UNIVERSITAS INDONESIA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

MUHAMMAD AUDI VIALDO 0906532414

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JULI 2013

Pajak pertambahan ..., Muhammad Audi, FE UI, 2013

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS Laporan magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama

: Muhammad Audi Vialdo

NPM

: 0906532414

Tanda Tangan :

Tanggal

: 2 Juli 2013


TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG Nama Mahasiswa Nomor Pokok Mahasiswa Judul Laporan Akhir Magang

: Muhammad Audi Vialdo : 0906532414 : Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Melalui Media Internet (ECommerce)

Tanggal Pembimbing Magang

: 10 Juni 2013 : Debby Fitriasari SE. AK, M.S.M.

TTD

(Debby Fitriasari SE. AK, M.S.M.)


HALAMAN PENGESAHAN Laporan magang ini diajukan oleh : Nama : Muhammad Audi Vialdo NPM : 0906532414 Program Studi : S1 Reguler – Akuntansi Judul Laporan Magang : Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Melalui Media Internet (E-Commerce)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI Pembimbing

: Debby Fitriasari S.E. AK, M.S.M.

(

)

Penguji

: A. A. A. Ratna Dewi S.E. M.Si., Ak

(

)

Penguji

: Dahlia Sari S.E., M.Si

(

)

Ditetapkan di Tanggal

: Depok, Jawa Barat : 2 Juli 2013


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan magang ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Strata 1 Reguler jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Selama proses penulisan laporan magang ini, penulis mendapat banyak bimbingan, arahan, dukungan, dan semangat dari beberapa pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Allah SWT, segala puji syukur atas segala kemudahan yang diberikan olehNya sehingga akhirnya laporan magang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti.

2.

Kedua orang tua penulis Desrizal K. Gindow dan Sylvia Soraya, serta kakak-kakak penulis Muhammad Farid Andika, Muhammad Deryl Ivansyah, dan Muhammad Yukka meskipun kontribusi mereka sangat sedikit. Serta Kakak Ipar tercinta Lidyawati dan Radinka Qiera dan calon keponakan yang sedang berada di perut mereka berdua. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatian yang tiada henti. Terima kasih untuk selalu menjadi motivasi utama penulis untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Semoga seluruh hasil kerja keras ini bisa menjadi suatu kebanggaan bagi kalian.

3.

Ibu Debby Fitriasari selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas segala waktu, arahan, bantuan dan semangat yang telah diberikan selama penyusunan laporan magang ini. Maaf kalau tata bahasa saya suka menyulitkan pemahaman ibu.

4.

Ibu A.A.A. Ratna Dewi dan Ibu Dahlia Sari selaku dosen penguji laporan magang. Terimakasih atas segala saran serta masukan kepada penulis demi perbaikan dari laporan magang ini.


5.

Ayu Sesa Nurfiani. Dokter pribadi penulis sekaligus asistent penulis dalam menyusun laporan ini. Terima kasih atas begitu banyak pengertian, dukungan, dan terutama kesabaran yang diberikan untuk selalu bisa menjadi teman berbagi segala keluh kesah penulis selama ini. Serta terima kasih sudah membantu membenarkan tata bahasa penulis dalam penulisan laporan ini. Semoga cita-cita kita bisa terwujud dan dilancarkan semua rencana masa depan.

6.

Teman-teman terdekat penulis sejak SMA, Kamal Nasar, Shalita A., Dea Annisa, Tansino, Nicko Batubara. Serta Keluarga Besar Sawin dan BRAJAMUSTI 2008 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

7.

Teman-teman tercinta, Agitya Zahrina Ramadhani, Anissa Putriasari, Diandra Sediyono, Tiara Adisti Muhadjar, Miranda Adianti, Aloysia Indyra, Fatya Junissa Azlika, Puti Puspa Juwita, Edlin P., Randa Silvano, Angger Guntur Alit, Muhammad Fadhil Aziz, Ghazi Mokoginta, Ninda A. dan lainnya yang sulit disebutkan satu persatu. Semoga kita sukses bersama di masa depan dan pertemanan ini berlanjut sampai kita tua nanti.

8.

Teman-Teman Kelompok belajar, Akbari J., Ferzy Ferlian, Agustinus Gerrald Windoe, Randhy Nugroho, Sholahuddin Alrahmani, M.Rasyid Hidayat serta Rizka Ayu Amanda, Niwayan Putri dan teman belajar lainnya. yang sudah membantu penulis selama menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Semoga kita sukses kedepannya dan menjadi orangorang yang ada di sampul majalah Forbes.

9.

Keluarga besar SSS The 35th Jazz Goes To Campus, 2 wakil kordinator saya yang berebut satu wanita M. Fadhil Aziz dan Bob Adam. Serta 15 Orang pasukan SSS 35 tercinta Adinda K, Brena Dwita, Rizky Satrio, Ammar tsabit, Dita C, Andhika P, Niwayan Putri, Adisura I, Rasyid Hidayat, Akbari J Faisal, Gentiga M Zairin, Giovanni Janitra, Fika R, Jasmine Azura, dan Hari Aji Budiarto. Terima kasih atas waktu-waktu yang menyenangkan, pembelajaran, persahabatan dan candaan. Kalian luar biasa guys!

10.

Tim Amino FC, Gromy Purba, Laksono Budi Satrio, Sholahuddin Alrahmani, Gerald de Brito, Gayuh, M. Rasyid Hidayat, Randhy Nugroho, Bambang wijaya, Rizki Nugroho, Ari Wicaksono, Mihra Dildari, Faris


Marino, Vito Indriano BSO Band, Dicky Atsmar, Maizkha, M. Bondan, Adinda Kalyana, dan Farah A. Terima kasih teman-teman! Maaf belum bisa juara 1, Juara 3 untuk tim debutan lumayan kok. Lanjutkan ya di Econtel berikutnya. 11.

Keluarga besar basket FEUI, Maul, Andre, Baskoro, Abuy, Rio, Adit, Komeng, Caci, Misha, Sahat, Frisky, Jocu, Dana, Rafael, Dio, Paul, Ibnu, Welly, Raka Elga, Kun, Ninda, Myrna, Galuh, Fika, Zeta dan lain-lain. Hidup di FEUI tanpa basket sangat hambar. Terima kasih FEUI Basketball atas pengalaman dan keceriaannya.

12.

BSO Band Periode Ka Yohana dan Haris dan Kamal. Terutama Divisi Project periode Ka Yohana dan Divisi Event periode Haris dan Kamal. 2 Tahun di Organisasi ini menumbuhkan rasa kekeluargaan yang tidak bisa di dapat di Organisasi lain. Penuh canda tawa, keceriaan, keseriusan, kedongkolan, argumentasi, dan acara yang tidak ada duanya. Terima kasih.

13.

PT Harlanda Putera atas kesempatan yang diberikan untuk memperoleh pengalaman serta ilmu selama 4 bulan periode magang. Terima kasih untuk Divisi Keuangan terutama Farzandy cendi, Addhy K., dan Dhimas S. yang bersedia membantu selama periode magang.

14

Teman-teman FEUI 2009. Semoga selalu sukses dengan segala rencana dan cita-cita kalian.

15.

Dosen-dosen pengajar FEUI. Terima kasih atsa segala ilmu yang telah diberikan selama 4 tahun masa perkuliahan di FEUI.

16.

Seluruh staf Perpustakaan, Biro Pendidikan, Kemahasiswaan, Adfasum, dan Departemen Akuntansi. Terima kasih untuk semua bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.

17.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesarbesarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat


meningkatkan kualitas dari laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Jakarta, 2 Juli 2013

Muhammad Audi Vialdo


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Muhammad Audi Vialdo NPM : 0906532414 Program Studi : S1 Reguler Departemen : Akuntansi Fakultas : Ekonomi Jenis Karya : Laporan Magang demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Melalui Media Internet (ECommerce) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selam tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok, Jawa Barat Pada tanggal: 2 Juli 2013 Yang menyatakan

(Muhammad Audi Vialdo)


ABSTRAK

Nama : Muhammad Audi Vialdo Program Studi : Akuntansi Judul : Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Perdagangan Melalui Media Internet (E-Commerce)pada PT Harlanda Putera Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan melalui media internet (E-commerce) pada PT Harlanda Putera. PT Harlanda Putera sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN. Terdapat 2 jenis transaksi E-Commerce PT. Harlanda Putera yaitu perdagangan B2C (Busines to Customer) dan B2B (Business to Business). Kegiatan B2C perusahaan adalah berhubungan dengan penjualan produk perusahaan sendiri sedangkan kegiatan B2B perusahaan berkaitan dengan penyedia jasa penjualan produk rekanan melalui website Perusahaan. Transaksi perdagangan B2C perusahaan sudah dilakukan secara benar dan sesuai aturan yang berlaku. Pada transaksi perdagangan B2B ditemukan kesalahan dalam pencatatan akuntansi dan perhitungan PPN. Kata kunci : Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, E-Commerce, Perdagangan.

