Transparency International (TI) Indonesia adalah chapter otonom dari Transparency International (TI) yang bekerja di lebih dari 90 negara di dunia. TIIndonesia merupakan jaringan LSM yang memfokuskan diri pada upaya melawan korupsi dan berupaya membangun koalisi/kemitraan dalam rangka membasmi efek buruk dari korupsi terhadap kaum lelaki, perempuan, dan anak-anak. Misi utama dari TI-Indonesia adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Transparansi E-NEWSLETTER
E-Newsletter TI-Indonesia E D I S I
1
V O L
V I 1
J A N U A R I
Konser SPEAKFest
Suarakan Pesan Antikorupsi Anak Muda cak dari serangkaian acara Suara Pemuda Anti Korupsi Festival (SPEAKFest) 2010 yang berlangsung sejak Oktober 2010 lalu. Lewat acara ini, SPEAK dan TI - Indonesia mengajak kaum muda menyebarkan lifestyle antikorupsi kepada kaum muda.
DAFTAR ISI: Konser SPEAKFest: Suarakan Pesan Antikorupsi Anak Muda
1
Rilis Media: Stop Pembangunan Gedung Baru
1
Retha Dungga Raih Penghargaan YIP
3
FGD NGO Sikapi RUU Pengadaan Publik
4
AC Forum TII-UNODC: Stranas PK Libatkan Masyarakat Sipil
4
Training Analisis dan Audit Sosial Forum KOMPAK Kritisi APBD Kota Semarang
5
Pontianak dan Makassar Workshop Jurnalistik Investigasi Isu Korupsi
5
Opini: Darurat Parlemen
6
Agenda Kegiatan
7
Album Kegiatan
7
Salam Transparansi
2 0 1 1
Dok. TI-Indonesia “Kita ingin mengenalkan kaum
8
Siang itu, cuaca panas dan macetnya kota Jakarta tak menghalangi para kaum muda untuk berduyun-duyun mengunjungi Panggung terbuka KPJ Bulungan. Mereka yang gerah dengan fenomena korupsi di Indonesia ingin mengenal gerakan antikorupsi secara lebih dalam. Kali ini bu-
kan melalui kuliah, tapi melalui musik. Transparency International (TI) Indonesia dan Suara Pemuda Anti Korupsi (SPEAK) menggelar Konser Musik Antikorupsi. Acara yang berlangsung pada 11 Desember 2010 ini merupakan perhelatan pun-
muda pada nilai-nilai antikorupsi sekaligus memberi mereka pengalaman dalam kampanye melawan korupsi itu sendiri,” ungkap Retha Dungga, koordinator SPEAKFest. Tidak heran selain musik, sejumlah aktivis ........ bersambung ke halaman 2
Rilis Media
Stop Pembangunan Gedung Baru DPR!!!
Dok. TI-Indonesia
Awal tahun 2011, mestinya menjadi titik pijak bagi DPR periode 2009 -2014 untuk mewujudkan langkah-langkah
perbaikan kinerja dan citra DPR di tengah minimnya prestasi mereka di tahun sebelumnya. Namun di tengah janji pimpinan DPR untuk perbaikan kinerja tersebut, justru para wakil rakyat berbuat sebaliknya, yakni menyakiti rasa keadilan publik. Diam-diam DPR bersepakat melanjutkan rencana pembangunan gedung baru
setinggi 36 lantai. Tidak main main, anggaran yang akan dikeluarkan pun luar biasa besar, mencapai Rp 1,3 triliun. Padahal rakyat saat ini sangat membutuhkan dukungan anggaran negara untuk mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangangguran dan buruknya layanan publik............ bersambung ke halaman 2
2
Suarakan Pesan... “Kita ingin mengenalkan kaum muda pada nilai-nilai antikorupsi sekaligus memberi mereka pengalaman dalam kampanye melawan korupsi itu sendiri.”
memberikan orasi anti korupsi. Illian Deta Arta Sari dari ICW, Ahmad SH dari WALHI, JFLOW dari Provocactive, Alanda kariza dari IYC dan juga tak ketinggalan Choky Ramadhan dari SPEAK. Kaum muda yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya memadati halaman KPJ bulungan. Mereka dengan penuh semangat meneriakkan yel-yel anti korupsi mengikuti para idolanya. Pandji membuka acara dengan menyuguhkan lagu bernuansa rap yang mengritik realitas penegakkan hukum yang bobrok. Misalnya polisi yang ber-
diri sesudah rambu lalu lintas, bukan sebelumnya. Seolah-olah menunggu orang melanggar, baru ditindak. Lain lagi dengan Fadli dan Rindra Padi. Mereka menolak menyuap petugas imigrasi ketika mengurus passport. Kini Fadly dan Rindra aktif menyuarakan kritik kinerja para penegak hukum dan pemerintah di Indonesia. Kritik senada disampaikan oleh Efek Rumah Kaca (ERK), Respito, Roots, Kunci, dan Superman is Dead (SID).
