil dan
sesuai
penyimpangan,
perlu
yang
agar
prosedur yang telah ditentukan. c.
(kegiatan-kegiatan
tidak
dan terjadi
serta untu menhindari kesalahankesalahan
dan
penyimpangan-
penyimpangan”. Dalam
melaksanakan
kegiatan Pengawasan, Pelaksanaan
kerugian yang tidak diinginkan.
pengawasan harus memahami dan
d. Untuk memperbaiki kesalaham
menerapkan fungsi dari pengawasan
dan
penyelewengan,
agar
sebaik-baiknya, terlepas
pelaksanaan
pekerjaan
tidak
mengalami
hambatan
dan
pemborosan. Sujamto
sehingga
tidak
suatu
fungsi
dari
pengawasan tersebut. Pengawasan yang menjaga agar rencana yang
(1986:19)
menyatakan
ditetapkan dapat dicapai semua aspek
Mekanisme pengawasan :
yang ada dalam perusahaan maupun
“ Pada garis benarnya prinsip-
yang diluar perusahaan tetap berjalan
prinsip
kearahnya untuk mencapai tujuan
dan
mekanisme
proses
pengawasan untuk semua bidang adalah
kesamaan
bahwa
semua
bidang dan semua kegiatan dalam penyelenggaraan
pemerintah
dari organisasi. Sebagaimana (1986:19) menambahkan :
Sujianto
“ Pengawasan adalah segala usaha
atau
kegiatan
lembaga tersebut dituntut agar lebih
untuk
aktif dan dinamis dalam menjalankan
mengetahui dan menilai kenyataan
tugas pokok dan fungsinya. Dengan
yang
tentang
kata lain Badan Permusyawaratan
pelaksanaan tugas dan pekerjaannya
Desa harus melakukan komunikasi
apakah sesuai dengan semestinya
dengan masyarakat dalam rangka
ataupun tidak”.
mencari dan menggali apa yang
sebenarnya
menjadi aspirasi masyarakat yang Berdasarkan beberapa konsep
disalurkan
melalui
musayawarah
tentang pengawasan yang dikemukan
bersama agar aspirasi masyarakat
oleh
tersebut dapat tersalurkan dengan
para
ahli
tersebut
diatas,
menunjukkan pentingnya dilakukan
baik.
pengawasan terhadap segala aktifitas
diperhatikan disini adalah untuk
kegiatan
mencari data dan informasi yang
dalam
pemerintahan.
organisasi
yang
perlu
berkenaan dengan masalah-masalah
sebagaimana mestinya, ada banyak
yang menjadi bahasan dalam proses
hal untuk menentukan penyebab
pembuatan suatu peraturan desa yaitu
kegagalan
adanya ketebukaan dari semua pihak
atau
Badan
ini
hal
adalah
Desa
Hal
Satu
Permyawaratan
keberhasilan
Badan
Permusyawaratan Desa.
dapat
Jika dilihat dari sudut tugas dan
fungsi
Permusyawaratan
dari Desa,
untuk memberikan informasi yang
Badan maka
dijadikan
pertimbangan suatu
dalam
kebijakan
kesesuaian
sebagai
antara
bahan
pembuatan
serta
adanya
kebijaksanaan
yang
dihasilkan
oleh
Badan
Desa
dengan
masyarakat
yang
Permusyawaratan keinginan
rencana yang dilaksanakan tersebut dimasyarakat.
diwakilinya. Badan Desa
Permusyawaratan
merupakan
pemeran
yang
mempunyai lingkup tanggungjawab yang
penting
masyarakat
bagi
desa
wakil-wakil
yang diberikan
kepercayaan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat desa yang dilaksanakan secara baik dan bersifat sosial budaya, pemerintahan serta sosial ekonomi masyarakat. Dari beberapa hal tersebut, maka segi pelaksanaannya diperlukan terhadap suatu
kondisi
bersifat
potensial
keterlibatan serta kerja sama diantara kelembagaan
Badan
Permusyawaratan Desa dengan pihak pemerintah
desa
baik
bersifat BAB III
tahapan awal seperti perencanan GAMBARAN UMUM LOKASI maupun akhir menyangkut hasil PENELITIAN
1. Desa Kelumu
kerajaan untuk menjemput orang
a. Sejarah Desa Kelumu
asing yang terkena musibah. Sampai
Asal
mula
nama
Desa
di Kerajaan Melayu Lingga maka
Kelumu adalah dari sekelompok
orang asing dari filiphina tersebut
perantauan
filiphina,
disidangkan berdasarkan peraturan
sekelompok orang Bugis filiphina
Kerajaan Melayu Lingga pada masa
yang ingin merantau ke Pulau Lingga
itu, kononnya setelah melaksanakan
untuk mencari pekerjaan di Kerajaan
sidang tersebut maka dapat diketahui
Melayu Lingga yang dulunya bekerja
yang sebenarnya siapa orang asing
sama dengan Kerajaan Johor dan
dari filiphina tersebut dan tujuan
Kerajaan Pahang, kemudian ketika
baiknya ke Pulau Lingga.
Bugis
hendak memasuki kawasan Pulau Lingga
maka
di
dari filiphina tersebut di namakan
bugis
dengan suku Melayu Ladi karena
tersebut pecah di lautan kawasan
bahasa bugis perantau yang menaiki
Pulau Lingga sehingga para perantau
sampan
tersebut hanyut dan terdampar ke
sehingga sampai saat ini Melayu
pesisir Pulau Lingga yang disebut
Ladi ada di wilayah Kepulauan Riau
Pasir Panjang.
( KEPRI ).
tumpangi
sampan
perantau
Pada
saat
yang
Sultan menyatakan perantau
orang
kabar
yang
disebut
Perantau
dengan
dari
ladeng,
Filiphina
terdengar oleh Sultan Melayu Lingga
ditempatkan ke suatu wilayah yang
yang bernama Sultan Abdurrahman
dianggap tempat perkebunan salah
selanjutnya
satu Sultan di Kerajaan Lingga,
menyuruh
pengawal
perantau tersebut memberikan nama
dan
suatu perkebunan itu dengan nama
terdahulu,
Kelumu didasarkan oleh sekelompok
sahang, sungai keramat, dan tanah
orang dari suatu titik perjalanan
yang masih menggunakan gran,
didalam hutan dan dilaut, ketika
serta adat dan budaya daerahnya,
perjalanan tersebut dilakukan dari
pada zaman dahulu desa ini yang
pagi hingga ke sore hari maka
dipimpin oleh seorang pemimpin
bertemulah orang-orang tadi disuatu
yang
titik tanjung berbukit
Batin dan pada umunya bersama
tinggi
di
sebuah batu ketika berjalan diatas
kisah
sejarah seperti
dikenal
orangtua perkebunan
dengan
sebutan
masyarakat atau rakyatnya.
batu tersebut batu itu mengeluarkan
Kemudian zaman berganti
suara persis apa yang dihentak oleh
pada masa sekarang masa orde
kaki, Batu tersebut di beri nama Batu
baru
Gum-Gum.