x

Universitas Indonesia


ABSTRACT Name

: Muhammad Audi Vialdo

Study Program : Accounting Title

: Value added tax on Transactions Through Internet Media (E-

commerce) In PT Harlanda Putera

This Internship report aims to explain how to recording and reporting of value added tax on transactions via the Internet (E-commerce) in PT Harlanda Putera. PT Harlanda Putera as “Pengusaha Kena Pajak”(PKP) has an additional obligation to collect and report the VAT. The Procedure in this report is the calculation and recording of VAT according to the UU PPN and other relevant regulations. There are 2 types of E-Commerce transaction in PT. Harlanda Putera, the B2C (Busines to Customer) and B2B (Business to Business). B2C activities related to the sale of the company’s own products, while the activities related to the company's B2B service is provide selling partners product through the Company's website. In conclusion the B2C trading is done correctly and according to the rules. In the B2B trading there’s an error in the accounting records and the calculation of VAT. Key words: Tax, Value Added Tax, E-commerce, Trade.

xi Pajak pertambahan ..., Muhammad Audi, FE UI, 2013


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........................................................................................ HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS............................................. TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG........................... HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... KATA PENGANTAR...................................................................................... HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS........................................... ABSTRAK ...................................................................................................... ABSTRACT..................................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................... DAFTAR GAMBAR………………………………………………………...

i ii iii iv v ix x xi xii xiv

1. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang ......................................... 1 1.2 Tujuan Program Magang ........................................................................... 1 1.3 Tujuan Penulisan Laporan Magang ........................................................... 2 1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program Magang ................................... 2 1.5 Pelaksanaan Program Magang ................................................................... 3 1.6 Latar Belakang Tema Penulisan Magang .................................................. 4 1.7 Rumusan Masalah ...................................................................................... 6 1.8 Tujuan Penulisan ........................................................................................ 6 1.9 Sistematika Penulisan ................................................................................ 6 2. LANDASAN TEORI......................................................................................... 8 2.1 Gambaran umum E-commerce .................................................................. 8 2.1.1 Pengertian E-commerce ....................................................................... 8 2.1.2 Penggolongan E-commerce ................................................................. 8 2.2 Gambaran Umum Perpajakan .................................................................... 9 2.2.1 Pengertian Pajak .................................................................................. 9 2.2.2 Ciri-Ciri Pajak ................................................................................... 10 2.2.3 Fungsi Pajak ..................................................................................... 10 2.2.4 Jenis-Jenis Pajak ................................................................................ 11 2.3 Pajak Pertambahan Nilai ................................................................... 12 2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ...................................... 12 2.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .................................. 12 2.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai ....................................................... 13 2.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai......................................................... 14 2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)........................................................... 18 2.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai .......................................................... 18 2.3.7 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai ............................................... 19 3. PROFIL PERUSAHAAN ............................................................................... 21 3.1 Sejarah Perusahaan .................................................................................. 21 xii Pajak pertambahan ..., Muhammad Audi, FE UI, 2013


3.2 Struktur Organisasi .................................................................................. 21 3.3 Bidang Usaha ........................................................................................... 25 3.4 Siklus PEndapatan PT Harlanda Putera dan alur jasa penitpan produk... 26 3.4.1 Siklus Pendapatan produk PT Harlanda Putera ................................. 26 3.4.2 Alur dan Penjelasan jasa penitipan produk PT Harlanda Putera dengan rekanan.............................................................................................. 28 3.5 Gambaran umum PPN PT Harlanda Putera ............................................. 29 4. PEMBAHASAN .............................................................................................. 31 4.1 Gambaran Umum ..................................................................................... 31 4.2 Mekanisme Perhitungan dan Pencatatan PPN atas Barang Kena Pajak PT Harlanda Putera ................................................................................................. 32 4.2.1 Contoh Perhitungan dan Pencatatan PPN Keluaran atas Barang Kena Pajak PT Harlanda Putera ............................................................................. 33 4.2.2 Perlakuan PPN atas Pengembalian BKP milik PT Harlanda Putera . 34 4.3 Mekanisme Pencatatan dan perhitungan PPN atas Jasa Kena Pajak PT harlanda Putera .................................................................................................. 37 4.3.1 Penjelasan Umum .............................................................................. 37 4.3.2 Contoh Perhitungan dan Pencatatan PPN Keluaran atau Jasa Kena Pajak terhadap Perusahaan rekanan yang sudah menjadi PKP ..................... 41 4.3.3 Contoh Perhitungan dan Pencatatan PPN Keluaran atas Jasa Kena Pajak terhadap Perusahaan rekanan yang bukan PKP .................................. 42 4.4 Temuan ..................................................................................................... 43 5. PENUTUP ........................................................................................................ 45 5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 45 5.2 Saran ........................................................................................................ 45 DAFTAR REFERENSI ...................................................................................... 46

xiii Pajak pertambahan ..., Muhammad Audi, FE UI, 2013


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Harlanda Putera ......................................... 22 Gambar 3.2 Siklus Pendapatan PT Harlanda Putera atas tiap penjualan produk 27 Gambar 3.3 Alur Jasa Penitipan Produk ............................................................. 28 Gambar 4.1 proses pemungutan PPN atas JKP yang diberikan PT Harlanda Putera kepada rekanan ..................................................................... 39

xiv Pajak pertambahan ..., Muhammad Audi, FE UI, 2013


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pelaksanaan Program magang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) merupakan salah satu

institusi pendidikan perguruan tinggi terdepan di Indonesia. Merupakan kewajiban dari FEUI untuk mempersiapkan mahasiswanya agar tidak hanya terampil pada kemampuan akademisnya, tetapi juga siap dalam menghadapi dunia nyata yaitu dunia kerja. Pada era globalisasi ini, informasi semakin mudah didapat terutama dalam bidang pendidikan. Semua mahasiswa mampu mendapatkan kualitas teori akademis yang setara. Dengan kata lain, mahasiswa dari Universitas di Ternate akan mendapatkan dasar teori yang sama dengan mahasiswa FEUI. Hal yang akan membedakan kualitas dari tiap mahasiswa adalah saat mempraktikkan teori yang mereka miliki. Terkadang teori yang ada akan berbeda dengan yang terjadi di dunia kerja. Oleh karena itu, perlu diadakan sebuah program yang dapat membantu mahasiswa mempraktikkan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah mereka miliki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Departemen Akuntansi FEUI, mengadakan program magang atau internship. Program magang ini dihadirkan sebagai salah satu syarat pilihan bagi kelulusan mahasiswa Departemen Akuntansi di FEUI. Pada program magang ini, mahasiswa akan merasakan langsung praktik di dunia kerja. Mahasiswa berkesempatan langsung mengimplementasikan teori yang sudah mereka miliki.

1.2

Tujuan Program Magang Progam magang yang diadakan oleh Departemen Akuntansi FEUI

memiliki tujuan sebagai berikut :

1



2

• Sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung di dunia nyata sehingga mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang selama ini sudah didapat secara langsung. • Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajemen perusahaan sehari-hari dengan menggunakan ilmu pengetahuan serta perangkat-perangkat akuntansi dan manajemen yang telah dipelajari. • Mengasah kemampuan mahasiswa mengenai penerapan berbagai perangkat akuntansi dan manajemen yang telah dipelajari selama mengikuti kuliah di FEUI pada perusahaan.

1.3

Tujuan Penulisan Laporan Magang Laporan magang merupakan laporan tertulis yang berisikan tentang

kegiatan yang dilakukan penulis selama menjalani program magang. Laporan ini akan dihubungkan dengan teori yang telah dipelajari penulis selama melakukan kegiatan perkuliahan. Secara ringkas, tujuan dari penulisan laporan akhir magang, yaitu : • Sebagai salah satu syarat kelulusan dan penyelesaian program magang. • Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang didapat ke dalam dunia kerja. • Memberikan masukan dan pendapat kepada perusahaan tempat program magang ini dilaksanakan. • Memberikan informasi kepada pembaca laporan ini mengenai penerapan PPN atas transaksi yang berbasis e-commerce.

1.4

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program Magang Program magang dilaksanakan di PT. Harlanda Putera yang bergerak pada

industri manufaktur bidang fashion. PT. Harlanda Putera berkantor di Jl. Kemang Selatan 8, Jakarta Selatan. Kegiatan magang ini dilaksanakan oleh penulis selama empat bulan dari tanggal 12 Januari sampai 10 Mei 2013.



3

1.5

Pelaksanaan Program Magang Selama magang, penulis ditempatkan pada divisi keuangan yang

mengurus semua/segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan PT. Harlanda Putera. Termasuk praktik Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan perusahaan.perlakuan pajak yang akan dikenakan kepada mereka. Sebagai perusahaan yang masih berkembang, struktur perusahaan masih sangat sederhana. Setiap divisi memiliki satu penanggung jawab, yang membawahi 2-3 orang staff. Selama program magang, penulis diminta membantu pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh divisi keuangan yaitu: • Penerapan sistem akuntansi yang efektif. • Penerapan peraturan dan perhitungan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT. Harlanda Putera.