berupa kaos, pin, stiker, dll. SPEAK juga menggelar permainan Lempar Gayus. Salah satu anggota SPEAK memakai topeng Gayus dan membawa papan berisi foto Gayus. Lalu salah satu penonton diminta untuk melempar balon berisi air tepat di foto Gayus itu. Permainan ini menandakan rasa kekesalan anak muda kepada koruptor. Setelah konser ini, kaum muda yang hadir menjadi lebih memahami pesan-pesan antikorupsi. Sudah saatnya anak muda sekarang berani berbicara dan bertindak untuk melawan korupsi.[nf]
Di sela-sela acara, SPEAK membagi-bagikan merchandise
Stop Pembangunan... Deretan kegagalan DPR seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja sesuai dengan fungsi yang digariskan dalam UU. Bukan justru menunYang “terlihat” tut pembangunan gedung baru yang tidak jelas tujuan dan mandilakukan secara faatnya. Bahkan DPR marathon pada menghadirkan berbagai kebohongan publik, antara lain :
saat masyarakat sedang terkesima oleh “Sinetron mafia pajak Gayus” dan perhelatan sepak bola beberapa waktu lalu.
1. Wakil Ketua BURT DPR, Pius Lustrilanang menyatakan Pengadaan Konsultan guna menyediakan Jasa Konsultan terkait Rencana proyek pembangunan Gedung DPR yang tidak melalui tender, jelas menyalahi ketentuan perundang – undangan yang ada (Keppres 80/2003 maupun Perpres 54/2010). Saat masyarakat gencar mempertanyakan PBJ Jasa Konsultasi tersebut, BURT DPR tidak memaparkan dengan gamblang dan bahkan memberikan pernyataan yang membingungkan antara satu dengan yang lain.
2. Belakangan baru diketahui,
setelah desakan publik, kembali menguat, Ketua DPR, Marzuki Ali menyatakan bahwa dana untuk PBJ Jasa Konsultansi senilai 18 M. Terhadap nilai 18 M tersebut, terjadi dua kali kebohongan publik. Pertama, betulkah nilainya 18 M saja atau lebih dari itu?. Kedua, terhadap proyek jasa konsultasi saja, pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan, jika terdapat satu partai (fraksi) yang tidak setuju (menolak) adanya proyek tersebut.
Perdebatan atas 18 M itu belumlah selesai. Ternyata di awal tahun 2011 ini DPR juga telah melakukan kebohongan lagi, dengan gencarnya persiapan pelaksanaan Rencana pembangunan gedung DPR senilai Rp. 1,162 Triliun dengan kategori sebagai proyek tahun jamak. Yang “terlihat” dilakukan secara marathon pada saat masyarakat sedang terkesima oleh “Sinetron mafia pajak Ga-
yus” dan perhelatan sepak bola beberapa waktu lalu. Secara politik formal di DPR, tahap lanjut rencana pelaksanaan Rencana Pembangunan gedung DPR ini sesungguhnya tidak sah karena terdapat beberapa fraksi yang menolak rencana tersebut. Dari paparan tersebut, maka DPR sungguh – sungguh telah berulangkali melakukan kebohongan publik dan melakukan permufakatan jahat atas rencana Pembangunan Gedung DPR. Atas dasar fakta – fakta tersebut, TI-Indonesia dan IBC meminta kepada DPR untuk “Membatalkan Rencana Proyek Pembangunan Gedung DPR.” Jakarta, 16 Januari 2011 Heni Yulianto, TI-Indonesia Roy Salam, Indonesia Budget Center
3
Retha Dungga Raih Penghargaan YIP pedagog handal. Afra seorang fasilitator dan penulis di gerakan kebe-ragaman untuk anak muda, atau Paku Utama di UNODC, kantor PBB yang menangani permasalahan korupsi dan trafficking. Merangkul yang handal di bidangnya ini, Retha lalu mengenalkan SPEAK dengan aktivisme kampanye melawan korupsi. Termasuk di antaranya, konser musik SPEAKFest. Sebuah pentas musik yang mengusung tema perlawanan terhadap korupsi. SPEAKFest sendiri telah menjadi meeting point para aktivis muda dan musisi untuk berjejaring dalam menyebarkan gaya hidup anti-korupsi pada anak muda lainnya. Dok. TI-Indonesia
Malam itu menjadi malam yang sangat istimewa untuk TI-Indonesia. Sebab, Retha Dungga, salah seorang staf dan aktivis TI- Indonesia yang mengawal program Youth Integrity Initiative menerima anugerah Ashoka Young Intrapreneurship Program (YIP). Retha menjadi salah seorang dari 6 wirausahawan muda penerima penghargaan yang diserahkan pada Asian Social Youth-preneurship Summit 2010. Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Ashoka Indonesia di Museum Bank Mandiri Jakarta ini dihelat pada Jumat malam (10/12/2010). Retha memperoleh penghargaan ini atas inisiatifnya dalam mengelola komunitas
