TUGAS AKHIR. Diajukan sebagai Syarat untuk Mencapai Jenjang Strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Oleh : Dian Novianastasia Prabawati I

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TUGAS AKHIR

MULTIPLIER EFFECT PENANGANAN PERMUKIMAN TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI KASUS KELURAHAN KADIPIRO, BANJARSARI, SURAKARTA)

Diajukan sebagai Syarat untuk Mencapai Jenjang Strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Oleh : Dian Novianastasia Prabawati I 0607035

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user


digilib.uns.ac.id

MULTIPLIER EFFECT PENANGANAN PERMUKIMAN TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI KASUS KELURAHAN KADIPIRO, BANJARSARI, SURAKARTA)

Dian Novianastasia Prabawati NIM. I 0607035 Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang penanganan permukiman terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Kadipiro melalui empat program yaitu program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu Seberapa besar multiplier effect penanganan permukiman terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi pencapaian sasaran, target, pencapaian program dan menganalisis multiplier effect program penanganan permukiman terhadap kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode tersebut untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel target sasaran program (independen) dan variabel pencapaian program dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi (dependen). Tahap analisis dalam penelitian ini yaitu analisis pencapaian target dengan teknik deskripsi kuantitatif, analisis pencapaian dengan teknik deskripsi kuantitatif menggunakan bantuan bagan proses dan analisis multiplier effect program dengan teknik deskripsi kuantitatif dengan pembobotan berdasarkan level dalam bagan proses. Berdasarkan hasil analisis multiplier effect implementasi program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri di Kelurahan Kadipiro dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya, program yang mempunyai multiplier effect paling besar pada aspek fisik yaitu Program RTLH (63%), multiplier effect paling besar aspek sosial yaitu program BSP2S (49%), multiplier effect paling besar aspek ekonomi paling besar yaitu Program Sanimas dan BSP2S sebesar dan yang tidak mempunyai multiplier commit28% to user effect yaitu PNPM Mandiri. iii


digilib.uns.ac.id

Abstract This research relates to the adeguabe housing for low income people in Kadipiro Village through 4 of programs namely ; SANIMAS program, RTLH, BSP2S and PNPM Mandiri. The formulation is how much multiplier effect fulfilment needs of the house habitable for low income people in Kadipiro village, Banjarsari, Surakarta. The purposes of the research are to identify the achievement of objectives, targets, achievement of the program and to analyze multiplier effect of program related to provision of adeguabe housing

for low income people in Kadipiro Village,

Banjarsari, Surakarta. This research is a quantitative with descriptive method. The method is describis a systematic, factual and accurate to the conditions and phenomena that occur based on data and information obtained in research. There are two variables in this research program, which are the target variable (independen) and achievement of program variables of physical aspects, social and economic (dependen). Three stages of the analysis conducted in this research are, analysis of the achievement of the target with a quantitative descriptive technique. analysis of program achievements in aspects of physical, social and economic with the technique of quantitative description of the process using charts and analysis program with a multiplier effect quantitative descriptive technique using scoring based on levels in the chart of the process. This research concludes that, implementation of program has a multiplier effect mostly is physical aspects of the program RTLH (63%), most of the multiplier effect of social aspects of the program BSP2S (49%), the multiplier effect of the economic aspects of the program and BSP2S SANIMAS is 28% and there are not multiplier effect that PNPM Mandiri. *Keyword : Multiplier Effect, The House Habitable Low, Income People

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di suatu kota salah satunya diakibatkan oleh daya tarik (Pull Factor). Daya tarik kota bukan hanya karena aktivitas ekonomi saja namun juga karena faktor sosial budaya dan pelayanan kehidupan kota yang memadai. Bayangan tentang kemajuan dan gemerlapnya kota juga menjadi daya tarik migran ke kota (Budiharjo, 2009). Peningkatan pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang tinggi mengakibatkan kepada peningkatan permintaan kebutuhan terhadap berbagai fasilitas dan sarana pelayanan kota seperti perumahan/permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum serta berbagai jaringan prasarana kota. Pesatnya pertumbuhan penduduk seringkali tidak diimbangi dengan jumlah penyediaan rumah yang memadai khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga, kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan menjadi “bom waktu” yang suatu saat menjadi masalah besar apabila tidak berhasil ditangani dengan baik. 1.1.1 Permasalahan Permukiman Pembangunan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia menjadi masalah yang sangat penting untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pengadaan rumah sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah (Panudju, 1999) mengingat distribusi pendapatan penduduk Indonesia secara kasar terdiri atas 40% penduduk berpenghasilan rendah, 40% berpenghasilan sedang dan 20% berpenghasilan tinggi (Komarudin, 1999). Permasalahan pokok pembangunan perumahan dan permukiman yaitu keterbatasan penyediaan rumah, banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan commit to user utilitas umum yang memadahi serta permukiman kumuh yang semakin meluas BAB 1 PENDAHULUAN

1


digilib.uns.ac.id

(Arah Kebijakan Kemenpera, 2010-2014). Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan masalah kompleks yang menunjukan kaitannya dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, ekologi dan sebagainya. Kompleksitas ini wajar, mengingat hakekat dan fungsi perumahan dan permukiman yang begitu luas dalam kehidupan manusia. Permasalahan perumahan dan permukiman banyak terjadi di Kota Surakarta. Permasalahan yang terjadi antara lain permasalahan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman. Permasalahan kuantitas yaitu banyaknya rumah tidak layak huni sebesar 6.612 unit pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 (Bapermas, 2011), permukiman ilegal dan kurangnya jumlah sarana prasarana dan utilitas (Bapeda Surakarta, 2011). Permasalahan permukiman yang berkaitan dengan kualitas lingkungan misalnya permasalahan sanitasi, drainase, kebutuhan air bersih dan lain sebagainya. Permasalahan permukiman tersebut baik kuantitas maupun kualitas mendorong timbulnya permukiman kumuh di kota Surakarta. 1.1.2 Penanganan Permukiman Permasalahan perumahan dan permukiman perkotaan di tangani dengan berbagai upaya dan program, dengan harapan dapat mengurangi meluasnya dampak dari permasalahan tersebut. Program penanganan permukiman tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melainkan juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Penanganan permukiman di suatu wilayah, apabila dilakukan secara sistemik, akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan

kesejahteraan

dan

pengentasan

kemiskinan.

Penanganan

permasalahan perumahan dan permukiman seharusnya dilandasi suatu kebijakan dan strategi penanganan permukiman. Kebijakan perumahan dan permukiman merupakan suatu rangkaian atau kelompok peraturan “set of rules” yang terdiri dari undang-undang, peraturan, kebijakan penanganan permukiman baik pada level pusat maupun level daerah atau kota. Permasalahan permukiman di Surakarta setiap tahun semakin parah sehingga pemerintah kota melakukan berbagai macam penanganan permukiman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan kuantitas commit to user perumahan dan permukiman di kota Surakarta melalui program Bantuan BAB 1 PENDAHULUAN

2


digilib.uns.ac.id

Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S), pemberdayaan Rumah Tidak Layak Huni, dan pembangunan rusunawa (DPU, 2011).

Sedangkan

penyelesaian permasalahan kualitatas perumahan dan permukiman antara lain melalui program relokasi permukiman, pemberdayaan RTLH dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman (DPU, 2011). Penelitian ini membahas empat penanganan permukiman yaitu program Sanimas, program RTLH, Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM). Peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penentuan penanganan permukiman antara lain Peraturan Walikota Surakarta no 17-A tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 8/Permen/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya; Permen No 10/Permen/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman; Permen No 22/Permen/M/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Permen

Penyelenggaraan

Peningkatan

05/Permen/M/2009

tentang

No

01/Permen/M/2009 Kualitas

Pedoman

tentang

Perumahan;

Pelaksanaan

Acuan

Permen

Program

No

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM Mandiri Perkim). Pendanaan berbagai program permukiman di Kota Surakarta berasal dari berbagai sumber antara lain baik APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program-program penanganan permasalahan perumahan dan permukiman kota Surakarta mengacu pada kebijakan perumahan permukiman yaitu RTRW, RPJMD dan RPIJM Kota Surakarta. 1.1.3 Hubungan Antara Penanganan Permukiman dan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Penanganan permukiman merupakan upaya pemerintah dan pihak lain commit to user yang berkaitan dengan permukiman untuk mengatasi permasalahan permukiman BAB 1 PENDAHULUAN

3


digilib.uns.ac.id

baik permasalahan kualitatif maupun permasalahan kuantitatif. Program penanganan permukiman mempunyai target (sasaran) yang berbeda sesuai dengan tujuan dari program penanganan permukiman tersebut. Tujuan dari program Sanimas mempunyai tujuan yaitu terpenuhinya kebutuhan sanitasi berbasis masyarakat, tujuan program RTLH yaitu peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin, tujuan BSP2S yaitu peningkatan kualitas hunian serta tujuan PNPM Mandiri yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas hunian, pemenuhan sarana, prasana dan utilitas umum. Program-program penanganan permukiman tersebut diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program penanganan permukiman diharapkan tidak hanya memberikan manfaat hanya sesaat dengan jangkauan lokal saja, tetapi diharapkan dapat memberi manfaat yang berkelanjutan dengan jangkauan luas, sehingga akan terus bergulir bagaikan bola salju (snow bolling) yang semakin lama manfaatnya akan semakin membesar dan menetapkan multiplier effect dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah layak huni merupakan yaitu rumah yang tidak hanya memenuhi standar rumah sehat saja tetapi juga lingkungan permukiman yang layak dengan sarana, prasarana dan utilitas yang memadahi. (Umar FA, 2004) sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. (UU no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Menurut Glasson (1990), multiplier effect yaitu suatu kegiatan akan dapat memicu timbulnya kegiatan atau program lain. Makin banyak kegiatan yang timbul dari suatu program di luar target utamanya makin tinggi pula dinamisasi suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan pengembangan perekonomian dan wilayah. 1.1.4 Gambaran Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di kelurahan Kadipiro, kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah sebesar 508,80 Ha, 369,93 ha untuk lahan permukiman, memiliki 33 RW dan 216 RT. Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 51.033 jiwa (12.999KK) dengan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 1.776KK atau 14% (BPS, 2011). Permasalahan permukiman yang commit to user terjadi di kelurahan tersebut yaitu adanya kebutuhan rumah sebesar 690 unit BAB 1 PENDAHULUAN

4


digilib.uns.ac.id

pada tahun 2006-2010 (Bapeda Surakarta, 2011), rumah tidak layak huni sebesar 221 unit (Bapermas, 2011), sarana dan prasarana utilitas umum permukiman yang kurang memadai serta terdapat permukiman kumuh. Pemerintah kota Surakarta dari tahun 2005 hingga sekarang melakukan berbagai penanganan permukiman di kelurahan Kadipiro melalui program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri. Implementasi ke empat program penanganan permukiman di kota Surakarta pertama kali di lakukan di kelurahan Kadipiro. 1.1.5 Gambaran Isu Program Penanganan Permukiman Berdasarkan data Pemerintah kota Surakarta lima tahun terakhir (20062011) program penanganan permukiman di kelurahan Kadipiro antara lain program Sanimas, program RTLH, program BSP2S dan PNPM Mandiri. Program Sanitasi Masyarakat (Sanimas) yaitu program usaha untuk penyehatan lingkungan permukiman pada skala komunitas (kampung, RT) dengan cara membangun prasarana dan sarana sanitasi yang dilakukan secara inisiatif dalam semangat kebersamaan di antara para pemangku kepentingan, seperti warga masyarakat setempat, LSM atau swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Program Pemberdayaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu pemberian bantuan/perbaikan RTLH dengan target meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan miskin sebesar 221 unit. Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) yaitu stimulan perumahan

swadaya

disalurkan

melalui

LKM/LKNB

dalam

rangka

memfasilitasi perbaikan rumah atau pembangunan baru yang memenuhi ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RsH) secara swadaya sebesar 100 rumah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM Mandiri) adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Menurut Glasson (1990), suatu program dapat memunculkan kegiatan atau program baru sebagai efek ganda (multiplier effect). Hal ini terjadi pada program RTLH di kelurahan Kratonan, kecamatan Serengan tidak hanya berhenti

pada

pembangunan/perbaikan kondisi rumah saja namun commit to user memunculkan kegiatan lain (multiplier effect) yaitu pembangunan MCK, BAB 1 PENDAHULUAN

5


Hidran

Umum,

digilib.uns.ac.id

Dapur/MCK

Komunal,

Taman,

Listrik,

Pelatihan

Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Peralatan Catering & Sertifikasi tanah. (DPU cipta karya, 2011). Program BSP2S di kelurahan Danukusuman memunculnya pembangunan atau kegiatan lain

(multiplier effect) yaitu

pengadaan bak sampah, pembangunan balai warga, posyandu, MCK, Saluran drainase, jalan lingkungan dan resapan air. PNPM Mandiri di Kota Surakarta selain dalam perbaikan fisik lingkungan juga terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pinjaman bergulir dimana uang tersebut dikelola untuk kegiatan usaha masyarakat. Sehingga berdasarkan isu tersebut maka dapat diketahui bahwa suatu program dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dengan jangkauan yang luas.

