BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Inovasi pada umumnya sering dilakukan oleh sektor swasta dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya sebagai upaya untuk tetap eksis dalam persaingan pasar. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi sektor swasta untuk mengembangkan berbagai inovasi. Keberhasilan sektor swasta dalam berinovasi, mulai dilirik oleh sektor publik untuk dapat menyediakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Inovasi dalam sektor publik telah menjadi wacana penting di berbagai negara, terutama di negara maju karena dengan adanya inovasi dalam sektor publik dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik (Walker et al., 2011, dan de Vries, M., 2013). Inovasi dalam sektor publik sangat identik dan sering dikaitkan dengan perubahan atau reformasi yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih dikenal sebagai konsep new public management (NPM) (Pollit dan Bouckaert, 2011, Eva dan Torfing, 2012), dan konsep e-government (Safeena dan Abdullah, 2013). Pentingnya inovasi dalam sektor publik menjadi kajian menarik di negara-negara maju, mengingat bahwa persaingan dan perkembangan perubahan sosial yang semakin kompleks. Dimana persaingan antar lembaga penyedia layanan semakin meningkat dan berpengaruh satu dengan yang lainnya. Inovasi dalam sektor publik dilakukan melalui penciptaan ide atau gagasan baru terhadap pelayanan publik dan melalui proses adopsi terhadap inovasi yang ada (biasanya inovasi yang dilakukan oleh sektor swasta) (Borrins, 2014). Inovasi dalam sektor publik dilakukan oleh pemerintah karena adanya proses komunikasi atau penyebaran informasi akan suatu inovasi (Lewis, 2010, Thayer, 2013, dan Hallahan, 2011). Proses penyebaran inovasi membutuhkan saluran komunikasi dan
1
waktu sampai pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu inovasi (Rambocas, 2012). Inovasi dalam sektor publik berkembang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga diperlukan proses tahapan yang panjang dan diperlukan sikap selektif yang tepat untuk mengadopsi inovasi. Konsep inovasi dalam sektor publik mulai dipraktikkan di berbagai negara berkembang karena adanya perkembangan teknologi canggih yang pesat. Konsep inovasi di negara berkembang lebih banyak dikaitkan dengan pengadopsian atau penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam sistem administrasi publik oleh pemerintah (Marieta et al., 2010). Dengan adanya kemajuan teknologi yang dibawa dan dikenalkan dari negara maju, menyebabkan adanya perubahan yang terlihat dari sistem pelayanan yang mulai begeser menjadi lebih modern (Ramseook et al., 2010). Proses inovasi dalam sektor publik di negara berkembang juga melalui penciptaan ide atau gagasan baru, tetapi lebih banyak melalui proses adopsi inovasi yang sudah ada (Tomas dan Jankovic, 2014, Akenroye, 2012, dan Stasishyn dan Ivanov, 2013). Di beberapa negara berkembang, inovasi dianggap sebagai penggunaan teknologi yang canggih ke dalam administrasi publik yang dikenal sebagai konsep e-government (Al-Khouri, 2011). Di Indonesia konsep inovasi dalam sektor publik sudah dilakukan diberbagai sektor, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pertanian, dan lain sebagainya. Inovasi dalam sektor publik di Indosesia telah mengubah karakteristik organisasi publik yang rigid, kaku, dan cenderung status-quo menjadi sistem yang lebih luwes dan dinamis (Suwarno, 2013, Zakso, 2012 dan Kuipers et al., 2014). Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam berinovasi seperti halnya inovasi yang dilakukan oleh sektor swasta yaitu penyesuaian dengan budaya organisasi, selain itu juga harus memperhatikan dinamika yang terjadi pada masyarakat (Suwarno, 2013).
