SKENARIO 3 BLOK KEDOKTERAN KELUARGA
PEMBIAYAAN KESEHATAN
DISUSUN OLEH
KELOMPOK A-8 Ketua
: Atena Suci Fauzia
1102009046
Sekretaris
: Fitria Apriliani
1102009117
Anggota
: Fathia Nurafiatin
1102008103
Agung Bhakti Wiratama
1102009014
Ayu Agustin
1102009048
Briantara Bagus Haryanto
1102009057
Dessy Amarantha
1102009074
Dhita Kemala Ratu
1102009075
Fadli Fadil Ramadhan
1102009102
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI 2012-2013 1
SKENARIO 3 PEMBIAYAAN KESEHATAN Dr. Ahmad, 31 tahun, praktek di sebuah klinik dokter keluarga. Klinik ini dikelola dengan baik sehingga dalam waktu yang relatif singkat mengalami kemajuan yang cukup pesat dan dikenal luas di masyarakat. Suatu hari klinik ini dikunjungi seorang pasien, Ny. A, 38 tahun dengan kehamilan trimester 1 pada G5P2A2. Pasien ingin melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di klinik Dr. Ahmad karena pasien mendapat informasi bahwa pelayanan di klinik ini baik. Pasien mempunyai keluhan sering mual, muntah, lemas, cepat lelah dan sesak. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan fisik bersama bidan. Pada pemeriksaan ditemukan bahwa kandungan dalam kondisi yang baik namun ibu tampak pucat, takikardi, murmur, takipnea, dan terdapat nyeri tekan epigastrium. Dr. Ahmad menyarankan agar pasien mengikuti pemeriksaan ANC yang teratur dan menjelang partus kelak pasien akan dirujuk ke spesialis Obgyn yang sudah bekerja sama dengan klinik dokter keluarga tersebut. Pasien menanyakan ke dokter tentang pilihan pembiayaan persalinan, mengingat kemungkinan membutuhkan biaya yang lebih besar.
2
SASARAN BELAJAR I. II.
Memahami dan menjelaskan sistem pembiayaan kesehatan di klinik kedokteran keluarga Memahami dan Menjelaskan Konsultasi dan Rujukan
III.
Memahami dan Menjelaskan Managemen Klinik Dokter keluarga
IV.
Memahami dan Menjelaskan Adab Dokter Merawat Pasien Sakit Menurut Islam
V.
Memahami dan Menjelaskan Sistem Pembiayaan Kesehatan dalam Syariah Islam
VI.
Memahami dan Menjelaskan Standar Pemeriksaan Kedokteran Keluarga
VII.
Memahami dan menjelaskan peran dokter keluarga dengan mitra kerjanya
3
I.
Memahami dan menjelaskan sistem pembiayaan kesehatan di klinik kedokteran keluarga
1.
Sumber-sumber dana pada klinik kedokteran keluarga Sumber dana biaya kesehatan berbeda pada beberapa negara, namun secara garis besar berasal dari : a) Bersumber dari anggaran pemerintah. Pada sistem ini, biaya dan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Untuk negara yang kondisi keuangannya belum baik, sistem ini sulit dilaksanakan karena memerlukan dana yang sangat besar. b) Bersumber dari anggaran masyarakat. Dapat berasla dari individu ataupun
perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat (swasta) berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Hal ini memberikan dampak adanya pelayanan-pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta, dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat berteknologi tinggi disertai peningkatan biaya pemanfaatan atau penggunaannya oleh pihak pemakai jasa layanan kesehatan tersebut. c) Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan kesehatan,
khususnya untuk penatalaksanaan penyakit-penyakit tertentu sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya dari organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain. misalnya untuk penanganan HIV dan virus H5N1. d) Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Sistem ini banyak
diambil oleh negara-negara di dunia karena dapar mengakomodasi kelemahan-kelemahan yang timbul pada sumber pembiayaan kesehatan sebelumnya. Tingginya biaya kesehatan yang dibutuhkan ditanggung sebagian oleh pemerintah dengan menyediakan layanan kesehatan bersubsidi. Sistem ini juga menuntut peran serta masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan biaya tambahan.
2. Mekanisme Pembayaran Penyelenggaraan Subsistem Pembiayaan Kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola secara berdaya-guna, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas 4
2. Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin 3. Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan yang terorganisir, adil, berhasil-guna dan berdaya-guna melalui jaminan pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip solidaritas sosial yang wajib maupun sukarela, yang dilaksanakan secara bertahap 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan (misal: dana sehat) atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun (misal: dana sosial keagamaan) untuk kepentingan kesehatan 5. Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun untuk pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching grant) bagi daerah yang kurang mampu
3. Jenis sistem pembiayaan Jenis pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan antara lain : 1. Penataan Terpadu (managed care) Merupakan pengurusan pembiayaan kesehatan sekaligus dengan pelayanan kesehatan. Pada saat ini penataan terpadu telah banyak dilakukan di masyarakat dengan program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau JPKM. Managed care membuat biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan bisa lebih efisien.
Persyaratan agar pelayanan managed care di perusahaan dapat berhasil baik, antara lain: a. Para pekerja dan keluarganya yang ditanggung perusahaan harus sadar bahwa kesehatannya merupakan tanggung jawab masing-masing atau tanggung jawab individu. Perusahaan akan membantu upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. b. Para pekerja harus menyadari bahwa managed care menganut sistem rujukan. c. Para pekerja harus menyadari bahwa ada pembatasan fasilitas berobat, misalnya obat yang digunakan adalah obat generik kecuali bila keadaan tertentu memerlukan life saving. d. Prinsip kapitasi dan optimalisasi harus dilakukan
2. Sistem reimbursement 5
Perusahaan membayar biaya pengobatan berdasarkan fee for services. Sistem ini memungkinkan terjadinya over utilization. Penyelewengan biaya kesehatan yang dikeluarkan pun dapat terjadi akibat pemalsuan identitas dan jenis layanan oleh karyawan maupun provider layanan kesehatan.