1.2. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang dan isu yang berkembang di atas bahwa setiap program penanganan permukiman yaitu Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri memberikan manfaat yang berkelanjutan dengan jangkauan yang luas/multiplier effect. Maka diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut “Seberapa besar multiplier effect penanganan permukiman terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta?”

1.3. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan dari rumusan masalah diatas yang telah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan umum untuk menggali pengetahuan tentang kondisi lapangan di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu (a) mengidentifikasi

pencapaian

sasaran

dan

target

program

penanganan

permukiman di kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. (b) mengidentifikasi pencapaian program penanganan permukiman di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. commit to user

BAB 1 PENDAHULUAN

6


digilib.uns.ac.id

(c) mengidentifikasi dan menganalisis multiplier effect program penanganan permukiman terhadap kebutuhan rumah

layak huni

bagi

masyarakat

berpenghasilan rendah di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta.

1.4. SASARAN PENELITIAN Berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut maka dapat ditarik sasaran penelitian sebagai berikut: (a) teridentifikasinya sasaran dan target Program Sanimas (b) teridentifikasinya sasaran dan target Program BSP2S, (c) teridentifikasinya sasaran dan target Program RTLH (d) teridentifikasinya sasaran dan target PNPM Mandiri (e) teridentifikasi pencapaian program Sanimas (f) teridentifikasi pencapaian program BSP2S (g) teridentifikasi pencapaian program RTLH (h) teridentifikasi pencapaian PNPM Mandiri (i) terumuskannya tingkat multiplier effect masing-masing program penanganan permukiman yaitu Program Sanimas, Program BSP2S, Program RTLH , dan PNPM Mandiri terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta.

1.5. MANFAAT PENELITIAN Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi multiplier effect setiap penanganan permukiman terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Pada masa mendatang, hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun sebagai evaluasi bagi Pemerintah Kota dalam menentukan program penanganan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga program yang akan dilakukan diharapkan dapat memiliki multiplier effect yang besar terhadap penanganan permasalahan permukiman. Selain itu, manfaat bagi disiplin Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, produk studi dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan literatur mengenai penelitian dampak luar suatu program commit to user penanganan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BAB 1 PENDAHULUAN

7


digilib.uns.ac.id

1.6. BATASAN PENELITIAN 1.6.1. Batasan Wilayah Batasan wilayah dalam penelitian “Multiplier effect Penanganan Permukiman Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah” merupakan lokasi di Kelurahan Kadipiro yang mendapat penanganan permukiman. Area tersebut merupakan area yang didominasi (fungsi utama) sebagai permukiman di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Terdiri dari 33 RW dan 216 RT, dengan luas wilayah 508,80 Ha dan 369,93 ha untuk lahan permukiman serta memiliki jumlah masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 1.776 KK (14%) . Adapun lokasi sasaran program dalam penelitian ini antara lain: (a) Program Sanimas di RT 1,2 RW 24 dan RT 1,2 RW 16 (b) Program RTLH tersebar di RT 09 RW 24, Kelurahan Kadipiro (c) Program BSP2S tersebar di RW 1, RW 3, RW 5, RW 7, RW 8, RW 12, RW 18, RW 19, RW 23, dan RW 27 Kelurahan Kadipiro. (d) Program PNPM tersebar di seluruh RW, Kelurahan Kadipiro. 1.6.2. Batasan Materi/Subtansial Batasan materi dalam penelitian ini dibatasi pada efek-efek yang ditimbulkan dari suatu program penanganan permukiman dengan target dan sasaran untuk mengatasi permasalahan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mendapatkan hasil kajian yang sesuai dengan tujuan sasaran serta menjawab rumusan masalah maka batasan materi yang dibahas dalam studi ini hanya mencakup komponen-komponen dari target, sasaran program penanganan permukiman yang dibandingkan dengan pencapaian program di lapangan, yaitu: (a) Sasaran dan target program yang meliputi sasaran dan target dari program sanitasi, BSP2S, RTLH dan PNPM. (b) Pencapaian dari masing-masing program yang dilihat dari tiga aspek yaitu:  Aspek fisik yang meliputi rumah dan prasarana sarana utilitas (PSU)  Aspek sosial yang meliputi pemberdayaan masyarakat dalam keterlibatan pembentukan organisasi, pendanaan dan pelaksanaan program. commit to user  Aspek ekonomi yaitu pelatihan usaha dan peningkatan kesejahteraan. BAB 1 PENDAHULUAN

8


digilib.uns.ac.id

(c) Efek ganda (multiplier effect) dalam program Sanimas, BSP2S, RTLH dan PNPM.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN Tahap pertama dalam penyusunan laporan penelitian adalah pendahuluan yang berisi proposal penelitian multiplier effect penanganan permukiman terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Kadipiro, Surakarta. Tahap ini berisi latar belakang pemilihan judul, konsep awal dan gambaran umum Kelurahan Kadipiro, Surakarta. Selain itu juga, dijelaskan rumusan, tujuan, sasaran, batasan, manfaat dan kerangka pikir penelitian. Tahap kedua yaitu tinjauan pustaka yang menjadi acuan dalam penelitian, pemilihan teori menjadi dasar dari setiap bab penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan eksplorasi teori yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran yang didasarkan pada kupasan dari judul penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dapat menentukan variabel penelitian yang menjadi pokok bahasan serta batasan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka juga memberikan kerangka pemikiran mengenai apa yang dibahas dalam penelitian ini. Tahap ketiga, Metodologi penelitian yaitu tahap proses penelitian. Dalam tahap ini dijelaskan proses penelitian ini dari penjelasan jenis penelitian yang digunakan, perumusan variabel penelitian berdasarkan tinjauan pustaka, metode pelaksanaan penelitian, teknik sampling, dan metode analisis. Tahap keempat, Hasil penelitian yaitu tahap yang membahas gambaran fakta dan data yang diambil dan digunakan dalam penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Berisi penjelasan Implementasi program Sanimas, BSP2S, RTLH dan PNPM di kelurahan Kadipiro Tahap kelima, Analisis data membahas analisis data untuk menjawab tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan empirik dengan metode deskriptif kuantitatif. Tahap keenam, Kesimpulan dan Rekomendasi dari proses penelitian yang commit to user mampu menjawab sasaran penelitian multiplier effect penanganan permukiman BAB 1 PENDAHULUAN

9


digilib.uns.ac.id

terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Kadipiro, Surakarta.

1.8. KERANGKA PENELITIAN Kerangka Pikir Penelitian tentang

Multiplier Effect Penanganan

Permukiman terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta) yaitu sebagai berikut:

commit to user

BAB 1 PENDAHULUAN

10

PENDAHULUAN Latar Belakang:  permasalahan pokok pembangunan perumahan dan permukiman  penanganan permukiman melalui program penanganan permukiman  program penanganan permukiman diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dengan jangkauan luas

Rumusan Masalah “Seberapa besar Multiplier Effect penanganan permukiman terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR di Kelurahan Kadipiro

BAB 1 PENDAHULUAN

INPUT

ANALSIS

Data

Batasan Penelitian  Batas Wilayah penelitian  Batas materi Manfaat Penelitian Penyusunan Tujuan & Sasaran Penelitian

Penanganan Permukiman  Kebijakan dan strategi permukiman  Program Sanimas, BSP2S, PNPM Mandiri, RTLH  Target dan Sasaran Program  Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Metode Analisis Deskripsi Kuantitatif  Analisi pencapaian sasaran dan target program penanganan permukiman  Analisis pencapaian program penanganan permukiman  Analisis multiplier effect setiap penanganan permukiman terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR

Rumah layak Huni bagi MBR Identifikasi pencapaian program penanganan permukiman di kelurahan Kadipiro dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi Teori  Rumah Layak huni (UU no 1 tahun 20011)  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (UU no 1 tahun 2011)  Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Kepmenkes no 852 tahun 2008)  Program RTLH (Peraturan Walikota Surakarta no 17 A thn 2009)  Program Perumahan Swadaya (Permen no 8 tahun 2006)  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Permenpera no 5 tahun 2009)  Teori multiplier effect

Pendekatan Empirik

Deskripsi Multiplier Effect dari setiap penanganan permukiman tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni Bagi MBR

Kesimpulan dan Rekomendasi

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian Sumber: Pribadi

11

O U T P U T


digilib.uns.ac.id

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian dan pemilihan teori menjadi dasar dari setiap bab penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat beberapa bagian yang berhubungan dengan materi penelitian dan menentukan variabel penelitian yang menjadi pokok bahasan serta batasan dalam penelitian.

2.1. RUMAH LAYAK HUNI Rumah merupakan obyek utama pada penelitian ini. Rumah merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada manusia selain sandang dan pangan. Pengertian rumah banyak dikemukakan oleh beberapa sumber, namun pengertian inti dari rumah itu sendiri tidak banyak berbeda. Berdasarkan UU no 1 tahun 2011 rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Menurut Permen no 22 tahun 2008, Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sedangkan menurut Umar FA, 2004 rumah layak huni merupakan yaitu rumah yang tidak hanya memenuhi standar rumah sehat saja tetapi juga lingkungan permukiman yang layak dengan sarana, prasarana dan utilitas yang memadahi. Peraturan Menteri no 22 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, mengemukakan tentang standar rumah layak huni dan standar lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Syarat rumah layak huni menurut standart pelayanan minimal (SPM) antara lain: (a) memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi: pondasi; struktur tengah/kolom dan balak; struktur atas (atap) (b) menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi, minimal memiliki 1 kamar mandi dan jamban dan dilengkapi dengan septitank atau sanitasi komunal. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

commit to user 12


digilib.uns.ac.id

(c) memenuhi kecukupan luas minimum luas minimum rumah layak huni 7,2 m2/orang sampai dengan 12 m2/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/tidur dan dilengkapi oleh kamar mandi. Selain itu juga menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) 03-1733-2004, pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan administrasi yang berkaitan dengan perizinan pembangunan, perizinan layak huni dan sertifikasi tanah,

yang diatur oleh pemerintah Kota/Kabupaten setempat dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (a) Syarat lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) antara lain: 1. Keadaan jaringan Jalan Jalan lingkungan Ketentuan : Kelas jalan: jalan lingkungan I jalan lingkungan II, akses kesemua lingkungan permukiman, kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 10 km/jam, dapat diakses mobil pemadam kebakaran, konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat, dan jembatan harus memiliki pagar pengaman. Jalan setapak, ketentuan akses ke semua persil rumah sesuai perencanaan dan lebar 0,8 sampai 2 m 2. Sanitasi, ketentuan limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah ; Pengosongan lumpur tinja 2 tahun sekali ;apabila kemungkinan membuat tankseptik tidak ada, maka lingkungan perumahan yang baru harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sanitasi lingkungan atau harus dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain. 3. Drainase dan pengendalian banjir, ketentuan tinggi genangan rata-rata kurang dari 30 cm, lama genangan kurang dari 1 jam, setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air, prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit

commit to user


13


digilib.uns.ac.id

4. Persampahan, ketentuan 100 % produk sampah tertangani (berdasarkan jumlah timbunan sampah 0,02 m3/orang/hari), pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi, syarat kesehatan, pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer, dan komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan. 5. Air minum, ketentuan 100% penduduk terlayani, 60-220 lt/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan dan 30-50 lt/orang/hari untuk lingkungan perumahan 6. Listrik, ketentuan setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain (dengan perhitungan setiap unit hunian mendapat daya listrik minimum 450 VA atau 900 VA), tersedia jaringan listrik lingkungan, pengaturan tiang listrik dan gardu listrik harus menjamin keamanan penghuni, tersedia penerangan jalan umum

2.2. MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. (UU no 1 tahun 2011). Budihardjo (1991)berpendapat bahwa menentukan golongan masyarakat berpenghasilan rendah tidaklah mudah karena ketidak pastian pendapatannya. Sehingga dalam hal ini pendapat yang paling mudah diidentifikasi dilapangan adalah masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Permenpera No. 5/PERMEN/M/2007, sedangkan pengertian lainnya merupakan akibat maupun dampak dari lemahnya tingkat perekonomian mereka.