muda anti-korupsi. SPEAK, Suara Pemuda Anti Korupsi. Sejak dipercaya me-ngawal SPEAK, Retha langsung membuat gebrakan. Ia aktif menjalin jaringan dengan berbagai lembaga dan perorangan. Terhitung lembaga seperti Yayasan Jurnal Perempuan, Change Magazine, Indonesian Youth Conference, Forum Indonesia Muda, dan Global Citizen Corps, menjadi mitra kerja untuk kampanye anti-korupsi SPEAK. Belum lagi dukungan dari sejumlah tokoh muda progresif, seperti Abduh Azis, sutradara yang juga Sekretaris Jendral di Dewan Kesenian Jakarta, Alex Sihar seorang film maker dengan keahlian sebagai
Dengan penghargaan YIP dari Ashoka Indonesia, Retha tidak tinggi hati. “Award-nya sendiri nggak perlulah dibangga-banggakan. Proses yang dijalani itulah yang penting, karena berhasil memberi warna bagi proses pematangan gagasan SPEAK dan semangat wirausaha sosial kaum muda ke depan”, ujar Retha yang juga staf di departemen ACIC, departemen informasi dan pusat antikorupsi di TI-Indonesia. “Menjadikan (isu) anti-korupsi sebagai lifestyle gak gampang lho. Tapi, gue yakin, anak muda dengan semangat yang tinggi pasti bisa menularkan ini ke sesama anak muda, bahkan ke orang tua sekali pun!”, tegasnya.[ws/mis].
Ashoka Young Social Intrapreneur Young Intrapreneurship Program (YIP) diberikan oleh Ashoka, sebuah asosiasi wirausahawan sosial di seluruh dunia, kepada wirausahawan sosial muda. Khususnya kepada mereka yang membangun organisasi tempatnya berkiprah dalam mewujudkan perubahan sosial di masyarakat. Program ini membuka peluang bagi kaum muda usia 20-30 tahun untuk mendapat pengalaman mengenali dan mempraktekkan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Pada tahun ini YIP diberikan kepada 6 wirausahawan muda diberbagai sektor kegiatan. Untuk mencapai penghargaan ini, mereka terlebih dahulu perlu melewati serangkaian aktivitas. Dari seleksi aplikasi dan interview, workshop dan capacity building, coaching/mentoring bersama fellow Ashoka, hingga seleksi panel bersama para praktisi kewirausahaan sosial. [ws/mis]
“Beri aku 10 pemuda, dan akan kuubah dunia.” (Bung Karno)
4
Training Analisis dan Audit Sosial
Forum KOMPAK Kritisi APBD Kota Semarang “Para peserta berkomitmen untuk mengawal perencanaan penganggaran dan membuat kajian audit sosial APBD 2009/2010.”
Pengelolaan APBD Kota Semarang tahun 2010 dinilai masih kurang transparan dan akuntabel. Terlihat dari masih minimnya pelibatan masyarakat sipil dalam memantau anggaran Kota Semarang. Padahal masih banyak proyek dan infrastruktur publik yang tidak jelas dan berkualitas rendah. Demikian penilaian Forum KOMPAK dalam Training Analisis dan Audit Sosial pada 9–12 Desember 2010 di Hotel Cempaka, Semarang. Training yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia bersama dengan Pattiro Semarang dihadiri oleh 25 peserta dari berbagai elemen komuni-
tas yang tergabung dalam Forum KOMPAK. Perspektif APBD terhadap layanan publik dan masyarakat miskin juga menjadi topik bahasan yang hangat. Forum berkesimpulan bahwa APBD Kota belum menjawab problem riil masyarakat. Pemerintah Kota Semarang belum mendorong fungsi keadilan anggaran. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya konsolidasi gerak dan kemampuan komunitas dalam melakukan audit sosial. Training diisi oleh narasumber dari Fisip UNDIP, Dr. Budi. Dalam materinya, Dr. Budi
menyampaikan strategi advokasi CSO dalam pemberantasan korupsi di Semarang. Training juga difasilitasi oleh Arif Nur Alam dari TIIndonesia dan Hendrik dari Pattiro Semarang. Para peserta berkomitmen untuk mengawal perencanaan penganggaran dan membuat kajian audit sosial APBD 2009/2010. Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut akan diadakan diskusi rutin komunitas. Diskusi akan memperkuat teknis analisis anggaran dan audit sosial yang difasilitasi oleh KOMPAK-Pattiro Semarang. [ws/ana]
Pontianak dan Makassar
Workshop Jurnalistik Investigasi Isu Korupsi Pemberitaan mendalam isu korupsi dinilai minim. Konflik kepentingan pemilik modal, kebijakan redaksi, dan ketiadaan dana masih menjadi faktor penghambat. Juga disebabkan rendahnya kemampuan wartawan. Khususnya terkait teknik perancangan proposal liputan investigasi, cara memperoleh narasumber, dan strategi peliputan yang aman.