Pemerintahan Desa yang dipimpin
Desa Kelumu terdiri dari beberapa
dusun
dsebut
masa
oleh Kepala Desa yang bernama
Dusun
Pak Mahadan yang berpriode
Kelumu, Dapur Arang, Penarik
2011-2015. Dan sampai saat ini
dan
masih
Sertih
yaitu
yang
yang
dikenalkan
dimana
kampung
Mahadan selaku Kepala Desa
tersebut sudah ada pada zaman
Kelumu dan Sekretaris Desa Pak
kerajaan melayu Lingga, sejarah
Rudiyanto, Bendahara Desa Pak
dapat
Abdul
kampung,
dilihat
dari
bekas
peninggalan-peninggalan orangtua
di
pimpim
Samad
Pemerintahan
Pak
oleh
serta
Pak
Kaur
Rudiyanto,
Kaur Ekbang Pak Nordin. M.
- Meningkatkan taraf hidup
Tahir, Kaur Kessos Pak Auzar,
masyarakat
Kadus I Pak Radiono, Kadus II
peningkatan
Pak Nordin Ahmad.
kesehatan desa.
Demikianlah
Sejarah
Pemerintahan
adat
Demokratis
yang
ada
pada
masyarakat Desa Kelumu serta pemerintahan desa pada saat ini. 2. Visi dan Misi Desa Kelumu a. Visi Desa Kelumu
yan sehat, aman, bersih, dan dengan
Desa
yang
- Mengembangkan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui dukungan Program Wajib Belajar 9
“ Terwujudnya Desa Kelumu
damai
pelayanan
- Penyelenggaraan
Singkat dari Desa Kelumu dan budaya
melalui
menjunjung
Tahun. 3. Kondisi Umum Desa Kelumu A. Luas dan Batas Wilayah Desa
tinggi nilai-nilai kebudayaan
Kelumu
yang Agamis dan Demokratis
- Luas Wilayah Desa Kelumu
“.
- Batas Wilayah Desa :
b. Misi Desa Kelumu
: 46,67 K
a. Sebelah Utara berbatas
- Mewujudkan Pemerintahan
dengan
Desa Kelumu yang efektif
b. Sebelah Selatan berbatas
dan efisien dalam rangka
dengan
meningkatkan
c. Sebelah Barat berbatas
pelayanan
kepada masyarakat.
dengan
: Desa M
: Desa M
: Desa S
d. Sebelah Timur berbatas dengan
Jumlah
penduduk
Kelumu : Desa Mepar Kecamatan
Desa
Kabupaten
Desa Kelumu adalah sebuah
Lingga dapat disimpulkan bahwa
Desa yang dilihat dari keadaan
mayoritas masyarakat Desa Kelumu
topografi desanya masih rawa-rawa (
lebih
pasang surut ) yang dialiri air sungai
bandingkan dengan SMP dan SMA.
yang
7.
bermuara
keberadaan
dilaut, sungai
sehingga tersebut
banyak
Tamatan
SD
Lembaga
di
Badan
Permusyawaratan Desa
membantu masyarakat Desa Kelumu
Badan Permuyawaratan Desa
dalam mengelolakan perkebunan dan
perwujudan
alat transportasi laut.
penyelenggaraan Pemerintah Desa,
4. Karakteristik Penduduk Desa
Badan Permusywaratan Desa dapat
Kelumu
dianggap sebagai parlemennya Desa
Karakteristik Penduduk Desa Kelumu
Kecamatan
Lingga
demokrasi
dalam
sebagai lembaga baru pada era otonomi daerah di indonesia.
Kabupaten Lingga dapat diketahui
Anggota
Badan
berdasarkan Peraturan Desa Rencana
Permusyawaratan Desa adalah wakil
Pembangunan
Menengah
dari penduduk Desa bersangkutan
Desa Kelumu pada Tahun 2015
berdasarkan keterwakilan wilayah
Jumlah Keseluruhan Penduduk Desa
yang
Kelumu 735 jiwa terdiri 400 jiwa
musyawarah dan mufakat, Anggota
laki-laki dan 335 jiwa perempuan.
Badan Permusyawaratan Desa terdiri
Jangka
ditetapkan
dengan
cara
dari ketua rukun warga, pemangku
adat,
golongan
profesi,
pemuka
anggota
Badan
Permusyawaratan
agama, dan tokoh atau pemuka
Desa adalah wakil dari penduduk
masyarakat lainnya.
Desa
Berdasarkan Undang-Undang
bersangkutan
keterwakilan
berdasarkan
wilayah
yang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
ditetapkan secara musyawarah dan
Pasal 1 ayat (a) menyatakan :
mufakat.
“ Badan Permusyawaratan Desa atau
Pemilihan Anggota
disebut dengan nama lain adalah
Permusyawaratan Desa dapat melalui
lembaga
pemilihan
yang melaksana fungsi
pemerintahan
yang
langsung
Badan
dan
dipilih
anggotanya
perwilayah kampung ataupun dusun
merupakan wakil dari penduduk desa
yang dipilih secara musyawarah
berdasarkan keterwakilan wilayah
bersama.
dan ditetapkan secara demokratis ”.
musyawarah dikirimkan ke Desa
8. Mekanisme
untuk keterwakilan Desa, Pemilihan
Pembentukan
Hasil
Badan Permusyawaratan Desa
atau
Kelumu
Permusyawaratan
Mekanisme
Pembentukan
pemilihan
penetapan
Kecamatan
Badan
Desa
Lingga
Kelumu Kabupaten
Anggota Badan Permusyawaratan
Lingga
Desa Kelumu Kecamatan Lingga
pertimbangan dan persetujuan hasil
Kabupaten
musyawarah.
Lingga
disesuaikan
dengan kedudukan Desa, Sebagai
dengan
dan
Jumlah
anggota
Penyelenggara Pemerintahan Desa
Permusyawaratan
dan Pengambil Keputusan, maka
dimasa
lalu
pertimbangan-
Desa
ditetapkan
Badan Kelumu dengan
jumlah ganjil paling sedikit 5 ( Lima
dilaksanakan
) orang dan paling banyak 11 (
kemudian peresmian anggota Badan
Sebelas
Permusyawaratan Desa ditetapkan
)
orang,
dengan
luas
wilayah,
memperhatikan
dengan
keputusan
keterwakilan perempuan minimal 30
Walikota
%
dari
jumlah
Permusyawaratan Penduduk,
secara
khusus,
Bupati
dimana
atau
sebelum
anggota
Badan
memangku jabatannya mengucapkan
Desa,
Jumlah
sumpah atau janji secara bersama
Kemampuan
dihadapan masyarakat yang dipandu
dan
Keuangan Desa.
oleh Bupati atau Walikota.