Menurut

Permenpera

No.

5/PERMEN/M/2007

masyarakat

berpenghasilan rendah adalah masyarakat dengan penghasilan dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan. Tabel 2.1 Klasifikasi MBR Menurut Permenpera no. 5/Permen/M/2007 No Kelompok Sasaran Batasan Penghaislan (Rp/Bulan) 1. I 1.700.000 2. II 1.000.000 3. III Penghasilan 1.000.000 Sumber: Permenpera No.5/Permen/M/2007

commit to user BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

14


digilib.uns.ac.id

2.3. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2.3.1. Permasalahan Permukiman Permasalahan Perumahan dan permukiman merupakan masalah kompleks yang menunjukan kaitannya dengan segi-segi sosial, ekonomi, budaya, ekologi dan sebagainya. Kompleksitas ini wajar, mengingat hakekat dan fungsi perumahan dan permukiman yang begitu luas dalam kehidupan manusia, walaupun tidak dengan sendirinya berarti selalu diperhatikan ataupun diperhitungkan. Permasalahan perumahan dan permukiman di kota disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Menurut

Kementerian

perumahan

Rakyat

dalam

arah

kebijakan

pembangunan perumahan tahun 2010-2014, pembangunanan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok antara lain: (a) Keterbatasan Penyediaan Rumah (b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadahi. (c) Permukiman kumuh yang semakin meluas Menurut Profesor.DR.Parsudi Suparlan (2009), ciri-ciri permukiman kumuh antara lain: (a) fasilitas umum yang kondisinya kurang dan tidak memadahi (b) kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu (rumah tidak layak huni) (c) tingkat kepadatan yang tinggi (d) mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang heterogen (e) mayoritas jenis pekerjaan mereka di sektor informal. 2.3.2. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Perumahan dan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga dalam masyarakat Indonesia. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional maka tujuan pembangunan perumahan dalam jangka panjang ditujukan agar setiap keluarga menempati satu rumah yang layak serta menjamin ketentraman hidup. Hal ini selaras dengan UU no 1 tahun 2011 tentang

commit to user


15


digilib.uns.ac.id

perumahan dan kawasan permukiman menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. (a) Kebijakan Perumahan dan Permukiman dalam Renstra Kemenpera Tahun 20102014 Arah kebijakan pembangunan perumahan dari Kemenpera tahun 20102014 yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau, dengan arah kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui pembangunann rusunawa, rumah sederhana sehat bersubsidi, pembangunan rusunami, penyediaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan lain sebagainya. Meningkatkan terhadap

aksesibilitas

hunian

yang

masyarakat

layak

melalui

berpenghasilan penyediaan

menengah-bawah

subsidi

perumahan,

pengembangan fasilitas likuiditas, peningkatan mobilitas sumber-sumber dana jangka panjang, dan pengembangan tabungan perumahan nasional. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. (b) Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam UU no 1 tahun 2011 Asas perumahan dan kawasan permukiman yaitu kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan,

kemandirian dan

kebersamaan,

kemitraan,

keserasian dan

keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan keberlanjutan dan keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. 2.3.3. Konsep Pembangunan Masyarakat (Community Development) Pembangunan perumahan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat dalam konsep tridaya, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan

commit to user


16


digilib.uns.ac.id

permukiman mereka. Konsep tridaya merupakan pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Melalui daya manusia, dilaksanakan proses penyadaran untuk menumbuhkan pengertian, pengetahuan, kepedulian dan rasa memiliki dari peserta proyek atau kelompok binaan terhadap permasalahan yang dihadapi. Melalui daya usaha, penerima manfaat proyek diberi bekal pengetahuan dan keterampilan usaha yang dapat membantu upaya-upaya peningkatan pendapatan. Sedang, melalui daya lingkungan komunitas yang terkena dampak proyek diajak untuk mengenali sumber permasalahan yang dihadapi dengan melakukan survei kampung sendiri atau self-assessment survey. Community Development merupakan pembangunan masyarakat yang mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilakukan dan harus ,mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pembangunan perumahan adalah tanggung masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Untuk itu pemerintah mengatur, membina dan membantu serta menciptakan iklim yang baik agar masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan perumahannya.(Siswono, 1991). Berdasarkan data-data dari berbagai studi kasus, banyak macam dan tingkat peran serta masyarakat dalam program permukiman antara lain: (a) Keterlibatan dalam pembentukan organisasi pembangunan Banyak contoh kasus yang membuktikan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembentukan organisasi pembangunan perumahan. Meskipun tidak selalu sebagai pengambil prakarsa dalam pembentukan organisasi tersebut cukup banyak anggota masyarakat yang aktif berperan serta dalam pembentukan organisasi pengadaan rumah tersebut. Contoh kasus yang dapat dikemukakan adalah pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat penggusuran di Bombay dengan bantuan Badra East Community Centre (Syah dan Marchant; dalam ;1999;86). (b) Keterlibatan dalam pendanaan Meskipun kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sangat terbatas, pada beberapa kasus pengadaan perumahan dengan peran serta mereka dalam mendanai pembangunan rumah cukup besar.

commit to user


17


digilib.uns.ac.id

(c) Keterlibatan dalam pelaksanaan program Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program penanganan permukiman cukup banyak macamnya, mulai pembuatan proposal pengajuan program, pengurusan ijin-ijin, pengadaan bahan bangunan sampai dengan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan dan atau perbaikan. Contoh studi kasus tentang partisipasi masyarakat pada Tesis Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul (Agus M, 2008), keterlibatan masyarakat desa muruk dalam program desa mandiri pangan antara lain keterlibatan dalam pelaksaan program yaitu partisipasi mayarakat terhadap pelaksanaan kegiatan program desa mandiri pangan. 2.3.4. Penanganan Permukiman Kondisi perumahan pada umumnya selalu berubah dan mengalami perbaikan baik pada fisik rumahnya maupun lingkungan perumahannya. Strategi-strategi nasional pembangunan perumahan dijabarkan dalam programprogram pembangunan perumahan. Menurut Djamaluddin dalam Nurhaida (2003), program adalah merupakan serangkaian kegiatan atau proyek pembangunan yang langsung menghasilkan sesuatu atau sekelompok output yang saling berhubungan. Dalam suatu proses kebijakan publik yang paling menentukan adalah proses implementasinya, karena dengan itu dapat diketahui apakah program yang disusun mampu menanggulangi masalah yang timbul di masyarakat ataukah tidak. Menurut UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, program perbaikan rumah dan prasarana, sarana, atau utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran. Program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang selama ini menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan perumahan dan permukiman yang termasuk kategori kawasan kumuh, yang ditandai antara lain dengan kondisi prasarana dan sarana yang tidak memadai baik secara kualitas dan kuantitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan yang rawan bencana, penyakit dan keamanan (Dirjen Cipta Karya, 1999). Komponen lingkungan perumahan berkaitan dengan upaya perbaikan


18


digilib.uns.ac.id

lingkungan perumahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan menurut Dirjen Cipta Karya, antara lain : (a) jalan lingkungan, jalan setapak, (b) sistem drainase, (c) penyediaan air bersih, (d) pengumpulan dan pembuangan sampah (e) fasilitas penyehatan lingkungan (MCK). Penanganan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut UU No 1 tahun 2011 mendapat kemudahan antara lain: (a) subsidi perolehan rumah; (b) stimulan rumah swadaya; (c) insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; (d) perizinan (e) asuransi dan penjaminan (f) penyediaan tanah; (g) sertifikasi tanah; dan/atau prasarana, sarana, dan utilitas umum. 2.3.5. Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Pembiayaan perumahan merupakan cara untk membantu kaum miskin membiayai perumahan menurut UN Habitat dan ESCAP, 2008. Menurut Kuswartojo, Pembiayaan terkait perumahan formal yang berupa pembiayaan yang melibatkan pemerintah dan bank-bank. Komponen-komponen antara lain biaya pembebasan lahan, pematangan lahan, perijinan (legalitas proyek), penyediaan sarpras serta beaya konstruksi bangunan. Pembiayaan perumahan dan permukiman sangat penting, hal ini diakibatkan karena: (a) rendahnya daya beli masyarakat akan rumah (b) rendahnya akses MBR ke sumber daya pembangunan perumahan seperti tanah dan rumah (c) masih kurangnya lembaga keuangan mikro/lembaga non bank (LKM/LKNB) yang menangani MBR karena menganggap MBR tidak bankable. (d) Masih kurangnya komitmen PEMDA dan pelaku pembangunan dalam menangani MBR melalui APBD, APBN dal lain sebagainya.

commit to user


19


digilib.uns.ac.id

Menurut UU no 1 tahun 2011, pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian berasal dari: (a) anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau (c) sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA SURAKARTA 2.4.1. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta Kebijakan Perumahan dan Permukiman di Kota Surakarta merupakan bagian dari Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota. Penanggulangan kemiskinan dalam kontek ini tidak hanya semata-mata dipahami merupakan upaya untuk menghindarkan masyarakat dari terjadinya kemiskinan yang seolaholah hanya ditujukan kepada masyarakat yang sudah sejahtera, akan tetapi lebih kepada bagaimana pembangunan di kota ini mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah satu misi RPJM Kota Surakarta tahun 2010-2015 yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana kota antara lain jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi dan drainase, penuntasan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penertiban hunian tak berizin, pengembangan ruang terbuka hijau dan pengelolaan persampahan. 2.4.2. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (a) Pengertian Program Sanitasi Masyarakat Dalam prinsip sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (balifokus, best, LPTP, 2003), program sanimas merupakan usaha untuk penyehatan lingkungan permukiman pada skala komunitas (kampung, RT) dengan cara membangun prasarana dan sarana sanitasi yang dilakukan secara inisiatif dalam semangat kebersamaan di antara para pemangku kepentingan, seperti warga masyarakat setempat, LSM atau swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pendekatan sanimas adalah pemberdayaan masyarakat. Program sanimas terdiri

commit to user


20


digilib.uns.ac.id

dari 3 program antara lain: sistem perpipaan komunal, sistem MCK Plus ++, Septictank bersama. (b) Target dan Sasaran Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 852 tahun 2008, target dan sasaran pembangunan sanitasi yaitu meningkatkan akses sanitasi dasar secara berkesinambungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terlayani sanitasi. Target sanitasi masyarakat menurut Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman antara lain: peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site (sistem setempat) maupun off site (sistem terpusat) di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman Target

