PENULISAN HUKUM IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KEWENANGAN DPR RI DALAM HAL PENENTUAN PIMPINAN DPR DAN HAK IMUNITAS DPR Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh : DINI FEBRY GITAWATI 09400334
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015
i
ii
iii
iv
Ungkapan Pribadi / Motto : “Bertaqwalah pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. Bertaqwalah pada Allah, maka Allah jadikan urusan menjadi mudah.. Bertaqwalah pada Allah maka akan dihapuskan dosa2 dan mendapatkan pahala yang agung” (QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4) “Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.” (QS. An-Nahl: 128) Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. -
Thomas Alva Edison
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. -
Kahlil Gibran
v
ABSTRAKSI Nama Nim Judul
: Dini Febry Gitawati : 09400333 : Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam Hal Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR. Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum Dr. Sulardi, SH., M.Si Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di dalamnya memuat perubahan tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR.Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana kewenangan DPR sebelum dan setelah perubahan terhadap Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR dan apa implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kewenangan DPR dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, jenis bahan hukum primer diperoleh dari perundangundangan dan bahan hukum sekunder dari buku, karya ilmiah, jurnal, bahan hukum tersier dari kamus hukum serta ensiklopedia yang kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pimpinan DPR tidak lagi berasal dari partai politik pemenang pemilu tetapi pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan dalam pengaturan hak imunitas terdapat penambahan klausul diperlukan adanya izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR. Implikasi pemilihan pimpinan DPR secara musyawarah untuk mufakat dapat memberikan kesempatan bagi semua partai politik untuk bersaing dalam pemilihan pimpinan DPR dan merupakan wujud demokrasi di Indonesia. Sedangkan implikasi terkait hak imunitas dengan adanya izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR adalah merupakan jaminan konstitusional bagi anggota DPR dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan anggota dewan.
Kata Kunci : Undang-Undang, DPR, Pimpinan DPR, Hak Imunitas.
vi
ABSTRACT Name Nim Title
Advisor
: Dini Febry Gitawati : 09400333 : Implications of Act No. 17, 2014 About the MPR, DPR, DPD, and DPRD Against Authority of the Parliament In The Determination of the House leadership and Immunity Rights of Parliament. : Dr. Surya Anoraga, SH., M. Hum Dr Sulardi, SH., M.Si
The existence of Act No.17, 2014 About the MPR, DPR, DPD, and DPRD in which includes a change of leadership of the House and the election mechanism of immunity Parliament. This study with the formulation of the problem of how authority Parliament before and after the changes to the Act MD3 (MPR, DPR, DPD, and DPRD) in determining the leadership of the House of Representatives and ImmunityRightand what the implications of Act No. 17, 2014 About the MPR, DPR , DPD, and DPRD against the authority of Parliament in determining the leadership of the House of Representatives and Immunity Right. The research method used normative juridical approach, type of primary legal materials obtained from legislation and secondary legal materialsare derived from book, scientific work, journal, tertiary legal materials from legal dictionaries and encyclopedias are then analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of that research, the House leadership is no longer derived from the political party the winner of the election, but the leadership of the House of Representatives elected from and by members of Parliament in deliberation. While in the regulation of immunity clauses are necessary to permit the addition of the Court of Honor of the Board relating to the calling and requests for information from members of Parliament. Implications of the House leadership election in deliberation can provide an opportunity for all political parties to compete in the election of leaders of the House of Representatives and is a form of democracy in Indonesia. While the implications of immunity associated with the permission of the Court of Honor of the Board relating to the calling and requests for information from members of the House is a constitutional guarantee for members of Parliament in order to maintain the dignity and honor members of the board.
Keywords: Constitution, House of Representatives, Leader of the House of Representatives, Right Immunity.
vii
KATA PENGANTAR Assalamua’alaikum Wr. Wb Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam Hal Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR”. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabat-Nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat: 1. Tuhanku Yang Maha Esa, Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 2. Keluarga yang tercinta, Bapak (Masrondi), Ibu (Sugihartini), Kakak (Dimas Very Setiawan), Adik (Dita Very Valentina), yang telah memberikan doa restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan segalanya yang begitu berarti bagi penulis;
viii
3. Dr. Sulardi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan sekaligus Dosen Pembimbing Kedua yang telah
membimbing,
mengarahkan,
dan
memotivasi
penulis
dalam
penyusunan skripsi ini sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dapat terselesaikan dengan baik; 4. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah
memotivasi,
membimbing,
dan
mengarahkan
penulis
dalam
penyusunan skripsi ini sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dapat terselesaikan dengan baik; 5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, Insya Allah penulis akan selalu mengamalkan apa yang Bapak/Ibu Dosen berikan selama ini; 6. Sahabat-sahabatku di kost 33B Murni, Ita, Nino, Wiwit, Prieska, Rinta terima kasih atas persahabatan yang telah kita lalui selama ini; 7. Teman-teman seperjuanganku Rani, Ria, Hoirun Arif, Wilhy, Mbak Ria, Mbak Rizky, Mbak Nevi, Mas Debby, Mas Panji, serta semua yang tidak dapat penulis uraikan satu per satu, terimakasih atas masukan, saran, dan kebersamaan selama ini; 8. Semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bantuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Segala kekurangan serta kesederhanaan skripsi ini baik mengenai bentuk maupun susunannya, penulis mengharapkan saran maupun kritik positif yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT
ix
membalas
kebaikan
beliau-beliau
dan
saudara-saudaraku.