Masa Jabatan Anggota Badan
9. Komposisi dan Latarbelakang
Permusyawaratan Desa adalah 6 (
Pendidikan
enam ) Tahun dan dapat diangkat
Permusyawaratan
atau diusulkan kembali untuk 1 kali
Kelumu.
masa jabatan berikutnya. Pimpinan
anggota
Badan Desa
Berdasarkan Surat Keputusan
dan anggota Badan Permusyawaratan
Bupati
Desa tidak diperbolehkan merangkap
134/KPTS/IV/2009 anggota Badan
jabatan sebagai Kepala Desa dan
Permusyawaratan
perangkat
Kecamatan
Desa,
Ketua
Badan
Lingga
Nomor
Desa
Lingga
Kelumu Kabupaten
Permusyawaratan Desa dipilih dari
Lingga adalah sebagai berikut :
oleh
Badan
Ketua BPD
: ISMET
anggota
Permusyawaratan
Desa
secara
Wakil Ketua BPD
: JAMRI
langsung
rapat
Badan
Sekretaris BPD
: SAMSUDIN
Desa
yang
dalam
Permusyawaratan
:
Anggota BPD
: 1. ABDUL
GANI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. ALIYAS
Latar belakang pendidikan dari
anggota
Permusyawaratan Kecamatan
Badan
Desa
Pasal 61 ayat (b) menyatakan : “Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Desa“.
Kelumu
Lingga
Kabupaten
Adapun
tugas
yang
dilaksanakan
Badan
Lingga rata-rata lulusan Sekolah
Permusyawaratan
Dasar, Pada masa Pendidikan yang
Kecamatan
dijalankan
merupakan
Lingga telah melakukan apa yang
rendahnya
tingkat
sehingga
masih
pendidikan
Kelumu
Lingga
diselenggarakan
oleh
Kabupaten
Pemerintah
maupun
Desa, Melaksanakan Pembangunan,
lembaga kemasyarakatan atau Badan
Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
Permusyawaratan
tidak
dan Pemberdayaan Desa. Badan
melanjutkan ke jenjang Sekolah
Permusyawaratan Desa Kelumu telah
Menengah Desa dikarenakan oleh
melaksanakan
transportasi yang masih kurang dan
program-program yang dibuat dan
bidang ekonomi yang tidak memadai
telah
serta fasilitas pendidikan yang masih
seperti
kurang.
Pembangunan
10. Tugas
masyarakat
Desa
Pokok
Desa
dan
Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa
Desa
pengawasan
disepakati
secara
program
(
bersama Rencana
Jangka
RPJM-Des
dari
Menengah ),
Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
( PNPM ), Pembinaan Masyarakat
dan potensi yang ada Didesa
dalam mengolah sumber daya yang
Kelumu
ada didesa dan lain sebagainya.
tiga alat kaji yaitu sebagai berikut
dengan
menggunakan
: 1. Sketsa Peta Desa 2. Kalender Musim 3. Diagram Kelembagaan
BAB IV
Proses awal dari pelaksanaan
ANALISIS DATA A. Pelaksanaan
Rencana
rencana
pembangunan
jangka
Jangka
menengah desa ( RPJM-Des ) di
Menengah Desa ( RPJM-Desa
Desa Kelumu Kecamatan Lingga
) Di Desa Kelumu Kecamatan
Kabupaten
Lingga
musyawarah
Pembangunan
Kabupaten
Lingga
adalah sebagai berikut : 1. Persiapan Rencana Pembangunan
Lingga
dimulai
desa
dari
bersama
masyarakat desa untuk penggalian gagasan perencanaan pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM-
desa
Desa Tahun 2011-2015), Adapun
musyawarah tersebut dijadikanlah
tahapan
suatu
pelaksanaan
rencana
tingkat
RT
perencanaan
dari
hasil
pembangunan
pembangunan jangka menengah
desa yang akan dilaporkan kepada
Desa Kelumu di mulai dari :
RW dan diserahkan kepada kepala
a. Penjaringan Masalah
dusun
Penyusunan
dan
kepala
dusun
RPJMDes
melampirkan secara keseluruhan dari
dimulai dari penjaringan masalah
RT dan RW untuk diserahkan kepada
Kepala Desa dan dijadikan Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Secara disimpulkan
umum bahwa
dapat
pendapatan
Desa ( RPJM-Des ).
masyarakat Desa Kelumu masih
b. Hasil Penjaringan Masalah
bersumber
Hasil
pengkajian
dari
sektor
Nelayan
masalah
Perikanan. Sektor Nelayan Perikanan
RT
merupakan mata pencaharian utama
masalah.
masyarakat Desa Kelumu, rendahnya
Secara umum permasalahan yang
produktifitas dari sektor perikanan
ditemui di Desa Kelumu dapat
ini
digolongkan beberapa kelompok .
kurangnya modal dan alat tangkap
1. Bidang Pengembangan Wilayah
nelayan
dilaksanakan
ditingkat
berdasarkan
pengkajian
Secara
masih
karena
menggunakan
Tradisional,
serta
pengembangan Wilayah dibutuhkan
dipengaruhi
faktor
tidak
ketersediaan
setiap hari masyarakat biasa pergi
Infrastruktur Akses
dalam
oleh
peralatan
memadai.
umum
disebabkan
yang
perhubungan
terutama jalan yang sudah dibangun belum
begitu
menyulitkan beraktifitas,
baik
dan
masyarakat begitu
juga
masih untuk dengan
musim
melaut untuk menangkap ikan. 3. Bidang Sosial Budaya Permasalahan Sosial adalah rendahnya
tingkat
kesehatan
masyarakat, hal ini disebabkan masih
masalah penerangan listrik yang
kurangnya
belum tersentuh jaringan PLN sama
akan pentingnya kesehatan, selain itu
sekali.
tingkat pendapatan masyarakat juga
2. Bidang Pengembangan Ekonomi
kesadaran
masyarakat
mempengaruhi
tingkat
kesehatan
masyarakat.
sarana
Pemerintahan
Permasalahan adalah
minimnya
masih
selanjutnya
Desa,
keharmonisan
rendahnya
antar
lembaga
Desa,
rendahnya
ini
kualitas
dan
masih
rendahnya
disebabkan beberapa faktor seperti :
aparatur
Pemerintah
kurangnya sarana dan
prasarana
pengurus lembaga kemasyarakatan
pendidikan,
rendahnya
kesadaran
dan masih rendahnya kepercayaan
masyarakat
tentang
pentingnya
masyarakat
pendidikan
serta
kurangnya
Desa.
masyarakat.
tingkat
prasarana
Pemerintahan
pendidikan
rendahnya
dan
Hal
terhadap
Pemerintah
2.
sehingga
lebih
Jangka Menengah Desa Tahun 2011-
masyarakat
untuk
bekerja
atau
membantu perekonomian keluarga.