Peningkatan Akses Sanitasi

Tabel 2.2 Kegiatan Program Sanimas Kegiatan Program Jumlah Pembangunan IPAL Komunal Komponen kegiatan pembangunan IPAL Komunal antara lain: 42 buah pengadaan jamban pribadi berjumlah 42 kloset pemasangan pipa sambungan dan bak pengontrol 85 buah dari rumah ke pipa utama pemasangan pipa utama 9 buah pembuatan septitank untuk pengolahan limbah 9 buah Pembangunan MCK Biogas Komponen dalam kegiatan pembangunan MCK Biogas antara lain: 9 buah pemasangan sembilan pipa primer 9 buah pemasangan pipa sekunder 3 buah pembuatan kamar mandi 4 buah pembuatan WC 1 buah Wastafel 1 buah pemasangan pompa air 1 buah pemasangan pipa biogas

Sumber: Dokumen Rencana Kerja masyarakat Sanimas Kel Kadipiro, 2005-2006

Kriteria pemilihan tempat yang mendapatkan program sanitasi masyarakat antara lain: lingkungan permukiman yang kumuh


21


digilib.uns.ac.id

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah suatu kerangka pendekatan pola pemikiran, strategi atau rencana tindakan yang menghubungkan metode dengan hasil dalam suatu penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, perumusan variabel penelitian, metode pelaksanaan penelitian, teknik sampling, metode analisis dan metode sintesa. 3.1. JENIS PENELITIAN Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktafakta dan sifat-sifat tertentu. Penelitian deskriptif mampu menggambarkan fenomena dan hubungan/ korelasi antar dua hal, serta mampu

menarik

kesimpulan dan prediksi (Masyuri, 2008). Dari proses penelitian maka akan dicapai suatu bentuk kesimpulan yang berdasarkan pada pengolahan data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggambarkan dan memahami multiplier effect atau efek ganda dari masing-masing program penanganan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Sanimas, BSP2S, RTLH dan PNPM terhadapat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Teori Multiplier Effect Multiplier Effect Transfer (analisis penggandaan pada sektornya sendiri) pada saat pelaksanaan program Multiplier Effect Open Loop (analisis penggandaan dari satu sektor ke sektor yang lain), waktu pelaksanaan program lebih lama. Multiplier Effect Closed Loop (analisis penggandaan dari suatu sektor ke sektor yang lain, yang kemudian kembali pada sektor semula) waku pelaksanaan program lebih lama daripada ME Open Loop

Observasi Awal Program penanganan permukiman di lokasi penelitian dari tahun 2005-2011 Berdasarkan observasi awal, keempat program tersebut lebih terlihat mempunyai dampak Observasi awal lebih terlihat pada dampak langsung dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi

Gambar 3.1 Skema Pemilihan Tipe Multiplier Effect Sumber: Observasi Awal

Berdasarkan pada Gambar 3.1 hasil observasi awal, Multiplier effect dalam penelitian ini bersifat linier atau multiplier effect transfer yaitu multiplier effect yang timbul pada sektornya sendiri, hal ini dikarenakan kurun waktu

commit to user

BAB 3 METODE PENELITIAN

42


digilib.uns.ac.id

pelaksanaan keempat program 6 tahun terakhir sehingga dampak yang sangat menonjol terlihat pada dampak langsung dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi.

3.2. PENGUMPULAN DATA 3.2.1. Variabel Penelitian Variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi (Sudirman, 1993:34). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (bebas). (a) Variabel Independen Variabel independen penelitian didapat dari tinjauan teori mengenai penanganan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu: Program

Variabel

Target Program

Tabel 3.1 Variabel Independen Keterangan Aspek fisik : Target program Sanimas yaitu meningkatkan akses sanitasi dasar secara berkesinambungan Aspek sosial : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman

Sanimas

Sasaran Program Target Program

RTLH

BSP2S

Sasaran yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terlayani sanitasi Aspek Fisik: pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni Aspek sosial: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenali masalah di lingkungan permukiman dan masyarakat mau mempergunakan sebagian pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

Sumber Kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman dan KepMenKes RI No 852 Tahun 2008 KepMenKes RI No 852 Tahun 2008 Peraturan walikota Surakarta no 17-A tahun 2009 Hasil wawancara dengan Bapermas Surakarta, 2011

Sasaran Program

Sasaran yaitu masyarakat berpenghasilan rendah

Target Program

Aspek fisik: Permenpera memfasilitasi perbaikan dan atau pembangunan No 8 Tahun rumah baru untuk memenuhi ketentuan rumah 2006 sederhana sehat (RsH) secara swadaya.

commit to user


43


Program

Variabel

Sasaran Program

digilib.uns.ac.id

Keterangan Perbaikan rumah yang dilakukan antara lain: jendela, lantai, MCK, dinding, atap atau yang berkaitan dengan keamanan/ konstruksi antara lain pondasi, kolom, rangka atap. Aspek sosial : mendorong Lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank untuk memfasilitasi perbaikan atau pembangunan rumah atau perumahan Sasaran yaitu masyarakat berpenghasilan rendah

Sumber

Aspek fisik : Perbaikan dan atau pembangunan rumah dan atau perumahan dan atau PSU

PNPM Mandiri

Target Program

Sasaran Program

Aspek sosial: penyiapan dan peningkatan kapasitas fasilitator yang berasal dari masyarakat dibidang perumahan dan permukiman; Permenpera pengerahan fasilitator untuk memberdayakan No 5 th 2009 masyarakat melalui pendampingan dalam pelaksanaan perbaikan dan/atau pembangunan rumah dan/atau perumahan dan/atau PSU Aspek ekonomi: program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Masyarakat berpenghasilan rendah

Sumber : eksplorasi teori

(b) Variabel Dependen Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pencapaian program dari aspek fisik, sosial dan ekonomi. Variabel Fisik

Sosial

Tabel 3.2 Variabel dependen Keterangan a. rumah : pembangunan rumah baru perbaikan kualitas rumah meliputi legalitas tanah, ventilasi dan jendela, perbaikan dinding, perbaikan lantai, perbaikan atap, pembuatan pembagian ruangan dan jamban pribadi. b. Perbaikan prasarana, sarana utilitas : perbaikan jalan perbaikan drainase perbaikan sanitasi penyediaan air bersih penyediaan sampah penyediaan listrik pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan antara lain: commit to user


Sumber

SNI 03-1733-2004 Peraturan Menteri no 22 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal

Wignyo Adiyoso, 2009 44


Variabel

Ekonomi

digilib.uns.ac.id

Keterangan Sumber keterlibatan dalam pembentukan organisasi pembangunan keterlibatan pendanaan keterlibatan pelaksanaan program. bekal pengetahuan dan keterampilan usaha yang dapat Eko Budiharjo, 2009 membantu upaya-upaya peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan kesejahteraan

Sumber : Eksplorasi teori

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang mendukung yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) Observasi Dalam teknik observasi ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung mengenai permasalahan dan keadaan permukiman di Kelurahan Kadipiro dan kondisi fisik permukiman dan keadaan masyarakat di lokasi program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri kelurahan Kadipiro. (b) Studi dokumen Dalam pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen untuk memperoleh tinjauan-tinjauan mengenai permasalahan permukiman, kebijakan perumahan dan permukiman, kebijakan Kota Surakarta, Konsep Pembangunan Masyarakat, Penanganan Permukiman, Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, Program Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Program Perumahan Swadaya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Rumah Layak Huni, Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Multiplier Effect. (c) Wawancara Teknik yang digunakan adalah wawancara langsung dengan narasumber yang terdiri dari dinas-dinas yang berkaitan dengan penanganan permukiman. Pemilihan responden wawancara dalam penelitian ini yaitu kepada stakeholder yang mengetahui tentang program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri. Jumlah responden wawancara dalam penelitian ini antara lain:

commit to user BAB 3 METODE PENELITIAN

45


digilib.uns.ac.id

Tabel 3.3 Responden Wawancara Penelitian Responden Berdasarkan Program Sanimas RTLH BSP2S PNPM Mandiri DPU DPU Bapermas Bapeda Konsultan PNPM Mandiri Fasilitator PNPM Kecamatan Banjarsari

Tingkat Level Kota Surakarta Level Kecamatan Level Kelurahan

Lurah Kelurahan Kadipiro

Level Masyarakat

KSM Tunas Harapan dan KSM Karangasem

LKM Bina Karya Sejahtera

KJKS Wanita Melati Harapan

LKM Bina Karya Sejahtera

Sumber: Peneliti, 2011

(d) Kuesioner Data dari masyarakat didapat dengan menggunakan kuisioner semi terbuka, kuesioner yang jawaban pertanyaannya sudah tersusun tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban (Masri S, 1995). Kuesioner tersebut menggunakan pengkodean jawaban sehingga jawaban di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang penting, dimana pertanyaan sebagian jawaban telah ditentukan, tetapi masih ada kemungkinan bagi responden untuk memberikan jawaban lainya.(Peter Hagul, 1995). 3.2.3. Tahap Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat dua tahap dalam pengolahan data antara lain: (a) Reduksi Data Dilakukan untuk mempermudah membaca data. Data yang diedit akan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, gambar, skema dan diskripsi. Reduksi data dilakukan pada data mengenai keadaan fisik sebelum program, sasaran dan target dari keempat program tersebut, data persepsi masyarakat mengenai pencapaian implementasi dari keempat program dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi. (b) Pengelompokan Data Bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dan dibutuhkan. Pengelompokan data akan dikategorikan sesuai dengan variabel dan kategori data untuk mempermudah membaca, mensistematiskan dan menganalisis data. commit to user BAB 3 METODE PENELITIAN

46


digilib.uns.ac.id

Pengelompokan data tersebut berdasarkan data dalam masing-masing program yang disesuaikan dengan sasaran penelitian dalam BAB 1.

3.3.

TEKNIK SAMPLING Pengumpulan data primer dapat digunakan teknik sampling (pengambilan sampel). Pengambilan sampel terdiri dari penentuan jumlah populasi, jumlah sampel dan teknik pemilihan sampel.

3.3.1. Jumlah Populasi Populasi merupakan sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian sesuai dengan jumlah total penerima bantuan dari keempat program yaitu sebesar 452 KK yang mendapatkan bantuan dari program penanganan permukiman di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Program Penanganan Sanimas RTLH BSP2S PNPM

Tabel 3.4 Jumlah Populasi Lokasi Populasi (KK) RW XIV dan RW XVI 180 RW I - RW XXXIII 34 RW I - RW XXXIII 74 RW I – RW XXXIII 164 Jumlah 452

Sumber: Pemkot Surakarta, 2011

3.3.2. Jumlah Sampel Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2002:56). Penentuan sampel dilakukan dengan rumus Slovin

(Kartono, 1996:156). Nilai derajat kecermatan yang diambil

sebesar 10%. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengambilan sampel akan mempunyai kepercayaan sebesar 90%. Keterangan: n = jumlah sampel = + N= jumlah populasi (penerima bantuan) d = derajat kecermatan Total sampel yang akan diambil dengan minimal penelitian ini yaitu 82 jiwa dimana sampel tersebut diperoleh dari jumlah populasi yang di Kelurahan Kadipiro yang mendapat bantuan program Sanimas, RTLH, BSP2S, dan PNPM. Berdasarkan data populasi maka termasuk dalam jenis sampel strata yang membutuhkan sampel yang lebih detailtotiap commit userstrata maka rumus yang digunakan BAB 3 METODE PENELITIAN

47


digilib.uns.ac.id

untuk mengetahui sampel yang diambil secara proporsional adalah sebagai berikut. =

Keterangan :

×

ni = jumlah sampel menurut program

(Sugiyono, 1996)

n = jumlah total sampel Ni = jumlah populasi menurut program N = jumlah total populasi

Tabel 3.5 Jumlah Sampel Program Penanganan Sanimas RTLH BSP2S PNPM Total

Populasi (N) 180 34 74 164

Perbandingan populasi( 0,41 0,07 0,16 0,36 1,00

)

Sampel (ni) 33 6 13 30 82

Sumber: Peneliti, 2011

commit to user BAB 3 METODE PENELITIAN

48


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB 4 IMPLEMENTASI PROGRAM SANIMAS, RTLH, BSP2S DAN PNPM MANDIRI DI KELURAHAN KADIPIRO

Pada bab ini menjelaskan tentang penyajian kompilasi data yang mengambil studi kasus di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Data yang disajikan dalam bab ini antara lain gambaran umum kelurahan Kadipiro, gambaran umum program penanganan permukiman, pencapaian program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri dan persepsi masyarakat penerima program di Kelurahan Kadipiro.