2
Pemahaman inovasi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai penerapan inovasi yang dilakukan di semua lini pemerintah. Hampir semua instansi pemerintah, memahami inovasi sebagai adopsi penggunaan TIK kedalam proses administrasi publik yang dikenal dengan konsep e-government. Keterkaitan inovasi dengan e-government dapat terlihat dari penerapan TIK pada lingkungan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik secara elektronik (e-government) (Suwarno, 2013, Rokhman, 2011). Meskipun demikian juga terdapat beberapa instansi yang memahami inovasi bukan hanya sekedar penggunaan TIK dalam administrasi publik. Menurut Bambang (2015) menjelaskan bahwa hal terpenting dalam inovasi adalah proses difusi inovasi atau penyebarannya. Dimana cepat atau lambatnya suatu inovasi dapat diterima tergantung pada kemampuan suatu inovasi dapat diketahui oleh orang lain. Berbagai upaya dilakukan inovator untuk dapat memperkenalkan suatu inovasi kepada orang lain. Untuk bisa diterima dan diterapkan oleh banyak orang, maka inovator harus dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang diperlukan orang lain. Suatu inovasi harus dapat memperlihatkan berbagai kelebihan dan manfaat yang ada dalam inovasi. Seharusnya suatu inovasi memiliki kelebihan dan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan dan kondisi sebelumnya. Penerapan suatu inovasi diharapkan dapat memperbaiki kondisi dan kebutuhan orang lain menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Selain itu suatu inovasi untuk dapat diadopsi oleh masyarakat mutlak harus dapat disebarkan dengan mengkominkasikannya kepada masyarakat luas dengan berbagai cara (Rahayuningtyas dan Sofiah, 2013). Penerapan e-government di Indonesia dimulai sejak tahun 2003 seiring dengan keluarnya INPRES No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, tetapi kondisi penerapannya bervariasi. Sejak penerapan e-government inilah, seluruh instansi yang ada melakukan berbagai inovasi yang dipengaruhi oleh
3
perkembangan TIK yang semakin pesat dan luas. Pemanfaatan TIK dalam sektor publik dapat dilihat diberbagai bidang, seperti bidang pariwisata yang dikenal dengan e-tourism, pendidikan yang dikenal dengan e-education, penganggaran publik yang dikenal dengan e-budgeting, pengadaan barang atau jasa yang dikenal dengan e-procurement, kesehatan yang dikenal dengan e-health dan lain sebagainya. Penggunaan TIK dalam administrasi publik diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, tepat dan murah, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan penggunaan cara yang manual atau tradisional. Penggunaan TIK dalam sektor publik dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan pemanfaatan layanan berbasis website yang berkembang menjadi aplikasi e-government antara lain e-planning, e-budgeting, eproject, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-service, e-performance dan lain sebagainya. Tetapi peningkatannya hanya terjadi pada kuantitas penggunaan layanan berbasis website bertambah, tetapi kualitasnya belum menjadi perhatian yang lebih. Meskipun demikian banyak penghargaan untuk mengapreasiasi instansi pemerintah yang berhasil menerapkan konsep e-government di lingkungan instansinya. Seperti penghargaan Indonesian Digital Society Award (IDSA) yang dilakukan setiap tahun. Dalam menentukan pemenang dalam penghargaan ini ditentukan melalui empat aspek yaitu initiative, leadership, usership, dan benefit yang dilakukan pada lima pihak yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelayanan Kesehatan, UKM Swasta, dan Masyarakat. Dimana tahun 2015 ini hasil penilaian pengharagaan IDSA sebagai berikut. Tabel 1.1 Penghargaan Indonesian Digital Society Award (IDSA) Tahun 2015 Kategori Juara 1 Juara 2 Juara 3 Best of The Best
Kota Surabaya
Kota Yogyakarta
e-government
Kota Surabaya
Kota Yogyakarta
Kota Banda Aceh
4
e-health
Kota Surabaya
Kota Yogyakarta
Kota Bekasi
e-education
Kota Yogyakarta
Kota Surabaya
Kota Banda Aceh
e-tourism
Kota Yogyakarta
Kota Bogor
Kota Balikpapan