2015
Rencana
dan
penghasilan/pendapatan masyarakat mendorong
Hasil
Desa
Desa
Dalam
Desa baik itu Pemerintahan Desa
Musrenbang
maupun lembaga
menganalisis
Desa
mengingat
peranan
Kelumu
Kecamatan
Lingga Kabupaten Lingga.
Masih lemahnya lembaga di
kemasyarakatan
Pembangunan
Rencana
Pembahasan peneliti bahwa
dapat
pelaksanaan
Pembangunan
Jangka
Pemerintahan Desa yang begitu vital
Menengah Desa Kelumu Kecamatan
terhadap pembangunan dan motor
Lingga Kabupaten Lingga Tahun
penggerak
2011-2015 sudah berjalan namun
dan
pemberdayaan
kehidupan masyarakat pada level
belum
sepenuhnya
pembangunan
terendah. Hal ini bisa dilihat dari
pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dari Tahun 2011-
untuk
2015 sudah selesai, akan tetapi masih
aktifitas
ada
dengan apa yang telah direncanakan.
pembangunan
yang
belum
selesai. B.
memastikan bahwa setiap yang
terlaksana
sesuai
The procces of emsuring that actual Pengawasan
Permusyawaratan
Badan
activities
Desa
activities.
conform
Pelaksanaan
the
plannned
Pengawasan
terhadap
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
adalah suatu upaya yang sistematik
Jangka Menengah Desa Tahun
untuk menetapkan kinerja standar
2011-2015
Kelumu
pada perencanaan untuk merancang
Kecamatan Lingga Kabupaten
sistem umpan balik suatu informasi,
Lingga
untuk membandingkan kinerja aktual
Desa
Pelaksanaan
Pengawasan
dengan
standar
yang
telah
adalah proses dalam menetapkan
ditentukan, untuk menetapkan apa
ukuran kinerja dan pengambilan
yang
tindakan yang dapat mendukung
penyimpangan,
pencapaian hasil yang diharapkan
mengambil tindakan perbaikan yang
sesuai dengan sistematika kinerja
diperlukan untuk menjamin bahwa
yang telah ditetapkan. Controlling is
semua sumber daya perusahaan atau
the
measurung
pemerintahan telah digunakan secara
performance and taking action to
efektif dan efisien berguna untuk
ensure desired results. Pelaksanaan
mencapai tujuan perusahaan atau
Pengawasan adalah proses dimana
pemerintahan. Dari pendapat tersebut
procces
of
telah
terjadi
suatu
serta
untuk
dapat
ditarik
kesimpulan
sesungguhnya
bahwa
pelaksanaan
dilaksanakan.
Pelaksanaan
pengawasan juga dapat mendeteksi
pengawasan merupakan hal yang
sejauhmana
sangat penting dalam menjalankan
dijalankan dan sampai sejauhmana
suatu perencanaan. Dengan adanya
pula penyimpangan
pelaksanaan pengawasan maka suatu
dalam pelaksanaan kerja tersebut.
perencanaan yang diharapkan oleh
1. Pengendalian
manajemen
dapat
terpenuhi
dan
berjalan dengan baik. pengawasan
dasarnya
diserahkan
sepenuhnya
untuk
menghindari
kelompok
agar
masyarakat.
akan dicapai, melalui pelaksanaan
direncanakan
diharapkan
secara
yang efektif
untuk telah dan
prilaku
dan
tindakannya sesuai dengan nilai dan
atau penyimpangan atas tujuan yang
tujuan
merupakan
dilakukan kepada individu ataupun
norma
mencapai
yang terjadi
Pengendalian
adanya kemungkinan penyelewengan
pengawasan
pimpinan
suatu cara maupun metode yang
Pelaksanaan pada
kebijakan
sosial
Badan Desa
yang
dianut
Permusyawaratan
diharapkan
mampu
menerapkan sebuah metode atau langkah
yang
efektif
dalam
efisien. Bahkan, melalui pelaksanaan
menjalankan
tugas
pokok
pengawasan tercipta suatu aktifitas
fungsinya
sehingga
yang berkaitan erat dengan suatu
bersinergis dan adanya kesepahaman
penentuan atau mengenai sejauh
diantara
mana pelaksanaan kinerja sudah
anggota
individu-individu lainnya.
dan
mampu
atau Badan
sebagai
“Pengendalian seperti apa
unsur penyelenggaraan Pemerintah
yang sudah dilakukan oleh Badan
Desa dalam hal ini pelaksanaan
Permusyawaratan
pengawasan Rencana Pembangunan
dalam hal mengendalikan Rencana
Jangka Menengah Desa ( RPJM-Des
Pembangunan
) oleh Badan Permusyawaratan Desa
Desa 2011-2015 dan bagaimana
terhadap rancangan yang dijalankan
pengendalian mengenai semenisasi
oleh Kepala Desa, sehingga terjadi
jalan lingkungan dan pembangunan
hubungan kerja sama antara kedua
pagar tembok kantor desa yang
lembaga desa tersebut, dalam hal ini
belum selesai?“
Kepala
Seperti yang dikemukan oleh Bapak Ismet sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga sebagai berikut : “ Pengendalian yang telah kami lakukan selalu berkoordinasi bersama anggota dalam proses menjalankan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan proses pengendalian yang telah kami lakukan adalah bersama merumuskan Alokasi Dana Desa yang akan digunakan pada awal Tahun dan akhir Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama Kepala Desa dan pada pembangunan semenisasi jalan dan pembangunan pagar tembok kantor desa dan Pengendalian yang telah dilakukan mengenai pembangunan semenisasi jalan dan pembangunan tembok Kantor Desa yang dilaksanakan
Permusyawaratan
Desa
Desa
dan
Permusyawaratan
Desa
Kelumu
Badan di
Kecamatan
Desa Lingga
Kabupaten Lingga. Pengendalian yang digulirkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kelumu
Kecamatan
Kabupaten Rencana
Lingga
Lingga mengawasi
Pembangunan
Jangka
Menengah Desa 2011-2015 Secara ringkas
dapat
dirangkum
tema-tema sebagai berikut :
dalam
Desa
Jangka
Kelumu
Menengah
bersama anggota dalam berjalannya pembangunan tersebut, pada proses berjalannya pembangunan namun pembangunan belum sepenuhnya jadi karena anggaran yang dirumuskan masih kurang “.( hasl wawancara 14 Juni 2016 ). Seperti yang dikemukan oleh Bapak
Ketua
Badan
Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Ismet juga di sampaikan oleh Bapak Jamri selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan
Desa
sebagai
berikut : “ Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2015 Badan Permusyawaratan Desa pada awal Tahun 2011-2015 selalu melakukan rapat internal, Badan Permusyawaratan Desa membicarakan tentang programprogram pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya dan Pengendalian terhadap pembangunan semenisasi jalan dan pembangunan tembok Kantor Desa pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2015 pengendalian pembangunan tersebut sudah dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui rapat bersama “.( Hasil wawancara 14 Juni 2016 ). Apa yang disampaikan
disampaikan juga oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Bapak Samsudin menyatakan : “ Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan RPJM-Des 20112015 sudah melakukan pengendalian secara maksimal, karena Badan Permusyawaratan Desa bekerja secara bersama danPengendalian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2015 pada semenisasi jalan dan pembangunan tembok Kantor Desa yang belum terselesaikan sudah melakukan pengendalian secara maksimal, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa bekerja secara bersamaan ”.( Hasil wawancara 14 Juni 2016 ). Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa dalam proses pengendalian RPJMDes 2011-2015 di Desa Kelumu Kecamatan
Lingga
Kabupaten
Lingga Badan Permusywaratan Desa terlebih
melakukan
dengan
anggota-anggota
menyamakan
persepsi
koordinasi untuk
mengenai
RPJM-Des tersebut setelah itu baru melakukan
koordinasi
dengan
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa Bapak Ismet dan Ketua Bapak Jamri,
dan
pengendalian
pembangunan
mengambil tindakan perbaikan yang
yang belum terselesaikan seperti
diperlukan untuk menjamin bahwa
semenisasi
semua sunber daya perusahaan atau
tembok
dan
pembangunan
Kantor
Desa
sudah
pemerintahan telah digunakan secara
pengendalian
secara
efektif dan efisien, guna untuk
maksimal namun ketika musyawarah
mencapai suatu tujuan perusahaan
atau
melakukan
rapat
mengendalikan
internal
dalam
ataupun pemerintahan.