3. Asuransi Perusahaan bisa menggunakan modal asuransi kesehatan dalam upaya melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pekerjanya. Dianjurkan agar asuransi yang diambil adalah asuransi kesehatan yang mencakup seluruh jenis pelayanan kesehatan (comprehensive), yaitu kuratif dan preventif. Asuransi tersebut menanggung seluruh biaya kesehatan, atau group health insurance (namun kepada pekerja dianjurkan agar tidak berobat secara berlebihan).
4. Pemberian Tunjangan Kesehatan Perusahaan yang enggan dengan kesukaran biasanya memberikan tunjangan kesehatan atau memberikan biaya kesehatan kepada pegawainya dalam bentuk uang. Sakit maupun tidak sakit tunjangannya sama. Sebaiknya tunjangan ini digunakan untuk mengikuti asuransi kesehatan (family health insurance). Tujuannya adalah menghindari pembelanjaan biaya kesehatan untuk kepentingan lain, misalnya untuk membeli rokok, minuman beralkohol, dan hal – hal lain yang malah merugikan kesehatannya. 5. Rumah Sakit Perusahaan Perusahaan yang mempunyai pegawai berjumlah besar akan lebih diuntungkan apabila mengusahakan suatu rumah sakit untuk keperluan pegawainya dan keluarga pegawai yang ditanggungnya. Menyangkut kesehatan pegawainya, rumah sakit perusahaan harus menyiapkan rekam medis khusus, yang lebih lengkap, dan perlu dievaluasi secara periodik. Perlu diingatkan bahwa pelayanan kesehatan yang didapat dari rumah sakit perusahaan diupayakan bisa lebih baik bila dibandingkan jika dilayani oleh rumah sakit lain. Dengan demikian, pegawai perusahaan yang dirawat akan merasa puas dan bangga terhadap fasilitas yang disediakan. Rasa senang menerima fasilitas kesehatan ini akan membuahkan semangat bekerja untuk membalas jasa perusahaan yang dinikmatinya. Secara universal, beberapa jenis asuransi kesehatan yang berkembang di Indonesia : •
Asuransi Kesehatan Sosial (Social Health Insurance) Asuransi ini memegang teguh prinsipnya bahwa kesehatan adalah sebuah pelayanan sosial, pelayanan kesehatan tidak boleh semata-mata diberikan berdasarkan status sosial mayarakat sehingga semua lapisan berhak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Asuransi Kesehatan Sosial dilaksanakan menggunakan prinsip : a) Keikutsertaan bersifat wajib 6
b) c) d) e) f) g) h) i)
Menyertakan tenaga kerja dan keluarganya Iuran/premi berdasarkan gaji/pendapatan Untuk Askes menetapkan 2% dari gaji pokok PNS Premi untuk tenaga kerja ditanggung bersama (50%) oleh pemberi kerja dan tenaga kerja Premi tidak ditentukan oleh resiko perorangan tetapi didasarkan pada resiko kelompok Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan awal Jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat menyeluruh Peran pemerintah sangat besar untuk mendorong berkembangnya asuransi kesehatan sosial di Indonesia
Semua PNS diwajibkan untuk mengikuti asuransi kesehatan. Di Indonesia, asuransi kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun dikelola oleh PT. Askes
•
Asuransi Kehatan Komersial Perorangan (Private Voluntary Health Insurance) Model asuransi kesehatan ini juga berkembang di Indonesia, dapat dibeli preminya baik oleh individu maupun segmen masyarakat kelas menengah ke atas. Asuransi kesehatan komersial perorangan mempunyai prinsip kerja sebagai berikut : a) Kepesertaannya bersifat perorangan dan sukarela b) Iuran/premi berdasarkan angka absolut, ditetapkan berdasar jenis tanggungan yang dipilih c) Premi didasarkan atas resiko perorangan dan ditentukan oleh faktor usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan d) Dilakukan pemeriksaan kesehatan awal e) Santunan diberikan sesuai kontrak f) Peranan pemerintah relatif kecil Di Indonesia, produk asuransi kesehatan komersial dikelola oleh Lipo Life, BNI Life, Tugu mandiri dan sebagainya
•
Asuransi Kesehatan Komersial Kelompok (Regulated Voluntary Health Insurance) Prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : a) Keikutsertaannya bersifat sukarela tetapi berkelompok b) Iuran / preminya dibayar berdasarkan atas angka absolut c) Perhitungan premi bersifat community rating yang berlaku untuk kelompok masyarakat d) Santunan diberikan sesuai kontrak e) Tidak diperlukan pemeriksaan awal f) Peranan pemerintah cukup besar dengan membuat undangundang 7
Di Indonesia, asuransi kesehatan sukarela juga dikelola oleh PT. Askes 4. Tujuan pembiayaan kesehatan Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pokok utama dalam pembiayaan kesehatan adalah: a) Mengupayakan kucukupan dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pafa tingkat
pusat dan daerah b) Mengupayakan pengurangan pembiayaan OOP dan meniadakan hambatan
pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kelompok miskin dan rentan melalui pengembangan jaminan c) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pembiayaan kesehatan
II.
Memahami dan Menjelaskan Konsultasi dan Rujukan
1 Definisi
Sistem rujukan ialah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani), atau secara horizontal (antar unit-unit yang setingkat kemampuannya). Hal yang dirujuk bukan hanya pasien saja tapi juga masalah-masalah kesehatan lain, teknologi, sarana, bahan-bahan laboratorium, dan sebagainya.
Konsultasi adalah upaya meminta bantuan profesional penanganan suatu kasus penyakit yang sedang ditangani oleh seorang dokter kepada dokter lainnya yang lebih ahli.
