DPRD dan DPD (UU No

www.parlemen.net Lampiran 2

Usulan Perbaikan Pasal-pasal Keuangan Politik Di Dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum anggota DPR/DPRD dan DPD (UU No. 12 tahun 2003) UU 12/2003 BAB II PESERTA PEMILIHAN UMUM

Identifikasi Masalah

Usulan Perbaikan

Bagian Pertama Peserta Pemilihan Umum dari Partai Politik Pasal 7 (1) Partai Politik dapat menjadi peserta • Tidak ada kewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilu apabila memenuhi syarat: Parpol (tidak sinkron dengan UU a. diakui keberadaannya sesuai dengan Parpol). Undang-undang Nomor 31 Tahun • Pencatatan dan pelaporan dana kampanye yang buruk karena tidak 2002 tentang Partai Politik; b. memiliki pengurus lengkap sekurang- ada penanggungjawab khusus. kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi; c. memiliki pengurus lengkap sekurangkurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. memiliki anggota sekurangkurangnya 1.000 (seribu) orang atau

Pasal 7 (1)Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat: g . Memiliki rekening khusus dana kampanye yang batasan saldo minimumnya sama dengan batasan sumbangan Badan Hukum/Perusahaan untuk kampanye Partai Politik seperti diatur di dalam Undang-undang. h. Satu orang dari partai politik di setiap tingkatan hingga tingkatan Kabupaten/Kota

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

Keterangan

www.parlemen.net sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; e. pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap; f. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

bertanggung jawab untuk mengelola rekening khusus dengan mencatatkan pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan sistem sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU.

(2) Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta Pemilu. (3) KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syaratsyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4)

Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU dan bersifat final.

Bagian Kedua Peserta Pemilihan Umum dari Perseorangan

Pasal 11

•

(1) Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, peserta Pemilu Tidak ada pengaturan tentang tim


www.parlemen.net Pasal 11 (1) Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, • peserta Pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya • oleh 1.000 (seribu) orang pemilih; b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih; c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih; d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurangkurangnya oleh 4.000 (empat ribu) orang pemilih; e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 (lima ribu) orang pemilih.

kampanye untuk calon DPD dan pelaporan dana kampanyenya. Pencatatan dan pelaporan dana kampanye yang buruk karena tidak ada penanggungjawab khusus.

dari perseorangan harus memenuhi ketentuan: f.

Memiliki dan mendaftarkan tim kampanye dari setiap calon kepada KPU. Penjelasan: Pengaturan mengenai tim kampanye akan ditetapkan oleh KPU. g. Satu orang dari tim kampanye bertanggung jawab untuk mengelola rekening khusus dengan mencatatkan pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan sistem sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU.


www.parlemen.net

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah. (4) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD. (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal. (6) Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Pasal 73 (1) Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk

Pasal 73 • Bagi mantan pejabat publik, penggunaan fasilitas pemerintah

(3)

Pemerintah tingkatan memberikan

setiap Kata ”wajib” wajib diharapkan dapat lebih kesempatan menegaskan kewajiban

pada


www.parlemen.net menyampaikan tema dan materi kampanye Pemilu. (2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang iklan Pemilu dalam rangka kampanye. (3) Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menggunakan fasilitas umum. (4) Semua pihak yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh suatu peserta Pemilu hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan.

daerah sering mendapatkan prioritas. yang sama kepada peserta pemilu untuk menggunakan • Birokrasi dikuasai oleh Partai fasilitas umum. berkuasa dan jabatan politik seperti posisi sebagai Bupati digunakan untuk mobilisasi suara. Penjelasan: Kesempatan yang sama diberikan kepada seluruh peserta pemilu dengan memperhitungkan frekuensi, dan jenis fasilitas umum.

pemerintah untuk berlaku adil sehingga memperbaiki pasal yang hanya menghimbau. Frekuensi: keadilan dalam memberikan jumlah ijin penggunaan fasilitas umum Jenis: Keadilan untuk memperoleh jenis fasilitas umum yang sama

(5) KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu. (6) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh peserta Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


www.parlemen.net (7) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. (8) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KPU. Pasal 77 (1) Selama masa kampanye sampai • Terjadi kebingungan mengenai dilaksanakan pemungutan suara, calon batasan politik uang terutama dalam anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan membedakannya dengan penggunaan DPRD Kabupaten/Kota dilarang uang untuk aktivitas politik menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi • Pengenaan sanksi tidak dapat pemilih. dilakukan karena aturan sanksi hanya dikenakan kepada kandidat atau tim (2) Calon yang terbukti melakukan sukses, sementara yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada praktek politik uang adalah tim ayat (1) dinyatakan batal sebagai calon bayangan yang tidak didaftarkan di oleh KPU/KPU Provinsi/KPU KPU/KPUD. Kabupaten/ Kota. (3) Tata cara pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 77a Politik Uang (1) Selama masa pencalonan sampai dengan penetapan calon oleh partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota beserta tim kampanyenya dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi partai politik dalam mengambil keputusan untuk menetapkan calon yang besarnya melebihi jumlah yang ditetapkan partai politik atau melebihi batas maksimal sumbangan perseorangan.