4.1. GAMBARAN UMUM PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN 4.1.1. Gambaran Umum Program Penanganan Permukiman di Kota Surakarta. Program-program penanganan permukiman untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni berdasarkan Misi ke-8 RPJMD Kota Surakarta tahun 20102015 antara lain: (a) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui bantuan hibah RTLH. (b) Program Lingkungan Sehat Perumahan yaitu pembangunan MCK Plus, IPAL Komunal dan sarana air limbah. (c) Program Pengembangan Permukiman dengan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yaitu rusunawa (d) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan melalui kegiatan pemberdayaan RTLH, bedah kampung, PKP. (e) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar dengan penyusunan dokumen review RP4D (f) Program pengembangan perumahan dengan pendataan kawasan kumuh perumahan permukiman. Program penanganan permukiman di Kota Surakarta berdasarkan hasil wawancara dengan Bapeda Surakarta antara lain:

BAB 4 IMPLEMENTASI PROGRAM

commit to user

60


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.1 Program Penanganan Permukiman di Kota Surakarta Program Tahun Pelaksanaan Sasaran Program Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) 2008-2010 Kelurahan Danukusuman Kelurahan Pajang, Bantuan Stimulan Pembangunan Kadipiro, Pucangsawit, 2008-2010 Perumahan Swadaya Sangkrah Bantuan Perbaikan/Rehap Rumah Tidak 2006-2011 51 Kelurahan di Surakarta Layak Huni (RTLH) Bedah Kampung atau relokasi 2010 Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Jebres, Rusunawa 2004-2011 Panularan dan Semanggi. Kelurahan Kadipiro, Serengan, Pucangsawit, Sanitasi Masyarakat (Sanimas) 2005-2010 Danukusuman, Joyosuran, Sangkrah, Sudiroprajan, Sewu dan Pajang. Program Nasional Pemberdayaan 2009-2011 51 Kelurahan di Surakarta Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Sumber: hasil wawancara dengan Bapeda Surakarta, 2011

4.1.2. Gambaran Umum Kelurahan Kadipiro Kelurahan Kadipiro, Bajarsari terletak pada ketinggian 80-100 m dari permukaan air laut dan mempunyai kemiringan lahan 00-25 0. Kelurahan tersebut memiliki luas wilayah 508,80 Ha dan terdiri dari 27 RW dan 186 RT pada tahun 2009 setelah mengalami pemekaran pada tahun 2010 menjadi wilayah Kadipiro menjadi 33 RW dan 216 RT. Penggunaan lahan di kelurahan Kadipiro sebagai berikut: Tabel 4.2 Penggunaan lahan di Kelurahan Kadipiro Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) Permukiman 369,93 72,7 Jasa 12,42 2,4 Perusahaan 8,16 1,6 Industri 8,55 1,6 Tanah kosong 7,76 1,5 Sawah 41,31 8,1 Kuburan 18,25 3,5 Lapangan olahraga 1,15 0.2 Lain-lain 41,27 8,1 Total 508,80 100 Sumber: Monografi Kelurahan Kadipiro, 2011

4.1.3. Gambaran Kondisi Permukiman di Kelurahan Kadipiro Kelurahan Kadipiro merupakan dataran rendah dengan kemiringan tanah 0

0

0 -25 , sesuai dengan kemiringan lahan yang dimiliki, Kadipiro sangan sesuai untuk digunakan sebagai tempat


bermukim. Luas

commit to user

keseluruhan

lahan

61


digilib.uns.ac.id

permukiman di kelurahan Kadipiro yaitu 369,93 Ha (72,7%). Menurut data BPS tahun 2009 banyaknya rumah menurut konstruksinya di kelurahan Kadipiro sebagai berikut: rumah permanen sebanyak 7.689 unit rumah semi permanen sebanyak 1.978 unit Kelurahan Kadipiro mempunyai jumlah rumah tidak layak huni paling banyak di Kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 590 unit (Bapermas, 2006-2010).

Gambar 4.1 Rumah Semi Permanen Sumber: Peneliti, 2011

Gambar 4.2 Rumah Permanen Sumber: Peneliti, 2011

4.1.4. Gambaran Kependudukan di Kelurahan Kadipiro Jumlah masyarakat di Kelurahan Kadipiro pada tahun 2011 sebesar 51.033 jiwa atau 12.999 KK. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kelurahan Kadipiro tahun 2011 sebagai berikut: Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kelompok umur Laki-laki Perempuan Jumlah (jiwa) Persentase 0-4 914 853 1.767 3% 5-9 2.150 2.040 4.190 8% 10-14 2.302 2.209 4.511 9% 15-19 2.250 2.115 4.365 9% 20-24 2.110 1.985 4.095 8% 25-29 2.418 2.549 4.967 10% 30-39 4.652 4.786 9.438 18% 40-49 3.965 4.142 8.107 16% 50-59 2.743 2.643 5.386 11% 60+ 1.975 2.227 4.202 8% Jumlah 25.479 25.549 51.028 100% Sumber: Monografi Kelurahan Kadipiro, 2011

4.1.5. Gambaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Kadipiro Kelurahan Kadipiro dengan luas wilayah yang cukup besar mempunyai jumlah masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 14 % dari total jumlah masyarakat 12.999 KK yaitu 1.776 KK. Berdasarkan data dari BPS Surakarta, BAB 4 IMPLEMENTASI PROGRAM

commit to user

62


digilib.uns.ac.id

masyarakat berpenghasilan rendah di kelurahan tersebut terbagi menjadi 3 kriteria yaitu hampir miskin, sangat miskin dan miskin. Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Kriteria MBR Tahun 2009 di Kelurahan Kadipiro Persentase (%) Kriteria Miskin Jumlah (KK) 53,8 Hampir Miskin 955 31,3 Miskin 556 14,9 Sangat Miskin 265 100 Total 1.776 Sumber: BPS Surakarta, 2009

Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat berpenghasilan rendah paling banyak terdapat di RW 24 sebesar 154 KK dan paling sedikit di RW 12 sebesar 11 KK. 200 150 100 50

86 91 95 89 32 40

49 37

I

III

37

59

82

154

123

112 54 61

80

106

81 40

44

45

XVII

XIX

XXI

11

38

39 33

58

0 V

VII

IX

XI

XIII

XV

XXIII XXV XXVII

Jumlah MBR (KK)

Gambar 4.3 Grafik Jumlah MBR Tahun 2009 di Kelurahan Kadipiro Sumber: Data Kelurahan Kdipiro, 2011

4.1.6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Kelurahan Kadipiro (a) Gambaran Lokasi Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Program Sanimas di Kelurahan Kadipiro merupakan program Sanimas pertama di Surakarta dan program Sanimas tersebut menjadi percontohan di daerah Surakarta dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya program Sanimas yang berinduk pada kebijakan pusat (Kementerian Perumahan Rakyat) tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kota Surakarta yaitu Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya sebagai leader sector , lembaga swadaya masyarakat Jerman (LSM) yaitu BORDA dan

partisipasi masyarakat. Kelurahan Kadipiro

mendapatkan dua kali program Sanimas dengan sistem yang berbeda di lokasi yang berbeda.


commit to user

63


Sistem Sanimas IPAL Komunal MCK Biogas

digilib.uns.ac.id

Tabel 4.5 Program Sanimas di kelurahan Kadipiro Lokasi Pemanfaatan lahan Luas Lahan RT01, 02 RW 24 Jalan lingkungan 29x4 = 116 m2 RT 01, 02 RW 16 Lahan kosong milik 16x3 = 48 m2 negara

Tahun 2005 2006

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Masyarakat Sanimas Kelurahan Kadipiro, 2005-2006

Lokasi dari kedua program tersebut saling berdekatan dan mempunyai karakteristik lokasi yang hampir sama yaitu daerah permukiman yang sedikit berkontur tinggi. Kondisi sebelum program Sanimas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Aspek Fisik

Tabel 4.6 Kondisi Sebelum Program Sanimas Jumlah Responden Ya Tidak Komponen Kondisi Sebelum Orang % Orang % Hak milik pribadi 7 21 26 79 Status Ilegal 26 79 7 21 Rumah Kontrak 0 0 33 100 Kondisi Rumah Rusak 10 30 23 70 Bangunan Non permanen 14 42 19 58 Belum ada ventilasi 2 6 31 94 Kondisi Rumah belum ada pembagian ruang 0 0 33 100 lantai tanah 15 45 18 55 Belum ada MCK 14 42 19 58 Jaringan jalan rusak 25 76 8 24 Belum ada jaringan drainase 21 64 12 36 Belum ada jaringan 0 0 33 100 Prasarana persampahan Belum ada jaringan air bersih 20 61 13 39 Belum ada jaringan listrik 0 0 33 100

Sumber: Hasil Kuesioner Sanimas, 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang paling banyak terjadi sebelum adanya program Sanimas yaitu banyaknya rumah yang masih ilegal sebesar 79%, jaringan jalan yang rusak dirasakan oleh 76% masyarakat dan 64% rumah belum ada jaringan drainase. Persentase persepsi responden terhadap kondisi sebelum program Sanimas lebih dijelaskan dengan grafik dibawah


ini:

commit to user

64


digilib.uns.ac.id

21%

100%

79%

50%

100%

79%

21%

0%

0%

Hak milik pribadi

Ilegal YA TIDAK

Kontrak

Gambar 4.4 Grafik Persentase Status Lahan Sebelum Program Sanimas Sumber: Analisis Peneliti, 2011 100% 70%

58%

30%

42%

100% 31% 6%

0% Kondisi Rumah Rusak

55%

58%

45%

42%

0%

Bangunan Belum ada Belum ada lantai tanah Belum ada Non Ventilasi pembagian MCK Permanen ruang YA

TIDAK

Gambar 4.5 Grafik Persentase Kondisi Rumah Sebelum Program Sanimas Sumber: Analisis Peneliti, 2011

200% 100%

24% 76%

36% 64%

0% Jaringan Jalan Rusak

Belum ada Jaringan Drainase

39% 61%

100% 0% Belum ada Jaringan Persampahan YA TIDAK

Belum ada Air Bersih

100% 0% Belum ada Jaringan Listrik

Gambar 4.6 Persentase Kondisi Prasarana Sebelum Program Sanimas Sumber: Analisis Peneliti, 2011

(b) Gambaran Lokasi Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Program RTLH di kelurahan Kadipiro dilaksanakan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Berdasarkan data Bapermas, jumlah rumah tidak layak huni di kelurahan ini paling banyak yaitu 590 unit (34,7 % dari jumlah total rumah tidak layak huni di kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 1.701 unit) dan tersebar di setiap RW di kelurahan Kadipiro.


commit to user

65


digilib.uns.ac.id

Gambar 4.7 Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Kadipiro Sumber: Dokumen Kelurahan Kadipiro

Berikut merupakan data rumah tidak layak huni di kelurahan Kadipiro: 600 400 200 0

556

2006

515

2007

470

2008

370

2009

319

2010

Jumlah RTLH (unit)

Gambar 4.8 Diagram Time Series Jumlah RTLH Kelurahan Kadipiro Sumber: Data RTLH Bapermas Surakarta, 2006-2010

