TUGAS AKHIR. Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Jenjang Strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TUGAS AKHIR

TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN (BSP2S DAN PKP) DI KABUPATEN SRAGEN

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Jenjang Strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun Oleh: FATMAWATI NURUL HANDAYANI KUSUMA WARDANI I 0606018

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2010


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN (BSP2S DAN PKP) DI KABUPATEN SRAGEN Disusun Oleh: FATMAWATI NURUL HANDAYANI KUSUMA WARDANI I0606018 Menyetujui, Surakarta, 23 Juli 2010 Dosen Pembimbing Tugas Akhir Pembimbing 1 Pembimbing 2

Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D NIP. 19640711 199103 2 001

Ir. Galing Yudana, M.T. NIP. 19620129 198703 1 002

Mengesahkan, Ketua Jurusan Arsitektur

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Ir. Hardiyati, M.T. NIP. 19561209 198601 2 001

Ir. Galing Yudana, M.T. NIP. 19620129 198703 1 002

Pembantu Dekan I

Ir. Nugroho Djarwanti, M. T. 19561112 198403 2 007 PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2010

ii


digilib.uns.ac.id

TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN (BSP2S DAN PKP) DI KABUPATEN SRAGEN 1 Fatmawati Nurul Handayani Kusuma Wardani2 NIM. I0606018 Abstrak Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP) merupakan program dari pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat, bantuan stimulan tersebut diberikan kepada MBR melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB). Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sasaran dari implementasi program tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari Implementasi program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) yang diterapkan di Kabupaten Sragen. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: Menganalisis Tingkat Keberhasilan dari Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data model analisis interaktif model ini terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan menarik sintesa dari setiap pembahasan menggunakan metode pembobotan. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan gambaran umum implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Dalam analisis tingkat keberhasilan implementasi program BSP2S dan PKP dilakukan penilaian terhadap ketiga variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program BSP2S dan PKP, variabel tersebut antara lain variabel kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis tingkat keberhasilan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen, disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen mencapai 81,11% (sangat berhasil). Kata Kunci : Tingkat Keberhasilan, Implementasi, Program, Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP) 1 2

commit topenelitian. user Judul yang diangkat sebagai lingkup kajian dalam Penulis dan penyusun laporan tugas akhir sebagai bentuk hasil penelitian yang dilakukan. iii


digilib.uns.ac.id

THE SUCCESS LEVEL OF THE IMPLEMENTATION OF SELF-HELP HOUSING DEVELOPMENT AND HOUSING UPGRADING STIMULANT PROGRAM (BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN / BSP2S DAN PKP) IN SRAGEN Fatmawati Nurul Handayani Kusuma Wardani NIM. I0606018 Abstract Grants, aimed to Self-help Housing Development and Housing Upgrading Stimulant Program (Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan/BSP2S dan PKP), are part of Government Program provided by The Indonesian Ministry of Housing. The stimulants are distributed by micro finance institutions or non-bank financial institutions for low-income community. One of the targets of the program is Sragen. The question appears then how high success level of the implementation of the programs is. This study is purposed to find out and to analyze the success level of the implementation of program (BSP2S and PKP) applied to Sragen. his is a qualitative study, using descriptive method. The method is chosen to observe the implementation of the program. Moreover, analysis technique is based on interactive analysis model, consists of three main components; data reduction, data presentation, conclusion and verification. Weighing method is used to find out the success level and to synthesize each discussion. The observation results the general description of the implementation of program (BSP2S and PKP) in Sragen. Then the success level is measured based on three variables; policy, institution, and financing process. Based on the analysis, we can conclude that the implementation of Self-help Housing Development and Housing Upgrading Stimulant Program (BSP2S and PKP) is very success, showed by the success level measured as high as 81,11%. Keywords : Success level, Implementation, Program, Self-help Housing Development Stimulant Program and Housing Upgrading (Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan / BSP2S dan PKP)

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

MUQODIMMAH Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, mengetahui (dengan yakin, bahwa keterangan-keterangan) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu (mengenai hari kiamat dan lain-lainnya) itulah yang benar serta yang memimpin ke jalan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji. (QS: Saba-6) “Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan Kami telah

menghilangkan darimu bebanmu? Yang memberatkan punggungmu. Dan Kami tinggikan bagimu sebutanmu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (QS: Alam Nasyrah: 1-8)

"Hai anakku; bergaullah rapat dengan orang yg alim lagi berilmu. Perhatikanlah kata nasihatnya kerana sesungguhnya sejuklah hati ini mendengarkan nasihatnya, hiduplah hati ini dengan cahaya hikmah dari mutiara kata-katanya, bagaikan tanah yang subur lalu disirami air hujan." (dinasehatkan oleh Lukman kepada anaknya)

“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah. Shahih al Jaami’ ash Shaghir)

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: “TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN (BSP2S DAN PKP) DI KABUPATEN SRAGEN.” Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menempuh gelar kesarjanaan sesuai kurikulum pendidikan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan, masukan-masukan, dan dukungan yang sangat bermanfaat. Maka penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada : -

Bapak dan Ibu yang telah memberikan segenap rasa kasih sayang, doa restu untuk setiap langkah kebaikan yang aku tempuh selama hidupku.

-

Ibu Ir. Hardiyati, MT; selaku ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret

-

Bapak Ir. Galing Yudana, M.T. ; selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret dan selaku Pembimbing Kedua.

-

Ibu Winny Astuti, M.Sc, Ph.D; selaku Pembimbing Pertama Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing dan mendukung kesempurnaan Tugas Akhir ini.

-

Bapak Ir. Sumardi SM; selaku Penguji sidang Tugas Akhir.

-

Ibu Istijabatul Aliyah, ST. MT, ; selaku Penguji sidang Tugas Akhir.

-

Bapak Ir. Rizon Pamardi U., MURP. ; selaku Pembimbing Akademis.

-

Bp. Ir. Ismanto, MM; selaku Kepala Bagian Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Sragen

-

Bp. Hepi Hermanto; selaku fasilitator program BSP2S dan PKP kabupaten commit to user Sragen. vi


-

digilib.uns.ac.id

Bp. Sunarto; selaku Ketua KPRI Lestari Mekar (LKM/LKNB Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen)

-

Anggota KSM Program BSP2S dan PKP Kabupaten Sragen; atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi informasi.

-

Annisa Rahmawati Kusuma Putri, Fitriyana Rahmawati Kusuma Putri, dan Namira Maharani Kusuma Putri; adik-adikku yang kusayangi, keberadaan kalian meramaikan hari-hariku.

-

Hermawan Fathoni; untuk segenap kasih sayang, dukungan, dan semangat selama kebersamaan kita berdua. Bersamamu aku ingin meraih tujuan hidup dunia akherat.

-

Ferry Agrianto; terima kasih atas semua bantuan, bimbingan, masukan, dan nasehat yang telah kau berikan untukku, segalanya tidak akan pernah aku lupakan.

-

Dwinta Nori Fitria; terima kasih selalu mendengarkan setiap keluh kesahku, mengingatkanku disaat aku salah, dan memberi persahabatan yang tulus.

-

Vellissa Andreva Rahmawati; untuk semua kisah antara kita berdua, untuk setiap tawa, dan tangis kita. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.

-

Zaini Musthofa; untuk kebersamaan dalam setiap langkah dengan iringan senyum ketulusan darimu selalu menghangatkan suasana.

-

Muhammad Hafiz A.H.; sepupu tersayang yang telah membantu pengerjaan Tugas Akhir ini.

-

Teman-teman seperjuangan PWK angkatan 2006, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan disini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada

pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu kritik dan saran yang sekiranya membangun dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan sangat penulis harapkan. Demikian, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Surakarta, Juli 2010 commit to user

vii

Penulis


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman Judul .......................................................................................... Halaman Pengesahan ................................................................................ Abstrak ..................................................................................................... Muqodimmah ............................................................................................ Kata Pengantar .......................................................................................... Daftar Isi.................................................................................................... Daftar Tabel ............................................................................................. Daftar Gambar ........................................................................................... Daftar Lampiran ........................................................................................ BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang ................................................................................. 1. Pengadaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah .......................................... 2. Kebijakan Pembangunan Perumahan Swadaya .......................... 3. BSP2S dan PKP sebagai Program Perumahan Swadaya ............ 4. Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen .. B. Rumusan Masalah .............................................................................. C. Tujuan ................................................................................................ D. Sasaran ............................................................................................... E. Ruang Lingkup ................................................................................... 1. Ruang Lingkup Wilayah ............................................................. 2. Ruang Lingkup Studi .................................................................. F. Metodologi Penelitian ........................................................................ 1. Pendekatan Penelitian ................................................................. 2. Sumber Data................................................................................ a. Data Primer .......................................................................... b. Data Sekunder ...................................................................... 3. Teknik Pengambilan Sampel ...................................................... 4. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... a. Angket (Questionnaire) ....................................................... b. Wawancara........................................................................... c. Pengamatan (Observation) .................................................. d. Studi Dokumentasi ............................................................... 5. Validitas Data.............................................................................. 6. Teknik Analisis Data................................................................... a. Reduksi Data ........................................................................ b. Sajian Data ........................................................................... c. Penarikan Simpulan dan Verivikasi ..................................... G. Sistematika ......................................................................................... BAB II TINJAUAN IMPLEMENTASI PROGRAM BSP2S DAN PKP............................................................................................. A. Pengertian dan Teori Implementasi Program .................................... 1. Implementasi ............................................................................... commit to user 2. Program .......................................................................................

viii

i ii iii v vi viii xi xiii xv 1 1 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 18 21 21 21 22


digilib.uns.ac.id

3. Implementasi Program ................................................................ B. Konsep Program Perumahan Swadaya dan Ketentuan Program BSP2S dan PKP ................................................................................. 1. Konsep Pengadaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah .............................................................. a. Aspek Kebijaksanaan dan Arahan Pemerintah .................... b. Aspek Pelaksanaan Pengadaan Perumahan ......................... c. Peran Pemerintah dalam Pengadaan Perumahan Kota bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah .................................... 2. Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya Dan Peningkatan Kualitas Perumahan ............................................... a. Maksud, Tujuan dan Sasaran Pemberian BSP2S dan PKP . b. Ketentuan Stimulan Perumahan Swadaya ........................... c. Struktur Organisasi Pelaksana BSP2S dan PKP .................. d. Mekanisme Kegiatan BSP2S dan PKP ................................ e. Pencairan dan Pemanfaatan Dana BSP2S dan PKP ............ f. Deskripsi kegiatan Pembangunan Rumah Baru, Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas. ......... BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI PROGRAM BSP2S DAN PKP DI KABUPATEN SRAGEN ................... A. Gambaran Umum Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sragen . 1. Menurut Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan dalam RPJP Kabupaten Sragen ............................................................. 2. Arah Kebijakan, Program, Indikator Keluaran, dan Indikasi Kegiatan Sub Fungsi Pemberdayaan Komunitas Permukiman dalam RPJMD Kabupaten Sragen .............................................. B. Proses Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan Di Kabupaten Sragen .............................................................................. 1. Pra Implementasi BSP2S dan PKP Kabupaten Sragen ............... a. Penyampaian Usulan POKJA Kepada KEMENPERA ....... b. Penunjukkan Fasilitator ....................................................... c. Usulan LKM/LKNB dan Penerima BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................................ d. Pengajuan Proposal Termin I ............................................... e. Pengiriman Proposal Termin I ............................................. f. Revisi Proposal Termin I ..................................................... g. Pencairan Dana Termin I ..................................................... 2. Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang dan Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota Kabupaten Sragen .................................................. a. Pelaksanaan Pengerjaan Fisik I............................................ b. Pembuatan Proposal Termin II ............................................ c. Pencairan Dana Termin II .................................................... d. Pelaksanaan Pengerjaan Fisik II .......................................... to user e. Penyusunan Laporancommit Akhir .................................................

ix

23 29 29 29 30 31 33 34 34 35 40 44 45 48 48 48

49

50 50 50 52 53 57 65 65 67

68 68 70 73 73 73


digilib.uns.ac.id

3.

Pasca Implementasi Program BSP2S dan PKP Kabupaten Sragen ......................................................................................... a. Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kebijakan ............ b. Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kelembagaan ...... c. Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan ......... BAB IV ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM BSP2S DAN PKP DI KABUPATEN SRAGEN ....................................................... A. Kebijakan .......................................................................................... 1. Tinjauan Terhadap Rencana Pembangunan Kabupaten Sragen terkait Program BSP2S dan PKP ................................................ a. Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan dalam RPJP ..................................................................................... b. Tinjauan RPJMD Kabupaten Sragen ................................... 2. Pembahasan Proses Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ....................................................................... 3. Kemanfaatan Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen .. a. Fisik ..................................................................................... b. Sosial .................................................................................... c. Ekonomi ............................................................................... 4. Sintesa Penilaian Variabel Kebijakan ......................................... B. Analisis Kelembagaan ....................................................................... 1. Penilaian Tingkat Keberhasilan Lembaga Dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab ........................................................ a. Pemerintah Kabupaten Sragen ............................................. b. POKJA Kabupaten Sragen................................................... c. Fasilitator Program BSP2S dan PKP ................................... d. KPRI Lestari Mekar selaku Lembaga Keuangan Non Bank e. Kelompok Swadaya Masyarakat ......................................... 2. Penilaian penerima manfaat terhadap kelembagaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. 3. Sintesa Penilaian Variabel Kelembagaan .................................. C. Pembiayaan ........................................................................................ 1. Tinjauan Pencairan dan Penyaluran Dana BSP2S dan PKP ...... 2. Penilaian Masyarakat Terhadap Pembiayaan Implementasi Program BSP2S dan PKP ........................................................... 3. Sintesa Penilaian Pembiayaan .................................................... D. Tingkat Keberhasilan Program BSP2S dan PKP ............................... BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................ B. Rekomendasi ...................................................................................... 1. Rekomendasi Terhadap Hasil Studi ............................................... 2. Rekomendasi Arah Penelitian Lanjutan ......................................... DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. LAMPIRAN ............................................................................................. commit to user DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...............................................................

x

78 79 82 85

88 88 88 88 88 90 100 100 121 128 129 133 133 135 136 137 139 140 141 142 145 145 147 149 152 154 155 155 156 157 159 171


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Tabel 2.1

Metodologi Penelitian .......................................................... Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Baru dan Peningkatan Kualitas ........................................................... Tabel 3.1 Matrik Arah Kebijakan, Program, Indikator Keluaran dan Indikasi Kegiatan RPJM Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006-2011 ............................................................................ Tabel 3.2 Pembentukan KSM .............................................................. Tabel 3.3 Matrik Usulan Kegiatan Termin I MBR untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah ............................................... Tabel 3.4 Usulan Kegiatan PSU .......................................................... Tabel 3.5 Rincian Penggunaan Dana untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas dan PSU ................................................................. Tabel 3.6 Pengerjaan Fisik Kegiatan PKP Termin I ............................ Tabel 3.7 Matrik Usulan Kegiatan Termin II MBR untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah ............................................... Tabel 3.8 Jenis, Volume dan Nilai Pelaksanaan Kegiatan................... Tabel 3.9 Rekapitulasi Penggunaan Dana ........................................... Tabel 3.10 Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kebijakan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................................ Tabel 3.11 Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kelembagaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen.................................................... Tabel 3.12 Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................................ Tabel 4.1 Tinjauan Implementasi Program BSP2S dan PKP pada Arahan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Permukiman Tabel 4.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan dan Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen .................. Tabel 4.3 Perbandingan Kondisi 0% Sebelum Perbaikan, Kondisi 30 % Perbaikan, Kondisi 100% Pasca Perbaikan Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang ........................................ Tabel 4.4 Perbandingan Kondisi 0% Sebelum Perbaikan, Kondisi 30 % Perbaikan, Kondisi 100% Pasca Perbaikan Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota ........................................ Tabel 4.5 Hasil Penilaian Mengenai Kondisi Rumah oleh Masyarakat Penerima Program dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen .................. Tabel 4.6 Perbandingan Kondisi 0% , Kondisi 30%, dan 100% Kegiatan PSU ....................................................................... Tabel 4.7 Hasil Penilaian Mengenai Kondisi PSU Setelah Adanya Program BSP2S dan PKP .................................................... commit to user Tabel 4.8 Penilaian Kondisi Sosial Kemasyarakatan dalam

xi

16 46

49 61 62 63 64 69 71 76 77

79

82

85 89 92

101

108

115 118 119


Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12

Tabel 4.13 Tabel 4.14

Tabel 4.15

Tabel 4.16

Tabel 4.17

Tabel 4.18

Tabel 4.19

Tabel 4.20 Tabel 4.21 Tabel 4.22

Tabel 4.23 Tabel 4.24

Tabel 5.1

digilib.uns.ac.id

Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen .................................................................................. Hasil Penilaian Peningkatan Kesehatan Setelah Adanya Program BSP2S dan PKP .................................................... Hasil Penilaian Peningkatan Pendidikan Setelah Adanya Program BSP2S dan PKP .................................................... Hasil Penilaian Perubahan Perilaku Masyarakat Setelah Adanya Program BSP2S dan PKP ....................................... Penilaian Masyarakat terhadap Peningkatan Ekonomi Pasca Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................................ Sintesa Penilaian Variabel Kebijakan .................................. Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................................ Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab POKJA Kabupaten Sragen dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ............................................. Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Program BSP2S dan PKP dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................ Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab KPRI Lestari Mekar selaku Lembaga Keuangan Non Bank dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen .................................................................................. Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................ Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kelembagaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen.................................................... Sintesa Penilaian Variabel Kelembagaan ............................ Tinjauan Pencairan dan Penyaluran Dana BSP2S dan PKP Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................................ Sintesa Penilaian Variabel Pembiayaan ............................... Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP) di Kabupaten Sragen ................................................................ Rekomendasi ........................................................................

commit to user

xii

123 124 126 127

128 131

135

136

138

139

140

141 144 146

147 151

152 155


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2

Model Analisis Interaktif ................................................... Model Analisis Interaktif Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen .......................................... Gambar 1.3 Metode Penelitian Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................. Gambar 1.4 Kerangka Proses Penelitian Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan di Kabupaten Sragen ................................................................................ Gambar 1.5 Kerangka Teori Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP) di Kabupaten Sragen ................................................................................ Gambar 2.1 Implementasi Sebagai Suatu Proses Politik dan Administrasi ...................................................................... Gambar 2.2 Sistem Pengadaan Perumahan Kota bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah .......................... Gambar 2.3 Sistem Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah ................................. Gambar 2.4 Struktur Organisasi Pelaksana BSP2S dan PKP ............... Gambar 2.5 Mekanisme Kegiatan BSP2S dan PKP ............................. Gambar 2.6 Skema Pencairan dan Penyaluran Dana BSP2S dan PKP . Gambar 3.1 Peta Lokasi Kelurahan Penerima Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................. Gambar 3.2 Denah Lokasi Kegiatan PK dan PSU Dukuh Tempurejo, dukuh Kalibening, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang.................................................................... Gambar 3.3 Denah Lokasi Kegiatan PK dan PSU Dukuh Ngoncol, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota ................... Gambar 3.4 Alur Pengajuan Proposal Termin I .................................... Gambar 3.5 Foto Pembentukan KSM ................................................... Gambar 3.6 Foto Masyarakat Calon Penerima Program dalam Pembentukan KSM ............................................................ Gambar 3.7 Diagram Usulan Kegiatan Termin I .................................. Gambar 3.8 Diagram Usulan Kegiatan Termin II ................................. Gambar 3.9 Diagram Hasil Penilaian Masyarakat Terhadap Variabel Kebijakan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................. Gambar 3.10 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Kebijakan ............ Gambar 3.11 Diagram Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kelembagaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................. Gambar 3.12 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Kelembagaan ...... commit to user

xiii

13 15 17

19

20 26 32 33 35 40 44 54

55 56 57 60 60 63 72

80 81

83 84


digilib.uns.ac.id

Gambar 3.13 Diagram Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................. Gambar 3.14 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Pembiayaan ......... Gambar 4.1 Proses Implementasi Program BSP2S dan PKP Kabupaten Sragen .............................................................. Gambar 4.2 Diagram Hasil Rata-rata Penilaian Kondisi Rumah................................................................................ Gambar 4.3 Diagram Penilaian Kondisi PSU ....................................... Gambar 4.4 Diagram Rata-Rata Penilaian Kondisi PSU ...................... Gambar 4.5 Diagram Hasil Penilaian Peningkatan Kesehatan .......................................................................... Gambar 4.6 Diagram Hasil Penilaian Peningkatan Pendidikan .................................................................................

Diagram Hasil Penilaian Perubahan Perilaku Masyarakat ........................................................................ Gambar 4.8 Diagram Hasil Penilaian Terhadap Peningkatan Ekonomi ........................................................ Gambar 4.9 Skema Kelembagaan Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen .............................. Gambar 4.10 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Kelembagaan ..................................................................... Gambar 4.11 Diagram Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ................................................. Gambar 4.12 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Pembiayaan........................................................................ Gambar 5.1 Bagan Kesimpulan.............................................................

86 87 91 116 120 121 125 126

Gambar 4.7

commit to user

xiv

127 129 134 142

148 149 154


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Dokumentasi 0% Kondisi Awal Sebelum Program BSP2S dan PKP di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang ... Lampiran 2 Dokumentasi 0% Kondisi Awal Sebelum Program BSP2S dan PKP di Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota ... Lampiran 3 Dokumentasi Pelaksanaan Pengerjaan Fisik Program BSP2S dan PKP dengan Progres 30% di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang ................................................... Lampiran 4 Dokumentasi Pelaksanaan Pengerjaan Program BSP2S dan PKP Fisik dengan Progres 30% di Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota....................................................... Lampiran 5 Dokumentasi Kondisi Fisik 100% Program BSP2S dan PKP di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang .......... Lampiran 6 Dokumentasi Kondisi Fisik 100% Program BSP2S dan PKP di Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota .......... Lampiran 7 Angket Penelitian ................................................................. Lampiran 8 Pokok-Pokok Pertanyaan POKJA Kabupaten ..................... Lampiran 9 Pokok-Pokok Pertanyaan Fasilitator .................................... Lampiran 10 Pokok-Pokok Pertanyaan LKM/LKNB ............................... Lampiran 11 Pokok-Pokok Pertanyaan Ketua KSM .................................

commit to user

xv

159 160

161

162 163 164 165 167 168 169 170


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1.

Pengadaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, telah diamanatkan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Dalam Undang-undang no. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempal tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pertambahan penduduk mengakibatkan kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan semakin meningkat terutama kebutuhan perumahan. Pengadaan perumahan daerah perkotaan sangatlah terbatas, masalah pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini menjadi masalah yang besar dan sulit dipecahkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah pendapatan per

bulannya

dibawah

persyaratan

untuk

mendapatkan

kredit

kepemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara, hasil pembangunan oleh perum perumnas dan terutama perusahaan pengembang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi commit to user kebutuhannya akan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah

1


digilib.uns.ac.id

terpaksa meningkatkan jumlah penghuni dalam rumah atau melakukan tambal sulam pada rumahnya. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas perumahan

yang

ditinggali

oleh

sebagian

besar

masyarakat

berpenghasilan rendah. Pengadaan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perlu dilakukan

untuk

menangani

masalah

yang

timbul

akibat

dari

ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam usaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah berada dalam suatu kebudayaan kemiskinan dimana mereka tidak dapat melihat potensi-potensi yang mereka miliki untuk mengembangkan sumberdaya

yang

dimilikinya.

Konsep

pendekatan

peran

serta

masyarakat saat ini merupakan, potensi ini dicoba untuk digali dan digunakan, hal ini bertujuan untuk memampukan (enabling) masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun perumahan serta permukiman mereka sendiri dari tidak ada menjadi ada, dari tidak layak menjadi layak huni. 2.

Kebijakan Pembangunan Perumahan Swadaya Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perumahan Rakyat tahun 2005-2009, mewujudkan Visi Pembangunan Perumahan Rakyat secara bertahap dan sistematis, serta sejalan dengan Misi Kementerian Negara Perumahan Rakyat maka Kebijakan Pembangunan Perumahan Rakyat tahun 2005-2009, arah kebijakan dan program, diantaranya diarahkan pada: a.

Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;

b.

Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak;

c.

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan;

d.

Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan dan Permukiman; commit to user

2


digilib.uns.ac.id

Salah satu arahan kebijakan dan program tersebut diatas adalah mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melalui kementrian negara perumahan rakyat mengupayakan kebijakan dan program pembangungan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman dengan pemberdayaan masyarakat secara swadaya untuk memampukan mereka. 3.