Sumber : www.idsa.co.id, 2015 Penghargaan ini memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas keberhasilannya dalam penerapan e-government. Selain itu juga dapat memberikan dorongan dan dukungan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk mengembangkan egovernment. Meskipun pemanfaatan TIK dalam sektor publik sangat dipengaruhi oleh kebutuhan setiap instansi dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan murah. Seperti pada bidang kesehatan yang dikenal dengan konsep e-health yang menggunakan TIK bukan hanya sekedar dalam pelayanan medis, tetapi mulai berkembang pada layanan kesehatan yang lainnya. Keberhasilan dalam mengembangkan konsep e-health dalam pelayanan kesehatan antara lain Kota Surabaya, Kota Yogyakarta dan Kota Bekasi yang berhasil memenangkan penghargaan IDSA kategori e-health. Menurut World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa e-health is the use of information and communication technologies (ICT) in support of health and helath-related field, including health-care service, health surveillance, health literature, and health education, knowledge and research. Penekanan konsep e-health yaitu pemanfaatan TIK pada pelayanan kesehatan, dimana dalam perkembangannya masih difokuskan pada pelayanan medis pasien yang hanya dapat diakses pada rumah sakit pusat dan rumah sakit swasta dan oleh pihak tertentu karena untuk mengaksesnya memerlukan biaya yang tidak murah. Dewasa ini perkembangan konsep e-health bukan hanya menfokuskan pada pelayanan medis di Rumah Sakit saja, melainkan pada kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskemas. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan 5
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan maka diperlukan program Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIM Puskemas yang terintegrasi dengan baik melalui berbagai kegiatan pelaksana. Dalam program SIM Puskesmas terdapat empat bentuk kegiatan pelaksana antara lain sistem pendaftaran pasien, sistem rekam medis pasien, sistem pengobatan atau farmasi dan sistem pembayaran. Dalam mempemudah dalam melaksanakan kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan di Puskemas, setiap daerah mulai mengembangkan berbagai bentuk strategi atau inovasi. Kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan disetiap Puskesmas sebelumnya dilakukan dengan cara manual atau tradisional. Kelemahan dalam penggunaan cara manual atau tradisional menjadi tantangan bagi setiap Puskesmas untuk melakukan pengembangan strategi. Dewasa ini di berbagai daerah mulai mengembangkan berbagai strategi yang memanfaatkan TIK dalam melakukan kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas, salah satunya yaitu Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berhasil mengembangkan strategi yang memanfaatkan TIK dalam melakukan kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dikenal dengan aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas). Aplikasi SIMPUS merupakan salah satu bentuk inovasi dalam sektor publik yang menfokuskan pada bidang kesehatan di Kota Yogyakarta yang dapat mengakomodir semua kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas. Meskipun keberadaan aplikasi SIMPUS melalui berbagai tahap pengembangan. Kemunculan inovasi dalam sektor publik ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Undang-undang No 23/2014 tentang Pemerintahan
6
Daerah yang termuat dalam pasal 386 tentang Inovasi Daerah. Dalam keseriusannya menerapkan undang-undang ini secara optimal dalam berbagai bentuk inovasi di berbagai sektor, sehingga pada tahun 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta dijadikan sebagai
Laboratorium
Inovasi
Daerah
oleh
Lembaga
Administrasi
Negara.
Perkembangan aplikasi SIMPUS di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 1.2 Pengembangan Aplikasi SIMPUS di Kota Yogyakarta Fase Pengembangan Tahun Kegiatan Pelayanan Leading Sector Manual
Sebelum 2005
Semua kegiatan pelayanan Puskesmas kesehatan
dilakukan secara
manual Transisi
2005 – 2011
Kegiatan
pelayanan Bagian TIT
kesehatan sistem pendaftaran pasies,
pengobatan/farmasi
dan pembayaran dilakukan secara
manual
berbasis
windows dan sistem rekam medis pasien menggunakan aplikasi MedCis Aplikasi SIMPUS
2012 – sekarang
Semua kegiatan pelayanan Seksi Surveilens kesehatan menggunakan
dilakukan dan SIK aplikasi Dinas Kesehatan
