UNIVERSITAS INDONESIA KAJIAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA KARYA AKHIR DEWI HERNIKAWATI

UNIVERSITAS INDONESIA

KAJIAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

KARYA AKHIR

DEWI HERNIKAWATI 1106121654

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JANUARI 2013

Kajian implementasi ..., Dewi Hernikawati, Fasilkom UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

KAJIAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

KARYA AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi

DEWI HERNIKAWATI 1106121654

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JANUARI 2013


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Dewi Hernikawati

NPM

: 1106121654

Tanda Tangan : Tanggal

: 7 Januari 2013

ii


1.1 HALAMAN PENGESAHAN

Karya Akhir ini diajukan oleh: Nama : Dewi Hernikawati NPM : 1106121654 Program Studi : Magister Teknologi Informasi Judul Karya Akhir : Kajian Implementasi e-Government Tingkat Provinsi di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi pada Program Studi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing

: Dana Indra Sensuse, Ph.D

(.......................................)

Penguji

: Yudho Giri Sucahyo, Ph.D

(.......................................)

Penguji

: Yova Ruldeviyani, M. Kom

(.......................................)

Ditetapkan di Tanggal

: Jakarta : 17 Januari 2013

iii


2.1 KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Karya Akhir ini. Penulisan Karya Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Teknologi Informasi pada program studi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa kuliah sampai dengan penyususnan karya akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengcapkan terima kasih kepada : 1)

Dana Indra Sensuse, Ph. D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Karya Akhir ini;

2)

Yudho Giri Sucahyo, Ph. D. dan Yova Ruldeviyani, M. Kom selaku dosen penguji yang telah memberikan penilaian dan masukan;

3)

Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan beasiswa;

4)

Direktorat e-Government yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;

5)

Orang tua, suami, anakku Cetta dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan

6)

Sahabat yang telah banyak membantu saya selama kuliah dan dalam menyelesaikan karya akhir ini.

Akhir kata, saya berharap Allah Yang Maha Kuasa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya akhir ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu. Jakarta, 7 Januari 2013

Penulis

iv


3.1 PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama NPM Program Studi Departemen Fakultas Jenis Karya

: Dewi Hernikawati : 1106121654 : Magister Teknologi Informasi :: Ilmu Komputer : Karya Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusice RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KAJIAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database). Merawat, dan mempublikasikan karya akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Pada tanggal

: Jakarta : 7 Januari 2013

Yang menyatakan

(Dewi Hernikawati)

v


4.1 ABSTRAK

Nama Program Studi Judul

: Dewi Hernikawati : Magister Teknologi Informasi : Kajian Implementasi e-Government Tingkat Provinsi di Indonesia

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) menggunakan 5 dimensi sebagai faktor penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kondisi implementasi e-government belum menunjukkan keberhasilan disemua daerah, hal ini bisa dilihat dari 26 provinsi yang mengikuti PeGI hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan, kemudian mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki serta menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan teknik analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Hasil penelitian ini adalah indikator-indikator dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan semuanya valid dan bisa digunakan untuk penilaian implementasi egovernment tingkat provinsi. Dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator untuk aplikasi yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan. Berdasarkan hasil analisis klaster dengan K-Mean untuk 3 klaster yang terbentuk yaitu klaster 1(A) terdiri dari 5 provinsi, klaster 2 (B) terdiri dari 9 provinsi, dan klaster 3 (C) terdiri dari 10 provinsi. Pada analisis diskriminan menunjukkan bahwa karakteristik untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berbeda. Variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan variabel yang paling membedakan kelompok-kelompok tersebut.

Kata Kunci : PeGI, analisis faktor, analisis klaster, analisis diskriminan

vi

Universitas Indonesia


5.1 ABSTRACT

Name Study Program Title

: Dewi Hernikawati : Magister Information Technology : e-Government Implementation Review in Provincial Level in Indonesia

PeGI has 5 dimensions (dimensions of policies, institutions, infrastructure, applications, and planning) to evaluate. Although the implementation of PeGI is almost 6 years, but the implementation condition of of e-government has not shown success in all areas, it can be seen for 2011, from 26 provinces who follow PeGI only 7 provinces that gets good ratings. The purpose of this research to test the validity of the indicators of the 5 dimensions and classifying provinces possessed similar characteristics and to determine the variables that influence the formation of the group. This research use quantitative approach method. Data analysis was performed using factor analysis, cluster analysis, and discriminant analysis. The results of this study are indicators of policy dimensions, institutional, infrastructure, and planning are all valid and can be used for the assessment of the implementation of e-government at the provincial level. For The applications, financial management applications indicator is not valid. Based on the analysis of the K-Means cluster to third cluster formed by the cluster 1 (A) consists of 5 provinces, cluster 2 (B) consists of 9 provinces, and cluster 3 (C) consists of 10 provinces. In the discriminant analysis showed that the characteristics or conditions for the provinces in group A, group B and group C are different. Infrastructure, application, and planning dimension are that most distinguishes these groups. Keywords: PeGI, factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis

vii



6.1 DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS....................................................ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ........................... v ABSTRAK..... .................................................................................................... vi ABSTRACT... ................................................................................................... vii DAFTAR ISI.. .................................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... x DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Permasalahan ................................................................................ 2 1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................... 2 1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................ 3 1.5 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................. 3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 4 2.1 Pengertian e-Government .............................................................. 4 2.2 Pemeringkatan Layanan ................................................................ 5 2.2.1 Waseda University e-Government Ranking ................................... 5 2.2.2 United Nations e-Government Development Index (EDGI) ........... 9 2.2.3 Brown University Global e-Government Survey ......................... 11 2.2.4 Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) [4] ..................... 13 2.3 Faktor-faktor Sukses dalam Implementasi e-Government ............ 15 2.4 Penelitian Terdahulu ................................................................... 17 2.4.1 Tesis dengan judul Pemeringkatan e-Government Indonesia oleh Suwidhi Yusuf [11] ..................................................................... 17 2.4.2 Tesis dengan judul “Faktor-Faktor Sukses Implementasi egovernment di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia” oleh Nurul Faizah [12] .................................................................................. 19 2.4.3 Karya Akhir “Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan eGovernment di tingkat Kabupaten/Kotamadya oleh Pipin Farida Ariyani [13] ................................................................................ 20 2.5 Analisis Faktor ............................................................................ 22 2.6 Analisis Klaster ........................................................................... 24 2.7 Analisis Diskriminan ................................................................... 25 2.8 Kerangka Pemikiran .................................................................... 26 BAB III METODOLOGI PENELITIAN................................................... 27 3.1 Tahapan Penelitian ...................................................................... 27 3.1.1 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian .................................. 27 3.1.2 Studi Literatur ............................................................................. 27 3.1.3 Pengumpulan Data Lapangan ...................................................... 28 3.1.4 Analisis Data Lapangan ............................................................... 28 viii



3.1.5 Kesimpulan dan Saran ................................................................. 28 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .............................................. 30 4.1 Analisis Deskriptif ...................................................................... 30 4.2 Analisis Faktor ............................................................................ 33 4.2.1 Dimensi Kebijakan ...................................................................... 33 4.2.2 Dimensi Kelembagaan ................................................................ 36 4.2.3 Dimensi Infrastruktur .................................................................. 37 4.2.4 Dimensi Aplikasi......................................................................... 39 4.2.5 Dimensi Perencanaan .................................................................. 43 4.3 Analisis Klaster ........................................................................... 45 4.4 Analisis Diskriminan ................................................................... 48 4.5 Pembahasan ................................................................................ 55 4.5.1 Analisis Deskriptive .................................................................... 55 4.5.2 Analisis Faktor ............................................................................ 55 4.5.3 Analisis Klaster ........................................................................... 59 4.5.4 Analisis Diskriminan ................................................................... 61 4.6 Implikasi Penelitian ..................................................................... 65 4.6.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika .................................. 65 4.6.2 Bagi Pemerintah Daerah .............................................................. 66 4.6.3 PeGI............................................................................................ 67 4.6.4 Bidang Ilmu e-government .......................................................... 68 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 69 5.1 Kesimpulan ................................................................................. 69 5.2 Saran ........................................................................................... 70 DAFTAR REFERENSI ..................................................................................... 71

ix



7.1 DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor-faktor kesuksesan implementasi e-government ..................... 17 Gambar 2.2 Kerangka konsep penelitian ............................................................ 26 Gambar 3.1 Tahapan Penelitian.......................................................................... 29

x



8.1 DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator dan dimensi Waseda University e-Government Ranking ....... 6 Tabel 2.2 Indikator PeGI untuk setiap dimensi ................................................... 18 Tabel 2.3 Matriks indikator PeGI yang sesuai untuk kabupaten/kota .................. 21 Tabel 4.1 Analisis deskriptif indikator-indikator PEGI ....................................... 30 Tabel 4.2 KMO and Bartlett's Test Dimensi Kebijakan ...................................... 34 Tabel 4.3 Total Variance Explained Dimensi Kebijakan..................................... 34 Tabel 4.4 Component Matrixa Dimensi Kebijakan .............................................. 35 Tabel 4.5 KMO and Bartlett's Test Dimensi Kelembagaan ................................. 36 Tabel 4.6 Total Variance Explained Dimensi Kelembagaan ............................... 36 Tabel 4.7 Component Matrixa Dimensi Kelembagaan ........................................ 37 Tabel 4.8 KMO and Bartlett's Test Dimensi Infrastruktur.................................. 37 Tabel 4.9 Total Variance Explained Dimensi Infrastruktur ................................. 38 Tabel 4.10 Component Matrixa Dimensi Infrastruktur ........................................ 38 Tabel 4.11 KMO and Bartlett's Test Dimensi Aplikasi ....................................... 39 Tabel 4.12 Total Variance Explained Dimensi Aplikasi ..................................... 40 Tabel 4.13 Anti-image matrices dimensi Aplikasi .............................................. 41 Tabel 4.14 KMO and Bartlett's Test Dimensi Aplikasi ....................................... 41 Tabel 4.15 Total Variance Explained Dimensi Aplikasi ..................................... 42 Tabel 4.16 Component Matrix Dimensi Aplikasi ............................................... 43 Tabel 4.17 KMO and Bartlett’s Test Dimensi Perencanaan ................................ 43 Tabel 4.18 Total Variance Explained Dimensi Perencanaan ............................... 44 Tabel 4.19 Component Matrix Dimensi Aplikasi ............................................... 44 Tabel 4.20 Final Cluster Centers ....................................................................... 46 Tabel 4.21 ANOVA pada analisis klaster ........................................................... 47 Tabel 4.22 Jumlah anggota tiap klaster ............................................................... 47 Tabel 4.23 Daftar anggota klaster ....................................................................... 48 Tabel 4.24 Pengelompokkan berdasarkan hasil analisis klaster ........................... 49 Tabel 4.25 Test of Equality of Group Means ...................................................... 50 Tabel 4.26 Eigenvalues fungsi diskriminan ........................................................ 51 Tabel 4.27 Wilks' Lambda fungsi diskriminan ................................................... 52 Tabel 4.28 Koefisien korelasi standarisasi kanonik fungsi diskriminan ............... 52 Tabel 4.29 Koefisian variabel Fungsi diskriminan .............................................. 53 Tabel 4.30 Canonical Discriminant Function Coefficients ................................. 53 Tabel 4.31 Functions at Group Centroids ........................................................... 54 Tabel 4.32 Perbandingan rata-rata skor tiap kelompok ....................................... 61

xi



9.1 DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data penilaian PeGI tahun 2012 ..................................................... 73 Lampiran 2. Hasil Analisis Deskriptif ............................................................... 85 Lampiran 3. Hasil Analisis Faktor ...................................................................... 86 Lampiran 4. Hasil Analisis Klaster ..................................................................... 95 Lampiran 5. Hasil Analisis Diskriminan ............................................................. 98

xii



BAB I

1.1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Perkembangan Teknologi khususnya internet memiliki banyak pengaruh

tidak hanya bagi sektor swasta, tapi juga bagi pemerintahan. Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan internet sehingga pertukaran informasi dan data antar lembaga menjadi lebih cepat, mendekatkan hubungan dengan masyarakat dan mempercepat pelayanan. Dengan internet pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga pemerintah menerapkan e-government. e-Government secara umum didefinisikan sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Tujuan pelaksanaan e-government adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Pelaksanaan e-government dinilai sukses jika berhasil melakukan layanan pemerintah online, pemerintah tanpa kertas, pemerintah berbasis pengetahuan, dan pemerintah yang transparan [1]. Interaksi yang terlibat dalam pelaksanaan egovernment dalam memberikan layanan dapat berupa layanan antar lembaga pemerintah (G2G), layanan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat (G2C), dan layanan lembaga pemerintah dengan bisnis (G2B). Pelaksanaan e-government di Indonesia didasari oleh Inpres No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional yang mewajibkan Kementerian/ Lembaga Negara, Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia menerapkan egovernment [2]. Dengan terbitnya Inpres tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan egovernment Lembaga demi kesuksesan pelaksanaan e-government [3]. Selain itu, kementerian Kominfo melalui Dirjen Aplikasi dan Informatika melakukan pemeringkatan e-government dengan harapan dapat mengetahui gambaran umum mengenai status dan kondisi e-government di Indonesia serta menjadi acuan dan referensi dalam mengembangkan dan menerapkan e-government di Indonesia. 1



2 Dalam pelaksanaannya, PeGI menggunakan 5 dimensi sebagai faktor penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan [4]. Penentuan peringkat e-government ini berdasarkan rata-rata lima dimensi tersebut dan diurutkan dari nilai terbesar ke nilai paling kecil dengan skala 1 sampai 4. PeGI sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan bertahap yaitu mengakses Kementerian/Lembaga, kemudian provinsi dan kabupaten/kota. Meskipun pelaksanaan PeGI sudah hampir 6 tahun, namun kondisi implementasi e-government belum menunjukkan keberhasilan disemua daerah, hal ini bisa dilihat untuk tahun 2011, dari 26 provinsi yang mengikuti PeGI hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik, dan 12 mendapat peringkat kurang, dan 7 provinsi lainnya mendapat peringkat sangat kurang. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat apakah dimensi-dimensi penilaian yang telah dilakukan selama ini masih valid dan bisa digunakan untuk pemeringkatan e-government atau tidak. Selain itu, akan dilihat faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap implementasi e-government berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. 1.2

Permasalahan Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah indikator-indikator pada dimensi kebijakan, kelembagaan, infrasruktur, aplikasi, dan perencanaan sudah tepat? 2. Bagaimana

pengelompokkan

provinsi

berdasarkan

kesamaan

karakteristik hasil pemeringkatan e-government? 3. Variabel apakah yang membuat perbedaan dalam kelompok yang terbentuk tersebut? 1.3

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas indikator-indikator dari

dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Dari hasil tersebut bisa diketahui indikator yang masih bisa digunakan untuk menentukan pemeringkatan e-government. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang Universitas Indonesia


3 dimiliki menjadi satu kelompok yang sama, hal ini diperlukan untuk melihat persebaran provinsi dengan tingkatan implementasi e-government yang memiliki tingkat kemiripan. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. 1.4

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian

Komunikasi dan Informatika dalam membuat kebijakan terkait pelaksanaan egovernment untuk pemerintah daerah agar implementasi e-government bisa berjalan dengan optimal. Hasil ini juga bermanfaat bagi pemerintah provinsi di Indonesia agar melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan egovernment didaerahnya untuk meningkatkan pelaksanaan e-government. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kerangka kerja PEGI dan bisa dikembangkan oleh bidang ilmu e-government. 1.5

Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada data sekunder hasil

penilaian tim pemeringkatan e-government di 24 provinsi pada tahun 2012. Pengujian dilakukan untuk menguji validitas indikator-indikator pada dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastrukutur, aplikasi, dan perencanaan dengan menggunakan analisis faktor. Berdasarkan hasil dari analisis faktor tersebut kemudian dilakukan pengelompokkan daerah dengan analisis klaster. Analisis diskriminan dilakukan untuk menentukan variabel yang berpengaruh terhadap kelompok-kelompok yang terbentuk.



BAB II 2.1 TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Pengertian e-Government e-Government secara umum didefinisikan sebagai penerapan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Tujuan pelaksanaan e-government adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Pelaksanaan e-government dinilai sukses jika berhasil melakukan layanan pemerintah online, pemerintah tanpa kertas, pemerintah berbasis pengetahuan, dan pemerintah yang transparan [1]. Interaksi yang terlibat dalam pelaksanaan egovernment dalam memberikan layanan dapat berupa layanan antar lembaga pemerintah (G2G), layanan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat (G2C), dan layanan lembaga pemerintah dengan bisnis (G2B). e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Network, internet, dan mobile computing yang mengubah pola hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan bisnis. Teknologi ini dapat memberikan pelayanan dengan berbagai tujuan, memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik, meningkatkan interaksi dan hubungan dengan bisnis serta industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau menjadikan manajemen pemerintahan lebih efisien. Manfaat yang diperoleh dengan implementasi e-government ini dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya [5]. Penerapan e-government bertujuan agar interaksi antara pemerintah dan masyarakat (G2C), pemerintah dengan kalangan bisnis (G2B), dan pemerintah dengan pemerintah (G2G) menjadi lebih ramah, mudah, transparan, dan murah. e-Government didefinisikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membuat pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, memberikan akses informasi lebih luas kepada masyarakat, dan menjadikan pemerintah lebih bertanggugjawab kepada masyarakat. 4

Layanan ini bisa Universitas Indonesia


5 dilakukan dengan internet, telepon, pusat-pusat komunitas dengan layanan sendiri atau difasilitasi orang lain, perangkat nirkabel atau sistem komunikasi. eGovernment merupakan suatu proses yang panjang dan tidak bisa dilakukan dengan cepat, hal ini juga membutuhkan biaya yang besar dengan resiko yang harus dihadapi [6]. Pengertian lain dari e-government adalah penggunaan teknologi informasi terutama internet untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. e-Government memungkinkan warga masyarakat untuk melakukan interaksi dan menerima layanan/jasa dari pemerintah federal, negara bagian atau lokal selama dua puluh empat jam sehari, dan tujuh hari seminggu [7]. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa egovernment merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisnis dan sesama pemerintah agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat yang bisa diperoleh dengan implementasi e-government adalah meningkatkan

dan

memperbaiki

layanan

yang

diberikan

pemerintah,

meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, mengurangi biaya administrasi dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, bisnis, dan sesama pemerintah. Selain itu, manfaat yang didapat bagi masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara adil dan demokratis. 2.2

Pemeringkatan Layanan

2.2.1 Waseda University e-Government Ranking Pemeringkatan e-government oleh Waseda University dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005 dengan menilai 23 negara, untuk tahun 2012 ini pemeringkatan

e-government

pemeringkatan

ini

adalah

dilakukan untuk

pada

memonitor

55 dan

negara.

Tujuan

melakukan

dari

evaluasi

perkembangan e-government. Pada awalnya penilaian dilakukan pada enam indikator namun sesuai dengan perkembangan, sejak 2 tahun lalu dilakukan



6 penambahan indikator partisipasi elektronik sehingga menjadi tujuh indikator. Skala penilaian yang digunakan adalah skala penilaian 1 sampai 5. Indikator dan dimensi yang menjadi penilaian untuk e-government ini bisa dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Indikator dan dimensi Waseda University e-Government Ranking No 1

2

3

4

5

6

7

Indikator

Dimensi

Network Preparedness/ Infrastructure

1.1 Internet Users 1.2 Broadband Subscribers 1.3 Mobile Cellular Subscribers 1.4 PC Users Management Optimization/ 2.1 Optimization Awareness Efficiency 2.2 Integrated Enterprise Architecture 2.3 Administrative and Budgetary Systems Required Interface - Functioning 3.1 Cyber Laws Applications 3.2 e-Tender systems 3.3 e-Tax system 3.4 e-Payment system 3.5 e-Voting system 3.6 Social Security Service 3.7 Civil Registration 3.8 e-Health system National Portal – Homepage 4.1 Navigation 4.2 Interactivity 4.3 Interface 4.4 Technical Government CIO 5.1 GCIO Presence 5.2 GCIO Mandate 5.3 CIO Organizations 5.4 CIO Development Programs e-government Promotion 6.1 Legal Mechanism 6.2 Enabling Mechanism 6.3 Support Mechanism 6.4 Assessment Mechanism e-Participation/ Digital Inclusion 7.1 e-Information and Mechanisms 7.2 Consultation 7.3 Decision-Making Sumber : Waseda University e-government Ranking [8] Berikut ini penjelasan dari setiap indikator dan dimensi yang menjadi

penilaian pada Waseda University e-government Ranking. Universitas Indonesia


7 a.

Indikator Infrastruktur/Network Preparedness Kesiapan jaringan merupakan pondasi dasar yang penting bagi indikator infrastruktur demi efektivitas implementasi e-government.

Adanya

jaringan komunikasi yang baik memudahkan komunikasi antara warga negara dengan pemerintah, pengusaha dengan pemerintah, dan pemerintah dengan pemerintah menjadi lebih efektif. Dalam penilaian ini indikator infrastruktur/ Network Preparedness memiliki bobot 10% dari total penilaian. Pada indikator infrastruktur penilaian dilakukan pada dimensi pengguna internet, pelanggan broadband, pelanggan mobile selluler, dan pengguna komputer/PC. Pengguna internet menunjukkan ketersediaan akses internet bagi warga masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan egovernment. Pelanggan broadband mengindikasikan salah satu kunci pasar karena dengan adanya akses layanan online berkecepatan tinggi menjadi pendorong bagi warga untuk menggunakan layanan sehingga merangsang timbulnya layanan baru. Komputer/ PC merupakan alat utama untuk melakukan akses pada layanan e-government sehingga jumlah pengguna PC juga merupakan indikator kesuksesan implementasi e-government. b.