BSP2S dan PKP sebagai Program Perumahan Swadaya Dalam

Peraturan

Menteri

Negara

Perumahan

Rakyat

No.8/PERMEN/M/2006, Perumahan swadaya diartikan sebagai rumah atau perumahan yang di bangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara berkelompok maupun secara individu. Konsep perumahan swadaya lebih menekankan pada peningkatan pembangunan dan pengelolaan secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan layak huni, dalam RPJM Nasional 2004-2009 pemerintah menargetkan fasilitasi pembangunan rumah secara swadaya sebesar 3.600.000 unit. Dengan fasilitasi pembangunan ini diharapkan MBR dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni, melalui kegiatan Pembangunan Rumah Baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK) serta kegiatan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat memiliki komitmen untuk

memberikan

bantuan stimulan melalui program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), yang pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan di 32 provinsi, 201 kabupaten/kota. Bantuan stimulan tersebut diberikan kepada MBR melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB). Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak untuk ikut serta di dalamnya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. commit to user

3


4.

digilib.uns.ac.id

Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen adalah salah satu kabupaten yang dikenai program BSP2S dan PKP. Walaupun termasuk wilayah kota dalam Kabupaten Sragen, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah disini masih berkarakter perumahan desa dengan kondisi perumahan dibawah standar rumah layak huni. Dalam RPJPD Kabupaten Sragen untuk permasalahan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman dan lingkungannya yaitu : -

Terbatasnya

kemampuan

penyediaan

prasarana

dan

sarana

perumahan. Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan untuk dapat menurunkan harga rumah. -

Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan

dan

permukiman.

Kelembagaan

penyelenggaraan

pembangunan perumahan dan permukiman belum berada pada tingkat kinerja yang optimal untuk menjalankan fungsi, baik sebagai pembangun (provider) pemberdaya (enabler). Sehingga pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang terjangkau dan layak huni menjadi persoalan yang kritis. -

Belum adanya penanganan utilitas lingkungan perumahan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan drainase, pengadaan air bersih dan sistem pembuangan sampah.

-

Belum adanya jaringan jalan lingkungan perumahan yang layak serta lengkap dengan penerangan jalan yang memenuhi standar kawasan perumahan. Dengan pelaksanaan program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

diharapkan kebutuhan rumah sehat dan layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat terpenuhi. Implementasi kebijakan program merupakan suatu tindakan atau commit torancangan, user perbuatan untuk melaksanakan keputusan atau program-

4


digilib.uns.ac.id

program yang sudah disahkan, implementasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah dan diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan yang digariskan, ditentukan standar program yang merupakan rincian program yang menyeluruh. Rincian program ini ditetapkan dalam setiap proses kebijakan, dengan demikian akan

diketahui

keberhasilan-keberhasilan

yang

telah

dicapai.

Implementasi program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP), juga memiliki standar program untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Dengan ini maka dapat diketahui seberapa efektif program ini dapat mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maka diperlukan studi implementasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. B.

RUMUSAN MASALAH Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari Implementasi program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) yang diterapkan di Kabupaten Sragen ?

C. TUJUAN Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: Menganalisis Tingkat Keberhasilan dari

Implementasi Program BSP2S dan PKP di

Kabupaten Sragen. D. SASARAN 1.

Mengidentifikasi dampak dan manfaat dari program BSP2S dan PKP untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sragen.

2.

Mengidentifikasi peran, tugas dan kewenangan pihak yang terkait dalam pelaksanaan program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen.

3.

Mengetahui sumber-sumber pendanaan serta alokasi dana dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. commit to user

5


4.

digilib.uns.ac.id

Menemukan tingkat keberhasilan program serta usulan rekomendasi dalam penyempurnaan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen.

E. RUANG LINGKUP 1.

Ruang Lingkup Wilayah Lingkup Wilayah dalam Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP) di Kabupaten Sragen adalah:

2.

a.

Kecamatan : Sragen , Kelurahan : Nglorog

b.

Kecamatan : Karangmalang, Kelurahan : Kroyo

Ruang Lingkup Studi Penelitian ini mengambil studi kasus dengan mengacu pada studi implementasi terhadap program. Studi implementasi mengkaji tingkat kepatuhan tindakan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, menemukan konsekuensi-konsekuensi program yang tidak diharapkan, mengidentifikasi hambatan dan kendala implementasi dan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Tujuan studi implementasi menurut Dunn dalam Krismiyati (2004) adalah untuk merumuskan rekomendasi yang sebaiknya dilakukan untuk mengefektifkan program, menjelaskan penyebab keberhasilan atau kegagalan program. Studi implementasi bermanfaat untuk : a.

Eksplanasi, yaitu menjelaskan realitas kebijakan lalu merumuskan pola-pola hubungan antar komponen kebijakan

b.

Kepatuhan, yaitu mengetahui apakah para pelaku telah berperilaku sama dengan standar dan prosedur yang ditetapkan

c.

Auditing, yaitu mengetahui apakah hasil kebijakan sampai ke tangan mereka yang dimaksud untuk menerimanya dan ada tidaknya commit to user penyimpangan atau kebocoran sumber daya dana;

6


d.

digilib.uns.ac.id

Akunting, yaitu untuk mengetahui apa akibat sosial ekonomi kebijakan tersebut.

F. METODOLOGI PENELITIAN 1.

Pendekatan Penelitian Penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Namun demikian keterangan-keterangan bersifat kuantitatif tetap dipergunakan dalam penelitian ini. Teknik penelitian yang digunakan yaitu lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) yang bermaksud untuk mengetahui permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

2.

Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah : a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Data ini diperoleh melalui angket, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari : 1) Kepala Bagian Fisik dan Prasana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen, yang bertanggung jawab sebagai pengawas implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui informasi mengenai peran, tugas, dan kewenangan kelembagaan dalam implementasi program BSP2S dan PKP. 2) Fasilitator program BSP2S dan PKP yang ditunjuk dalam implementasi program di Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui tentang proses implementasi program di Kabupaten Sragen. 3) Pimpinan Lembaga Keuangan Non-Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan dana untuk program BSP2S dan PKP. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana hingga sampai pada commit to user

7


digilib.uns.ac.id

masyarakat berpenghasilan rendah dalam program BSP2S dan PKP. 4) Penerima Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui dampak dan manfaat program baik secara fisik maupun non-fisik mengetahui

bagi

sejauh

penerima

mana

program

keterlibatan

bantuan,serta

mereka

dalam

implementasi program. b. Data sekunder Adalah data yang diperoleh penulis tidak langsung dari narasumber, yaitu berupa arsip atau dokumen resmi yang berkaitan dengan program BSP2S dan PKP seperti kebijakan nasional dan daerah terkait program BSP2S dan PKP dan dokumen laporan mengenai implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. 3.

Teknik Pengambilan Sampel Dalam pengumpulan data primer yang bersumber dari penerima program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tidak seluruh penerima dijadikan sebagai narasumber, maka dilakukan pengambilan sampel dari populasi penerima program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. populasi dalam penelitian ini adalah warga penerima program BSP2S dan PKP, sesuai dengan target yang telah dicanangkan dari program BSP2S dan PKP . Jumlah MBR yang ditargetkan memperoleh bantuan stimulan untuk perbaikan kualitas perumahan ini sejumlah 50 rumah dari dua lokasi yang berbeda masing-masing sejumlah sama yaitu 25 rumah di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen dan 25 rumah di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin yang dikutip dari Husein dalam Setiawan (2007), rumus Slovin tersebut sebagai berikut : commit to user

8


digilib.uns.ac.id

𝑛=

𝑁 1 + 𝑁 𝑒2

Dimana : n = ukuran sampel N = ukuran populasi e = prosentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir Dari

jumlah

populasi

tersebut

dengan

tingkat

kelonggaran

ketidaktelitian sebesar 13 %, maka dengan menggunakan rumus diatas diperoleh sampel sebesar : 𝑛=

50 1 + 50 (0,132 )

= 27,10 ≈ 28 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔

Maka masing-masing lokasi akan diambil sampel sebanyak 14 warga pada masing-masing lokasi BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan prosedur random sampling yakni proses pemilihan sampel dimana seluruh anggota populasi dipilih satu persatu secara random/acak (semua mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih) dimana jika sudah dipilih tidak dapat dipilih lagi. 4.

Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik, yaitu: a.

Angket (Questionnaire) Menurut Riduwan (2008), angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan

kepada

orang

lain

bersedia

memberikan

respon

(responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Disamping itu, responden mengetahui commit to user informasi tertentu yang diminta. Jenis angket yang akan diberikan

9


digilib.uns.ac.id

pada responden adalah Angket tertutup (angket berstruktur) merupakan angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda checklist (). b.

Wawancara Menurut Subana dalam Riduwan (2008), Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Dalam melakukan wawancara ada beberapa faktor yang akan mampengaruhi pewawancara,

arus

informasi

responden,

dalam

pedoman

wawancara,

wawancara,

dan

yaitu: situasi

wawancara. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) agar didapat informasi yang mendalam tentang implementasi BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. c.

Pengamatan (observation) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Pengamatan dilakukan pada saat proses pembangunan dalam implementasi BSP2S dan PKP untuk mengetahui proses kerja dalam pembangunan fisik. (Riduwan, 2008)

d.

Studi Dokumentasi Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan mempelajari kembali informasi yang telah tersimpan, commit to user

10


digilib.uns.ac.id

misalnya:

buku-buku

arsip,

tabel-tabel

dan

bahan-bahan

dokumentasi yang bermanfaat sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mempelajari laporan-laporan kegiatan dalam implementasi BSP2S dan PKP di kabupaten Sragen. 5.

Validitas Data Validitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan kenyataan di lokasi penelitian dan untuk membuktikan apakah penjelasan yang diberikan tentang deskripsi permasalahan yang sebenarnya atau tidak. Untuk

menjamin

validitasnya,

penulis

menggunakan

cara

trianggulasi data. Teknik trianggulasi data menurut Patton dalam H.B. Sutopo (2002) disebut juga triangulasi sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam pengumpulan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya dila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis maupun sumber yang berbeda jenisnya. 6.

Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data model analisis interaktif atau interactive model analysis. Menurut H.B. Sutopo (2002) model ini terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi. a.

Reduksi Data Adalah proses analisis yang mempertegas, memperpendek, menyeleksi, membuat fokus, membuang yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir akan didapat.

b.

Sajian Data Yaitu suatu rakitan organsasi informasi yang memungkikan to user Sajian ini merupakan rakitan simpulan penelitian commit dapat dilakukan.

11


digilib.uns.ac.id

kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuata sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data dirancang untuk merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat dimengerti dalam bentuk yang lebih kompak. c.

Penarikan Simpulan dan Verivikasi Adalah kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari data awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti halhal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebab akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada saat menulis sajian data dengan melihat kembali pada catatan lapangan. Penentuan skala pengukuran keberhasilan dilakukan dengan penentuan kriteria bobot tiap tingkat keberhasilannya hasil dari pembobotan inilah yang kemudian diverifikasi. Ketiga komponen tersebut melakukan aktivitas dalam bentuk

interaktif, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya untuk lebih jelasnya proses analisa data dengan menggunakan model interaktif yang digambarkan sebagai berikut : commit to user

12


digilib.uns.ac.id

Pengumpulan Data Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Simpulan / Verivikasi

Gambar 1.1 Model Analisis Interaktif Sumber: (H.B. Sutopo, 2002) Jenis teknik pengumpulan data akan menentukan cara perumusan kesimpulan, khususnya penggunaan metode pembobotan pada indikator yang didapatkan dari angket dan wawancara. Metode menggunakan metode likert. Dalam metode ini berdasar pada item yang secara pasti baik dan secara pasti buruk. Item yang pasti disenangi, disukai, yang baik, diberi tanda negatif (-). Total skor merupakan penjumlahan skor responsi dari responden yang hasilnya ditafsirkan sebagai posisi responden. Skala ini menggunakan ukuran ordinal sehingga dapat membuat ranking walaupun tidak diketahui berapa kali satu responden lebih baik atau lebih buruk dari responden lainnya. Prosedur dalam membuat skala linkert adalah sebagai berikut : 1) Pengumpulan item-item yang cukup banyak dan relevan dengan masalah yang sedang diteliti, berupa item yang cukup terang disukai dan yang cukup terang tidak disukai. 2) Item-item tersebut dicoba kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. 3) Pengumpulan responsi dari responden untuk kemudian diberikan skor, untuk jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi skor tertinggi. 4) Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-masing item dari individu tersebut commit to user

13


digilib.uns.ac.id

5) Responsi dianalisa untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata atasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total. Untuk mempertahankan konsistensi internal dari pertanyaan maka item yang tidak menunjukkan korelasi dengan total skor atau tidak menunjukkan beda yang nyata apakah masuk kedalam skor tinggi atau rendah dibuang. Penjabaran dari skala likert dalam penelitian dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen yang ditentukan dengan pengkriteriaan sebagai berikut: 1) Sangat Berhasil

: 5 (80%-100%)

2) Berhasil

: 4 (61%-80%)

3) Cukup Berhasil

: 3 (41%-60%)

4) Kurang Berhasil

: 2 (21%-40%)

5) Tidak Berhasil

: 1 (0%-20%)

Untuk data dari hasil pengamatan dan studi dokumentasi dikaji secara induktif. Maka dalam kerangka analisis berangkat dari teknik pengumpulan data seperti yang tertera dalam model analisis interaktif terkait implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen berikut :

commit to user

14


digilib.uns.ac.id

Teknik Pengumpulan Data  Trianggulasi untuk Validitas Data Angket

Kesesuaian dan Kemanfaatan program

Wawancara

Pengamatan

Kesesuaian dan Kemanfaatan program Kejelasan Tugas dan Wewenang Peran Pelaku

Studi Dokumentasi

Kondisi rumah dan lingkungan sebelum & setelah program

Kondisi rumah dan lingkungan sebelum & setelah program

Kesesuaian dan Kemanfaatan program

Kejelasan Tugas dan Wewenang

Tersalurnya Dana

Tersalurnya Dana

Reduksi dan Penyajian Data

Verivikasi data Tingkat Keberhasilan

Pengkriteriaan Tingkat Keberhasilan

Nilai

-

5 4 3 2 1

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil Tidak berhasil

Penarikan Kesimpulan Melalui Pola Induktif

Output Tingkat Keberhasilan Implementasi BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

Gambar 1.2 Model Analisis Interaktif Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Sumber: Penulis, commit 2010 to user

15

Tabel 1.1 Metodologi Penelitian No 1

2

Variabel Capaian

Indikator

Kebijakan terkait Program BSP2S dan PKP

- Kondisi rumah dan lingkungan sebelum & setelah program

Kapasitas Kelembagaan

- Kesesuaian penerima Program pada MBR serta kemanfaatan program terhadap tingkat kesejahteraan MBR - Kejelasan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat dalam program BSP2S dan PKP - Peran Pelaku Program

3

Pembiayaan

Implementasi

- Tersalurnya dana Dana yang diperuntukkan untuk implementasi program BSP2S dan PKP sampai ke tangan mereka yang dimaksud untuk menerimanya

Teknik Pengumpulan Data - Bappeda Kab. 1. Angket Sragen bagian Fispra 2. Studi Dokumen - KSM Penerima 3. Pengamatan program BSP2S dan PKP 1. Angket 2. Wawancara 3. Pengamatan Sumber Data

- Bappeda Kab. Sragen bagian Fispra - KSM Penerima program BSP2S dan PKP - Fasilitator - LKNB BSP2S & PKP - Pihak-pihak yang terkait : Kecamatan, Kelurahan, RW/RT. - Fasilitator BSP2S dan PKP - LKNB BSP2S dan PKP - Penerima Program BSP2S dan PKP

Jenis Data 1. Sekunder 2. Primer

Analisis Analisis Interaktif

1. Primer

1. Wawancara 2. Studi Dokumen

1. Primer 2. Sekunder

1. Wawancara 2. Angket

1. Primer

1. Wawancara 2. Studi Dokumen 3. Angket

1. Primer 2. Sekunder

Analisis Interaktif

Analisis Interaktif

Sumber: Penulis, 2010 16

Pendekatan Penelitian KUALITATIF DESKRIPTIF Sumber Data

Menentukan Variabel Capaian Kebijakan

Kelembagaan

Pembiayaan

Primer

Indikator - Kondisi rumah dan lingkungan sebelum & setelah program - Kesesuaian serta Kemanfaatan Program

- Kejelasan Tugas dan Wewenang - Peran Pelaku

Sekunder Teknik Pengumpulan Data

- Tersalurnya Dana

Angket

Pengamatan

Wawancara

Studi Dokumentasi

Data Teknik Analisis Data

Model Analisis Interaktif

Output

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data Penarikan Simpulan / Verifikasi  Penentuan Skala Pengukuran Keberhasilan

Tingkat Keberhasilan Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kab Sragen

Gambar 1.3 Metode Penelitian Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Sumber: Penulis, 2010

17


digilib.uns.ac.id

G. SISTEMATIKA BAB I Pendahuluan Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup studi serta metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini BAB II Tinjauan Implementasi Program BSP2S dan PKP Bab ini akan membahas mengenai teori tentang pengadaan perumahan dengan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah, studi implementasi program dan latar belakang program BSP2S dan PKP. BAB III Gambaran Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Bab ini berisikan mengenai data-data terkait implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen yang mencakup 3 variabel, data program, Kelembagaan dan Pembiayaan. BAB IV Analisis Tingkat Keberhasilan Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Bab ini berisi analisa tingkat keberhasilan Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. BAB V Penutup Dalam bab ini di paparkan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisa tingkat keberhasilan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen.

commit to user

18

PENDAHULUAN

-

LATAR BELAKANG Perlunya Pengadaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Adanya Kebijakan Pembangunan Perumahan Swadaya BSP2S Dan PKP Sebagai Program Perumahan Swadaya implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

DATA

METODE ANALISIS

Pelaksanaan BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

Analisis Interaktif

Gambaran Kebijakan Perumahan Swadaya Sragen

Reduksi Data

Kelembagaan dalam BSP2S dan PKP Sragen

Sajian Data Verifikasi

RUMUSAN MASALAH

Seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) yang diterapkan di Kabupaten Sragen ?

TUJUAN

Menganalisis Tingkat Keberhasilan dari Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen.

Pembiayaan BSP2S dan PKP

PENGUMPULAN DATA Metode Pengumpulan Data: - Angket - Pengamatan - Wawancara - Studi Dokumentasi

OUTPUT KAJIAN PUSTAKA

SASARAN

- Mengidentifikasi dampak dan manfaat dari program BSP2S dan PKP untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sragen. - Mengidentifikasi peran, tugas dan kewenangan pihak yang terkait dalam pelaksanaan program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. - Mengetahui sumber-sumber pendanaan serta alokasi dana dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. - Menemukan tingkat keberhasilan program serta usulan rekomendasi dalam penyempurnaan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen.

Analisis Tingkat keberhasilan Implementasi BSP2S dan PKP di Kab Sragen

Pedoman Implementasi program Perumahan Swadaya

Tingkat Keberhasilan Implementasi BSP2S dan PKP di Kab Sragen

Konsep Perumahan Swadaya Konsep Implementasi program Pedoman BSP2S dan PKP

Gambar 1.4 Kerangka Proses Penelitian Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan di Kabupaten Sragen Sumber: Penulis, 2010

19


digilib.uns.ac.id

Konsep Pengadaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kebutuhan Perumahan

Kebijakan Pembangunan Perumahan Swadaya Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Perumahan Rakyat

Perumahan dan Lingkungan Perumahan Layak

MBR

bertumpu pada keswadayaan masyarakat Fasilitasi & upaya pemberdayaan masyarakat

Lack of acces

Peran pemerintah How to Enable

Kapasitas SDM dan Pelaku

Konsep Perumahan Swadaya

BSP2S dan PKP

Implementasi Program

Pemerintah

Kabupaten Sragen

Memfasilitasi melalui Lembaga Keuangan Mikro

Kebijakan Terkait Mengenai Penanganan Perumahan Permukiman Di Kabupaten Sragen

 Rencana Pembangunan Kab Sragen  Rencana Tata Ruang Kab Sragen

Dukungan thd implementasi program

Pembangunan Rumah Baru, Peningkatan kualitas Rumah serta peningkatan kualitas PSU

Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen tujuan yang ingin dicapai

Tingkat Keberhasilan dari Program BSP2S dan PKP di Kab Sragen

Kebijakan Program

Kapasitas Kelembagaan

Pembiayaan

Gambar 1.5 Kerangka Teori Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP) di Kabupaten Sragen commit to user Sumber: Penulis, 2010

20


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN IMPLEMENTASI PROGRAM BSP2S DAN PKP

A. PENGERTIAN DAN TEORI IMPLEMENTASI PROGRAM 1.

IMPLEMENTASI Menurut Meter dan Horn dalam Sandra Wibawa yang dikutip Krismiyati (2004), Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam program. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hoogerworf dalam Nurhaida (2003) yang menyatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan program itu pada intinya mengarah pada pengertian upaya-upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Implementasi program mengarah kepada apa yang terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

maupun

usaha-usaha

untuk

memberikan

dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Dengan demikian implementasi program dapat didefinisikan sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih. Oleh karena itu yang paling penting dari pelaksanaan program adalah tindakan-tindakan. Secara garis besar implementasi berfungsi untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

commit to user

21


2.

digilib.uns.ac.id

PROGRAM Menurut Wursanto (1987), program dapat dipahami sebagai tahaptahap dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dilakukan secara berurutan, meliputi serangkaian kegiatan berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu. Program merupakan bagian kegiatan yang membuat gambaran mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan beserta petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya. Di dalam program terdapat beberapa hal, antara lain : a.

Jadwal jangka waktu untuk penyelesaian suatu pekerjaan

b.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyelesaian suatu pekerjaan

c.

Petunjuk-petunjuk tentang tata cara pelaksanaannya

d.

Penggunaan material yang dibutuhkan

e.

Kebutuhan pembiayaan dan tenaga yang diperlukan

f.

Organisasi pelaksana pekerjaan, dan

g.

Pembagian wewenang dan tanggung jawab. Pendapat serupa dikemukakan oleh Djamaluddin dalam Nurhaida

(2003), program adalah merupakan serangkaian kegiatan atau proyek pembangunan yang langsung menghasilkan sesuatu atau sekelompok output yang saling berhubungan. Program adalah jenis rencana yang sudah menggambarkan rencana dengan kongkret karena di dalamnya telah tercantum bukan saja tujuan tetapi juga kebijakan serta prosedur anggaran. Dengan demikian program merupakan suatu usaha untuk mengefektifkan ragkaian tindakan

yang harus dilaksanakan menurut

bidangnya. Program sebagai suatu sistem jelas akan mempunyai tujuan tertentu. Dengan kata lain, program disusun untuk memenuhi pencapaian tujuan tertentu. Karenanya program akan mengandung komponen-komponen yang tersedia didalam masyarakat yang apabila telah disusun dan dapat mencapai fungsinya, akan terasa pengaruh yang posistif atau negatif commit to user terhadap pencapaian tujuan terhadap sistem-sistem yang lain.

22


digilib.uns.ac.id

Sandra Wibawa mengemukakan dalam Nurhaida (2003) bahwa program merupakan hasil intrepretasi dari suatu kebijakan birokrasi pemerintah. Program dalam artian ini dipandang sebagai “kebijakan birokratis” karena dirumuskan oleh birokrasi di mana di dalamnya terdapat kepentingan para birokrat. Kebijakan birokrasi menjadikan kebijakan politik lebih operasional dan siap dilaksanakan. Agar lebih operasional lagi, program dirumuskan dalam-proyek-proyek sebagai dasar pelaksana di tingkat lapangan untuk bertindak. Ada beberapa ciri-ciri program yang dapat diidentifikasi menurut Djamaluddin dalam Nurhaida (2003), antara lain sebagai berikut : a. Menghasilkan output-output yang dapat ditentukan secara jelas dan sejauh mungkin dapat dinyatakan secara kuantitatif b. Dimana mungkin output hendaknya merupakan hasil akhir (end product)

dari departemen/lembaga yang bersangkutan, bukan

merupakan hasil antara yang menunjang program lainnya. c. Tempat-tempat program akan berubah jika terjadi perubahanperubahan dalam besarnya output, meskipun perubahan itu tidak perlu secara proporsional. 3.

