T Tugas Bamus B dan d Panggar P DPRD Kabupaten abupa e Pati, a , Ja Jawa a Tengah e ga
Dr. Wahyudi Kumorotomo Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Website: www.kumoro.staff.ugm.ac.id E-mail:
[email protected]
Alat Kelengkapan DPRD (ps.353 ayat 1, UU No.27/2009) 1. Pimpinan 2. Badan Musyawarah y (Bamus) ( ) 3. Komisi 4. Badan Legislasi g Daerah 5. Badan Anggaran (Panitia Anggaran /
Panggar) gg ) 6. Badan Kehormatan 7. Alat a kelengkapan e e g apa lain a ya yang gd diperlukan. pe u a
Beberapa Catatan #1 1.
2 2. 3. 4.
5.
Ketidakjelasan j p posisi DPRD dalam sistem checks & balances (kawal & imbang); Sebagai unsur penyelenggara pem atau parlemen daerah? P t Pertanggungjawaban: j b LPJ menjadi j di LKPJ Æ peran dlm dl perubahan kebijakan berkurang? Review Perda oleh Depdagri (pengawasan represif) Fraksi (bukan alat kelengkapan) lebih berperan daripada Komisi, Bamus & Panggar (alat k l kelengkapan) k ) Pimpinan dewan ex-officio dlm Bamus & Panggar (Masalah pemahaman substansi & kelemahan inisiatif). Bgm mendukung fungsi legislasi yg profesional?
Tugas Pokok Bamus: menentukan agenda
legislasi, menyerap aspirasi masyarakat untuk dibahas dalam forum dewan. Panggar: menentukan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara), bekerjasama dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) merumuskan kebijakan anggaran yang sesuai kebutuhan daerah.
MASALAH UMUM di Kabupaten b Patii (Agenda (A d Legislasi) i l i) 1. 2. 3. 4 4. 5. 6. 7. 8. 9 9.
Penduduk di bawah garis kemiskinan Pengangguran Rendahnya daya saing produk daerah Produktivitas pertanian Akses layanan pendidikan & kesehatan Penegakan g hukum & reformasi birokrasi Dukungan infrastruktur Bencana alam Kesenjangan antar wilayah wilayah.
Tabel 1. Kesenjangan Antar-Wilayah
Produk Legislasi DPRD Pati 2009 1. 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 9. 10. 11. 12. 13.
Perda No.1/2009: APBD P d N Perda No.2/2009: 2/2009 P Pajak j kP Penerangan JJalan l Perda No.3/2009: Pajak Hotel Perda No.4/2009: Pajak Restoran Perda No.5/2009: Retribusi Tempat Khusus Parkir Perda No.6/2009: Retribusi Penyedot Limbah Æ Perubahan Perda No.7/1999 Perda No.7/2009: Retribusi Parkir Æ Perubahan Perda No.8/1999 Perda No.8/2009: Retribusi Potong Ayam Perda No.9/2009: No 9/2009: Retribusi Pelayanan Pasar Perda No.10/2009: Retribusi Izin Pemakaian Fasilitas Pasar Perda No.11/2009: Retribusi Grosir / Pertokoan Perda No.12/2009: Retribusi Izin Usaha Perdagangan Perda No.13/2009: Pengelolaan Irigasi Partisipatif.
Analisis Stakeholders
DPRD Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
KEPALA DAERAH Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ visi KDH terwujud)
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
SKPD Getting money first
PIMPINAN KEGIATAN Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI (Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lainlain.
Untuk mewujudkan j kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?
Tabel 2. APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 Uraian Total Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan L i l i P d Lain‐lain Pendapatan Total Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Hibah Bantuan sosial Bagi hasil g Bantuan keuangan Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang & jasa Belanja modal Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah SiLPA Pengeluaran Defisit
Jumlah (ribuan rupiah) 888.470.974 70.623.592 737.321.847 50 525 535 50.525.535 985.495.864 646.875.275 563 870 806 563.870.806 16.226.346 11.571.500 780.350 44.873.208 9.553.065 338.620.589 19.260.581 163.656.254 155.703.754 151 565 172 151.565.172 132.795.032 12.270.141 127.024.891
% Total Belanja APBD 7,1 74,8 51 5,1 100 65,6 57 2 57,2
34,4
15,8 13,4
Tantangan Belanja Tidak Langsung 1 Kenaikan gaji PNS 1. 2. Pengangkatan tenaga honorer menjadi
CPNS 3. Kenaikan TPAPD menjadi sebesar upah minimum Provinsi Jawa Tengah g 4. Kenaikan Alokasi Dana Desa
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati M h Th Menurutt L Lapangan U Usaha Th. 2007 (%) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Tabel 3. Proporsi Kontributor PDRB Tahun 2003-2006 (Harga Konstan 2000) Perubahan No 1 2
Lapangan Usaha
Pertanian Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Minum 5 Bangunan 6 Perdagangan, restoran dan Hotel 7 Pengangkutan dan K Komunikasi ik i 8 Keuangan, Sewa dan Jasa usaha 9 Jasa jasa Jasa-jasa PDRB Kabupaten Pati Sumber: BPS, 2006
2003
2004
2005
2006
2003-2006
35,22 0,78
34,77 0,77
34,20 0,76
33,62 0,79
- 1,60 0,01
19,42 0,97 5,95 19,66
19,76 1,07 6,05 19,49
20,02 1,09 6,28 19,38
20,24 1,13 6,44 19,32
0,82 0,16 0,49 - 0,34
4,18
4,11
4,10
4,10
- 0,08
6,37
6,52
6,63
6,74
0,37
7,43 7 43 100,00
7,47 7 47 100,00
7,54 7 54 100,00
7,61 7 61 100,00
0 18 0,18
Tabel 4. Alokasi Belanja Langsung Pemda Kabupaten Pati (%)
Isu Pokok Kebijakan Publik di Kabupaten Pati Kondisi g geografis g yang y g kurang g menguntungkan g g
(kontur, daerah transit, SDA terbatas, komunikasi ke luar kurang intensif) Infrastruktur penunjang komoditas agri-bisnis dan industri kecil Tingkat Ti k t pendidikan didik masyarakat k t rendah d h ((penduduk d d k 1.189.200 jiwa; pencari kerja: 62,8% lulus SMA, 16 4% lulus S1 16,4% S1, 10 10,5% 5% lulus Diploma Diploma, 10 10,4% 4% lulus SD/SMP) Modal p pokok: kultur,, stabilitas politik, p , komitmen perumus kebijakan. Æ Bagaimana pengembangan di masa mendatang?
Peran Pokok Wakil Rakyat Pertimbangkan g seluruh warga g masyarakat, y ,
bukan hanya konstituen. Budaya “nrimo” adalah modal bagi stabilitas politik, litik ttetapi t i hi hindari d ib budaya d ““sak k kkarepku” k ” atau t “mumpung isih njabat”. Masyarakat Pati memiliki jiwa seni yang tinggi tinggi. Æ potensi pariwisata? Tingkatkan belanja modal dari anggaran, buat program yg langsung menyentuh kebutuhan pokok rakyat. Rumuskan program berbasis agri-bisnis dan industri pengolahan.
Kedudukan sebagai Wakil Rakyat adalah amanah. Inilah il h saatnya untukk mengabdi bdi kepada rakyat Kabupaten Pati. TERIMA KASIH
