Sengketa Keuangan dan Pembiayaan Kesehatan

Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa Keuangan dan Pembiayaan Kesehatan

Regulasi tentang Sengketa, Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan  UU No 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa  Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di pengadilan  UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit  UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS

Definisi Sengketa

sengketa/seng·ke·ta/ /sengkéta/ n 1 sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: perkara yang kecil dapat juga menimbulkan -- besar; daerah -- , daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran); 2 pertikaian; perselisihan: -- di dalam partai itu akhirnya dapat diselesaikan dengan baik; 3 perkara (dalam pengadilan): tidak ada -- yang tidak dapat diselesaikan (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/sengketa)

Sengketa menurut UU BPJS Kesehatan

UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA :

Sengketa diselesaikan dengan Pengaduan, Melalui Mediasi, dan Melalui Pengadilan

Pihak Yang Bisa Bersengketa Keuangan Kesehatan Pendukung Industri Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan

Pemerintah / Regulator

Keuangan Kesehatan

Pelayan Kesehatan

Pasien

Berita – Berita Sengketa Keuangan Kesehatan Kamis, 14 Juli 2016 - 11:04 wib

Sidang Perdana Sengketa Lahan RS Sumber Waras Digelar di PN Jakbar ……Dalam gugatan tersebut, PSCN menginginkan Pemprov DKI mengembalikan lahan yang dibeli seluas 3,6 hektar…… Sumber: http://news.okezone.com/read /2016/07/14/337/1437632/sidang -perdana-sengketa-lahan-rssumber-waras-digelar-di-pnjakbar

Tak Mampu Bayar Persalinan, Bayi Kembar Ditahan Rumah Sakit Rabu, 02 September 2015 | 04:24 WIB

Kisruh Bayi Danendra dan Jaminan Kesehatan Nasional Rabu, 13 Mei 2015 | 15:09 WIB

….. Direktur RSUD Kanjuruhan Harry Hartanto membantah tudingan bahwa pihak rumah sakit menahan kedua bayi itu karena persoalan pembiayaan. Menurutnya, bayi kembari itu belum boleh pulang karena mengalami sakit kuning. Namun, saat ditanya lebih rinci bagaimana kondisi bayi itu, Harry menolak. Begitu pula saat ditanya bagaimana langkah rumah sakit membantu meringankan biaya persalinan, Harry tutup mulut dan buru-buru pergi…..

…. Menurut penanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan RSUD Pasar Rebo, Deddy Suryadi, ibu Danendra sebenarnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi bayinya belum terdaftar. "Pihak keluarga terlambat melakukan pendaftaran. Seharusnya keluarga mendaftarkan bayi sebagai peserta BPJS sejak dalam kandungan," ujarnya.

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/news/2015/0 9/02/058697020/tak-mampu-bayarpersalinan-bayi-kembar-ditahan-rumah-sakit

Akibatnya, saat bayi lahir dalam kondisi prematur dan harus dirawat di Neonatal Intensive Care Unit (NICU), keluarga tidak mampu membayar biaya perawatan sebesar Rp 65,932 juta…… Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/13/ 15090091/Kisruh.Bayi.Danendra.dan.Jaminan.Ke sehatan.Nasional

Penyelesaian Sengketa Kesehatan Menurut UU Kesehatan Penjelasan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 29 Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.

Menurut UU BPJS Kes Bagian Kesatu Penyelesaian Pengaduan Pasal 48 (1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta. (2) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. (3) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pasal 49 (1) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi. (2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis. (3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatangan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak. (4) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Pasal 50 Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutupelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasitidak dapat terlaksana,penyelesaiannya dapatdiajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

Implementasi Penyelesaian Sengketa Dalam Keuangan Kesehatan

Menurut UU Kesehatan  Mediasi di luar pengadilan

Menurut UU BPJS Kes  Pengaduan  Mediasi di luar pengadilan  Mediasi di pengadilan

Titik Kritis Penyelesaian Sengketa Keuangan Kesehatan Profesi Pelayan Kesehatan Yang berkembang

Profesionalisme SDM yang belum tertata

Tak Sempurnanya Sistem dan Aturan Pelayanan Kesehatan

Lembaga Pembiayaan Yang Baru Berkembang