anggaran
terlihat
Badan
Permusyawaratan
belum nampak perofesional karena
Desa
masih ada kekurangan anggaran tak
penyelenggara
lain hanya terbenturnya anggaran
adalah perwakilan masyarakat desa
pada Pemerintahan Daerah.
diharapkan
2. Pengawasan
tugas
Pengawasan
sebagai Pemerintah
mampu
pokok
unsur
dan
Desa
menjalankan fungsi
pengawasan
untuk
kebijakan yang telah ditetapkan dan
menetapkan kinerja standar pada
disepakati bersama melalui ( RPJM-
perencanaan untuk merancang sistem
Des ) apakah dapat berjalan sesuai
umpan
yang
sistematik
balik
ditentukan, apakah
untuk
dengan kesepakatan dan ketetapan
kinerja
aktual
bersama dalam musyawarah.
yang
telah
Pengawasan yang digulirkan
menetapkan
oleh Badan Permusyawaratan Desa
standar untuk telah
kebijakan-
informasi,
membandingkan dengan
terhadap
dari
suatu
upaya
adalah
Kelumu
terjadi
suatu
penyimpangan tersebut, serta untuk
Kelumu
Kecamatan
Lingga
Kabupaten Lingga mengenai RPJM-
Des secara ringkas dapat rangkum
Apa yang disampaikan oleh
dalam tema-tema berikut :
Bapak Ismet selaku Ketua Badan
“ Dalam Pelaksanaan Pengawasan RPJM-Des 2011-2015 pada Tahun 2015 apakah Badan Permusyawaratan Desa sudah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan pengawasan RPJM-Des 2011-2015 yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama dengan Pemerintah Desa dan bagaimana Pelaksanaan pengawasan terhadap semenisasi jalan lingkungan dan pembangunan pagar tembok Kantor Desa yang tidak selesai ?“
Permusyawaratan Desa disampaikan
Seperti yang nyatakan oleh Bapak Ismet selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kecamatan
Desa
Lingga
Kelumu Kabupaten
Lingga : “ Pelaksanaan pengawasan RPJM-Des 2011-2015 yang kami lakukan belum sepenuhnya dapat berjalan sebagaimana yang sudah disepakati bersama Pemerintah Desa sesuai dengan Rekapitulasi Rencana Pembangunan 2011-2015 sisebabkan oleh Alokasi Dana Desa tidak mencapai target sesuai RPJM-Des 2011-2015 dan begitu juga pada Semenisasi Jalan Lingkungan dan Pembangunan Pagar Tembok Kantor Desa yang menjadi permasalahan karena belum terselesaikan karena terbenturnya anggaran”. ( hasil wawancara 14 Juni 2016 )
juga oleh Bapak Jamri selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut : “ Pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap RPJM-Des 2011-2015 belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena program-program pembangunan yang sudah ditetapkan tidak dapat terealisasi dikarenakan oleh minimnya anggaran desa dan desa tidak memiliki pendapatan asli desa dan kemudian Semenisasi Jalan Lingkungan dan Pembangunan Pagar Tembok Kantor Desa sepenuhnya diawasi semaksimal mungkin namun hambatannya pada anggaran”. ( hasil wawancara 14 Juni 2016 ). Apa yang disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Ismet
dan Wakil
Ketua Badan
Permusyawaratan Desa Bapak Jamri , disampaikan juga oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Bapak Samsudin berikut :
menyatakan
sebagai
“ Pelaksanaan pengawasan RPJM-Des 2011-2015 pada Tahun 2015 belum dapat sepenuhnya berjalan secara baik dari kegiatankegiatan yang telah disepakati melalui musyawarah RPJM-Des 2011-2015 ada beberapa yang belum dapat dilaksanakan karena adanya permasalahan Anggaran Alokasi Dana Desa yang minim termasuk pada semisasi jalan lingkungan dan pembangunan pagar tembok kantor desa yang masih terbengkalai“. (hasil wawancara 14 Juni 2016).
apa yang telah ditetapkan, hal ini akhirnya
menimbulkan
didalam Pemerintahan Desa, karena ada program yang alokasi dananya ternyata
tidak
mencukupi
wawancara
dari
musyawarah RPJM-Des. 3. Pemantauan Kesadaran
Hasil
polemik
(
awarenes
)
diatas tentang apa yang diingin diketahui,
penulis dapat menganalisis bahwa pemantauan berkadar tingkat tinggi dalam proses pengawasan Badan dilakukan Permusyawaratan
Desa
agar
dapat
membuat
Kelumu pengukuran melalui waktu
sudah
berjalan
sesuai
yang
dengan menunjukkan pergerakkan ke arah
semestinya
dalam
pengawasan tujuan atau menjauh dari itu.
program RPJM-Des 2011-2015 oleh Badan
Permusyawaratan
Kepala Desa Kelumu. Disatu sisi Desa sebagai pelaksana pengawasan ternyata masih ada kendala atau Peraturan Desa dan ketetapan Desa hambatan
yang
dihadapi
seperti
program-program
yang
dalam menjalankan tugas pokok dan adanya
fungsinya perlu juga menerapkan dan disepakati dalam RPJM-Des tersebut melakukan
pemantauan
terhadap
seperti permasalahan yang terjadi kebijakan-kebijakan
yang
sudah
adalah semenisasi jalan lingkungan disepakati dan ditetapkan bersama dan pembangunan tembok Kantor Desa tidak berjalan sesuai dengan
sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten
mengenai
Apa yang telah disampaikan
Jangka
oleh Bapak Ismet selaku Ketua
Menengah Desa 2011-2015 secara
Badan Permusyawaratan Desa juga
ringkas dapat dilihat dalam tema-
disampaikan
tema sebagai berikut :
selaku
Rencana
Lingga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2015 pada Semenisasi jalan lingkungan dan pembangunan pagar tembok kantor desa yang belum siap karena Pemerintah Desa tidak menginformasikan saat berjalan proses bekerja tersebut . ( Hasil Wawancara 14 Juni 2016 ).