Secara garis besar rujukan dibedakan menjadi 2, yakni : Rujukan medik Rujukan ini berkaitan dengan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien. Disamping itu juga mencakup rujukan pengetahuan (konsultasi medis) dan bahanbahan pemeriksaan. Tujuan: untuk menyembuhkan penyakit dan atau memulihkan status kesehatan pasien 1. Rujukan pasien (transfer of patient) Penatalaksanaan pasien dari strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke strata pelayanan kesehatan yang lebih sempurna atau sebaliknya untuk pelayanan tindak lanjut 8
2. Rujukan ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) Pengiriman dokter/ tenaga kesehatan yang lebih ahli dari strata pel. kes. Yang lebih mampu ke strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu untuk bimbingan dan diskusi atau sebaliknya, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 3. Rujukan bahan pemeriksaan laboratorium (transfer of specimens) Pengiriman bahanbahan pemeriksaan bahan laboratorium dari strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke strata yang lebih mampu atau sebaliknya, untuk tindak lanjut. Rujukan kesehatan masyarakat Rujukan ini berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promosi). Rujukan ini mencakup rujukan teknologi, sarana dan operasional. Tujuan: untuk meningkatkan derajat kesehatan dan ataupun mencegah penyakit yang ada di masyarakat. 1. Rujukan tenaga, Pengiriman dokter/tenaga kesehatan dari strata pelayanan kesehatan yang lebih mampu ke strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di masyarakat atau sebaliknya, untuk pendidikan dan latihan. 2. Rujukan sarana Pengiriman berbagai peralatan medis/ non medis dari strata pelayanan kesehatan yang lebih mampu ke strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu untuk menanggulangi masalah kesehatan di masyarakat, atau sebaliknya untuk tindak lanjut. 3. Rujukan operasional Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab penanggulangan masalah kesehatan masyarakat dari strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke strata pelayanan kesehatan yang lebih mampu atau sebaliknya untuk pelayanan tindak lanjut. Rujukan kesehatan: Lingkup: Masalah kesehatan masyarakat Tujuan: Pemeliharaan den pencegahan Jalur: Dinas Kesehatan secara bertingkat 2 Karakteristik a.
Ruang lingkup kegiatan Konsultasi memintakan bantuan profesional dari pihak ketiga. Rujukan, melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penanganan kasus penyakit yang sedang dihadapi kepada pihak ketiga b. Kemampuan dokter Konsultasi ditujukan kepada dokter yang lebih ahli dan atau yang lebih pengalaman. Pada rujukan hal ini tidak mutlak. c. Wewenang dan tanggung jawab Konsultasi wewenang dan tanggung jawab tetap pada dokter yang meminta konsultasi. Pada rujukan sebaliknya. 3. Manfaat a) Dari sudut pandang pemerintah sebagai penentu kebijakan Membantu penghematan dana, karena tidak perlu menyediakan berbagai macam alat kedokteran pada setiap sarana kesehatan. 9
Memperjelas system pelayanan kesehatan, kemudian terdapat hubungan antara kerja berbagai sarana kesehatan yang tersedia. Memudahkan pekerjaan administrasi, terutama pada aspek perencanaan b) Dari sudut masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan Meringankan biaya pengobatan, karena dapat dihindari pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, karena telah diketahui dengan jelas fungsi dan wewenang setiap sarana pelayanan kesehatan c) Dari sudut tenaga kesehatan Memperjelas jenjang karir tenaga kesehatan dengan berbagai akibat positif, semangat kerja, ketekunan dan dedikasi. Membantu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui jalinan kerjasama Memudahkan/ meringankan beban tugas, karena setiap sarana kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu
4. Tata Cara Dasar: Kepatuhan terhadap kode etik profesi yg telah disepakati bersama, dan sistem kesehatan terutama sub sistem pembiayaan kesehatan yang berlaku Tata cara konsultasi (McWhinney, 1981): a. Penjelasan lengkap kepada pasien alasan untuk konsultasi b. Berkomunikasi secara langsung dengan dokter konsultan (surat, form khusus, catatan di rekam medis, formal/ informal lewat telfon c. Keterangan lengkap tentang pasien d. Konsultan bersedia memberikan konsultasi Tata cara rujukan • Terbatas hanya pada masalah penyakit yang dirujuk saja • Tetap berkomunikasi antara dokter konsultan dan dokter yg meminta rujukan • Perlu disepakati pembagian wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak Pembagian wewenang & tanggungjawab 1. Interval referral, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab penderita sepenuhnya kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu tersebut dokter tsb tidak ikut menanganinya 2. Collateral referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita hanya untuk satu masalah kedokteran khusus saja 3. Cross referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita sepenuhnya kepada dokter lain untuk selamanya 4. Split referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita sepenuhnya kepada beberapa dokter konsultan, dan selama jangka waktu pelimpahan wewenang dan tanggungjawab tersebut dokter pemberi rujukan tidak ikut campur. dr. Rina Amelia, Departemen IKM/ IKP/ IKK, Fakultas Kedokteran USU
10
III.
Memahami dan Menjelaskan Managemen Klinik Dokter keluarga
Program menjaga mutu adalah suatu upaya yang berkesinambunagn, sistematis dan objektif dalam memantau dan menilai pelayanan yang diselenggrakan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, serta menyelesaikan masalah yang ditemukan untuk memeperbaiki mutu pelayanan. (Maltos and Keller, 1989) Karakteristik program menjaga mutu ada empat macam : 1) Program menjaga mutu harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu tidak hanya satu kali, tetapi harus terus menerus. Dalam kaitan perlunya memenuhi sifat berkesinambungan, program menjaga mutu sering pula disebut dengan nama program meningkatkan mutu berkelanjutan (continous quality improvement program). 11
2) Program menjaga mutu harus dilaksanakan secara simpatis. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu harus mengikuti alur kegiatan serta sasaran yang baku. Alur kegiatan yang dimaksud dimulai dengan menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu, dilanjutkan dengan menetapkan dan melaksanakan upaya penyelesaian masalah, untuk kemudian diakhiri dengan melakukan penilaian serta menyusun saran-saran untuk tindak lanjut. Sedangkan sasaran yang dimaksud adalah semua unsur pelayanan yakni lingkungan, masukan proses serta keluaran pelayanan. 3) Program menjaga mutu harus dilaksanakan secara objektif. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu, terutama pada waktu menetapkan masalah penyebab masalah dan penilaian, tidak dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan lain. Kecuali atas dasar data yang ditemukan. Untuk menjamin objektifitas, dipergunakanlah berbagai standar dan indikator. 4) Program menjaga mutu harus dilakukan secara terpadu. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu harus terpadu dengan pelayanan yang diselengarakan, bukanlah program menjaga mutu yang baik. Karena adanya sifat terpadu ini. Program menjaga mutu disebut pula sebagai manajamen mutu terpadu (total quality management).