IMPLEMENTASI PROGRAM Dalam suatu proses kebijakan publik yang paling menentukan adalah proses implementasinya, karena dengan itu dapat diketahui apakah program yang disusun mampu menanggulangi masalah yang timbul di masyarakat ataukah tidak. Tanpa adanya tindakan nyata maka tidak akan pernah diketahui apakah program-program yang disusun oleh pemerintah itu berguna atau memberikan kebaikan bagi masyarakat ataukan justru sebaliknya, menyengsarakan mereka. Dengan implementasi maka semua pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Salah satu konsep penting dalam implementasi program adalah interaksi. Interaksi mengacu pada suatu hubungan yang kompleks. Karena itu, meskipun sumber daya yang dibutuhkan bagi kelancaran commitperaturan-peraturan to user implementasi sudah tersedia, yang bersifat teknis

23


digilib.uns.ac.id

(juklak-juknis) sebagai penjabaran kebijakan juga sudah diterapkan, belum tentu semua itu menjamin lancarnya implementasi. Menurut Marilee yang dikutip Nurhaida (2003), sebelum sebuah program diimplementasikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : a.

Apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum sudah dispesifikasi atau diperinci

b.

Apabila program-program, kegiatannya sudah dirancang

c.

Apabila sejumlah data/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Selanjutnya, dalam proses pengimplementasian program terdapat

dua faktor yang mempengaruhinya , yaitu : a.

Faktor isi Program, dipengaruhi oleh : 1) Faktor

kepentingan,

program

yang menyangkut

banyak

kepentingan akan lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan 2) Tipe manfaat yang akan dihasilkan Program-program yang dirancang untuk mencapai sasaran jangka panjang akan lebih sukar untuk diimplementasikan dibandingkan dengan program-program yang dirancang untuk langsung bermanfaat pada sasaran. 3) Derajat Perubahan yang diinginkan Program yang menghendaki perubahan perilaku yang luas pada masyarakat akan sulit mendapat dukungan sehingga lebih sulit untuk diimplementasikan 4) Tempat Pengambilan Keputusan Semakin bervariasinya tempat pengambilan keputusan baik secara geografi maupun secara organisasional akan mempersulit pengimplementasian kebijakan commit to user

24


digilib.uns.ac.id

5) Pelaksana Program Implementasi program dipengaruhi oleh pelaksananya karena adanya perbedaan kapasitas pelaksana, keaktifan, pengalaman dan dedikasi untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat. 6) Faktor-faktor sumber-sumber yang digunakan Kebijakan yang didukung oleh sumber daya dan dana yang memadai akan lebih mudah dalam pengimplementasiannya b.

Konteks Program Beberapa faktor yang berpengaruh dalam konteks program antara lain : 1) Faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi, serta faktor-faktor yang terlibat. Baik di tingkat nasional, regional, praktisi, kelompok sasaran, ekonom dan sebagainya. Yang potensial menimbulkan konflik diantara mereka. Implementasi program sangat dipengaruhi oleh kondisi dan posisi konflik aktor yang terlibat. 2) Karakteristik lembaga Pada implementasi program, apa yang diimplementasikan adalah hasil kalkulasi politik dari kepentingan kelompok yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, yang memberikan bentuk tersendiri dalam konteks kelembagaan. 3) Faktor kekuatan dan daya tanggap Keberhasilan implementasi ditentukan juga oleh daya tanggap dan kekuatan pelaksana idealnya lembaga-lembaga politik harus tanggap terhadap kebutuhan dari lembaga lain yang mereka harapkan menerima manfaat sebagai upaya untuk melayani sebaik mungkin.

c.

Informasi : kelancaran informasi antar aktor-aktor yang terlibat menjadi kunci keberhasilan implementasi program.

Implementasi program sering menemui beberapa hambatan. Untuk commit user dari lembaga atau badan yang itulah harus disoroti bukan hanyatoperilaku

25


digilib.uns.ac.id

bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran saja, melainkan juga memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program dan pada akhirnya membawa dampak terhadap program baik dampak positif terhadap keberhasilan program maupun dampak yang negatif yang mengarah pada kegagalan program.

Tujuan Kebijakan Tujuan yang dicapai

Program Aksi dan Desain Proyek dan pendanaan

Desain Pengiriman Program

Kegiatan Implementasi dipengaruhi oleh : a. Isi dari kebijakan 1. Kepentingan yang dipengaruhi 2. Tipe keuntungan 3. Luasnya perubahan 4. Tempat pembuatan keputusan 5. Program Implementor 6. Komitmen Terhadap Sumber Daya b. Konteks dari implementasi 1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat 2. Kelembagaan dan karakteristik 3. Pemenuhan dan resposivitas

Hasil / Outcomes a. Dampak pada masyarakat b. Perubahan dan penerimaan

Ukuran Keberhasilan

Gambar 2.1 Implementasi Sebagai Suatu Proses Politik dan Administrasi Sumber : (Ekowati, 2009) commit to user

26


digilib.uns.ac.id

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah beberapa teori implementasi dalam Subarsono (2005), antara lain dari George C. Edwads III (1980), Merilee S. Grindle (1980), dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), dan Cheema dan Rondinelli (1983), dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999). a.

Teori George C. Edwards III (1980) Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. 1) Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok

sasaran

sehingga

tidak

menimbulkan

resistensi dari kelompok sasaran. 2) Sumberdaya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten,

tetapi

apabila

implementor

kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan

efektif.

Sumberdaya

tersebut

dapat

berwujud

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. 3) Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia commit tokebijakan user akan dapat menjalankan dengan baik seperti apa yang

27


digilib.uns.ac.id

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 4) Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan

memiliki

pengaruh

yang

signifikan

terhadap

implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga aktivitas organisasi tidak fleksibel. b.

Teori Merilee S. Grindle (1980) Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) seperti terlihat pada Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. (4) apakah letak sebuah program sudah tepat. (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) commit to user

28


digilib.uns.ac.id

karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. B. KONSEP PERUMAHAN SWADAYA DAN KETENTUAN PROGRAM BSP2S DAN PKP 1.

KONSEP PENGADAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Dalam Panudju (1999), Secara garis besar pengadaan perumahan bagi MBR sangat dipengaruhi oleh dua aspek. Pertama, aspek kebijaksanaan, menyangkut pembuatan kebijaksanaan pemerintah, undang-undang, peraturan, kelembagaan dan program pemerintah di bidang perumahan. Kedua, aspek pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat mikro, menyangkut organisasi pelaksanaan, dana, pengadaan lahan matang atau kapling siap bangun dan pelaksanaan pembangunan perumahannya sendiri. a.

Aspek Kebijaksanaan dan Arahan Pemerintah Terdapat beberapa unsur penting pada aspek ini, yaitu kebijaksanaan dan rencana pemerintah dalam

menangani

pengadaan perumahan, undang-undang, peraturan, kelembagaan serta program pelaksanaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Kebijaksanaan dan rencana pemerintah dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh paradigma tentang perumahan yang dianut oleh negara tersebut. Dengan demikian, adanya perubahan

paradigma

tersebut

akan

berpengaruh

pada

kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah di bidang perumahan akan sangat menentukan arah konsep pengadaan perumahan secara nasional, peran dari berbagai pihak yang terlibat

dalam

pengadaan

perumahan,

sumber

dan

cara

pendanaan, serta sistem pengadaan perumahan. Di samping kebijaksanaan pemerintah di bidang perumahan, kebijaksanaan perkotaan, pertanahan, commitmoneter, to user peran serta masyarakat dan

29


digilib.uns.ac.id

swasta dalam pembangunan dan bidang-bidang lain harus saling mendukung, karena secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi

keberhasilan

pengadaan

perumahan,

terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kebijaksanaan pemerintah ini baru akan efektif sekiranya dilengkapi dengan strategi pelaksanaan yang jelas dalam bentuk undang-undang, peraturan, sistem kelembagaan serta program yang nyata. Undang-undang sebagai landasan hukum dan penjabaran kebijaksanaan pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung dengan pengadaan perumahan, ditingkat nasional maupun daerah, sangat diperlukan dalam memberikan arahan dan rambu-rambu dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam pelaksanaan pengadaan perumahan yang terdiri atas berbagai macam kegiatan, perlu adanya kejelasan tugas dan tanggung

jawab

masing-masing

lembaga

atau

instansi,

pemerintah maupun non pemerintah. Di samping itu, diperlukan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan perumahan b. Aspek Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Pelaksanaan pengadaan perumahan kota bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

merupakan

kunci

yang

sangat

menentukan. Secara garis besar ada 4 unsur utama saling herkaitan dengan pelaksanaan pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu organisasi pelakanaan, pendanaan, pengadaan kapling dan prasarana serta pelaksanaan pembangunan fisik rumah. Diperlukan adanya sebuah wadah atau organisasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan. Bentuk organisasi pelaksanaan sangat dipengaruhi commit to user oleh kebijaksanaan dan strategi pemerintah, serta motivasi

30


digilib.uns.ac.id

maupun tujuan pengadaan perumahan. Bentuk organisasi pelaksanaan pengadaan perumahan akan menentukan cara-cara pendanaan, pengelolaan pengadaan kapling siap bangun dan pelaksanaan

pembangunan

perumahan.

Ketersediaan

dana

sangat diperlukan untuk membiayai pembentukan organisasi, pengadaan

kapling

siap

bangun,

pembangunan

rumah,

pengurusan perizinan dan kegiatan kegiatan lain. Sumber dana dapat berasal dari pihak pemerintah, swasta maupun dari masyarakat sendiri, bergantung kepada kebijaksanaan dan program pemerintah. Ketersediaan dana akan sangat berpengaruh pada cara pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah. c.

Peran Pemerintah dalam Pengadaan Perumahan Kota bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada dasarnya peran pemerintah dalam pengadaan perumahan dapat dibagi dua. Dalam hal ini terdapat dua peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai provider atau sebagai enabler. Pada saat pemerintah berperan sebagai penghasil rumah atau provider,

pemerintah

merupakan

penanggungjawab

dan

pengambil keputusan, mulai dari tahap penyusunan organisasi pelaksanaan, pengadaan dana, pengadaan lahan, pembuatan rencana

tapak,

bangunan,

pematangan

pengurusan

lahan,

perizinan,

pembuatan hingga

rancangan pelaksanaan

pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah, pemerintah dapat melakukannya sendiri atau minta bantuan dari pihak kedua, antara lain perencana, manajemen konstruksi, kontraktor atau berbagai ahli yang lain. Hasil akhirnya adalah produk jadi atau finished product yang berupa rumah untuk commit to usermasyarakat. Dalam sistem ini dijual atau disewakan kepada

31


digilib.uns.ac.id

pihak masyarakat tidak terlibat sama sekali dalam proses pengadaan

perumahan

tersebut,

sehingga

kemungkinan

timbulnya ketidaksesuaian antara rumah yang dihasilkan dengan penghuninya cukup besar. Kebijaksanaan oleh pemerintah -

Kebijakan dan perencanaan Peraturan dan Perundangan Kelembagaan Program

Pelaksanaan Pembangunan oleh Pemerintah -

Kebijakan dan perencanaan Peraturan dan Perundangan Kelembagaan Program

Perumahan

Penggunaan oleh masyarakat

Gambar 2.2 Sistem Pengadaan Perumahan Kota bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah Sumber : (Panudju, 1999) Pada saat pemerintah bertindak sebagai enabler atau fasilitator untuk membantu atau memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengadaan perumahan, tugas pemerintah adalah menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengadaan perumahannya. Pelaksanaan setiap tahap kegiatan pengadaan rumah dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau dengan bantuan dari pihak-pihak lain. Dengan demikian, dalam sistem ini masyarakat terlibat sejak awal dalam proses pengadaan perumahannya. Dalam sistem ini pembangunan dilaksanakan secara bertahap, sehingga rumah

yang dihasilkan disesuaikan dengan

kebutuhan dan

kemampuan mereka. commit to user

32


digilib.uns.ac.id

Kebijaksanaan Oleh Pemerintah

Pelaksanaan Pembangunan oleh Masyarakat

- Kebijaksanaan dan perencanaan - Peraturan dan perundangan - Kelembagaan - Program pemerintah

-

Pihak lain yang membantu

Organisasi Pendanaan Kapling dan Prasarana Pembangunan Rumah

Penggunaan

Perumahan

Gambar 2.3 Sistem Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sumber : (Panudju, 1999) 2.

BANTUAN

STIMULAN

PEMBANGUNAN

PERUMAHAN

SWADAYA DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN Pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan. Untuk memenui kebutuhan pembangunan perumahan layak huni tersebut, dalam RPJM

Nasional

2004-2009

pemerintah

menargetkan

fasilitasi

pembangunan rumah secara swadaya sebesar 3.600.000 unit. Untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni, melalui kegiatan Pembangunan Rumah Baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK) serta kegiatan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat memiliki komitmen untuk

memberikan bantuan stimulan melalui

program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), yang pada tahun 2009 ini kegiatannya dilaksanakan di 32 provinsi, 201 kabupaten/kota. Bantuan stimulan tersebut diberikan kepada MBR melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat to user Republik Indonesia No.commit 08/PERMEN/M/2006. Pelaksanaan kegiatan

33


digilib.uns.ac.id

tersebut melibatkan berbagai pihak untuk ikut serta di dalamnya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang sama, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar. a.

Maksud, Tujuan dan Sasaran Pemberian BSP2S dan PKP Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dimaksudkan untuk

mendorong

LKM/LKNB

agar

dapat

memfasilitasi

perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan melalui pembiayaan yang mudah diakses oleh MBR serta mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya bertujuan membantu MBR agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni; Sasaran penerima pemberian stimulan untuk perumahan swadaya adalah MBR. Sasaran program pemberian stimulan perumahan swadaya adalah : 

Tersalurkannya

stimulan

perumahan

swadaya

melalui

LKM/LKNB di Kabupaten/kota 

Tersalurkannya stimulan perumahan swadaya kepada MBR yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan perumahan swadaya dengan jumlah maksimal yang ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja



Pengembangan kapasitas Sumber Daya Perumahan pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat.



Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Ketentuan Stimulan Perumahan Swadaya 1) Stimulan perumahan swadaya disalurkan melalui LKM/LKNB commit to user dalam rangka memfasilitasi perbaikan rumah atau pembangunan

34


digilib.uns.ac.id

baru yang memenuhi ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RsH) secara swadaya. 2) Stimulan perumahan swadaya disalurkan kepada MBR, yang mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap. 3) Stimulan perumahan swadaya diberikan dengan batasan pagu pembiayaan perumahan swadaya sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok, untuk jangka waktu stimulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LKM/LKNB. 4) LKM/LKNB

yang

berpartisipasi

dalam

pembangunan

perumahan swadaya bertanggung jawab untuk mengelola dana Kementerian Negara Perumahan Rakyat. 5) Bagi kelompok MBR yang akan memanfaatkan stimulan perumahan swadaya, mengikuti ketentuan pemberian stimulan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pemberian Stimulan Perumahan Swadaya. c.

Struktur Organisasi Pelaksana BSP2S dan PKP KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

DEPARTEMEN KEUANGAN

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN

KPPN JAKARTA II

POKJA PUSAT

KMP

POKJA PROVINSI

KMW

PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH

POKJA KABUPATEN/KOTA

BANK PENYALUR BRI CABANG KREKOT JAKARTA PUSAT

KABUPATEN/KOTA

LKM/LKNB/POKMAS Garis Instruksi Garis Koordinasi KOMUNITAS

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

Garis Fasilitasi Garis Penyaluran Dana

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Pelaksana BSP2S dan PKP commit to user Sumber : Juklak BSP2S dan PKP

35


digilib.uns.ac.id

1) Organisasi di Tingkat Pusat a) Tim Pembina: terdiri dari Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Deputi Bidang Perumahan Swadaya, dengan tugas dan tanggung jawab : Bertanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). b) Tim Pelaksana: terdiri dari Satuan Kerja (SATKER) Penyediaan Perumahan dan Kelompok Kerja (POKJA) Pusat, berkedudukan di Kementerian Negara Perumahan Rakyat.  Tugas dan tanggung jawab SATKER Penyediaan Perumahan : Melaksanakan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan

swadaya.

Bertanggungjawab

terhadap

kelancaran administrasi dan keuangan.  Tugas dan tanggung jawab POKJA Pusat : (1) Menyusun

panduan

tentang

dasar-dasar

perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya. (2) Melakukan koordinasi dan klarifikasi mengenai kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya serta merekomendasikan hasil klarifikasi tersebut, baik kepada satuan kerja maupun instansi terkait. (3) Menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya. commit to user

36


digilib.uns.ac.id

c) Konsultan Manajemen Pusat (KMP), dengan tugas dan tanggung jawab : (1) Melakukan koordinasi dengan Satker Penyediaan Perumahan dan KMW; (2) Menginventarisir data MBR penerima pemberian stimulan; (3) Mengusulkan pola penanganan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya. 2) Organisasi di Tingkat Provinsi a) Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, dengan tugas dan tanggung jawab : Mengusulkan POKJA (Kelompok Kerja) Provinsi untuk pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat. b) POKJA Provinsi terdiri dari : berbagai unsur instansi terkait di bidang perumahan. Struktur POKJA Provinsi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota, dengan tugas dan tanggung jawab : (1) Mengkoordinasi

pelaksanaan

kegiatan

pemberian

BSP2S di Kabupaten/Kota. (2) Melaksanakan

monitoring

pelaksanaan

pekerjaan

konsultan pendamping yang bertugas di wilayah Kabupaten/Kota. (3) Mendorong

terciptanya

harmonisasi

di

lapangan

menyangkut pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP. (4) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi antara instansi penanggung jawab kegiatan-kegiatan yang mendukung dengan tim KMW. commit to user

37


digilib.uns.ac.id

(5) Memberikan

arahan

kepada

pemerintah

Kabupaten/Kota dan KMW yang ada diwilayah kerjanya. (6) Menyampaikan Laporan keuangan dan hasil monitoring bulanan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat melalui Kepala Pusat Pengembangan Perumahan. c) Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dengan tugas dan tanggung jawab : (1) Berkoordinasi dengan POKJA Provinsi dan POKJA Kabupaten/Kota, serta dalam masalah fungsional KMW berkoordinasi dengan KMP. (2) Mengupayakan ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas pelaksanaan, ketepatan dan kualitas output kegiatan di satuan kerjanya. (3) Mengupayakan ketepatan sasaran MBR penerima. (4) Mendorong kesiapan LKM/LKNB dalam pelaksanaan kegiatan BSP2S bagi MBR. (5) Melakukan supervisi dan monitoring ke lokasi sasaran secara berkala. (6) Menyusun laporan berkala sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak. 3) Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota a) Pemerintah

Kabupaten/Kota

yang

dipimpin

oleh

Bupati/Walikota, dengan tugas dan tanggung jawab : (1) Merekomendasikan lokasi dan LKM/LKNB penyalur pemberian stimulan untuk perumahan swadaya kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. (2) Mengusulkan

POKJA

Kabupaten/Kota

Kepada

Kementerian Negara Perumahan Rakyat. b) Kelompok Kerja di Tingkat Kabupaten/Kota: terdiri dari commitinstansi to user terkait di bidang perumahan. berbagai unsur

38


digilib.uns.ac.id

Struktur POKJA Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Dengan tugas dan tanggung jawab : (1) Mengusulkan Bupati/Walikota

lokasi

dan

untuk

LKM/LKNB

kepada

direkomendasikan

kepada

Menteri Negara Perumahan Rakyat; (2) Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima; (3) Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya; (4) Melaksanakan

monitoring

terhadap

pelaksanaan

BSP2S; (5) Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik; (6) Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan BSP2S dan PKP. c) LKM (Lembaga Keuangan Mikro) / LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) :

Lembaga keuangan yang telah

berbadan hukum dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, dengan tugas dan tanggung jawab : (1) Mengusulkan kelompok MBR calon BSP2S dan PKP kepada POKJA Kabupaten/Kota. (2) Menyalurkan BSP2S dan PKP kepada kelompok MBR yang sudah disetujui oleh POKJA Kabupaten/Kota. (3) Mengkoordinasi proses penyusunan proposal MBR. (4) Memberikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan serta penyaluran BSP2S dan PKP kepada POKJA Kabupaten/Kota

dan

Satuan

Kerja

Penyediaan

Perumahan. commit tugas to user d) Fasilitator, dengan tanggung jawab :

39


digilib.uns.ac.id

(1) Mendata MBR dan pembentukan KSM untuk di usulkan kepada LKM/LKNB; (2) Memfasilitasi MBR dalam penulisan usulan kegiatan; (3) Fasilitasi,

Pengawasan

dan

pembinaan

pada

LKM/LKNB; (4) Bersama-sama POKJA Kabupaten/Kota membantu memverifikasi

MBR

yang

diprioritaskan

dan

direkomendasi untuk mendapatkan dana stimulan; (5) Melakukan

monitoring

secara

berkala

kepada

pelaksanaan kegiatan baik itu pada LKM/LKNB atau MBR; (6) Memberikan laporan perkembangan dan permasalahan yang muncul di lapangan secara berkala yang diserahkan kepada POKJA Kabupaten/Kota dan KMW. d. Mekanisme Kegiatan BSP2S dan PKP Keterpaduan Kegiatan dengan Instansi Terkait

Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) bagi MBR

Sosialisasi Kegiatan Tingkat Pusat

Penetapan Lokasi Oleh Pemerintah Kab/Kota

Penunjukan KMP

Pembentukan POKJA Pusat

PUSAT

Pembentukan POKJA Provinsi

Sosialisasi Tingkat Provinsi

Pembentukan POKJA Kab/Kota

Sosialisasi Tingkat Kab/Kota

Penunjukan KMW

PROVINSI

Konfirmasi Penetapan Lokasi KABUPATEN/KOTA

Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank/ Kelompok Masyarakat (LKM/LKNB/POKMAS)

Penyusunan Usulan Masyarakat melalui Rembug Warga

KOMUNITAS

Penetapan Kesepakatan Prioritas Kegiatan

Sosialisasi Tingkat Desa/Kel

Garis Pelaksanaan Garis Koordinasi

PELAKSANAAN KEGIATAN

Gambar 2.5 Mekanisme Kegiatan BSP2S dan PKP commit to user Sumber : Juklak BSP2S dan PKP 40


digilib.uns.ac.id

Mekanisme Pelaksanaan 1) Persiapan a) Penetapan lokasi (1) BSP2S dengan kriteria (a)

Kondisi bangunan tidak layak huni

(b)

Lokasi disarankan mengelompok.