Pembangunan
“ Seperti apakah pemantauan yang
dilakukan
Permusyawaratan Rencana
pihak Desa
Pembangunan
Badan terhadap Jangka
oleh
Wakil
Bapak Ketua
Jamri Badan
Permusyawaratan Desa Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga sebagai berikut : “
Pemantauan
Menengah Desa 2011-2015 dan
Pembangunan
Semenisasi jalan lingkungan serta
Desa 2011-2015 semenisasi jalan
pembangunan pagar tembok kantor
lingkungan dan pembangunan pagar
desa ? “
tembok
kantor
Jangka
Rencana Menengah
desa
sangatlah
Seperti yang dikatakan oleh
kurang karena tidak ada kerja sama
Bapak Ismet selaku Ketua Badan
antar Badan Permusyawaratan Desa
Permusyawaratan Desa Kecamatan
dan Pemerintahan Desa “.( Hasil
Lingga Kabupaten Lingga :
Wawancara 14 Juni 2016 )
“ Pemantauan yang kami lakukan belum semaksimal mungkin terhadap
Apa yang disampaikan Ketua
dilibatkan
secara
penuh
dalam
Badan Permusyawaratan Desa Bapak
pemantauan pelaksanaan program-
Ismet
program yang telah tertera didalam
dan Wakil
Ketua Badan
Permusyawaratan Desa Bapak Jamri,
RPJM-Des,
disampaikan juga oleh Sekretaris
Desa atau dalam hal ini Kepala Desa
Badan Permusyawaratan Desa Bapak
berjalan
Samsudin
tidak terjadi koordinasi atau tidak
menyatakan
sebagai
berikut : “
Pemerintah
sendiri-sendiri
sehingga
terjalin kerja sama pada kedua Pemantauan
Permusyawaratan melaksanakan begitu
terkesan
Desa
RPJM-Des
dilaksanakan
pemerintah
desa
Badan
lembaga Pemerintahan Desa, Badan
dalam
Permusyawaratan
tidak
disebabkan
bekerja
memberitahukan
pihak
Permusyawaratan
Desa”.(
tanpa
Desa
hanya
dilibatkan pada saat pembahasan ADD desa saja 4. Evaluasi
Badan
Penilaian adalah suatu proses
hasil
untuk mengambil keputusan dengan
wawancara 14 Juni 2016 ).
menggunakan
informasi
yang
Hasil dari wawancara diatas
diperoleh melalui pengukuran hasil
maka penulis dapat menganalisis
belajar baik yang menggunakan tes
bahwa dalam konteks pemantauan
maupun non tes.
berdasarkan pengakuan tiga nara
Badan
sumber diatas ternyata dalam hal
Desa
pemantauan
pokok
Permusyawaratan
pihak Desa
Badan tidak
dalam dan
melakukan
Permusyawaratan menjalankan
tugas
fungsinya
perlu
evaluasi
menyeluruh
terhadap
kinerja
yang
sudah
Kecamatan
Lingga
Kabupaten
dijalankan
sehingga
dapat
Lingga mengenai RPJM-Des secara
mengetahui
sejauh
mana
ringkas
keberhasilan
dan
kelemahan-
dapat
dirangkum
dalam
tema-tema berikut :
kelemahan yang telah dilaksanakan
“ Seperti apakah Evaluasi yang
dalam menjalankan tugas pokok dan
dilakukan
fungsinya sehingga untuk kedepan
Permusyawaratan
berjalan secara efektif dan efisien,
mengawasi pelaksanaan RPJM-Des
dimana antara Pemerintah Desa dan
2011-2015 pada Semenisasi jalan
Badan
Desa
lingkungan dan pembangunan pagar
sebagai unsur penyelenggara desa
tembok kantor desa yang belum
dapat bekerja secara profesional
selesai bangunannya? “.
Permusyawaratan
dalam membangun desa Kelumu, dan
target-target
tercapai
sesuai
Pembangunan
pembangunan
dengan Jangka
Rencana Menengah
oleh
Badan
Desa
dalam
Seperti yang dikemukan oleh Bapat Ismet selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kecamatan
Desa
Lingga
Kelumu Kabupaten
Desa ( RPJM-Des ) yang telah
Lingga :
disepakati dan ditetapkan bersama
“ Dalam melakukan Evaluasi RPJMDes 2011-2015 dan Semenisasi jalan lingkungan dan pembangunan pagar tembok kantor desa Badan Permusyawaratan Desa hanya melakukannya pada akhir tahun terhadap program-program yang sudah berjalan, Evaluasi ini kami lakukan berdasarkan penilaian dari hasil kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan Pemerintah Desa dan yang dirasakan oleh masyarakat,
unsur
penyelenggara
Pemerintah
Desa. Pelaksanaan yang
digulirkan
Permusyawaratan
Pengawasan oleh Desa
Badan Kulumu
yang melakukan evaluasi tersebut adalah Ketua dan Sekretaris Desa, evaluasi ini juga akan membantu pelaksanaan program-program tahun depan agar tepat dengan sasaran bagi masyarakat “. (hasil wawancara 14Juni 2016 ).
hal ini perangkat Desa yaitu Kepala
Apa yang disampaikan oleh
Badan Permusyawaratan Desa saja
Bapak Ismet selaku Ketua Badan
mendapatkan informasi dan masukan
Permusyawaratan Desa Kelumu juga
dari masyarakat seputar pelaksanaan
disampaikan Badan Kelumu
oleh
Desa Kelumu dan jajarannya ternyata evaluasinya hanya dilakukan pada akhir tahun, dimana dalam internal
Wakil
Ketua
pembangunan yang telah berjalan
Permusyawaratan
Desa
serta tinjauan langsung dari Badan
Jamri
Permusyawaratan Desa kelapangan
yaitu
Bapak
menyatakan sebagai berikut :
pada
saat
“ Evaluasi RPJM-Des 2011-2015 dan semenisasi jalan lingkungan dan pembangunan pagar tembok kantor desa berdasarkan beberapa masukan atau inspirasi masyarakat atas hasil dari pelaksanaan program-program yang dijalankan. Tahapan evaluasi yang kami lakukan kami tampung dan akhir tahun baru kami bicarakan bersama Badan Permusyaratan Desa”.( hasil wawancara 14 Juni 2016 ).