Indikator Optimasi/efisiensi manajemem Indikator ini menggambarkan penggunaan TIK untuk meningkatkan proses internal dan mengukur komputerisasi pemerintah dan tingkat integrasi TIK. Standarisasi prosedur pelayanan dan sistem informasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintah dan mencapai efektivitas internal. Bobot untuk indikator optimasi manajemen ini sebesar 20%. Indikator ini mengacu pada strategi nasional dan daerah untuk mencapai tujuan didefinisikan dengan jelas serta ada lembaga/instansi yang memonitor pelaksanaannya. Dimensi dalam indikator ini adalah optimasi kesadaran (Optimization Awareness), arsitektur pemerintahan yang terintegrasi (Integrated Enterprise Architecture), dan sistem administrasi dan penganggaran (Administrative and Budgetary Systems)



8 c.

Indikator Interface yang dibutuhkan/ Fungsi Aplikasi Indikator ini mengacu kepada 3 bagian utama yaitu hukum cyber, transaksi elektronik (e-transaction), dan layanan elektronik (e-service). Layanan elektronik ini dibagi menjadi sistem tender elektronik (e-Tender systems) , sistem perpajakan elektronik (e-Tax system), sistem pembayaran elektronik (e-Payment system), sistem voting elektronik (e-Voting system), Layanan jaminan sosial (Social Security Service) didalamnya termasuk pensiun, jaminan sosial dan asuransi,

catatan sipil (Civil Registration) yang

menerbitkan akta nikah dan kelahiran, dan sistem kesehatan elektronik (eHealth system). Indikator ini memiliki bobot 20% dari total penilaian. Saat ini trend yang sedang berkembang menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara berkembang sedang mengebangkan layanan portal one stop service dan secara bertahap pemerintah memperluas dan meningkatkan pelayanan. d.

Portal Nasional/Homepage Portal

Nasional/Homepage

merupakan

bagian

penting

yang

menghubungkan stakeholders dengan pemerintah secara elektronik. Pada indikator portal ini melibatkan dimensi navigasi, interaktif, interface, dan teknis. Dalam melakukan evaluasi interface menggunakan 18 parameter, 14 parameter untuk menguji fungsi dasar portal/navigasi, interaktivitas diuji dengan menggunakan 15 parameter, dan 12 parameter untuk menguji dari segi teknis. e.

Government CIO Officer Government CIO Officer merupakan indikator yang sangat penting untuk menyelaraskan strategi manajemen dengan investasi TIK agar strategi bisnis, reformasi organisasi dan reformasi manajemen menjadi seimbang. Indikator ini dianggap penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi e-government. Indikator ini dibagi menjadi adanya CIO dalam

pemerintah,

pengembangan CIO,

jangka

waktu

dan program

menjabat,

organisasi

pengembangan

khusus

dengan untuk

mengajarkan kurikulum terkait CIO.



9 f.

Promosi e-Government Promosi e-government adalah kegiatan yang mendukung kesuksesan implementasi e-government seperti kerangka hukum dan mekanismenya (hukum, perundang-undangan, rencana, kebijakan, dan strategi). Dimensi yang menjadi penilaian antara lain mekanisme hukum (Legal Mechanism), mekanisme penggerak (Enabling Mechanism), mekanisme pendukung (Support Mechanism), dan mekanisme penilaian (Assessment Mechanism). Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung e-service.

g.

Partisipasi elektronik Partisipasi elektronik mengacu pada partisipasi terhadap pemerintah dan proses tata kelola. Partisipasi elektronik ini adalah indikator tambahan dan baru dilaksanakan selama 2 tahun. Sub indikator yang diukur adalah informasi

elektronik

(e-Information

elektronik

(Consultation),

dan

and

Mechanisms),

pengambilan

keputusan

konsultasi elektronik

(Decision-Making). 2.2.2 United Nations e-Government Development Index (EDGI) United Nations melakukan pegukuran penerapan e-government terhadap kemampuan administrasi nasional dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat [9]. Penilaian dilakukan pada 193 negara anggota. Hal yang menjadi penilaian adalah fitur website nasional, kebijakan pemerintah, dan strategi yang diterapkan untuk memberikan layanan-layanan yang penting. Indikator-indikator yang menjadi dasar penilaian adalah : 1. Indeks pelayanan online/ Online service index Penilaian dilakukan pada portal nasioal, portal pelayanan elektronik (eservice), portal partisipasi elektronik (e-portal), situs-situs kementerian pendidikan, tenaga kerja, pelayanan sosial, kesehatan, keuangan, dan lingkungan. Selain penilaian terhadap konten dan fitur, penilaian juga dilakukan untuk megetahui tingkat aksesibilitas dari konten web seperti dijelaskan pada Pedoman aksesibilitas konten web dari World Wide Web Consortium. Universitas Indonesia


10

Kuesioner terbagi menjadi empat bagian yang berhubungan dengan tingkat pengembangan e-government. Kuesioner bagian pertama (emerging) berhubungan dengan atribut yang khusus atau khas memberikan informasi dasar dan terbatas. Pada bagian dua (enhanced) peningkatan kehadiran artinya pemerintah memberikan informasi tentang kebijakan publik dan tata kelola dalam jumlah yang lebih besar seperti kebijakan, undang-undang, peraturan, laporan, pemberitaan, dan basis data yang bisa diunduh. Kuesioner tahap tiga (transactional) merupakan tingkat transaksional yang memungkinkan interaksi dua arah antara warga negara dengan pemerintah. Contoh interaksinya adalah layanan membayar pajak, penerapan kartu identitas, akte kelahiran, pembuatan paspor, dan perpanjangan surat-surat. Interaksi ini tersedia dalam waktu 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Tahap keempat (connected) disebut tahap terhubung yang merupakan tingkat paling baik dan canggih di e-government. Hal ini ditandai dengan integrasi pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan masyarakat (G2C), dan sebaliknya. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah dan membuka

dialog

dua

arah.

Kegiatan

ini

dilakukan

dengan

menggunakan fitur interaktif seperti formulir komentar yang ada di website, konsultasi secara online, pemerintah aktif mengumpulkan pandangan atau pendapat warganya dalam menyusun kebijakan, dan menciptakan partisipasi yang demokratis dalam membuat keputusan. 2. Indeks telekomunikasi/ Telecommunication index Pada indeks telekomunikasi ini memiliki lima indikator penilaian. Idikator-indikator tersebut adalah estimasi jumlah pengguna internet per 100 penduduk, jumlah saluran telepon kabel per 100 penduduk, jumlah pelanggan seluler per 100 penduduk, jumlah pelanggan tetap internet per 100 penduduk, dan jumlah fasilitas broadband per 100 penduduk.



11 3. Indeks sumberdaya manusia/ Human capital index Penilaian dilakukan berdasarkan angka orang dewasa yang tidak buta huruf dan rasio tingkat partisipasi kasar untuk sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas (gross enrolment ratio). 2.2.3 Brown University Global e-Government Survey Survey e-government yang dilakukan Brown University melakukan penilaian terhadap website pemeritah nasional. Website yang dinilai antara lain website yang dimiliki kantor-kantor eksekutif (website presiden, perdana menteri, penguasa, pemimpin partai), kantor legislatif ( seperti kongres, parlemen, Majelis Rakyat), kantor pengadilan (pengadilan nasional besar), serta departemen dan kementerian pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, urusan luar negeri, dalam negeri, investasi asing, transportasi, militer, pariwisata, dan telekomunikasi [10]. Evaluasi website dilakukan pada fitur-fitur yang berhubungan dengan ketersediaan informasi, pelayanan, dan akses publik. Penilaian dilakukan untuk fitur-fitur seperti publikasi online, database online, klip untuk audio, klip untuk video, bahasa nasional atau terjemahan untuk bahasa asing, iklan komersial, biaya premi, pembayaran pengguna, cacat/ketidakmampuan akses, kebijakan privasi, fitur keamanan, adanya layanan online, adanya layanan yang lain, tanda tangan dijital, pembayaran kartu kredit, alamat email, formulir untuk memberikan komentar, update email otomatis, personalisasi situs, akses Personal Digital Assistant (PDA), dan website dengan versi bahasa inggris. Indikator-indikator diatas dikelompokkan menjadi penilaian untuk faktor informasi online, pelayanan elektronik, privasi dan keamanan, ketidakmampuan akses (disability access), akses dengan bahasa asing, iklan, retribusi,dan biaya premium, serta public outreach. Faktor Informasi online tujuannya untuk melihat berapa banyak materi yang tersedia untuk memberikan informasi kepada warga. Faktor ini menilai banyaknya publikasi, database, klip untuk audio, dan klip untuk video. Faktor pelayanan bertujuan untuk melihat jumlah dan jenis layanan online yang diberikan. Fitur layanan didefinisikan sebagai pelayanan yang dilakukan seluruhnya secara online, artinya warga masyarakat tidak perlu mencetak formulir Universitas Indonesia


12 dan mengirimkan kembali untuk mendapat layanan. Database disebut layanan jika masyarakat bisa mengakses informasi secara online dengan layanan khusus dari pemerintah. Layanan umum ini meliputi pendaftaran pemilih (e-voting), permohonan visa, aplikasi pembuatan paspor, daftar pekerjaan dan aplikasi online, dan permohonan untuk laporan statistik. Selain itu, pelayanan juga termasuk tanda tangan dijital, dan pembayaran kartu kredit. Faktor privasi dan keamanan bertujuan untuk memberikan kepastian serta jaminan keamanan bagi warga untuk bertransaksi dengan menggunakan layanan dan informasi dalam e-government. Pertanyaan dalam penilaian ini antara lain apakah privasi sudah melarang pemasaran komersial pada pengunjung website, penggunaan cookies atau profil pengunjung, pengungkapan informasi pribadi tanpa persetujuan. Faktor ketidakmampuan akses dilakukan untuk memeriksa aksesbilitas website pemerintah dengan bantuan program Bobby 5,0 yang dibuat oleh Watchfire. Program ini menguji situs web standar berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh World Wide Web Consortium. Fitur bahasa asing digunakan untuk melihat banyak atau tidak terjemahan bahasa selain bahasa asli mereka, sehingga bisa mengakomodasi warga yang tidak tidak tahu dinegara lain atau yang bukan warga negara asli. Faktor iklan, retribusi, dan biaya premium digunakan untuk membiayai egovernment yang membutuhkan dana besar. Pada pemasangan iklan ini dilakukan dengan menghilangkan perangkat lunak yang tersedia unuk melakukan pengunduhan secara gratis sehingga masyarakat diarahkan agar melihat dan mengakses produk tertentu atau publikasi. Sambungan untuk produk komersial dijadikan iklan seperti banner, dan pop up. Faktor public outreach bertujuan untuk mendekatkan warga dengan pemerintah

menggunakan

fitur

interaktif

berkomunikasi. Fitur-fitur ini antara lain

yang

memfasilitasi

dalam

komentar, update email otomatis,

personalisasi situs, dan akses personal digital assistant (PDA).



13 2.2.4

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) [4] Pemeringkatan e-Government di Indonesia dilakukan oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2007. Secara umum PeGI bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi e-government di Indonesia atau gambaran umum mengenai status dan kondisi e-government di Indonesia. Tujuan utama PeGI adalah menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK dilingkngan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif. Selain itu, PeGI dilaksanakan untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional [17]. Kegiatan ini dimulai dengan bertahap yaitu penilaian dilakukan pada kementerian, provinsi, dan kabupaten secara bertahap baik dari tingkatan/obyek penilaian maupun jumlah instansi/daerah yang ikut dinilai. Dalam melakukan pemeringkatan

e-government,

kementerian

Komunikasi

dan

Informatika

melibatkan 5 dimensi. Dimensi-dimensi tersebut adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Berikut ini penjelasan dari setiap

dimensi sebagai berikut : 1. Dimensi Kebijakan Kebijakan merupakan bagian penting dan dijadikan sebagai landasan utama dalam pengembangan dan implementasi egovernment. Pada dimensi kebijakan ini penilaian dilakukan terhadap manajemen/proses kebijakan, visi dan misi terkait TIK yang dibuktikan dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, atau rencana strategis. Indikator lainnya adalah strategi penerapan kebijakan TIK,

peraturan terkait

pemanfaatan TIK, keputusan instansi terkait penerapan TIK, skala prioritas dalam penerapan TIK, dan manajemen resiko/evaluasi dari penerapan TIK. Penilaian ini berdasarkan pada dokumendokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. 2. Dimensi Kelembagaan Dimensi ini berkaitan dengan keberadaan organisasi, lembaga, atau unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab dalam Universitas Indonesia


14 pengembangan dan pelaksanaan e-government. Penilaian pada dimensi kelembagaan dilakukan terhadap aspek keberadaan struktur organisasi yang efektif, adanya dokumen tentang rumusan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh organisasi atau unit kerja (TUPOKSI), ketersediaan sistem dan prosedur yang lengkap dan terdokumentasi, ketersediaan SDM dan jumlah dengan tingkat kompetensi yang sesuai, dan program pengembangan SDM TIK. 3. Dimensi Infrastruktur Dimensi Infrastruktur merupakan dimensi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana TI guna mendukung pelaksanaan dan kesuksesan implementasi serta pengembangan e-government. Dimensi infrastruktur penilaiannya meliputi keberadaan data center dan aplikasi pendukung, jaringan komunikasi (LAN, WAN, internet), keamanan, fasilitas pendukung, dokumen disaster recovery jika terjadi kegagalan sistem, pemeliharaan infrastruktur TIK, dan inventarisasi peralatan TIK. 4. Dimensi Aplikasi Dimensi

ini

berkaitan

dengan

ketersediaan

dan

tingkat

pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan egovernment baik secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian pada dimensi aplikasi meliputi 10 subdimensi yaitu situs web (homepage), aplikasi fungsional utama 1 terkait pelayanan publik, aplikasi fungsional utama 2 terkait fungsi administrasi dan manajemen umum, aplikasi fungsional utama 3 terkait fungsi administrasi legislasi, aplikasi fungsional utama 4 terkait fungsi manajemen pembangunan, aplikasi fungsional utama 5 terkait fungsi manajemen keuangan, dan aplikasi fungsional utama 6 terkait fungsi manajemen kepegawaian, dokumentasi, inventarisasi aplikasi TIK, dan interoperabilitas aplikasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat

kesesuaian antara ketersediaan dan tingkat

pemanfaatan sarana dan prasarana dengan tugas dan fungsi instansi. Universitas Indonesia


15 5. Dimensi Perencanaan Dimensi perencanaan ini membahas tata kelola atau manajemen perencanaan TIK secara terpadu dan berkelanjutan. Penilaian pada dimensi ini meliputi pengorganisasian/fungsi, sistem perencanaan, dokumentasi Master Plan yang terdapat 5 variabel dimensi PeGI, implementasi Master Plan, dan pembiayaan. Dalam melakukan pemeringkatan e-government ini digunakan skala 1 sampai dengan 4 dengan angka 1 menunjukkan penilaian sangat kurang, angka 2 diartikan mempunyai nilai kurang, angka 3 menunjukkan nilai yang baik, dan angka 4 dapat diartikan dengan baik sekali. Kriteria hasil pemeringkatan secara keseluruhan adalah jika rata-rata 5 dimensi yang diperoleh antara 3,6 sampai dengan 4 maka kategori yang disandang daerah tersebut adalah sangat baik, jika nilainya antara 2,6 sampai dengan 3,6 termasuk kategori baik, jika nilai rataratanya 1,6 sampai dengan 2,6 mendapat kategori kurang, dan untuk nilai antara 1 sampai dengan 1,6 termasuk kategori sangat kurang. 2.3

Faktor-faktor Sukses dalam Implementasi e-Government Dalam melakukan implementasi e-government terdapat faktor-faktor

pendukung yang sering disebut dengan faktor sukses dan faktor yang menghambat implementasi e-government. Faktor-faktor sukses penerapan e-government menurut Soh Bong Yu [1] berdasarkan e-government di Korea adalah : a. Visi, objektif, dan strategi Dalam melaksanakan e-government diperlukan perencanaan jangka panjang disertai dengan visi dan strategi yang akan dilakukan. Dapat dikatakan bahwa visi yang jelas dari seorang pemimpin sangat dibutuhkan demi kesuksesan implementasi e-government, selain dukungan dari seluruh masyarakat

disertai dengan

perencanaan jangka panjang. b. Hukum dan Peraturan Hukum dan peraturan diperlukan sebagai payung dan landasan untuk melaksanakan e-government. Hukum yang harus ada adalah hukum terkait privasi dan isu terkait, hukum perubahan proses Universitas Indonesia


16 bisnis dan sistem informasi, dan hukum arsitektur teknologi informasi pemerintah dan pendirian sebuah pusat komputer terintegrasi. c. Struktur Organisasi Struktur organisasi mempengaruhi 30 – 50% dari usaha yang dilakukan untuk mendukung kesuksesan e-government. Dalam melakukan perubahan struktur organisasi harus memperhatikan segi kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat, perencanaan untuk manajemen TI dan manajemen perubahan, persiapan dan pelaksanaan anggaran, koordinasi dan kolaborasi, pemantauan dan pengukuran kinerja serta kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. d. Proses bisnis Evaluasi terhadap proses bisnis yang telah dilakukan diperlukan untuk melihat apakah proses bisnis yang dijalankan sudah optimal. Jika belum, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan agar implementasi e-government bisa maksimal. Business Process Reengineering (BPR) merupakan alat untuk melakukan inovasi proses bisnis yang meliputi perancangan ulang alur kerja dalam atau antar departemen untuk meningkatkan efisiensi proses. e. Teknologi Informasi Teknologi informasi memiliki karakter berubah dengan cepat. Hal ini berdampak pada penggunaan teknologi dan perencanaannya, sehingga dalam menentukan teknologi yang akan digunakan harus mempertimbangkan, antara lain : tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan sehingga sesuai dengan kebutuhan, infrastruktur jaringan, interoperabilitas, standarisasi, serta kemampuan teknis dan SDM. Berikut ini gambar faktor-faktor kesuksesan implementasi egovernment :



17

Hukum dan Peraturan

Struktur Organisasi

Visi, Obyektif, Strategi

Proses Bisnis

Teknologi Informasi

(Sumber : Soh Bong Yu, e-government of Korea : How we have been working it (KADI presentation),25 )

Gambar 2.1 Faktor-faktor kesuksesan implementasi e-government

2.4

Penelitian Terdahulu

2.4.1 Tesis dengan judul Pemeringkatan e-Government Indonesia oleh Suwidhi Yusuf [11] Penelitian yang dilakukan oleh Suwidhi Yusuf ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang memacu pemerintah daerah untuk menerapkan egovernment. Namun sampai saat ini belum ada standar baku untuk mengukur sejauh mana tingkat penerapan e-government di Indonesia. Hal ini mendorong perlu dilakukannya suatu penilaian terhadap implementasi e-government pada masing-masing pemerintah daerah dengan melakukan suatu pemeringkatan egovernment di Indonesia. Pertanyaan pada penelitian adalah Bagaimana pemeringkatan e-government pada pemerintah tingkat provinsi di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa secara kualitatif untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-government di Indonesia dengan melakukan pemeringkatan. Metodolologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisa statistik deskriptif. Studi literatur dan wawancara dengan ahli egovernment di Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk Universitas Indonesia


18 mendapatkan variabel penelitian. Metodologi dalam penelitian ini adalah case study research dengan mengambil data 11 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, NTT, dan Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi berdasarkan pada pemerintah provinsi yang telah menerapkan egovernment dan bersedia untuk ikut serta dalam pemeringkatan. Penilaian dilakukan pada 5 dimensi yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan dengan 33 indikator. Skala yang digunakan adalah sklala 1 sampai dengan 4. Nilai maksimal yang diperoleh adalah 132 dan nilai minimal adalah 33. Proses pemeringkatan dilakukan berdasarkan nilai total dari semua dimensi. Dimensi dan indikator-indikator dapat dilihat pada tabel 2.2 Tabel 2.2 Indikator PeGI untuk setiap dimensi Dimensi KEBIJAKAN

Indikator Visi dan Misi berkaitan dengan TIK Strategi Penerapan Kebijakan Pedoman Peraturan Ketetapan Instansi Anggaran Skala Prioritas Audit KELEMBAGAAN Keberadaan Organisasi Tupoksi SOP SDM Pengembangan SDM INFRASTRUKTUR Data Center Jaringan Data Keamanan Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK Disaster Recovery Pemeliharaan TIK Inventaris Peralatan TIK APLIKASI Situs Wajib (Homepage) Aplikasi Fungsional Utama 1 (Pelayanan) Universitas Indonesia


19 Tabel 2.2 Indikator PeGI untuk setiap dimensi (lanjutan) Dimensi

Indikator Aplikasi Fungsional Utama 3 (Legislasi)

Aplikasi

Hasil dari penelitian ini adalah peringkat e-government di Indonesia pada 11 provinsi dengan peringkat pertama adalah DI Yogyakarta dengan nilai 96.01, dibawahnya adalah Jawa Timur (94.66), Jawa Tengah (93.00), Jawa Barat (85.00), Banten (75.00), Aceh (73.67), Kalimantan Barat (69.66), Sumatera Selatan (63.32), Nusa Tenggara Timur (60.00), Sulawesi Tenggara (53.01), Lampung (42.66). 2.4.2 Tesis

dengan

judul

“Faktor-Faktor

Sukses

Implementasi

e-

government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia” oleh Nurul Faizah [12] Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faizah ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor sukses implementasi e-government. Kabupaten/kota yang menjadi obyek penelitian merupakan daerah yang dinilai sukses mengimplementasikan e-government dengan menjadi juara pada ajang egovernment Award yang dilakukan oleh Warta Ekonomi. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Jembrana. Variabel faktor sukses dalam penelitian ini merujuk pada Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) yang dilakukan Kominfo, dan kuesioner Warta Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan faktor sukses pelaksanaan e-government adalah kepemimpinan, kelembagaan (SDM), dan kebijakan. Kepemimpinan merupakan motor penggerak utama implementasi e-government, kelembagaan ditandai dengan adanya SDM yang kompeten dibidangnya dan jumlah yang memadai, dan kebijakan sebagai landasan untuk melakukan inovasi dalam pengembangan egovernment.