Dalam melakukan setiap pekerjaan, penulis bekerja sama dengan 1 penanggung jawab dan 1 staff divisi keuangan. Berbagai kegiatan yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan magang adalah : • Perhitungan pembayaran pajak pada periode penulis melaksanakan program magang. Pekerjaan penulis dalam kegiatan ini adalah melakukan perhitungan, pencatatan dan pelaporan setiap transaksi yang berhubungan dengan PPh badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). • Menganalisis aspek dan aturan pajak yang sesuai untuk diterapkan pada PT. Harlanda Putera. Dalam kegiatan ini penulis bersama penanggung jawab melakukan anilisis aturan pajak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Guna memastikan aturan yang tepat, dalam hal ini penulis dan penanggung jawab melakukan konsultasi dengan pegawai kantor perpajakan wilayah DJP Jawa Barat I, wilayah Sekeloa-Coblong. • Menyempurnakan sistem laporan keuangan PT Harlanda Putera.



4

Pencatatan laporan keuangan PT Harlanda Putera dilakukan secara komputerisasi. Dalam kegiatan ini, penulis bersama staff divisi keuangan diberikan tanggung jawab untuk menyempurnakan sistem laporan keuangan yang sudah ada seperti menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Dimulai dari pelaporan jurnal harian hingga laporan keuangan. Semua ini bertujuan agar setiap pengimputan data/aktivitas yang terjadi dimulai dari jurnal harian hingga laporan keuangan akan ter-integrasi.

1.6

Latar Belakang Tema Penulisan Magang Globalisasi ekonomi tidak terlepas dari pengaruh berkembangnya

teknologi informasi, terutama teknologi internet yang sangat pesat. Perbatasan negara tidak mempengaruhi jalur informasi yang semakin mudah tersampaikan melalui internet dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangan budaya, gaya hidup, mode, teknologi dan berbagai peristiwa lainnya yang terjadi di suatu negara dengan cepat tersebar ke seluruh dunia. Perkembangan internet yang cukup pesat di Indonesia mentransformasi kegiatan konsumsi atau belanja masyarakat. Sejak kehadiran internet, masyarakat mulai terbiasa dalam kegiatan transaksi atau belanja melalui internet, biasa disebut dengan belanja secara online. Perubahan tersebut mendorong perusahaanperusahaan untuk menyesuaikan diri agar dapat tetap bertahan dan unggul dalam persaingan bisnis, sehingga muncul istilah era ekonomi digital. Perubahan yang jelas terlihat adalah penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan dengan menambah jalur atau cara melakukan kegiatan bisnis mereka. Pada awalnya perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya dengan cara tradisional, sekarang mereka menambah jalur dengan cara elektronik, yang dikenal

sebagai

e-commerce.

Kegiatan

bisnis

mereka

mulai

dari

pendokumentasian, iklan dan transaksi jual beli (sebagian atau seluruhnya) kini dilakukan secara online melalui media internet.



5

Perkembangan internet di dunia telah membawa dampak positif bagi industri teknologi informasi di Indonesia seperti menjamurnya Internet Service Provider (ISP). Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sangat pesat. Angka pengguna internet di Indonesia tahun 2012 sebesar 63 juta orang atau tumbuh sebesar 24,23 % dibandingakan dengan tahun 2011 yang jumlah penggunanya mencapai 55 juta. Pada tahun 2013 diperkirakan pengguna internet di Indonesia akan mencapai 82 juta atau naik 30 persen dari tahun 2012 (Yusuf, 2013). Seiring dengan bertumbuhnya pengguna internet di Indonesia , bisnis atau industri e-commerce mendapatkan dampak yang positif. Berdasarkan data pada tahun 2012 transaksi perdagangan dengan media internet di Indonesia mencapai USD 4,1 miliar atau naik sebesar 20,6 % dari tahun 2011 yang berjumlah USD 3,4 milliar. Jumlah transaksi yang dilakukan melalui media internet akan terus bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya jumlah pengguna internet (Noor, 2012) Perkembangan e-commerce yang sedang bertumbuh pesat di Indonesia memiliki dampak positif baik terhadap perusahaan e-commerce maupun pemerintah. Perusahaan mendapatkan dampak positif dari segi bisnis, karena produknya lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Konsumen dapat menikmati produk perusahaan tanpa perlunya kehadiran secara fisik. Pemerintah melalui pengenaan pajak atas transaksi e-commerce dapat meningkatkan penerimaan pajak mereka. PT Harlanda Putera adalah salah satu contoh perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dimana 95% melalui media internet atau online dan sisanya melalui media tradisional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan melalui media internet.



6

1.7 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penulisan laporan magang ini yaitu: 1.

Bagaimana pengenaan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas suatu transaksi Barang Kena Pajak (BKP) e-commerce Business to Customer (B2C) di PT Harlanda Putera?

2.

Bagaimana pengenaan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemberian Jasa Kena Pajak (JKP) e-commerce Business to Business (B2B) yang dilakukan PT Harlanda Putera?

1.8 Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki tujuan terkait dengan rumusan masalah yang ada, yaitu : 1.

Menganalisis pengenaan dan pencatatan PPN dari transaksi E-commerce Business to Customer (B2C).

2.

Menganalisis pengenaan dan pencatatan PPN dari transaksi E-commerce Business to Business (B2B).

1.9 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan Bab ini secara umum menjelaskan mengenai laporan magang yang dilakukan . Bab ini terdiri dari latar belakang pelaksanaan program magang, tujuan program magang, tujuan penulisan laporan magang, tempat dan waktu pelaksanaan program magang, pelaksanaan program magang, latar belakang tema penulisan magang dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka dan Regulasi Bab ini menjelaskan mengenai pengertian internet, e-commerce beserta mekanisme transaksi e-commerce serta jenis-jenis dan keuntungan e-commerce,



7

peraturan perpajakan atas transaksi e-commerce yang berlaku di Indonesia, khususnya PPN.

BAB 3 Profil Perusahaan Bab ini membahas profil PT. Harlanda Putera, struktur organisasi, produk perusahaan, dan perpajakan atas transaksi e-commerce yang dilaksanakan perusahaan.

BAB 4 Pembahasan Pada Bab ini akan dibahas mengenai mekanisme pencatatan PPN atas Barang Kena Pajak dan jasa Kena Pajak perusahaan. Serta illustrasi perhitungan atas kegiatan usaha dan PPN yang terhitung.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan penutup dari laporan program magang ini yang berisikan kesimpulan dari kegiatan magang yang telah dilakukan serta saran yang kepada pihak-pihak terkait.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1

Gambaran umum E-commerce

2.1.1 Pengertian E-commerce Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi, menimbulkan suatu fenomena yang disebut dengan e-commerce. E-commerce memberikan perubahan yang cukup besar di berbagai industri. Sehingga di beberapa negara kegiatan ecommerce di perlakukan secara khusus. Pengertian e-commerce

sangat luas dan memiliki penjabaran yang

berbeda-beda di setiap negara. Pada umumnya e-commerce diartikan secara sempit sebagai belanja secara online atau disebut online shopping. Berikut adalah beberapa pengertian dari e-commerce : 1.

E-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Setiap individu yang mempunyai jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan E-commerce. (Vermaat, 2007)

2.

Perdagangan e-commerce adalah bagian dari e-lifestyle yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat mana pun. (Hidayat, 2008)

3.

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk

transaksi elektronik dan

pertukaran/penjualan barang, layanan, dan informasi secara elektronik. (Munawar, 2009)

2.1.2 Penggolongan E-commerce Secara umum, penggolongan dari kegiatan e-commerce dapat digolongkan menjadi 4 jenis berdasarkan sifat transaksinya sebagai berikut (Suyanto, 2003:45):

8



9

1. Business to business (B2B), adalah model e-commerce dimana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh model ecommerce ini adalah beberapa situs e-banking yang melayani transaksi antar perusahaan. 2. Business to Consumer (B2C), adalah model e-commerce dimana pelaku bisnis melibatkan langsung antara penjual (penyedia jasa e-commerce) dengan individual buyers atau pembeli. Contoh model e-commerce ini adalah airasia.com. 3. Consumer to Consumer (C2C), adalah model e-commerce dimana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep e-commerce jenis ini banyak digunakan dalam situs online auction atau lelang secara online. Contoh portal ecommerce yang menerapkan konsep C2C adalah e-bay.com . 4. Consumer to Business (C2B), adalah model e-commerce dimana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis e-commerce seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Contoh portal e-commerce yang menerapkan model bisnis seperti ini adalah priceline.com. Gambaran Umum Perpajakan 2.2 2.2.1 Pengertian pajak Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



10

2.2.2 Ciri-Ciri Pajak Dari pengertian di atas dapat disimpulkan mengenai ciri-ciri pajak Waluyo (2011) adalah sebagai berikut : 1.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

5.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur atau regulatif).

2.2.3 Fungsi pajak Menurut Ilyas dan Burton (2007), fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis yaitu : 1.

Fungsi

budgetair,

disebut

juga

fungsi

fiskal,

yaitu

fungsi

untuk

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undangundang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah. 2. Fungsi regulerend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.



11

3. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku , maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah. 4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.2.4 Jenis-Jenis Pajak Menurut Waluyo (2011), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok: 1.

Menurut golongan atau pembebanan a.

Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanan-nya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.

b.

Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanan-nya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

1.

Menurut sifat a.

Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

b.

Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.



12

2.

Menurut pemungut dan pengelolanya a.

Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan lain-lain.

2.3

Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

2.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN memiliki karakteristik atau sifat yang khusus, yang tidak dimiliki oleh sistem pajak lain, sebagai berikut : 1.

PPN merupakan pajak tidak langsung Ciri dari pajak tidak langsung yaitu konsumen akhir Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan menjadi obyek pajak. Pada karakterisitik ini, penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara dengan pemikul beban pajak berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban



13

pajak secara nyata berkedudukan sebagai pembeli BKP atau penerima JKP sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah PKP yang bertindak selaku penjual BKP atau pengusaha JKP. 2.

Multi Stage Tax PPN dikenakan pada setiap transaksi yang dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi. Contohnya dalam setiap penyerahan yang menjadi objek pajak PPN mulai dari tingkat pabrikan (manufaktur) kemudian ditingkat pedagang besar sampai pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN.

3.

PPN merupakan pajak obyektif Pajak Obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak tidak memperhatikan kondisi subyek pajaknya baik berupa orang atau badan, konsumen berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah , tetapi ditentukan oleh faktor obyektif yang lebih lazim disebut dengan objek pajak. Timbulanya kewajiban unutk membayar PPN adalah pada saat diketahui adanya objek pajak tersebut.

4.

PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri PPN dikenakan atas penyerahan BKP maupun JKP. Pengenaannya di tempat BKP atau JKP akan dikonsumsi, yakni di dalam Daerah Pabean (di dalam negeri). Oleh karena itu, terhadap BKP yang diimpor juga dikenakan PPN. Sedangkan terhadap BKP yang diekspor (yang akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean), dikenakan PPN 0%.

5.

PPN dikenakan tarif tungggal (UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7) Berbeda dengan pajak penjualan, yang menggunakan sampai 9 macam tarif, PPN dikenakan tarif tunggal sebesar 10%.

2.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Priantara (2012:419), subjek PPN pada dasarnya adalah Wajib Pajak pada pajak perusahaan, namun istilah PKP selalu dipakai untuk pihak yang



14

bertanggung jawab terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. Berikut Subjek PPN yang dimaksud : 1.

Pengusaha Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang atau jasa, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

2.

Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) ialah sebutan yang digunakan kepada pihak yang memiliki kewajiban PPN. Setiap Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan menjadi PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

3. Bukan PKP Tidak semua pengusaha adalah PKP, seperti : a. Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang bersangkutan sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. b. Pengusaha yang menghasilkan dan/atau menyerahkan bukan BKP dan/atau bukan JKP

2.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Pasal 4 ayat (1), pasal 16C dan 16D UU PPN, maka yang termasuk objek PPN sebagai berikut : 1.

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

2.

Impor Barang Kena Pajak.

3.

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.



15

4.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah pabean.

5.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6.

Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

7.

Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

8.

Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

9.

Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

10. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau yang digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan menteri keuangan.

Barang Kena Pajak (BKP) yang dimaksud adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan Peraturan Pemerintah no. 144 Tahun 2000 Pasal 1 s/d Pasal 4 sebagai berikut : 1.

Barang hasil pertabangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, panas bumi, pasir, kerkil, batubara yang belum diproses menjadi briket batubara, biji besi, biji timah, biji tembaga, biji nikel, biji perak dan biji bauksit.

2.

Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (baik yang beryodium maupun tidak).



16

3.

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makan dan minuman yang baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh pengusaha jasa boga (katering).

4.

Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya)

Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dimaksud adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 Pasal 5 dan Pasal 16 sebagai berikut : 1.

Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi jasa dokter umum, dokter specialis, dan dokter gigi; jasa dokter hewan; jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi dan fisioterapi; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedic dan perawat; dan jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanitarium.

2.

Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial; jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersil; jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

3.

Jasa di bidang pengiriman surat dan perangko.

4.

Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi, seperti jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, jasa wali amanat, serta anjak piutang; jasa



17

asuransi, tidak termasuk broker asuransi; jasa sewa guna usaha dengan hak opsi. 5.

Jasa di bidang keagamaan, seperti jasa pelayanan rumah ibadah; jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan jasa lain di bidang keagamaan.

6.

Jasa di bidang pendidikan, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.

7.

Jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan seperti jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

8.

Jenis jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

9.

Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air seperti jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.

10. Jenis jasa di bidang tenaga kerja seperti jasa tenaga kerja; jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. 11. Jenis jasa di bidang perhotelan seperti jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. 12. Jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan,



18

pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dalam PPN adalah : 1.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga dalam Faktur Pajak.

2.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pembeli JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga dalam Faktur Pajak.

3.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN

4.

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

5.

Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai DPP dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU PPN, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:



19

1.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% Tarif penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 %. Konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

3.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15 % (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

2.3.7 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Terdapat 4 mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yaitu (Muljono, 2001) : 1.

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang, dinamakan pajak keluaran.

2.

Pada saat Pengusaha Kena Pajak membeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak yang terutang, dinamakan pajak masukan.

3.

Pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akhir masa pajak. Jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Sebaliknya, apabila jumlah Pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau di kompensasi ke masa pajak berikutnya.



20

4. Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak.



BAB III PROFIL PERUSAHAN

3.1

Sejarah Perusahaan Cikal bakal dari PT Harlanda Putera adalah sebuah merek yang pada

awalnya bernama Brodo Footwear. Brodo Footwear merupakan sebuah merek fashion pria yang dicipatakan oleh 2 orang mahasiswa dari Bandung pada awal tahun 2010 dalam bentuk produk sepatu yang berbahan dasar kulit. Pada awalnya Brodo footwear bukanlah suatu proyek usaha serius, namun ternyata usaha berkembang sangat pesat. Pada tahun pertama, mereka berhasil mencapai omzet lebih dari 300 juta rupiah. Akhir tahun 2010, Brodo Footwear mengikuti seminar start-up business, dan mereka mempresentasikan merek mereka. Hasilnya, beberapa investor tertarik untuk bergabung. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena mereka belum berbadan usaha secara resmi. Akhirnya pada tahun 2011, PT Harlanda Putera didirikan sebagai perusahaan yang menaungimerek Brodo Footwear. PT Harlanda Putera didirikan dengan akte notaris Evita Anggraini, S.H. di Bandung pada bulan Juni 2011. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jl. Kemang Selatan no.8, Jakarta, dan memiliki satu buah warehouse yang berlokasi di Bandung. 3.2. Struktur Organisasi PT

Harlanda

Putera

merupakan

perusahaan

yang terkategorikan

perusahaan kecil. Struktur organisasnya sangat sederhana (Gambar 3.1). Dalam kegiatan operasionalnya, PT Harlanda Putera mempunyai Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Keuangan dan dibantu oleh Direktur Operasi. Direktur Keuangan membawahi divisi keuangan, divisi pemasaran dan divisi design and creative. Direktur Operasi membawahi divisi customer relation dan divisi manufaktur. Setiap divisi

memiliki 1 orang penanggung jawab yang

disebut Team Leader dan 1-4 staff. Khusus divisi manufaktur terbagi lagi menjadi tim produksi, quality control dan warehouse.

21



22

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Harlanda Putera

Sumber : Personal interview penulis dengan Direktur Keuangan



23

Tugas dan Tanggung jawab dari masing-masing Divisi adalah sebagai berikut 1. Divisi Keuangan Divisi ini memiliki tanggung jawab dalam semua aspek yang berhubungan dengan keuangan perusahaan PT Harlanda Putera. Divisi ini terdiri dari 1 penanggung jawab dan 4 orang staff. Kegiatan dari divisi ini termasuk : •

Pembuatan sistem akuntansi secara komputersasi.

•

Pencatatan keuangan setiap transaksi yang terjadi.

•

Pembuatan laporan keuangan Perusahaan.

•

Analisis aspek pajak yang dikenakan kepada perusahaan.

•

Perhitungan pajak yang dikenakan kepada perusahaan.

2. Divisi Design and Creative Divisi ini memiliki tanggung jawab dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan perancangan produk, visual dan kreatif yang terdiri dari 1 penanggung jawab dan 2 orang staff. Pekerjaan dari divisi ini termasuk : •

Bekerja sama dengan divisi manufaktur dalam pembuatan dan design produk.

•

Perancangan Web Design perusahaan.

•

Merancang pembuatan visual seperti : foto produk, video produk.

•

Bersama dengan divisi pemasaran menyusun materi untuk pemasaran seperti : Poster, Reklame, flyer dan lain-lain.

3. Divisi Pemasaran Divisi ini bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan brand dan produk kepada konsumen. Divisi ini terdiri dari 1 penanggung jawab dan 2 orang Staff. Pekerjaan dari divisi ini termasuk : •

Melakukan promosi melalui media online dan cetak seperti : Twitter, Facebook, majalah.

•

Bekerja sama dengan Divisi Design and Creative dalam pembuatan materi iklan, promosi produk.

•

Bertanggung jawab dalam kegiatan promosi seperti acara pameran.

Universitas Indonesia Pajak pertambahan ..., Muhammad Audi, FE UI, 2013

24

4. Divisi Customer Relation Divisi ini merupakan jembatan penghubung atara konsumen dengan perusahaan. Pekerjaan divisi ini termasuk : •

Melayani konsumen yang ingin membeli atau menanyai produk.