Aamiin
Ya
Robbal’aalaamiin. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Wassalamualaikum Wr.Wb. Malang,22 April 2015 Penulis,
Dini Febry Gitawati
x
DAFTAR ISI Lembar Judul ................................................................................................... i Lembar Pernyataan .......................................................................................... ii Lembar Pengesahan ........................................................................................ iii Lembar Pernyataan .......................................................................................... iv Motto ............................................................................................................... v Abstraksi ......................................................................................................... vi Kata Pengantar ................................................................................................ viii Daftar Isi .......................................................................................................... xi Daftar Tabel .................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................... 7 C. Tujuan Penulisan ................................................................................. 8 D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 8 E. Kegunaan Penelitian ............................................................................ 10 F. Metode Penelitian ................................................................................ 10 G. Sistematika Penulisan .......................................................................... 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum tentang Konsep dan Teori dalam Sistem Kelembagaan Negara ........................................................................... 15 1. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara (Trias Politica) ............ 15
xi
2. Konsepsi tentang Lembaga Negara ........................................ 18 3. Teori Legislatif ....................................................................... 21 4. Teori Kewenangan ................................................................ 22 5. Teori Perwakilan ................................................................... 27 6. Sistem Perwakilan ................................................................. 33 7. Model Pengisian Pimpinan Lembaga Perwakilan.................. 37 B. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat ........................... 44 1. Dewan Perwakilan Rakyat ..................................................... 44 2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang DPR ............................. 46 3. DPR Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang .. ................................................................................................ 50 4. Pimpinan DPR ....................................................................... 57 5. Hak Imunitas Anggota DPR .................................................. 60 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kewenangan DPR RI sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR .......................... 66 B. Kewenangan DPR RI setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR .......................... 76 C. Implikasi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tehadap kewenangan DPR dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR ................................................. 94 xii
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 108 B. Saran .................................................................................................... 111 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 113 INDEX ............................................................................................................ 115 LAMPIRAN – LAMPIRAN .......................................................................... 1. Surat Tugas Bimbingan Penulisan Tugas Akhir 2. Kartu Kendali Bimbingan Penulisan Tugas Akhir 3. Berita Acara Seminar Proposal Penulisan Tugas Akhir
xiii
DAFTAR TABEL Tabel 1 : Perbandingan sebelum dan sesudah perubahan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait penentuan Pimpinan DPR dan Hak Imunitas DPR .......................................................................
xiv
. 95
DAFTAR PUSTAKA Buku Abu Bakar E. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia. Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Dahlan Thaib. 2002. DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Jimly Asshiddiqie. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. ________________ 2011. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. ________________ 2012. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. Lukman Hakim. 2012. Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah. Malang: Setara Perss. Lutfi Effendi. 2004. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publishing. Miriam Budiardjo. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Muchammad Ali Safa’at. 2010. Parlemen Bikameral Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia. Malang: UB Press. M.Kusnardi dan Bintan Saragih. 2000. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama. Mukthie Fadjar. 2004. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing. Patrialis Akbar. 2013. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika. Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Philipus M. Hadjon. 2001. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ridwan HR.2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
xv
Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. T.A. Legowo, dkk. 2005. Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah, dan Solusi). Jakarta: FORMAPPI dan AusAID. Zainudddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Tesis Catur Wido Haruni. 2007. Aspek Hukum Kedudukan dan Fungsi DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Tesis. Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Internet Slamet
Agus. 2014. PDIP dan PKB Tolak Pengesahan UU http://www.antaranews.com/berita/444181/pdip-dan-pkb-tolakpengesahan-uu-md3. diakses 26 Agustus 2014.
MD3.
Sonny Pungus. 2011. Teori Kewenangan. http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011. diakses tanggal 11 November 2014.
xvi
INDEX
L
D
Legislatif, 21, 22, 70, 71, 76, 81, 88, 92, 95, 96, 97, 103, 105, 107
DPR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,17, 19, 21, 25, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106, 107,108
P Partai Politik, 1, 2, 3, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 67, 68, 69, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 94, 95, 96, 97 Pemilu, 2, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 69, 71, 76, 80, 89, 95, 96, 104, 106 Pimpinan DPR, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 57, 58, 59, 66, 67, 74, 76, 79, 80, 88, 93, 94, 95, 96, 104, 107, 108
F Fraksi, 1, 3, 4, 58, 59, 68, 69, 78, 84, 85, 86, 88, 95
T
H
Trias Politica, 15, 16, 17, 70, 89, 96, 98
Hak Imunitas, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 45, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108
i
ii
