RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor 38/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD “Hak Recall”
I.
PEMOHON Liliy Chadidjah Wahid, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
KUASA HUKUM 1. Saleh, S.H. 2. Dedy Cahyadi, S.H. 3. Roy R.S.P. Aroen, S.H. 4. Wegig Gunawan Yusuf, S.H. 5. Moch. Sulaiman, S.H.
Adalah Advokat/Pengacara pada Tim Adokasi Lily Chadidjah Wahid, beralamat di Jalan Tebet barat VII No. 24, Tebet, Jakarta Selatan-12810. II.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI : Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan Pemohon.
III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu yang dapat mengajukan permohonan adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya undang-undang.
Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki legal standing dalam perkara pengujian Undang-undang dan Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya Pasal 213 ayat (2) huruf e dan h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
1
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 12 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
IV.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI. A. NORMA MATERIIL - Sebanyak 4 (empat) norma, yaitu : 1. Pasal 213 ayat (2) huruf e & h UU No. 27 Tahun 2009: “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: d. …………… e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan; f.
……………
g. …………… h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 12 huruf g dan huruf h UU No. 2 Tahun 2008 : Partai politik berhak
f. …………. g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i.
………….
B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI -
Sebanyak 5 (lima) norma, yaitu : 1. Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksankan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Pasal 28G ayat (1) :
2
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
V.
Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD 1945, karena : 1.
Bahwa ketentuan pemberhentian anggota DPR diusulkan oleh partai politik dan diberhentikan sebagai anggota partai politik adalah akan melanggar hak Pemohon yang telah dipilih oleh rakyat dalam pemilu berdasarkan dengan suara terbanyak.
2.
Bahwa dengan diterapkannya pemilihan dengan suara terbanyak seharusnyalah rakyat yang mempunyai kedaulatan bukan partai politik sehingga pergantian anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h UndangUndang republic Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai anggota DPR adalah melanggar azas kedaulatan rakyat dan bukanlah kewenangan partai politik untuk memberhentikan atau me-recall anggota DPR karena pemilu 2009 telah menerapkan system pemilu dengan proporsional terbuka dengan suara terbanyak sehingga kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR tidaklah lagi berada di partai politik namun adalah rakyat yang telah memilihnya yang benar-benar mempunyai kedaulatan.
3.
Bahwa diberlakukannya pasal –pasal a quo menganut kedaulatan berada di tangan partai politik bukan berada di tangan rakyat. Walaupun rakyat yang memilih dengan suara terbanyak sesuai dengan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka tidak menghendaki untuk diberhentikannya anggota DPR yang telah dipilihnya namun jika partai politik menghendaki maka pergantian anggota DPR dapat tetap dilaksanakan karena hal ini daitur dalam pasal-pasal a quo yang memberikan kewenangan pada partai politik untuk memberhentikan anggotanya yang duduk di DPR.
4.
Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menempatkan keadulatan berada di tangan rakyat yang telah dijamin oleh UU. Dengan demikian pasal-pasal a quo telah melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sewaktu-waktu Pemohon yang saat ini duduk sebagai anggota
3
DPR yang termasuk anggota DPR lainnya yang berjumlah 560 orang dapat diberhentikan (recall) oleh partai politik sebagai anggota DPR. 5.
Bahwa sebagai warga negara Indonesia dan sebagai anggota DPR, Pemohon berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
6.
Bahwa pasal-pasal a quo telah memberikan kekuasaan pada partai politik untuk memberhentikan atau recall terhadap anggota DPR sewaktu-waktu tanpa ada parameter yang jelas.
7.
Bahwa ketentuan tersebut adalah pembungkaman kepada anggota DPR untuk tidak menyuarakan suara rakyat secara total apabila bertentangan dengan garis kebijakan partai walaupun kebijakan partai tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang telah memilihnya.
8.
Bahwa pada kenyataannya pasal-pasal
a quo
menjadi baying-bayang
menakutkan bagi anggota DPR yang sewaktu-waktu ketentuan tersebut diberlakukan pada anggota DPR yang tidak sejalan dengan garis kebijakan partai walaupun kebijakan partai tidak sesuai dengan aspirasi arkyat yang telah memilih. 9.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal a quo bertentangan dengan prinsip setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
V.
PETITUM 1.
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang-Undang republic Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 28G ayat (1);
3.
Menyatakan bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang-Undang republic Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4
4.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau : Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi republic Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
5