SIMPUS Sumber : Pedoman Pelaksanaan SIMPUS di Kota Yogyakarta, 2014 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rekam medis pasien merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap instansi kesehatan baik rumah sakit maupun Puskesmas. Di Kota Yogyakarta, sebelum tahun 2005 kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas dari sistem pendaftaran pasien, sistem rekam medis pasien, sistem pengobatan atau farmasi dan sistem pembayaran dilakukan secara manual atau tradisional. Kemudian pada tahun 2005 Dinas Kesehatan bekerja sama dengan bagian 7
Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) Kota Yogyakarta mengembangkan aplikasi MedCis yang hanya mengakomodir kegiatan sistem rekam medis pasien. Sedangkan kegiatan pendaftaran pasien, pengobatan atau farmasi dan pembayaran tetap dilakukan dengan cara manual atau tradisional. Pada tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan pengembangan aplikasi SIMPUS yang dapat mengakomodir semua kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas. Aplikasi SIMPUS dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi saat ini yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Aplikasi SIMPUS memanfaatkan TIK untuk membantu memudahkan melaksanakan kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas berbasis open source. Pengembangan aplikasi SIMPUS berbasis open source ini dikarenakan adanya surat edaran dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara pada April 2009 tentang upaya percepatan penggunaan perangkat lunak open source di lingkungan pemerintah. Oleh karena itu pada tahun 2012, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengembangkan aplikasi SIMPUS berbasis open source yang diterapkan untuk seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta, kemudian pada tahun 2014 mulai dikembangkan di Rumah Sakit Daerah. Pengembangan aplikasi SIMPUS hingga saat ini sudah diterapkan di 18 Puskesmas Pusat, 12 Puskesmas Pembantu, dan 3 Rumah Sakit Daerah. Data instansi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 1.3 Daftar Instansi Kesehatan yang Menerapkan Aplikasi SIMPUS Puskesmas Pusat
Puskesmas Pembantu
Rumah Sakit Daerah
1. Puskesmas Tegalrejo 2. Puskesmas Danurejan I
1. Puskesmas Pembantu Badran
3. Puskesmas Danurejan II
2. Puskesmas Pembantu Bener
4. Puskesmas Gedongtengen
3. Puskesmas Pembantu
1. Rumah
Sakit
Pemulihan Gizi 2. Rumah
Sakit
Daerah
Kota
8
5. Puskesmas Gondokusuman I 6. Puskesmas Gondokusuman II 7. Puskesmas Gondomanan 8. Puskesmas Jetis 9. Puskesmas Kotagede I 10. Puskesmas Kotagede II 11. Puskesmas Kraton 12. Puskesmas Mantrijeron 13. Puskesmas Mergangsan
Demangan 4. Puskesmas Pembantu Dukuh
Sehat Lansia
6. Puskesmas Pembantu Kepatihan 7. Puskesmas Pembantu Mendungan 8. Puskesmas Pembantu Nitikan
15. Puskesmas Pakualaman
10. Puskesmas Pembantu
18. Puskesmas Wirobrajan
Sakit
Joyonegaran
9. Puskesmas Pembantu Pakel
17. Puskesmas Umbulharjo II
3. Rumah
5. Puskesmas Pembantu
14. Puskesmas Ngampilan 16. Puskesmas Umbulharjo I
Yogyakarta
Pathuk 11. Puskesmas Pembantu Tegalmulyo 12. Puskesmas Pembantu Tompeyan
Sumber : Pedoman Pelaksanaan SIMPUS Kota Yogyakarta, 2014 Perkembangan aplikasi SIMPUS berbasis open source di Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Penekanan dari aplikasi SIMPUS yaitu pengelolaan rekam medis pasien yang terintegrasi dengan baik. Dalam pelaksanaanya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu pelaporan SIMPUS setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Dari hasil evaluasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, pelaksanaan aplikasi SIMPUS di suluruh Puskesmas hingga saat ini sudah dilakukan secara optimal. Bahkan berdasarkan data evaluasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dari seluruh Puskesmas yang menerapkan aplikasi SIMPUS terdapat 6 Puskesmas yang berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dimana perolehan sertifikat
9
ISO 9001 menunjukkan kerberhasilan dalam menerapkan aplikasi SIMPUS di setiap Puskesmas. Data Puskesmas tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 1.4 Puskesmas Peraih Sertifikat ISO di Kota Yogyakarta No Puskesmas 1.
Puskesmas Mantrijeron
2.
Puskesmas Umbulharjo II
3.
Puskesmas Jetis
4.
Puskesmas Wirobrajan
5.
Puskesmas Mergangsan
6.