Unsur program menjaga mutu banyak macamnya. Unsur-unsur yang dimaksud : 1) Mutu pelayanan. Mutu pelayanan yang dimaksud adalah menunjuk kepada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggrakan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tinkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain tata cara penyelengaraannya sesuai dengan kode etik dari standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. 2) Sasaran program menjaga mutu. Untuk melaksanakan hal ini diperkukan empat hal : a. Unsur masukan. Yang dimaksud adalah semua hal yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang termasuk dalam hal ini adalah tenaga pelaksana, sarana dan dana. b. Unsur lingkungan. Yang dimakud lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi pelayanana kesehatan. Untuk satu saran pelayanan kesehatan yang terpenting adalah kebijakan (policy), struktur organisasi (organization) serta sistem manajemen (management) yang diterapkan. c. Unsur proses. Yang dimaksud dengan unsur proses di sini adalah semua tindakan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan. Tindakan ini secara umum dapat dibedakan atas dua macam. Pertama, tindakan medis (medical procedure) mulai dari anamesis sampai dengan pengobatan. Kedua, tindakan non medis (non medical procedure) seperti tata cara rekam medis, persetujuan tindakan medis, penerimaan dan perawatan pasien dan lain selanjutnya yang seperti ini.
12
d. Unsur keluaran. Yang dimaksud dengan unsur keluaran adalah yang menunjukan pada penampilan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Penampilan pelyanan tersebut dibedakan atas dua macam : a) Penampilan aspek media (medical performance) seperti misalnya kesembuhan penyakit, kecacatan dan atau kematian. b) Penampilan aspek non medis (non mediacal performance) seperti misalnya kepuasan dan keluhan pasien.
IV.
Memahami dan Menjelaskan Adab Dokter Merawat Pasien Sakit Menurut Islam
Adab-adab yang bersifat khusus diantaranya: a. Berusaha menjaga kesehatan pasien sebagai konsekuensi amanah dan tanggung jawabnya dan berusaha menjaga rahasia pasien kecuali dalam kondisi darurat atau untuk tindakan preventif bagi yang lainnya. Rosulullah sholallohu 'alaihi wasalam bersabda : "Barangsiapa yang menutup (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup (aibnya) pada hari kiamat. " (HR. al-Bukhari 2442 dan Muslim 7028). b. Senantiasa menyejukkan hati pasien, menghiburnya dan mendo'akannya. Salah satunya ialah dengan mengucapkan "Tidak mengapa, insyaallah ini adalah penghapus dosa", atau meletakkan tangan kanan di tempat yang sakit seraya berdo'a : " Wahai Robb manusia, hilangkanlah penyakit tersebut, sembuhkanlah, Engkau adalah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak ditimpa penyakit lagi. " (HR. Muslim 2191 dan yang lainnya). c. Hendaknya memberitahukan kepada pasien bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala sehingga hatinya bergantung kepada Allah, bukan kepada dokter. Nabi sholallohu 'alaihi wasalam berkata kepada Abu Rimtsah (seorang dokter ahli) : " Allah adalah dokter, sedangkan kamu adalah orang yang menemani yang sakit. " (HR. Abu Dawud 4209, ash-shahiihah 1537). d. Seorang dokter tidak boleh membohongi pasiennya. Misalnya tatkala stok obat habis ia memberikan obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya atau memberikan obat yang di dalamnya terkandung bahan-bahan yang diharamkan. e. Hendaknya profesi dalam bidang kedokteran bertujuan untuk memuliakan manusia. Oleh karena itu tidak diperkenankan bagi seorang dokter atau petugas kesehatan lainnya untuk membakar potongan tubuh pasien, namun hendaknya diberikan kepada sang pasien atau keluarganya untuk dikubur. Selain itu tidak diperbolehkan memperjualbelikan darah pasien, mengadakan operasi-operasi plastik untuk mengubah wajah, telinga, alis, hidung dan lainnya, karena hal itu termasuk mengubah ciptaan Allah yang diharamkan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman : (Setan berkata) : "Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. " (QS. an-Nisa' (4) : 119). 13
Di samping itu, tidak diperbolehkan ta'awun dalam kejelekan, seperti menjual obat-obat penggugur kehamilan sehingga melariskan perzinaan. f. Seorang dokter, perawat, mantri, bidan, apoteker dan petugas kesehatan lainnya hendaknya betul-betul meningkatkan dan menekuni pekerjaanya. Rosulullah sholallohu 'alaihi wasalam : "Barangsiapa yang menerjuni kedokteran sedangkan tidak diketahui orang itu ahli kedokteran, maka ia menanggung (kerugian pasien)." (HR. Abu Dawud 4586, ash-shahiihah 635). g. Profesi dalam bidang pengobatan termasuk pekerjaan yang mulia sehingga diharapkan bagi para dokter untuk menggapai ridha Allah dalam setiap aktivitasnya. Nabi sholallohu 'alaihi wasalam bersabda : "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain." (Dikeluarkan oleh ad-Daruqutni, ash-shahiihah 426). h. Memberikan keringanan biaya pasien yang kurang mampu. Rosulullah sholallohu 'alaihi wasalam bersabda : "Barangsiapa yang melapangkan kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di akhirat." (HR. Muslim 2699). Adapun adab dan akhlak yang bersifat umum yang harus dimiliki seorang dokter adalah : 1. Tidak boleh berduaan dengan pasien wanita dalam satu ruangan tanpa ditemani mahram sang perempuan. Minimal pintu ruangan harus terbuka sehingga terlihat oleh keluarganya. 