TREND PEMBIAYAAN KESEHATAN DI BERBAGAI NEGARA

MAGISTER MANAJEMEN RUMAHSAKIT UNIVERSITAS GADJAH MADA

MODUL

6

TREND PEMBIAYAAN KESEHATAN DI BERBAGAI NEGARA

Fasilitator :

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D

MAGISTER MANAJEMEN RUMAHSAKIT Gedung IKM Lt. 2 Jln Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Telp. dan Fax. (0274) 581679, 551408 e-mail : [email protected]

Trend Pembiayaan Kesehatan di Berbagai Negara Perkembangan dalam Sistem Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Isu pembiayaan kesehatan secara umum terdapat pada 4 hal berikut ini: 1. 2. 3. 4.

Pemerataan dan keadilan (equity) Peningkatan biaya pelayanan kesehatan Efektifitas dan Efisiensi Akuntabiitas dan Sustainabilitas

Permasalahan pembiayaan kesehatan yang di hadapi sekarang ini terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu : masalah kurangnya dana dan masalah adanya peningkatan biaya. Masalah kurangnya dana disebabkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan pembiayaan tersebut dan alokasi biaya yang salah misalnya dari hasil penelitian bahwa biaya kesehatan di Puskesmas 25%-30% yang menggunakan adalah orang mampu sedangkan subsidi di rumah sakit 35%-40% digunakan oleh orang mampu. Sedangkan peningkatan pembiayaan disebabkan dua hal yaitu adanya trend peningkatan teknologi kedokteran yang digunakan sebagai penegak diagnosis berdasarkan temuan terkini (evidence bases) yang tentu saja mengandung konsekuensi pembiayaan. Serta tren suppy induce demand yang banyak marak sekarang ini.

Perkembangan system pembiayaan kesehatan 1. Terjadi perubahan system pembiayaan kesehatan di berbagai Negara, perubahan ini bisa di sebabkan karena sumber pembiayaannya, pelaku / aktor dalam sistem pembiayaan apakah masyarakat, PPK, pemerintah atau pembayar. Sedangkan isu perubahan ini adalah perubahan mekanisme pembayarannya 2. Reformasi dalam sistem kesehatan yang berdampak pada pembiayaan pelayanan kesehatan secara makro

Badan-badan dalam pembiayaan kesehatan

Trend Pembiayaan Kesehatan di Berbagai Negara

2

Peran Pemerintah dalam Sistem Pembiayaan Kesehatan Secara Langsung • pemerintah telah mengurangi perannya sebagai pemberi dana, namun tetap harus memperhatikan kelompok yang rentan dan public goods • peran pemerintah dibidang penyediaan pelayanan berkurang, akibat meningkatnya privatisasi. Secara Tidak Langsung • pemerintah mempunyai peran sentral dalam hal regulasi, termasuk pembuat kebijakan dan penyedia informasi • Misal : • mengendalikan harga pelayanan kesehatan, • mengendalikan kuantitas dan distribusi pelayanan kesehatan • meningkatkan lisensi dan akreditasi untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Perubahan peran pemerintah dalam pembiayaan kesehatan ini mengalami perubahan dengan mengurangi perannya sebagai pemberi dana langsung namun masih memperhatikan keluarga miskin dan pelayanan public goods. Di dalam UU SJSN no 40/2004 peran pemerintah sebagai pemberi bantuan pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi pesertan dalam program SJSN ini. Sistem Jaminan Pengaman Sosial Mengapa perlu Undang-undang SJSN • Ada kebutuhan meningkatkan jumlah peserta


3

• • • • • • • • • • •

Ada kebutuhan untuk memperluas jenis program jaminan jaminan sosial Ada kebutuhan untuk menyamakan persepsi/ konsep/sistem jaminan sosial Untuk mewujudkan sistem jaminan sosial yang lebih berkeadilan sosial UU yang ada perlu disempurnakan untuk mendukung terwujudnya sebuah sistem nasional Pendekatan kelompok, jenis jaminan dan atau integrasi Program Pemerintah/masyarakat (negara) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan pendekatan sistem Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun, usia lanjut dan resiko lainnya Bismarck (1883), Roosevelt (1935) Merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) mewujudkan kesejahteraan Welfare state, non welfare state dan “Participatory Welfare State” Kebutuhan dasar yang layak