•

Memastikan konsumen mendapatkan barang yang diinginkan.

5. Divisi Manufaktur Divisi ini merupakan inti dari kegiatan operasi perusahaan dimana divisi ini bertanggung jawab dalam memastikan produk sesuai dengan keinginan perusahaan dan konsumen. Divisi ini terdiri dari 3 bagian, yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan tugas yang terintegrasi satu dengan lainnya. a. Warehouse Merupakan bagian dari divisi manufaktur yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pengaturan semua stok yang dimiliki perusahaan. Warehouse memiliki 2 staff yang ber tugas sebagai berikut : 1. Melakukan pencatatan dan pelaporan jumlah stok setiap tutup hari. 2. Mengirimkan produk kepada konsumen. 3. Bekerja sama dengan bagian Quality Control dalam menjaga kondisi produk. b. Quality Control Quality control merupakan salah satu bagian dari divisi manufaktur yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas produk perusahaan. Memiliki 1 staff yang memiliki tugas : 1. Bekerja sama dengan bagian warehouse dalam menjaga kondisi produk dan memastikan setiap produk yang diserahkan kepada konsumen tidak memiliki cacat. c. Production Merupakan bagian dari divisi manufaktur yang bertanggung jawab dalam kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. Memiliki 2 staff yang memiliki tugas : 1. Memastikan produksi sesuai dengan pesanan.


25

2. Melakukan kegiatan Research and Development. 3. Bekerja sama dengan Divisi Design and Creative dalam memberikan informasi penggunaan material yang sesuai.

3.3. Bidang Usaha PT Harlanda Putera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, yaitu manufaktur bidang fashion yang produknya berbahan dasar kulit dengan merek bernama Brodo Footwear. Perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya melalui media internet. Penjualan dan pemasaran produk Brodo Footwear mengandalkan media-media jejaring social seperti facebook dan twitter serta website. Website perusahaan dijadikan sebagai online store seperti halnya amazon.com Strategi penjualannya adalah selain digunakan untuk menjual produk perusahaan sendiri, perusahaan juga menawarkan jasa penjualan produk perusahan lain ataupun merek lain melalui website Brodo Footwear. Diharapkan strategi ini dapat menjaring perusahaan baru ataupun usaha-usaha kecil sejenis yang membutuhkan media untuk menjual produk mereka. Berikut ini dijabarkan bidang usaha yang dilakukan oleh PT Harlanda Putera: 1.

Penjualan Produk : • Sepatu Sepatu

berbahan

dasar

kulit

merupakan

produk

utama

dari

perusahaan. Hingga saat ini perusahaan sudah memproduksi lebih dari 30 variasi sepatu dengan bahan kulit dan lebih dari 6 model sepatu berbahan dasar kain canvas. • Aksesoris (Dompet, tas, baju dan ikat pinggang) Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, PT Harlanda Putera memperluas lini produknya dengan memproduksi aksesoris seperti, dompet, tas, ikat pinggang dan pakaian. Produk-produk tersebut diproduksi menggunakan bahan dasar kulit, sama seperti produk awal perusahaan.


26

2.

Jasa-jasa penitipan produk Melalui program yang dinamakan Brodo Gentlemen’s Club,perusahaan

menyediakan jasa penjualan produk bagi merek-merek baru dengan cara menitipkan produknya melalui website Brodo footwear. Basis pelanggan yang besar serta pengunjung website yang cukup banyakmenjadi daya tarik bagi merekmerek baru yang ingin menawarkan produknya. Atas aktivitas bisnis ini, mereka yang menitipkan produknya dikenakan biaya titipan sebesar 30%.

3.4 Siklus Pendapatan PT Harlanda Putera dan alur jasa penitipan produk 3.4.1 Siklus Pendapatan produk PT Harlanda Putera Berikut penjelasan gambaran alur dari setiap transaksi yang terjadi bagi PT Harlanda Putera yang dilakukan oleh divisi Customer Relation (Gambar 3.2) : 1.

Pesanan pelanggan melalui website akan langsung terintegrasi dengan e-mail PT Harlanda Putera. Begitu juga pesanan melalui SMS, divisi Customer relation akan mengirimkan datanya ke e-mail PT Harlanda Putera, agar mudah di tracking

2.

Customer relation akan memeriksa stok pesanan ke bagian Warehouse. Bila tidak ada pesanan pelanggan akan dibatalkan dan pelanggan akan menerima pembatalan pesanan

3.

Bila stok ada, divisi Customer relation akan mengirimkan rincian pesanan dan jumlah yang harus dibayar kepada pelanggan melalui e-mail dan short message service (sms).

4.

Setelah menerima konfirmasi pembayaran dari pelanggan, divisi customer relation akan mengkonfirmasi kepada divisi keuangan perihal penerimaan pembayaran dari pelanggan.

5.

Divisi keuangan akan memeriksa pembayaran, melalui rekening PT Harlanda Putera secara online.

6.

Setelah pembayaran diterima, divisi keuangan akan memberikan notifikasi dan mengirim invoice kepada divisi customer relation. Invoice juga dikirim ke divisi warehouse sebagai dasar pengiriman barang. Divisi keuangan akan membuat jurnal berdasarkan invoice yang diterbitkan


27

7.

Divisi customer relation akan mengirim konfirmasi pembayaran berupa invoice kepada pelanggan.

8.

Produk akan langsung dikirim oleh divisi warehouse melalui kurir.

Gambar 3.2 Siklus Pendapatan PT Harlanda Putera atas tiap penjualan produk. Sumber : Personal Interview Penulis dengan Direktur Keuangan


28

3.4.2 Alur dan Penjelasan jasa penitipan produk PT Harlanda Putera dengan Rekanan

Berikut penjelasan gambaran alur kegiatan jasa penitipan produk kepada PT Harlanda Putera (Gambar 3.3) : 1. Supplier/rekanan lain setuju untuk melakukan kontrak kerjasama dengan PT Harlanda Putera. Pada kontrak, supplier/rekanan setuju untuk dikenakan biaya jasa penitipan sebesar 25% dari harga jual produk. 2. Supplier/rekanan akan menitipkan produk mereka kepada PT Harlanda Putera 3. PT Harlanda Putera akan memasarkan dan menjual produk supplier/rekanan melalui semua jalur yang distribusi yang mereka punya. 4. Setiap produk supplier/rekanan yang terjual melalui PT Harlanda Putera, pembayaran akan melalui PT Harlanda Putera seluruhnya. 5. Pada akhir bulan, dana hasil penjualan produk supplier/rekanan akan dibayarkan kepada masing-masing pemiliki produk setelah dikurangi fee/biaya titipan sebesar 30 % dari harga jual produk.

Gambar 3.3 Alur Jasa Penitipan Produk. Sumber : Personal Interview Penulis dengan Direktur Keuangan


29

3.5 Gambaran umum PPN PT Harlanda Putera Kewajiban PT Harlanda Putera sebagai pemungut PPN berlaku semenjak perusahaan ini ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada April tahun 2013. Sesuai dengan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PT Harlanda Putera memiliki kewajiban untuk : 1.

Melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

2.

Memungut PPN/PPnBM yang terutang

3.

Menyetor PPN/PPnBM yang terutang (yang kurang dibayar)

4.

Melaporkan PPN/PPnBM yang terutang (menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM) Setiap kegiatan perdagangan akan menimbulkan dua macam PPN yang

berbeda, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. Yang membedakan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran adalah posisi PT Harlanda Putera di dalam sebuah transaksi, apakah sebagai penjual (penyedia produk/jasa) atau pembeli (pengguna jasa). Namun, hingga saat ini kegiatan PT Harlanda Putera hanya menimbulkan PPN Keluaran yang muncul dari penjualan produk dan pemberian jasa. Kegiatan pembelian bahan baku, jasa pembuatan produk, dan penyewaan alat-alat yang dilakukan PT Harlanda Putera, tidak melalui perusahaan yang merupakan PKP serta tidak dilakukan secara e-commerce. Oleh karena itu setiap transaksi sebagai pengguna jasa, PT Harlanda Putera tidak dipungut PPN. Dilihat dari transaksi perdagangan PT Harlanda Putera atas penjualan BKP, yang mencapai 30 hingga 40 transaksi per hari, perusahaan dapat dikategorikan sebabai PKP Pedagang Eceran (PE). PT Harlanda Putera memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER. No. 58/PJ/2010 Pasal 1 ayat (1), yaitu kriteria dari PKP PE merupakan PKP yang kegiatan usaha atau melakukan penyerahan BKP dengan cara penjualan eceran langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis,pemesanan

tertulis, kontrak, atau

lelang. Dengan

adanya

aturan

ini, Invoice penjualan yang digunakan PT Harlanda Putera dapat diakui sebagai


30

faktur pajak. Invoice dari PT Harlanda Putera sudah memenuhi kriteria dari PER.No. 58/PJ/2010 pasal 3 ayat (1).


BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Gambaran umum Seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, PT Harlanda Putera merupakan perusahaan e-commerce yang melakukan kegiatan penjualan produknya secara online. Meskipun belum terdapat suatu aturan baku terhadap perpajakan transaksi perdagangan online, sesuai dengan hasil konsultasi dengan pegawai pajak, produk PT Harlanda Putera merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan terutang PPN. Selain itu, kegiatan jasa penjualan produk yang dilakukan PT Harlanda Putera merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) dan terutang PPN. Oleh karena itu, PT Harlanda Putera memiliki kewajiban untuk membayar PPN terkait produk yang dijual dan jasa penjualan produknya. Transaksi yang dilakukan oleh PT Harlanda Putera meliputi 2 jenis kegiatan e-commerce yaitu B2C (Business to Customer) dan B2B (Business to Business) transaction. Masing-masing transaksi memiliki perbedaan dalam subjek dan waktu penyerahan BKP/JKP. Dalam kegiatan B2C, PT Harlanda Putera akan memberikan invoice kepada pelanggan atas pesanan yang mereka lakukan. Kemudian, PT Harlanda Putera akan mengakui pendapatan setelah diterima pembayaran atas pesanan pelanggan ke dalam rekening perusahaan . PPN Keluaran yang terhutang dicatat bersamaan dengan saat pendapatan diakui. Sedangkan dalam kegiatan B2B yang berupa pemberian jasa penjualan kepada rekanan, ada 2 jenis rekanan yaitu rekanan yang sudah menjadi PKP dan rekanan yang belum menjadi PKP. Kegiatan B2B melibatkan 3 pihak yaitu PT Harlanda Putera, Rekanan dan Customer. Dalam kegiatan ini, apabila terdapat produk rekanan yang terjual melalui PT Harlanda Putera, penagihan PPN dan pembuat faktur pajak untuk customer merupakan kewajiban perusahan rekanan, bukan PT Harlanda Putera. PT Harlanda Putera hanya akan mengeluarkan penagihan PPN saat akhir bulan bersamaan dengan penagihan atas JKP kepada

31 Universitas Indonesia Pajak pertambahan ..., Muhammad Audi, FE UI, 2013

32

perusahaan rekanan. Mekanisme pengenaan PPN atas masing-masing jenis transaksi akan dijelaskan secara lebih detail pada sub bab berikut.

4.2 Mekanisme Perhitungan dan Pencatatan PPN atas Barang Kena Pajak PT. Harlanda Putera Dalam melakukan perhitungan PPN atas transaksi-transaksi yang terjadi, hal yang harus diperhatikan oleh PT Harlanda Putera adalah pengklasifikasian antara transaksi yang menimbulkan PPN dan transaksi yang mengurangi PPN dalam penyerahan BKP. Dalam hal ini PT Harlanda Putera harus mengetahui dengan

pasti

transaksi

yang

termasuk

dalam

perhitungan

PPN

serta

memperhatikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menentukan besarnya PPN yang harus dipungut. Dalam menentukan besarnya Pajak Keluaran atas penyerahan BKP yang terhutang PT Harlanda Putera, DPP yang digunakan adalah harga jual untuk penyerahan BKP. Setelah mengetahui jumlah DPP, PT Harlanda Putera akan memungut PPN yang terhutang sesuai dengan tarif PPN yang berlaku , yaitu sebesar 10% dari nilai DPP yang timbul untuk transaksi dalam wilayah pabean dan 0% dari nilai DPP untuk ekspor. Setelah menghitung besarnya PPN Keluaran, PT Harlanda Putera akan membuat jurnal transaksi sebagai berikut:

Dr. Kas/Bank

xxxx

Cr. Sales

xxxx

Cr. PPN Keluaran

xxxx

Dr. COGS Cr. Inventory

xxxx xxxx


33

4.2.1 Contoh Perhitungan dan Pencatatan PPN Keluaran atas Barang Kena Pajak PT Harlanda Putera Dalam kegiatan penjualan BKP, transaksi secara e-commerce bisa mencapai 30-40 transaksi/hari. Berikut salah satu contoh transaksi yang terjadi pada bulan April 2013 : PT Harlanda Putera menerima pembayaran atas penjualan produk dari pelanggan atas nama Eko Chandra. Produk yang terjual merupakan dua pasang sepatu dan satu dompet. Nilai pembayaran yang diterima PT Harlanda Putera sebesar Rp. 1.292.500 (termasuk PPN). DPP adalah sebesar 100/110 dari nilai pembayaran produk. Dengan demikian PPN Keluaran yang dipungut oleh PT Harlanda Putera kepada Eko Chandra adalah sebagai berikut : = 100/110 x Rp. 1.292.500

DPP

= Rp. 1.175.000 Tarif PPN

= 10%

PPN Keluaran

= 10% x Rp. 1.175.000 = Rp. 117.500

Atas transaksi tersebut PT Harlanda Putera akan membuat jurnal transaksi sebagai berikut : Dr. Bank

Rp. 1.292.500

Cr. Sales

Rp. 1.175.000

Cr. PPN Keluaran

Rp.

Dr. COGS Cr. Inventory

Rp.

117.500

390.000 Rp.

390.000

Contoh transaksi lain terjadi saat adanya transaksi ekspor. PT Harlanda Putera menerima pembayaran atas penjualan produk dari pelanggan atas nama Chiang Wei Lei bertempat tinggal di Singapura. Produk yang terjual merupakan tiga pasang sepatu. Nilai Pembayaran sebesar Rp. 1.485.000. Dikarenakan transaksi ini merupakan transaksi ekspor, tarifnya 0% maka PT Harlanda Putera


34

tidak memungut PPN kepada Chiang Wei Lei dan tidak mengeluarkan faktur pajak atas transaksi yang terjadi. Atas transaksi tersebut PT Harlanda Putera akan membuat jurnal transaksi sebagai berikut : Dr. Bank

Rp. 1.485.000

Cr. Sales Dr. COGS Cr. Inventory

Rp. 1.485.000 Rp.

480.000 Rp.

480.000

4.2.2 Perlakuan PPN atas Pengembalian BKP milik PT Harlanda Putera Dalam setiap aktivitas bisnis perdagangan barang, terdapat kemungkinan terjadinya pengembalian barang yang sudah dibeli atau retur penjualan yang disebabkan alasan tertentu. PT Harlanda Putera pernah beberapa kali menerima retur penjualan dari pelanggan. Sesuai dengan aturan, jika terjadi pengembalian barang maka pembeli BKP harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada perusahaan, kecuali diganti dengan BKP yang jumlah dan harganya sama. Pada praktiknya, PT Harlanda Putera selalu menawarkan jasa penukaran barang bila barang yang diterima pelanggan tidak sesuai, baik terdapat kekurangan atau cacat pada barang maupun ukuran yang tidak pas. Terkadang penukaran barang tidak sama tipe dan harganya. Untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan, PT Harlanda Putera memberikan layanan gratis satu kali menukar barang yang ukurannya tidak pas. Perlakuan PPN atas pengembalian BKP milik PT Harlanda Putera akan dibedakan menjadi dua menurut periode pelaporannya, yaitu perlakuan pada masa SPT PPN yang sama dan Perlakuan pada masa SPT PPN yang berbeda Selama periode magang, Penulis menemukan praktik penukaran BKP yang tidak sama tipe dan harganya terjadi sebanyak 4 transaksi. Sedangkan untuk penukaran BKP dengan jumlah dan harga yang sama terjadi 28 kali. Besarnya angka penukaran barang merupakan salah satu risiko dari transaksi perdagangan e-commerce yang produknya berkaitan dengan ukuran. Semua transasksi terjadi pada masa SPT PPN yang sama.


35

1. Contoh Perlakuan PPN atas Pengembalian BKP milik PT Harlanda Putera Pada Masa SPT PPN yang Sama Salah satu contoh praktik penukaran BKP yang tidak sama tipe dan harganya dielaskan pada ilustrasi berikut : 

Pada tanggal 25 April 2013, terjadi transaksi perdagangan antara PT Harlanda Putera dengan pelanggan atas nama ABC. ABC membeli sepasang sepatu Brodo Signore ukuran 44 dengan harga Rp.550.000 (termasuk PPN)



Pada tanggal 25 April 2013, PT Harlanda Putera menerbitkan faktur pajak dengan Kode dan Nomor Seri BRD-0103, DPP sebesar Rp. 500.000 dan PPN sebesar Rp. 50.000.



Tanggal 27 april 2013, karena dirasa kurang cocok maka dia menukar sepatu tersebut dengan Brodo Fontana Ukuran 44 dengan harga Rp. 440.000 (termasuk pajak).



Atas kejadian tersebut PT Harlanda Putera menerbitkan faktur pajak pengganti dengan Kode dan Nomor Seri BRD-0163, DPP sebesar Rp. 400.000 dan PPN sebesar Rp. 40.000

Dari kejadian tersebut maka PT Harlanda Putera melakukan hal sebagai berikut : 

Jurnal saat terjadinya transaksi tanggal 25 April 2013 : Dr. Bank

Rp.

Cr. Sales

Rp.

500.000

Cr. PPN Keluaran

Rp.

50.000

Dr. COGS

Rp.