Puskesmas Danurejan II
Sumber : Pedoman Pelaksanaan SIMPUS Kota Yogyakarta, 2014 (diolah) Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sertifikat ISO diberikan kepada 6 Puskesmas yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan secara prima, cepat dan akuntabel yang salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi SIMPUS. Aplikasi SIMPUS dapat meningkatkan sistem kerja yang lebih baik dan mendorong penyempurnaan kinerja pelayanan kesehatan pada setiap Puskesmas. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya untuk mendorong setiap Puskesmas untuk dapat mengoptimalkan penerapan aplikasi SIMPUS, sehingga seluruh Puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta dapat memperoleh sertifikat ISO 9001. Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, maka penelitian ini meneliti secara mendalam terkait dengan proses difusi inovasi dalam sektor publik berbasis TIK pada SIMPUS di Kota Yogyakarta. Pemilihan topik ini didasarkan pada pengalaman dan data awal yang diperoleh di lapangan bahwa proses difusi inovasi SIMPUS telah dilakukan dengan baik, meskipun dalam penerapannya terdapat beberapa Puskesmas yang merespon dengan cepat dalam menerima dan menerapakan SIMPUS dan beberapa Puskesmas yang meresponnya dengan lambat.
10
1.2 Rumusan Masalah Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Saat ini masih banyak instansi kesehatan yang menggunakan cara manual atau tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Aplikasi SIMPUS merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan kesehatan berbasis TIK pada Puskesmas di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Aplikasi SIMPUS telah diterapkan diseluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta, dan mulai dikembangkan dan diterapkan di Rumah Sakit Daerah di Kota Yogyakarta. Aplikasi SIMPUS sebelum diterapkan diseluruh Puskesmas telah melalui proses difusi inovasi. Dalam proses difusi inovasi yang telah dilakukan terdapat beberapa Puskesmas yang merespon dengan cepat dalam menerima dan menerapkan SIMPUS, dan terdapat beberapa Puskesmas yang meresponnya dengan lambat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana proses difusi inovasi dalam sektor publik berbasis TIK pada aplikasi SIMPUS di Kota Yogyakarta? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses difusi inovasi dalam sektor publik berbasis TIK pada aplikasi SIMPUS di Kota Yogyakarta? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses difusi inovasi dalam sektor publik berbasis TIK pada aplikasi SIMPUS di Kota Yogyakarta.
11
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses difusi inovasi dalam sektor publik berbasis TIK pada aplikasi SIMPUS di Kota Yogyakarta. 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik terkait dengan studi inovasi dalam sektor publik dalam mewujudkan good governance. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan yang memadai bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat mengembangkan, memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan inovasi dalam sektor publik berbasis TIK pada aplikasi SIMPUS di Kota Yogyakarta. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut. 1.5 Batasan Penelitian Batasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Dalam hal inovasi dalam sektor publik, peneliti hanya membatasi pada proses difusi inovasi dalam sektor publik berbasis TIK dalam menggambarkan proses difusi inovasi pada aplikasi SIMPUS di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. 2. Puskesmas yang menjadi unit analisis yaitu Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta. 1.6 Keaslian Penelitian Penerapan inovasi dalam sektor publik telah dilakukan beberapa penelitian di negara maju. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh P. Veronika dan Stanca
12
Setniykar pada tahun 2013 dengan judul penelitian Public Sector Innovation in The European Union and Example of Good Practice. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa faktor yang paling mempengaruhi adanya inovasi pada pelayanan publik di Eropa yaitu modernisasi dan kreativitas. Modernisasi yang dimaksud lebih menekankan pada keterbukaan pada perkembangan TIK. Sedangkan kreativitas lebih menekankan pada kemampuan sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia. Inovasi sangat diperlukan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam penelitian ini belum dijelaskan bagaimana negara-negara Eropa melakukan inovasi dalam sektor publik, sehingga tidak muncul dalam hasil penelitian terkait tipe atau model inovasi yang diterapkan dalam sektor publik di negara-negara Eropa. Peneliti hanya menfokuskan pada faktor yang mempengaruhi inovasi dalam sektor publik. Kelebihan dalam penelitian ini, meskipun tidak menjelaskan tipe atau model yang digunakan dalam sektor publik berinovasi, tetapi penelitian ini mengidentifikasi penerapan inovasi dalam sektor publik yang berhasil diterapkan di negara-negara Eropaa antara lain : program SIMPLEX di Portugal, Red Tape di UK, dan E-procurement di Lithuania. Selain itu terkait inovasi dalam sektor publik telah dilakukan penelitian oleh Hanna de Vries, Victor Bekkers dan Lars Tummers pada tahun 2014 dengan judul Innovation in the Public Sector : A Systematic Review and Future Research Agenda. Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa jurnal terkait dengan inovasi dalam sektor publik, jurnal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 15 jurnal dari public management review, 10 jurnal dari public administration, 10 jurnal dari public administration review, dan 9 jurnal dari journal of public administration research and theory. Jurnal yang digunakan yang dipublikasikan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 di UK dan USA. Hasil penelitian ini antara lain : a) kesimpulan definisi dari
13
inovasi dalam sektor pulik merupakan pengenalan ide atau gagasan baru yaitu pelayanan baru (produk/jasa), pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen baru dan/atau proses baru, b) tipe inovasi dalam sektor publik yaitu inovasi proses, inovasi produk/jasa, inovasi governance, dan inovasi konseptual, c) tujuan inovasi yaitu untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien dan efektif, dan kepuasan masyarakat dan/pengguna layanan, d) faktor yang mempengaruhi proses inovasi yaitu tingkatan lingkungan, tingkatan organisasi, karakteristik inovasi, dan tingkatan individu, dan e) hasil dari inovasi dalam sektor publik yaitu dapat lebih efektif, lebih efisien, terjalinnya kerjasama dengan sektor swasta, terjalinnya hubungan baik dengan masyarakat, dan meningkatnya kepuasaan masyarakat atau pengguna layanan. Kekurangan penelitian ini yaitu tidak adanya contoh keberhasilan dan kegagalan inovasi dalam sektor publik, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada review terhadap jurnal yang ada. Inovasi sangat identik dengan penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan administrasi publik. Terdapat banyak penelitian yang melakukan kajian terkait hubungan antara keduanya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ali M. Alkhouri pada tahun 2011 di Abu Dhabi dengan judul An Innovative Approach for E-Government Tranformation. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa di Abu Dhabi inovasi dalam sektor publik dapat dilihat pada perubahan atau penggunaan TIK dalam sektor publik. Perubahaan yang dilakukan dengan munculnya konsep pelayanan publik berbasis elektronik atau e-service. Penggunaan e-service tujuannya yaitu untuk mempermudah proses komunikasi dan koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Kekurangan penelitian ini tidak disebutkan macam-macam atau model e-service yang ada di Abu Dhabi, sedangkan pada kesimpulan dijelaskan bahwa Abu Dhabi merupakan negara dengan peringkat terbaik di UEA dalam penggunaan e-service.
14
Di Indonesia juga sudah terdapat banyak penelitian terkait inovasi dalam sektor publik, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Yogi Suwarno pada tahun 2013 yang berjudul Inovasi dalam Sektor Publik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa inovasi identik dilakukan oleh sektor swasta, keberhasilan sektor swasta dalam melakukan inovasi pelayanan terhadap customer menyebabkan ketertarikan sektor publik untuk melakukaan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan oleh sektor publik bertujuan untuk mengubah sistem di sektor publik yang awalnya rigid, kaku dan cenderung status-quo menjadi lebih luwes dan dinamis. Selain itu penerapan inovasi dalam sektor publik di Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat dengan tingkat literasi yang baik, sehingga masyarakat menuntut adanya perbaikan pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan dalam sektor publik di Indonesia terlihat pada penerapan TIK di lingkungan instansi pemerintahan. Kekurangan dalam penelitian ini belum dijelaskan secara jelas terkait tipe inovasi yang diterapkan pada instansi di Indonesia. Penerapan inovasi dalam sektor publik di Indonesia yang dikaitkan dengan pemanfaatan TIK. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Junaidi pada tahun 2011 dengan judul penelitian Dukungan E-government dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-government berkembang akibat praktek otonomi daerah di Indonesia. Terdapat Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan e-government dalam menunjang pelayanan publik di daerahnya antara lain Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen, dan Kota Yogyakata. Dalam penelitian ini juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-government yaitu adanya political will kepala daerah, adanya blue print atau master plan pengembangan e-government,
15