20 2.4.3 Karya Akhir “Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government di tingkat Kabupaten/Kotamadya oleh Pipin Farida Ariyani [13] Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government telah memicu pemerintah daerah untuk menerapkan e-government dalam meningkatkan pelayanan bagi publik dengan efektif dan efisien. Untuk melakukan pengukuran terhadap kesiapan pemerintah melaksanakan dan mengembangkan e-government, Kemkominfo menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah. Standar penilaian yang digunakan disebut dengan pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI). Dalam penelitian ini pertanyaan penelitiannya adalah “Seberapa jauhkah kesesuaian kerangka kerja pemeringkatan e-government di Indonesia (PeGI) untuk diterapkan pada tingkat kabupaten/kotamadya? Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis secara kualitatif untuk melihat indikator-indikator penilaian dalam PeGI yang masih sesuai untuk diterapkan pada tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan pada system thinking sebagai konsep metodologi yang berorientasi pada organisasi. Data dikumpulkan dengan studi literatur pada obyek penelitian dengan melihat pada indikator-indikator penilaian penelitian sebelumnya dan wawancara mendalam untuk melakukan penilaian dan kecocokan pada obyek penelitian. Proses penilaian pada tiap dimensi dengan skala 1 sampai dengan 4 untuk 33 indikator yang dikelompokkan menjadi 5 dimensi. Analisis dilakukan pada dampak negatif yang mungkin terjadi jika indikator pada penilaian PeGI tidak ada. Hasil dari penelitian ini adalah matrik indikator-indikator PeGI yang masih sesuai untuk diterapkan pada tingkat kabupaten/kotamadaya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.3. Hasil penelitian ini merekomendasikan indikator alternatif saluran pelayanan (e-service channel) dan indikator respon masyarakat pada dimensi aplikasi sebagai bahan pertimbangan penilaian PeGI tingkat kabupaten/kota



21 Tabel 2.3 Matriks indikator PeGI yang sesuai untuk kabupaten/kota

Dimensi KEBIJAKAN

Indikator Visi dan Misi berkaitan dengan TIK Strategi Penerapan Kebijakan

Pedoman Peraturan Ketetapan Instansi Anggaran Skala Prioritas Audit KELEMBAGAAN Keberadaan Organisasi Tupoksi SOP SDM Pengembangan SDM INFRASTRUKTUR Data Center Jaringan Data Keamanan Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK Disaster Recovery

APLIKASI

PERENCANAAN

Pemeliharaan TIK Inventaris Peralatan TIK Situs Wajib (Homepage) Aplikasi Fungsional Utama 1 (Pelayanan) Aplikasi Fungsional Utama 2 (administrasi & Manajemen) Aplikasi Fungsional Utama 3 (Legislasi) Aplikasi Fungsional Utama 4 (Pembangunan) Aplikasi Fungsional Utama 5 (Keuangan) Aplikasi Fungsional Utama 6 (Kepegawaian) Manual/Petunjuk Aplikasi TIK Inventaris Aplikasi TIK Pengorganisasian/Fungsi Master Plan Sistem Perencanaan Dokumentasi

Pemprov √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pemkab/Kota √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



22 Penelitian-penelitian ini digunakan sebagai dasar penulisan karya akhir yang berisi informasi langkah-langkah yang perlu dilakukan peneliti serta cara pemeringkatan e-government. Penelitian sebelumnya melibatkan 11 provinsi di Indonesia dengan hasil tingkat dan pengelompokkan pelaksanaan e-government dengan kategori kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Dimensi yang ada di PeGI yaitu kelembagaan dan kebijakan menjadi faktor sukses penerapan e-government di kabupaten/kota. Selain itu, dimensi-dimensi yang ada di PeGI masih sesuai diterapkan untuk menilai tingkat implementasi e-government di kabupaten/kota. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu hasil penilaian implementasi e-government di tingkat provinsi (24 provinsi) yang akan digunakan untuk melihat validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Jika pengelompokkan daerah sebelumnya dilakukan berdasarkan jumlah skor total yang diperoleh maka pada penelitian ini pengelompokkan pada provinsi dilakukan berdasarkan kesamaan karakteristik daerah. Selain itu, pada penelitian ini ingin menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mendapatkan hasil dari faktor sukses dalam implementasi egovernment. 2.5

Analisis Faktor Analisis faktor adalah teknik multivariat untuk menghitung korelasi pola

antar variabel pada distribusi vektor acak yang teramati pada jumlah minimal variabel random yang bisa diamati yag bisa disebut sebagai faktor [14]. Analisis faktor memiliki prinsip untuk mengekstrasi sejumlah faktor bersama dari variabel asal sehingga banyaknya faktor menjadi lebih sedikit dan sebagian informasi variabel asal tersimpan dalam sejumlah faktor. Secara umum analisis faktor dibagi menjadi dua yaitu analisis faktor ekspolaratori dan analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor ekspolaratori bertujuan untuk mengelompokkan variabelvariabel yang ada menjadi satu faktor atau lebih. Contoh analisis faktor ekspolaratori yaitu jika terdapat 10 variabel maka akan dilakukan analisis faktor untuk melihat berapa faktor yang akan terbentuk dari kesepuluh variabel tersebut, Universitas Indonesia


23 hasilnya bisa 3 faktor terbentuk dengan faktor 1 dijelaskan oleh variabel 1, 2, dan 3. Faktor 2 dijelaskan oleh variabel 4, 5, 6 dan 7 atau faktor 3 akan dijelaskan dengan variabel 8,9,10. Analisis faktor konfirmatori dilakukan untuk menguji atau mengkonfirmasi berdasarkan teori atau konsep yang sudah ada terhadap keakuratan instrumen yang telah dibuat. Misalnya pada faktor A terdapat 5 variabel, maka pada analisis faktor konfirmatori akan diuji apakah 5 variabel tersebut valid untuk menjelaskan faktor A. Pada penelitian ini analisis faktor yang akan dilakukan adalah analisis faktor konfirmatori. Pada dasarnya analisis faktor dikelompokkan berdasarkan korelasi antar variabel yaitu variabel yang memiliki korelasi sangat kuat akan dikelompokkan ke dalam satu faktor sedangkan jika korelasi antar variabel tersebut tidak kuat maka akan dikelompokkan pada faktor yang lain [14]. Model analisis faktor untuk vektor random teramati X dengan p komponen, memiliki rata-rata μ dan matrik kovarian sebagai berikut :

X 1  1   11F1   12 F2  ....   1m Fm   1

(2.1)

X p   p   p1 F1   p 2 F2  ....   pm Fm   p Persamaan tersebut dapat ditulis dengan menggunakan notasi matrik sebagai berikut : X pxl  μ( pxl)  L( pxm) F( mxl)  ε pxl

(2.2)

dengan

 i  rata-rata variabel i

 i  faktor spesifik ke – i F j  common faktor ke- j  i j  loading dari variabel ke – i pada faktor ke-j



24 Bagian dari varian variabel ke – i dari m common faktor disebut komunalitas ke – i yang merupakan jumlah kuadrat dari loading variabel ke – i pada m common faktor (Johnson &Wichern, 2007), dengan rumus :

hi2   2i 1   2i 2  ....   2i m 2.6

(2.3)

Analisis Klaster Analisis klaster merupakan teknik statistik yang dilakukan untuk

mengelompokkan sejumlah obyek berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki menjadi bagian dari kelompok yang sama. Dalam analisis klaster tidak memerlukan suatu asumsi untuk dipenuhi, karena pada prinsipnya analisis ini mengelompokkan pengamatan berdasarkan kemiripan karakteristik satu sama lain yang kemudian diidentifikasi menjadi bagian dari kelompok yang sama [14]. Analisis klaster memiliki tujuan yang sama dengan analisis faktor yaitu mereduksi data. Perbedaan antara analisis faktor dengan analisis klaster adalah pada analisis faktor menganalisis pengelompokkan variabel sedangkan pada analisis klaster mengelompokkan obyek. Klaster yang baik memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kesamaan antar anggota dalam klaster dan memiliki perbedaan antara klaster yang satu dengan yang lain. Metode pengelompokkan pada analisis klaster ada dua yaitu metode hirarkis dan metode non hirarkis . Metode hirarkis mengelompokkan dua obyek atau lebih berdasarkan tingkat kesamaan yang paling dekat. Kemudian proses dilanjutkan pada obyek yang memiliki kedekatan kedua, demikian seterusnya sehingga klaster akan membentuk pohon yang memiliki tingkatan yang jelas antar obyek. Tingkatan yang terbentuk ini berdasarkan tingkat kemiripan yaitu dari obyek yang paling mirip sampai obyek yang paling tidak mirip. Pada akhirnya semua obyek hanya akan membentuk satu klaster. Proses hirarki ini dapat diperjelas dengan “dendogram”. Metode non-hirarkis dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan (dua, tiga, atau yag lain). Metode klaster non-hirarkis yang paling terkenal adalah K-Mean. K-Mean mengunakan algoritma klastering Universitas Indonesia


25 yang bersifat partisi yaitu membagi obyek kedalam himpunan sub klastering sehingga setiap obyek berada hanya pada satu klaster. Langkah-langkah analisis klaster dengan K-Mean sebagai berikut [15] : 1.

Menentukan jumlah partisi atau bagi item kedalam kelompok awal K

2.

Buat daftar item, kemudian tempatkan item kedalam pusat klaster terdekat. Jarak biasanya dihitung dengan menggunakan jarak Euclidean baik pada pengamatan standar maupun tidak standar. Setelah itu, hitung ulang pusat untuk klaster yang mendapat item baru atau kehilangan item.

3. 2.7

Ulangi langkah dua sampai selesai. Analisis Diskriminan Analisis diskriminan bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang jelas

antara grup pada variabel dependen dan menentukan variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Analisis diskriminan merupakan teknik multivariat untuk memisahkan variabel dari obyek yang berbeda dan menerapkan obyek baru untuk ditetapkan dalam kelompok. Tujuan utama analisis ini adalah untuk menggambarkan baik grafis atau aljabar pengamatan pada suatu populasi sehingga obyek menjadi terpisah dan untuk mengurutkan observasi menjadi dua atau lebih kelas berlabel [16]. Fungsi diskriminan mempuyai persamaaan sebagai berikut : (2.4) Dimana

merupakan variabel dependen dan

merupakan variabel

pembeda. Fungsi diskriminan pada dasarnya sama degan fungsi regresi, bedanya hanya pada variabel dependen yang bertipe nominal. Asumsi utama yang harus dipenuhi adalah sejumlah variabel bebas harus berdistribusi normal dan matriks varian-covarian antar kelompok harus sama atau dengan uji homoskodasitas. Uji normalitas dapat dilakukan degan melihat nilai Wilks’ Lambda dengan hipotesis

dan

,

akan ditolak jika nilai signifikansinya

lebih kecil dari 0,05. Berikut ini rumus untuk statistik hitungnya [15] : Universitas Indonesia


26

= 2.8

(2.5)

Kerangka Pemikiran Berdasarkan beberapa metode penilaian implementasi e-government dan

faktor-faktor sukses dalam melaksanakan e-government, dalam penelitian ini akan menggunakan indikator-indikator pemeringkatan e-government yang ada di PeGI. Penelitian yang dilakukan mencakup kegiatan untuk menguji validitas indikatorindikator dari dimensi

kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan

perencanaan. Dari hasil tersebut bisa diketahui indikator yang masih bisa digunakan untuk menentukan pemeringkatan e-government di tingkat provinsi. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengelompokkan daerah/provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki dan menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. Dari hasil tersebut kemudian diperoleh saran agar implementasi egovernment di tingkat provinsi menjadi lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya kerangka konsep penelitian dapat dilihat pada gambar. 2.2 Analisis Faktor Analisis Klaster

Framework PeGI

Analisis Diskriminan

Indikator-indikator valid, kelompok yang terbentuk, variabel paling berpengaruh

Gambar 2.2 Kerangka konsep penelitian



BAB III 3.1 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai pendekatan penelitian dan tahapantahapan dari metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian. 3.1

Tahapan Penelitian Langkah-langkah yang akan dilakukan dari setiap tahapan proses

penelitian sesuai dengan proses dalam alur pemikiran adalah sebagai berikut : 3.1.1 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian Perumusan masalah merupakan tahap penelitian yang dilakukan dengan studi pendahuluan berdasarkan hasil laporan PeGI. Pada tahap ini input data berupa

hasil pemeringkatan PeGI

provinsi-provinsi di Indonesia

yang

menggambarkan kondisi implementasi e-government provinsi di Indonesia dengan gambaran permasalahan yang ada. Berdasarkan data PeGI tahun 2011 menunjukkan hasil pemeringkatan e-government yang ada tidak sesuai dengan harapan. Dari 26 provinsi yang ikut dalam penilaian, hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik, 12 provinsi mendapat peringkat kurang, dan 7 provinsi lainnya mendapat peringkat sangat kurang. Dari kondisi tersebut kemudian dicari permasalahannya yang akan coba dijawab dalam penelitian ini. Tahap ini juga menentukan tujuan dilakukannya penelitian. 3.1.2 Studi Literatur Pada tahap ini dilakukan untuk mencari landasan teori atau metode untuk memecahkan masalah. Input yang dibutuhkan pada tahap ini adalah permasalahan penelitian, teori-teori yang mendukung antara lain pengertian e-government, pemeringkatan layanan (Waseda University e-government Ranking, United Nations e-government Development Index, Brown University Global egovernment Survey, Pemeringkatan e-government Indonesia), faktor-faktor sukses dalam implementasi e-government, dan penelitian terdahulu. Tahap ini dilakukan 27



28 dengan membuat kerangka konsep berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu. Tahap studi literatur menghasilkan kerangka konsep penelitian. 3.1.3 Pengumpulan Data Lapangan Tahap pengumpulan data lapangan membutuhkan input identifikasi/jenis data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan data sekunder. Pada tahap ini menghasilkan data penelitian yaitu data hasil penilaian pemeringkatan e-government 24 provinsi di Indonesia. 3.1.4 Analisis Data Lapangan Tahap analisis data lapangan membutuhkan data penelitian yaitu data hasil penilaian pemeringkatan e-government untuk 24 provinsi di Indonesia. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS 17. Analisis data yang dilakukan adalah melakukan analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Hasil yang diperoleh adalah indikator-indikator yang valid pada dimensi-dimensi PeGI, pengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik, dan mencari variabel yang paling mempengaruhi pengelompokkan. 3.1.5

Kesimpulan dan Saran Penarikan kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir dalam

penelitian. Input pada tahap ini adalah hasil pembahasan penelitian. Proses yang dilakukan adalah mencari jawaban dari pertanyaan penelitian untuk dijadikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian. Saran juga dihasilkan dari input hasil pembahasan implikasi dari penelitian. Berdasarkan implikasi tersebut maka dihasilkan saran. Saran diharapkan mampu memberikan masukan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah/provinsi, PeGI, dan Ilmu e-government. Tahapan proses penelitian atau langkah-langkah yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 3.1. Tahapan Penelitian.



29

Merumuskan Masalah Penelitian Input : Laporan hasil PeGI 2011

Proses : Studi pendahuluan

Output : Masalah penelitian

Melakukan Studi Literatur

Input : 1. Masalah penelitian 2. Teori pendukung untuk menjawab permasalahan penelitian (PeGi dan penelitian terdahulu)

Proses : Membuat kerangka konsep penelitian berdasarkan teori dan penelitian terdahulu

Output : Kerangka konsep penelitian

Pengumpulan Data Lapangan

Input : Data yang dibutuhkaan

Proses : Mengumpulkan data sekunder

Output : Data penelitian

Analisis Data Lapangan

Input : Data penelitian

Proses : Analisis data

Output : Hasil analisis data

Kesimpulan dan Saran

Input : Hasil analisis data

Proses : Membuat kesimpulan dan saran

Ouput : Kesimpulan dan saran

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian



BAB IV 4.1 ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1

Analisis Deskriptif Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data hasil penilaian

PeGI dari tim penilai di 24 Provinsi tahun 2012. Variabel penelitian terdiri dari lima dimensi yang diturunkan menjadi 35 subdimensi/indikator. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi Kebijakan yang diturunkan menjadi delapan indikator. Dimensi Kelembagaan diturunkan menjadi lima indikator. Dimensi Infrastruktur memiliki tujuh indikator. Dimensi Aplikasi diturunkan menjadi sepuluh indikator dan dimensi Perencanaan memiliki lima indikator. Variabel-variabel penelitian yang menjadi indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Analisis deskriptif indikator-indikator PEGI Indikator PeGI

N

Manajemen/proses kebijakan Visi dan misi Strategi kebijakan Standar atau panduan pemanfaatan TIK Peraturan pemanfaatan TIK Surat Keputusan Skala prioritas penerapan TIK Manajemen resiko Organisasi struktural Dokumen TUPOKSI Sistem dan prosedur kerja Kelengkapan unit dan aparatur Program pengembangan SDM Data center dan aplikasi pendukung Jaringan Data Kemanan terencana & terevaluasi

30

72 72 72

Mini Maxi Std. Mean mum mum Deviation 1,00 4,00 2,0000 ,83918 1,00 4,00 2,2778 ,82602 1,00 3,00 2,2083 ,85477

72

1,00

4,00 1,8750

,91832

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00

,90339 ,78411 ,79894 ,72944 ,73996 ,73585 ,88634 ,55224 ,66901 ,88800 ,99205 ,78523

2,5278 2,4306 1,8472 1,5556 2,6250 2,7778 1,9444 2,3194 2,4444 2,2639 2,4583 2,0556



31 Tabel 4.1 Analisis deskriptif indikator-indikator PeGI (lanjutan) Indikator PeGI Fasilitas pendukung Dokumen Disaster Recovery Pemeliharaan Infrastruktur TIK Inventaris Peralatan TIK Situs web Pelayanan Publik Administrasi & Manajemen umum Administrasi Legislasi Manajemen Pembangunan Manajemen Keuangan Manajemen Kepegawaian Dokumentasi aplikasi Inventarisasi aplikasi TIK Interoperabilitas aplikasi Organisasi Perencanaan Sistem Perencanaan Dokumentasi Master Plan Implementasi Master Plan Anggaran dalam RPJMD/RKPD Valid N (listwise)

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Mini Maxi Std. Mean mum mum Deviation 1,00 4,00 2,3194 ,66769 1,00 4,00 1,5833 ,78274 1,00 4,00 2,3333 ,88811 1,00 4,00 2,1111 ,70322 1,00 4,00 2,8056 ,64216 1,00 4,00 2,7083 ,75875 1,00 3,00 2,2222 ,63295 1,00 3,00 1,9583 ,73996 1,00 4,00 2,4583 ,62658 1,00 4,00 2,6111 ,59471 1,00 3,00 2,4583 ,55507 1,00 4,00 2,0000 ,71207 1,00 3,00 1,8611 ,86081 1,00 3,00 1,2222 ,50969 1,00 4,00 2,1389 ,77470 1,00 3,00 2,0972 ,77204 1,00 4,00 2,0139 ,81350 1,00 4,00 1,6389 ,82744 1,00 4,00 2,4722 ,93405

Variabel kebijakan terdiri dari indikator Manajemen/proses kebijakan, visi dan misi terkait TIK, strategi penerapan kebijakan, Standar atau panduan pemanfaatan TIK, peraturan pemanfaatan TIK, Surat Keputusan, Skala prioritas penerapan TIK dan manajemen resiko. Pada variabel kebijakan ini seluruh datanya berjumlah 72, dengan nilai terendah yang diberikan oleh tim penilai adalah 1 dan nilai tertinggi 4. Namun untuk indikator strategi penerapan kebijakan dan manajemen resiko nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 3. Indikator Peraturan pemanfaatan TIK memiliki rata-rata tertinggi dibandingkan indikator yang lain yaitu 2,5278, diposisi kedua adalah surat keputusan dengan rata-rata 2,4306. Indikator dengan nilai rata-rata dibawah dua adalah Standar atau panduan pemanfaatan TIK (1,8750), Skala prioritas penerapan TIK(1,8472), dan indikator manajemen resiko (1,5556) merupakan rata-rata terendah pada dimensi kebijakan. Universitas Indonesia


32 Variabel Kelembagaan terdiri dari indikator organisasi struktural, dokumen TUPOKSI, sistem dan prosedur kerja, kelengkapan unit dan aparatur, dan program pengembangan SDM. Rata-rata tertinggi pada dokumen TUPOKSI sebesar 2,7778, diposisi kedua adalah organisasi struktural 2,6250 dan rata-rata terendah pada sistem dan prosedur kerja 1,9444. Pada dimensi kelembagaan ini, semua indikator mendapatkan nilai terendah satu dan tertinggi empat. Variabel Infrastruktur terdiri dari subdimensi Data center dan aplikasi pendukung, jaringan data, keamanan terencana dan terevaluasi, fasilitas pendukung, Dokumen Disaster Recovery, pemeliharaan infrastruktur TIK, dan Inventaris peralatan. Pada dimensi ini indikator jaringan data memiliki rata-rata 2,4583

yang

merupakan

indikator

tertinggi,

kemudian

diposisi

kedua

pemeliharaan infrastruktur TIK (2,3333), dan dokumen Disaster Recovery merupakan indikator yang kurang mendapatkan perhatian degan rata-rata terendah sebesar 1,5833. Indikator keamanan terencana dan terevaluasi memiliki nilai terendah satu dan tertinggi tiga, sedangkan indikator yang lainnya mendapatkan nilai teredah satu dan nilai tertinggi empat. Dimensi aplikasi memiliki indikator yang paling banyak dibandingkan dengan dimensi yang lain, indikator-indikator tersebut adalah situs web, aplikasi fungsional utama terkait pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi

legislasi,

manajemen

pembangunan,

manajemen

keuangan,

manajemen kepegawaian, dokumentasi aplikasi, inventaris aplikasi, dan interoperabilitas aplikasi. Indikator situs web memiliki rata-rata tertinggi yaitu 2,8056 kemudian aplikasi pelayanan publik (2,7083), dan aplikasi manajemen keuangan (2,6111). Rata-rata dibawah dua untuk dimensi aplikasi adalah aplikasi administrasi legislasi (1,9583), inventaris aplikasi (1,8611), dan interoperabilitas aplikasi (1,2222) yang merupakan indikator dengan rata-rata terendah. Indikator administrasi

dan

manajemen

umum,

administrasi

legislasi,

manajemen

kepegawaian, inventaris aplikasi, dan interoperabilitas aplikasi memiliki nilai terendah satu dan nilai tertinggi tiga. Selain indikator-indikator tersebut, nilai tertinggi yang diberikan tim penilai adalah empat.