2. Seorang dokter tidak boleh menyalami perempuan yang bukan mahramnya atau memperbanyak pembicaraan dengannya kecuali untuk kepentingan pengobatan. 3. Hendaknya tetap menjaga shalatnya, kecuali dalam kondisi genting maka tidak mengapa ia menjama' dua shalat. 4. Hendaknya menjauhi syiar-syiar dan gaya orang kafir, seperti mencukur jenggot, memanjangkan kumis, isbal, bebas bercakap-cakap dengan dokter atau perawat wanita. Di samping adab-adab tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para petugas kesehatan tentang rumah sakit, klinik, apotek maupun tempat praktiknya, yaitu : 1. Hendaknya mengkhususkan satu ruangan untuk shalat, baik bagi laki-laki maupun perempaun, mengingat pentingnya masalah sahalat. 2. Menjadi kewajiban dan PR kita bersama untuk menjadikan rumah sakit terhindar dari ikhtilath (bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram). 3. Tidak diperkenankan menggantung gambar makhluk bernyawa di tembok atau dinding. 4. Hendaknya tidak menyediakan asbak bagi para pengunjung rumah sakit karena itu adalah bentuk ta'awun dalam kejelekan. 5. Hendaknya memisahkan antara ruangan pasien yang berpenyakit menular dengan yang tidak menular, demikian pula agar para pengunjung tidak kontak langsung dengan si pasien tersebut sehingga penyakitnya tidak menular- dengan izin Allahkepada yang lainnya. Rosulullah sholallohu 'alaihi wasalam bersabda : "Jangan 14
sekali-kali mencampur yang sakit dengan yang sehat." (HR. al-Bukhari 5328). Hal itu dikuatkan juga dengan sabda beliau tentang wabah penyakit menular : "Jika kalian mendengar (ada wabah) di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya." (HR. al-Bukhari 5287 dan Muslim 5775). 6. Hendaknya kamar mandi atau WC tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, sebagaimana sabda Nabi sholallohu 'alaihi wasalam : "Jangan menghadap kiblat tatkala buang air besar dan kencing dan jangan pula membelakanginya." (HR. al-Bukhari 144, Muslim 264, at-Tirmidzi 8, Abu Dawud 9). 7. Dianjurkan untuk mengubah kantornya ke arah kiblat dan duduk menghadap kiblat, berdasarkan hadits Abu Hurairah, bahwa Rowulullah sholallohu 'alaihi wasalam bersabda : "Sesungguhnya segala sesuatu memiliki tuan, dan tuannya majelis adalah arah kiblat." (HR. ath-Thabrani dalam al-Ausath 2354, dan dihasankan Syaikh alHaitsami 8/114, as-Sakhawi (102) dan Syaikh al-albani dalam ash-Shahiihah (2645) dan Shahiih at-Targhib (3085) ). Adab pemeriksaan terhadap pasien Jika dokter laki-laki (dikarenakan tidak terdapat dokter perempuan) dengan dalih mengobati dan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan di atas (memandang dan menyentuh) seperti; mendeteksi denyut nadi, mengambil darah dan memijit, dimana dokter tidak memiliki cara lain kecuali terpaksa memandang badan yang bukan mahramnya atau menyentuh badannya (dan tidak memungkinkan dia menggunakan kaos tangan atau semacamnya, dengan maksud menyentuh secara tidak langsung), dalam hal ini menyentuh dan memandang tidak ada masalah. Akan tetapi jika dalam masalah ini dokter mampu mengobati hanya dengan memandang saja dan atau hanya dengan menyentuh pasien yang bukan mahramnya tersebut maka dokter harus mencukupkan dengan memandang saja atau menyentuh saja (itupun sebatas darurat) dan lebih daripada itu tidak boleh. Dokter perempuan dalam hal memandang dan menyentuh pasien laki-laki yang bukan mahramnya juga berlaku hukum demikian. Begitu para ulama mengatakan. Karena orang yang sakit sengaja menemui dan menaruh kepercayaan terhadap dokter, para terapis atau ahli medis harus memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik bagi pesiennya. Namun harus tetap menjaga syariat. Misalnya tidak boleh memberikan obat yang haram. Juga harus menjaga hubungan lawan jenis. Jika pasiennya bukan muhrimnya, hendaklah ada pihak ketiga yang menemani. Jangan hanya berdua didalam kamar pengobatan. Telah di nukil dari Imam Musa ibnu Ja’far yang mengatakan: Seorang lelaki buta dengan lebih dahulu meminta izin telah memasuki rumah Fatimah (sepertinya dia perlu dengan Rasulullah SAW) Fatimah mengambil kerudungnya dan beliau bersembunyi di dalam kerudung tersebut (mengambil hijab), Nabi SAW berkata: Putriku mengapa engkau menutup dirimu sedangkan dia tidak melihatmu? Beliau berkata: Apabila dia tidak melihat saya, tapi saya melihat dia dan dia (jika tidak melihat dan buta) tetapi dia mencium bau wanita. Rasulullah SAW sedemikian gembiranya sambil berkata: Saya bersaksi bahwa engkau adalah belahan jiwaku. (Hayaatu Al-Imam Husain,Khutbah Hadrat Zaenab) Lihatlah begitu diagungkannya urusan hijab oleh Rasulullah SAW. Allah Ta`ala menyebutkan dalam firman-Nya surat al-An'am/6 ayat 119: ط ِرِهْرْمُتِهْم ِإْيَلِهْي ِه ُض ْم ْعْيَلِهْيْمُكِهْم ِإال ْيَم ا ا ِه َحمَّرْيَم ْي َل ْيَلْمُكِهْم ْيَم ا ْي َص ْي َّْيَوْيَقِهْد ْيَف م 15
1.
2. 3.