(2) PKP dengan kriteria : (b) Peruntukan

lokasi

adalah

untuk

perumahan

sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota (c) Kepadatan bangunan paling rendah 50 unit per hektar di perkotaan atau antara 30-50 unit untuk perdesaan (d) Kondisi bangunan paling rendah 40% tidak memenuhi persyaratan layak huni (e) PSU yang ada belum memenuhi persyaratan. b) Fasilitator

memfasilitasi

pembentukan

KSM-KSM

beranggotakan MBR Dalam pembentukan KSM, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : -

Jumlah anggota KSM 15-20 MBR;

-

Alokasi dana BSP2S dan PKP;

-

Nama dan alamat lengkap KSM;

-

Selanjutnya LKM/LKNB membuat rekapitulasi KSM dan Anggota

KSM

yang

proses

pembentukannya

telah

difasilitasi c) Fasilitator melakukan pendataan LKM/LKNB untuk diusulkan ke POKJA Kabupaten/Kota untuk di verifikasi. d) POKJA melakukan verifikasi terhadap LKM/LKNB untuk diusulkan kepada Bupati/Walikota. commit to user

41


digilib.uns.ac.id

e) Hasil

verifikasi

direkomendasikan

oleh

Bupati/Walikota

selanjutnya disampaikan kepada POKJA Pusat untuk disahkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat. 2) Pelaksanaan a) Sosialisasi : (1) Tingkat Nasional (diselenggarakan POKJA Pusat dibantu KMP. Peserta : POKJA Provinsi dan KMW); (2) Tingkat Provinsi (diselenggarakan POKJA Provinsi dibantu KMW. Peserta: POKJA Kabupaten/Kota, dan Dinas terkait serta Korwil); (3) Tingkat

Kabupaten/Kota

(diselenggarakan

POKJA

Kabupaten/Kota dibantu KMW .Peserta: fasilitator dan LKM); (4) Tingkat

masyarakat

(diselenggarakan

POKJA

Kabupaten/Kota didampingi fasilitator). b) Persiapan Pencairan Dana (1) KSM menyusun usulan kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) disampaikan kepada LKM/LKNB; (2) LKM/LKNB

menyusun

Proposal

yang

merupakan

rekapitulasi usulan kegiatan KSM untuk diverifikasi oleh POKJA Kabupaten/Kota; (3) Proposal Hasil verifikasi disampaikan ke SATKER Penyediaan Perumahan untuk diverifikasi kembali; (4) Untuk kegiatan PKP, KSM membuat Rencana Kegiatan (RK). (5) LKM/LKNB membuat Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan : 

PPK Perumahan Swadaya dan Ketatausahaan (PS dan ke TU-an), mengetahui Ka.SATKER Penyediaan



Perumahan; commit to user POKJA Kabupaten/Kota;

42


digilib.uns.ac.id



KSM.

c) Pencairan Dana (1) Dana stimulan sebesar :  BSP2S : Rp 10 juta untuk PB, Rp 5 juta untuk PK, Untuk PSU ditentukan berdasarkan nilai setiap unit kegiatan.  PKP ; Rp 4,4 juta untuk PK, Untuk PSU Rp 4 juta dikalikan jumlah unit rumah. (2) SATKER Penyediaan Perumahan membuat SPM kepada KPPN; (3) Pencairan dana melalui transfer dari KPPN ke rekening atas nama LKM/LKNB, untuk disalurkan kepada KSM/MBR; (4) Penyaluran stimulan untuk perumahan swadaya dilakukan secara bertahap yaitu :  Tahap pertama 50 % (lima puluh persen) apabila ada usulan dari masyarakat melalui LKM / LKNB;  Tahap kedua 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen). (5) LKM/LKNB menyalurkan dana ke KSM, didampingi oleh KMW/Fasilitator (Selambat-lambatnya 4 hari kerja).

commit to user

43


digilib.uns.ac.id

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

DEPARTEMEN KEUANGAN

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN

SPM

KPPN JAKARTA II

POKJA PUSAT

KMP

POKJA PROVINSI

KMW

PUSAT

PROVINSI

POKJA KABUPATEN/KOTA

BANK PENYALUR BRI CABANG KREKOT JAKARTA PUSAT

KABUPATEN KOTA

LKM/LKNB/POKMAS Garis Instruksi Garis Koordinasi KOMUNITAS

Garis Fasilitasi

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

Garis Pengajuan Dana Garis Penyaluran Dana

Gambar 2.6 Skema Pencairan dan Penyaluran Dana BSP2S dan PKP Sumber : Juklak BSP2S dan PKP e.

Pencairan dan Pemanfaatan Dana BSP2S dan PKP 1) Pencairan dan Penyaluran Dana BSP2S dan PKP ke Rekening LKM/LKNB a) Setelah memperoleh hasil-hasil verifikasi dari KMP dan dinyatakan tidak ada masalah, POKJA Pusat mengusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPK Perumahan Swadaya dan Ketatausahaan. b) Atas usulan penerbitan SPM dari POKJA Pusat, PPK Perumahan Swadaya dan Ketatausahaan menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada KPPN Jakarta II. c) Atas penerbitan SPM dari PPK Perumahan Swadaya dan Ketatausahaan, KPPN Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank dimana rekening LKM/LKNB berada/diusulkan.

commit to user

44


digilib.uns.ac.id

d) Dengan terbitnya SP2D oleh KPPN Jakarta II, Bank melakukan transfer Dana BSP2S dan PKP ke Rekening LKM/LKNB. e) LKM/LKNB mengecek ke Bank untuk mengetahui transfer dana BSP2S dan PKP ke rekening LKM/LKNB. 2) Pencairan dan Penyaluran Dana BSP2S dan PKP ke MBR Anggota KSM LKM/LKNB menyalurkan Dana BSP2S dan PKP kepada MBR anggota KSM dan dibuktikan dengan adanya tanda terima Termin I dan Termin II 3) Pemanfaatan Dana untuk Konstruksi Fisik a) Pemanfaatan dana mengacu pada rencana usulan semula termasuk mengacu pada Rencana Penggunaan Dana yang sudah dibuat b) Pelaksanaan konstruksi fisik PB dan PK dilaksanakan sampai selesai sesuai dengan perjanjian antara KSM/MBR dengan LKM/LKNB termasuk pada pencapaian progres fisik di lapangan. 4) Administrasi dan Pembukuan Dana a) KSM/LKM melakukan pencatatan atas dana BSP2S dan PKP yang telah diterima dan membukukannya. b) LKM/LKNB melakukan pencatatan atas dana BSP2S dan PKP yang telah diterima dan membukukannya. f.

Deskripsi kegiatan Pembangunan Rumah Baru, Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas. Pelaksanaan konstruksi fisik PB dan PK dilaksanakan sampai selesai oleh KSM/MBR sesuai dengan perjanjian antara dengan LKM/LKNB termasuk pada pencapaian progres fisik di lapangan.

commit to user

45

Tabel 2.1 Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Baru dan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Perumahan Pembangunan Baru Peningkatan Kualitas Rumah PSU a. Ketentuan Umum Bisa dibedakan dalam beberapa jenis, a. Kegiatan ini meliputi : 1) Harus di laksanakan di tanah miliki yaitu: pemugaran rumah dan perluasan 1) Prasarana perumahan, yaitu sendiri; rumah. kelengkapan dasar yang 2) Status tanah tidak bermasalah, a. Pemugaran rumah dikelompokkan dibutuhkan agar dibuktikan dengan sertifikat atau Surat menjadi : perumahan dapat berfungsi keterangan dari Kepala Desa/Lurah; 1) Perbaikan ringan, yaitu optimal, seperti: jalan 3) Siapkan gambar yang mengacu pada perbaikan komponen rumah lingkungan, drainase, persyaratan teknis rumah layak huni yang mengalami kerusakan, jaringan limbah dan tempat 4) Dianjurkan dilaksanakan sendiri jika seperti: penutup lantai, dinding, pembuangan sampah; pemilik memiliki ketrampilan; atap, kusen/pintu/jendela; 2) Sarana perumahan, yaitu 5) Jika dilaksanakan secara gotong 2) Perbaikan sedang, yaitu fasilitas yang dapat royong, disarankan membentuk perbaikan pondasi, rangka menunjang kegiatan kelompok kerja. bangunan dan rangka atap; perumahan, seperti: b. Pelaksanaan Konstruksi 3) Perbaikan berat, yaitu fasilitas pendidikan, 1) Tahap Awal terdiri dari : perbaikan pondasi, rangka ekonomi, sosial, kesehatan, a) Pekerjaan Pondasi; utama, lantai, dinding, oleh raga dan fasilitas b) Pekerjaan Tiang; kusen/pintu/jendela, plafon, rekreasi; c) Pekerjaan Atap. rangka dan penutup atap. 3) Utilitas umum, yaitu 2) Tahap Kedua meliputi pekerjaan b. Jenis Perluasan rumah dapat fasilitas bangunan rumah, dinding. dibedakan menjadi : seperti: jaringan air bersih, 3) Tahap Akhir terdiri dari : 1) Memperbesar / memperluas atau jaringan listrik, jaringan a) Pekerjaan Lantai; menambah ruang yang sudah telpon, jaringan gas dan b) Pekerjaan Utilitas; ada secara horisontal : pembuangan sampah. c) Pekerjaan Finishing a) Tidak boleh merubah struktur b. Kriteria pemilihan lokasi :

46

(Akhir/Perapian).

yang ada; b) Tidak boleh membebani struktur utama. Jika membebani harus diperhitungkan kekuatan struktur utama, atau memberi struktur penguat tambahan. 2) Memperbesar/memperluas atau menambah ruang secara vertikal: a) Tidak boleh merubah struktur yang ada, khususnya pada perhitungan kekuatan struktur; b) Jika membebaninstruktur utama harus diberi struktur penguat tambahan; c) Harus mempertimbangkan aspek layak huni.

Bukan merupakan tanah sengketa; Lokasi berada pada kawasan perumahan dan permukiman; Lokasi tanah yang dibangun digunakan paling sedikit 60% dari MBR.

Sumber : Juknis BSP2S dan PKP

47


digilib.uns.ac.id

BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI PROGRAM BSP2S DAN PKP DI KABUPATEN SRAGEN

A. GAMBARAN

UMUM

PERUMAHAN

DAN

PERMUKIMAN

KABUPATEN SRAGEN 1.

Menurut Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan dalam RPJP Kabupaten Sragen Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan dalam RPJP Kabupaten Sragen antara lain adalah : a.

Tercukupinya kebutuhan dasar perumahan bagi Masyarakat.

b.

Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat.

c.

Meningkatkan dan mempermudah penyediaan dana pembangunan perumahan sederhana dan perumahan sederhana sehat.

d.

Meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam pengadaan dan penataan kawasan perumahan.

e.

Meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum pada daerah strategis.

f.

Meningkatkan

penataan

lampu

penerangan

jalan

swadaya

masyarakat. g.

Meningkatkan efisiensi pembayaran rekening LPJU.

h.

Meningkatkan pengaturan lampu penerangan jalan terpadu.

i.

Meningkatkan kesiagaan dan manajemen pengelolaan pemadam kebakaran.

j.

Meningkatkan sarana dan parasarana pemadam kebakaran.

k.

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air minum dan sanitasi.

l.

Meningkatkan kinerja seluruh stakeholders dalam pengadaan air minum dan sanitasi.

commit tojalan userdan jembatan. m. Meningkatkan pembangunan 48


digilib.uns.ac.id

n.

Meningkatkan pembangunan jaringan utilitas kota dan desa.

o.

Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana kebinamargaan.

p.

Meningkatkan penataan open space (ruang terbuka hijau) sebagai area rekreasi, olah raga, dan ruang komunal bagi masyarakat di lingkungan permukiman.

2.

Arah Kebijakan, Program, Indikator Keluaran, dan Indikasi Kegiatan Sub Fungsi Pemberdayaan Komunitas Permukiman dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tabel 3.1 Matrik Arah Kebijakan, Program, Indikator Keluaran dan Indikasi Kegiatan RPJM Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2011

No 1

2

3

Arah Program Kebijakan Meningkatkan Pemberdayaan kualitas komunitas lingkungan perumahan kawasan perumahan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sragen

Indikator Indikasi Kegiatan Keluaran Tercapainya (1) Bantuan teknis penyaluran bantuan perbaikan rumah teknis yang tepat kumuh sasaran (2)Bantuan teknis perbaikan rumah tradisional (3)Bantuan teknis perbaikan rumah masyarakat berpendapatan rendah Meningkatkan Peningkatan Tercapainya (1)Kursus ketrampilan pemberdayaan keterampilan peningkatan khusus bagi ibu-ibu masyarakat masyarakat di ekonomi keluarga rumah tangga untuk melalui lingkungan menunjang ekonomi pengelolaan perumahan. keluarga dan (2) Peningkatan peningkatan perekonomian Dasa Wisma, keluarga melalui Rukun kelompok-kelompok Tangga, kerja. Rukun Warga yang lebih optimal Menghidupkan a)Peningkatan a) Terciptanya (1) Pengadaan alat kembali sistem sistem lingkungan informasi keamanan keamanan perumahan (2) Peningkatan lingkungan lingkungan. yang aman dan ketertiban sistem b)Pengadaan nyaman keamanan fasilitas commitb) lingkungan to Terwujudya user keamanan kelengkapan perumahan.

49


digilib.uns.ac.id

lingkungan.

4

Mewujudkan penyehatan lingkungan perumahan

a) lingkungan sehat perumahan b) Pengembangan fasilitas MCK umum c) Pengelolaan area pemakaman

peralatan keamanan lingkungan perumahan

a)Terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat b)Tercipanya kelengkapan fasilitas MCK dan kebersihan lingkungan perumahan c)Tersedianya area pemakaman

(1) Pengadaan pos-pos keamanan dan fasilitas penunjang keamanan lingkungan (2) Pengelolaan areal pemakaman (1) Penyelenggaraan lomba kebersihan dan keindahan antar lingkungan perumahan (2) Penataan fasilitas lingkungan perumahan secara terpadu (1) Pengadaan MCK umum di lingkungan perumahan sederhana dan perumahan sederhana sehat (2) Perbaikan saluran drainase lingkungan perumahan (1) Penataan lingkungan makam (2) Pemeliharaan makam

Sumber : RPJMD Kabupaten Sragen 2006-2011 B. PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN SRAGEN 1.

Pra Implementasi BSP2S dan PKP Kabupaten Sragen a.

Penyampaian Usulan POKJA kepada KEMENPERA Satuan Kerja Pusat Pengembangan Perumahan Kementrian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia meminta kepala daerah

untuk menyampaikan usulan POKJA Kabupaten Sragen

dalam program BSP2S dan PKP dengan ketentuan : 1) Pokja yang diusulkan maksimum berjumlah 5 (lima) orang. 2) Susunan pokja terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan commit to user anggota. 50


digilib.uns.ac.id

3) Unsur pokja terdiri dari : -

Bidang Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten : mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PKP.

-

Bidang Pemberdayaan : mengembangkan misi kegiatan PKP.

-

Bidang Perumahan dan Permukiman : melaksanakan teknis kegiatan PKP terkait kegiatan peningkatan kualitas (PK) dan PSU.

-

Bidang Perekonomian/ Koperasi : memverivikasi Lembaga Keuangan

Mikro

(LKM)

yang

layak

untuk

direkomendasikan oleh Bupati. 4) Susunan POKJA yang disesuaikan dengan format sebagaimana terlampir 5) Kabupaten yang pernah mendapatkan bantuan kegiatan PKP tahun 2008 dapat mengusulkan kembali susunan POKJA sebagaimana tertera pada SK Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan tahun 2008, sepanjang nama-nama yang tertera pada SK tersebut masih bertugas di instansi yang sama dan menangani bidang yang sama serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 4. Pokja yang ditetapkan segera diundang untuk menghadiri rapat kerja (Raker) Pokja BSP2S dan PKP tahun 2009 di Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2009. Menindaklanjuti hasil Raker Pokja BSP2S dan PKP tahun 2009 disampaikan usulan susunan keanggotaan Pokja BSP2S dan PKP Kabupaten Sragen, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Ketua

: Kepala BAPPEDA Kabupaten Sragen

Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Sragen Bendahara : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum commit to user Kabupaten Sragen 51


digilib.uns.ac.id

Anggota

: -

Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen

-

Kepala

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen -

Kasi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

-

Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Sragen

Susunan keanggotaan Pokja Kabupaten tersebut ditugaskan sesuai dengan tugas pokok kelompok kerja BSP2S dan PKP Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Lembaga Keuangan Mikro. Pokja Kabupaten terbentuk secara resmi setelah Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Pusat Pengembangan Perumahan Kementrian

Negara

Keputusan

No:

Perumahan

Rakyat

mengeluarkan

200/KPTS/SATKER/P2P/VII/2009

Surat

Tentang

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten Sragen Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Tahun 2009 pada tanggal 14 Juli 2009. b. Penunjukkan Fasilitator Untuk

melakukan

pendampingan

(fasilitasi)

di

wilayah

kabupaten Sragen dalam program BSP2S dan PKP dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2009 menunjuk fasilitator program untuk mendampingi masyarakat mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2009. commit to user 52


c.

digilib.uns.ac.id

Usulan LKM/LKNB dan Penerima BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen POKJA Kabupaten mengusulkan lokasi dan LKM/LKNB kepada Bupati Sragen atas rekomendasi dari fasilitator kemudian Bupati merekomendasikan usulan lokasi dan LKM/LKMB ke Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kementrian Negara Perumahan Rakyat di Jakarta. Lokasi BSP2S dan PKP yang direkomendasikan adalah di Dukuh Kalibening dan Dukuh Tempurejo, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang serta di Dukuh Ngoncol, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen. Dasar Pemilihan kedua lokasi tersebut antara lain : 1) Peruntukan lahan di kedua lokasi telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten 2) Memiliki kepadatan bangunan yang rendah. 3) Lokasi terdapat pada wilayah hinterland kota yang kualitas permukiman masyarakatnya masih rendah. 4) Rata-rata dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah 5) Rumah yang ditempati tidak atau belum memenuhi standar kelayakan dan kesehatan 6) PSU tidak memenuhi syarat kelayakan. Lembaga keuangan non bank yang ditunjuk sebagai penerima dan penyalur BSP2S dan PKP untuk MBR di Kabupaten Sragen tahun anggaran 2009 adalah Koperasi Pegawai RI “Lestari Mekar” Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen.

commit to user 53

Gambar 3.1 Peta Lokasi Kelurahan Penerima Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Sumber : Peta Dasar Kabupaten Sragen

54

Jembatan

Jembatan

Jl. Tempurejo

Jl. Raya Kalibening

Pabrik Gula. Mojo

Keterangan : : Cor Beton (Kegiatan PSU) : MBR (Kegiatan PK)

Gambar 3.2 Denah Lokasi Kegiatan PK dan PSU Dukuh Tempurejo, Dukuh Kalibening, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang Sumber : Proposal Termin I Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar, 2009

55

p e r t a n i Jl. Ngoncol a n

Lahan

Gang 3

Keterangan : : Saluran Drainase (Kegiatan PSU) : MBR (Kegiatan PK)

Gang 2

Gang I PASAR

Jl. Ringround SRAGEN

Gambar 3.3 Denah lokasi kegiatan PK dan PSU Dukuh Ngoncol, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen kota Sumber : Proposal Termin I Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar, 2009 56


digilib.uns.ac.id

d. Pengajuan Proposal Termin I Pengajuan Proposal Termin I Permintaan Pembayaran Termin I Kegiatan PKP Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai LKM/LKNB Pembentukan KSM Kroyo, Karangmalang KSM PK “Griyo Sentoso”

Nglorog, Sragen Kota

KSM PSU “Margo Rame”

KSM PK “Mbangun Griyo”

KSM PSU “Gotong Royong”

Usulan Kegiatan Usulan PK Usulan PSU

Usulan PK

Usulan PSU

Rincian Penggunaan Dana RPD PK

RPD PSU

RPD PK

RPD PSU

Dokumentasi 0%

Gambar 3.4 Alur Pengajuan Proposal Termin I Sumber : Olahan Data, 2010

commit to user 57


digilib.uns.ac.id

Dalam implementasi program BSP2S dan PKP, pencairan dana bantuan dibagi dalam 2 termin dengan pembuatan proposal pengajuan dana program termin I dan II. Dalam pengajuan proposal termin pertama dilakukan pendataan penerima program BSP2S dan PKP, merumuskan rincian anggaran

yang dibutuhkan, dan

penandatanganan berkas-berkas oleh pihak-pihak yang terkait. Pembuatan proposal dikoordinir oleh fasilitator dan diverivikasi oleh POKJA Kabupaten Sragen. 1) Permintaan Pembayaran Termin I Kegiatan PKP Koperasi

Lestari

Mekar

selaku

LKNB

mengajukan

permintaan pembayaran Pembayaran Termin I Kepala Satker Penyediaan

Perumahan

Pusat

Pengembangan

Perumahan

Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar 50% dari total usulan sebesar Rp 420.000.000 ,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Lestari Mekar melalui rekening Bank BNI Cabang SRAGEN. Proses pengajuan ini dibantu oleh fasilitator dalam pembuatan surat permintaan pembayaran. 2) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai LKNB Fasilitator

membantu

KPRI

Lestari

Mekar

dalam

pembuatan surat pernyataan kesanggupan. Surat tersebut selanjutnya ditandatangani oleh pihak KPRI Lestari Mekar untuk menyatakan kesanggupannya untuk melakukan tugas sebagai LKNB dalam program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Surat pernyataan kesanggupan tersebut berisi : a) Bersedia mengelola/menyalurkan dan bertanggung jawab dalam

pemberian

bantuan

kepada

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diusulkan dan disetujui oleh POKJA Kab/Kota Sragen sebagaimana commit to user 58


digilib.uns.ac.id

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 08/Permen/M/2006 tahun 2006. b) Sanggup menyalurkan dana kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan bagi MBR maksimum 4 (empat) hari setelah dana stimulan masuk ke dalam rekening Koperasi Pegawai Republik Indonesia “LESTARI MEKAR” c) Rekening yang diiajukan untuk pencairan dana Termin I merupakan rekening atas nama LKM bukan atas nama pribadi. d) Sanggup menyerahkan Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan

Kualitas

Perumahan

kepada

SATKER Penyediaan Perumahan di Jakarta. e) Bersedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 08/Permen/M/2006 tahun 2006 apabila ada penyalahgunaan dana bantuan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 diatas. f)

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

untuk

kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Perbaikan Sarana Utilitas. 3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Pendataan dan pembentukan KSM di kedua kelurahan difasilitasi oleh fasilitator dan didampingi Pokja Kabupaten Sragen dan LKM/LKNB yang ditunjuk yaitu KPRI Lestari Mekar. Pokja Kabupaten Sragen memberi sosialisasi pada masyarakat mengenai program dan perlunya pembentukan KSM untuk menjalankan program BSP2S dan PKP.

commit to user 59


digilib.uns.ac.id

Gambar 3.5 Foto Pembentukan KSM Sumber : Dokumentasi Pembentukan KSM POKJA Kabupaten Sragen

Gambar 3.6 Foto Masyarakat Calon Penerima Program dalam Pembentukan KSM Sumber : Dokumentasi Pembentukan KSM POKJA Kabupaten Sragen commit to user 60


digilib.uns.ac.id

Dalam pembentukan KSM ditetapkan pengurus dan anggota KSM dan dilakukan penyepakatan untuk melakukan kegiatan KSM yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas atau PSU. Tabel 3.2 Pembentukan KSM Kelurahan Kroyo, Karangmalang No Keterangan

1 2 3

4

Peningkatan Kualitas (Rumah) Nama KSM Griyo Sentoso

Prasarana Sarana Utilitas Margo Rame

Jumlah Anggota Lokasi

10 Anggota

Struktur Keanggotaan

25 Anggota

a. Lokasi dari 18 a. Lokasi dari 9 anggota di anggota di dukuh dukuh Tempurejo, Rt Tempurejo, Rt 28, Kroyo 28, Kroyo Karangmalang Karangmalang b.Lokasi dari 7 b. Lokasi dari 1 anggota di anggota di dukuh dukuh Kalibening, Rt Kalibening, Rt 27, Kroyo, 27, Kroyo, Karangmalang Karangmalang ˗ Ketua ˗ Sekretaris ˗ Bendahara

˗ Ketua ˗ Sekretaris ˗ Bendahara

Nglorog, Sragen Kota Peningkatan Prasarana Kualitas Sarana (Rumah) Utilitas Mbangun Gotong Griyo Royong 25 Orang 10 Orang seluruh anggotanya beralamat di Ngoncol, RT 1, Nglorog

seluruh anggotanya beralamat di Ngoncol, RT 1, Nglorog

˗ Ketua ˗ Ketua ˗ Sekretaris ˗ Sekretaris ˗ Bendahara ˗ Bendahara

Sumber : Olahan Data Proposal Termin I Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar , 2010 4) Usulan Kegiatan Usulan kegiatan diajukan oleh anggota KSM dengan didampingi oleh fasilitator program BSP2S dan PKP. a) Usulan Kegiatan Peningkatan Kualitas

commit to user 61

Tabel 3.3 Matrik Usulan Kegiatan Termin I MBR untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah KSM Griyo Sentoso KSM Mbangun Griyo Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota Jenis Perbaikan yang diusulkan MBR Jenis Perbaikan yang diusulkan MBR Pemanfaat Pemanfaat Plester Plester Plester Plester Program Program Tiang Pintu Jendela Atap Papan Tiang Pintu Jendela Atap Papan Lantai Dinding Lantai Dinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total %

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √

√ √

√ √ √ √ √ √ √ 22 79

√ √ √

√ √

√ √ √

√ 2 7,14

1 3,57

17 60,71

13 46,43

3 10,71

√ 7 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total %

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 23 82,14

√ √ √ √ √

0 0

0 0

9 32,14

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

10 40

1 3,57

√ √ √ 17 60,71

Sumber : Proposal Termin I Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar tahun 2009 62


digilib.uns.ac.id

Berikut adalah diagram usulan kegiatan dari anggota KSM kegiatan Peningkatan Kualitas pada kedua lokasi: 90 80

Usulan Perbaikan KSM Griyo Sentoso, Kroyo (%)

70 60 50 40

Usulan Perbaikan KSM Mbangun Griyo, Nglorog (%)

30 20 10 0 Plester Tiang

Pintu Jendela Atap

Papan Plester Dinding

Gambar 3.7 Diagram Usulan Kegiatan Termin I Sumber : Proposal Termin I Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar tahun 2009 Dari diagram diatas terlihat bahwa usulan kegiatan yang paling banyak diinginkan oleh angota KSM di kedua lokasi adalah plester lantai. b) Usulan Kegiatan Prasarana Sarana Utilitas Tabel 3.4 Usulan Kegiatan PSU No 1 2

KSM PSU Margo Rame Jenis Usulan Perbaikan jalan Kegiatan dengan betonisasi Lokasi Perbatasan dukuh Tempurejo dan Kalibening Keterangan

KSM PSU Gotong Royong Pembangunan saluran drainase Dukuh Ngoncol, Nglorog , Sragen Kota

Sumber : Proposal Termin I Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar tahun 2009 Usulan Kegiatan untuk PSU dari KSM Margo Rame adalah perbaikan jalan dengan betonisasi mengingat kondisi jalan di lokasi yang menghubungkan Dukuh Tempurejo dan Kalibening,commit kedua tolokasi user penerima program Peningkatan 63


digilib.uns.ac.id

Kualitas di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang kondisinya rusak dan berlubang. Maka diharapkan adanya perbaikan jalan untuk memperlancar aksesibilitas menuju Dukuh Tempurejo dan Kalibening. Sedangkan untukUsulan Kegiatan untuk PSU dari KSM Gotong Royong adalah pembangunan saluran drainase mengingat kondisi di lokasi Ngoncol RT 01 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen ini tidak memiliki saluran drainase yang memadai sehingga beresiko akan adanya genangan air apabila penghujan tiba. 5) Rincian Penggunaan Dana KSM menyusun rencana penggunaan dana (RPD) di bantu oleh fasilitator. Adapun rincian penggunaan dana tersebut di atas adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Rincian Penggunaan Dana untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas dan PSU

No

1

2

Lokasi

Jenis Kegiatan

Jumlah

Jumlah Biaya (Rp)

Kroyo, Peningkatan Karang Kualitas 50 unit 220.0000.000,malang (PK) Perbaikan jalan lingkungan PSU Volume : 200.000.000,3 P x L x T = 730 m Nglorog Peningkatan , Sragen Kualitas 50 unit 220.0000.000,Kota (PK) Pemb. saluran drainase Volume : PSU 200.000.000,PxLxT= 2 km x 40 cm x 50 m Total

420.000.000 ,-

Jumlah Permintaan (Rp) setiap Termin (50%) 110.000.000 ,-

100.000.000,-

110.000.000 ,-

100.000.000,-

210.000.000 ,-

commit to user Sumber : Proposal Termin I Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar tahun 2009

64


digilib.uns.ac.id

6) Dokumentasi 0% Dalam Proposal dilampirkan dokumentasi foto kondisi awal. Foto tersebut terdiri dari foto tiap rumah untuk kegiatan Peningkatan Kualitas dan foto Prasarana Sarana Utilitas yang akan diperbaiki. Dokumentasi dapat dilihat dalam lampiran 1 dan lampiran 2. 7) Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) KPRI Lestari Mekar selaku LKM/LKNB menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Satuan Kerja Penyediaan

Perumahan

mengenai

Pelaksanaan

Kegiatan

Perbaikan Kualitas Perumahan di Kabupaten Sragen. e.