33 Dimensi Perencanaan memiliki indikator organisasi perencanaan, sistem perencanaan, dokumentasi Master Plan, dan anggaran dalam RPJM/RKPD. Anggaran dalam RPJM/RKPD memiliki rata-rata tertinggi sebesar 2,4722 dan indikator dengan nilai paling jelek atau masih dibawah dua adalah implementasi Master Plan (1,6389). Indikator sistem perencanaan memiliki nilai tertinggi tiga dan nilai terendah satu, sedangkan empat indikator yang lain pada dimensi ini memiliki nilai tertinggi empat. 4.2

Analisis Faktor Analisis faktor dilakukan pada setiap dimensi yaitu

kebijakan,

kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan untuk menguji apakah pertanyaan dari indikator-indikator pada setiap dimensi sudah tepat. Sebelum dilakukan analisis faktor, terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi untuk melihat apakah data cukup dan memenuhi untuk dilakukan analisis faktor serta terdapat korelasi antar variabel. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis faktor adalah data atau sampel diasumsikan cukup dan antar variabel mempunyai korelasi. Uji asumsi dilakukan menggunakan uji KMO dan Bartlett’s Test yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang ada bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Uji ini dilaukan dengan melihat angka KMO dan Bartlett’s tes, jika angka KMO diatas 0,5 dengan nilai signifikansi Bartlett’s tes kurang dari 0,05 maka variabel dan sampel bisa dianalisis dengan analisis faktor. Pada tahap penentuan jumlah faktor yang terbentuk dilakukan dengan melihat nilai Eigenvalue. Syarat terbentuk satu faktor jika nilai Eigenvalue lebih besar dari satu. Nilai Eigenvalue adalah nilai yang merujuk pada keragaman (variansi) dalam sekelompok variabel yang dijelaskan oleh suatu faktor atau komponen. Initial Eigenvalue dapat diartikan sebagai nilai Eigenvalue awal yang merujuk pada proporsi keragaman yang disebabkan oleh variabel-variabel dalam suatu faktor tertentu sebelum diekstrak. 4.2.1 Dimensi Kebijakan KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy menunjukkan kecukupan data yang dipakai dalam penelitian dan seberapa berguna data dalam Universitas Indonesia


34 penelitian. Jika angkanya diatas 0,5 berarti data cukup berguna untuk digunakan dalam penelitian. Dari tabel 4.2 KMO memiliki nilai 0,893 menunjukkan nilai yang sangat tinggi artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai Bartlett’s Test of Sphericity menunjukkan seberapa berguna faktor analisis yang dilakukan. Jika nilai significance index berada dibawah

,

hal ini menunjukkan bahwa analisis faktor cukup efektif untuk digunakan. Pada tabel 4.2, nilai signifikansi untuk Bartlett’s Test adalah 0,00 atau berada dibawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Dapat disimpulkan bahwa variabel dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor. Tabel 4.2 KMO and Bartlett's Test Dimensi Kebijakan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,893 Bartlett's Test of Sphericity

Sig.

,000

Tabel 4.3 Total Variance Explained Dimensi Kebijakan Initial Eigenvalues Component Total 1 2 3 4 5 6 7 8

5,004 ,771 ,656 ,410 ,368 ,332 ,272 ,186

% of Variance

Cumulative %

62,550 9,642 8,201 5,131 4,597 4,154 3,394 2,331

62,550 72,192 80,393 85,524 90,121 94,275 97,669 100,000

Tahap berikutnya adalah penentuan banyaknya faktor yang akan terbentuk. Penentuan jumlah faktor ini bisa dilakukan dengan melihat nilai Eigenvalues, yaitu faktor akan terbentuk jika nilai Eigenvalues lebih besar dari satu. Dari tabel 4.3 terlihat nilai Eigenvalues diatas 1 hanya ada pada komponen 1 dengan nilai 5,004. Jadi faktor yang akan terbentuk hanya 1 dengan varians yang dapat dijelaskan oleh 1 faktor terbentuk sebesar 62,550%. Universitas Indonesia


35 Setelah mengetahui bahwa faktor terbentuk hanya 1, bisa diartikan bahwa seluruh indikator (8 item) yang dipakai untuk mengukur kebijakan sudah valid dan hanya menjelaskan sebanyak satu buah faktor yaitu kebijakan. Untuk melihat besarnya pengaruh atau korelasi setiap indikator terhadap faktor kebijakan dapat dilihat pada tabel 4.4 component matrix. Tabel ini berisi semua indikator (item) dengan nilai loading untuk tiap faktor. Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu kebijakan dengan nilai loading tiap indikator diatas 0,5 artinya semua indikator memiliki korelasi yang kuat dengan faktor kebijakan. Visi dan misi TIK memiliki nilai loading faktor tertinggi (0,846) artinya Visi dan misi TIK berhubungan paling erat atau berpengaruh sangat besar terhadap faktor kebijakan, sedangkan surat keputusan memiliki hubungan paling rendah dibandingkan indikator yang lain (nilai loading faktor = 0,648) meskipun hubungan dengan faktor kebijakan ini masih bisa dibilang kuat karena diatas 0,5. Tabel 4.4 Component Matrixa Dimensi Kebijakan Component 1 Manajemen/proses kebijakan ,827 Visi dan misi ,846 Strategi kebijakan ,793 Standar atau panduan pemanfaatan TIK ,818 Peraturan pemanfaatan TIK ,811 Surat Keputusan ,648 Skala prioritas penerapan TIK ,837 Manajemen resiko ,728 Indikator

Berdasarkan hasil analisis faktor tersebut diperoleh indikator-indikator yang mempengaruhi faktor kebijakan. Indikator-indikator tersebut adalah manajemen/proses kebijakan, visi dan misi, strategi kebijakan, standar atau panduan pemanfaatan TIK, peraturan pemanfaatan TIK, surat keputusan, skala prioritas penenerapan TIK, dan manajemen resiko. Bisa disimpulkan seluruh indikator yang diuji valid untuk menentukan faktor kebijakan.



36 4.2.2 Dimensi Kelembagaan Pada dimensi Kelembagaan, KMO memiliki nilai 0,798 menunjukkan nilai yang tinggi artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai Bartlett’s Test of Sphericity menunjukkan seberapa berguna faktor analisis yang dilakukan, nilai signifikansi untuk Bartlett’s Test adalah 0,00 atau berada dibawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan, sehingga indikator-indikator dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor. Tabel 4.5 KMO and Bartlett's Test Dimensi Kelembagaan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,798

Bartlett's Test of Sphericity

,000

Sig.

Tabel 4.6 Total Variance Explained Dimensi Kelembagaan Initial Eigenvalues Component Total 1 2 3 4 5

2,669 ,773 ,590 ,528 ,440

% of Variance

Cumulative %

53,381 15,461 11,803 10,563 8,791

53,381 68,842 80,645 91,209 100,000

Dalam menentukan faktor yang terbentuk dapat dilihat dari niai Eigenvalues, dengan ketentuan nilai Eigenvalues lebih besar dari 1. Dengan melihat tabel 4.6 untuk dimensi kelembagaan menunjukkan nilai Eigenvalues 2,669 diatas 1 hanya pada komponen 1. Jadi faktor yang akan terbentuk hanya 1 dengan varians yang dapat dijelaskan oleh 1 faktor sebesar 53,381%. Dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator (5 item) yang dipakai untuk mengukur kelembagaan sudah valid dan hanya menjelaskan sebanyak satu buah faktor yaitu kelembagaan. Pada tabel 4.7 component matrix menunjukkan bahwa komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu kelembagaan dengan nilai loading factor tiap indikator diatas 0,5. Hal ini berarti semua indikator memiliki pengaruh yang kuat Universitas Indonesia


37 terhadap faktor kelembagaan yang terbentuk. Indikator dokumen TUPOKSI memiliki nilai loading faktor tertinggi 0,784 artinya indikator ini menjadi ciri utama atau yang paling menentukan faktor kelembagaan. Pada dimensi kelembagaan ini nilai loading faktor terkecil yaitu pada sistem dan prosedur kerja dengan nilai loading faktor sebesar 0,661. Tabel 4.7 Component Matrixa Dimensi Kelembagaan Indikator Organisasi struktural Dokumen TUPOKSI Sistem dan prosedur kerja Kelengkapan unit dan aparatur Program pengembangan SDM

Component 1 ,732 ,784 ,661 ,730 ,740

Berdasarkan hasil analisis faktor diatas diperoleh indikator-indikator yang mempengaruhi faktor kelembagaan yaitu indikator organisasi struktural, dokumen TUPOKSI, sistem dan prosedur kerja, kelengkapan unit dan aparatur, dan program pengembangan SDM atau seluruh indikator yang diuji valid untuk menentukan faktor kelembagaan. 4.2.3 Dimensi Infrastruktur Pada dimensi Infrastruktur, KMO memiliki nilai 0,878 menunjukkan nilai yang sangat tinggi artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai Bartlett’s Test of Sphericity menunjukkan seberapa berguna faktor analisis yang dilakukan, nilai signifikansi untuk Bartlett’s Test adalah 0,00 atau berada dibawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Berdasarkan hasil tersebut maka indikator-indikator dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor. Tabel 4.8 KMO and Bartlett's Test Dimensi Infrastruktur Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,878 Bartlett's Test of Sphericity

Sig.

,000



38 Dalam menentukan faktor yang terbentuk dapat dilihat dari nilai Eigenvalues, dengan ketentuan nilai Eigenvalues lebih besar dari 1. Untuk dimensi Infrastruktur terlihat pada tabel 4.9 nilai Eigenvalues diatas 1 hanya ada pada komponen 1 sebesar 4,723. Jadi faktor yang akan terbentuk hanya 1 dengan varians yang dapat dijelaskan oleh 1 faktor sebesar 67,467%. Tabel 4.9 Total Variance Explained Dimensi Infrastruktur Initial Eigenvalues Component Total 1 2 3 4 5 6 7

4,723 ,769 ,508 ,346 ,277 ,208 ,169

% of Variance 67,467 10,986 7,253 4,944 3,960 2,972 2,417

Cumulative % 67,467 78,453 85,706 90,650 94,611 97,583 100,000

Pada tabel 4.10 component matrix menunjukkan bahwa komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu infrastruktur dengan nilai loading tiap variabel diatas 0,5 artinya semua indikator dalam hal ini ada 7 indikator bisa masuk/menjelaskan faktor infrastruktur. Nilai loading faktor tertinggi 0,906 pada indikator jaringan data artinya indikator jaringan data menjadi ciri utama atau indikator yang paling berpengaruh terhadap faktor infrastruktur. Indikator yang memiliki pengaruh terkecil dibandingkan dengan indikator yang lain adalah inventarisasi peralatan sebesar 0,600. Tabel 4.10 Component Matrixa Dimensi Infrastruktur Indikator Data center dan aplikasi pendukung Jaringan Data Kemanan terencana & terevaluasi Fasilitas pendukung Dokumen Disaster Recovery Pemeliharaan Infrastruktur TIK Inventaris Peralatan

Component 1 ,865 ,906 ,853 ,858 ,771 ,858 ,600 Universitas Indonesia


39

Berdasarkan hasil analisis faktor diatas diperoleh indikator-indikator yang mempengaruhi faktor infrastruktur. Indikator-indikator tersebut adalah data center dan aplikasi pendukung, jaringan data, keamanan terencana dan terevaluasi, fasilitas pendukung, dokumen disaster recovery, pemeliharaan infrastruktur TIK, dan inventarisasi peralatan. Dapat dikatakan seluruh indikator yang diuji valid untuk menentukan faktor infrastruktur. 4.2.4 Dimensi Aplikasi Pada dimensi Aplikasi nilai KMO dapat dilihat pada tabel 4.11 memiliki nilai 0,799 menunjukkan nilai yang tinggi artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai Bartlett’s Test of Sphericity menunjukkan seberapa berguna faktor analisis yang dilakukan, nilai signifikansi untuk Bartlett’s Test adalah 0,00 atau berada dibawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Dapat disimpulkan bahwa variabel dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor pada dimensi aplikasi.

Tabel 4.11 KMO and Bartlett's Test Dimensi Aplikasi Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,799


,000

Sig.

Dalam menentukan faktor yang terbentuk dapat dilihat dari niai Eigenvalues, dengan ketentuan nilai Eigenvalues lebih besar dari 1. Pada dimensi aplikasi terlihat nilai Eigenvalues pada tabel 4.12 adalah 4,476 diatas 1 pada komponen 1 (disebut sebagai faktor 1) dan nilai Eigenvalues 1,047 diatas 1 pada komponen 2 (disebut sebagai faktor 2). Jadi faktor yang akan terbentuk ada 2 yaitu komponen 1/faktor 1 dengan varians yang dapat dijelaskan oleh indikatorindikatornya sebesar 44,758% dan komponen 2/faktor 2 dengan varians dari yang dapat dijelaskan oleh indikator-indikatornya sebesar 10,473%. Universitas Indonesia


40 Tabel 4.12 Total Variance Explained Dimensi Aplikasi Initial Eigenvalues Component Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,476 1,047 ,921 ,788 ,698 ,622 ,532 ,428 ,259 ,230

% of Variance 44,758 10,473 9,206 7,882 6,983 6,222 5,315 4,276 2,587 2,299

Cumulative % 44,758 55,230 64,436 72,318 79,301 85,523 90,838 95,114 97,701 100,000

Pada analisis faktor konfirmatori, faktor yang diharapkan terbentuk hanya 1 faktor. Secara logika jika indikator-indikator tersebut valid hanya akan terbentuk 1 faktor yaitu faktor Aplikasi. Berdasarkan kesimpulan diatas, menunjukkan bahwa faktor yang terbentuk ada 2 faktor artinya ada indikator yang diuji tidak valid, untuk menentukan indikator-indikator pada dimensi aplikasi agar terbentuk hanya 1 faktor maka perlu dilakukan proses lagi dengan mengeluarkan indikator yang tidak valid. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan variabel yang memiliki nilai MSA dibawah 0,05 atau nilai MSA terkecil yang dapat dilihat pada tabel Anti-image matrices. Dari tabel 4.13 Anti-image matrices menunjukkan situs web memiliki MSA 0,870, Pelayanan publik memiliki MSA 0,824, Administrasi dan Manajemen umum memiliki MSA 0,827, untuk MSA Administrasi Legislasi nilainya 0,821, Manajemen Pembangunan memiliki MSA 0,823, Manajemen Keuangan memiliki MSA 0,716, Manajemen Kepegawaian mempunyai MSA 0,802, nilai MSA Dokumentasi aplikasi 0,766, MSA untuk Inventarisasi Aplikasi 0,760, dan MSA Interoperabilitas aplikasi adalah 0,826. Dari indikator-indikator tersebut indikator Manajemen Keuangan memiliki MSA terkecil dibandingkan indikator-indikator yang lain, sehingga indikator ini dikeluarkan dari analisa.



41 Tabel 4.13 Anti-image matrices dimensi Aplikasi Interop Admini

Admini

Manaje

Manaje

Manaje

Dokum

Inventa

erabilit

Pelaya

st&

strasi

men

men

men

entasi

risasi

as

Situs

nan

Manaj

Legisla

Pemba

Keuan

Kepega

aplikas

aplikas

aplikas

web

Publik

umum

si

ngunan

gan

waian

i

i TIK

i

a

-,100

-,315

,039

-,055

,000

,015

-,009

,032

-,115

-,100

a

,108

-,341

-,226

,075

-,275

-,014

,030

-,122

a

Indikator

Anti-

Situs web

image

Pelayanan

Correla

Publik

tion

Administrasi & Manajemen

,870

,824

-,315

,108

,827

-,031

-,069

-,116

-,458

-,208

,032

-,114

,039

-,341

-,031

,821

a

-,188

,132

-,082

,088

-,267

-,206

-,055

-,226

-,069

-,188

,823

a

-,303

,110

-,293

,137

,024

,000

,075

-,116

,132

-,303

,716

a

-,278

,295

-,398

-,178

,015

-,275

-,458

-,082

,110

-,278

,802

a

-,129

-,049

,195

-,009

-,014

-,208

,088

-,293

,295

-,129

,766

a

-,457

-,244

,032

,030

,032

-,267

,137

-,398

-,049

-,457

,760

a

,065

-,115

-,122

-,114

-,206

,024

-,178

,195

-,244

umum Administrasi Legislasi Manajemen Pembangunan Manajemen Keuangan Manajemen Kepegawaian Dokumentasi aplikasi Inventarisasi aplikasi TIK Interoperabilitas aplikasi

,065

Setelah indikator Manajemen Keuangan dikeluarkan, nilai KMO menjadi 0,834 menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan KMO sebelumnya, dan bisa diartikan data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai Bartlett’s Test of Sphericity menunjukkan seberapa berguna faktor analisis yang dilakukan, nilai signifikansi untuk Bartlett’s Test adalah 0,00 atau berada dibawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Variabel dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor. Tabel 4.14 KMO and Bartlett's Test Dimensi Aplikasi Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,834


,000

Sig.



a

,826

42

Tabel 4.15 Total Variance Explained Dimensi Aplikasi Initial Eigenvalues Component Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4,149 ,986 ,879 ,785 ,625 ,534 ,439 ,345 ,258

% of Variance 46,096 10,956 9,766 8,726 6,941 5,934 4,880 3,831 2,870

Cumulative % 46,096 57,052 66,818 75,544 82,485 88,419 93,299 97,130 100,000

Dalam menentukan faktor yang terbentuk dapat dilihat dari niai Eigenvalues, dengan ketentuan nilai Eigenvalues lebih besar dari 1. Pada dimensi aplikasi terlihat nilai Eigenvalues pada tabel 4.15 adalah 4,149 diatas 1 pada komponen 1 (disebut sebagai faktor 1). Jadi faktor yang akan terbentuk hanya ada satu yaitu komponen 1/faktor 1 dengan varians yang dapat dijelaskan oleh indikator-indikatornya sebesar 46,096%. Dalam hal ini indikator yang valid ada sembilan indikator yaitu situs web, aplikasi Pelayanan publik, Administrasi dan Manajemen

umum,

Administrasi

Legislasi,

Manajemen

Pembangunan,

Manajemen Kepegawaian, Dokumentasi aplikasi, Inventarisasi aplikasi, dan Interoperabilitas aplikasi. Pada tabel 4.16 component matrix menunjukkan bahwa komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu Aplikasi dengan nilai loading tiap indikator diatas 0,5 artinya semua indikator dalam hal ini ada 9 indikator bisa masuk/menjelaskan faktor Aplikasi. Nilai loading faktor tertinggi 0,752 pada indikator dokumentasi aplikasi artinya indikator dokumentasi aplikasi menjadi ciri utama atau indikator yang paling berpengaruh terhadap faktor Aplikasi. Indikator yang memiliki pengaruh terkecil dibandingkan dengan indikator yang lain adalah situs web sebesar 0,543.