"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya". Bila memang dalam keadaan darurat dan terpaksa, Islam memang membolehkan untuk menggunakan cara yang mulanya tidak diperbolehkan. Selama mendatangkan maslahat, seperti untuk pemeliharaan dan penyelamatan jiwa dan raganya. Meskipun dibolehkan dalam kondisi yang betul-betul darurat, tetapi harus mengikuti rambu-rambu yang wajib untuk ditaati. Tidak berlaku secara mutlak. Keberadaan mahram adalah keharusan, tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga tatkala seorang muslim/muslimah terpaksa harus bertemu dan berobat kepada dokter yang berbeda jenis, ia harus didampingi mahramnya saat pemeriksaan. Tidak berduaan dengan sang dokter di kamar praktek atau ruang periksa. Syarat ini disebutkan Syaikh Bin Baz rahimahullah untuk pengobatan pada bagian tubuh yang nampak, seperti kepala, tangan, dan kaki. Jika obyek pemeriksaan menyangkut aurat wanita, meskipun sudah ada perawat wanita misalnya, maka keberadaan suami atau wanita lain (selain perawat) tetap diperlukan, dan ini lebih baik untuk menjauhkan dari kecurigaan. Adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan berguna agar kaum Muslim tidak tersesat di dunia. Adab-adab tersebut antara lain: Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis Allah berfirman: “Katakanlah kepada laki-laki beriman: Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan katakalah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya.” (QS. AnNur: 30-31) Tidak berdua-duaan Rasulullah saw bersabda: “Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahromnya.” (HR. Bukhari dan Muslim) Tidak menyentuh lawan jenis Di dalam sebuah hadits, Aisyah ra berkata, “Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (janji setia kepada pemimpin).” (HR. Bukhari) Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahromnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Rasulullah bersabda, “Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, (itu) masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Thabrani dengan sanad hasan) V.
Memahami dan Menjelaskan Sistem Pembiayaan Kesehatan dalam Syariah Islam
Pengertian Penyelenggaraan kesehatan dalam pandangan Islam termasuk pengertian riayatus su’un (pelayanan umum) yang wajib dilakukan oleh negara atas seluruh rakyatnya, baik muslim maupun non muslim, kaya ataupun miskin. Seluruh biaya yang diperlukan secara wajib di tanggung oleh Baitul Mal (kas negara). Adapun peran non-pemerintah (swasta) dalam pembiayaan kesehatan bukanlah hal yang utama. Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar itu. Nabi saw Bersabda : “Imam (Khalifah) laksana pengembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR al-Bukhari). Tidak terpenuhinya atau terjaminnya kesehatan dan pengobatan akan 16
mendatangkan dharar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan layanan kesehatan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara (Khilafah). Khilafah wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik , pusat dan lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran , apoteker, perawat, bidan dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya. Semua pelayanan kesehatan dan pengobatan harus dikelola sesuai dengan aturan syariah. Juga harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan yaitu wajib memenuhi 3 (tiga) prinsip baku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat dalam sistem Islam: pertama, sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit). Kedua, cepat dalam pelayanan. Ketiga, profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan oleh orang yang kompeten dan amanah Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (al birri wat taqwa). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takafuli) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi resiko, yang kita kenal sebagai sharing of risk, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk taawun (tolong menolong) yang berbentuk al birri wat taqwa (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang taawun dalam bentuk al itsmi wal udwan (dosa dan permusuhan). Firman Allah dalam surat al-Baqarah 188, 'Dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu." Hadist Nabi Muhammad SAW, "Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti suatu bangunan memperkuat satu sama lain," Dan "Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila satu anggota badan menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya. Sistem Pembiayaan Kesehatan Dalam Islam Asuransi Syariah (Takaful) 1) Arti Kata Takaful Secara bahasa, takaful ( ) تك افففلberasal dari akar kata ( ) ك ف لyang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai kata takaful, namun ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti dalam : QS. Thoha/ 20 : 40 ن ْيَيِهْكْمُفْمُلْمُه ْعْيَل ى ْيَم ِه َل ْيَأْمُدكُّلْمُكِهْم ْي ْل ْيَه ِه ُك ْيَفْيَتْمُقلو ْم َخْمُت ْي ْش ي ْمُأ ِه ِ ِإِهْذ ْيَتِهْم "(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): 'Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" QS. Annisa/ 04 : 85 : ل ِمِهْنْيَه ا ٌ ن ْيَلْمُه ِكِهْف م ْسئِّيْيَئس ًة ْيَيْمُك ِه َعس ًة ْي َشْيَف ا ْي َشْيَفِهْع ْي ْْيَوْيَمنِهْ ْيَي ِه "Dan barangsiapa yang memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) daripadanya.." Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. 17
2) Cikal Bakal Asuransi Syariah a. Al-Aqila ( ) الع اقلة Yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (diyat) sebagai konpensasi saudara terdekat dari terbunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut aqilah. Lalu mereka mengumpulkan dana (al-kanzu) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. b. Al-Muwalah ( ) الملوال ة Yaitu perjanjian jaminan. Penjamin menjamin seseroang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. Penyelenggaraan kesehatan dalam pandangan Islam termasuk pengertian riayatus su’un(pelayanan umum) yang wajib dilakukan oleh negara atas seluruh rakyatnya, baik muslim maupun non muslim, kaya ataupun miskin. Seluruh biaya yang diperlukan secara wajib di tanggung oleh Baitul Mal (kas negara). Adapun peran non-pemerintah (swasta) dalam pembiayaan kesehatan bukanlah hal yang utama. Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar itu. Nabi saw Bersabda: “Imam (Khalifah) laksana pengembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” ( HR al-Bukhari). Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di antaranya adalah sebagai berikut: • Akad (Perjanjian) ◦ Setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. Akad dalam praktek muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktek asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (takaful). ◦ Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad tadabuli atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi utnuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggunggan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (gharar) dalam hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk nonsaving). 18
•
Gharar (Ketidakjelasan) ◦ Definisi gharar menurut Madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. ◦ Gharar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan Yang Mahakuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara financial. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai gharar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/akad tadabuli tersebut cacat secara hukum. ◦ Pada asuransi syariah akad tadabuli diganti dengan akad takafuli, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar. ◦ Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi (transfer of fund). Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta (shahibul mal) dan perusahaan asuransi syariah (mudharib) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan.