Pengiriman Proposal Termin I Setelah penyusunan proposal termin I selesai dan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait dalam lingkup Kabupaten Sragen seperti POKJA Kabupaten, KPRI Lestari Mekar, Fasilitator, Ketua KSM, dan Anggota KSM. Pada bulan Juni proposal termin I kemudian dikirim kepada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, Pusat Pengembangan Perumahan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat,

f.

Revisi Proposal Termin I Setelah pengiriman Proposal dilakukan KPRI Lestari Mekar selaku Lembaga Keuangan Non Bank menunggu konfirmasi dari Satuan

Kerja

Penyediaan

Perumahan,

Pusat

Pengembangan

Perumahan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Satker mengkonfirmasi bahwa dana belum dapat dicairkan karena masih adanya kesalahan dalam pembuatan proposal Termin I, maka perlu dilakukan revisi proposal termin I. Kesalahan pada proposal termin I antara lain : -

Nama MBR dalam usulan kegiatan KSM tidak sesuai dengan fotokopi KTP

-

Terdapat KTP MBR yang sudah tidak berlaku commit to user 65


-

digilib.uns.ac.id

Bentuk perbaikan kualitas dalam dokumen usulan kegiatan KSM ada yang tidak sesuai dengan dokumentasi 0%.

-

Dalam rencana penggunaan dana tidak boleh mengacu pada standar maksimal yang ditetapkan oleh DPU. Langkah-langkah Perbaikan Proposal Termin I : 1) Verifikasi Identitas MBR Untuk memperbaiki kesalahan dalam proposal termin pertama perlu melakukan verifikasi identitas MBR dengan meneliti masa berlaku KTP dari MBR terlebih dahulu. Untuk KTP yang telah habis waktunya dicatat kemudian dimintakan kembali KTP yang masih berlaku. MBR dalam memberikan KTP sering kali tidak meneliti apakah KTP yang diberikan KTP baru atau lama. Hal ini biasanya terjadi pada MBR yang sudah tua yang tidak teliti dalam memberikan identitas dirinya. 2) Pengecekan Nama MBR dalam usulan kegiatan KSM Pengecekan dilakukan dengan melihat Usulan Kegiatan KSM dan mencocokannya dengan nama MBR yang tertera didalam KTP. 3) Penyesuaian Bentuk Perbaikan Kualitas Menyesuaikan bentuk perbaikan kualitas dalam usulan kegiatan dengan dokumentasi kondisi fisik rumah 0%, yaitu kondisi sebelum adanya perbaikan. 4) Mengubah list Rencana Penggunaan Dana Besaran

dana

yang

diperkirakan

dikeluarkan

untuk

pekerjaan bangunan tidak boleh sama persis dengan standar maksimal yang ditetapkan oleh DPU. Standar maksimal hanya untuk pedoman harga maksimal kebutuhan bahan sesuai jenis kegiatan.

commit to user 66


digilib.uns.ac.id

5) Persetujuan ulang usulan kegiatan dengan MBR Dokumentasi 0% dan usulan kegiatan MBR dianggap benar valid apabila benar-benar ditanda tangani oleh MBR sebagai bukti bahwa kedua dokumen tersebut sesuai dengan kondisi riil yang dibutuhkan oleh MBR. 6) Persetujuan dengan LKM/LKNB Dalam daftar nama anggota KSM terdapat kesalahan penulisan setelah diperbaiki dan ditandatangani oleh MBR anggota KSM, dimintakan persetujuan kembali dengan oleh Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia “LESTARI MEKAR” selaku LKM/LKNB Kabupaten Sragen. Setelah semua dokumen telah ditandatangani ulang oleh pihak-pihak terkait seperti Kepala BAPPEDA selaku POKJA Kabupaten Sragen, Ketua KPRI Lestari Mekar, Fasilitator, Semua Ketua KSM, dan Anggota KSM. Dokumen di kirim kembali

pada

SATKER

Penyediaan

Perumahan,

Pusat

Pengembangan Perumahan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat. g.

Pencairan Dana Termin I Proposal termin I telah direvisi kemudian dikirimkan kembali pada SATKER dan proposal akhirnya disetujui, maka pencairan dana dapat dilakukan. Dana dicairkan melalui rekening KPRI Lestari Mekar Bank Negara Indonesia cabang Sragen. Setelah dana masuk ke rekening KPRI Lestari Mekar, pihak Bank menghubungi KPRI Lestari Mekar bahwa dana dari SATKER telah ditransfer ke rekening KPRI Lestari Mekar. KPRI Lestari Mekar menghubungi POKJA Kabupaten Sragen dan Fasilitator untuk berkoordinasi dengan KSM penerima BSP2S dan PKP agar bersiap mengumpulkan seluruh anggotanya untuk menerima secara langsung dana termin I commit to user bantuan program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. KPRI 67


digilib.uns.ac.id

Lestari Mekar berkoordinasi dengan POKJA Kabupaten Sragen dan Fasilitator untuk bersama-sama mendampingi KPRI Lestari Mekar untuk mencairkan dana termin I dan menyerahkannya langsung pada KSM dan anggotanya. Total dana yang dicairkan adalah sebesar Rp 210.000.000,00. dana diserahkan langsung di masing-masing lokasi penerima BSP2S dan PKP. 2.

Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang dan Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota Kabupaten Sragen a.

Pelaksanaan Pengerjaan Fisik I Pelaksanaan pengerjaan fisik I menggunakan dana termin I proses pengerjaan diharapkan minimal dapat mencapai 30 % dari keseluruhan pengerjaan fisik

yang harus dilakukan. Untuk

dilaporkan pada pengajuan proposal termin II.

commit to user 68

Tabel 3.6 Pengerjaan Fisik Kegiatan PKP Termin I No

1

Lokasi

Kroyo, Karang malang

Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) KSM Griyo Sentoso

PSU KSM Margo Rame

2

Nglorog, Sragen Kota

Pelaksanaan Pengerjaan - Pengerjaan fisik peningkatan kualitas rumah di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang dilakukan oleh masing-masing anggota KSM. - Ketua KSM Griyo Sentoso bertanggung jawab memegang dana dan membelanjakan sesuai kebutuhan yang tercantum dalam usulan kegiatan peningkatan kualitas rumah pada masing-masing anggota KSM dan memonitoring pelaksanaan pengerjaan fisik untuk mencapai syarat minimal 30%. - Pengerjaan fisik PSU di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang adalah kegiatan perbaikan jalan rusak yang dilaksanakan dengan bergotong royong. - Untuk memudahkan perbaikan jalan menggunakan bahan baku beton jadi. - Untuk pekerja tidak ada upah sifat kerja sukarela.

- Pengerjaan fisik peningkatan kualitas rumah di Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen dilakukan oleh anggota KSM dengan membentuk 3 kelompok kerja masing-masing kelompok beranggotakan 8 orang. - Mekanisme kerja yang dilakukan adalah dengan bergotong royong membangun rumah secara bergantian Peningkatan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kualitas (PK) - Jika ada anggota yang tidak dapat melakukan pengerjaan fisik maka anggota lain yang mengerjakannya. KSM - Swadaya dilakukan baik dengan tenaga maupun bahan bangunan. Mbangun - Ketua KSM Mbangun Griyo bertanggung jawab memegang dana dan membelanjakan sesuai kebutuhan Griyo yang tercantum dalam usulan kegiatan peningkatan kualitas rumah pada masing-masing anggota KSM serta memonitoring pelaksanaan pengerjaan fisik untuk mencapai syarat minimal 30%.

PSU KSM Gotong Royong

- Kegiatan perbaikan saluran drainase dilaksanakan dengan bergotong royong. - Anggota KSM diambil dari warga sekitar yang tergolong MBR namun tidak mendapat bantuan peningkatan kualitas rumah. Dengan upah kerja masing-masing sebesar Rp 50.000,00 per hari selama 1 (satu) bulan.

Sumber : Olahan Data Primer, 2010 69


digilib.uns.ac.id

b. Pembuatan Proposal Termin II Setelah pengerjaan fisik sudah mencapai kemajuan sekitar 30% dibuat proposal termin kedua. Untuk pengajuan dana 50 % yang belum cair. 1) Usulan Kegiatan Termin II Usulan Kegiatan Peningkatan Kualitas Termin II disajikan dalam tabel berikut :

commit to user 70

Tabel 3.7 Matrik Usulan Kegiatan Termin II MBR untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah KSM Griyo Sentoso KSM Mbangun Griyo Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota Jenis Perbaikan yang diusulkan MBR Jenis Perbaikan yang diusulkan MBR Pemanfaat Pemanfaat Plester Plester Plester Plester Program Program Tiang Pintu Jendela Atap Papan Tiang Pintu Jendela Atap Papan Lantai Dinding Lantai Dinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total %

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √

√ √

√ √ √ √ √ √ √ 22 79

√ √ √

√ √

√ √ √

√ 2 7,14

1 3,57

17 60,71

13 46,43

3 10,71

√ 7 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total %

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 23 82,14

√ √ √ √ √

0 0

0 0

9 32,14

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

10 40

1 3,57

√ √ √ 17 60,71

Sumber : Proposal Termin II Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar tahun 2009 71


digilib.uns.ac.id

Berikut adalah diagram Usulan kegiatan dari anggota KSM kegiatan Peningkatan Kualitas pada kedua lokasi : 90 80

Usulan Perbaikan KSM Griyo Sentoso, Kroyo (%)

70 60 50 40

Usulan Perbaikan KSM Mbangun Griyo, Nglorog (%)

30 20 10 0 Plester Tiang

Pintu Jendela Atap

Papan Plester Dinding

Gambar 3.8 Diagram Usulan Kegiatan Termin II Sumber : Olahan Data Proposal Termin II Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar tahun 2009 Usulan kegiatan untuk pencairan dana termin II ini sama dengan usulan kegiatan termin I. Di kedua lokasi masih didominasi jenis usulan kegiatan plester lantai untuk kegiatan Peningkatan Kualitas. 2) Dokumentasi Pelaksanaan Pengerjaan Fisik 30% Sebagai bukti bahwa pengerjaan fisik telah mengalami kemajuan dan dana termin I telah digunakan untuk pelaksanaan program BSP2S dan PKP. Dokumentasi dapat dilihat dalam lampiran 3 dan lampiran 4. 3) Berita Acara dan Bukti Pembayaran Berita acara memuat pernyataan bahwa pekerjaan sedang dalam proses pengerjaan dan telah mencapai minimal 30 % dan administrasi keuangan pada saat pemeriksaan sudah memenuhi persyaratan dengan status penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

commit to user 72


digilib.uns.ac.id

Jumlah total dana bantuan stimulan yang telah diterima sebesar : Rp 210.000.000,00 -

Jumlah total dana Termin I yang telah dicairkan sebesar : Rp

-

210.000.000,-

Jumlah total dana Termin I yang telah dipergunakan sebesar: Rp

-

210.000.000,00

Sisa dana (Termin II) yang belum diterima sebesar : Rp

Setelah

210.000.000,00 proposal

termin

II

selesai

dibuat

kemudian

ditandatangani oleh pihak-pihak terkait seperti : POKJA Kabupaten Sragen, Ketua KPRI Lestari Mekar, Fasilitator, Semua Ketua KSM, dan Anggota KSM. Proposal termin II kemudian dikirim kepada SATKER Penyediaan Perumahan, Pusat Pengembangan Perumahan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat di Jakarta. c.

Pencairan Dana Termin II Proses penerimaan dana untuk termin II kurang lebih sama dengan penerimaan dana pada termin I. Total Dana yang dicairkan pada termin II adalah sebesar Rp 210.000.000,00. Dana diserahkan langsung di masing-masing lokasi penerima BSP2S dan PKP.

d. Pelaksanaan Pengerjaan Fisik II Setelah dana termin II turun pengerjaan fisik dilanjutkan sampai selesai, baik untuk peningkatan kualitas perumahan maupun prasarana sarana utilitas di kedua lokasi. e.

Penyusunan Laporan Akhir Dalam

penyusunan

laporan

akhir

diuraikan

mengenai

pelaksanaan kegiatan, permasalahan selama pelaksanaan sekaligus pemecahan permasalahan yang dilakukan, dan hasil pelaksanaan kegiatan. Selain uraian diatas juga dilampirkan berita acara pelaksanaan kegiatan PK dan PSU. commit to user 73


digilib.uns.ac.id

1) Uraian Pelaksanaan Kegiatan a) KPRI Lestari Mekar diusulkan sebagai LKM/LKNB penerima dan penyalur dana PKP oleh Bupati Sragen pada tanggal 10 Maret 2009. b) Sebagai tindak lanjut atas usulan Bupati Sragen diatas, KPRI Lestari Mekar telah ditetapkan sebagai LKM/LKNB Penerima dan Peyalur dana PKP. c) Selanjutnya

KPRI

Lestari

Mekar

telah

melakukan

sosialisasi mengenai rencana kegiatan PKP kepada MBR. d) Melakukan verifikasi terhadap MBR dibantu oleh KMW melalui Fasilitator dan POKJA Kabupaten Sragen, di Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen dan di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang e) Telah

dilakukan

pembentukan

Kelompok

Swadaya

Masyarakat (KSM) bagi MBR. f)

Telah diterima dan disalurkan dana stimulan PKP Termin I (50%) dan Termin II (50%) dengan nilai total

Rp

420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -

Rp 4.400.000,- untuk kegiatan PK kepada 50 MBR senilai Rp 220.000.000,-

-

Rp 200.000.000,- untuk kegiatan PSU yang diserahkan kepada KSM-PSU.

g) Dana stimulan diatas telah dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan 2) Permasalahan dan Pemecahan Masalah Hasil dari laporan perkembangan dan permasalahan yang muncul di lapangan secara berkala yang disampaikan oleh Fasilitator. commit to user 74


digilib.uns.ac.id

a) Kendala (1) Fotokopi KTP/Keterangan Identitas MBR anggota KSM terlambat diserahkan ke KSM dan KSM terlambat menyerahkan ke KPRI Lestari Mekar. (2) Ada 10 KTP yang sudah habis masa berlakunya dan penggantiannya memakan waktu lama karena MBR belum punya pas foto yang digunakan untuk pembuatan KTP baru. (3) Pengumpulan foto 0% terjadi kesalahan karena obyek foto adalah keseluruhan rumah bukan pada bagian yang akan diperbaiki. (4) Pemahaman kegiatan PKP belum sepenuhnya dikuasai POKJA Kabupaten Sragen. (5) Ada beberapa warga yang iri karena tidak mendapat bantuan PKP b) Upaya Penyelesaian (1) Melakukan jemput bola pinjam KTP dan melakukan fotokopi secara bersama-sama di kantor KPRI Lestari Mekar. (2) Bersama Fasilitator KMW melakukan jemput bola untuk melakukan dokumentasi dan pencetakan serta berkoordinasi dengan POKJA dan Kepala Desa setempat agar dapat mempercepat penyelesaian KTP untuk mengganti KTP yang habis masa berlakukanya. (3) Memperbaiki foto-foto yang obyeknya tidak sesuai. (4) Melalukan verifikasi bersamaan dengan proses-proses diatas. (5) Memberikan pemahaman kepada warga yang tidak mendapat bantuan bahwa program PKP diperuntukan untuk warga kurang mampu dan memperdayakan commit to user 75


digilib.uns.ac.id

mereka di program PSU sebagai tenaga yang mendapat upah 3) Hasil Pelaksanaan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Sragen meliputi : -

Kegiatan PK sebanyak 50 unit rumah dalam kondisi selesai 100%.

-

Kegiatan PSU dalam kondisi selesai 100%.

4) Surat Pernyataan Koperasi Lestari Mekar selaku LKM/LKNB KPRI Lestari Mekar menyatakan: (1) Penyaluran dana Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)/ Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Termin I dan Termin II, kepada MBR dan Ketua KSM PSU sudah dilaksanakan. (2) Pelaksanaan Kegiatan dengan nilai total : Rp. 420.000.000 yang meliputi : Tabel 3.8 Jenis, Volume dan Nilai Pelaksanaan Kegiatan No

Jenis Kegiatan

Volume/Dimensi

1

Kegiatan PK

50 Unit

2

Kegiatan PSU: - Jalan Lingkungan - Drainase

730 m3

Nilai (Rp) 220.000.000,-

100.000.000,-

2 km x40 cm x50 m 100.000.000,200.000.000,-

Total-Jumlah

420.000.000,-

Sumber: Laporan Akhir Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar Kegiatan diatas telah diselesaikan secara keseluruhan (100%), dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. 5) Berita Acara Penggunaan Dana commit to user Berita acara berisi pernyataan bahwa : 76


digilib.uns.ac.id

a) KSM di wilayah dimaksud telah melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh POKJA Kabupaten Sragen dengan kondisi selesai sepenuhnya (100%) dengan dana Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Tahun Anggaran 2009. b) LKM/LKNB telah menerima pencairan dana Termin I dan Termin II dan telah memenuhi persyaratan berikut: (1) KSM/MBR

yang

dinilai

berhasil

melaksanakan

kegiatan dengan baik. (2) POKJA Kabupaten Sragen didampingi Konsultan

Manajemen Wilayah (KMW)/ KMK telah melakukan monitoring dan pengawasan pemanfaatan dana oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memanfaatkan pemberian dana Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP). (3) Pembangunan fisik melalui Termin I dan Termin II

telah mencapai 100%. (4) Pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

fisik

tidak

melebihi Tahun Anggaran 2009. (5) Mentaati seluruh peraturan yang berkenaan dengan

pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP). (6) Penarikan dana ini disesuaikan dengan pagu yang telah

disetujui oleh Satker Penyediaan Perumahan. c) Rekapitulasi Penggunaan Dana sebagai berikut: Tabel 3.9 Rekapitulasi Penggunaan Dana No Uraian 1. Total bantuan yang disetujui 2. Penarikan dana Termin I dan Termin II 3. Dana yang telah dipergunakan

Jumlah Rp 420.000.000,Rp 420.000.000,Rp 420.000.000,-

Sumber: Laporan Akhir Kegiatan PKP KPRI Lestari Mekar commit to user 77


digilib.uns.ac.id

6) Dokumentasi Foto 100 % Untuk melengkapi laporan akhir dokumentasi hasil kegiatan yang telah 100% selesai di lampirkan sebagai bukti bahwa kegiatan benar-benar telah selesai dengan baik. Dokumentasi dapat dilihat dalam lampiran 5 dan lampiran 6. 3.

Pasca Implementasi Program BSP2S dan PKP Kabupaten Sragen Pasca

Implementasi

program

dilakukan

penilaian

terhadap

Implementasi Program BSP2S dan PKP oleh penerima manfaat. Penilaian dilakukan dengan memilih satu dari 5 alternatif jawaban dari setiap pernyataan mengenai Implementasi BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Alternatif jawaban tersebut antara lain : 5 = Sangat berhasil, 4 = berhasil, 3 = Cukup berhasil, 2 = Kurang berhasil, dan 1 = Tidak berhasil. Berikut adalah hasil penilaian Implementasi Program BSP2S dan PKP dengan sampel sejumlah 28 orang dari keseluruhan penerima manfaat di Kabupaten Sragen.

commit to user 78


a.

digilib.uns.ac.id

Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kebijakan Tabel 3.10 Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kebijakan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

Presentase Jumlah Penilaian Responden Pernyataan Variabel Sangat Berhasil Cukup Kurang Tidak No total Kebijakan Berhasil (%) Berhasil Berhasil Berhasil (%) (%) (%) (%) Besarnya Manfaat 1 25 75 0 0 0 100 Program Memenuhi Kebutuhan 2 0 78,57 21,43 0 0 100 Perumahan Layak Kondisi rumah setelah 3 0 57,14 42,86 0 0 100 Program 4 Kondisi PSU jalan 10,71 46,43 7,14 35,71 0 100 5 Kondisi PSU Saluran 3,57 50 10,71 35,71 0 100 Pengaruh pada tingkat 6 0 50 42,86 7,14 0 100 kesehatan Pengaruh pada tingkat 7 0 14,29 28,57 32,14 25,00 100 Pendidikan Pengaruh pada 8 17,86 60,71 17,86 3,57 0 100 Perilaku Masyarakat Pengaruh pada Tingkat 9 0 35,71 42,86 14,29 7,14 100 Ekonomi 57,14 467,86 214,29 128,57 32,14 900 jumlah rata-rata (%) 5,71 46,79 21,43 12,86 3,21 100 penilaian variabel kebijakan Sumber : Survey Primer (2010)

Dari tabel diatas dibuat diagram hasil penilaian terhadap variabel kebijakan :

commit to user 79

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Besarnya Manfaat Program

Memenuhi Kebutuhan Perumahan Layak

Kondisi setelah Program

Keterangan :

Kondisi PSU jalan

Kondisi PSU Pengaruh pada Pengaruh pada Saluran tingkat kesehatan tingkat Pendidikan

Presentase Jumlah Penilaian Responden Presentase Jumlah Penilaian Responden Presentase Jumlah Penilaian Responden Presentase Jumlah Penilaian Responden Presentase Jumlah Penilaian Responden

Pengaruh pada Perilaku Masyarakat

Pengaruh pada Tingkat Ekonomi

Sangat Berhasil (%) Berhasil (%) Cukup Berhasil (%) Kurang Berhasil (%) Tidak Berhasil (%)

Gambar 3.9 Diagram Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kebijakan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Sumber : Hasil Olahan Data Survey Primer (2010)

80


digilib.uns.ac.id

4%

6%

14% Sangat Berhasil (%) Berhasil (%) Cukup Berhasil (%) Kurang Berhasil (%)

24% 52%

Tidak Berhasil (%)

Gambar 3.10 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Kebijakan Sumber : Hasil Olahan Data Survey Primer, 2010

Dari diagram diatas menunjukkan rata-rata penilaian terhadap variabel kebijakan dari implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen, sebesar 52 % menilai berhasil, 24 % menilai cukup berhasil, 14 % menilai kurang berhasil, 6 % menilai sangat berhasil, dan 4 % menilai tidak berhasil.

commit to user 81


digilib.uns.ac.id

b. Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kelembagaan Tabel 3.11 Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kelembagaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen No

1

2

3

4

Pernyataan Variabel Kelembagaan

Presentase jumlah penilaian responden Sangat Berhasil Cukup Kurang Tidak Berhasil (%) Berhasil Berhasil Berhasil (%) (%) (%) (%)

Pelayanan lembaga dalam implementasi program BSP2S dan PKP Partisipasi sebagai anggota KSM sekaligus Penerima Pemahaman masyarakat tentang implementasi program BSP2S dan PKP. Respon lembaga terhadap keluhan dan pengaduan Jumlah

total

7,14

67,86

25

0

0

100

10,71

71,43

17,86

0

0

100

0

60,71

35,71

3,57

0

100

3,57

50

21,43

25

0

100

21,43

250

100

28,57

0

400

62,50

25

7,14

0

100

Rata-rata (%) Penilaian terhadap Variabel 5,36 Kelembagaan Sumber : Survey Primer, 2010

Dari tabel diatas dibuat diagram hasil penilaian terhadap variabel kelembagaan :

commit to user 82

80,00 70,00

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Pelayanan Lembaga dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP

Keterangan :

Partisipasi sebagai anggota KSM sekaligus Penerima

Pemahaman masyarakat tentang Implementasi Program BSP2S dan PKP.