Pembangunan social ekonomi nasional yang telah dan sedang dilakukan menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmasi secara merata oleh seluruha rakyat Indonesia. Dinamika pembangunan telah menumbuhkan tantangan yang belum terpecahkan, salah satunya adalah penyelenggaraan system jaminan social bagi seluruh rakyet seperti yang telah di amanatkan pada UUD 1945 pasal 28, Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia 1948 dan Konvensi ILO no 105 tahun 1952 yang mengharuskan setiap Negara untuk member jaminan minimum terhadap pekerjanya. Sehingga di Indonesia melalui TAP MPR no 10/MPR/2001 memerintahkan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan social yang menyeluruh dan terpadu. Sistem Jaminan Sosial pada dasarnya adalah program negara yang bertujuan member kepastian perlindungan dan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini diharpkan pemerintah dapat hidup layak apabila terjadi kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut dan pensiun. Indonesia telah melakukan beberapa system jaminan social untuk kelompok- kelompok tertentu seperti JAMSOSTEK untuk pekerja swasta yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian. Untuk PNS terdapat program TASPEN untuk tabungan hari tua serta ASKES untuk jaminan kesehatan bagi PNS, penerima pensiun beserta keluarganya. Sedangkan bagi TNI dan POLRI serta PNS di departemen Hankam beserta keluarganya mendapatkan asuransi social angkatan bersenjata Indonesia (ASBRI). Namun beberpa program jaminan social tersebut belum menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya di buatlah system jaminan nasional yang mengsinkronisasi semua system yang telah ada dan diharapkan menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam system jaminan social nasional ini adalah


4

1. Prinsip kegotong royongan. Yang itu prinsip saling menolong di dalam kepersertaan ini, yang mampu menolong yang tidak mampu, yang mempunyai resiko rendah membantu yang beresiko tinggi, yang sehat menolong yang sakit. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Prinsip nirlaba, badan pengelolan jaminan sosial ini merupakan badan yang tidak mencari keuntungan, adanya dana amanat, perngembangannya dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan anggotanya 3. Prinsip keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Prinsip prinsip manajemen ini yang di terapkan untuk mengelola dana amanat dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. 4. Prinsip portabilitas, yaitu sistem jaminan ini memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada pesertanya meskipun berpindah tempat tinggal atau pekerjaan di wilayah Negara Indonesia 5. Prinsip kepersertaan wajib, yaitu wajib menjadi peserta sehingga diharapkan selruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari jaminan ini, walaupun penerapannya secara bertahap. Tahap pertama adalah pekerja di sektor formal, kemudian pekerja di sektor informal yang ikut secara suka rela dan mereka yang bekerja secara mandiri sehingga petani dan nelayan dapat mengikutinya. 6. Prinsip dana amanat, yaitu dana-dana yang terkumpul merupakan titipan kepada badan badan pengelola dana tersebut untuk dikelola dengan sebaik baiknya untuk kesejahteraan peserta 7. Prinsip hasil pengolahan dana yang terkumpul adalah hasil deviden yang dibagikan kepada pemegang saham dan digunakan sebagai semaksimal mungkin untuk kesejahteraan peserta jaminan sosial ini. Implikasi SJSN terhadap Rumah Sakit • Berdasarkan UU no 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan SK Menkes 1241, maka di masa mendatang pasar rumahsakit yang paling besar adalah asuransi kesehatan karena: – Asuransi kesehatan bersifat wajib – Keluarga miskin dijamin oleh pemerintah (pusat dan daerah) lewat mekanisme asuransi kesehatan • Saat ini pasar asuransi kesehatan di RS Pemerintah berkisar 30 – 70%, setelah SK Menkes rata rata meningkat menjadi 50 – 80 % • Dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan 80% pasar RS adalah peserta asuransi kesehatan. Sehingga rumah sakit harus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif.


5

Pembiayaan Kesehatan di Negara Lain “Wujud Cinta Negara pada Rakyatnya” (Majalah bulanan HEALTH HOSPITAL INDONESIA (H2I) Edisi 03/I/18 September-18 Oktober 2006 )