•
Tabarru dan Tabungan ◦ Tabarru berasal dari kata tabarraa-yatabarra-tabarrawan, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabarri (dermawan). Niat bertabbaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong. ◦ Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar di hadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadist Nabi SAW,"Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya."(HR Bukhari Muslim dan Abu Daud). ◦ Untuk produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur saving maka dana yang dititipkan oleh peserta (premi) selain terdiri dari unsur dana tabarru terdapat pula unsur dana tabungan yang digunakan sebagai dana investasi oleh perusahaan. Sementara investasi pada asuransi kerugian syariah menggunakan dana tabarru karena tidak ada unsur saving. Hasil dari investasi akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad awal. Jika peserta mengundurkan diri maka dana tabungan beserta hasilnya akan dikembalikan kepada peserta secara penuh. ◦ Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sedangkan al qimar sama dengan al maisir. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode 19
akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahliwaris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polistidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Yang boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak /sedikitnya klaim yang dibayarkannya. •
Riba ◦ Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga. ◦ Asuransi syariah menyimpan dananya di bnak yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron ayat 130,"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Hadist, "Rasulullah mengutuk pemakaian riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya bersabda kepada mereka semua sama."(HR Muslim)
•
Dana Hangus ◦ Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa reversing period. Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi hangus. Demikian juga pada asuransi non-saving atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan. ◦ Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini mengakibatkan posisi yang dizalimi. Prinsip muamalah melarang kita saling menzalimi, laa dharaa wala dhirara ( tidak ada yang merugikan dan dirugikan). ◦ Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang 20
dniatkan sebagai dana tabarru (dana kebajikan). Hal yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Jumlahnya sangat tergantung dari hasil investasinya. Pandangan islam mengenai asuransi kesehatan Melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk mengahadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu masalah yang mungkin masih diperdebatkan dan tentunya perbedaan pendapat sukar dihindari. Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam : 1) Asuransi itu haram dalam segala bentuknya, temasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth‘i (mufti Mesir). Alasannya : a. Asuransi sama dengan judi. b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti. c. Asuransi mengandung unsur riba atau renten. d. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba. f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah. 2) Asuransi konvensional diperbolehkan. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam Fakultas Syari‘ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Isalm Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan : a. Tidak ada nash (al-Qur‘an dan Sunnah) yang melarang asuransi. b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
21
d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. e. Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil). f. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta‘awuniyah). g. Asuransi dianalogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen. 3) Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).
VI.
Memahami dan Menjelaskan Standar Pemeriksaan Kedokteran Keluarga
1) Anamnesis Pelayanan dokter keluarga melaksanakan anamnesis dengan pendekatan pasien (patientcentered approach) dalam rangka memperoleh keluhan utama pasien, kekhawatiran dan harapan pasien mengenai keluhannya tersebut, serta memperoleh keterangan untuk dapat menegakkan diagnosis 2) Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang Dalam rangka memperoleh tanda - tanda kelainan yang menunjang diagnosis atau menyingkirkan diagnosis banding, dokter keluarga melakukan pemeriksaan fisik secara holistik; dan bila perlu menganjurkan pemeriksaan penunjang secara rasional, efektif dan efisien demi kepentingan pasien semata. 3) Penegakkan diagnosis dan diagnosis banding Pada setiap pertemuan, dokter keluarga menegakkan diagnosis kerja dan beberapa diagnosis banding yang mungkin dengan pendekatan diagnosis holistik. 4) Prognosis Pada setiap penegakkan diagnosis, dokter keluarga menyimpulkan prognosis pasien berdasarkan jenis diagnosis, derajat keparahan, serta tanda bukti terkini (evidence based). 5) Konseling Untuk membantu pasien (dan keluarga) menentukan pilihan terbaik penatalaksanaan untuk dirinya, dokter keluarga melaksanakan konseling dengan kepedulian terhadap perasaan dan persepsi pasien (dan keluarga) pada keadaan di saat itu. 6) Konsultasi Pada saat - saat dinilai perlu, dokter keluarga melakukan konsultasi ke dokter lain yang dianggap lebih piawai dan / atau berpengalaman. Konsultasi dapat dilakukan kepada dokter 22
keluarga lain, dokter keluarga konsultan, dokter spesialis, atau dinas kesehatan, demi kepentingan pasien semata. 7) Rujukan Pada saat - saat dinilai perlu, dokter keluarga melakukan rujukan ke dokter lain yang dianggap lebih piawai dan/atau berpengalaman. Rujukan dapat dilakukan kepada dokter keluarga lain, dokter keluarga konsultan, dokter spesialis, rumah sakit atau dinas kesehatan, demi kepentingan pasien semata. 8) Tindak lanjut Pada saat - saat dinilai perlu, dokter keluarga menganjurkan untuk dapat dilaksanakan tindak lanjut pada pasien, baik dilaksanakan di klinik, maupun di tempat pasien. 9) Tindakan Pada saat - saat dinilai perlu, dokter keluarga memberikan tindakan medis yang rasional pada pasien, sesuai dengan kewenangan dokter praktik di strata pertama, dan demi kepentingan pasien. 10) Pengobatan rasional Pada setiap anjuran pengobatan, dokter keluarga melaksanakannya dengan rasional, berdasarkan tanda bukti (evidence based) yang sahih dan terkini, demi kepentingan pasien. 11) Pembinaan keluarga Pada saat - saat dinilai bahwa penatalaksanaan pasien akan berhasil lebih baik, bila adanya partisipasi keluarga, maka dokter keluarga menawarkan pembinaan keluarga, termasuk konseling keluarga. VII.