Respon Lembaga Terhadap Keluhan dan Pengaduan

Presentase jumlah penilaian responden Sangat Berhasil (%)

Presentase jumlah penilaian responden Berhasil (%)

Presentase jumlah penilaian responden Cukup Berhasil (%)

Presentase jumlah penilaian responden Kurang Berhasil (%)

Presentase jumlah penilaian responden Tidak Berhasil (%)

Gambar 3.11 Diagram Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kelembagaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Sumber : Hasil Olahan Data Survey Primer, 2010

83


digilib.uns.ac.id

0% 7%

5%

Sangat Berhasil (%)

25%

Berhasil (%) Cukup Berhasil (%) Kurang Berhasil (%) 63%

Tidak Berhasil (%)

Gambar 3.12 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Kelembagaan Sumber : Hasil Olahan Data Survey Primer (2010)

Dari diagram diatas menunjukkan rata-rata penilaian terhadap variabel kelembagaan dari implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen, sebesar 63 % menilai berhasil, 25 % menilai cukup berhasil, 7 % menilai kurang berhasil, 5 % menilai sangat berhasil, dan tidak ada yang menilai tidak berhasil.

commit to user 84


c.

digilib.uns.ac.id

Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan

Tabel 3.12 Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen No

Presentase jumlah penilaian responden Sangat Berhasil Cukup Kurang Tidak total Berhasil (%) Berhasil Berhasil Berhasil (%) (%) (%) (%)

Pernyataan Variabel Pembiayaan

1

Dana Peningkatan Kualitas Perumahan telah 0 cukup dan sesuai kebutuhan masyarakat 2 Dana Program untuk Peningkatan PSU telah cukup 3,57 dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3 Kelancaran dan kemudahan dalam 17,86 penyaluran dana Jumlah 21,43 rata-rata (%) penilaian terhadap variabel 7,14 pembiayaan Sumber : Survey Primer (2010)

21,43

64,29

14,29

0

100

39,29

35,71

21,43

0

100

64,29

17,86

0

0

100

125

117,86

35,71

0

300

41,67

39,29

11,90

0

100

Dari tabel diatas dibuat diagram hasil penilaian terhadap variabel pembiayaan:

commit to user 85

70 60 50 40 30 20 10 0 Dana Peningkatan Kualitas Perumahan telah cukup dan sesuai kebutuhan masyarakat

Dana Program untuk Peningkatan PSU telah Kelancaran dan kemudahan dalam penyaluran cukup dan sesuai dengan kebutuhan dana masyarakat Presentase jumlah penilaian responden Sangat Berhasil (%) Presentase jumlah penilaian responden Berhasil (%) Presentase jumlah penilaian responden Cukup Berhasil (%) Presentase jumlah penilaian responden Kurang Berhasil (%) Presentase jumlah penilaian responden Tidak Berhasil (%)

Gambar 3.13 Diagram Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Sumber : Hasil Olahan Data Survey Primer (2010)

86


digilib.uns.ac.id

0% 12%

7% Sangat Berhasil (%) Berhasil (%) Cukup Berhasil (%) 42%

39%

Kurang Berhasil (%) Tidak Berhasil (%)

Gambar 3.14 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Pembiayaan Sumber : Hasil Olahan Data Survey Primer, 2010

Dari diagram diatas menunjukkan rata-rata penilaian terhadap variabel pembiayaan dari implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen, sebesar 42 % menilai berhasil, 39 % menilai cukup berhasil, 12 % menilai kurang berhasil, 7 % menilai sangat berhasil, dan tidak ada yang menilai tidak berhasil.

commit to user 87


digilib.uns.ac.id

BAB IV ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM BSP2S DAN PKP DI KABUPATEN SRAGEN

A. KEBIJAKAN 1.

Tinjauan terhadap Rencana Pembangunan Kabupaten Sragen terkait Program BSP2S dan PKP a.

Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan dalam RPJP Implementasi program BSP2S dan PKP diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perumahan rakyat tahun 2005-2009 dan mewujudkan visi pembangunan perumahan rakyat. Dalam arah kebijakan pembangunan perumahan dalam RPJP Kabupaten Sragen menginginkan kecukupan dasar perumahan, peningkatan prasarana sarana utilitas penunjang untuk perumahan, peningkatan dan kemudahan penyediaan dana pembangunan perumahan, dan peningkatan kinerja lembaga. Implementasi program BSP2S dan PKP telah sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan dalam RPJP Kabupaten Sragen yang juga diarahkan pada pengembangan pembangunan perumahan permukiman dengan keswadayaan masyarakat, peningkatan peran pemerintah dalam pembangunan perumahan, peningkatan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan di Kabupaten Sragen.

b. Tinjauan RPJMD Kabupaten Sragen Program BSP2S dan PKP terkait erat dengan Sub Fungsi Pemberdayaan Komunitas Permukiman dalam RPJMD Kabupaten Sragen. Arahan kebijakan yang terkait erat antara lain :

commit to user

88

Tabel 4.1 Tinjauan Implementasi Program BSP2S dan PKP pada Arahan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Permukiman Arah Kebijakan Indikator No Pemberdayaan Program Keluaran Komunitas Permukiman 1 Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Tercapainya lingkungan kawasan komunitas penyaluran perumahan sesuai dengan perumahan bantuan teknis visi dan misi Kabupaten yang tepat Sragen sasaran 2

4

Indikasi Kegiatan

˗ Bantuan teknis perbaikan rumah kumuh ˗ Bantuan teknis perbaikan rumah tradisional ˗ Bantuan teknis perbaikan rumah MBR Meningkatkan Peningkatan Tercapainya ˗ Kursus ketrampilan khusus pemberdayaan ketrampilan peningkatan bagi ibu-ibu rumah tangga masyarakat melalui masyarakat di ekonomi untuk menunjang ekonomi pengelolaan dan lingkungan keluarga keluarga peningkatan Dasa Wisma, perumahan. ˗ Peningkatan perekonomian Rukun Tangga, Rukun keluarga melalui kelompok Warga yang lebih optimal kerja. Mewujudkan penyehatan lingkungan Terciptanya ˗ Penyelenggaraan lomba lingkungan perumahan sehat lingkungan kebersihan dan keindahan perumahan perumahan antar lingkungan perumahan yang bersih dan ˗ Penataan fasilitas sehat lingkungan perumahan secara terpadu

Tinjauan Sinergisitas Program Program BSP2S dan PKP melakukan pemberdayaan komunitas dalam pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah dan lingkungannya untuk MBR

Implementasi BSP2S dan PKP menfasilitasi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat pada desa/kelurahan penerima program Implementasi program BSP2S dan PKP dilakukan untuk membantu MBR agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni, melalui kegiatan Peningkatan Kualitas rumah dan peningkatan kualitas PSU

Sumber : Analisis, 2010

89


digilib.uns.ac.id

Meninjau dari keterkaitan antara Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan dalam RPJP dan Sub Fungsi Pemberdayaan Komunitas Permukiman dalam RPJMD Kabupaten Sragen dengan substansi program BSP2S dan PKP, maka dapat disimpulkan adanya sinergisitas antara dokumen rencana pembangunan dengan program bantuan yang langsung bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementrian Negara Perumahan Rakyat. Dengan sinergisitas tersebut maka implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen sangat berhasil dalam mendukung terwujudnya keluaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen. 2.

Pembahasan Proses Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Pembahasan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara proses implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dengan mekanisme pelaksanaan program BSP2S dan PKP yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program BSP2S dan PKP. Kemudian dilakukan penilaian dengan kriteria tingkat keberhasilan berdasar seberapa besar kesesuaian antara proses implementasi dengan mekanisme pelaksanaan.

commit to user

90

PRA

BUPATI SRAGEN

Usulan POKJA Kabupaten Sragen

SK. Pembentukan POKJA Kab. Sragen

POKJA Kab. Sragen Usulan LKM/LKNB & Lokasi Penerima

IMPLEMENTASI

KEMENPERA Pelaksanaan Pengerjaan Fisik I

Penunjukkan Fasilitator

Fasilitator

BUPATI SRAGEN

PASCA

KEMENPERA

LKM/LKNB : KPRI Lestari Mekar Lokasi Penerima : Kroyo, Karangmalang &Nglorog, Sragen Kota

Pencairan Dana Termin I

Proposal Termin I : 1. Permintaan Pembayaran 2. Pembentukan KSM 3. Usulan Kegiatan 4. Rincian Penggunaan Dana 5. Dokumentasi 0% 6. Perjanjian Kerjasama Operasional

Proposal Termin II : 1. Usulan Kegiatan 2. Dokumentasi 30% 3. Berita Acara & Bukti Pembayaran

Pencairan Dana Termin II

Penilaian terhadap variabel implementasi Program BSP2s dan PKP di Kabupaten Sragen : 1. Kebijakan 2. Kelembagaan 3. Pembiayaan

Pelaksanaan Pengerjaan Fisik II Pelaporan Akhir

Gambar 4.1 Proses Implementasi Program BSP2S dan PKP Kabupaten Sragen Sumber: Analisis, 2010

91

Tabel 4.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan dan Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

No 1

Ketentuan Mekanisme pelaksanaan kegiatan Persiapan

a. Kriteria Penetapan Lokasi

1) Peruntukan lokasi adalah untuk perumahan sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota 2) Kepadatan bangunan paling rendah 50 unit per hektar di perkotaan atau antara 30-50 unit untuk perdesaan 3) Kondisi bangunan paling rendah 40% tidak memenuhi persyaratan layak huni 4) Kondisi PSU yang ada belum memenuhi persyaratan

No

Kesesuaian Implementasi BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Kesesuaian Keterangan Ya Tidak Sesuai Tidak Sesuai

1

√

-

Dilakukan sesuai ketentuan

-

2

√

-


-

3

4

√

√

-

-

Kondisi rumah tergolong tidak layak huni dan dihuni oleh MBR Kondisi PSU pada masing-masing Lokasi ada yang belum memenuhi syarat

-

-

92

b. Fasilitator memfasilit asi pembentuk an KSMKSM beranggota kan MBR

1) Jumlah anggota KSM 15-20 MBR 2) Kesesuaian Alokasi dana BSP2S dan PKP;

3) Proses Pembentukan difasilitasi oleh fasilitator

2

Pelaksana an

c. Fasilitator melakukan pendataan LKM/LKNB untuk diusulkan ke POKJA Kabupaten/Kota untuk di verifikasi. d. POKJA melakukan verifikasi terhadap LKM/LKNB untuk diusulkan kepada Bupati/Walikota. e. Hasil verifikasi direkomendasikan oleh Bupati/Walikota selanjutnya disampaikan kepada POKJA Pusat untuk disahkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat. a. Sosialisasi Tingkat masyarakat (diselenggarakan POKJA Kabupaten/Kota didampingi fasilitator).

5

-

√

Dana yang diajukan adalah dan untuk PK (@ 4,4 juta) dan PSU (@4 juta) alokasinya disesuaikan menurut anggaran yang ditetapkan Fasilitator melakukan tugas sesuai tugas dan tanggung jawab

Jumlah anggota KSM PK 25 orang anggota

6

√

-

7

√

-

8

√

-


-

9

√

-


-

10

√

-


-

11

√

-


-

-

-

93

b. Persiapan Pencairan Dana

1) KSM menyusun usulan kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) disampaikan kepada LKM/LKNB; 2) LKM/LKNB menyusun Proposal yang merupakan rekapitulasi usulan kegiatan KSM untuk diverifikasi oleh POKJA Kabupaten/Kota; 3) Proposal Hasil verifikasi disampaikan ke SATKER Penyediaan Perumahan untuk diverifikasi kembali; 4) Untuk kegiatan PKP, KSM membuat Rencana Kegiatan (RK).

12

13

√

-

-

√

Dengan dibantu oleh fasilitator

-

14

√

-

Pada verivikasi proposal termin I terdapat kesalahan dan proposal kembali direvisi dan disampaikan kembali pada SATKER untuk diverivikasi ulang

15

√

-

Pembuatan RK difasilitasi oleh fasilitator

-

Penyusunan proposal dilakukan oleh fasilitator, KPRI Lestari Mekar Hanya menandatangani berkas-berkas dalam proposal

-

-

94

c. Pencairan Dana

5) LKM/LKNB menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) BSP2S : Rp 10 juta untuk PB, Rp 5 juta untuk PK, Untuk PSU ditentukan berdasarkan nilai setiap unit kegiatan. PKP ; Rp 4,4 juta untuk PK, Untuk PSU Rp 4 juta dikalikan jumlah unit rumah. Pencairan dana melalui transfer dari KPPN ke rekening atas nama LKM/LKNB, untuk disalurkan kepada KSM/MBR; Penyaluran Tahap Dana pertama 50 % (lima puluh persen) apabila ada usulan dari masyarakat melalui LKM / LKNB;

16

√

-


-

-

17

√

-

Usulan rencana penggunaan dana telah disesuaikan dengan dana yang dianggarkan untuk PKP

18

√

-


-

19

√

-


-

95

3

Kegiatan Peningkat an Kualitas dan PSU

Peningkatan Kualitas

Penyaluran Dana Tahap kedua 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen). LKM/LKNB menyalurkan dana ke KSM, didampingi oleh KMW/Fasilitator (Selambat-lambatnya 4 hari kerja). a. Pemugaran rumah dikelompokkan menjadi : 1) Perbaikan ringan, seperti: penutup lantai, dinding, atap, kusen/pintu/jendela; 2) Perbaikan sedang, yaitu perbaikan pondasi, rangka bangunan dan rangka atap;

20

21

22

√

√

√

-


-

-

Dana langsung dicairkan pada hari yang sama ketika dana masuk ke rekening KPRI Lestari Mekar

-

-

Peningkatan Kualitas yang dilakukan pada kedua lokasi adalah pemugaran rumah dengan perbaikan ringan.

-

96

3) Perbaikan berat, yaitu perbaikan pondasi, rangka utama, lantai, dinding, kusen/pintu/jendela, plafon, rangka dan penutup atap. b. Perluasan rumah 1) Memperbesar / memperluas atau menambah ruang yang sudah ada secara horisontal 2) Memperbesar/mem perluas atau menambah ruang secara vertikal

-

(1)

97

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan ini meliputi : 1) Prasarana perumahan seperti: jalan lingkungan, drainase, jaringan limbah dan tempat pembuangan sampah; 2) Sarana perumahan, seperti: fasilitas pendidikan, 23 3) ekonomi, sosial, kesehatan, oleh raga dan fasilitas rekreasi; 4) Utilitas umum, seperti: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telpon, jaringan gas dan pembuangan sampah. Kriteria Bukan lokasi merupakan PSU: tanah 24 sengketa;

√

-

Kegiatan yang dilakukan untuk PSU adalah kegiatan perbaikan prasarana perumahan untuk Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang perbaikan jalan dengan betonisasi dan untuk Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota saluran drainase

√

-

Sesuai ketentuan

-

-

98

Lokasi berada pada kawasan perumahan dan permukiman; Lokasi tanah yang dibangun digunakan paling sedikit 60% dari MBR Jumlah komponen yang sesuai proses Implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dengan Mekanisme Pelaksanaan BSP2S dan PKP Jumlah total komponen dalam proses implementasi program BSP2S dan PKP Prosentase kesesuaian komponen dalam proses Implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dengan Mekanisme Pelaksanaan BSP2S dan PKP

25

√

-

Sesuai ketentuan

-

26

√

-

Sesuai ketentuan

-

24 26 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏 𝑺𝒆𝒔𝒖𝒂𝒊 × 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑲𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏

𝟏𝟎𝟎% =

𝟐𝟒 × 𝟐𝟔

𝟏𝟎𝟎% = 92,31 %


99


digilib.uns.ac.id

Dari perhitungan didapatkan hasil rata-rata tingkat keberhasilan proses implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen mencapai 92,31%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program BSP2S dan PKP menurut mekanisme pelaksanaan kegiatan dan proses implementasi adalah sangat berhasil. Keberhasilan tidak mencapai 100% karena dipengaruhi oleh ketidaksesuaian tugas dan tanggung jawab dari LKM/LKNB dan ketidaksesuaian dari jumlah keanggotaan KSM yang melebihi jumlah yang ditentukan. 3.

Kemanfaatan Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen a.

Fisik Perbandingan kondisi dari aspek fisik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian rencana, pelaksanaan dan hasil dari kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) dan PSU. Kesesuaian tersebut menjadi indikator dalam keberhasilan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. 1) Kondisi Rumah a) Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Perbandingan

kondisi

rumah

dilakukan

untuk

mengetahui kesesuaian rencana, pelaksanaan dan hasil dari kegiatan Peningkatan Kualitas (PK). (1) Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang Berikut

analisis

disajikan

dalam

tabel

perbandingan Kondisi 0% Sebelum Perbaikan, Kondisi 30 % Perbaikan, Kondisi 100% Pasca Perbaikan Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang.

commit to user

100

Tabel 4.3 Perbandingan Kondisi 0% Sebelum Perbaikan, Kondisi 30 % Perbaikan, Kondisi 100% Pasca Perbaikan Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kondisi 0% Pemanfaat 1

2

3

Dokumentasi

Kondisi 30 % Usulan Kegiatan a. Plester lantai b. Tiang c. Jendela

Dokumentasi

Kegiatan Perbaikan a. Plester lantai b. Tiang c. Jendela

Kondisi 100 % Dokumentasi

Hasil Kegiatan a. Plester lantai b. Tiang c. Jendela

a. Plester lantai b. Jendela c.Genting kaca

a. Plester lantai b. Jendela c. Genting kaca

a. Plester lantai b. Jendela c. Genting kaca

a. genting kaca b. Jendela c. Plester lantai



Keterangan

Sesuai

Sesuai

Sesuai

101

4

5

6

7

a.Pengadaan Papan b. Jendela. c. Plester lantai



a.Genting Kaca b.Jendela c.Plester lantai



a. Genting kaca b.Pengadaan jendela c. Plester Lantai



a. Jendela b. Plester Lantai c. Genting kaca



Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

102

8

9

10

11

a. Genting Kaca b.Pengadaan jendela c. Plester lantai



a. Genting kaca b. Jendela c. Plester lantai



a. Genting Kaca b. Jendela c. Plester lantai



a. Genting kaca b. Plester lantai c. Jendela



Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

103

12

13

14

15

a. Genting kaca b. Plester lantai. c. Jendela



a. Plester dinding. b. Plester lantai



Sesuai

a. Plester dinding b. Plester lantai



Sesuai

a. Jendela b. Pintu c.Pengadaan papan



Sesuai

Sesuai

104

16

17

a. Jendela b. Lantai c. Tiang kayu



a.Jendela b.Atap

a. Jendela b. Atap

a. Jendela b. Atap

Sesuai

Sesuai

18

19

20

a. Plester lantai b. Plester dinding



Sesuai




Sesuai

a.Perbaikan atap. b. Papan

a.Perbaikan atap. b. Papan

a.Perbaikan atap. b. Papan Sesuai

105

21

22




a. Lantai b.Dinding

a. Lantai b. Dinding

a. Lantai b.Dinding

Sesuai

Sesuai

23

a. Lantai b.Dinding

a. Lantai b. Dinding

a. Lantai b.Dinding Sesuai

24

a. Jendela b. Plester lantai

a. Jendela b. Plester lantai

a. Jendela b. Plester lantai Sesuai

25

a. Plester Dinding b. Plester lantai



Sesuai

Sumber : Analisis, 2010 106


digilib.uns.ac.id

Menurut perbandingan antara kondisi fisik rumah mulai 0%, 30% dan 100% dari implementasi kegiatan Peningkatan Kualitas rumah di kelurahan Kroyo Karangmalang menunjukkan bahwa usulan kegiatan telah dilaksanakan dan menghasilkan kondisi yang 100% sesuai dengan usulan kegiatan. Maka tingkat keberhasilan pada kegiatan peningkatan kualitas rumah di

Kelurahan

Kroyo

Kecamatan

Karangmalang

mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan kegiatan peningkatan kualitas rumah di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang adalah sangat berhasil. (2) Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota Berikut

analisis

disajikan

dalam

tabel

perbandingan Kondisi 0% Sebelum Perbaikan, Kondisi 30 % Perbaikan, Kondisi 100% Pasca Perbaikan Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota :

commit to user

107

Tabel 4.4 Perbandingan Kondisi 0% Sebelum Perbaikan, Kondisi 30 % Perbaikan, Kondisi 100% Pasca Perbaikan Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota Kondisi 0% Pemanfaat 1

Dokumentasi

Kondisi 30 % Usulan Kegiatan a.Genting Kaca b.Plester Lantai c.Jendela

Dokumentasi

Kegiatan Perbaikan a.Genting Kaca b.Plester Lantai c.Jendela

Kondisi 100 % Dokumentasi

Hasil Kegiatan a.Genting Kaca b.Plester Lantai c.Jendela

Keterangan Sesuai

2

a.Plester dinding b.Plester Lantai c.Genting



Sesuai

3

a.Pengadaan genting kaca b. Plester Lantai c. Jendela



Sesuai

108

4

a. Plester dinding b. Plester Lantai



Sesuai

5




Sesuai

6




Sesuai

7




Sesuai

109

8




Sesuai

9

a. Pasang bata dinding b. Jendela c. Plester Lantai

a. Pasang bata dinding b. Jendela c.Plester Lantai

a. Pasang bata dinding b. Jendela c.Plester Lantai

Sesuai

10

a. Pengadaan genting kaca b. Pengadaan jendela c. Perbaikan lantai

d. Pengadaan genting kaca e. Pengadaan jendela f. Perbaikan lantai

Sesuai

11

a.Plester dinding b.Plester Lantai


Sesuai

a. Pengadaan genting kaca b. Pengadaan jendela c. Perbaikan lantai a.Plester dinding b.Plester Lantai

110

12




Sesuai

13

a. Plester dinding b.Perbaikan atap



Sesuai

14

a. Plester

c. Plester

e. Plester

Sesuai

dinding

dinding

dinding

b. Plester

d. Plester

f. Plester

Lantai

Lantai

Lantai

15

a.Plester dinding b.Pengadaan Papan



Sesuai

16




Sesuai

111

17




Sesuai

18

a.Pengadaan genting kaca b.Pengadaan jendela c.Perbaikan lantai



Sesuai

19

a. Pengada an genting kaca b. Pengada an jendela c. Perbaikan lantai


Sesuai

20



Sesuai



112

21




Sesuai

22




Sesuai

23




Sesuai

24




Sesuai

113

25




Sesuai


114


digilib.uns.ac.id

Menurut perbandingan antara kondisi fisik rumah mulai 0%, 30% dan 100% dari implementasi kegiatan Peningkatan Kualitas di kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota menunjukkan bahwa usulan kegiatan dilaksanakan dan menghasilkan kondisi yang 100% sesuai

dengan

usulan

kegiatan.