Cr. Inventory 

550.000

160.000 Rp.

160.000

Karena transaksi perdagangan dan pengembalian tersebut terjadi pada masa yang sama, maka pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2013 perusahaan akan melaporkan kedua Faktur Pajak tersebut



Pada Faktur BRD-0103 Kolom DPP dan PPN diisi dengan nilai 0



Pada Faktur BRD-0163 Kolom DPP Diisi dengan nilai Rp 400.000 dan PPN diisi dengan nilai Rp. 40.000


36



Membuat jurnal sebagai pengurang jurnal sebelumnya : Dr. Sales

Rp.

100.000

Dr. PPN Keluaran

Rp.

10.000

Cr. Bank Dr. Inventory

Rp. Rp.

Cr. COGS

110.000

50.000 Rp.

50.000

Sedangkan untuk praktik penukaran barang dengan jumlah dan harga yang sama, PT Harlanda Putera tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak pengganti. Karena jumlah PPN Keluaran dan DPP tidak berubah.

2.

Contoh Perlakuan PPN atas Pengembalian BKP milik PT Harlanda

Putera Pada Masa SPT PPN yang Berbeda Menggunakan contoh yang sama dengan penjelasan sebelumnya, dengan asumsi pengembalian dilakukan 23 Mei 2013, maka PT Harlanda Putera akan melakukan hal sebagai berikut : 

Jurnal saat terjadinya transaksi tanggal 25 April 2013 : Dr. Bank

550.000

Cr. Sales

Rp.

500.000

Cr. PPN Keluaran

Rp.

50.000

Dr. COGS Cr. Inventory 

Rp.

Rp.

160.000 Rp.

160.000

Melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak April

2013 untuk

melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada formulir 1111 A2 dengan cara sebagai berikut: o

Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (BRD-0163);

o

Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (23-052013);

o

Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 400.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 40.000;


37

o

Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (BRD-0103).



Melaporkan Faktur Pajak Pengganti dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2013 pada formulir 1111 A2 dengan cara sebagai berikut: o

Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (BRD-0163);

o

Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (21-052013);

o

Kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 0 (nol);

o

Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (BRD-0103).



Membuat jurnal sebagai pengurang jurnal sebelumnya : Dr. Sales

Rp.

100.000

Dr. PPN Keluaran

Rp.

10.000

Cr. Bank Dr. Inventori Cr. COGS

Rp. Rp.

110.000

50.000 Rp.

50.000

4.3 Mekanisme Pencatatan dan perhitungan PPN atas Jasa Kena Pajak PT. Harlanda Putera 4.3.1 Penjelasan Umum Pemberian jasa oleh PT Harlanda Putera melibatkan 3 pihak yaitu PT Harlanda Putera sebagai penyedia jasa penjualan, rekanan yang menyediakan produk dan customer sebagai pembeli. Pada praktiknya alur dari kegiatan ini adalah seperti ini : 1. Saat penjualan BKP, rekanan berlaku sebagai pemungut PPN. Rekanan akan mengeluarkan faktur pajak serta memungut PPN kepada customer. 2. Setiap terjadi penjualan, perusahaan akan membuat memo penjualan BKP rekanan termasuk pengurangan barang milik rekanan. Perusahaan tidak


38

melakukan pencatatan akuntansi atas penjualan karena barang yang terjual bukan milik perusahaan. 3. PT Harlanda Putera melakukan rekapitulasi penjualan produk rekanan tiap akhir bulan dan kemudian menjurnal pendapatan jasa atas penjualan produk rekanan. 4. PT Harlanda Putera mengeluarkan faktur pajak pada saat menagih JKP kepada rekanan. Pada transasksi JKP ini, seluruh pendapatan akan direkapitulasi di akhir bulan. Oleh sebab itu, penagihan atas JKP beserta PPN Keluaran yang terhutang akan dilakukan setiap akhir bulan. Kegiatan JKP PT Harlanda Putera memiliki dua jenis mekanisme berdasarkan status dari perusahaan rekanan, yaitu PKP dan bukan PKP. Setiap mekanisme memiliki perbedaan yang terletak pada kegiatan penagihan PPN kepada pelanggan. Bagian selanjutnya akan menjelaskan lebih lanjut terkait 2 jenis mekanisme perusahaan rekanan.

1. Rekanan yang sudah menjadi PKP Saat ini rekanan dari PT Harlanda Putera yang sudah menjadi PKP hanya satu dan bernamakan PT. XYZ. PT XYZ membawahi sebuah brand baru yang menjual produk jeans. Sejak Januari tahun 2013, PT XYZ bekerja sama dengan PT Harlanda Putera untuk menjual produk mereka melalui website dari PT Harlanda Putera. Dalam kerja sama ini, PT XYZ sudah menyetujui akan dikenakan fee sebesar 30% dari harga jual produk sebelum pajak atau DPP. Setiap pembayaran atas terjual produk rekanan akan melalui rekening dari PT Harlanda Putera terlebih dahulu. Lalu pada akhir bulan akan direkapitulasi seluruh penjualan produk rekanan, dan dibayarkan kepada rekanan seluruh hasil penjualan yang sudah dipotong fee sebesar 30%. Pada praktiknya saat terjadi transaksi pemesanan BKP rekanan oleh pelanggan, PT Harlanda Putera akan mengirimkan invoice berupa

jumlah

pembayaran yang harus dilakukan kepada pelanggan. Setelah pelanggan membayarkan produk tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah


39

pembayaran sudah diterima dan sesuai. Setelah pembayaran sudah sesuai dan diterima, maka PT Harlanda Putera akan memberikan notifikasi berupa e-mail yang berisikan data penjualan kepada rekanan. Rekanan akan mengirimkan langsung faktur pajak melalui e-mail kepada pelanggan bersamaan dengan dikirimnya produk kepada pelanggan. Dalam kegiatan transaksi ini tanggung jawab pencatatan dan pelaporan faktur pajak sepenuhnya ditanggung oleh PT XYZ. PT Harlanda Putera akan melakukan pemungutan PPN bersamaan dengan pengakuan pendapataan atas JKP PT XYZ setiap akhir bulan. Berikut adalah alur untuk melihat lebih jelas proses pemungutan PPN atas JKP yang diberikan PT Harlanda Putera kepada rekanan (Gambar 4.1) : 1. PT Harlanda Putera akan merekapitulasi penjualan produk PT XYZ. 2. Menjumlahkan seluruh penjualan diluar PPN. Karena sesuai dengan perjanjian kerja sama, fee JKP sebesar 30% dikenakan terhadap harga jual produk sebelum pajak atau DPP.

Gambar 4.1 proses pemungutan PPN atas JKP yang diberikan PT Harlanda Putera kepada rekanan Sumber : Interview Penulis dengan Direktur Keuangan


40

3. Mengirimkan invoice kepada PT XYZ melalui e-mail. 4. Menerima pembayaran melalui PT XYZ. 5. Setelah menkonfirmasi diterimanya pembayaran, maka PT Harlanda Putera akan menerbitkan faktur pajak terhadap JKP kepada PT XYZ (sesuai dengan pasal 13 ayat 1ab UU PPN)

2. Rekanan Bukan PKP Rekanan PT Harlanda Putera yang belum menjadi PKP berjumlah tiga rekanan. Setiap rekanan membawahi sebuah brand yang masing-masing memiliki jenis produk yang berbeda-beda. Perbedaan antara rekanan bukan PKP dengan PKP terletak pada pada pengenaan fee sebesar 30%. Apabila rekanan sudah menjadi PKP, fee dikenakan pada DPP atau nilai jual produk sebelum pajak, sedangkan untuk rekanan yang belum menjadi PKP fee-nya dikenakan pada nilai jual produk. Hal ini dikarenakan rekanan yang belum menjadi PKP tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN kepada pelanggannya. Alur penyerahan JKP PT Harlanda Putera kepada rekanan bukan PKP hampir sama dengan yang dilakukan kepada rekanan yang sudah PKP. Semua pembayaran atas terjualnya produk rekanan bukan PKP akan melalui rekening dari PT Harlanda Putera terlebih dahulu. Lalu pada akhir bulan akan direkapitulasi seluruh penjualan produk rekanan bukan PKP, dan dibayarkan kepada rekanan bukan PKP seluruh hasil penjualan yang sudah dipotong fee sebesar 30%. Bersamaan dengan dibayarkannya hasil penjualan rekanan bukan PKP, PT Harlanda Putera akan mengeluarkan Faktur Pajak atas JKP yang sudah dilakukan. Pada setiap penjualan produk rekanan bukan PKP, pelanggan hanya akan menerima sebuah invoice dari PT Harlanda Putera. Pelanggan tidak akan menerima Faktur Pajak dari rekanan bukan PKP.