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun jumlah rumah layak huni terus mengalami penurunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp Agus (ketua KSM RTLH kelurahan Kadipiro sekaligus RW1), karena terjadi pergantian kepengurusan dan tidak ada pelaporan secara jelas tentang data penerima RTLH sehingga terjadi ketidakjelasan data jumlah penerima RTLH di kelurahan Kadipiro. Data yang ada di kelurahan Kadipiro hanya data tahun 2006 (pertama kali pelaksanaan program) dan data penerima program RTLH terbaru yaitu tahun 2010 dan pelaksanaan tahun 2011. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2006 (awal program) yaitu di lokasi RT 09 RW 24 yang semua masyarakatnya mendapatkan bantuan RTLH. Menurut hasil wawancara dengan ketua RT 09 RW 24, dulu tanah yang mereka tempati merupakan tanah sawah yang dikapling kemudian dijadikan permukiman ilegal.


commit to user

66


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.7 Persepsi Responden terhadap Kondisi Sebelum Program RTLH Jumlah Responden Ya Tidak Aspek Komponen Kondisi Sebelum Orang % Orang % Hak milik Pribadi 0 0 6 100 Status Ilegal 6 100 0 0 Rumah Kontrak 0 0 6 100 Kondisi Rumah Rusak 4 67 2 33 Bangunan Non permanen 6 100 0 0 Belum ada ventilasi 4 67 2 33 Kondisi Rumah belum ada pembagian ruang 4 67 2 33 lantai tanah 5 83 1 17 Fisik Belum ada MCK 3 50 3 50 Jaringan jalan rusak 6 100 0 0 Belum ada jaringan drainase 6 100 0 0 Belum ada jaringan Prasarana 6 100 0 0 persampahan Belum ada jaringan air bersih 5 83 1 17 Belum ada jaringan listrik 6 100 0 0 Sumber: Hasil Kuesioner RTLH, 2011

Keadaan lokasi sebelum mendapatkan program RTLH yaitu lingkungan kumuh. Berdasarkan persepsi masyarakat diatas kondisi sebelum mendapatkan program yaitu 100% rumah masih ilegal, 100% rumah non permanen, 100% keadaan jaringan jalan masih rusak yaitu masih tanah, belum ada sumber air bersih PDAM karena masih menggunakan sumur sitesis dan belum adanya penerangan listrik. Persentase persepsi masyarakat penerima bantuan RTLH terhadapa keadaan status rumah, kondisi rumah dan kondisi prasarana sebelum mendapatkan program RTLH dapat dilihat lebih jelas pada grafik berikut:

21%

100% 79%

79%

50% 21%

0%

0% Hak milik pribadi

100%

Ilegal

YA

Kontrak

TIDAK

Gambar 4.9 Grafik Persentase Status Lahan Sebelum Program RTLH Sumber: Analisis Peneliti, 2011


commit to user

67


digilib.uns.ac.id

100% 50% 0%

70%

58%

30%

42%

Kondisi Rumah Rusak

100% 31% 6%

0%

55%

58%

45%

42%

Bangunan Belum ada Belum ada lantai tanah Belum ada Non Ventilasi pembagian MCK Permanen ruang YA

TIDAK

Gambar 4.10 Grafik Persentase Kondisi Rumah Sebelum Program RTLH Sumber: Analisis Peneliti, 2011

150% 100%

24%

36%

50%

76%

64%

39% 100%

61%

0%

0% Jaringan Jalan Rusak

Belum ada Jaringan Drainase

Belum ada Jaringan Persampahan YA

100% 0%

Belum ada Air Bersih

Belum ada Jaringan Listrik

TIDAK

Gambar 4.11 Grafik Persentase Kondisi Prasarana Sebelum Program RTLH Sumber: Analisis Peneliti, 2011

(c) Gambaran Lokasi Implementasi Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya Program bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya (BSP2S) merupakan sasaran strategi kementerian perumahan rakyat 2010 di Kota Surakarta dengan memberikan bantuan secara total untuk 400 unit rumah. Bapeda Surakarta dalam hal ini berperan sebagai leading sector penyaluran bantuan swadaya dan bekerjasama dengan koperasi syariah KJKS Wanita Melati Harapan. Pelaksanaan program BSP2S di kelurahan Kadipiro pada tahun 2008. Lokasi penerima program BSP2S terdapat RW 1, RW 3, RW 5, RW 7, RW 8, RW 12, RW 17, RW 18, RW 19, RW 23 dan RW 27. Kondisi sebelum adanya program BSP2S dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


commit to user

68


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.8 Kondisi Sebelum Program BSP2S Jumlah Responden Ya Tidak Komponen Kondisi Sebelum Orang % Orang % Hak milik Pribadi 12 92 1 8 Status Ilegal 1 8 12 92 Rumah Kontrak 0 0 13 100 Kondisi Rumah Rusak 10 77 3 23 Bangunan Non permanen 0 0 13 100 Belum ada ventilasi 0 0 13 100 Kondisi Rumah belum ada pembagian ruang 2 15 11 85 lantai tanah 0 0 13 100 Belum ada MCK 2 15 11 85 Jaringan jalan rusak 0 0 13 100 Belum ada jaringan drainase 4 31 9 69 Belum ada jaringan 0 0 13 100 Prasarana persampahan Belum ada jaringan air 0 0 13 100 bersih Belum ada jaringan listrik 2 15 11 85

Aspek Fisik

Sumber: Hasil Kuesioner BSP2S, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi sebelu adanya program BSP2S 92% status rumah sudah hak milik pribadi yang bersertifikat dan 77% rumah mengalami kerusakan bangunan. Persentase kondisi sebelum ada program BSP2S

dapat

100% 50%

dilihat

pada

grafik

dibawah

ini:

0% 100%

0% Hak milik pribadi

92%

100%

8%

0%

Ilegal YA

Kontrak

TIDAK

Gambar 4.12 Grafik Persentase Status Lahan Sebelum Program BSP2S Sumber: Analisis Peneliti, 2011


commit to user

69


digilib.uns.ac.id

BAB 5 MULTIPLIER EFFECT IMPLEMENTASI PROGRAM SANIMAS, RTLH, BSP2S, PNPM MANDIRI DI KELURAHAN KADIPIRO

BAB ini merupakan hasil pembahasan dari bab sebelumnya yaitu mengkaji data yang diperoleh untuk mampu mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Dalam tahap ini, dilakukan analisis mengenai multiplier effect program Sanimas, RTLH, BSP2S, dan PNPM Mandiri dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil dari pembahasan ini diharapkan mampu menjawab seberapa besar multiplier effect penanganan permukiman permukiman terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kelurahan Kadipiro.

5.1. MULTIPLIER EFFECT PROGRAM

SANIMAS

DI KELURAHAN

KADIPIRO 5.1.1. Analisis Target Program Sanimas di Kelurahan Kadipiro Implementasi program Sanimas yang berdasarkan pada Kepmenkes RI no 852 tahun 2008 mempunyai target yaitu meningkatkan akses sanitasi dasar secara berkesinambungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terlayani sanitasi dan meningkatkan peran masyarakat. Analisis target program Sanimas membahas tentang proses implementasi program Sanimas berdasarkan kondisi awal sebelum program sampai dengan pencapaian target program Sanimas di kelurahan Kadipiro. Indikator-indikator dalam analisis target program Sanimas antara lain: (a) Indikator kondisi awal sebelum program Sanimas berdasarkan Permenpera no 22 tahun 2008 yang disesuaikan dengan variabel target program Sanimas. Kondisi awal yang diidentifikasi dalam analisis ini yaitu kondisi jaringan drainase, kondisi MCK atau jamban pribadi dan kondisi jaringan air bersih. (b) Indikator kegiatan program Sanimas merupakan komponen-komponen target program Sanimas sesuai dengan Kepmenkes RI no 852 tahun 2008. Komponen-komponen kegiatan program Sanimas antara lain:

commit to user ANALISIS MULTIPLIER EFFECT

108


digilib.uns.ac.id

kegiatan peningkatan akses sanitasi yaitu kegiatan pembangunan IPAL Komunal dan MCK Biogas. kegiatan

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

yaitu

dalam

sosialisasi,

pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM), penyusunan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), pendanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan Sanimas. (c) Indikator pencapaian target program Sanimas berdasarkan pada kondisi awal dan kegiatan pada program Sanimas. Persentase pencapaian target program Sanimas berdasarkan pada hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden. Proses implementasi target program Sanimas di kelurahan Kadipiro dapat dilihat pada gambar 5.1 Kondisi Sebelum Program

Aspek Fisik

Kegiatan dalam Program

Pencapaian Program

Peningkatan Akses Sanitasi

100% rumah mendapatkan perbaikan sanitasi

42% rumah belum ada MCK atau jamban

Pembangunan IPAL Komunal

64% belum ada jaringan drainase Pembangunan MCK Biogas

61% rumah belum ada jaringan air bersih

Aspek Sosial

64% rumah mengalami perbaikan drainase 55% rumah mengalami perbaikan jaringan air bersih

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tahap Sosialiasi Tahap KSM

Sebelum Program belum ada Kelompok Swadaya Masyarakat yang mengurusi permasalahan sanitasi

Pembentukan

91% masyarakat terlibat dalam pembentukan organisasi KSM Sanimas

Tahap Penyusunan Dokumen Rencana Masyarakat (RKM) Tahap Pendanaan dan Pemeliharaan Sanimas Tahap Pelaksanaan dan Pemeliharaan Sanimas

85% masyarakat terlibat dalam pendanaan pembangunan Sanimas 55% masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program Sanimas

Gambar 5.1 Bagan Analisis Proses Implementasi Target Program Sanimas Sumber: Analisis Peneliti, 2011

commit to user

ANALISIS MULTIPLIER EFFECT

109


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan gambar 5.1 analisis proses implementasi target program Sanimas di kelurahan Kadipiro dapat diketahui bahwa: Analisis Target Program Sanimas dalam Aspek Fisik Target program Sanimas dalam aspek fisik yaitu peningkatan akses sanitasi masyarakat melalui pembangunan IPAL Komunal dan MCK Biogas. Prasarana yang berhubungan dengan bangunan sanitasi yaitu jamban atau MCK, drainase dan jaringan air bersih. Program Sanimas dalam pencapaian target mampu menyelesaikan permasalahan MCK dan drainase. Hasil analisis pencapaian target program Sanimas yaitu 100% telah tercapai dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi dan drainase dengan perbaikan sanitasi kepada 100% rumah dan perbaikan drainase kepada 64% rumah namun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan jaringan air bersih belum tercapai 100%. Hal tersebut disebabkan dari 61% rumah yang belum mempunyai jaringan air bersih hanya 55% rumah saj setelah ada program Sanimas mendapatkan babtuan perbaikan hal ini dikarenakan 6% rumah yang belum terlayani PDAM disebabkan karena letak rumah dan kontur rumah yang lebih tinggi yang jauh dari bangunan Sanimas sehingga selang PDAM tidak dapat mencapai rumah. Oleh karena itu mereka masih memanfaatkan sumur sintesis. sehingga selang PDAM tidak dapat mencapai rumah mereka. Perbandingan Persentase peningkatan kondisi prasarana sebelum dan sesudah program dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini: 100% 100% 50%

64% 64%

42%

61% 55%

0% MCK/Jamban

Drainase

Permasalahan Kondisi Prasarana

Air Bersih

Peningkatan Kondisi Prasarana

Gambar 5.2 Persentase Pemasalahan dan Peningkatan Prasarana pada Program Sanimas di Kelurahan Kadipiro Sumber: Analisis Peneliti, 2011