Pembiayaan kesehatan sungguh tak bisa dipandang sebelah mata. Jika tak dilakukan dengan benar dan teliti maka hanya akan membebani industri, yang ujung-ujungnya, menghambat laju perputaran roda ekonomi. Setidaknya, Amerika sudah membuktikannya. “Sang Paman Sam” kurang jeli dalam menghitung pembiayaan kesehatan. Dalam White House Paper yang dibacakan dalam upaya mewujudkan Health care Reform ini, Bill Clinton berupaya melakukan upaya perbaikan akan tingginya biaya kesehatan meski hingga pemerintahan Bush saat ini belum nampak benar hasilnya. Gara-gara biaya kesehatan yang selangit menjadikan suramnya wajah dunia industri. Jelas saja, betapa industri mobil Amerika toh musti rela disalip Negeri Matahari Terbit, Jepang. Harga mobildari sisi komponen biaya kesehatan karyawan ak-hirnya membuat jalanan Amerika tak pernah sepi dari mobil-mobil buatan Jepang. Bagaimana tidak, Jepang mampu memproduksi satu unit mobil dengan harga “cuma” US$ 600 saja sementara Amerika mencapai US$ 1.200. Menurut dr. Sulastomo, MPH, Ketua Tim Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN), sistem pembiayaan kesehatan yang tidak dilakukan dengan benar akan membebani industri. Seperti yang terjadi di Amerika, tingginya komponen biaya kesehatan menjadikan barang produksi negara tersebut tidak kompetitif. Amerika Serikat Amerika menjadi satu-satunya negara yang menerapkan asuransi kesehatan komersial bagi rakyatnya, di mana mereka bebas menentukan pilihan, termasuk bebas tidak berasuransi. Meski akhirnya jumlah perusahaan asuransi kesehatan menjamur namun biaya operasional sangat besar, premi menukik tajam setiap tahun, tingginya unnecessary utilization karena system pembiayaan fee for services maupun mutu pelayanan kesehatan yang meragukan meski penggunaan teknologi canggih bukan lagi hal baru. Tingginya biaya kesehatan yang mencapai 12% GNP menyebabkan biaya kesehatan menjadi beban berat secara ekonomis. Biaya produksi barang dan jasa menjadi tinggi karena tingginya biaya komponen kesehatan. Langkah strategis pun dibuat. Tahun 1973 Pemerintah federal AS menerbitkan Health Maintenance Organization (HMO-ACT), sebuah undang-undang yang bermaksud mengerem pertumbuhan conventional health insurance. Tahun 1984 Ronald Reagan menetapkan pembayaran berdasarkan DRG’s (Diagnostic Related Group’s) untuk program medicare dan medicaid. Kemudian tahun 1992, Presiden Clinton melancarkan “Health Care Reform”dalam upaya memenuhi janji kampanyenya, karena di Amerika isu kesehatan memang paling laku dijual.


6

Korea Negeri Ginseng, Korea dianggap sebagai negara dengan perkembangan program asuransi kesehatannya yang tumbuh sangat cepat. Kurang dari 20 tahun, seluruh penduduknya tercakup program asuransi kesehatan sosial. Tahun 1973, dengan pendapatan per kapita US$1.000 per tahun, langkah Korea diawali pada diwajibkannya pelaksanaan asuransi kesehatan melalui Dekrit Presiden. Pendekatannya adalah pelaksanaan program asuransi kesehatan secara bertahap dimulai dari kelompok tempat kerja dengan jumlah tenaga kerja yang besar. Penyelenggaraan program asuransi kesehatan ditangani Medical Insurance Society yang berjumlah lebih dari 200 buah namun sejak tahun 1976 mereka semua tergabung dalam National Federation of Medical Insurance. Belanda Pemerintah merancang agar seluruh warganya memperoleh jaminan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Maka itu diterapkan program asuransi kesehatan sosial yang dikelompokkan menjadi dua yaitu yang berlaku bagi seluruh penduduk (national scheme) dan bagi kelompok tenaga kerja, yang kemudian membuka peluang jaminan sosial sesuai kebutuhan atau kemampuan tenaga kerja. Di sana terdapat 20 lembaga atau yayasan non-profit penyelenggara program asuransi kesehatan sosial sehingga tenaga kerja dapat memilih satu diantara mereka. Lembaga atau sichting tersebut diperkenankan membuka usaha untuk asuransi kese-hatan swasta. Tak cuma itu, rumah sakit di sana juga bersifat non -profit. Negeri kincir angin ini memiliki undang-undang yang mengatur pengaturan tarif rumah sakit yaitu “The Health Care Rates Act”. Tarif rumah sakit ditetapkan berdasarkan negosiasi rumah sakit dan lembaga asuransi kesehatan serta musti mendapat persetujuan “The Central Health Care Rates Boards” Ke depannya, pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah strategis guna mengendalikan biaya pelayanan kesehatan agar tidak melampaui angka 1,3% per tahun, misalnya de-ngan mengurangi benefits package bagi peserta asuransi kesehatan sosial, khususnya pelayanan gigi dan fisioterapi serta mengendalikan dana obat-obatan de-ngan menetapkan harga maksimum sesuai standar Eropa. India Kualitas pembiayaan kesehatan memang menjadi satu hal penting bagi negara berkembang, tak terkecuali India. Negeri cantik pemilik istana Taj Mahal ini menganggarkan Rs 103.000 atau sekitar 5,2% dari GDP. Di sana, terdapat lima bentuk pembiayaan kesehatan yaitu private insurance, social insurance, employer-provider cover, community insurance schemes dan government healthcare spend. Namun pada kenyataannya, lebih dari 60% masyarakat India yang masih tergolong miskin menerapkan sistem out of pocket spending , di mana pembiayaan kesehatan tidak dianggarkan sebelumnya dan menjadikannya tidak efisien.


7

TREND PEMBIAYAAN KESEHATAN DI BERBAGAI NEGARA

Recommend Documents