41

4.3.2 Contoh Perhitungan dan Pencatatan PPN Keluaran atas Jasa Kena Pajak terhadap Perusahaan rekanan yang sudah menjadi PKP

Pada tanggal 30 April 2013, PT Harlanda Putera merekapitulasi penjualan PT XYZ. Telah terjadi sebanyak 8 transaksi terkait BKP rekanan. Setelah dihitung, terjadi penjualan produk senilai Rp. 3.712.500 termasuk PPN. Dengan demikian PPN Keluaran yang dipungut oleh PT Harlanda Putera kepada PT XYZ adalah sebagai berikut : DPP atau Harga Jual sebelum pajak

= 100/110 x Rp. 3.712.500 = Rp. 3.375.000

Fee yang diterima PT Harlanda Putera

= 30% x Rp. 3.375.000

(Pendapatan Jasa)

= Rp. 1.012.500

PPN Keluaran

= 10% x Rp. 1.012.500 = Rp. 101.250

Pada praktiknya PT Harlanda Putera mencatat jurnal terhadap pendapatan atas JKP sebagai berikut : 30/04/2013

Dr. Kas

Rp. 3.712.500

Cr. Pendapatan Jasa

Rp. 3.611.250

Cr. PPN Keluaran

Rp.

101.250

Pencatatan akuntansi terhadap pembayaran kepada PT XYZ atas penjualan BKP mereka : 30/04/2013

Pendapatan Jasa Cr. Kas

Rp. 2.598.750 Rp. 2.598.750

Menurut penulis, pencatatan jurnal yang dilakukan perusahaan kurang tepat, walaupun dari kedua jurnal di atas nilai pendapatan jasa sudah tepat, yaitu Rp 1.012.500. Akan tetapi, masalah akan timbul jika jurnal pembayaran kepada PT XYZ atas penjualan BKP mereka dibuat pada tanggal yang berbeda, terutama jika


42

melewati tanggal pisah batas (cut-off date). Dalam laporan keuangan akan terdapat pendapataan jasa sebesar Rp. 3.611.250

Perusahaan dapat membuat jurnal yang lebih sederhana sebagai berikut : Dr. Kas

30/04/2013

Rp. 3.712.500

Cr. Hutang PT XYZ

Rp. 3.712.500

Pencatatan akuntansi terhadap pembayaran kepada PT XYZ atas penjualan BKP mereka ; 30/04/2013

Dr. Hutang PT XYZ

Rp. 3.712.500

Dr. Prepaid PPH 23

Rp.

20.250

Cr. Pendapatan Jasa

Rp. 1.012.500

Cr. Kas

Rp. 2.619.000

Cr. PPN Keluaran

Rp.

101.250

Dengan jurnal yang penulis sarankan tidak akan menimbulkan risiko seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 4.3.3 Contoh Perhitungan dan Pencatatan PPN Keluaran atas Jasa Kena Pajak terhadap Perusahaan rekanan bukan PKP Pada tanggal 30 April 2013, PT Harlanda Putera merekapitulasi penjualan brand ABC. Setelah dihitung, terjadi penjualan produk senilai Rp. 1.250.000 Dengan demikian PPN Keluaran yang dipungut oleh PT Harlanda Putera atas penjualan brand ABC adalah sebagai berikut :

Fee yang diterima PT Harlanda Putera = 30% x Rp. 1.250.000 (Pendapatan Jasa)

= Rp. 375.000

PPN Keluaran

= 10% x Rp. 375.000 = Rp. 37.500

Pada praktiknya PT Harlanda Putera mencatat jurnal terhadap pendapatan atas JKP sebagai berikut :


43

30/04/2013

Dr. Kas

Rp. 1.250.000

Cr. Pendapatan Jasa

Rp. 1212.500

Cr. PPN Keluaran

Rp.

37.500

Pencatatan akuntansi terhadap penjualan BKP Brand ABC : 30/04/2013

Dr. Pendapatan Jasa

Rp. 837.500

Cr. Kas

Rp. 837.500

Menurut penulis, pencatatan jurnal yang dilakukan perusahaan kurang tepat karena yang telah disebutkan pada contoh sebelumnya, seharusnya pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut : 30/04/2013

Dr. Kas

Rp. 1.250.000

Cr. Hutang Brand ABC

Rp. 1.250.000

Pencatatan akuntansi terhadap penjualan BKP Brand ABC : 30/04/2013

Dr. Hutang Brand ABC

Rp. 1.250.000

Dr. Prepaid PPH 23

Rp.

7.500

Cr. Kas

Rp. 845.000

Cr. Pendapatan Jasa

Rp. 375.000

Cr. PPN Keluaran

Rp. 37.500

Dengan jurnal yang penulis sarankan tidak akan menimbulkan risiko seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Selama periode magang, Penulis tidak menemukan praktik retur barang milik rekanan PKP maupun rekanan buka PKP.

4.4 Temuan Penulis menemukan beberapa pemasalahan terkait PPN atas transasksi ecommerce PT Harlanda Putera :


44

1.

Dalam kegiatan transaksi melalui E-commerce, sering terjadi keterlambatan dan kelalaian pengiriman faktur pajak kepada pelanggan. Hal ini disebabkan oleh belum terbiasanya staf Divisi Keuangan dalam penerapan PPN.

2.

Pada kegiatan B2B, terjadi kesalahan dalam penghitungan besaran pemungutan PPN. Hal ini disebabkan kurangnya SDM Divisi Keuangan yang menguasai ilmu perpajakan. Contoh kesalahan penghitungan seperti ilustrasi berikut : Kesalahan penghitungan terjadi terhadap rekanan PKP PT Harlanda Putera yaitu PT XYZ. Seperti contoh pada bagian sebelumnya, penjualan PT XYZ sebesar Rp. 3.712.500. Kesalahan terjadi saat fee dikenakan terhadap harga jual produk termasuk pajak, padahal seharusnya dikenakan atas harga jual produk sebelum pajak. Hal ini mengakibatkan jumlah PPN keluaran menjadi lebih besar : Fee yang diterima PT Harlanda Putera

= 30% x Rp. 3.712.500

(Pendapatan Jasa)

= Rp. 1.113.750

PPN Keluaran

= 10% x Rp. 1.113.750 = Rp. 111.375

Kesalahan ini terdeteksi oleh penanggung jawab divisi keuangan sebelum PT Harlanda Putera melaporkan kewajiban pajak mereka. Sehingga tidak perlu melakukan koreksi lebih bayar. 3.

Terjadi kesalahan pencatatan jurnal pada kegiatan B2B perusahaan seperti yang telah penulis jelaskan pada sub bab 4.3.2 dan 4.3.3. Pada praktiknya setiap terjadi penjualan produk rekanan, perusahaan langsung mendebitkan kas pada pendapatan jasa. Seharusnya perusahaan mencatat sebagian dari kas itu pada hutang. Karena sebagian dari kas yang diterima itu merupakan milik rekanan, bukan milik perusahaan.


BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai praktik Pajak Pertambahan Nilai pada PT Harlanda Putera, maka penulis menyimpulkan:

1.

Kegiatan PT Harlanda Putera sebagai perusahaan E-commerce digolongkan menjadi 2, yaitu B2C (Business to Consumer) dan B2B (Business to Business). Kegiatan B2C berhubungan dengan penjualan produk perusahaan sendiri sedangkan kegiatan B2B berhubungan dengan penjualan produk rekanan yang melalui perusahaan. Terkait dengan PPN transaksi ECommerce, perusahaan menggunakan regulasi dan aturan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

2.

Dalam kegiatan perdagangan B2C, PT Harlanda Putera telah memungut dan mencatat PPN secara benar, baik untuk kegiatan penjualan barang maupun retur barang.

3.

Pada kegiatan perdagangan B2B, PT Harlanda Putera memiliki rekanan yang berbentuk Pengusaha Kena Pajak dan bukan Pengusaha Kena Pajak. Pengakuan PPN berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh PT Harlanda Putera kepada rekanan dalam bentuk penyedian tempat untuk penjualan produk rekanan. PT Harlanda Putera kurang tepat dalam melakukan pencatatan akuntansi dan perhitungan PPN atas transaksi B2B.

5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar PT Harlanda Putera sebaiknya membuat sub divisi perpajakan di bawah divisi keuangan. Dengan adanya divisi perpajakan, perusahaan dapat menjadi lebih fokus dalam mengelola aktivitas perpajakannya dan meminimalisir terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam kewajiban pelaporan maupun pembayaran pajak.


DAFTAR REFERENSI

Burton, Richard. 2007. Hukum Jakarta:Salemba Empat.

Pajak

(Wirawan

B.Ilyas,Penerjemah).

Hidayat, Taufik, 2008, Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce, Mediakita, Jakarta. Laudon, Kenneth C, dkk, 2007, Sistem Informasi Manajemen Edisi 10 Buku 2, Jakarta:Salemba Empat. Munawar, Kholil. 2009. E-commerce. http://staff.uns.ac.id. Noor, A.R. “2012, Transaksi online Shopping di Indonesia USD 4,1 miliar.” detik.com 29 Desember 2012 . Suyanto M, 2003, Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia, Yogyakarta:Andi. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Varmaat, Shelly Cashman, 2007, Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental Edisi 3, Jakarta:Salemba Empat. Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia, Buku 2 Edisi 10 , Jakarta:Salemba Empat. Website Resmi Direktorat Jenderal Pajak, http:/www.pajak.go.id Wong, Jony, 2010, Internet Marketing for Beginners, Jakarta:Elex Media Komputindo. Yusuf , O. "2013, Pengguna Interrnet Indonesia Bisa tembus 82 Juta.” Kompas 13 desember 2012. .


UNIVERSITAS INDONESIA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) LAPORAN MAGANG

Recommend Documents