Bagian politik uang harus menjadi bagian tersendiri dari UU sehingga dapat mengatur lebih jelas mengenai politik uang yang dilakukan oleh calon dan/atau tim kampanye. Pengaturan ini lebih menegaskan karakter pelanggaran dari setiap tahapan pemilu dan sanksi nya. Pada bahagian ini juga dimuat mengenai politik uang dari DPD yang berbeda dari DPR/DPRD karena


www.parlemen.net (2) Calon anggota DPD beserta sistem pemilu yang tim kampanyenya dilarang berbeda. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih untuk memberikan dukungan sesuai dengan Pasal (11). (3) Selama masa pencalonan sampai dengan penetapan calon oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota beserta tim kampanyenya dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dalam mengesahkan calon untuk menjadi peserta pemilu. (4) Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota beserta tim kampanyenya dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi


www.parlemen.net pemilih. (5) Selama masa pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota beserta tim kampanyenya dan saksi dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi calon, tim kampanye dan saksi peserta pemilu lainnya serta petugas penyelenggara Pemilu untuk mempengatuhi penetapan hasil pemungutan suara. (6) Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota. (7) Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi pidana.


www.parlemen.net (8) Calon dan/atau tim kampanye dan/atau saksi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi pidana dan dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota. (9) Petugas penyelenggara Pemilu yang ikut melakukan pelanggaran politik uang dikenakan sanksi pidana tiga kali (3x) lebih berat daripada pelaku lainnya.

Bagian Kedua Dana Kampanye Pemilihan Umum

Dana Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 78

Pasal 78

• Tidak adanya pengaturan tentang sumbangan dari Partai Politik, anggota/pengurus partai politik dan calon anggota DPR/DPRD dan DPD a. Partai Politik, anggota Partai Politik apakah disamakan dengan sumbangan Peserta Pemilu yang bersangkutan dari individu/badan hukum atau tidak. termasuk calon anggota DPR, DPD, Hal ini menyebabkan kandidat dapat DPRD Provinsi, dan DPRD membiayai sendiri kampanyenya Kabupaten/Kota; secara langsung tanpa adanya batasan. b. pihak-pihak lain yang tidak mengikat • Partai politik dapat menyumbang ke yang meliputi badan hukum swasta, rekening dana kampanyenya dalam

(1) Dana kampanye Pemilu dapat diperoleh peserta Pemilu dari:

(1) Dana kampanye Pemilu dapat diperoleh peserta Pemilu dari: Penjelasan (b) Badan hukum swasta dan perseorangan yang memberikan sumbangan kepada partai politik dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak pernah


www.parlemen.net atau perseorangan, baik yang jumlah yang cukup besar. disampaikan kepada Partai Politik • Ketentuan ini juga tidak mengatur Peserta Pemilu maupun kepada calon mengenai utang dari Parpol, individu, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, badan hukum dan pihak ke-3, seperti dan DPRD Kabupaten/Kota. utang iklan di TV swasta. • Tidak adanya pengaturan yang jelas perihal sumbangan dari badan hukum swasta apakah mencakup induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya.

terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum seperti pencucian uang (money laundry), korupsi, illegal logging dan lainnya dengan keputusan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun sebelum diselenggarakannya kampanye Pemilu. c. Sumbangan dana kampanye Pemilu dari pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi sumbangan perseorangan. d. Sumbangan dari partai politik untuk dana kampanye hanya boleh dilakukan satu kali dan tidak boleh melebihi sumbangan dari badan hukum swasta. e. Sumbangan dari pihakpihak yang tidak mengikat yang meliputi badan hukum swasta atau perseorangan tidak boleh melebihi sumbangan dana kampanye kepada salah satu dan/atau gabungan dari partai politik, calon anggota DPR,