Maka

tingkat

keberhasilan pada kegiatan peningkatan kualitas rumah di Kelurahan kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan kegiatan Peningkatan Kualitas di Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota adalah sangat berhasil. b) Penilaian Kondisi Rumah oleh Masyarakat Penerima Program Berikut tabel hasil penilaian mengenai kondisi Rumah oleh masyarakat penerima program dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tabel 4.5 Hasil Penilaian Mengenai Kondisi Rumah oleh Masyarakat Penerima Program dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

Pernyataan Variabel Kebijakan Besarnya Manfaat Program Memenuhi Kebutuhan Perumahan Layak Kondisi rumah setelah Program jumlah rata-rata (%) penilaian variabel kebijakan

Prosentase Jumlah Penilaian Responden Sangat Berhasil Cukup Kurang Tidak Total Berhasil (%) Berhasil Berhasil Berhasil (%) (%) (%) (%) 25 75 0 0 0 100 0

78,57

21,43

0

0

100

0

57,14

42,86

0

0

100

25

210,71

64,29

0

0

300

8,33

70,24

21,43

0

0

100

Sumber : Analisis, 2010 commit to user

115


digilib.uns.ac.id

Berikut adalah diagram hasil penilaian kondisi rumah pasca program BSP2S dan PKP oleh masyarakat penerima program:

0% 0% 22%



Gambar 4.2 Diagram Hasil Rata-Rata Penilaian Kondisi Rumah Sumber : Analisis, 2010 Dari diagram diatas terlihat hasil penilaian masyarakat penerima manfaat dari kondisi rumah.

70% menilai

berhasil, 22% menilai cukup berhasil, 8% menilai sangat berhasil. Tingkat keberhasilan dari penanganan kondisi rumah dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen adalah berhasil. 2) Kondisi PSU a) Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi Kegiatan PSU Kegiatan Perbaikan PSU yang dilakukan di Kelurahan Kroyo, Kecamatan

Karangmalang adalah

kegiatan

perbaikan jalan dengan betonisasi sedangkan kegiatan perbaikan PSU yang dilakukan di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota adalah kegiatan perbaikan saluran commit to user drainase sesuai dengan usulan kegiatan PSU, kedua lokasi

116


digilib.uns.ac.id

telah melaksanakan secara bertahap pengerjaan fisik sesuai dengan penurunan dana yang terbagi atas dua termin. Berikut adalah tabel Perbandingan Kondisi 0%, 30 %, dan 100 % dari kegiatan PSU pada dua lokasi.

commit to user

117

Tabel 4.6 Perbandingan Kondisi 0% , Kondisi 30%, dan 100% Kegiatan PSU Kondisi PSU 0%

KSM “Margo Rame” Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang Dokumentasi Keterangan Kondisi jalan rusak yang diusulkan untuk mendapat perbaikan

KSM “Gotong Royong” Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota Dokumentasi Keterangan Kondisi pada lokasi yang diusulkan untuk mendapat perbaikan PSU dengan usulan saluran drainase

30%

Kondisi setelah perbaikan tahap I dilakukan

Kondisi setelah pengerjaan tahap I dilakukan

100%

Kondisi setelah betonisasi 100% dilakukan sesuai dengan usulan kegiatan PSU

Kondisi setelah pengerjaan 100% dilakukan sesuai dengan usulan kegiatan PSU saluran drainase


118


digilib.uns.ac.id

Kegiatan Perbaikan PSU yang dilakukan pada kedua lokasi 100% telah terlaksana sesuai dengan usulan kegiatan, maka tingkat keberhasilan kegiatan perbaikan PSU yang dilakukan mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan kegiatan PSU adalah sangat berhasil. b) Penilaian Kondisi PSU oleh Masyarakat Penerima Program Berikut tabel hasil penilaian mengenai kondisi PSU oleh masyarakat penerima program dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tabel 4.7 Hasil Penilaian Mengenai Kondisi PSU Setelah Adanya Program BSP2S dan PKP

No

Pernyataan Variabel Kebijakan

1 2

Kondisi PSU jalan Kondisi PSU Saluran Jumlah rata-rata (%) penilaian variabel kebijakan

Prosentase Jumlah Penilaian Responden Sangat Cukup Kurang Tidak Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil (%) (%) (%) (%) (%) 10,71 46,43 7,14 35,71 0 3,57 50 10,71 35,71 0 14,28 96,43 17,85 71,42 0 4,76

32,14

5,95

23,81

0

Sumber : Analisis, 2010 Berikut adalah diagram hasil penilaian kondisi PSU oleh masyarakat penerima program:

commit to user

119

Total 100 100 200 100


digilib.uns.ac.id

60 50 Sangat Berhasil (%) 40

Berhasil (%) Cukup Berhasil (%)

30

Kurang Berhasil (%) 20

Tidak Berhasil (%)

10 0 Kondisi PSU jalan

Kondisi PSU Saluran

Gambar 4.3 Diagram Penilaian Kondisi PSU Sumber :Analisis, 2010 Dari diagram tersebut terlihat penilaian terhadap kondisi

PSU

cukup

bervariasi

khususnya

terhadap

pernyataan penilaian kondisi PSU jalan dan saluran. Para penerima manfaat menilai kondisi PSU jalan dan saluran drainase mengingat perbaikan PSU yang dilakukan hanya meliputi satu kegiatan saja pada masing-masing lokasi yaitu PSU

jalan

untuk

Kelurahan

Kroyo

Kecamatan

Karangmalang dan PSU saluran drainase untuk Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota. Berikut diagram hasil rata-rata penilaian masyarakat penerima manfaat dari kondisi PSU setelah adanya program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen.

commit to user

120


digilib.uns.ac.id

0% 7%

36%

Sangat Berhasil (%) Berhasil (%) Cukup Berhasil (%) Kurang Berhasil (%) 48%

Tidak Berhasil (%)

9%

Gambar 4.4 Diagram Rata-Rata Penilaian Kondisi PSU Sumber :Analisis, 2010 Dari diagram hasil rata-rata penilaian masyarakat penerima manfaat dari kondisi PSU terlihat bahwa rata-rata sebanyak 48 % menilai berhasil, 36 % kurang berhasil, 9% menilai cukup berhasil, 7 % menilai sangat berhasil. Tingkat keberhasilan dari penanganan kondisi PSU dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen adalah berhasil. b. Sosial 1) Analisis Tingkat Keberhasilan Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen ditinjau dari Aspek Sosial Kemasyarakatan Bantuan stimulan diberikan kepada masyarakat bertujuan agar

masyarakat

ikut

berperan

serta

dalam

pengadaan

perumahannya. Dalam sistem ini masyarakat terlibat sejak awal dalam proses peningkatan kualitas perumahannya sesuai dengan arahan program commit ini yangtobertumpu pada keswadayaan dan upaya user

121


digilib.uns.ac.id

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk mencapai kemandirian dan berkelanjutan. Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi penerima. Kedua lokasi memiliki karakteristik berbeda dalam implementasi program BSP2S dan PKP hal ini berdampak pada keberhasilan tujuan pemberdayaan untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan.

commit to user

122

Tabel 4.8 Penilaian Kondisi Sosial Kemasyarakatan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen No

Lokasi

Kondisi Sosial Kemasyarakatan

1

Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang

˗ Cenderung individu dan mengutamakan kepraktisan dalam pengerjaan fisik baik pengerjaan fisik untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah maupun perbaikan PSU. ˗ Koordinasi antar anggota KSM jarang dilakukan secara bersama-sama. Koordinasi hanya dilakukan pada saat bersama POKJA dalam sosialisasi dan monitoring pengerjaan fisik. ˗ Untuk teknis pengerjaan peningkatan kualitas rumah diserahkan pada masing-masing anggota KSM, tiap anggota bertanggung jawab atas pengerjaan rumahnya sendiri. ˗ Untuk penanganan PSU untuk mempersingkat waktu pengerjaan dan efektifitas tenaga kerja untuk kegiatan betonisasi, maka diputuskan untuk membeli bahan beton jadi agar pengerjaannya praktis dan cepat selesai. ˗ Dalam pengerjaan fisik baik pengerjaan fisik untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah maupun perbaikan PSU dilakukan dengan bergotong royong. ˗ Koordinasi antar anggota KSM selalu dilakukan. ˗ Sistem pengerjaan kegiatan peningkatan kualitas dilakukan dengan membentuk kelompok 3 kelompok kerja untuk kegiatan Peningkatan Kualitas masing-masing kelompok beranggotakan 8 orang. Mekanisme kerja yang dilakukan adalah dengan bergotong royong membangun rumah secara bergantian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada anggota yang tidak dapat melakukan pengerjaan fisik maka anggota lain yang mengerjakannya. Semua dilakukan tanpa paksaan sesuai dengan kesepakatan bersama. ˗ Untuk teknis pengerjaan PSU juga dilakukan dengan bergotong royong anggota KSM yang diajak untuk bekerja dalam pengerjaan PSU merupakan warga Ngoncol RT 1 Kelurahan Nglorog Kecamatan Karangmalang yang tergolong MBR namun tidak mendapat bantuan peningkatan kualitas rumah. Dengan upah kerja masing-masing sebesar Rp 50.000,00 per hari selama 1 (satu) bulan. Anggota KSM ini dipilih dengan tujuan agar mengurangi kesenjangan antara warga yang mendapat bantuan rumah dan warga yang tidak mendapat bantuan proses pemilihan juga disepakati bersama-sama.

2

Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kota

Penilaian Aspek Sosial kemasyarakatan

Kurang Berhasil

Berhasil

Sumber: Analisis, 2010 123


digilib.uns.ac.id

Perbedaan tingkat keberhasilan Implementasi Program BSP2S dan PKP di kedua lokasi ini menunjukan bahwa pelaksanaan sebuah program yang sama pada lokasi dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang berbeda tentu memperoleh hasil berbeda pada aspek sosial. Output dari aspek sosial yang diharapkan adalah sifat kemandirian dan

pemberdayaan

komunitas sehingga memungkinkan adanya keberlanjutan program dengan atau tanpa adanya bantuan stimulan. Aspek

sosial

kemasyarakatan

di

kelurahan

Kroyo

kecamatan Karangmalang tergolong kurang berhasil sedangkan pada kelurahan Nglorog kecamatan Sragen Kota tergolong berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. 2) Penilaian Masyarakat terhadap Aspek Sosial Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen a) Pengaruh Program BSP2S dan PKP pada Peningkatan Kesehatan Masyarakat Berikut tabel hasil penilaian mengenai pengaruh pada peningkatan kesehatan masyarakat dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tabel 4.9 Hasil Penilaian Peningkatan Kesehatan Setelah Adanya Program BSP2S dan PKP Pernyataan Variabel Kebijakan Mengenai Tingkat Kesehatan Peningkatan kesehatan

Prosentase Jumlah Penilaian Responden Sangat Berhasil Cukup Kurang Tidak Berhasil (%) Berhasil Berhasil Berhasil Total (%) (%) (%) (%) 0

50

42,86

7,14

0

100

Sumber : Analisa, 2010

Berikut adalah diagram hasil penilaian peningkatan kesehatan pasca program BSP2S dan PKP oleh masyarakat penerima program: commit to user

124


digilib.uns.ac.id

0% 0% 7% Sangat Berhasil (%) 50% 43%

Berhasil (%) Cukup Berhasil (%) Kurang Berhasil (%) Tidak Berhasil (%)

Gambar 4.5 Diagram Hasil Penilaian Peningkatan Kesehatan Sumber : Analisis, 2010 Dari diagram hasil penilaian masyarakat penerima manfaat terhadap peningkatan kesehatan pasca adanya program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen terlihat sebanyak 50% menilai berhasil, 42 % menilai cukup berhasil, dan 8 % menilai kurang berhasil. Tingkat keberhasilan dari implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

terhadap peningkatan kesehatan

masyarakat adalah berhasil. b) Pengaruh Program BSP2S dan PKP pada Peningkatan Pendidikan Berikut tabel hasil penilaian mengenai pengaruh pada peningkatan pendidikan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen.

commit to user

125


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.10 Hasil Penilaian Peningkatan Pendidikan Setelah Adanya Program BSP2S dan PKP Prosentase Jumlah Penilaian Responden Sangat Berhasil Cukup Kurang Tidak Berhasil (%) Berhasil Berhasil Berhasil Total (%) (%) (%) (%)

Pernyataan Variabel Kebijakan Mengenai Tingkat Pendidikan Pengaruh pada peningkatan tingkat pendidikan

0

14,29

28,57

32,14

25,00

100

Sumber : Analisis, 2010 Berikut adalah diagram hasil penilaian peningkatan pendidikan pasca program BSP2S dan PKP oleh masyarakat penerima program:

0% 25%

14% Sangat Berhasil (%) 29%

Berhasil (%) Cukup Berhasil (%)

32%


Gambar 4.6 Diagram Hasil Penilaian Peningkatan Pendidikan Sumber : Analisis, 2010 Dari diagram hasil penilaian masyarakat penerima manfaat terhadap peningkatan pendidikan pasca adanya program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen terlihat sebanyak 32% menilai kurang berhasil, 29% menilai cukup berhasil, 25% menilai tidak berhasil, dan 14% menilai berhasil. Tingkat keberhasilan dari implementasi program commit to user

126


digilib.uns.ac.id

BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

terhadap

peningkatan pendidikan adalah kurang berhasil. c) Pengaruh pada Perubahan Perilaku Masyarakat Berikut tabel hasil penilaian mengenai pengaruh pada perubahan

perilaku

masyarakat

dalam

implementasi

program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tabel 4.11 Hasil Penilaian Perubahan Perilaku Masyarakat Setelah Adanya Program BSP2S dan PKP Prosentase Jumlah Penilaian Responden Pernyataan Variabel Kebijakan Mengenai Perilaku Masyarakat

Sangat Berhasil Cukup Kurang Tidak total Berhasil (%) Berhasil Berhasil Berhasil (%) (%) (%) (%)

Pengaruh pada Perubahan Perilaku Masyarakat Sumber : Analisis, 2010

17,86

60,71

17,86

3,57

0

100

Berikut adalah diagram hasil penilaian perubahan perilaku masyarakat pasca program BSP2S dan PKP oleh

masyarakat penerima program: 3% 0% 18%

18%

Sangat Berhasil (%) Berhasil (%) Cukup Berhasil (%) Kurang Berhasil (%)

61%

Tidak Berhasil (%)

Gambar 4.7 Diagram Hasil Penilaian Perubahan Perilaku Masyarakat Sumber : Analisis, 2010 commit to user

127


digilib.uns.ac.id

Dari diagram hasil penilaian masyarakat penerima manfaat terhadap perubahan perilaku masyarakat pasca adanya program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen terlihat sebanyak 61% menilai baik, 18% menilai cukup baik, 18% menilai sangat baik, dan 3% menilai kurang baik. Maka tingkat keberhasilan dari penilaian masyarakat mengenai

perubahan

perilaku

masyarakat

dalam

implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen adalah berhasil. c.

Ekonomi Penilaian oleh masyarakat penerima program terhadap aspek ekonomi dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilakukan dengan melihat hasil penilaian masyarakat penerima manfaat terhadap variabel kebijakan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Berikut tabel hasil penilaian mengenai pengaruh program pada peningkatan ekonomi dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tabel 4.12 Penilaian Masyarakat terhadap Peningkatan Ekonomi Pasca Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Prosentase Jumlah Penilaian Responden

Pernyataan Variabel Kebijakan Mengenai Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi

Sangat Berhasil Cukup Kurang Tidak Total Berhasil (%) Berhasil Berhasil Berhasil (%) (%) (%) (%) 0

35,71

42,86

14,29

7,14

Sumber : Analisis, 2010 Berikut adalah diagram hasil penilaian terhadap peningkatan ekonomi pasca program BSP2S dan PKP oleh masyarakat penerima program:

commit to user

128

100


digilib.uns.ac.id

0% 7% 14%

36%

Sangat Berhasil (%) Berhasil (%) Cukup Berhasil (%) Kurang Berhasil (%)

43%

Tidak Berhasil (%)

Gambar 4.8 Diagram Hasil Penilaian terhadap Peningkatan Ekonomi Sumber : Analisis, 2010 Dari diagram hasil penilaian masyarakat penerima manfaat terhadap peningkatan ekonomi pasca adanya program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen terlihat sebanyak 43% menilai cukup baik, 36% menilai baik, 14% menilai kurang baik, dan 7% menilai tidak baik, tidak ada masyarakat penerima manfaat menilai sangat baik terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pasca program. Tingkat keberhasilan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen terhadap peningkatan ekonomi dari penilaian masyarakat tergolong cukup berhasil. 4.

Sintesa Penilaian Variabel Kebijakan Dalam penilaian terhadap variabel kebijakan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilakukan penilaian kembali terhadap 3 (tiga) hasil pembahasan di variabel kebijakan, yaitu: tinjauan terhadap rencana pembangunan Kabupaten Sragen terkait program BSP2S dan PKP, pembahasan proses implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen, dan kemanfaatan program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Masing-masing hasil analisis diberi commit to user

129


digilib.uns.ac.id

penilaian sesuai kriteria penilaian tingkat keberhasilan

kemudian

dilakukan perhitungan penilaian variabel kebijakan. Berikut

tabel

sintesa

penilaian

variabel

kebijakan

dalam

implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen :

commit to user

130

Tabel 4.13 Sintesa Penilaian Variabel Kebijakan No

Pembahasan

Hasil Analisis

1

Tinjauan terhadap Rencana Pembangunan Kabupaten 1 Sragen terkait Program BSP2S dan PKP

2

Pembahasan Proses Implementasi Program BSP2S dan 2 PKP di Kabupaten Sragen

3

Kemanfaatan a. Kondisi 1) Program Fisik BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

Perbandingan a) Kondisi Kondisi Sebelum Rumah dan Sesudah Implementasi b) Kondisi Kegiatan PSU Peningkatan Kualitas

3

4

Tingkat Penilaian Keberhasilan Implementasi program BSP2S dan PKP di Sangat kabupaten Sragen sangat berhasil dalam Berhasil 5 mendukung terwujudnya keluaran program pembangunan daerah kabupaten Sragen. Tingkat keberhasilan proses Implementasi Sangat program BSP2S dan PKP di Kabupaten Berhasil 5 Sragen mencapai 92,31%. 100 % sesuai antara rencana kegiatan, Sangat pelaksanaan pengerjaan fisik Peningkatan Berhasil 5 Kualitas dan hasil kegiatan 100 % sesuai antara rencana kegiatan, Sangat pelaksanaan pengerjaan fisik PSU dan hasil Berhasil 5 kegiatan

2) Penilaian a) Kondisi 5 Penilaian masyarakat mengenai Masyarakat Rumah penanganan kondisi rumah tergolong terhadap Kondisi Pasca berhasil dalam implementasi program Fisik pasca Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. program BSP2S b) Kondisi 6 Penilaian masyarakat mengenai dan PKP PSU penanganan PSU tergolong berhasil dalam Pasca implementasi program BSP2S dan PKP di Program Kabupaten Sragen. b. Sosial 1) Analisis Tingkat a) Kroyo , 7 Aspek sosial kemasyarakatan di Kroyo, Keberhasilan Karang Karangmalang tergolong kurang berhasil

Berhasil 4 Berhasil 4

Kurang

2

131

Implementasi malang dalam Implementasi Program BSP2S dan Program BSP2S PKP di Kabupaten Sragen. dan PKP di b) Nglorog, 8 Aspek sosial kemasyarakatan di Nglorog, Kabupaten Sragen Kota Sragen Kota tergolong berhasil dalam Sragen Meninjau Implementasi Program BSP2S dan PKP di terhadap Aspek Kabupaten Sragen. Sosial Kemasyarakatan 2) Penilaian a) Tingkat 9 Penilaian masyarakat mengenai Masyarakat Kesehatan peningkatan kesehatan masyarakat terhadap Aspek tergolong berhasil dalam Implementasi Sosial Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Implementasi Sragen. Program BSP2S dan PKP di b) Tingkat 10 Penilaian masyarakat mengenai Kabupaten Pendidikan peningkatan pendidikan masyarakat Sragen tergolong kurang berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. c) Perilaku 11 Penilaian masyarakat mengenai perubahan Masyarakat perilaku masyarakat tergolong berhasil dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. c. Ekono- Penilaian Masyarakat terhadap 12 Penilaian masyarakat terhadap peningkatan mi Pengaruh tingkat Ekonomi ekonomi tergolong cukup berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. 12 Jumlah Komponen Analisis Kebijakan Jumlah Penilaian

Berhasil Berhasil 4

Berhasil 4

Kurang Berhasil 2

Berhasil 4 Cukup Berhasil

3 47

Sumber : Analisis, 2010 132


digilib.uns.ac.id

Perhitungan Sintesa Penilaian Variabel Kebijakan : Jumlah Penilaian x 100% Jumlah Komponen x 5(nilai maksimum tolok ukur keberhasilan) = 47 x 100% 12x 5 = 78,33% Dari hasil perhitungan penilaian variabel kebijakan didapatkan hasil sebesar 78,33 %. Sesuai dengan kriteria penilaian tingkat keberhasilan yang ditetapkan, untuk variabel kebijakan dinilai berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. B. ANALISIS KELEMBAGAAN Pada implementasi program, koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar pelaku yang terlibat menjadi salah satu kunci dari keberhasilan. Salah satu tolok ukur keberhasilan dari implementasi adalah apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Salah satu sumber daya pendukung adalah para pelaku yang terlibat dalam implementasi program. Analisis kapasitas kelembagaan dilaksanakan dengan menilai kinerja dari para pelaku implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Penilaian dilakukan dengan pengkriteriaan tingkat keberhasilan lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta penilaian penerima manfaat terhadap kelembagaan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. 1.

Penilaian Tingkat Keberhasilan Lembaga dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun memiliki keterkaitan atau hubungan antara satu dengan yang lainnya, mengingat adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin untuk mengimplementasikan program BSP2S dan PKP. commit to user

133

KEMENTRIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Fasilitator

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

LKM/LKNB “KPRI Lestari Mekar”

- Mengusulkan LKM - Fasilitasi KSM - Monitoring kerja KSM

Menyalurkan Dana

˗ Mengusulkan POKJA ˗ Rekomendasi Lokasi

POKJA Kabupaten Sragen ˗ Mengusulkan LKM/LKNB & Lokasi pada Pemerintah Kab. Sragen ˗ Monitoring pelaksanaan

MBR Anggota KSM Penerima Program & Pelaksana Pengerjaan Fisik

Gambar 4.9 Skema Kelembagaan Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Sumber : Analisis, 2010 134


digilib.uns.ac.id

Penilaian tingkat keberhasilan lembaga dalam menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya

dilakukan

dengan

pengkriteriaan

tingkat

keberhasilan. Kriteria penilaian disesuaikan dengan kesesuaian ketentuan tugas dan fungsi lembaga dengan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tingkat keberhasilan kelembagaan dihitung dengan : Jumlah Komponen Yang Sesuai Total Komponen

a.

x 100%

Pemerintah Kabupaten Sragen Penilaian tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan BSP2S dan PKP.

Tabel 4.14 Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Kesesuaian Tidak Sesuai sesuai

No

Ketentuan Pelaksanaan

1

Merekomendasikan lokasi dan LKM/LKNB penyalur pemberian stimulan untuk perumahan swadaya kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat.

√

-

Mengusulkan Kabupaten/Kota Kementerian Perumahan Rakyat.

√

-

2

Penilaian Kesesuaian

POKJA Kepada Negara

Keterangan Merekomendasikan lokasi di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang dan kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kota dan KPRI Lestari Mekar sebagai LKM/LKNB


100 % sesuai dengan ketentuan pelaksanaan

Sumber : Analisis,2010 commit to user

135


digilib.uns.ac.id

Dari tabel kesesuaian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen, dapat terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah melaksanakan 100% tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan BSP2S dan PKP. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sangat berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. b. POKJA Kabupaten Sragen Penilaian tingkat keberhasilan POKJA Kabupaten Sragen dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan BSP2S dan PKP. Tabel 4.15 Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab POKJA Kabupaten Sragen dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

No


1

Mengusulkan lokasi dan LKM/LKNB kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima; Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya; Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan BSP2S dan PKP;

2

3

4

Kesesuaian Tidak Sesuai sesuai

Keterangan

√

-


√

-

Dengan dibantu fasilitator

√

-

Dengan meninjau dokumen perencanaan terkait

commit to user √ -


136


5

6

digilib.uns.ac.id

Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik;

√

Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan BSP2S dan PKP.