masyarakat
ada
laporan
dari
Desa
Kelumu
dan
Langsung dilaksanakan. 5. Suvervisi Suvervisi
program pengukuran dan perbaikan dari kinerja kegiatan bawahan agar memastikan
Hasil
wawancara
merupakan
bahwa
tujuan
diatas perusahaan atau pemerintahan dan
penulis dapat menganalisa dalam hal rencana
yang
dirancang
untuk
ecaluasi Program RPJM-Des yang mencapai mereka sedang dicapai. dilakukan
oleh
Badan Badan
Permusyawaratan
Desa
Permusyawaratan
Kelumu Desa diharapkan dalam menjalankan
terhadap Pemerintahan Desa Dalam
tugas pokok dan fungsinya untuk
dalam
menerapkan
suvervisi
didalam
Pembangunan
kinerjanya
sehingga
dapat
Desa ( RPJM-Des ) di Desa Kelumu
langkah-langkah
Kecmatan Lingga Kabupaten Lingga.
perbaikan dalam kinerja sehingga
Pengawasan yang diberikan
mengupayakan
dapat
mencegah
penyimpangan perbaikan
penyimpangan-
pembangunan Jangka
Rencana Menengah
oleh Badan Permusyawaratan Desa
dan
melakukan
Kecamatan
terhadap
kebijakan-
Lingga
Lingga
Kabupaten
mengenai
Rencana
kebijakan yang akan berjalan dan
Pembangunan
yang
sehingga
Desa ( RPJM-Des ) secara ringkas
mendapatkan hasil yang maksimal
dapat dirangkum dalam tema-tema
terhadap
berikut :
sedang
berjalan
penerapan
kebijakan-
Jangka
Menengah
untuk
“ Suvervisi atau program berencana yang seperti apa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20112015 pada kegiatan seminsasi jalan lingkungan dan pembangunan pagar tembok kantor desa di Desa Kelumu dan perbaikan program seperti apa, dan sebutkan perbaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa :
dan
Seperti yang dikemukan oleh
fungsinya sebagai lembaga pengawas
Bapak Ismet selaku Ketua Badan
Pemerintah Desa, disatu sisi peran
Permusyawaratan
kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, ketika berbicara mengenai suvervisi maka tidak bisa dilepaskan dari sumberdaya manusia dan
skil
daripada
aparatur
Pemerintahan Desa, dimana selebih kurangnya memahami
diharapkan tugas
pokok
masyarakat juga sangat dibutuhkan
Desa
Kelumu
Kecamatan
Lingga
Kabupaten
Apa yang disampaikan Ketua
Lingga yang menyatakan bahwa :
Badan Permusyawaratan Desa Bapak
“
Badan Permusyawaratn Desa
Ismet dan Wakil Ketua Bapak Jamri,
selama ini tidak pernah melakukan
disampaikan juga oleh Sekretaris
perbaikan program pembangunan
Badan Permusyawaratan Desa yaitu
desa dikarenakan semua berjalan
Bapak Samsuddin yang menyatakan
sesuai kesepakatan dan ketetapan
sebagai berikut:
bersama
“ Supervisi atau program berencana tidak ada sama sekali dilakukan di Badan Permusyawaratan Desa disebabkan oleh semua berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama Pemerintah Desa karena program yang ditetapkan dan disepakati itu sudah berdasarkan aspirasi dari masyarakat Desa sendiri”. ( hasil wawancara 14 Juni 2016 ).
Pemerintah
Desa,
jadi
semua sudah berdasarkan keinginan masyarakat”. ( hasil wawancara 14 juni 2016 ). Apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Permusyaratan Desa yaitu Bapak Ismet juga disampaikan
Hasil
wawancara
diatas
oleh Bapak Jamri selaku wakil Ketua
penulis dapat menganalisis bahwa
Badan Permusyawaratan Desa yang
dalam hal supervisi pengawasan
menyatakan sebagai berikut :
Rencana
“ Kami tidak pernah melakukan perbaikan maupun perubahan program-program pembangunan yang telah ditetapkan, apalagi perbaikan karena semua yang telah dirancang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa itu telah ditetapkan dan disepakati bersama”. ( hasil wawancara 14 Juni 2016 ).
Menengah Desa 2011-2015 pada
Pembangunan
Jangka
semenisasi jalan dan pembangunan kantor desa yang belum siap, Badan Permusyawaratan
Desa
Kelumu
tidak melakukan Supervisi hal ini dikarenakan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa yang telah disepakati dan ditetapkan bersama dengan Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa telah bersifat final untuk dilaksanakan dan diubah lagi, karena
penetapan
Pembangunan
Rencana
Jangka
Menengah
Desa memang benar-benar sesua dengan
yang
masyarakat sebelum
dibutuhkan
di
Desa
ditetapkan
oleh
Kelumu, Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Desa Desa
Kelumu
terlebih
dahulu
BAB V
dilakukan survei ke masyarakat oleh Pemerintahan Desa baik itu dari Badan
Permusyawaratan
PENUTUP A. Kesimpulan
Desa
Penelitian
yang
dilakukan
maupun Kepala Desa dan jajarannya
penulis dengan judul skripsi Peran
barulah
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD
Jangka
Rencana menegah
Pembangunan Desa
tersebut
) Dalam Pengawasan Pelaksanaan
dirumuskan bersama dan disepakati
Rencana
Pembangunan
berdasarkan kebutuhan masyarakat
Menengah Desa DiDesa Kelumu
Desa Kelumu Kecamatan Lingga
Kecamatan
Kabupaten Lingga.
Lingga
Lingga
Tahun
Jangka
Kabupaten
2011-2015,
ada
beberapa
hal
yang
menjadi
2011-2015
hanya
menerima
kesimpulan yaitu :
laporan dan hanya menampung
1. Pelaksanaan Pengawasan Badan
saja tetapi kurang merealisisaikan
Permusyawaratan Desa terhadap
tindakan
pembangunan
laporan
RPJM-Des 2011-
langsung dan
aspirasi
2015 belum dapat secara efektif
masyarakat
dan
ketidakpercayaan
efisien,
dimana
Permusyawaratan
Badan Desa
melakukan
pelaksanaan
pengawasan terhadap RPJM-des
terhadap
terhadap
berakibat
dari pada
masyarakat
kinerja
Badan
Permusyawaratan Desa. 2. Pelaksanaan Pengawasan Badan
2011-2015
terkesan
baru
Permusyawaratan Desa terhadap
melakukan
perubahan
dan
RPJM-Des 2011-2015 di Desa
perbaikan
pada
awal
tahun
Kelumu
Kecamatan
Lingga
dimana anggaran ADD baru di
Kabupaten
Lingga
belum
terima
sepenuhnya
mencapai
target
oleh
pihak
Badan
Permusyawaratan
Desa,
karena
Kurangnya
antara
terhadap anggaran alokasi dana
Pihak Badan Permusyawaratan
desa yang diperuntukkan pada
Desa dengan Pemerintah Desa,
RPJM-Des belum dapat berjalan
Badan
sesuai
Komunikasi
Permusyawaratan
Desa
mengalami
gagasan
harapan
juga didalam menerima laporan
masyarakat
dan
aspirasi
program pembangunan desa yang
masyarakat terhadap RPJM-Des
sudah ditetapkan melalui RPJM-
menampung
desa
dan
kendala
sehingga
Desa terhambat dan lambannya
terhadap berjalannya program
proses renovasi dan pembangunan
pembangunan yang berjalan dan
infrastrukrur,
dan
apabila Badan Permusyawaratan
kenyamanan
Desa melihat dan mendapatkan
masyarakat atas lingkungan yang
laporan serta aspirasi masyarakat
baik
serta
desa terhadap adanya indikasi
peningkatan
tidak tepatnya sasaran program
prasarana
sarana desa,
dan
nyaman,
memperlambat
ekonomi kemudian kesejahteraan
pembangunan
masyarakat yang berakibat pada
indikasi
penyimpangan
dari
ketertinggalannya
program
pembangunan
yang
desa
akan
kemajuan pembangunan desa.