43 Tabel 4.16 Component Matrix Dimensi Aplikasi Component 1 Situs web ,543 Pelayanan Publik ,675 Administrasi & Manajemen umum ,763 Administrasi Legislasi ,682 Manajemen Pembangunan ,675 Manajemen Kepegawaian ,730 Dokumentasi aplikasi ,752 Inventarisasi aplikasi TIK ,666 Interoperabilitas aplikasi ,595 Indikator

Berdasarkan hasil analisis faktor diatas diperoleh indikator-indikator yang mempengaruhi faktor Aplikasi yang diuji valid untuk menentukan faktor Aplikasi. Indikator-indikator tersebut adalah situs web, Pelayanan publik, Administrasi dan Manajemen

umum,

Administrasi

Legislasi,

Manajemen

Pembangunan,

Manajemen Kepegawaian, Dokumentasi aplikasi, Inventarisasi aplikasi, dan Interoperabilitas aplikasi. 4.2.5 Dimensi Perencanaan KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy menunjukkan kecukupan data yang dipakai dalam penelitian dan seberapa berguna data dalam penelitian. Jika angkanya diatas 0,5 berarti data cukup berguna untuk digunakan dalam penelitian. Dari tabel 4.17 KMO memiliki nilai 0,774 menunjukkan nilai yang tinggi artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Tabel 4.17 KMO and Bartlett’s Test Dimensi Perencanaan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,774 Bartlett's Test of Sphericity

Sig.

,000

Nilai Bartlett’s Test of Sphericity menunjukkan seberapa berguna faktor analisis yang dilakukan. Jika nilai significance index berada dibawah

,

hal ini menunjukkan bahwa faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Pada tabel 4.20, nilai signifikansi untuk Bartlett’s Test adalah 0,00 atau berada dibawah Universitas Indonesia


44 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Dapat disimpulkan bahwa variabel dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor. Tabel 4.18 Total Variance Explained Dimensi Perencanaan Initial Eigenvalues Component 1 2 3 4 5

Total

% of Variance

Cumulative %

3,401 ,595 ,475 ,364 ,165

68,024 11,905 9,500 7,278 3,294

68,024 79,928 89,428 96,706 100,000

Dalam menentukan faktor yang terbentuk dapat dilihat dari nilai Eigenvalues, dengan ketentuan nilai Eigenvalues lebih besar dari 1. Dengan melihat tabel 4.18 untuk dimensi Perencanaan menunjukkan nilai Eigenvalues 3,401 diatas 1 hanya pada komponen 1, jadi faktor yang akan terbentuk hanya 1 dengan varians yang dapat dijelaskan oleh indikator-indikatornya untuk 1 faktor sebesar 68,024%. Seluruh indikator (5 item) yaitu organisasi perencanaan, sistem perencanaan, dokumentasi Master Plan, Implementasi Master Plan, dan Anggaran dalam RPJMD/RKPD yang dipakai untuk mengukur dimensi Perencanaan sudah valid dan hanya menjelaskan sebanyak satu buah faktor yaitu Perencanaan.

Tabel 4.19 Component Matrix Dimensi Aplikasi Indikator Organisasi Perencanaan Sistem Perencanaan Dokumentasi Master Plan Implementasi Master Plan Anggaran dalam RPJMD/RKPD

Component 1 ,876 ,868 ,837 ,750 ,786

Pada tabel 4.19 component matrix menunjukkan bahwa komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu Perencanaan dengan nilai loading factor tiap indikator diatas 0,5 artinya semua indikator dalam hal ini ada 5 indikator bisa Universitas Indonesia


45 masuk/menjelaskan faktor perencanaan. Nilai loading factor tertinggi 0,876 pada indikator organisasi perencanaan artinya indikator organisasi perencanaan menjadi ciri utama atau indikator yang paling berpengaruh terhadap faktor Perencanaan. Indikator yang memiliki pengaruh terkecil dibandingkan dengan indikator yang lain adalah implementasi Master Plan sebesar 0,750. Berdasarkan hasil analisis faktor diatas diperoleh indikator-indikator yang mempengaruhi faktor Perencanaan yaitu organisasi perencanaan, sistem perencanaan, dokumentasi Master Plan, Implementasi Master Plan, dan Anggaran dalam RPJMD/RKPD. Dapat dikatakan bahwa seluruh indikator yang diuji valid untuk menentukan faktor Perencanaan. 4.3

Analisis Klaster

Analisis klaster bertujuan untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik sehingga obyek dalam satu kelompok memiliki kemiripan satu sama lain. Proses clustering dilakukan dengan metode K-Means yaitu memproses semua obyek sekaligus. Pengelompokkan provinsi ini diperlukan untuk melihat persebaran provinsi dengan tingkatan implementasi e-government yang memiliki tingkat kemiripan, sehingga diperoleh provinsi-provinsi yang memiliki ciri-ciri sama dalam penerapan e-government menjadi satu kelompok. Dari kelompok yang terbentuk bisa dibuat langkah perbaikan demi kesuksesan implementasi e-government. Pada analisis ini data diambil berdasarkan hasil pengolahan analisis faktor yaitu dengan menggunakan indikator-indikator yang valid dan merupakan nilai variabel laten. Data tersebut diambil rata-ratanya dari 3 tim penilai untuk setiap provinsi sehingga jumlah datanya ada 24 Provinsi. Berdasarkan analisa tidak ditemukan data yang hilang/missing. Pada tahap clustering ditentukan 3 klaster yang akan terbentuk. Hasil final klaster diperoleh setelah terjadi 5 kali iterasi yang dapat dilihat pada tabel 4.20. Hasil selengkapnya untuk proses clustering bisa dilihat pada lampiran 4. Pada tabel 4.20 Final Cluster Centers, pengelompokkan provinsi berdasarkan kemiripan karakteristik adalah : Universitas Indonesia


46 1. Klaster 1 beranggotakan provinsi yang memiliki karakteristik nilai kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan yang tinggi atau diatas rata-rata dari kelompok yang terbentuk. 2. Klaster 2 beranggotakan provinsi dengan karakteristik nilai kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan yang tinggi namun nilainya masih dibawah klaster 1. 3. Klaster 3 beranggotakan provinsi yang memiliki nilai kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan rendah atau dibawah rata-rata kelompok yang terbentuk. Tabel 4.20 Final Cluster Centers

Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan

1 1,290 1,174 1,321 1,306 1,126

Cluster 2 ,182 ,194 ,240 ,295 ,410

3 -,809 -,761 -,876 -,918 -,932

Pada analisis klaster, untuk melakukan uji validitas kelompok dilakukan dengan uji Analysis of Variance (ANOVA) untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan/pengaruh terhadap ketiga klaster. F-test pada tabel 4.21 ANOVA menunjukkan bahwa nilai p-value untuk dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan lebih kecil dari 0,05, artinya setiap dimensi memiliki perbedaan yang signifikan terhadap klaster yang terbentuk. Dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan yang ada di klaster 1 berbeda dengan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan di klaster 2 dan klaster 3. Semakin besar nilai F maka semakin besar perbedaan antar klaster, sehingga dimensi aplikasi dengan nilai F sebesar 44,449 memiliki perbedaan klaster yang paling besar dibandingkan dengan dimensi yang lain.



47 Tabel 4.21 ANOVA pada analisis klaster Cluster Error Mean Mean Square df Square df 7,580 2 ,362 21 6,508 2 ,383 21 8,456 2 ,220 21 8,870 2 ,200 21 8,267 2 ,305 21


F Sig. 20,955 ,000 17,012 ,000 38,491 ,000 44,449 ,000 27,101 ,000

Jumlah anggota untuk setiap klaster dapat dilihat pada tabel 4.22 Number of Cases in each Cluster sebagai berikut : 

Klaster 1 terdapat 5 provinsi







Tabel 4.22 Jumlah anggota tiap klaster Cluster

1 2 3

Valid Missing

5,000 9,000 10,000 24,000 ,000

Berdasarkan tabel 4.23 Cluster Membership, pengelompokkan provinsi berdasarkan kemiripan karakteristik provinsi dengan pembagian menjadi 3 klaster adalah sebagai berikut : 

Anggota klaster 1 adalah provinsi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.



Anggota klaster 2 adalah provinsi Bangka Belitung, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.



Anggota klaster 3 adalah Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Universitas Indonesia


48

Tabel 4.23 Daftar anggota klaster

4.4

Case Number 1 2 3 4

Provinsi

Cluster Distance 1 1,015 2 1,499 3 ,931 1 ,592

Aceh Bangka Belitung Bengkulu DKI Jakarta

5 6 7 8 9

Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur

2 2 1 2 1

1,107 ,810 1,690 1,087 ,853

10 11 12 13 14

Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kepulauan Riau Lampung Nusa Tenggara Barat

3 3 3 3 2

1,119 1,764 1,464 ,598 1,576

15 16 17 18 19

Papua Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sumatera Barat Sumatera Selatan

2 3 3 3 2

1,063 ,744 1,023 1,460 1,063

20 21 22 23 24

Sumatera Utara DI Yogyakarta Kalimantan_Tengah Kalimantan_Timur Sulawesi_Utara

3 1 2 2 3

,784 ,859 ,806 ,524 1,442

Analisis Diskriminan Analisis diskriminan bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang jelas

antara grup pada variabel dependen dan menentukan variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Pada analisis diskriminan ini hasil klaster yang digunakan sebagai variabel dependen/variabel bebas adalah 3 klaster yang terbentuk. Klaster tersebut dikategorikan menjadi provinsi dengan kelompok A, kelompok B, dan kelompok Universitas Indonesia


49 C dalam

pelaksanaan

implementasi e-government. Variabel independennya

adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Jumlah data yang dianalisis adalah 72. Tabel 4.24 Pengelompokkan berdasarkan hasil analisis klaster Kelompok Kelompok A Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan Kelompok B Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan Kelompok C Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan Total Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan

Mean 2,9417 3,0533 3,0571 2,7778 2,8400 2,2083 2,5185 2,3122 2,3251 2,3407 1,5583 2,0200 1,5762 1,7704 1,4467 2,0903 2,4222 2,1607 2,1883 2,0722

Valid N (listwise) Std. Deviation Unweighted Weighted ,39772 15 15,000 ,42404 15 15,000 ,22780 15 15,000 ,19698 15 15,000 ,37187 15 15,000 ,35525 27 27,000 ,34310 27 27,000 ,41938 27 27,000 ,22630 27 27,000 ,41811 27 27,000 ,43516 30 30,000 ,30783 30 30,000 ,36079 30 30,000 ,25427 30 30,000 ,35109 30 30,000 ,65784 72 72,000 ,52278 72 72,000 ,67132 72 72,000 ,45513 72 72,000 ,67745 72 72,000

Dari tabel 4.24 terlihat ada 15 hasil penilaian PeGI atau 5 provinsi yang masuk pada kelompok A dalam implementasi e-government, 27 hasil penilaian Pegi atau 9 provinsi yang termasuk pada kelompok B, dan 30 hasil penilaian atau 10 provinsi pada kelompok C. Provinsi pada kelompok A memiliki rata-rata tertinggi dalam semua variabelnya (kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan) dengan nilai tertinggi 3,0571 pada dimensi infrastruktur. Pada kelompok B, variabel kelembagaan dengan rata-rata 2,5185 merupakan variabel dengan skor paling tinggi, sedangkan untuk kelompok C,



50 nilai rata-rata tertinggi adalah variabel kelembagaan (2,0200) dan variabel perencanaan (1,4467) menjadi variabel dengan nilai terendah. Standar deviasi merupakan indikator apakah variabel bisa bertindak baik sebagai diskriminator atau tidak dengan syarat nilai standar deviasi grup lebih kecil daripada nilai standar deviasi total. Dari tabel 4.24 menunjukkan nilai standar deviasi untuk semua kategori memenuhi syarat, yaitu berada dibawah jumlah nilai total standar deviasi. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan diskriminator yang baik. Test of Equality of Group Means merupakan hasil pengujian terhadap variabel-variabel bebas. Pengujian bisa dilakukan berdasarkan nilai Wilks’ Lambda dan uji F test. 

Berdasarkan nilai Wilks’ Lambda dengan angka antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai Wilks’ Lambda mendekati 0 maka data tiap grup cenderung berbeda sedangkan jika data mendekati 1 maka data tiap grup cenderung sama.



Uji signifikansi uji F Ho : grup means dari masing-masing kelompok adalah relatif sama H1 : grup means dari masing-masing kelompok memiliki perbedaan secara nyata Jika Sig<0,05, maka Ho ditolak, artinya ada perbedaan antar grup Jika Sig>0,05, maka Ho diterima, artinya grup means masing-masing kelompok relatif sama atau tidak ada perbedaan antar grup. Tabel 4.25 Test of Equality of Group Means


Wilks' Lambda ,358 ,429 ,284 ,255 ,309

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000



51 Tabel 4.25 untuk variabel kebijakan menunjukkan nilai signifikansi 0,00 dibawah 0,05 artinya ada perbedaan antara 3 grup atau provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil. Untuk variabel kelembagaan menunjukkan nilai signifikansi 0,00 dibawah 0,05 artinya ada perbedaan antara 3 grup atau provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C dipengaruhi oleh kelembagaan yang dipilih. Variabel infrastruktur menunjukkan nilai signifikansi 0,00 dibawah 0,05 artinya ada perbedaan antara 3 grup atau provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C dipengaruhi oleh infrastruktur yang ada. Variabel Aplikasi menunjukkan nilai signifikansi 0,00 dibawah 0,05 artinya ada perbedaan antara 3 grup atau provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C dipengaruhi oleh aplikasi yang digunakan. Begitu pula untuk variabel perencanaan menunjukkan menunjukkan nilai signifikansi 0,00 dibawah 0,05 artinya ada perbedaan antara 3 grup atau provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C dipengaruhi oleh perencanaan yang dilakukan. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kondisi/karakter untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C yang dipengaruhi oleh variabel kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan, sehingga asumsi terpenuhi dan analisis bisa dilanjutkan. Tabel 4.26 Eigenvalues fungsi diskriminan Canonical Correlation 99,0 ,912 100,0 ,223

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 1 2

4,967a ,052a

99,0 1,0

Nilai eigenvalues menunjukkan perbandingan varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok. Semakin besar nilai eigenvalue maka semakin besar fungsi diskriminan atau pengaruh variabel-variabel independen. Dari tabel 4.26 menunjukkan fungsi diskriminan yang terbentuk ada 2 dengan fungsi diskriminan pertama lebih besar daripada fungsi diskriminan kedua. Fungsi diskriminan pertama menjelaskan 99% dari total variabel bebas dan 1% untuk fungsi diskriminan kedua. Jika dua faktor yang digunakan, maka variabel



52 kategori/kelompok dapat dijelaskan oleh model diskriminan meskipun untuk faktor 2 nilainya sangat kecil. Untuk melihat signifikansi fungsi diskriminan maka digunakan nilai wilks’ Lambda dan Chi-Square. Pada tabel 4.27 untuk baris pertama jika faktor yang digunakan adalah faktor 1 sampai 2 menunjukkan angka

Chi-Square

adalah 124,941 dan Wilks' Lambda sebesar 0,159 dengan angka signifikansi 0,000. Hal ini berarti ada perbedaan yang nyata antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C pada model diskriminan. Jika faktor yang dipakai adalah faktor 2 saja, maka angka Chi-Square adalah 3,472 dan Wilks' Lambda 0,950 dengan angka signifikansi 0,176 (diatas 0,05), artinya ada perbedaan yang tidak nyata antara grup pada model diskriminan atau tidak ada perbedaan nyata antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C pada model diskriminan. Dengan demikian, model yang digunakan adalah 2 faktor karena bisa membedakan kategori antar kelompok. Tabel 4.27 Wilks' Lambda fungsi diskriminan Test of Function(s) 1 through 2 2

Wilks' Lambda Chi-square ,159 124,941 ,950 3,472

Sig. ,000 ,176

Tabel 4.28 Koefisien korelasi standarisasi kanonik fungsi diskriminan

Infrastruktur

Function 1 2 ,402 -,830

Aplikasi Perencanaan

,564 ,422

-,015 ,900

Koefisien korelasi kanonik fungsi diskriminan dijadikan dasar untuk memasukkan variabel kedalam faktor dengan memilih angka korelasi terbesar pada faktor. Pada tabel 4.28 menunjukkan variabel-variabel yang masuk dalam persaman diskriminan yaitu variabel Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Variabel Infrastruktur memiliki angka korelasi 0,402 pada faktor 1 dan -0,830 pada faktor 2, maka variabel Infrastruktur dimasukkan pada faktor 1, artinya ada Universitas Indonesia


53 hubungan antara variabel Infrastruktur dengan faktor 1. Pada variabel aplikasi, angka korelasi terbesar ada difaktor 1 (0,564) sehingga variabel aplikasi dimasukkan ke faktor 1 dan pada variabel perencanaan angka korelasi terbesar ada difaktor 2 (0,900) sehingga variabel perencanaan dimasukkan ke faktor 2. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Infrastruktur, dan Aplikasi merupakan fungsi diskriminan pertama, sedangkan variabel Perencanaan merupakan fungsi diskriminan kedua. Tabel 4.29 Koefisian variabel Fungsi diskriminan

Function Aplikasi Infrastruktur Perencanaan Kelembagaana Kebijakana

1 ,767* ,711* ,669* ,623* ,552*

2 -,083 -,533 ,618 ,043 -,007

Tabel 4.29 koefisien variabel menunjukkan korelasi antara setiap variabel dengan setiap fungsi diskriminan atau variabel yang bisa menjadi diskriminan. Dimensi aplikasi yang masuk pada faktor 1 memiliki koefisien 0,767, dimensi infrastruktur pada faktor 1 memiliki koefisien 0,711, dan dimensi perencanaan memiliki koefisien 0,669 masuk pada faktor 1. Hal ini dapat diartikan bahwa dimensi aplikasi adalah faktor yang paling membedakan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C dalam implementasi e-government tingkat provinsi. Variabel berikutnya adalah infrastruktur dan perencanaan. Dengan demikian pemerintah provinsi harus memperhatikan dimensi aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan demi suksesnya pelaksanaan implementasi e-government.

Tabel 4.30 Canonical Discriminant Function Coefficients

Infrastruktur Aplikasi Perencanaan (Constant)

Function 1 2 1,108 -2,289 2,417 -,062 1,105 2,356 -9,974 ,200 Universitas Indonesia


54

Dalam membuat persamaan diskriminan dapat melihat koefisien variabel pada tabel 4.30. Berdasarkan tabel tersebut maka persaman diskriminannya adalah: Fungsi diskriminan 1 = -9,974 + 1,108 (Infrastruktur) + 2,417 (Aplikasi) + 1,105 (Perencanaan) Fungsi diskriminan 1 = 0,200 – 2,289 (Infrastruktur) - 0,062 (Aplikasi) + 2,356 (Perencanaan) Fungsi diskriminan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang signifikan menentukan perbedaan kelompok provinsi yang masuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C adalah infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Berdasarkan tanda dari koefisien pada fungsi diskriminan 1, variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan bertanda positif artinya variabel-variabel ini meningkatkan skor fungsi diskriminan 1. Pada fungsi diskriminan 2, variabel infrastruktur, dan aplikasi bertanda negatif artinya variabel-variabel ini akan menurunkan skor fungsi diskriminan 2 jika variabel yang lain dianggap konstan. Tabel 4.31 Functions at Group Centroids Kelompok Kelompok A Kelompok B Kelompok C

Function 1 2 3,267 -,280 ,795 ,277 -2,349 -,110

Berdasarkan tabel 4.31 maka kelompok A, kelompok B, dan kelompok C dapat dikelompokkan dalam faktor dengan memasukkan variabel yang memiliki koefisien terbesar dan mengabaikan tanda negatif pada faktor. Dari koefisien kelompok A (3,267), kelompok B (0,795), dan kelompok C (2,349) merupakan angka terbesar di faktor 1, artinya kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ditentukan oleh variabel yang ada di faktor 1 yaitu variabel aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan. Kelompok A dan kelompok B memiliki tanda positif pada fungsi 1 artinya provinsi pada kelompok A dan kelompok B memiliki aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan yang positif atau baik sedangkan memiliki tanda



55 negatif pada fungsi 1 untuk kelompok C artinya provinsi pada kelompok C memiliki aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan yang negatif atau tidak baik. 4.5

Pembahasan

4.5.1 Analisis Deskriptive Indikator interoperabilitas aplikasi memiliki nilai rendah dan konstan diberbagai daerah menunjukkan bahwa interoperabilitas aplikasi yang diterapkan oleh pemerintah tingkat provinsi masih berupa silo-silo atau terpisah-pisah. Masih rendahnya interoperabilitas aplikasi ini disebabkan oleh pengembangan aplikasi dikembangkan secara terpisah dan tidak terintegrasi serta pengembangannya tidak menggunakan metode sistem database (RDBMS). Selain itu, penyebab lain dari rendahnya interoperabilitas aplikasi ini adalah pemerintah daerah belum menyadari pentingnya berbagi informasi dan tidak merasa membutuhkan interoperabilitas sistem. Oleh karena itu, demi meningkatkan interoperabilitas aplikasi ini disarankan bagi pemerintah tingkat provinsi untuk membuat solusi pertukaran data dan informasi antar sistem dengan berbasis OSS agar lebih mudah dikembangkan dan meningkatkan kesadaran pentingnya berbagi informasi dan data antar lembaga. Interperabilitas apikasi akan berjalan dengan baik jika didukung dengan kebijakan yang mengatur interoperabilitas aplikasi satu lembaga dengan lembaga yang lain. 4.5.2 Analisis Faktor Kementerian pelaksanaan

Komunikasi

implementasi

dan

Informatika

e-government

melakukan

dengan

evaluasi

menyelenggarakan

Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI). Dimensi atau variabel yang menjadi faktor penilaian adalah dimensi kebijakan, kelembagan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan konsistensi lima dimensi PeGI yang

digunakan

selama

ini.