√

Penilaian Kesesuaian


-




Dari tabel kesesuaian tugas dan tanggung jawab POKJA Kabupaten Sragen dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen, dapat terlihat bahwa POKJA Kabupaten Sragen telah melaksanakan 100% tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan BSP2S dan PKP. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja POKJA Kabupaten Sragen sangat berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. c.

Fasilitator Program BSP2S dan PKP Penilaian tingkat keberhasilan fasilitator program BSP2S dan PKP dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan BSP2S dan PKP.

commit to user

137


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.16 Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Program BSP2S dan PKP dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

No


1

Mendata MBR dan pembentukan KSM untuk di usulkan kepada LKM/LKNB; Memfasilitasi MBR dalam penulisan usulan kegiatan; Fasilitasi, Pengawasan dan pembinaan pada LKM/LKNB;

2 3

Bersama-sama POKJA Kabupaten/Kota membantu memverifikasi MBR yang diprioritaskan dan direkomendasi untuk mendapatkan dana stimulan; 5 Melakukan monitoring secara berkala kepada pelaksanaan kegiatan baik itu pada LKM/LKNB atau MBR; 6 Memberikan laporan perkembangan dan permasalahan yang muncul di lapangan secara berkala yang diserahkan kepada POKJA Kabupaten/Kota dan KMW. Penilaian Kesesuaian

Kesesuaian Tidak Sesuai Sesuai

Keterangan

√

-

√

-

-

√

Dilakukan sesuai ketentuan Fasilitator melakukan fasilitasi, dan pengawasan namun tidak membina LKM.LKNB untuk bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam pembuatan proposal

√

-


√

-


√

-


4


83,33 % sesuai dengan ketentuan pelaksanaan

Sumber : Analisis, 2010 Dari tabel Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Program BSP2S dan PKP dalam Implementasi Program BSP2S dan commit dapat to userterlihat bahwa Fasilitator Program PKP di Kabupaten Sragen,

138


digilib.uns.ac.id

BSP2S dan PKP telah melaksanakan 83,33% tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan BSP2S dan PKP. Maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Fasilitator Program BSP2S dan PKP sangat berhasil dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. d. KPRI Lestari Mekar selaku Lembaga Keuangan Non Bank Penilaian Tingkat Keberhasilan KPRI Lestari Mekar selaku Lembaga Keuangan Non Bank dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan BSP2S dan PKP. Tabel 4.17 Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab KPRI Lestari Mekar selaku Lembaga Keuangan Non Bank dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Kesesuaian Tidak Sesuai Sesuai

No


1

Mengusulkan kelompok MBR calon BSP2S dan PKP kepada POKJA Kabupaten/Kota.

2

3

Menyalurkan BSP2S dan PKP kepada kelompok MBR yang sudah disetujui oleh POKJA Kabupaten/Kota Mengkoordinasi proses penyusunan proposal MBR.

Memberikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan serta penyaluran BSP2S dan PKP kepada POKJA Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Hasil Penilaian Kesesuaian

Keterangan

√

-


√

-

Dilakukan ketentuan

-

√

-

√

4

sesuai

Koordinasi penyusunan proposal dilaksanakan oleh fasilitator Laporan disusun oleh fasilitator

50% sesuai dengan ketentuan pelaksanaan

e. (2010) Sumber : Hasil Analisis f.

commit to user

139


digilib.uns.ac.id

Dari tabel Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab KPRI Lestari Mekar selaku Lembaga Keuangan Non Bank dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen, dapat terlihat bahwa Fasilitator Program BSP2S dan PKP telah melaksanakan 50% tugas dan

tanggung jawabnya

sesuai

dengan

ketentuan

petunjuk

pelaksanaan BSP2S dan PKP. Maka dapat disimpulkan bahwa KPRI Lestari Mekar selaku Lembaga Keuangan Non Bank cukup berhasil dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. e.

Kelompok Swadaya Masyarakat Penilaian Tingkat Keberhasilan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis BSP2S dan PKP.

Tabel 4.18 Kesesuaian Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

No

Ketentuan Teknis

1

KSM menyusun usulan kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) disampaikan kepada LKM/LKNB;

2

Melaksanakan konstruksi fisik PB dan PK sampai selesai sesuai dengan perjanjian antara dengan LKM/LKNB termasuk pada pencapaian progres fisik di lapangan.

Hasil Penilaian Kesesuaian

Kesesuaian Tidak Sesuai Sesuai √

-

Keterangan

Dengan didampingi oleh fasilitator

KSM hanya melakukan pengerjaan fisik Peningkatan Kualitas dan √ PSU hal ini sesuai perjanjian dengan KPRI Lestari Mekar selaku LKM/LKNB 100% sesuai dengan ketentuan pelaksanaan

Sumber : Analisis,a.2010 b. Dari tabel kesesuaian tugas dan tanggung jawab Kelompok Swadaya Masyarakatcommit dalam to implementasi program BSP2S dan PKP user

140


digilib.uns.ac.id

di Kabupaten Sragen, dapat terlihat bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat telah melaksanakan 100% tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis BSP2S dan PKP. Maka dapat disimpulkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat sangat berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. 2.

Penilaian

Penerima

Manfaat

terhadap

Kelembagaan

dalam

Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Berikut tabel hasil penilaian penerima manfaat mengenai pengaruh program BSP2S dan PKP pada tingkat ekonomi dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tabel 4.19 Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Kelembagaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

No

Pernyataan Variabel Kelembagaan

Pelayanan Lembaga dalam Implementasi 1 Program BSP2S dan PKP Partisipasi sebagai 2 anggota KSM sekaligus Penerima Pemahaman masyarakat tentang 3 Implementasi Program BSP2S dan PKP. Respon Lembaga 4 terhadap Keluhan dan Pengaduan Jumlah Rata-rata (%) Penilaian terhadap Variabel Kelembagaan

Prosentase jumlah penilaian responden Sangat Cukup Kurang Tidak Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil (%) (%) (%) (%) (%)

total

7,14

67,86

25

0

0

100

10,71

71,43

17,86

0

0

100

0

60,71

35,71

3,57

0

100

3,57

50

21,43

25

0

100

21,43

250

100

28,57

0

400

5,36

62,50

25

7,14

0

100

Sumber : Analisis, 2010 commit to user

141


digilib.uns.ac.id

Berikut adalah diagram hasil rata-rata penilaian terhadap pengaruh tingkat ekonomi pasca program BSP2S dan PKP oleh masyarakat

penerima program: 0% 7%

5%

Sangat Berhasil (%) 25%

Berhasil (%) Cukup Berhasil (%) Kurang Berhasil (%) Tidak Berhasil (%)

63%

Gambar 4.10 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Kelembagaan Sumber : Analisis, 2010 Dari diagram diatas menunjukkan rata-rata penilaian terhadap variabel kebijakan. Sebesar 63 % menilai berhasil, 25 % menilai cukup berhasil, 7 % menilai kurang berhasil, 5 % menilai sangat berhasil. Dari penilaian

masyarakat

maka

dapat

disimpulkan

bahwa

variabel

kelembagaan berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. 3.

Sintesa Penilaian Variabel Kelembagaan Dalam penilaian terhadap variabel kelembagaan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilakukan penilaian 2 (dua) pembahasan, yaitu : Penilaian Tingkat Keberhasilan Lembaga dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya, dan Penilaian Penerima Manfaat terhadap Kelembagaan. Masing-masing hasil analisis diberi penilaian

kemudian

dilakukan

perhitungan

penilaian

variabel

kelembagaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya sesuai penilaian commit to user

142


digilib.uns.ac.id

kriteria tingkat keberhasilan terhadap hasil analisis dari masing-masing komponen kelembagaan. Berikut tabel sintesa penilaian variabel kelembagaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen :

commit to user

143

Tabel 4.20 Sintesa Penilaian Variabel Kelembagaan No 1

Pembahasan

Hasil Analisis

Penilaian Tingkat Keberhasilan 1 Pemerintah Lembaga Dalam Menjalankan Kabupaten Tugas Dan Fungsinya Sragen POKJA Kabupaten Sragen

2

3 Fasilitator

KPRI Lestari Mekar

4

5 KSM 2

Penilaian penerima manfaat terhadap 6 kelembagaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Jumlah Komponen Analisis Kelembagaan

6

Tingkat Keberhasilan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sangat Sragen sangat berhasil dalam Berhasil implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Kinerja POKJA Kabupaten Sragen Sangat sangat berhasil dalam implementasi Berhasil program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Kinerja Fasilitator Program BSP2S dan Sangat PKP sangat berhasil dalam implementasi Berhasil program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. KPRI Lestari Mekar selaku Lembaga Cukup Keuangan Non Bank cukup berhasil Berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Kelompok Swadaya Masyarakat sangat Sangat berhasil dalam implementasi program Berhasil BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Menurut penilaian masyarakat, Berhasil kelembagaan berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Jumlah Penilaian

Penilaian

5

5

5

3

5

4 27


144


digilib.uns.ac.id

Perhitungan Sintesa Penilaian Variabel Kelembagaan : Jumlah Penilaian x 100% Jumlah Komponen x 5(nilai maksimum tolok ukur keberhasilan) = 27 x 100% 6x5 = 90% Dari hasil perhitungan penilaian variabel kelembagaan didapatkan hasil sebesar 90 %. Sesuai dengan kriteria penilaian tingkat keberhasilan yang ditetapkan untuk variabel kelembagaan maka dapat disimpulkan variabel kelembagaan dinilai sangat berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. C. PEMBIAYAAN 1.

Tinjauan Pencairan dan Penyaluran Dana BSP2S dan PKP Dalam ketentuan Program BSP2S dan PKP memuat sasaran program yang terkait dengan pembiayaan yaitu : tersalurnya stimulan perumahan swadaya melalui LKM/LKNB dan tersalurkannya stimulan perumahan swadaya kepada MBR yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan perumahan swadaya dengan jumlah maksimal yang ditetapkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan program BSP2S dan PKP. Maka variabel pembiayaan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan terkait dengan tersalurnya dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peninjauan terhadap pencairan dan penyaluran dana BSP2S dan PKP dilakukan untuk mengetahui kesesuaian ketentuan pembiayaan dengan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tingkat keberhasilan pembiayaan dihitung dengan : Jumlah Komponen Yang Sesuai Total Komponen

x 100%

commit to user

145


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.21 Tinjauan Pencairan dan Penyaluran Dana BSP2S dan PKP

No

Ketentuan Pencairan dan Pemanfaatan dana

Kesesuaian Tidak Sesuai Sesuai

1

Pencairan dan Penyaluran dana BSP2S dan PKP ke rekening LKM.LKNB 2 Pencairan dan Penyaluran Dana BSP2S dan PKP ke MBR Anggota KSM (Selambat-lambatnya 4 hari kerja) 3 Pemanfaatan dana untuk konstruksi fisik sesuai dengan rencana usulan kegiatan dan dilaksanakan sampai selesai 4 Adminstrasi KSM dan dan LKM/LKNB Pembukuan melakukan dana oleh pencatatan atas dana BSP2S dan PKP yang telah diterima dan membukukannya. LKM/LKNB melakukan pencatatan atas dana BSP2S dan PKP yang telah diterima dan membukukannya Penilaian Kesesuaian

Penilaian

-


√

-

Diserahkan pada MBR pada hari yang sama saat dana masuk rekening KPRI Lestari Mekar

√

-


-

√

Administrasi dan pembukuan dana tidak dilakukan oleh KSM,

√

-


√


Sumber : Analisis , 2010 Dari tabel tinjauan pencairan dan penyaluran dana BSP2S dan PKP dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen, dapat terlihat implementasi program BSP2S dan PKP 80% sesuai dengan ketentuan pembiayaan dalam petunjuk teknis BSP2S dan PKP. Maka dapat disimpulkan bahwa pencairan dan penyaluran dana BSP2S dan PKP berhasil dilaksanakan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. commit to user

146


2.

digilib.uns.ac.id

Penilaian Penerima Manfaat terhadap Pembiayaan Implementasi Program BSP2S dan PKP Berikut tabel hasil penilaian penerima manfaat mengenai pengaruh program BSP2S dan PKP pada pembiayaan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Tabel 4.22 Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen

No

Pernyataan Variabel Pembiayaan

Dana Peningkatan Kualitas Perumahan telah cukup dan sesuai kebutuhan masyarakat 2 Dana Program untuk Peningkatan PSU telah cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3 Kelancaran dan kemudahan dalam penyaluran dana Jumlah rata-rata (%) penilaian terhadap variabel pembiayaan

Prosentase jumlah penilaian responden Sangat Cukup Kurang Tidak total Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil (%) (%) (%) (%) (%)

1

0

21,43

64,29

14,29

0

100

3,57

39,29

35,71

21,43

0

100

17,86

64,29

17,86

0

0

100

21,43

125

117,86

35,71

0

300

7,14

41,67

39,29

11,90

0

100

Sumber : Analisis, 2010 Dari tabel diatas dibuat diagram hasil penilaian terhadap variabel pembiayaan:

commit to user

147


digilib.uns.ac.id

70 60 50 40 30 20 10 0 Dana Peningkatan Dana Program untuk Kualitas Perumahan Peningkatan PSU telah telah cukup dan sesuai cukup dan sesuai kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat

Kelancaran dan kemudahan dalam penyaluran dana

Presentase jumlah penilaian responden Sangat Berhasil (%) Presentase jumlah penilaian responden Berhasil (%) Presentase jumlah penilaian responden Cukup Berhasil (%) Presentase jumlah penilaian responden Kurang Berhasil (%) Presentase jumlah penilaian responden Tidak Berhasil (%)

Gambar 4.11 Diagram Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Variabel Pembiayaan dalam Implementasi Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen Sumber : Analisis, 2010 Dari diagram diatas dapat disimpulkan : a.

Dana Peningkatan Kualitas Perumahan telah cukup dan sesuai kebutuhan masyarakat mendapat penilaian cukup berhasil oleh penerima manfaat

b.

Dana program untuk peningkatan PSU telah cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat mendapat penilaian berhasil oleh penerima manfaat

c.

Kelancaran dan kemudahan dalam penyaluran dana mendapat commit to user penilaian berhasil oleh penerima manfaat 148


digilib.uns.ac.id

Berikut adalah diagram hasil rata-rata penilaian terhadap variabel pembiayaan program BSP2S dan PKP oleh masyarakat penerima program: 0% 12%


39%


Gambar 4.12 Diagram Rata-Rata Penilaian Variabel Pembiayaan Sumber : Analisis, 2010 Dari diagram diatas menunjukkan rata-rata penilaian terhadap variabel kebijakan. Sebesar 42 % menilai baik, 39 % menilai cukup baik, 12 % menilai kurang baik, 7 % menilai sangat baik, dan tidak ada yang menilai tidak baik terhadap variabel pembiayaan dari implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat menilai pembiayaan berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. 3.

Sintesa Penilaian Pembiayaan Dalam penilaian terhadap variabel pembiayaan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dilakukan penilaian 2 (dua) pembahasan, yaitu : tinjauan pencairan dan penyaluran dana BSP2S dan PKP, dan penilaian masyarakat terhadap pembiayaan implementasi program BSP2S dan PKP. Masing-masing hasil analisis diberi nilai sesuai dengan penilaian kriteria tingkat keberhasilan commit to userpenilaian variabel pembiayaan. kemudian dilakukan perhitungan

149


digilib.uns.ac.id

Sehingga dapat ditarik kesimpulannya sesuai penilaian kriteria tingkat keberhasilan. Berikut tabel sintesa penilaian pembiayaan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen :

commit to user

150

Tabel 4.23 Sintesa Penilaian Variabel Pembiayaan No 1

2

Pembahasan Tinjauan pencairan dan penyaluran dana BSP2S dan PKP

Penilaian masyarakat terhadap pembiayaan implementasi program BSP2S dan PKP

Jumlah Komponen Penilaian

Dana Peningkatan Kualitas Perumahan telah cukup dan sesuai kebutuhan masyarakat Dana program untuk Peningkatan PSU telah cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelancaran dan kemudahan dalam penyaluran dana

Hasil Analisis 1

2

3

4

4

Implementasi program BSP2S dan PKP 80% sesuai dengan ketentuan pembiayaan dalam petunjuk teknis BSP2S dan PKP. Maka dapat disimpulkan bahwa pencairan dan penyaluran dana BSP2S dan PKP berhasil dilaksanakan dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. Dana Peningkatan Kualitas perumahan telah cukup dan sesuai kebutuhan masyarakat mendapat penilaian cukup berhasil oleh penerima manfaat Dana program untuk peningkatan PSU telah cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat mendapat penilaian berhasil oleh penerima manfaat

Kelancaran dan kemudahan dalam penyaluran dana mendapat penilaian berhasil oleh penerima manfaat Jumlah Penilaian

Tingkat Keberhasilan

Penilaian

Berhasil

4

Cukup berhasil

3

Berhasil

4

Berhasil

4 15


151


digilib.uns.ac.id

Perhitungan Sintesa Penilaian Variabel Kelembagaan : Jumlah Penilaian x 100% Jumlah Komponen x 5(nilai maksimum tolok ukur keberhasilan) = 15 x 100% 4x5 = 75% Dari hasil perhitungan penilaian variabel pembiayaan didapatkan hasil sebesar 75%. Sesuai dengan kriteria penilaian tingkat keberhasilan yang ditetapkan untuk variabel pembiayaan maka dapat disimpulkan variabel pembiayaan dinilai berhasil dalam implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen. D. TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM BSP2S DAN PKP Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari implementasi program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP) di Kabupaten Sragen, perlu dilakukan penilaian rata-rata dari hasil sintesa masing-masing variabel sehingga didapatkan hasil sintesa tingkat keberhasilan yang mencakup dari ketiga variabel. Tabel 4.24 Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP) di Kabupaten Sragen No

Variabel

1 Kebijakan 2 Kelembagaan 3 Pembiayaan Sintesa Tingkat Keberhasilan

Hasil Penilaian Tingkat Keberhasilan 78,33% 90% 75% 81,11%

Sintesa Tingkat Keberhasilan Berhasil Sangat Berhasil Berhasil Sangat Berhasil

Sumber : Analisis,2010 Dari tabel diatas didapat hasil sintesa tingkat keberhasilan implementasi program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan commit(BSP2S to user dan PKP) di Kabupaten Sragen

152


digilib.uns.ac.id

mencapai 81,11%. Maka tingkat keberhasilan implementasi program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP2S dan PKP) di Kabupaten Sragen adalah sangat berhasil.

commit to user

153


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN Berdasarkan analisis tingkat keberhasilan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh 3 (tiga variabel); variabel kebijakan, variabel kelembagaan, dan variabel pembiayaan. Masing-masing variabel memiliki kelemahan dan kekurangan dalam implementasi program yang menyebabkan tingkat keberhasilan implementasi program tidak mencapai 100%. Kesimpulan yang dapat ditarik disajikan dalam bagan dibawah ini : Tingkat Keberhasilan Implementasi Program BSP2S dan PKP mencapai

81,11% (sangat berhasil)

Tingkat keberhasilan variabel kebijakan mencapai 78,33% (berhasil) Pengaruh Tingkat Keberhasilan Variabel Kebijakan : 1. Ketidaksesuaian tugas dan tanggung jawab LKM/LKNB 2. Jumlah keanggotaan KSM yang melebihi batas yang ditentukan 3. Karakter sosial kemasyarakatan pada salah satu lokasi penerima program berkontribusi pada kurang berhasilnya implementasi program BSP2S dan PKP

Sumber: Penulis, 2010

Tingkat keberhasilan variabel kelembagaan mencapai 90% (sangat berhasil)

Pengaruh Tingkat Keberhasilan Variabel Kelembagaan : Fasilitator melakukan fasilitasi, dan pengawasan namun tidak membina LKM.LKNB untuk bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam pembuatan proposal

Tingkat keberhasilan variabel pembiayaan mencapai 75% (berhasil)

Pengaruh Tingkat Keberhasilan Variabel Pembiayaan : Administrasi dan pembukuan dana tidak dilakukan oleh KSM

Gambar 5.1 Bagan Kesimpulan commit to user

154


digilib.uns.ac.id

B. REKOMENDASI 1.

Rekomendasi Terhadap Hasil Studi Implementasi program BSP2S dan PKP di kabupaten Sragen sangat berhasil dilakukan. Namun tingkat keberhasilannya tidak mencapai 100%, berikut tabel rekomendasi berdasarkan hasil tingkat keberhasilan implementasi program BSP2S dan PKP di Kabupaten Sragen: Tabel 5.1 Rekomendasi

Tingkat Kelemahan / keberhasilan kekurangan Sintesis implementasi dalam tingkat program implementasi keberhasilan BSP2S dan program BSP2S menurut PKP di dan PKP di variabel Kabupaten Kabupaten Sragen Sragen

Ketidaksesuaian tugas dan tanggung jawab LKM/LKNB

Tingkat keberhasilan variabel kebijakan 78,33% (berhasil) 81,11 % (sangat berhasil)

Jumlah keanggotaan KSM yang melebihi batas yang ditentukan

Karakter sosial kemasyarakatan pada salah satu lokasi penerima program berkontribusi pada kurang berhasilnya implementasi program BSP2S dan PKP

Rekomendasi

Khusus

Dalam penunjukkan LKM/LKNB perlu dilakukan pengarahan, pendampingan, dan pembinaan terkait tugas dan tanggung jawab LKM/LKNB selain tanggung jawab sebagai penyalur dana program Jumlah keanggotaan yang melebihi ketentuan dalam aspek pemberdayaan dapat menjadi nilai positif, maka alangkah lebih baik jika ketentuan jumlah keanggotaan KSM tidak dibatasi jumlah maksimal. Perlu adanya pendekatan kepada masyarakat secara kekeluargaan melalui dialog secara personal pada tokoh masyarakat setempat terkait pemberian program yang memiliki tujuan pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat

Umum

Peninjauan terhadap ketentuan terkait implementasi program BSP2S dan PKP hendaknya dilakukan oleh seluruh pihak terkait, agar implementasi tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan

commit to user

155


digilib.uns.ac.id

Dalam pembuatan proposal pencairan dana Fasilitator sebaiknya bukan hanya melakukan dilakukan oleh fasilitasi, dan LKM/LKNB namun juga Tingkat pengawasan dilakukan oleh KSM keberhasilan namun tidak penerima program, fungsi variabel membina fasilitator sebagai kelembagaan LKM/LKNB pendamping, pengawas, mencapai untuk bekerja dan pembinaan dengan ini 90% (sangat sesuai tugas dan dapat dimaksimalkan. berhasil) tanggung Dengan keterlibatan KSM jawabnya dalam kepercayaan dan pembuatan pemahaman terhadap proposal program akan semakin meningkat Dalam pendampingan KSM perlu dilakukan penjelasan/pemberian Tingkat pengertian lebih keberhasilan Administrasi dan mendalam mengenai apa variabel pembukuan dana saja yang perlu dilakukan pembiayaan tidak dilakukan sebagai anggota KSM mencapai oleh KSM terkait administrasi dan 75% pembukuan dana dengan (berhasil) ini auditing dapat dilakukan dengan maksimal.

Peninjauan ketentuan dan Pemantauan kinerja tiap lembaga terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam implementasi program BSP2S dan PKP

Peninjauan terhadap ketentuan pendanaan program BSP2S dan PKP

Sumber: Penulis, 2010 2.

Rekomendasi Arah Penelitian Lanjutan Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti merasa perlu adanya tindak lanjut penelitian terkait studi Tingkat Keberhasilan Implementasi Program BSP2S dan PKP. Rekomendasi yang dapat diberikan berupa arahan untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian selanjutnya perlu adanya : a.

Pendalaman pembahasan terhadap kemanfaatan program pada masyarakat.

b.

Pendalaman pembahasan terhadap manajemen organisasi dalam implementasi program.

c.

Penekanan topik penelitian terhadap aspek auditing dalam implementasi program. commit to user

156

TUGAS AKHIR. Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Jenjang Strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Recommend Documents