110


digilib.uns.ac.id

Analisis Target Program Sanimas dalam Aspek Sosial Target program Sanimas dalam aspek sosial berdasarkan Kepmenkes no 852 tahun 2008 yaitu peningkatan partisipasi masyarakat. Pencapaian target Sanimas terhadap peningkatan partisipasi masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan KSM Sanimas yaitu terjadi peningkatan partisipasi sebesar 82% setelah ada program Sanimas. Namun Persentase pencapaian target berdasarkan mekanisme pelaksanaan program Sanimas terjadi perbedaan. Dalam mekanime program Sanimas dibagi dalam 6 tahap yaitu tahap sosialisasi, pembentukan KSM, penyusunan dokumen kerja masyarakat, tahap pendanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan program. Pada tahap sosialisasi, pembentukan KSM dan penyusunan dokumen kerja masyarakat melibatkan 91% masyarakat, tahap pendanaan program Sanimas melibatkan 85% masyarakat dan pada tahap pelaksanaan dan pemeliharaan program Sanimas melibatkan 55% masyarakat. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa program Sanimas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lebih dari 50% masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap program Sanimas membuktikan bahwa program

Sanimas

merupakan

program

pembangunan

masyarakat

atau

Community Development. Hal ini sesuai dengan teori Community Development yang disampaikan oleh Siswono, dimana Community Development merupakan pembangunan masyarakat yang mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilakukan dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. 5.1.2. Analisis Pencapaian Implementasi Program Sanimas di Kelurahan Kadipiro Pencapaian

implementasi

program Sanimas di kelurahan Kadipiro

merupakan pencapaian implementasi baik sesuai dengan target program maupun pencapaian di luar target program Sanimas. Analisis pencapaian implementasi program Sanimas merupakan analisis yang berdasarkan pada proses pelaksanaan program dengan pencapaian implementasi program Sanimas. Indikator-indikator dalam analisis pencapaian implementasi program Sanimas antara lain: (a) Indikator proses pelaksanaan program Sanimas berasal dari mekanisme pelaksanaan program Sanimas berdasarkan hasil wawancara pihak

commit to user


DPU 111


digilib.uns.ac.id

Surakarta yang terdiri dari tahap sosialisasi program Sanimas, tahap pembentukan KSM Sanimas, tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), tahap pendanaan program Sanimas dan tahap pelaksanaan serta pemeliharaan Sanimas. (b) Indikator pencapaian program Sanimas dibedakan menjadi tiga aspek antara lain: aspek fisik berdasarkan Permenpera no 22 tahun 2008 dan SNI no 03-17332004 yaitu kondisi rumah dan kondisi prasarana aspek sosial berdasakan teori dari Wingyo Adiyoso yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembentukan organisasi program, keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. aspek ekonomi berdasarkan teori dari Eko Budiharjo yaitu peningkatan kesejahteraan program.

Analisis proses pencapaian implementasi program Sanimas digambarkan dalam bagan 5.3 berikut ini:


112


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa proses pencapaian implementasi program Sanimas di kelurahan Kadipiro terdapat pencapaian aspek fisik, sosial dan ekonomi sesuai dengan konsep penanganan permukiman Tridaya (Siswono,1991) yaitu adanya pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Penjabaran Bagan proses pencapaian implementasi program Sanimas diatas antara lain: Analisis pencapaian implementasi program Sanimas dalam aspek sosial Berdasarkan bagan proses 5.3 pada tahap sosialisasi program Sanimas, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu masyarakat yang terlibat sebesar 91%, tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan pendanaan program Sanimas, adanya keterlibatan sebesar 85% masyarakat dan pada tahap pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan Sanimas adanya keterlibatan masyarakat sebesar 55% masyarakat. Pencapaian implementasi program Sanimas dalam aspek sosial tersebut sesuai dengan target program yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam program (Kepmenkes no 852 tahun 2008). Hasil analisis pencapaian implementasi program Sanimas dalam aspek sosial yaitu adanya keterlibatan masyarakat lebih dari 50% dalam setiap tahap program membuktikan bahwa program Sanimas merupakan program Community Development yaitu pembangunan masyarakat yang mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilakukan dan harus ,mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. (Siswono, 1991) Analisis pencapaian implementasi program Sanimas dalam aspek fisik Pada tahap pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan Sanimas terdapat pencapaian implementasi program dalam aspek fisik yaitu peningkatan akses sanitasi dengan pembangunan IPAL Komunal dan MCK Biogas. Kegiatan dalam pencapaian target program yaitu terjadi peningkatan jaringan sanitasi sebesar 100% , perbaikan jaringan air bersih bagi 55% rumah dan perbaikan jaringan drainase bagi 64% rumah. Selain itu, dalam pencapaian implementasi program Sanimas juga terdapat pencapaian di luar target program. Pencapaian implementasi program di luar target program Sanimas pada bagan 5.3 di mulai pada proses pencapaian dari level 2 sampai dengan level 5. Pencapaian di luar target program Sanimas setelah ada program Sanimas yaitu 79% rumah

commit to user


114


digilib.uns.ac.id

mendapatkan perbaikan status menjadi bersertifikat karena syarat mendapatkan bantuan program Sanimas yaitu status rumah tidak bermasalah atau ilegal. Setelah itu terdapat kegiatan 76% rumah mendapatkan perbaikan jalan dan jembatan. Kegiatan secara tidak langsung muncul akibat adanya program Sanimas yaitu 30% rumah mengalami peningkatan kondisi bangunan, hal ini dikarenakan uang yang seharusnya untuk mengadakan jamban pribadi, memperbaiki jaringan air bersih dengan PDAM dan memperbaikan jaringan drainase digunakan masyarakat untuk memperbaiki kondisi bangunan rumah. Selain itu juga, masyaraka yang mengalami peningkatan kondisi bangunan juga diakibatkan karena uang dari hasil upah setiap bulan untuk merawat bangunan Sanimas digunakan untuk memperbaiki rumah mereka. Analisis pencapaian implementasi program Sanimas dalam aspek ekonomi Implementasi program Sanimas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membuat septitank dan jamban pribadi. Pengurangan pengeluaran tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan lainnya sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan program Sanimas secara tidak langsung, dengan adanya pembangunan Sanimas masyarakat mempunyai lapangan pekerjaan baru yaitu sebagai tukang dan mendapatkan upah dari pembangunan Sanimas tersebut. Pemeliharaan bangunan Sanimas juga dilakukan oleh masyarakat penerima program dan mendapatkan gaji sebesar Rp 150.000/orang setiap bulan. Penarikan retribusi sebesar Rp.500,00 dapat digunakan untuk uang pemasukan RT, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk

menutup kekurangan kebutuhan RT.

Selain

itu,

ibu-ibu

PKK

memanfaatkan MCK Biogas sebagai bahan bakar gas. Sehingga sebagaian masyarakat secara berkelompok berjualan dengan memanfaatkan biogas tersebut. Olehkarena itu program Sanimas tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 76% masyarakat. 5.1.3. Analisis Multiplier Effect Program Sanimas di Kelurahan Kadipiro Analisis multiplier effect program Sanimas di kelurahan Kadipiro didasarkan pada analisis sebelumnya yaitu analisis pencapaian target dan analisis implementasi program Sanimas. Persentase pencapaian target dan implementasi

commit to user


115


digilib.uns.ac.id

program Sanimas berdasarkan pembobotan dengan tingkat level dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Aspek

Fisik

Tabel 5.1 Analisis Persentase Pencapaian Target dan Implementasi Program Sanimas di kelurahan Kadipiro Pencapaian Pencapaian Persentase Komponen Bobot Persepsi Poin Persentase Perbaikan Sanitasi 100% 1 1 7% Perbaikan Jaringan drainase 64% 1 0,64 5% Target Program Perbaikan Jaringan air 55% 1 0,55 4% bersih Total Pencapaian Target Program Aspek Fisik 16% Peningkatan status rumah 79% 2 1,58 12% Perbaikan jalan dan 76% 3 2,28 17% Luar Target Program jembatan (Multiplier effect) Peningkatan kondisi 30% 4 1,20 9% bangunan rumah Total Pencapaian di Luar Target Program Aspek Fisik 38% Total Pencapaian Implementasi Aspek Fisik 6,67 54% Keterlibatan pembentukan 91% 1 0,91 7% organisasi Keterlibatan pendanaan 85% 1 0,85 6% program Target Program Keterlibatan pelaksanaan program 55% 1 0,55 4%

Sosial Total Pencapaian Target Program Aspek Sosial Luar Target Program (Multiplier effect)

Ekonomi

-

-

-

18% -

Total Pencapaian Luar Target Program Aspek Sosial Total Pencapaian Implementasi Aspek Sosial 2,31 Target Program Total Pencapaian Target Program Aspek Ekonomi Luar Target Program Peningkatan Kesejahteraan 76% 5 3,80 (Multiplier effect) Total Pencapaian Luar Target Program Aspek Ekonomi Total Pencapaian Implementasi Aspek Ekonomi 3,80 TOTAL 13,42

0% 18%

28% 28% 100%

Sumber: Analisis Peneliti, 2011

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa perbandingan total Persentase pencapaian target dengan total pencapaian implementasi program Sanimas berdasarkan aspek fisik, sosial dan ekonomi sebagai berikut:


116


digilib.uns.ac.id

Luar Target Program

Target Program 4%

Perbaikan jaringan air bersih

5%

Perbaikan jaringan drainase Perbaikan sanitasi

7% 9%

Peningkatan kondisi bangunan

17%

Perbaikan jalan dan jembatan

12%

Peningkatan status rumah

4%

Keterlibatan pelaksanaan program

6%

Keterlibatan pendanaan program

7%

Keterlibatan pembentukan organisasi tidak ada

0%

tidak ada

0% 28%

peningkatan kesejahteraan

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Prosentase

Gambar 5.4 Grafik Persentase Pencapaian Target dan di Luar Target Program Program Sanimas di Kelurahan Kadipiro Sumber: Analisis Peneliti, 2011

Berdasarkan gambar 5.4 dapat dilihat bahwa program Sanimas mempunyai multiplier effect dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena terdapat persentase pencapaian implementasi program di luar target program. Multiplier effect program Sanimas berdasarkan pada gambar 5.4 terdapat pada aspek fisik dan ekonomi. Sedangkan pada aspek sosial tidak terdapat multiplier effect karena pencapaian implementasi program Sanimas hanya berdasarkan pada target program saja. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa program Sanimas menimbulkan multiplier effect transfer yaitu multiplier effect yang terjadi pada sektornya sendiri dan bersifat linier (Ernan, 2011), hal ini dikarenakan jangka waktu dari kegiatan program Sanimas yang baru 6 tahun sehingga dampak yang paling banyak ditimbulkan yaitu dampak langsung. Menurut Glasson, multiplier effect yaitu suatu kegiatan program yang dapat menimbulkan kegiatan lain. Multiplier effect juga bisa diartikan sebagai pencapaian di luar target program. Sehingga pencapaian implementasi program Sanimas di luar target program merupakan multiplier effect dari program


117

30%


digilib.uns.ac.id

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN Pada dasarnya program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri merupakan program penanganan permukiman untuk memenuhi kebutuhan rumah dan lingkungan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dapat dilihat dari sasaran dari keempat program yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai pekerjaan di sektor informal dan tingkat penghasilan tiap bulan di bawah Rp. 2,5 juta. Selain itu secara umum target dari keempat program tersebut mempunyai target untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan partispasi masyarakat menangani permasalahan permukiman di lingkungannya. Implementasi target program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri dalam pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan yang layak huni berdasarkan hasil analisis pada bab 5 dapat di simpulkan sebagai berikut: (a) Target Program Sanimas Target program Sanimas yaitu peningkatan akses sanitasi melalui perbaikan sanitasi, perbaikan drainase dan perbaikan jaringan air bersih. Selain itu juga terdapat target peningkatan partisipasi masyarakat dengan pelibatan masyarakat

dalam pembentukan organisasi KSM Sanimas,

pendanaan

pembangunan Sanimas dan pelaksanaan program Sanimas. (b) Target Program RTLH Target program RTLH yaitu pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni melalui pembangunan rumah baru, peningkatan kondisi bangunan dan pengadaan jamban pribadi. Sedangkan target dalam aspek sosial yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pembentukan organisasi RTLH, pendanaan program RTLH dan pelaksanaan program RTLH. (c) Target Program BSP2S Target program BSP2S yaitu pembangunan dan perbaikan rumah melalui commit to user pembangunan rumah baru, peningkatan kondisi bangunan rumah dan pengadaan KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

151


digilib.uns.ac.id

jamban pribadi. Sedangkan target dalam aspek sosial yaitu peningkatan peran lembaga keuangan mikro dengan melibatkan KJKS Wanita Melati Harapan dalam tahap sosialisasi, pembentukan kelompok masyarakat, pembuatan proposal, survey lokasi penerima dan penyalur dana bantuan. (d) Target Program PNPM Mandiri PNPM Mandiri dalam implementasi mempunyai tiga target yaitu dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi. Pada aspek fisik, target PNPM Mandiri yaitu pembangunan dan perbaikan rumah dan prasarana utilitas dan pencapaian target yaitu perbaikan jaringan jalan dan jembatan serta penyalur dana RTLH untuk perbaikan rumah. Target PNPM dalam aspek sosial yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dengan pelibatan masyarakat dalam pembentukan organisasi, pelaksanaan program dan pendanaan PNPM Mandiri. Sedangkan dalam target aspek ekonomi yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan usaha dan peningkatan kesejahteraan.