Usaha

yang

dilakukan

adalah

dengan

mengkonfirmasikan indikator-indikator pada setiap dimensi. Degan analisis faktor yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :



56 4.5.2.1 Dimensi Kebijakan Pada dimensi kebijakan di tingkat provinsi, kedelapan indikator yang dikonfirmasi terbukti membentuk konstrak laten kebijakan. Berdasarkan nilai loading factor pada indikator-indikator kebijakan, tidak ada faktor yang dominan sekali berpengaruh. Visi dan misi TIK memiliki nilai loading faktor tertinggi (0,846) artinya visi dan misi terkait TIK berhubungan paling erat atau paling berpengaruh terhadap kebijakan meskipun nilainya tidak jauh beda dengan indikator skala prioritas penerapan TIK dan manajemen/proses kebijakan. Surat keputusan memiliki kontribusi paling rendah dibandingkan indikator yang lain (nilai loading faktor = 0,648) dan indikator manajemen resiko (0,728). Visi dan misi TIK memberikan sumbangsih tertinggi dilihat dari pentingnya visi yang jelas dengan berorietasi pada masa depan yang berfungsi untuk memberikan semangat dan dorongan untuk mencapai tujuan demi kesuksesan implementasi e-government. Meskipun visi yang jelas merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai sudah ada, penting juga untuk menetapkan misi yang akan dilakukan agar lebih nyata dalam pencapaiannya dan misi harus selaras dengan budaya organisasi yang ada. Surat keputusan memiliki kontribusi paling rendah pada dimensi ini dilihat dari masih sedikitnya jumlah Surat Keputusan terkait TIK yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 4.5.2.2 Dimensi Kelembagaan Kelima indikator yang dikonfirmasi pada dimensi kelembagaan, terbukti membentuk konstrak laten kelembagaan. Berdasarkan nilai loading factor pada indikator-indikator kelembagaan, tidak ada faktor yang dominan sekali berpengaruh artinya semua indikator memiliki pengaruh yang kuat terhadap faktor kelembagaan yang terbentuk. Besarnya sumbangsih yang diberikan oleh indikator dokumen TUPOKSI merupakan indikator yang paling berpengaruh dengan dimensi kelembagaan meskipun nilainya tidak jauh berbeda dengan indikator organisasi struktural, kelengkapan unit dan aparatur, dan program pengembangan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen tugas dan fungsi dari organisasi dan unit kerja berpengaruh paling besar dan menentukan terhadap dimensi kelembagaan. Universitas Indonesia


57 Pemerintah provinsi telah membuat dokumen Tupoksi bagi organisasi dengan lebih baik dibandingkan dengan indikator yang lain dan dapat juga dilihat dari nilai rata-rata dokumen Tupoksi memiliki rata-rata tertinggi pada dimensi kelembagaan (2,7778). Sistem dan prosedur kerja dengan nilai faktor loading sebesar 0,661 merupakan indikator yang memberikan pengaruh paling kecil dibandingkan variabel yang lain, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi masih kurang jika dibandingkan indikator yang lain, meskipun indikator ini bisa dibilang memiliki hubungan yang kuat dengan dimensi kelembagaan karena nilainya lebih dari 0,5. 4.5.2.3 Dimensi Infrastruktur Pada dimensi infrastruktur di tingkat provinsi, ketujuh indikator yang dikonfirmasi terbukti membentuk konstrak laten infrastruktur. Berdasarkan nilai loading factor pada indikator-indikator infrastruktur, indikator jaringan data merupakan indikator yang paling dominan memberikan pengaruh dengan nilai loading factor tertinggi 0,906. Dominannya indikator jaringan data ini dikaitkan dengan baiknya ketersediaan jaringan komputer, cakupan jaringan dalam organisasi, ketersediaan perangkat keras dan lunak, ketersediaan akses internet (bandwith), dan service deivery channel seperti web, email, telepon/ mobile phone/ smart phone (mobile internet), sms. Tidak hanya indikator jaringan data saja yang memberikan kontribusi yang baik, indikator lainnya juga memberikan kontribusi yang baik karena memiliki nilai loading factor diatas 0,5. Indikator data center dan aplikasi pendukung, keamanan terencana dan terevaluasi,

fasilitas

pendukung,

dan

pemeliharaan

infrastruktur

TIK

menunjukkan nilai loading factor yang cukup tinggi yaitu diatas 0,850. Hal ini dikaitkan dengan adanya data center dan DRC, piranti keras server, sistem operasi, aplikasi pendukung, disertai dengan peranti keras dan peranti lunak pengamanan sistem informasi, kebijakan/prosedur pengamanan sistem informasi dan fasilitas pendukung seperti keamanan fisik, ketersediaan listrik, dan HVAC. Universitas Indonesia


58 Dokumen disaster recovery (0,771) dan inventaris peralatan (0,600) lebih rendah dibandingkan indikator yang lain meskipun bisa dibilang memiliki hubungan atau pengaruh yang kuat terhadap dimensi kelembagaan menunjukkan bahwa mitigasi dan prosedur penanggulangan bencana, fasilitas DRC, proses replikasi, inventarisasi dan manajemen aset belum mendapat perhatian utama karena pemerintah provinsi masih mengutamakan adanya jaringan data. 4.5.2.4 Dimensi Aplikasi Pada dimensi aplikasi di tingkat provinsi, dari sepuluh indikator yang dikonfirmasi, hasilnya sembilan indikator yang terbukti membentuk konstrak laten aplikasi. Berdasarkan nilai loading factor pada indikator-indikator aplikasi, indikator aplikasi administrasi dan manajemen umum menjadi ciri utama atau indikator yang paling berpengaruh terhadap faktor Aplikasi dengan nilai loading factor tertinggi 0,763. Dominannya indikator administrasi dan manajemen umum ini dikaitkan dengan baiknya surat elektronik, sistem dokumentasi elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, dan manajemen pelaporan pemerintah. Indikator lainnya juga memberikan kontribusi yang baik karena memiliki nilai loading factor diatas 0,5 yaitu indikator situs web, aplikasi fungsional utama terkait pelayanan publik, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen kepegawaian, dokumentasi aplikasi, inventaris aplikasi, dan interoperabilitas aplikasi. Indikator aplikasi manajemen keuangan tidak valid untuk digunakan pada penilaian PeGI tingkat provinsi. Hal ini disebabkan aplikasi manjemen keuangan merupakan aplikasi yag harus ada jika dibandingkan aplikasi yang lain. Aplikasi manajemen keuangan seperti sistem anggaran, sistem kas dan perbendaharaan, dan sistem akuntansi merupakan aplikasi yang sudah wajib ada dan seragam baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena Kementerian Keuangan

sebagai regulator telah menyeragamkan dan mewajibkan seluruh

instansi menggunakan aplikasi yang diberikan. Hal ini bisa dibandingkan dengan aplikasi manajemen pembangunan dan manajemen kepegawaian yang masih bisa



59 atau sebagian masih dilakukan dengan manual dan tidak diwajibkan menggunakan aplikasi khusus. 4.5.2.5 Dimensi Perencanaan Pada dimensi perencanaan di tingkat provinsi, kelima indikator yang dikonfirmasi terbukti membentuk konstrak laten perencanaan. Berdasarkan nilai loading factor pada indikator-indikator perencanaan, indikator organisasi perencanaan menjadi ciri utama atau indikator yang paling berpengaruh terhadap faktor perencanaan dengan nilai loading factor tertinggi 0,876. Dominannya indikator organisasi perencanaan ini dikaitkan dengan adanya fungsi atau bagian yang melakukan perencanaan. Tidak hanya indikator organisasi perencanaan saja yang memberikan kontribusi yang baik, sistem perencanaan, dokumentasi Master Plan, Implementasi Master Plan, dan anggaran dalam RPJM/RKPD juga memberiksan kontribusi yang baik. Hal ini bisa dilihat dari nilai loading factor diatas 0,5. 4.5.3 Analisis Klaster 4.5.3.1 Klaster 1 Klaster 1 terdiri dari provinsi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel final cluster menunjukkan

nilai

kebijakan,

kelembagaan,

infrastruktur,

aplikasi,

dan

perencanaan berada diatas rata-rata dari populasi klaster yang terbentuk. Hal ini dapat diartikan bahwa klaster 1 merupakan kelompok provinsi yang paling baik karena rata-ratanya tertinggi dibandingkan klaster yang lain dan bisa dimasukkan dalam kelompok A. Faktor terkait infrastruktur yang tinggi (1,321) menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dibangun pada klaster 1 sudah baik, sehingga infrastruktur yang telah tersedia dengan baik ini mendukung implementasi e-government pada daerah menjadi baik. Faktor aplikasi (1,306) menunjukkan penggunaan aplikasi pada daerah diklaster 1 ini sudah dimanfaatkan dengan baik. Faktor-faktor lain juga memberikan dukungan yang baik namun dengan nilai lebih rendah. Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan bagi kelompok A adalah mempertahankan kondisi yang ada saat ini karena sudah berada diatas rata-rata Universitas Indonesia


60 namun akan lebih baik lagi jika mau meningkatkan pelaksanaan semua dimensinya agar menjadi lebih baik lagi. 4.5.3.2 Klaster 2 Provinsi yang menjadi anggota klaster 2 adalah provinsi Bangka Belitung, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Nilai kebijakan, kelembagaan,

infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan pada klaster ini juga diatas rata-rata namun nilainya masih dibawah nilai rata-rata klaster 1, sehingga dapat dikatakan bahwa provinsi-provinsi pada kaster 2 ini memiliki kategori sedang atau bisa disebut sebagai kelompok B. Pada klaster 2 ini faktor perencanaan merupakan variabel yang paling berpengaruh (0,410) terhadap implementasi e-government, dan faktor berikutnya yang berpengaruh kuat terhadap klaster 2 adalah dimensi aplikasi (0,295). Pada klaster 2, kebijakan menjadi faktor yang paling buruk tingkat penerapannya dibandingkan dengan faktor yang lain. Dapat disimpulkan bahwa untuk klaster 2 ini, provinsi-provinsinya perlu melakukan peningkatan pada dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan agar bisa mencapai posisi pada kelompok A atau menjadi lebih baik lagi. 4.5.3.3 Klaster 3 Klaster 3 terdiri dari provinsi Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Provinsi-provinsi ini memiliki nilai kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan dibawah ratarata atau paling rendah dibandingkan dengan klaster 1 dan klaster 2. Dapat dikatakan bahwa provinsi-provinsi pada kaster 3 termasuk dalam kategori yang kurang baik atau disebut dengan kelompok C. Dengan demikian maka kelompok C harus melakukan perbaikan menyeluruh pada semua dimensi agar bisa melakukan implementasi e-government menjadi lebih baik. Klaster 3 atau kelompok C harus memperbaiki



61 ketertinggalannya dengan melakukan perbaikan disemua aspek dan diperlukan komitmen serta kerja keras dari seluruh dinas (SKPD) yang ada. 4.5.4 Analisis Diskriminan Berdasarkan hasil dari analisis diskriminan menunjukkan bahwa ada perbedaan kondisi yang nyata dalam menerapkan dimensi Pemeringkatan egovernment pada daerah/provinsi yang masuk kategori kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Provinsi pada kelompok A memiliki rata-rata tertinggi dalam semua variabelnya (kebijakan, kelembagaan,

infrastruktur, aplikasi, dan

perencanaan) dengan nilai tertinggi 3,0571 pada dimensi infrastruktur. Pada kelompok B, variabel kelembagaan dengan rata-rata 2,5185 merupakan variabel dengan skor paling tinggi. Nilai rata-rata tertinggi pada kelompok C adalah variabel kelembagaan (2,020) dan variabel perencanaan (1,4467) menjadi variabel dengan nilai terendah. Dimensi PeGI yang paling berpengaruh untuk membedakan kelompok A, kelompok B, dan kelopok C adalah dimensi infrastruktur, aplikasi, dan perencaaan. Dimensi kebijakan dan kelembagaan bukanlah variabel yang menjadi pembeda antara kelompok A, kelompok B, dan kelopok C. Kondisi atau keadaan dalam pelaksanaan implementasi e-government didaerah cenderung sama untuk dimensi kebijakan dan kelembagaan. Tabel 4.32 Perbandingan rata-rata skor tiap kelompok Kelompok A Kelompok B Kelompok C (rata-rata skor) (rata-rata skor) (rata-rata skor) Infrastruktur 3,0571 2,3122 1,5762 Aplikasi 2,7778 2,3251 1,7704 Perencanaan 2,8400 2,3407 1,4467 Dimensi

Angka di Structure Matrix 0,711 0,767 0,669

Dari tabel 4.32 menunjukkan bahwa daerah yang masuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C memiliki infrastruktur yang positif dengan penggunaan aplikasi dan perencanaan yang positif atau dengan baik. Daerah pada kelompok A memiliki infrastruktur, menggunakan aplikasi, dan memiliki perencanaan yang lebih baik dibandingkan kelompok B dan kelompok C. Oleh karena itu kelompok B dan kelompok C harus mencontoh atau menjalankan apa Universitas Indonesia


62 yang telah dilakukan kelompok A agar pelaksanaan e-government menjadi lebih baik dan bisa memberikan kepuasan serta meningkatkan layanan kepada masyarakat. Infrastruktur, aplikasi, dan perencaaan merupakan variabel yang paling membedakan dalam kelompok, hal ini menjadi perhatian khusus bagi daerah di kelompok B dan kelompok C untuk meningkatkan dan memperbaiki bidang ini. Kelompok C harus menjaga ketersediaan data center, Disaster Recovery Center (DRC), peranti keras server, sistem operasi, aplikasi pendukung, fasilitas pendukung, pemeliharaan, pengelolaan, dan keamanan data center untuk menjamin kegiatan operasional sehari-hari demi kesuksesan pelaksanaan egovernment. Pada indikator jaringan data, khususnya bagi kelompok C harus memperhatikan ketersedian jaringan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, akses internet, service delivery channel (web, email, telepon, sms,dan lain-lain), dan cakupan jaringan dalam organisasi agar proses kerja bisa dilaksanakan dengan efektif. Selain itu perlu diperhatikan juga pengamanan sistem informasi terkait peranti keras, peranti lunak, dan kebijakan/prosedur pengamanan sistem informasi. Hal ini terkait dengan sistem yang harus terjaga agar tidak terjadi kegagalan sistem. Fasilitas pendukung seperti keamanan fisik, ketersediaan listrik, dan HVAC juga harus diperhatikan oleh kelompok C demi peningkatan implementasi e-government. Keamanan fisik diperlukan untuk menjaga peralatan, data center, peranti keras, lunak, dan server agar tetap diposisinya dan bisa menjalankan fungsinya. Ketersediaan listrik dan HVAC juga tidak dapat dianggap hal yang sepele karena jika fasilitas ini tidak ada maka proses pemerintahan bisa terganggu. Perbaikan dan peningkatan lain yang harus dilakukan adalah terkait Disaster Recovery yang mencakup mitigasi dan prosedur penanggulangan bencana, fasilitas DRC, dan proses replikasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem dan menangulangi jika terjadi bencana yang tidak diharapkan.



63 Pada dimensi infrastruktur, pemeliharaan TIK merupakan indikator yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga fasilitas-fasiltas yang ada agar tetap bisa beroperasi dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan adanya prosedur perawatan dan jadwal perawatan, ketersediaan sistem cadangan (sistem redundant) pada saat dilakukan perawatan, dan pemeliharaan khusus terkait TIK. Inventaris peralatan TIK yang meliputi kebijakan inventarisasi dan manajemen aset disertai SOP merupakan hal yang perlu dilakukan demi peningkatan implementasi e-government. Berdasarkan tabel 4.31 Functions at Group Centroids, Kelompok A dan kelompok B memiliki tanda positif pada fungsi 1 artinya provinsi pada kelompok A dan kelompok B memiliki aplikasi yang positif atau baik. Kelompok C memiliki tanda negatif pada fungsi 1 artinya provinsi pada kelompok C memiliki aplikasi yang negatif atau tidak baik. Oleh karena itu, kelompok C harus meningkatkan dan memperbaiki dimensi aplikasi ini agar bisa seperti kelompokA dan kelompok B (khususnya kelompok A yang paling baik). Kelompok C harus memperhatikan situs web pemerintahannya dalam hal menyediakan informasi yang lengkap dan baru serta menyediakan fasilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan melengkapi fiturfitur website disertai fasilitas tanya jawab. Kelompok ini harus melengkapi aplikasi Kependudukan, Perpajakan dan retribusi, Pendaftaran dan Perijinan, Bisnis dan Investasi, Pengaduan Masyarakat, Publikasi informasi umum dan kepemerintahan. Aplikasi-aplikasi lain yang harus ada adalah terkait administrasi dan manajemen umum (surat elektroik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, dan manajemen pelaporan pemerintahan), aplikasi terkait manajemen pembangunan (SIM data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek/kegiatan, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan), aplikasi manajemen kepegawaian (penerimaan pegawai, sistem absensi dan penggajian, sistem penilaian kinerja, sistem pendidikan dan latihan). Tidak hanya aplikasi-aplikasi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan penggunaannya, dokumen terkait aplikasi yang digunakan termasuk kode sumber, Universitas Indonesia


64 buku panduan, dokumen arsitektur atau desain, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak, dan struktur juga harus ada dan dijaga agar jika terjadi bencana atau terjadi mutasi pegawai, aplikasi-aplikasi yang ada masih bisa digunakan dan tidak harus membuat dari awal sehingga menghemat anggaran. Selain itu, dokumentasi tentang inventaris aplikasi harus diperhatikan mengingat banyaknya aplikasi yang digunakan dan komputer mana saja yang menggunakan harus jelas. Hal ini terkait dengan jumlah aplikasi yang dibutuhkan oleh masingmasing bidang agar sesuai dengan bidang kerja dan memaksimalkan hasil dari pekerjaan karena aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan telah tersedia, serta melihat tingkat kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya beban kerjanya banyak komputer dengan spek apa dan jumlah berapa bisa mengerjakan secara bersama-sama agar menghemat waktu. Interoperabilitas aplikasi juga dibutuhkan agar aplikasi-aplikasi tersebut bisa bertukar informasi atau data sehingga tidak perlu melakukan inputisasi ulang data. Hal ini akan berdampak pada penghematan waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Kelompok B dan kelompok C juga harus memperbaiki dimensi perencanaan agar bisa bersaing dan lebih baik dari kelompok A. Kelompok B dan kelompok C harus meningkatkan atau menunjuk organisasi atau fungsi untuk melakukan perencanaan dengan baik, membuat sistem atau proses perencanaan yang baku sehingga sistemnya bisa dilaksanakan setiap tahun sehingga perencanaan bisa berjalan lancar karena tidak perlu membuat mekanisme setiap tahunnya. Mekanisme ini bisa ditingkatkan dan diperbaiki sesuai dengan pengalaman yang diperoleh. Perencanaan TIK juga perlu didokumentasikan agar ada dokumen atau bukti yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan implementasi e-government. Hal ini juga berguna untuk menghindari penyusunan ulang perencanan jika terjadi perubahan pimpinan. Selain itu, kelompok B dan kelompok C harus menyususn dan membuat rencana detail dari Master Plan TIK agar tahu apa yang bisa dilakukan saat ini dan yang akan datang. Pembiayaan dalam dokumen perencanaan juga menjadi indikator yang penting karena tanpa dukungan biaya yang cukup maka implementasi e-government tidak akan berhasil. Universitas Indonesia


65 4.6

Implikasi Penelitian Hasil

Komunikasi

penelitian dan

ini

memberikan

Informatika

selaku

dampak

instansi

terhadap

yang

Kementerian

berwenang

untuk

menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan, bagi pemerintah daerah sebagai pihak yang melaksanakan egovernment, Pemeringkatan e-government di Indonesi (PEGI), dan bagi bidang ilmu e-government. 4.6.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasil penelitian memberikan informasi bahwa dimensi infrastruktur, aplikasi dan perencanaan memiliki peranan penting dalam kesuksesan implementasi e-government didaerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pandangan positif terhadap infrastruktur, aplikasi dan perencanaan bagi pemerintah daerah. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan juga diharapkan memberikan dukungan nyata agar pelaksanaan e-government di pemerintah daerah bisa berjalan dengan optimal. Kementerian Kominfo memberikan bantuan bagi daerah dengan menyediakan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang kerja instansi masing-masing untuk menghemat pengadaan aplikasi. Selain itu, aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah bisa seragam dan interoperabilitas aplikasipun bisa diperoleh sekaligus sehingga jika pemerintah pusat membutuhkan data, dengan cepat bisa diproses oleh daerah. Tindakan lain yang bisa dilakukan adalah membuat standar minimal yang harus dipenuhi bagi pemerintah daerah dalam hal infrastruktur sehingga pemerintah daerah memiliki infrastrutur yang baik. Infrastruktur yang dibangun bisa disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Dalam hal perencanaan, Kementrian Kominfo membuat blue print perencanaan bagi implementasi e-government di daerah selama 5 tahun untuk memacu penyusunan perencanaan di daerah, sehingga daerah memiliki standar atau acuan minimal perencanaan yang harus dibuat. Penyusunan rencana ini Universitas Indonesia