sedang
dan
berjalan,
adanya
Badan
B. Saran
Permusyawaratan
Desa
Saran dari kesimpulan penelitian
diharapkan langsung mengambil
diatas adalah sebagai berikut :
tindakan
1. Badan Permusyawaratan Desa
terobosan terhadap pengawasan
langkah-langkah
beserta seluruh anggota-anggota
yang
dalam melakukan pelaksanaan
Permusyawaratan Desa ataupun
pengawasan
berdasarkan laporan dan aspirasi
terhadap
dilaksanakan
desa,
Badan
pembangunan pada RPJM-Des
masyarakat
Sehingga
2011-2015
seharusnya
Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai inisiatif langsung
dapat mencegah adanya indikasi
melakukan
pelaksanaan
penyimpangan terhadap RPJM-
pengawasan yang menyeluruh
Desa jika terjadi tidak tepat
sasaran program pembangunan
2011-2015
desa
program
dan
adanya
indikasi
benar-benar
Des
masyarakat
maka
menindaklanjutkan
Badan Desa
dapat
hasil
pengawasan Permusyawaratan
Desa
itu
sendiri
ataupun
berdasarkan
laporan
dan
aspirasi
3.
oleh
desa
untuk
Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pelaksanaan pengawasan RPJM-Des
tidak
semestinya mengevaluasi pada awal
Permusyawaratan
semstinya
dapat
dibutuhkan
ekonomi masyarakat desa.
masyaratakat desa dan Badan Desa
yang
meningkatkan kesejahteraan dan
dari Badan
pada
pembangunan
penyimpangan terhadap RPJM-
Permusyawaratan
2.
terutama
tahun
saja,
namun Badan
melaporkan kepada Pemerintah
Permusyawaratan Desa selaku
Daerah.
melaksanakan pengawasan Desa
Seharusnya
Badan
berinisiatif
melakukan
Permusyawaratan Desa dalam
pelaksanaan pengawasan secara
pelaksanaan pengawasan RPJM-
menyeluruh
Des 2011-2015 di Desa Kelumu
kegiatan
yang
yang
sudah
ditetapkan
disepakati, Permusyawaratan
dan
setiap
program akan
kegiatanpemerintah
dilaksanakan,
Badan
sehingga pada saat pelaksanaan
Desa
berjalannya RPJM-Des tersebut
mengawasi secara maksimal dan
dapat
terlaksana
semaksimal
tidak fokus terhadap RPJM-Des
mungkin sesuai dengan gagasan
dan
harapanmasyarakat
sehingga Permusyawaratan
Desa
desa
dalam keberhasilan dari target
Badan
RPJM-Des tersebut. Dalam hal
dapat
ini
Badan
Permusyawaratan
mencegah kegagalan dari RPJM-
Desa mengupayakan bersama
Desa tersebut dab jika RPJM-
Pemerintah Desa ( Kepala Desa
Desa
) untuk mengajukan peningkatan
tersebut
tidak
dapat
terealisasikan sebaiknya Badan
atau
Permusyawaratan
alokasi
melakukan perbaikan
Desa
perubahan pada
dan
tahun-tahun
selanjutnya.
penambahan dana
Pemerintah
anggaran
desa
terhadap
Daerah,
dan
mengajukan kepada Pemerintah Provinsi,
kepada
Pemerintah
4. Badan Permusyawaratan Desa
Pusat, agar target RPJM-Des
dalam melakukan pelaksanaan
tersebut dapat terealisasi dengan
pengawasan RPJM-des terhadap
segera.
minimnya alokasi dana desa yang sudah ditetapkan bersama, Badan Permusyawaratan Desa tidaknya melakukan pelaksanaan pengawasan saja, akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa juga
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintah Desa yang
turut
bertanggungjawab
PT
Kencana
Prenada
Gramedia Group Hendrayadi,
Muhadam,
2007,
Memahami
“
Ilmu
Pemerintahan “, Jakarta : PT Raja Grafindo Daftar Pustaka Manullang, 2004. “ Dasar-dasar Buku-buku Manajemen “, Yogyakarta : Gajah Bangun, Wilsom, 2008, “ Intisari Mada Manajemen “. Bandung : Refika Nasir, 1991, “ Penelitian Kualitatif “, Aditama. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Cahyono, Heru, 2004, “ Konflik Era Ndraha, Pedesaan
“.
Jakarta
:
Taliziduhu,
2003,
“
Pusat Kybernology 1 & 2 “, Jakarta : PT
Penelitian Politik Rineka Cipta Handoko, T.H 2004, “ Manajemen Nurcholis,
Hanif,
2011,
“
Personalia dan Sumberdaya Pertumbuhan
&
Manusia “. Yogyakarta : Penyelenggaraan BPFE Pemerintahan Desa“. Jakarta Handayadiningrat,
S,
1991,
“ : Erlangga
Pengantar Studi Administrasi Rasyid, Ryas, 2007, “ Memaknai dan Manajemen “, Jakarta : Fungsi
Pemerintahan
“,
Gunung Agung Jakarta : PT Mutiara Sumber Harrison, Lisa, 2007, “ Metodologi Widya Penelitian Politik “. Jakarta :
Siagian, P, S, 2005, “ Fungsi-fungsi
Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun
Manajerial “, Jakarta : Bumi Aksara.
2008 Tentang Pedoman Penyusunan
Sugiyono, 2011, “ Metode Penelitian
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Kuantitatif,
Kualitatif
dan
RAD”’ Bandung : Alfabeta
Peraturan Desa Kelumu Tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Thoha, Miftah, 2002, “ Perilaku
Menengah Desa Tahun 2011-2015
Organisasi “, Jakarta : PT Raja
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun
Grafindo Persada
2005 Tentang Desa
Widjaja,
Haw,
2003.
“
Penyelenggaraag Otonomi Di Indonesia”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Winardi,
“
Manajemen”.
Pengantar Bandung
:
Ilmu Nova
Persada Peratutan Perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