www.parlemen.net DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota f. Sumbangan dari badan hukum swasta yang memiliki lebih dari 50% kepemilikan di beberapa badan hukum swasta lainnya tidak boleh melebihi sumbangan dari satu badan hukum swasta. g. Peserta Pemilu yang melanggar batas sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan/atau denda (2) Sumbangan dana kampanye Pemilu • Partai Politik menyumbang di atas 2) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pemilu sebagaimana dimaksud batasan sumbangan untuk badan perseorangan tidak boleh melebihi pada ayat (1) untuk partai hukum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) politik dan/atau calon anggota • Tidak ada laporan mengenai dan dari badan hukum swasta tidak boleh DPR, DPRD Provinsi dan sumbangan non-cash yang disetujui melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus DPRD Kabupaten/Kota dari untuk digunakan secara langsung lima puluh juta rupiah). perseorangan tidak boleh untuk kepentingan kampanye. Jenis melebihi Rp250.000.000,00 sumbangan ini tidak diatur batasannya. (3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana (dua ratus lima puluh juta • Sebuah konglomerasi dapat dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rupiah) dan dari badan hukum menyumbang lewat induk perusahaan utang dari perseorangan atau badan swasta tidak boleh melebihi Rp dan anak-anak perusahaan berkali-kali hukum swasta tidak boleh melebihi 1.000.000.000,00 (satu milyar karena tidak ada ketentuan rinci jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat rupiah). mengenai hal tersebut. (2). (2a) Sumbangan dana kampanye (4) Jumlah sumbangan lebih dari Pemilu sebagaimana dimaksud • Banyak penyumbang fiktif atau tidak

Peningkatan jumlah mengambil hasil diskusi di Bali dengan usulan yang lebih kongkrit

Jumlah sumbangan untuk calon DPD lebih


www.parlemen.net dapat dikonfirmasi karena ketentuan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pada ayat (1) untuk calon secara rinci identitas penyumbang peserta Pemilu wajib dilaporkan kepada anggota DPD dari tidak jelas. KPU/KPU Provinsi/KPU perseorangan tidak boleh Kabupaten/Kota mengenai bentuk, melebihi Rp 100.000.000,00 • Batas bawah pencatatan yang terlalu jumlah sumbangan, dan identitas lengkap (seratus juta rupiah) dan dari besar (Rp 5 juta) secara berulangpemberi sumbangan. badan hukum swasta tidak ulang menyebabkan banyaknya boleh melebihi Rp indikasi sumbangan yang dipecah500.000.000,00 (lima ratus juta (5) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pecah untuk menutupi identitas rupiah). penyumbang yang sebenarnya. mengumumkan laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa. (3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk utang, potongan harga, barang dan jasa dari perseorangan atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a). Penjelasan: sumbangan dalam bentuk utang, potongan harga, barang dikonversi dalam nilai rupiah dengan menggunakan standar harga barang dan jasa milik pemerintah.

sedikit karena hanya bertarung di tingkat provinsi.

Jumlah sumbangan yang dicatat lebih kecil dari Rp 5 juta untuk mendorong akuntabilitas peserta pemilu dalam melaporkan penyumbang

(4) Jumlah sumbangan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada peserta Pemilu wajib dilaporkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU


www.parlemen.net Kabupaten/Kota mengenai bentuk, jumlah sumbangan, dan identitas lengkap pemberi sumbangan. Pasal 79 (1) Seluruh laporan dana kampanye peserta Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan kepada akuntan publik terdaftar selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 79

(1) Seluruh laporan dana • Tidak adanya pengaturan khusus kampanye peserta Pemilu, perihal rekening khusus dana baik penerimaan maupun kampanye dan ketentuan-ketentuan pengeluaran, wajib lain yang berkaitan dengan rekening diserahkan kepada akuntan khusus dana kampanye (hanya diatur publik terdaftar selambatdalam Keputusan KPU). lambatnya 7 (tujuh) hari (2) Akuntan publik terdaftar wajib sesudah hari pemungutan • Tidak adanya penetapan kapan laporan menyelesaikan audit selambat-lambatnya suara. sumbangan peserta Pemilu diserahkan 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya kepada KPU/KPU Prov/KPU laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Akuntan publik terdaftar Kab/Kota. (1). wajib menyelesaikan audit • Banyak peserta Pemilu yang tidak taat selambat-lambatnya 45 dalam menyerahkan laporan (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada (empat puluh lima) hari sejak sumbangan. ayat (2) wajib dilaporkan kepada KPU diterimanya laporan • Peserta Pemilu bebas untuk memilih dan peserta Pemilu selambat-lambatnya 7 sebagaimana dimaksud pada akuntan publik yang akan mengaudit (tujuh) hari sesudah selesainya audit. ayat (1). laporan dana kampanye mereka. • Tidak ada audit terhadap pengeluaran (3) Hasil audit sebagaimana kampanye. dimaksud pada ayat (2) • Tidak ada penelusuran lebih jauh pada wajib dilaporkan kepada saat mengkonfirmasi penyumbang KPU dan peserta Pemilu apakah layak secara ekonomi dapat selambat-lambatnya 3 (tiga) memberikan sumbangan atau tidak. hari sesudah selesainya audit. • Tidak ada sanksi terhadap temuan hasil audit jika bermasalah, dan jarak waktu sejak diserahkan hingga

Waktu audit laporan dan publikasi belum ada usulan yang konkrit.