Pencapaian Implementasi program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM berdasarkan aspek fisik, sosial dan ekonomi dijabarkan sebagai berikut: (a) Pencapaian Implementasi Program Aspek Fisik Pencapaian program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri dalam aspek fisik yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah dan lingkungan yang layak huni melalui kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah dan prasarana sarana utilitas. Dalam pencapaian implementasi program Sanimas, RTLH dan BSP2S tidak hanya pada pencapaian pada target program saja juga terdapat pencapaian di luar target program. Namun dalam implementasi PNPM Mandiri tidak terdapat pencapaian program di luar target program karena kegiatan dalam PNPM Mandiri menggunakan konsep tridaya. Pencapaian keempat program tersebut terhadap pemenuhan rumah dan lingkungan yang layak huni sebagai berikut program Sanimas sebesar 54%; program RTLH sebesar 67%; program BSP2S sebesar 18% dan PNPM Mandiri sebesar 34%. commit to user

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

152


digilib.uns.ac.id

(b) Pencapaian Implementasi Program Aspek Sosial Pada dasarnya program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri di kelurahan Kadipiro

merupakan program dengan konsep pembangunan

masyarakat (community development). Hal ini terlihat dari pencapaian implementasi

program

melibatkan

partisipasi

masyarakat

baik

dalam

pembentukan organisasi, pendanaan maupun pelaksanaan program. Pencapaian program dalam peningkatan partisipasi masyarakat dari keempat program yaitu program Sanimas sebesar 18%, program RTLH sebesar 11%, program BSP2S sebesar 54% dan PNPM Mandiri sebesar 39%. (c) Pencapaian Implementasi Program Aspek Ekonomi Pencapaian Implementasi program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri

dalam

aspek

ekonomi

mampu

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat,hal ini sesuai dengan Kebijakan perumahan dan permukiman di Kota Surakarta merupakan bagian dari Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota dengan upaya untuk menghindarkan masyarakat dari terjadinya kemiskinan yang seolah-olah hanya ditujukan hanya kepada masyarakat miskin, akan tetapi lebih kepada bagaimana pembangunan kota ini mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara umum. Pencapaian keempat program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Kadipiro dijabarkan sebagai berikut: program Sanimas sebesar 28%, program RTLH sebesar 22%, program BSP2S sebesar 28% dan program PNPM Mandiri sebesar 27% memberi kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Kadipiro. Berdasarkan bagan proses pencapaian implementasi dari keempat program di kelurahan Kadipiro dapat diketahui bahwa capaian implementasi akhir dari keempat program dengan konsep pembangunan masyarakat (Community development) yaitu partisipasi masyarakat, mempunyai tujuan akhir dari yang sama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan arahan kebijakan Perumahan dan Permukiman di kota Surakarta yaitu untuk penanggulangan kemiskinan kota. Program Sanimas dapat mencapai tujuan akhir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada level 5 dalam commit to user proses implementasi. Program RTLH dapat mencapai tujuan akhir dalam KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

153


digilib.uns.ac.id

peningkatan kesejahteraan masyarakat pada level 7 proses implementasi. Program BSP2S mencapai tujuan akhir meningkatkankan kesejahteraan masyarakat yaitu pada level 8, sedangkan PNPM Mandiri dapat mencapai tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada level 1. Program Sanimas, RTLH dan BSP2S mempunyai multiplier effect yang saling melengkapi hal tersebut terlihat dari multiplier effect paling besar yang timbul dalam setiap program dalam aspek yang berbeda-beda. Multiplier effect yang timbul dari keempat program tersebut mempunyai sifat linier dan hanya berdampak ganda pada sektornya sendiri yaitu permukiman. Multiplier effect tersebut termasuk dalam multiplier effect transfer yaitu penggandaan pada sektornya sendiri dan bersifat linier. (Ernan, 2011) Makin banyak kegiatan yang timbul (multiplier effect) makin tinggi pula dinamisasi suatu wilayah yang pada akhirnya akan memberi kontribusi dalam meningkatkan pengembangan wilayah. (Glasson,1990). Penjabaran besarnya multiplier effect dan kontribusi dalam pemenuhan rumah layak huni sebagai berikut: (a) Implementasi Program Sanimas, RTLH dan BSP2S mempunyai multiplier effect dalam aspek fisik. Multiplier effect paling besar dalam aspek fisik yaitu pada program RTLH sebesar 63%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam aspek fisik, program RTLH mempunyai multiplier effect paling besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. (b) Program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri pada dasarnya merupakan program permukiman dengan konsep pembangunan masyarakat. Implementasi keempat program di kelurahan Kadipiro yang menimbulkan multiplier effect dalam aspek sosial hanya pada PROGRAM BSP2S sebesar 49%. (c) PROGRAM SANIMAS dan PROGRAM BSP2S merupakan program yang mempunyai multiplier effect dalam aspek ekonomi di kelurahan Kadipiro yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan sebesar 28% masyarakat. (d) PROGRAM PNPM tidak mempunyai multiplier effect

dan mempunyai

kontribusi paling sedikit dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi. Hal ini dikarenakan implementasi commit to user


154


digilib.uns.ac.id

PNPM Mandiri mempunyai konsep tridaya dan pencapaian implementasi program sesuaikan dngan target program PNPM. Perlu ditindaklanjuti untuk keberlanjutan program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri pada masa mendatang. Tindaklanjut program tersebut melalui kegiatan evaluasi setiap program dengan tujuan agar implementasi keempat program mempunyai multiplier effect yang semakin banyak dalam pemenuhan rumah layak huni sehingga program tersebut memberi manfaat yang berkelanjutan dengan jangkauan luas dan pada akhirnya keempat program tersebut dapat memingkatkan pengembangan wilayah khususnya dilokasi program (Glasson, 1990). Evaluasi program lebih ditekankan kepada program yang tidak mempunyai multiplier effect atau mempunyai multiplier effect paling rendah pada aspek-aspek tertentu.

6.2. REKOMENDASI 6.2.1. Rekomendasi Berdasarkan Program Rekomendasi dari keempat program dijabarkan sebagai berikut: (a) Rekomendasi untuk Program Sanimas  Bagi DPU Cipta Karya perlu melakukan evaluasi program Sanimas dalam aspek fisik dan sosial sehingga dapat menimbulkan multiplier effect pada aspek tersebut pada masa mendatang.  Limbah dalam IPAL Komunal dan MCK Biogas belum dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bakar karena mereka masih memandang bahwa akan menimbulkan bau yang tidak sedap apabila digunakan untuk bahan bakar, sehingga perlu adanya penyuluhan dari pemerintah dan LSM dalam pemanfaatan limbah dalam IPAL Komunal dan MCK Biogas dalam untuk bahan bakar.  Pemeliharaan IPAL Komunal dan MCK Biogas hanya dilakukan oleh pengurus KSM saja dan masih adanya masyarakat yang tidak mau membayar iuran perawatan bangunan sanimas sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan IPAL Komunal dan MCK Biogas tersebut.

commit to user


155


digilib.uns.ac.id

(b) Rekomendasi untuk Program RTLH  Bagi Bapermas perlu melakukan evaluasi dan tindaklanjut program RTLH dalam aspek sosial dan ekonomi sehingga program RTLH dapat memberikan kontribusi dan multiplier effect pada aspek tersebut dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.  Dalam program RTLH pemerintah secara langsung memberikan bantuan berupa material dan tenaga tukang sehingga masyarakat hanya berpangku tangan saja menunggu bantuan dan tidak mau berpikir kreatif dalam menyelesaikan program tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam program RTLH dengan masyarakat dilibatkan dalam pemetaan masalah, perumusan upaya menanggulangan dan pembuatan proposal bantuan sehingga dalam hal ini masyarakat sebagai subyek implementasi program bukan hanya dijadikan obyek.  Dalam pelaksanaan program RTLH perlu adanya pendampingan dari LSM agar bantuan RTLH tersebut tepat sasaran. (c) Rekomendasi untuk Program BSP2S  Bagi Bapeda perlu melakukan evaluasi dan tindaklanjut pada program BSP2S dalam aspek aspek fisik sehingga pada masa mendatang program BSP2S dapat memberikan kontribusi dan multiplier effect pada aspek tersebut lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.  Data jumlah penerima di Bapeda dan di Lembaga Keuangan Mikro terjadi perbedaan dan penerima bantuan BSP2S banyak terdapat di lokasi yang dekat dengan Lembaga Keuangan Mikro, olehkarena itu perlu adanya monitoring dari Bapeda terkait pelaksanaan implementasi Program BSP2S  Pada Implementasi program BSP2S terdapat sedikit penyimpangan terkait sasaran masyarakat penerima program karena ada masyarakat yang bukan masyarakat asli lokasi program dan meminjam KTP untuk mendapatkan pinjaman olehkarena itu perlu adanya usaha lebih diperketat dalam administrasi dalam syarat-syarat pendaftaran bagi masyarakat.  Keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman BSP2S dapat menghambat pelaksanaan commit program tersebut karena program BSP2S to user


156


digilib.uns.ac.id

merupakan pinjaman bergulir, olehkarena itu perlu adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran angsuran. (d) Rekomendasi untuk Program PNPM Mandiri  Pada program PNPM Mandiri yang tidak mempunyai multiplier effect pada implementasi, perlu adanya evaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri baik dilakukan oleh pemerintah dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi sehingga program PNPM Mandiri selanjutnya mempunyai multiplier effect dan mempunyai kontribusi besar dalam pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  Penilaian masyarakat terkait hasil implementasi program di tiap-tiap lokasi memiliki penilaian masyarakat yang berbeda, sehingga dalam program PNPM Mandiri, masyarakat perlu didorong keaktifannya. 6.2.2. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti merasa perlu adanya lanjutan penelitian terkait studi Multiplier Effect Penanganan Permukiman Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rekomendasi yang dapat dilakukan berupa arahan untuk penelitian selanjutnya, yaitu perlu adanya: (a) Studi tentang pendalaman pembahasan mekanisme bantuan penerima program (b) Studi tentang pendalaman pembahasan terhadap program-program untuk pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (c) Rancangan yang lebih detail akan membuka jalan identifikasi kegiatan-kegiatan pada Implementasi program PNPM yang lebih mendalam. Sehingga dapat diketahui multiplier effect dari program tersebut. (d) Bagi penelitian selanjutnya untuk melihat multiplier effect pada program Sanimas, RTLH, BSP2S dan PNPM Mandiri sebaiknya dilakukan pada wilayah dan atau kota lain sehingga bisa di bandingkan multiplier effect yang muncul dari keempat program tersebut dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

commit to user


157

TUGAS AKHIR. Diajukan sebagai Syarat untuk Mencapai Jenjang Strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Oleh : Dian Novianastasia Prabawati I

Recommend Documents