66 dilakukan oleh daerah dengan melihat dasar dari Kemkominfo sehingga antar daerah satu dengan yang lain tidak memilii gap/perbedaan yang jauh dalam implementasi e-government. 4.6.2 Bagi Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor infrastruktur, aplikasi dan perencanaa memiliki pegaruh yang besar terhadap implementasi egovernment ditingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa situs web, aplikasi pelayanan publik, aplikasi administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen kepegawaian, dokumentasi aplikasi yang digunakan, inventarisasi aplikasi TIK, dan interoperabilitas aplikasi memiliki pengaruh positif terhadap pelaksanaan e-government. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan e-government pemerintah daerah harus memiliki dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dan memenuhi indikator-indikator pada dimensi aplikasi tersebut. Pemerintah daerah dapat membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jika belum ada dan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Dimensi infrastruktur juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kesuksesan implementasi e-government sehingga diperlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan data center, jaringan data, keamanan, fasilitas pendukung, Disaster Recovery, pemeliharaan TIK, dan inventarisasi peralatan TIK. Selain dimensi aplikasi dan infrastruktur, adanya organisasi yang melakukan

perencanaan,

sistem

perencanaan,

dokumentasi

perencanaan,

implementasi master plan, dan pembiayaan juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Hal ini bisa dikaitkan dengan baiknya perencanaan merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya implementasi e-government, karena tanpa perencanaan yang matang niscaya hasilnya akan optimal. Dukungan pemerintah daerah untuk melengkapi dan menjalankan dengan baik indikator-



67 indikator tersebut sangat dibutuhkan demi kesuksesan implementasi egovernment. 4.6.3 PeGI Penelitian ini memberikan gambaran bahwa aplikasi manajemen keuangan tidak valid digunakan sebagai indikator yang ditanyakan pada penilaian PeGI. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu dikembangkan aplikasi-aplikasi yag lain sebagai bahan penilaian seperti aplikasi yang digunakan bagi instansi/SKPD sesuai dengan nama atau menggambarkan fungsi yang dilakukan. Beberapa aplikasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah provinsi DI Yogyakarta bisa menjadi contoh penilaian bagi dimensi aplikasi. Aplikasi-apikasi yang telah dikembangkan ini adalah m-transport (Dinas Perhubungan), Jogja learning Getway (Dinas Pendidikan), Jogja sehat (Dinas Kesehatan), Agricenter (Dinas Pertanian), Fishery Business Center (Dinas Perikanan), Jogja Jobinfo (Dinas Tenaga Kerja), dan Jogja Invest (Dinas Koordinasi Penanaman Modal). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam dimensi PeGI memiliki variansi nilai yang berbeda-beda terhadap faktor yang terbentuk. Jika dilihat dari nilai tersebut maka dimensi infrastruktur, dimensi perencanaan, dimensi kebijakan, dan dimensi kelembagaan yang dibentuk oleh indikator-indikatornya memiliki korelasi yang tinggi yaitu diatas 50%, sehingga infrastruktur, dimensi perencanaan, dimensi kebijakan, dan dimensi kelembagaan merupakan dimensi baik untuk digunakan. Dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan dimensi-dimensi yang ada pada PeGI. Dalam perkembangan saat ini, pelaksanaan kelembagaan,

e-government infrastruktur,

tidak

bisa

aplikasi,

menggantungkan dan

pada

perencanaan

kebijakan,

karena

dalam

pelaksanaannya peran pimpinan lembaga sangat dibutuhkan demi kesuksesan implementasi e-government. Hal ini terkait dengan keputusan yang diambil dari seorang pimpinan akan menentukan implementasi e-government, sehingga terjadi keselarasan strategi manajemen dengan investasi TIK. Pimpinan sangat penting karena pelaksanaan e-government tidak bisa dilakukan dengan pendekatan bottom Universitas Indonesia


68 up, e-government akan lebih berhasil jika dilakukan dengan top down. Dengan adanya pimpinan yang memiliki kompetensi dibidang TIK akan meningkatkan kesuksesan implementasi e-government. Kompetensi yang dibutuhkan bagi seorang pimpinan antara lain tingkat pendidikan, pengetahuan terkait TIK, kemampuan manajerial untuk mengatur dan merancang kebutuhan, jangka waktu menjabat, dan pengalaman mengikuti program pengembangan khusus kurikulum terkait CIO. 4.6.4 Bidang Ilmu e-government Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan memiliki indikator-indikator yang valid pada penilaian pemeringkatan e-government, kecuali indikator manajemen keuangan pada dimensi aplikasi. Berdasarkan hasil analisis diskriminan variabel yang paling membedakan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C adalah infrastruktur, aplikasi dan perencanaan, hal ini menunjukkan sangat pentingnya variabel-variabel tersebut. Bagi ilmu e-government, PeGI bisa menjadi salah satu kerangka kerja yang bisa dipelajari dan bisa dikembangkan lagi dengan menambah dimensidimensi yang lain terkait implementasi e-government. Dimensi-dimensi ini bisa dikembangkan dengan menambahkan faktor-faktor lain terkait faktor sukses dan faktor penghambat pelaksanaan implementasi e-government namun dengan dilakukan penelitian dan dikaji terlebih dahulu tingkat kesesuaiannya jika ingin diterapkan di Indonesia. Selain itu, ilmu e-Government bisa mengembangkan indikator-indikator lain

yang

bisa dimasukkan kedalam dimensi kebijakan,

kelembagaan,

infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Hal ini disebabkan oleh tingkat variansi dari indikator-idikator pada dimensi-dimensi PeGI tersebut tidak memberikan variansi yang sagat tinggi atau sempurna 100% sehingga perlu dikembangkan indikator-indikator yang lain.



BAB V 5.1 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : Faktor kebijakan terdiri dari manajemen/proses kebijakan, visi dan misi, strategi kebijakan, standar atau panduan pemanfaatan TIK, peraturan pemanfaatan TIK, surat keputusan, skala prioritas penenerapan TIK, dan manajemen resiko. Faktor kelembagaan yaitu indikator organisasi struktural, dokumen Tupoksi, sistem dan prosedur kerja, kelengkapan unit dan aparatur, dan program pengembangan SDM. Faktor infrastruktur terdiri dari data center dan aplikasi pendukung, jaringan data, keamanan terencana dan terevaluasi, fasilitas pendukung, dokumen disaster recovery, pemeliharaan infrastruktur TIK, dan inventaris peralatan. Faktor aplikasi terdiri dari situs web, Pelayanan publik, Administrasi dan Manajemen umum, Administrasi Legislasi, Manajemen Pembangunan, Manajemen Kepegawaian, Dokumentasi aplikasi, Inventarisasi aplikasi, dan Interoperabilitas aplikasi. Faktor Perencanaan dipengaruhi oleh organisasi perencanaan,

sistem perencanaan,

dokumentasi

Master

Plan,

Implementasi Master Plan, dan Anggaran dalam RPJMD/RKPD. Klaster yang terbentuk ada 3 kelompok yaitu klaster 1 terdiri dari 5 provinsi, klaster 2 terdiri dari 9 provinsi, dan klaster 3 terdiri dari 10 provinsi. Anggota klaster 1 adalah provinsi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Anggota klaster 2 adalah provinsi Bangka Belitung, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Anggota klaster 3 adalah Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

69



70 Karakteristik atau kondisi untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berbeda. Variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan variabel yang paling membedakan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kondisi atau keadaan dalam pelaksanaan implementasi egovernment didaerah cenderung sama untuk dimensi kebijakan dan kelembagaan. 5.2

Saran Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka saan-saran yang

dapat diberikan adalah sebagai berikut : Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan memberikan dukungan nyata agar pelaksanaan e-government di pemerintah daerah bisa berjalan dengan optimal dengan menyediakan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan bagi daerah dan membuat standar minimal yang harus dipenuhi bagi pemerintah daerah dalam hal infrastruktur dan perencanaan. Pemerintah daerah harus memiliki dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dengan konsisten, serta menerapkan seluruh indikator-indikator infrastruktur dan perencanaan demi kesuksesan implementasi e-government. Selain itu, diperlukan komitmen yang jelas untuk melaksanakan dimensi kebijakan an kelembagaan. Kerangka

Pemeringkatan

e-government

Indonesi

(PeGI)

perlu

mengembangkan indikator aplikasi yang lain sebagai bahan penilaian. Dimensi kepemimpinan bisa menjadi salah satu dimensi PeGI dengan indikator tingkat pendidikan, pengetahuan terkait TIK, kemampuan manajerial untuk mengatur dan merancang kebutuhan, jangka waktu menjabat, dan pengalaman mengikuti program pengembangan khusus kurikulum terkait CIO. Bagi ilmu e-government, PeGI bisa menjadi salah satu kerangka kerja yang bisa dipelajari dan bisa dikembangkan lagi dengan menambah dimensidimensi yang lain terkait implementasi e-government. Selain itu, indikatorindikator pada dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan perlu dikembangkan lagi.



6.1 DAFTAR REFERENSI

[1]

Nag Yeon Lie, “Penerapan e-government”, Seri Modul 3, Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for

Development.

http://www.unapcict.org/academy/overview/academy/academymodules/bahasa-indonesia diakses tanggal 26 Juli 2012. [2]

Inpres No. 3 Tahun 2003, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government Indonesia, 2003.

[3]

Kepmen Komunikasi dan Informatika No. 57/Kep/M.Kominfo/2003, Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government Lembaga, 2003

[4]

KemKominfo, Pemeringkatan e-government, http://pegi.layanan.go.id/ diakses tanggal 22 Juli 2012

[5]

Worldbank,

Definiton

of

e-government,

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORM ATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:14 8956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html diakses pada tanggal 22 Juli 2012 [6]

Working Group on e-government in the Developing World, Roadmap for egovernment in the Developing World 10 Questions e-government Leaders

Should

Ask

Themselves

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/caricad/unpan0085 26.pdf diakses pada tanggal 22 Juli 2012 [7]

Palvia Jain,Shailendra and Sharma S. Sushil, e-Government and Egovernmenternance : Definition/Domain Framework and Status around the World, Computer Society of India, 2007

[8]

Waseda University, The 2012 Waseda University International Egovernment

Ranking

Release, 71

Tokyo,

http://www.e-



72 government.waseda.ac.jp/images/Press%20Released%20on%20egovernment%20ranking%202012.pdf diakses pada tanggal 24 Juli 2012 [9]

United Nations, United Nations e-government Survey 2012 e-government for

the

people,

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.p df diakses pada tanggal 30 Agustus 2012 [10]

West,

M

Darrel,

Global

e-government,

2007,

http://www.insidepolitics.org/egovt07int.pdf diakses pada tanggal 30 Agustus 2012 [11]

Yusuf, Suwidhi , “Pemeringkatan e-government Indonesia, Tesis, Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia, 2007.

[12]

Faizah, Nurul, Faktor-Faktor Sukses Implementasi e-government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia, Tesis, Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia, 2008.

[13]

Ariyani, Pipin Farida, Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan egovernment di tingkat Kabupaten/Kotamadya, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia, 2009.

[14]

Giri, C Narayan, Multivariate Statistical Analysis Second Edition, Revised and Expanded, Marcell Dekker Inc, New York, 2004.

[15]

Johnson, A Richard & Wicherin, W Dean, Applied Multivariate Statistical Analysis sixth edition, Pearson Prentice Hall, USA, 2007.

[16]

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. and Black, W.C. Multivariate Data Analysis, Sixth Edition, Prentice Hall International: UK, 2006.

[17]

Direktorat e-Government, Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2011, Dirjen Aptika Kemenkominfo, 2011.

[18]

Huberty, Carl J, Applied Discrimnant Analysis,John Wiley & Sons, New York, 1994.



73

Lampiran 1. Data penilaian PeGI tahun 2012 RataRata

DIMENSI Provinsi

KEBIJAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 3 2 3 4 2 2 Aceh 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2.42 Rata-rata

KELEMBAGAA N

INFRASTRUKTU R

APLIKASI

1 2 3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

4

5 6 7 8 9

2 4 3 2 2 4 2 3 2 4 3 3 2.87

3 3 3

4 4 1 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3.05

3 3 3

3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2.77

PERENCANAAN

1 0 1 1 1

1 2 3

4

5

3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2.47

2 2 2

RataRata

DIMENSI Provinsi

KEBIJAKAN

KELEMBA GAAN

INFRASTRUKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

1

2

3 4 5

1 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2.67 3.07 Rata-rata

3 2 2

3 2 2

3 3 2 3 2 2 2 3 2 2.38

Bangka Belitung

2.69 2.77 2.69 -

APLIKASI

1 0 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.27 6 7 1 2 3 4 5

6 7 8 9

PERENCANAA N 1 2 3

4

5

3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2.73

3 3 4

2.60 2.57 2.51 -

Universitas Indonesia Kajian implementasi ..., Dewi Hernikawati, Fasilkom UI, 2013

74

Lampiran 1. Data penilaian PeGI tahun 2012 (Lanjutan) RataRata

DIMENSI Provinsi

KEBIJAKAN

KELEMBAGA AN

1 2 3 4 5 6 7 8 1

2

1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 Bengkulu 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1.50 Rata-rata

3 3 2

3

INFRASTRUKT UR

PERENCANA AN

APLIKASI

4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

6 7 8 9

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1.73 1.19 1.63

1 0 1 1 1

1 2 1 2 1 2 1 1

3

4 5

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1.33

RataRata

DIMENSI Provinsi

KEBIJAKAN

KELEMBAGAA N

1 2 3 4 5 6 7 8 1

2

1 2 4 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 2 4 2.88 Rata-rata

3 3 3

DKI Jakarta

3

4

5

2 3 2 3 2 3 2.73

2 2 2

INFRASTRUKTU R

1.51 1.54 1.40 -

APLIKASI

1 0 3 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2.90 2.77 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERENCANA AN 1 2 3 4

5

2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2.80

4 4 4

2.80 2.80 2.86 -


75

Lampiran 1. Data penilaian PeGI tahun 2012 (Lanjutan) DIMENSI Provinsi

KEBIJAKAN

KELEMBAG AAN

1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 Gorontalo 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2.42 Rata-rata

2

INFRASTRUKT UR

3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1

3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2.47 2.48

Rata-Rata APLIKASI 1 0 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2.60 2 3 4 5 6 7 8 9

PERENCANA AN 1 2 3 4

5

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2.87

3 3 3

DIMENSI Provinsi KEBIJAKAN

KELEMBAGAA N

1 2 3 4 5 6 7 8 1

2

1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Jambi 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 3 1.83 Rata-rata

3 3 3

3

INFRASTRUKTU R

2.57 2.37 2.71 -

Rata-Rata APLIKASI

4

5

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

2 2 3 3 2 2 2.73

3 3 3

3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2.24 2.53

PERENCANA AN 1 9 1 2 3 4 0 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 2.47

5 2 3 3

2.40 2.31 2.29 -


76


DIMENSI Provinsi 1 1 4 Jawa Barat 2 4 3 4 Rata-rata

KEBIJAKAN 2 3 4 4

3 3 3 3

4 5 4 3 4 4 4 4 3.46

6 3 3 4

7 2 4 3

8 3 3 3

KELEMBAGAA N

INFRASTRUKTUR

1 4 4 4

1 3 4 3

2 4 4 4

3 3 4 3 3.53

4 3 3 3

5 3 4 3

2 4 4 4

3 3 3 3

4 5 4 3 3 3 3 3 3.33

6 3 4 3

7 3 4 3

PERENCAN AAN

APLIKASI 1 3 4 3

2 4 4 3

3 3 3 3

4 2 3 3

5 6 3 4 4 3 3 3 3.10

7 2 3 3

8 3 3 3

9 3 3 3

1 0 3 3 3

1 3 3 4

2 3 3 3

3 4 3 3 4 4 3 4 3.47

5 4 4 4

RataRata

DIMENSI Provinsi

KELEMBAGAA N

KEBIJAKAN

Jawa Tengah Rata-rata

1 1 2 2 2 3 2

2 2 2 2

3 1 1 1

4 5 2 3 2 3 2 4 2.08

6 3 3 4

7 1 1 1

8 2 2 2

1 2 2 2

2 3 3 3

3 3 2 4 2.67

INFRASTRUKTUR 4 2 2 2

5 4 3 3

1 3 3 3

2 3 3 3

3 3 3 3

4 5 3 2 3 2 3 1 2.67

3.17 3.54 3.31 -

APLIKASI 6 3 3 3

7 2 2 2

1 3 3 3

2 4 3 4

3 3 3 3

4 2 2 2

5 6 2 2 2 2 2 2 2.40

7 3 3 3

8 4 2 2

PERENCAN AAN 1 9 0 1 2 3 4 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1.80

5 3 3 3


2.43 2.23 2.34 -

77


DIMENSI Provinsi

Jawa Timur

KELEMBAGA AN

KEBIJAKAN

INFRASTRUKTU R

PERENCA NAAN

APLIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 1

2

3

4

5

1 3 3 3 4 4 3 3 2 4

4

3

2

3

1 0 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1

2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4

4

4

3

3

4

4

3

3

3.17

Rata-rata

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 3 4 5

3

3 2 2 4

2.91

3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1

3

3 2 1 4

3.00

3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 1

3

3 2 1 4

3.09

3.47

3.10

2.73

2.67

RataRata

DIMENSI Provinsi

Kalimantan Barat Rata-rata

KEBIJAKAN 1 1 2 2 2 3 2

2 3 3 3

3 3 3 3

4 5 1 2 1 2 1 2 1.92

6 2 2 2

7 1 2 1

8 1 1 1

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2.20

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1.95

-

APLIKASI 1 3 3 3

2 3 3 3

3 2 2 2

4 2 2 2

5 3 2 2

6 7 2 2 2 2 2 2 2.00

8 2 1 2

9 10 1 1 1 1 1 1

PERENCAN AAN 1 2 3 4 5 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1.80

2.00 1.97 1.94 -


78


DIMENSI Provinsi

Kalimantan Selatan

KEBIJAKAN 1 1 1 2 1 3 1

2 1 1 1

3 1 1 1

Rata-rata

4 5 1 1 1 1 1 1 1.00

6 1 1 1

7 1 1 1

8 1 1 1

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1.47

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00

APLIKASI 1 2 3 3

2 2 3 2

3 2 2 2

4 1 1 1

5 1 2 2

6 7 2 2 2 2 2 2 1.67

8 1 1 1

9 10 1 1 1 1 1 1

PERENCA NAAN 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00

RataRata

DIMENSI Provinsi

Kalimantan Tengah Rata-rata

KEBIJAKAN 1 1 3 2 2 3 2

2 2 2 2

3 2 3 3

4 5 2 3 2 2 2 2 2.21

6 2 2 2

7 2 1 2

8 3 3 2

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2.40

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2.00

1.20 1.29 1.29 -

APLIKASI 1 3 3 3

2 2 2 2

3 2 2 2

4 3 2 1

5 6 3 2 2 2 2 2 2.03

7 2 3 2

8 2 3 2

9 10 2 1 1 1 1 1

PERENCAN AAN 1 2 3 4 5 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2.40

2.46 2.03 2.03 -


79


DIMENSI Provinsi

Kalimantan Timur

KEBIJAKAN 1 1 2 2 2 3 2

2 2 2 2

3 2 2 2

Rata-rata

4 5 1 3 1 3 1 3 2.00

6 3 3 3

7 2 2 2

8 1 1 1

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 2.40

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2.43

APLIKASI 1 3 3 3

2 3 3 3

3 3 2 2

4 1 1 1

5 6 3 3 3 3 3 3 2.23

7 3 3 3

8 2 2 2

9 10 1 1 1 1 1 1

PERENCA NAAN 1 2 3 4 5 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2.20

RataRata

DIMENSI Provinsi

Kepulauan Riau Rata-rata

KEBIJAKAN 1 1 2 2 1 3 1

2 1 2 1

3 1 1 1

4 5 1 2 1 2 1 2 1.38

6 1 2 2

7 1 2 2

8 1 1 1

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 3 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 2.47

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1.48

2.29 2.23 2.20 -

APLIKASI 1 1 2 2

2 2 2 1

3 2 2 2

4 1 1 1

5 6 7 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1.80

8 2 1 2

9 10 2 1 2 1 2 1

PERENCA NAAN 1 2 3 4 5 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 3 2.13

1.77 1.80 1.77 -


80


DIMENSI Provinsi

Lampung

KEBIJAKAN 1 1 1 2 1 3 1

2 2 1 1

3 2 1 1

Rata-rata

4 5 1 1 1 1 1 1 1.21

6 2 2 2

7 1 1 1

8 1 1 1

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2.07

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1.43

APLIKASI 1 2 3 3

2 2 2 2

3 2 2 2

4 2 2 2

5 6 2 3 2 2 2 2 1.90

7 3 2 2

8 2 1 1

9 10 2 1 1 1 1 1

PERENC ANAAN 1 2 3 4 5 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1.47

RataRata

DIMENSI Provinsi

Nusa Tenggara Barat Rata-rata

KEBIJAKAN 1 1 2 2 2 3 2

2 2 3 3

3 2 3 2

4 5 3 3 2 3 2 3 2.29

6 3 3 3

7 2 2 2

8 1 1 1

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2.13

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1.71

1.77 1.54 1.51 -

APLIKASI 1 3 3 3

2 3 3 3

3 3 3 2

4 2 2 2

5 2 3 3

6 7 3 3 3 3 3 3 2.43

8 2 2 2

9 10 2 1 2 1 2 1

PERENCANA AN 1 2 3 4 5 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1.67

2.09 2.14 2.09 -


81


DIMENSI Provinsi

Papua

KELEMBAGAA N 1 2 3 4 5 3 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 1.90

KEBIJAKAN 1 1 2 2 2 3 2

2 2 1 1

3 2 2 2

4 5 1 2 1 2 1 2 1.67

Rata-rata

6 2 2 2

7 2 2 2

8 1 1 1

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 3 3 1.93

APLIKASI 1 3 3 3

2 3 3 3

3 2 2 2

4 2 2 2

5 6 2 2 2 3 2 3 1.98

7 2 3 3

8 2 1 2

9 10 3 1 3 1 3 1

PERENCAN AAN 1 2 3 4 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2.27

RataRata

DIMENSI Provinsi

Sulawesi Barat Rata-rata

KEBIJAKAN 1 1 1 2 2 3 1

2 2 2 1

3 2 3 2

4 5 1 2 2 3 1 1 1.50

6 2 2 2

7 2 2 1

8 1 1 1

KELEMBA GAAN 1 2 3 4 5 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 1.70