Ide desentralisasi pelaporan keuangan sangat kuat di FRD dan diskusi di daerah-daerah sehingga bisa di akomodasikan di dalam usulan. Peserta pemilu harus mencatat dan melaporkan dana pemilu di setiap tingkatan


www.parlemen.net diumumkannya hasil audit terlalu lama untuk Pemilu Legislatif. • Tidak ditegaskan dalam UU bahwa (4) KPU membuat sistem pencatatan dan pelaporan laporan dana kampanye partai politik keuangan dana kampanye yang diserahkan kepada KPU yang harus digunakan oleh merupakan laporan dana kampanye peserta Pemilu yang terkonsolidasi dari ranting hingga pusat. Penjelasan: KPU bekerjasama • Jangka waktu 30 hari tidaklah cukup dengan IAI dalam menyusun untuk mengaudit laporan dana sistem pencatatan dan kampanye partai politik dari tingkat pelaporan dana kampanye ranting hingga pusat; UU juga tidak peserta pemilu menegaskan apakah audit investigatif juga diterapkan. (5) Partai Politik di setiap tingkatan menyusun laporan dana kampanye sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh KPU dan memberikannya kepada KPU menurut tingkatannya. (a) Pengurus Partai politik tingkat nasional memberikan laporan mengenai kampanye calon anggota DPR kepada KPU (b) Pengurus Partai politik tingkat Provinsi memberikan laporan mengenai kampanye calon anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi.

dimana mereka ikut menjadi peserta pemilu sehingga yang bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi keuangan parpol adalah KPU di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.


www.parlemen.net (c ) Pengurus Partai politik tingkat Kabupaten/Kota memberikan laporan mengenai kampanye calon anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota

(6) Peserta pemilu perseorangan untuk anggota DPD memberikan laporan mengenai kampanye calon kepada KPU. (7) KPU memberikan rekomendasi daftar nama Kantor Akuntan Publik yang dapat mengaudit peserta Pemilu. Penjelasan: Peserta Pemilu hanya boleh menggunakan Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh KPU. (8) KPU wajib mempublikasikan laporan dana kampanye dan hasil audit sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dan (6) kepada masyarakat luas sesuai tingkatannya melalui media massa.


www.parlemen.net (9)KPU memelihara laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye peserta pemilu selama 5 tahun dan menjadi dokumen publik. (10) KPU menindaklanjuti temuan indikasi pelanggaran dari hasil audit ke bentuk audit lebih khusus dengan bantuan kantor akuntan publik. (Penjelasan: kantor akuntan publik untuk keperluan audit khusus dibiayai dari anggaran negara).

Pasal 80 (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye • Sumbangan tidak tercatat di bawah Rp 5 juta dalam jumlah yang banyak Pemilu yang berasal dari: dapat dikategorikan jumlah penyumbang yang tidak jelas jika a. pihak asing; tidak dicatat dan ikut dipublikasikan b. penyumbang yang tidak jelas oleh Partai Politik.

(9) Peserta pemilu yang terbukti melalui audit memiliki penyumbang yang tidak jelas identitasnya harus mengembalikan sumbangan tersebut kepada kas negara. Pasal 80 a. pihak asing adalah perseorangan warga negara asing dan badan hukum swasta yang dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum swasta asing yang memiliki saham lebih


www.parlemen.net • Sumbangan secara langsung dari pihak ke-3 ke Parpol seperti pemberian fasilitas tidak diatur dan dicatata sebagai sumbangan. (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada • Tidak jelas mengenai kategori pihak ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan asing; perusahaan dengan modal asing dana tersebut dan wajib melaporkan termasuk perusahaan go-public dapat kepada KPU selambat-lambatnya 2 (dua) menyumbang untuk kepentingan minggu setelah masa kampanye berakhir kampanye. dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara. identitasnya; dan c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.

(3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi pidana. Pasal 138 • KPU tidak memiliki kapasitas dalam (5) Setiap orang yang memberi atau menilai laporan keuangan dan menerima dana kampanye melebihi batas menelusuri indikasi pelanggaran dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud hasil audit laporan dana kampanye dalam Pasal 78 ayat (2), diancam dengan partai politik. pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh • Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan empat) bulan dan/atau denda paling dana kampanye tidak menimbulkan sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta efek jera bagi pelanggar. Hal ini rupiah) atau paling banyak dikarenakan rendahnya ancaman Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). sanksi pidana dan/atau denda. (6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), diancam dengan pidana

dari 50% di badan hukum swasta di Indonesia.

Pasal 138 (5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan atau paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta


www.parlemen.net penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana diwajibkan oleh undangundang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

rupiah). (6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihakpihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan atau paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan atau paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan/atau denda paling sedikit


www.parlemen.net Rp 500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp2.500.000.000,00 (satu miliar rupiah).


DPRD dan DPD (UU No

Recommend Documents