manajemen perubahan dan adanya pasrtisipasi masyarakat. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu kurangnya analisis terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing daerah dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Penelitian tentang proses difusi inovasi dilakukan oleh Alfitri Suryaningsih pada tahun 2009 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Tani melalui Adopsi dan Difusi Inovasi Teknologi dalam PRIMATANI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan berperan lebih banyak dalam proses adopsi dan difusi inovasi dibandingkan dengan peran penyuluh. Dari proses adopsi dan difusi inovasi yang dilakukan menimbulkan respon yang sangat beragam dari perempuan tani. Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang cepat atau lambatnya dalam proses adopsi dan difusi inovasi dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh perempuan tani seperti fisik, pengetahuan, keterampilan, kondisi ekonomi keluarga serta norma yang berlaku. Sikap keputusan menerima suatu inovasi dipengaruhi oleh ganjaran yang akan diterima sebagai konsekuensi adopsi. Dengan melakukan proses adopsi dan difusi inovasi menimbulka adanya perubahan dalam pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki serta menimbulkan stratifikasi sosial dalam masyarakat petani. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Widiyahseno pada tahun 2015 yang berjudul Inovasi Bupati di Ruang Demokrasi : Meningkatkan Tuntutan publik, Mendorong Kreasi Birokrasi. Hasil penelitiannya yaitu luas sempitnya ruang inovasi sangat dipengaruhi oleh a) otoritas kewenangan yang dimiliki inovator, b) tingkat pemahaman terhadap kewenangan yang dimilikinya, c) kemauan dan keberanian menggunakan kewenangan, dan d) kretifitas inovator. Upaya yang dilakukan inovator dalam melakukan penyebarluasan inovasi dengan strategi mempraktekkan relasi kekuasaan dengan berbagai pihak. Selain itu juga ditemukan hubungan antara teori relasi kuasa untuk membangun inovasi kebijakan dengan strategi pemanfaatan tuntutan publik.
16
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Murtadho dan Muhammad Rifki Shihab pada tahun 2011 yang berjudul Analisis Situs E-tourism Indonesia : Studi Kasus Terhadap Persebaran Geografis, Pengklasifikasian Situs serta Pemanfaatan Fungsi dan Fitur. Penelitian ini melihat pemanfaatan e-tourism sebagai media promosi pariwisata di indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persebaran jumlah situs pariwisata berdasarkan provinsi belum merata. Selain itu terdapat korelasi yang tinggi antara jumlah situs dengan jumlah kedatangan wisatawan ke suatu provinsi, sehingga diperlukan peningkatan aspek responsiveness dan interactivity. Sedangkan untuk faktor biaya layanan internet dan keahlian menggunakan internet bukan menjadi faktor hambatan yang berarti dalam mengakses e-tourism yang ada. Penelitian tentang penerapan e-government
dalam sektor publik yang
menfokuskan pada pemanfaatan TIK dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya dilakukan oleh Nur Khaibibah dengan judul E-government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Website BPS Propinsi D.I. Yogyakarta) pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini yaitu pengembangan e-government melalui website untuk pelayanan publik di BPS Provinsi D.I. Yogyakarta belum berhasil dengan baik. Hal ini di analisis menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi e-government antara lain kepemimpinan, teknologi informasi, sumber dana/anggaran, sumber daya manusia, manfaat, koordinasi, dan inovasi. Dimana dari faktor-faktor tersebut belum semuanya mendukung pelaksanaan dan pengembangan e-government di BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. Seluruh penelitian yang terkait inovasi dalam sektor publik berbasis TIK di atas dilakukan diberbagai karakteristik negara, baik negara maju maaupun negara berkembang termasuk di Indonesia. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus penelitian mengenai inovasi dalam sektor publik dan
17
pemanfaatan TIK. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam subyek dan obyek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan bidang/sektor penelitian pada sektor kesehatan. Terdapat banyak penelitian tentang konsep inovasi, tetapi kebanyakan melakukan penelitian penerapan inovasi dalam sektor swasta, sedangkan masih sedikit yang melakukan penelitian tentang inovasi dalam sektor publik. Dan terdapat banyak penelitian tentang konsep e-government, tetapi cenderung menfokuskan pada penerapan, faktor-faktor yang mempengaruhi, keberhasilaan dan kegagalannya, sedangkan masih sedikit yang melakukan penelitian tentang e-government sebagai bentuk inovasi dalam sektor publik. Karena pada penelitian ini obyek dan fokus penelitian pada proses difusi inovasi di bidang/sektor kesehatan yang memiliki karakteristik dan kebijakan yang berbeda, sehingga diharapkan penelitian ini akan dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya.
18