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1.90

2.06 2.11 2.20 -

APLIKASI 1 3 2 3

2 1 2 2

3 1 2 2

4 1 2 1

5 2 2 1

6 7 3 1 3 2 3 2 1.70

8 1 2 1

9 1 1 1

10 1 1 1

PERENCANA AN 1 2 3 4 5 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1.47

1.57 2.00 1.63 -


82


DIMENSI Provinsi

Sulawesi Tengah

KEBIJAKAN 1 1 1 2 1 3 1

2 1 2 2

3 1 1 1

Rata-rata

4 5 1 2 1 2 1 2 1.33

6 2 2 2

7 1 1 1

8 1 1 1

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1.80

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1.24

APLIKASI 1 3 3 3

2 1 2 1

3 2 2 2

4 1 1 1

5 2 2 2

6 7 2 2 2 2 2 2 1.63

8 1 1 1

9 10 1 1 1 1 1 1

PERENCAN AAN 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00

RataRata

DIMENSI Provinsi

Sulawesi Utara Rata-rata

KEBIJAKAN 1 1 1 2 1 3 1

2 3 3 3

3 2 3 3

4 5 2 3 2 3 2 3 2.00

6 2 2 3

7 1 1 1

8 1 1 1

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2.20

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1.67

1.37 1.46 1.43 -

APLIKASI 1 3 3 2

2 3 3 3

3 2 2 2

4 2 2 2

5 6 2 2 2 3 2 3 2.37

7 3 3 3

8 3 2 2

9 10 3 1 3 1 3 1

PERENCAN AAN 1 2 3 4 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1.20

1.91 1.97 1.97 -


83


DIMENSI Provinsi

Sumatera Barat

KEBIJAKAN 1 1 3 2 3 3 3

2 3 3 3

3 3 3 3

Rata-rata

4 5 1 3 1 3 1 3 2.38

6 3 3 3

7 2 2 2

8 1 1 1

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2.13

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.05

APLIKASI 1 2 2 2

2 2 3 3

3 1 1 1

4 2 2 2

5 6 7 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1.77

8 2 2 2

9 10 1 1 1 1 1 1

PERENCA NAAN 1 2 3 4 5 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1.60

RataRata

DIMENSI Provinsi

Sumatera Selatan Rata-rata

KEBIJAKAN 1 1 3 2 3 3 3

2 3 3 3

3 3 2 3

4 5 3 2 2 3 3 3 2.71

6 2 2 3

7 3 3 3

8 2 3 2

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2.60

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2.67

1.97 2.03 1.97 -

APLIKASI 1 3 3 3

2 3 3 3

3 2 2 2

4 3 3 3

5 6 7 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2.40

8 2 2 2

9 10 3 1 2 1 2 2

PERENCA NAAN 1 2 3 4 5 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2.67

2.63 2.46 2.69 -


84


DIMENSI Provinsi

Sumatera Utara

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 2.20

KEBIJAKAN 1 1 1 2 1 3 1

2 1 2 1

3 1 1 1

4 5 1 2 1 1 1 2 1.21

Rata-rata

6 2 2 1

7 1 1 1

8 1 1 1

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1.86

APLIKASI 1 2 3 3

2 1 3 2

3 2 2 2

4 1 1 1

5 6 7 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1.77

8 2 1 2

9 10 1 1 1 1 1 1

PERENCA NAAN 1 2 3 4 5 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1.47

RataRata

DIMENSI Provinsi

DI Yogyakarta Rata-rata

KEBIJAKAN 1 1 3 2 3 3 3

2 3 3 3

3 3 3 3

4 5 3 3 3 3 2 3 2.79

6 3 2 3

7 3 3 2

8 3 2 2

KELEMBAGA AN 1 2 3 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2.67

INFRASTRUKTU R 1 2 3 4 5 6 7 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2.90

1.63 1.69 1.71 -

APLIKASI 1 2 3 3

2 3 3 3

3 3 2 3

4 3 3 2

5 6 3 3 2 3 3 3 2.73

7 3 3 3

8 3 2 3

9 10 3 2 3 2 3 2

PERENCA NAAN 1 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2.80

2.97 2.66 2.71 -


85 Lampiran 2. Hasil Analisis Deskriptif Mini N

Maxi

mum mum

Std. Mean

Deviation

Manajemen/proses kebijakan

72

1,00

4,00 2,0000

,83918

Visi dan misi

72

1,00

4,00 2,2778

,82602

Strategi kebijakan

72

1,00

3,00 2,2083

,85477

Standar atau panduan pemanfaatan TIK

72

1,00

4,00 1,8750

,91832

Peraturan pemanfaatan TIK

72

1,00

4,00 2,5278

,90339

Surat Keputusan

72

1,00

4,00 2,4306

,78411

Skala prioritas penerapan TIK

72

1,00

4,00 1,8472

,79894

Manajemen resiko

72

1,00

3,00 1,5556

,72944

Organisasi struktural

72

1,00

4,00 2,6250

,73996

Dokumen TUPOKSI

72

1,00

4,00 2,7778

,73585

Sistem dan prosedur kerja

72

1,00

4,00 1,9444

,88634

Kelengkapan unit dan aparatur

72

1,00

4,00 2,3194

,55224

Program pengembangan SDM

72

1,00

4,00 2,4444

,66901

Data center dan aplikasi pendukung

72

1,00

4,00 2,2639

,88800

Jaringan Data

72

1,00

4,00 2,4583

,99205

Kemanan terencana & terevaluasi

72

1,00

3,00 2,0556

,78523

Fasilitas pendukung

72

1,00

4,00 2,3194

,66769

Dokumen Disaster Recovery

72

1,00

4,00 1,5833

,78274

Pemeliharaan Infrastruktur TIK

72

1,00

4,00 2,3333

,88811

Inventaris Peralatan TIK

72

1,00

4,00 2,1111

,70322

Situs web

72

1,00

4,00 2,8056

,64216

Pelayanan Publik

72

1,00

4,00 2,7083

,75875

Administrasi & Manajemen umum

72

1,00

3,00 2,2222

,63295

Administrasi Legislasi

72

1,00

3,00 1,9583

,73996

Manajemen Pembangunan

72

1,00

4,00 2,4583

,62658

Manajemen Keuangan

72

1,00

4,00 2,6111

,59471

Manajemen Kepegawaian

72

1,00

3,00 2,4583

,55507

Dokumentasi aplikasi

72

1,00

4,00 2,0000

,71207

Inventarisasi aplikasi TIK

72

1,00

3,00 1,8611

,86081

Interoperabilitas aplikasi

72

1,00

3,00 1,2222

,50969

Organisasi Perencanaan

72

1,00

4,00 2,1389

,77470

Sistem Perencanaan

72

1,00

3,00 2,0972

,77204

Dokumentasi Master Plan

72

1,00

4,00 2,0139

,81350

Implementasi Master Plan

72

1,00

4,00 1,6389

,82744

Anggaran dalam RPJMD/RKPD

72

1,00

4,00 2,4722

,93405

Valid N (listwise)

72


86 Lampiran 3. Hasil Analisis Faktor

Dimensi Kebijakan KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

,893

Approx. Chi-Square

340,633

df

28

Sig.

,000

Communalities Initial

Extraction

Manajemen/proses kebijakan

1,000

,684

Visi dan misi

1,000

,715

Strategi kebijakan

1,000

,629

Standar atau panduan

1,000

,669

Peraturan pemanfaatan TIK

1,000

,658

Surat Keputusan

1,000

,420


1,000

,700

Manajemen resiko

1,000

,530

pemanfaatan TIK

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total

dimensi on0

1

5,004

62,550

62,550 5,004

2

,771

9,642

72,192

3

,656

8,201

80,393

4

,410

5,131

85,524

5

,368

4,597

90,121

6

,332

4,154

94,275

7

,272

3,394

97,669

8

,186

2,331

100,000

% of Variance Cumulative % 62,550

62,550



87 Lampiran 3. Hasil Analisis Faktor (lanjutan) Component Matrix

a

Component 1 Manajemen/proses kebijakan

,827

Visi dan misi

,846

Strategi kebijakan

,793

Standar atau panduan

,818

pemanfaatan TIK Peraturan pemanfaatan TIK

,811

Surat Keputusan

,648


,837

Manajemen resiko

,728

Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 1 components extracted.

Dimensi Kelembagaan KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

,798

Approx. Chi-Square

86,540

df

10

Sig.

,000


Extraction

Organisasi struktural

1,000

,536

Dokumen TUPOKSI

1,000

,615


1,000

,437


1,000

,533


1,000

,548



88 Lampiran 3. . Hasil Analisis Faktor (lanjutan)


Initial Eigenvalues



dimensi on0

1

2,669

53,381

53,381 2,669

2

,773

15,461

68,842

3

,590

11,803

80,645

4

,528

10,563

91,209

5

,440

8,791

100,000


53,381


Component Matrixa

Component 1 Organisasi struktural

,732

Dokumen TUPOKSI

,784


,661


,730


,740


Dimensi Infrastruktur KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

,878 344,503

df Sig.

21 ,000


89 Lampiran 3. Hasil Analisis Faktor (lanjutan) Communalities Initial Data center dan aplikasi

Extraction

1,000

,748

Jaringan Data

1,000

,820

Kemanan terencana &

1,000

,727

Fasilitas pendukung

1,000

,736


1,000

,595


1,000

,736


1,000

,360

pendukung

terevaluasi


Initial Eigenvalues



dimensi on0

1

4,723

67,467

67,467 4,723

2

,769

10,986

78,453

3

,508

7,253

85,706

4

,346

4,944

90,650

5

,277

3,960

94,611

6

,208

2,972

97,583

7

,169

2,417

100,000


67,467


Component Matrixa Component 1 Data center dan aplikasi

,865

pendukung Jaringan Data

,906

Kemanan terencana &

,853

terevaluasi Fasilitas pendukung

,858


,771


,858


,600


90 Lampiran 3. Hasil Analisis Faktor (lanjutan)

Dimensi Aplikasi

KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

,799 261,546

df

45

Sig.

,000


Initial Eigenvalues



dimensi on0

% of Variance Cumulative %

1

4,476

44,758

44,758 4,476

44,758

44,758

2

1,047

10,473

55,230 1,047

10,473

55,230

3

,921

9,206

64,436

4

,788

7,882

72,318

5

,698

6,983

79,301

6

,622

6,222

85,523

7

,532

5,315

90,838

8

,428

4,276

95,114

9

,259

2,587

97,701

10

,230

2,299

100,000



91

Lampiran 3. Hasil Analisis Faktor (lanjutan) Anti-image Matrices Doku Manaje

Anti-image Situs web Correlation Pelayanan Publik Administrasi & Manajemen umum Administrasi Legislasi Manajemen Pembangunan

Pelayan

Admin &

Manaj

Situs

an

Manaj.

Admin

web

Publik

umum

Legislasi

Manaj

Pemban Keuan gunan

gan

men

si

sasi

Interope

Kepega

aplikas

aplikasi

rabilitas

waian

i

TIK

aplikasi

,870a

-,100

-,315

,039

-,055

,000

,015

-,009

,032

-,115

-,100

a

,108

-,341

-,226

,075

-,275

-,014

,030

-,122

,108

,827a

-,031

-,069

-,116

-,458

-,208

,032

-,114

a

-,315

,824

,039

-,341

-,031

,821

-,188

,132

-,082

,088

-,267

-,206

-,055

-,226

-,069

-,188

,823a

-,303

,110

-,293

,137

,024

a

-,278

,295

-,398

-,178

,802a

-,129

-,049

,195

a

Manajemen Keuangan

,000

,075

-,116

,132

-,303

,716


,015

-,275

-,458

-,082

,110

-,278


menta Inventari

-,009

-,014

-,208

,088

-,293

,295

-,129

,766

-,457

-,244


,032

,030

,032

-,267

,137

-,398

-,049

-,457

,760a

,065


-,115

-,122

-,114

-,206

,024

-,178

,195

-,244

,065

,826a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)



KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

,834

Approx. Chi-Square

221,714

df

36

Sig.

,000


Extraction

Situs web

1,000

,294

Pelayanan Publik

1,000

,456


1,000

,582

Administrasi Legislasi

1,000

,465


1,000

,455


1,000

,533


1,000

,566


1,000

,443


1,000

,354

umum



Initial Eigenvalues



dimensi on0

1

4,149

46,096

46,096 4,149

2

,986

10,956

57,052

3

,879

9,766

66,818

4

,785

8,726

75,544

5

,625

6,941

82,485

6

,534

5,934

88,419

7

,439

4,880

93,299

8

,345

3,831

97,130

9

,258

2,870

100,000


46,096




Component Matrixa Component 1 Situs web

,543

Pelayanan Publik

,675


,763

umum Administrasi Legislasi

,682


,675


,730


,752


,666


,595


Dimensi Perencanaan KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

,774

Approx. Chi-Square

195,482

df

10

Sig.

,000


Extraction

Organisasi Perencanaan

1,000

,767

Sistem Perencanaan

1,000

,753


1,000

,701


1,000

,562


1,000

,618





Initial Eigenvalues



dimensi on0

1

3,401

68,024

68,024 3,401

2

,595

11,905

79,928

3

,475

9,500

89,428

4

,364

7,278

96,706

5

,165

3,294

100,000


68,024


Component Matrixa Component 1 Organisasi Perencanaan

,876

Sistem Perencanaan

,868


,837


,750


,786



95 Lampiran 4. Hasil Analisis Klaster

Analisis Klaster

Initial Cluster Centers Cluster 1

2

3

Kebijakan

2,086

-,151

-1,637

Kelembagaan

2,091

,036

-1,842

Infrastruktur

1,733

,431

-1,740

Aplikasi

1,957

,011

-1,215

Perencanaan

2,013

,263

-1,582

Iteration Historya Iteration

Change in Cluster Centers 1

dimensi o

n0

2

3

1

,786

,497

1,205

2

,547

,140

,357

3

,340

,191

,304

4

,254

,153

,000

5

,000

,000

,000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current iteration is 5. The minimum distance between initial centers is 3,918.

Final Cluster Centers Cluster 1

2

3

Kebijakan

1,290

,182

-,809

Kelembagaan

1,174

,194

-,761

Infrastruktur

1,321

,240

-,876

Aplikasi

1,306

,295

-,918

Perencanaan

1,126

,410

-,932


96

Lampiran 4. Hasil Analisis Klaster (lanjutan) Cluster Membership (Case Number

dimensi on0

Provinsi

Cluster

Distance

1

Aceh

1

1,015

2

Bangka Belitung

2

1,499

3

Bengkulu

3

,931

4

DKI Jakarta

1

,592

5

Gorontalo

2

1,107

6

Jambi

2

,810

7

Jawa Barat

1

1,690

8

Jawa Tengah

2

1,087

9

Jawa Timur

1

,853

10

Kalimantan Barat

3

1,119

11

Kalimantan Selatan

3

1,764

12

Kepulauan Riau

3

1,464

13

Lampung

3

,598

14

Nusa Tenggara Barat

2

1,576

15

Papua

2

1,063

16

Sulawesi Barat

3

,744

17

Sulawesi Tengah

3

1,023

18

Sumatera Barat

3

1,460

19

Sumatera Selatan

2

1,063

20

Sumatera Utara

3

,784

21

DI Yogyakarta

1

,859

22

Kalimantan_Tengah

2

,806

23

Kalimantan_Timur

2

,524

24

Sulawesi_Utara

3

1,442

Distances between Final Cluster Centers Cluster di

me

nsi

1

1 2

2,212

3

4,707

2

3

2,212

4,707 2,531

2,531

on

0


97

Lampiran 4. Hasil Analisis Klaster (lanjutan) ANOVA Cluster Mean Square

Error df

Mean Square

df

F

Sig.

Kebijakan

7,580

2

,362

21

20,955

,000

Kelembagaan

6,508

2

,383

21

17,012

,000

Infrastruktur

8,456

2

,220

21

38,491

,000

Aplikasi

8,870

2

,200

21

44,449

,000

Perencanaan

8,267

2

,305

21

27,101

,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Number of Cases in each Cluster Cluster

Valid Missing

1

5,000

2

9,000

3

10,000 24,000 ,000


98 Lampiran 5. Hasil Analisis Diskriminan

Analisis Diskriminan

Group Statistics Kelompok

Valid N (listwise) Mean

Kelompok A

Kelompok B

Kelompok C

Total

Std. Deviation

Unweighted

Weighted

Kebijakan

2,9417

,39772

15

15,000

Kelembagaan

3,0533

,42404

15

15,000

Infrastruktur

3,0571

,22780

15

15,000

Aplikasi

2,7778

,19698

15

15,000

Perencanaan

2,8400

,37187

15

15,000

Kebijakan

2,2083

,35525

27

27,000

Kelembagaan

2,5185

,34310

27

27,000

Infrastruktur

2,3122

,41938

27

27,000

Aplikasi

2,3251

,22630

27

27,000

Perencanaan

2,3407

,41811

27

27,000

Kebijakan

1,5583

,43516

30

30,000

Kelembagaan

2,0200

,30783

30

30,000

Infrastruktur

1,5762

,36079

30

30,000

Aplikasi

1,7704

,25427

30

30,000

Perencanaan

1,4467

,35109

30

30,000

Kebijakan

2,0903

,65784

72

72,000

Kelembagaan

2,4222

,52278

72

72,000

Infrastruktur

2,1607

,67132

72

72,000

Aplikasi

2,1883

,45513

72

72,000

Perencanaan

2,0722

,67745

72

72,000

Tests of Equality of Group Means Wilks' Lambda

F

df1

df2

Sig.

Kebijakan

,358

61,977

2

69

,000

Kelembagaan

,429

45,904

2

69

,000

Infrastruktur

,284

87,153

2

69

,000

Aplikasi

,255

100,820

2

69

,000

Perencanaan

,309

77,292

2

69

,000


99

Lampiran 5. Hasil Analisis Diskriminan (lanjutan)

Variables Entered/Removed Step

a,b,c,d

Min. D Squared Exact F

Between Entered 1

Infrastruktur

Statistic

Groups

4,119 Kelompok B

Statistic

df1

df2

Sig.

58,530

1

69,000 8,706E-11

29,276

2

68,000 6,732E-10

20,034

3

67,000

and Kelompok C 2

Aplikasi

6,161 Kelompok A and Kelompok B

3

Perencanaan

6,419 Kelompok A

2,231E-9

and Kelompok B a.

At each step, the variable that maximizes the Mahalanobis distance between the two closest groups is entered.

Variables in the Analysis Step

Sig. of F to Tolerance

Remove

1

Infrastruktur

1,000

,000

2

Infrastruktur

,911

,000

Between Min. D Squared

Groups


Aplikasi

,911

,000

4,119 Kelompok B and Kelompok C

3

Infrastruktur

,832

,006


Aplikasi

,900

,000


Perencanaan

,877

,002



100 Lampiran 5. Hasil Analisis Diskriminan (lanjutan)

Eigenvalues Function

Canonical Eigenvalue

1 dimensi on0

% of Variance

Correlation

99,0

99,0

,912

a

1,0

100,0

,223

4,967

2

Cumulative %

a

,052

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis. Wilks' Lambda Test of Function(s)

dimensi on0

Wilks' Lambda

Chi-square

df

Sig.

1 through 2

,159

124,941

6

,000

2

,950

3,472

2

,176

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients Function 1

2

Infrastruktur

,402

-,830

Aplikasi

,564

-,015

Perencanaan

,422

,900

Structure Matrix Function 1 Aplikasi Infrastruktur Perencanaan Kelembagaan a

Kebijakan

a

2

,767

*

-,083

,711

*

-,533

,669

*

,618

,623

*

,043

,552

*

-,007

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions Variables ordered by absolute size of correlation within function. *. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function a. This variable not used in the analysis.


101 Lampiran 5. Hasil Analisis Diskriminan (lanjutan) Canonical Discriminant Function Coefficients Function 1

2

Infrastruktur

1,108

-2,289

Aplikasi

2,417

-,062

Perencanaan

1,105

2,356

-9,974

,200

(Constant) Unstandardized coefficients

Functions at Group Centroids Kelompok

Function 1

2

Kelompok A

3,267

-,280

Kelompok B

,795

,277

Kelompok C

-2,349

-,110

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means Classification Resultsb,c Kelompok

Predicted Group Membership Kelompok A

Original

Count

%

Cross-

Count a

validated

%

Kelompok B

Kelompok C

Total

Kelompok A

15

0

0

15

Kelompok B

3

24

0

27

Kelompok C

0

1

29

30

Kelompok A

100,0

,0

,0

100,0

Kelompok B

11,1

88,9

,0

100,0

Kelompok C

,0

3,3

96,7

100,0

Kelompok A

15

0

0

15

Kelompok B

4

21

2

27

Kelompok C

0

2

28

30

Kelompok A

100,0

,0

,0

100,0

Kelompok B

14,8

77,8

7,4

100,0

Kelompok C

,0

6,7

93,3

100,0

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case. b. 94,4% of original grouped cases correctly classified.


UNIVERSITAS INDONESIA KAJIAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA KARYA AKHIR DEWI HERNIKAWATI

Recommend Documents