Memahami dan menjelaskan peran dokter keluarga dengan mitra kerjanya
1. Peran dokter keluarga •
Menyelenggarakan pelayanan primer secara paripurna menyuruh, dan bermutu guna penapisan untuk pelayanan spesialistik yang diperlukan
•
Mendiagnosis secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat
•
Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit
•
Memberikan pelayanan kedokteran kepada individu dan keluarganya
•
Membina keluarga pasien untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi
•
Menangani penyakit akut dan kronik
•
Melakukan tindakan tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS
•
Tetap bertanggung-jawab atas pasien yang dirujukan ke Dokter Spesialis atau dirawat di RS 23
•
Memantau pasien yang telah dirujuk atau di konsultasikan
•
Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan bagi pasiennya
•
Mengkordinasikan pelayanan yang diperlukan untuk kepentingan pasien
•
Menyelenggarakan rekam Medis yang memenuhi standar
•
Melakukan penelitian untuk mengembang ilmu kedokteran secara umum dan ilmu kedokteran keluarga secara khusus 2. Hubungan kerjasama antara dokter keluarga dengan mitra kerjanya
Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu. Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggambungkan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. American Medical Assosiation (AMA), 1994, Kolaborasi adalah proses dimana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagi nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk merawat individu, keluarga dan masyarakat. Partnership kolaborasi merupakan usaha yang baik sebab mereka menghasilkan outcome yang lebih baik bagi pasien dalam mencapai upaya penyembuhan dan memperbaiki kualitas hidup. Kolaborasi merupakan proses komplek yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan dan menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat pasien. Bekerja bersama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Anggota Tim interdisiplin Tim pelayanan kesehatan interdisiplin merupakan sekolompok profesional yang mempunyai aturan yang jelas, tujuan umum dan berbeda keahlian. Tim akan berfungsi baik jika terjadi adanya konstribusi dari anggota tim dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Anggota tim kesehatan meliputi : pasien, perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker. Dimana fungsinya adalah : • Pasien secara integral adalah anggota tim yang penting. Partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan akan menambah kemungkinan suatu rencana menjadi efektif. • Perawat sebagai anggota membawa persfektif yang unik dalam interdisiplin tim. Perawat memfasilitasi dan membantu pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari praktek profesi kesehatan lain. • Perawat berperan sebagai penghubung penting antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan • Dokter memiliki peran utama dalam mendiagnosis, mengobati dan mencegah penyakit. Pada situasi ini dokter menggunakan modalitas pengobatan seperti pemberian obat dan pembedahan. 24
Oleh karena itu tim kolaborasi hendaknya memiliki komunikasi yang efektif, bertanggung jawab dan saling menghargai antar sesama anggota tim. Mereka sering berkonsultasi dengan anggota tim lainnya sebagaimana membuat referal pemberian pengobatan. Kolaborasi menyatakan bahwa anggota tim kesehatan harus bekerja dengan kompak dalam mencapai tujuan. Elemen penting untuk mencapai kolaborasi yang efektif meliputi kerjasama, asertifitas, tanggung jawab, komunikasi, otonomi dan kordinasi. Sistem pelayanan dokter keluarga pelayanan diselenggarakan oleh “tim” kesehatan yang bekerja sama mewujudkan pelayanan yang berumutu. Setiap komponen sistem mempunyai tugas masing-masng dan harus dikerjakan sungguh-sungguh sesuai dengan tatanan yang berlaku. •
• •
Bidan dan perawat membantu dokter di klinik misalnya, memberikan obat kepada pasien d ibawah tanggung-jawab dokter. Jadi bidan dan perawat tidak memberikan obat tanpa persetujuan dokter. Sebaliknya dokter harus memberikan perintah tertulis di dalam rekam medis untuk setiap pemberian obat. Bidan dan perawat dibenarkan mengingatkan dokter jika perintah pemberian obat itu tidak jelas atau belum dicantumkan Dokter keluiarga yang sebenarnya dokter praktik umum dibenarkan mengingatkan dan diharuskan bertanya langsung kepada dokter spesialis yang dikonsuli atau dirujuki jika ada hal yang kurang jelas atau berbeda pendapat Komponen system yang lain termasuk masyarakat pasien dibenarkan dan bahkan diharuskan saling kontrol saling mengingatkan agat tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
Komunikasi dokter – Profesi lain : Kolaborasi dokter –perawat Komunikasi dokter-Apoteker Kolaborasi Prinsip :
Perencanaan Pengambilan keputusan bersama Berbagi saran / ide Kebersamaan Tanggung gugat
•
Pendekatan Praktik Hirarkis
Dokter Registerd nurse Pemberi pelayanan lain Pasien Menekankan komunikasi satu arah Kontak Dokter dengan pasien terbatas Dokter merupakan tokoh yang dominan Cocok untuk diterapkan di keadaan tertentu, sepert IGD 25
Pendekatan ini sekarang masih dominan dalam praktik dokter di Indonesia •
Model kolaboratif tipe II :
PASIE
Lebih berpusat pada pasien Semua pemberi pelayanan harus bekerjasama Ada kerja sama dengan pasien Tidak ada pemberi pelayanan yang mendominasi secara terus-menerus
Hubungan dokter-Apoteker McDonough dan Doucette (2001) mengusulkan satu model untuk Hubungan Kerja Kolaboratif antara Dokter dan Apoteker (Pharmacist-Phycisian Collaborative Working Relationship. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini antara lain disebutkan: a. Karakteristik partisipan. Yang termasuk karakteristik partisipan adalah faktor demografi seperti pendidikan dan usia. Contohnya, dokter muda yang sejak awal dididik untuk dapat bekerja sama dalam tim interdisipliner mungkin akan lebih mudah menerima konsep hubungan dokter-Apoteker. b. Karakteristik konteks. Yang dimaksud adalah kondisi pasien, tipe praktek (apakah tunggal atau bersama), kedekatan jarak praktek, banyaknya interaksi, akan menentukan seberapa intensif hubungan yang akan terjalin. c. Karakteristik pertukaran. Yang termasuk di sini antara lain adalah: ketertarikan secara profesional, komunikasi yang terbuka dan dua arah, kerjasama yang seimbang, penilaian terhadap performance, konflik dan resolusinya. Semakin seimbang pertukaran antara kedua belah pihak, akan memungkinkan hubungan kolaboratif yang lebih baik. 3. Termasuk mitra kerja dokter Mitra kerja dokter ialah Sesama dokter, perawat, bidan, petugas rumah sakit atau pun puskesmas serta klinik, pasien dan petugas lainnya 26
27
DAFTAR PUSTAKA Anies. 2006. Kedokteran Keluarga & Pelayanan Kedokteran yang Bermutu. Semarang. Gani A. Pembiayaan Kesehatan. FKM UI. 1996 Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia. 2010 Tristantoro L. Prinsip-Prinsip Asuransi Kesehatan Untuk Mahasiswa Kedokteran Dan Residen. FK UGM. http://mariaagustinasw.blogspot.com/2011/10/adab-menghadapi-pasien-lawan-jenis.html
28