Dok. Gemawan
masih rendahnya peran media dalam mewartakan isu korupsi secara mendalam. Di Pontianak, dukungan dari Lembaga Gemawan sebagai mitra pelaksana program Anti Corruption and Good Governance sangat membantu penyelenggaraan workshop.
Demikian pandangan peserta Workshop Jurnalistik Investigasi yang berlangsung di Hotel Santika Pontianak (28-29/12), dan Hotel Sahid Makassar (3031/12). Workshop di masingmasing kota diikuti sebanyak 15 pekerja media setempat, baik cetak maupun elektronik.
Lembaga Gemawan berhasil menghadirkan peserta dan pembicara yang kompeten. Mukhlis Suhairi, peraih Mochtar Lubis Award tahun 2009 hadir sebagai trainer. Hadir pula sebagi narasumber Hermawansyah, tokoh LSM setempat untuk memberikan wawasan antikorupsi di Kalimantan Barat.
TI-Indonesia untuk pertama kalinya merancang dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas jurnalis dengan model pendekatan workshop dan beasiswa. Berangkat dari fakta
Di Makassar sendiri, Field Office Sulawesi Selatan TIIndonesia menjadi pelaksana acara. Hadir sebagai trainer Islahuddin Genda, Redaktur Harian Fajar dan Tamsil Tahir,
Redaktur Tribun Timur/ Kompas Group. Peserta menganggap workshop ini menjadi jawaban atas minimnya pelatihan sejenis di daerah. Sementara rencana tindak lanjut berupa pemberian beasiswa dan mentoring memberi peluang jurnalis menerapkan keahlian yang diperoleh selama workshop. Peserta menyanggupi negosiasi dengan redaksi untuk memuat peliputan investigasi jurnalistik sebagai syarat kelulusan proposal untuk memperoleh beasiswa. Kualitas setiap tahapan workshop dan beasiswa perlu dijaga. Sehingga benar-benar dapat berdampak terhadap keberlanjutan kerjasama dengan jurnalis dan pemuatan hasil investigasi jurnalistik yang berkualitas.[dk/nf]
5
FGD NGO Sikapi RUU Pengadaan Publik/PBJ Beberapa NGO bergabung dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas persoalan PBJ dalam kerangka regulasi yang ada. FGD yang diselenggarakan Transparency International (TI) Indonesia di Hotel Santika, Rabu 23 Desember 2010 ini dihadiri Indonesia Parlemen Center (IPC), Serikat Buruh Jabotabek (SBJ), Masyarakat Dok. TI-Indonesia Transparansi Indonesia (MTI), Indonesia Procurement Watch Kasus penyimpangan Pengadaan Barang (IPW), B-Trust Bandung, Gerakan Pemdan Jasa dari waktu ke waktu semakin berdayaan Swara Perempuan (GPSP), besar. Hal itu menimbulkan polemik yang Lembaga Independensi Peeradilan (LeIP), berkepanjangan terhadap pemberantasan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional korupsi di Indonesia. (KRHN), dan Indonesia Budget Center
(IBC). Dalam acara tersebut disajikan informasi dari perkembangan RUU di DPR untuk tahun 2011. Ternyata RUU PBJ adalah RUU yang paling tidak dikehendaki oleh kalangan politikus. RUU semacam ini mengganggu kepentingan parpol di parlemen. Karena itu diperlukan advokasi kebijakan yg benar-benar serius dan berkelanjutan guna menghasilkan regulasi PBJ yang baik. Setelah berdiskusi selama 6 jam peserta bersepakat untuk menindaklanjuti isu penyimpangan PBJ dalam kerangka advokasi yang lebih sistematis. FGD tahap selanjutnya akan digelar bulan berikutnya. [nf]
AC Forum TII - UNODC
Stranas PK Libatkan Masyarakat Sipil masih terbatas dalam tataran hukum (regulasi) dan belum menyentuh akar korupsi yang sesungguhnya.
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) yang sedang disiapkan pemerintah tidak dapat mengabaikan peran masyarakat sipil. Antara lain masyarakat sipil berperan dalam menggagas ide-ide baru terkait pemantauan masyarakat, politik penganggaran, dan sebagainya. Demikian kesimpulan dalam Focus Group Discussion “Anti Corruption Forum” yang diselenggarakan TI-Indonesia bekerjasama dengan UNODC Indonesia. Acara yang berlangsung di Hotel Nikko pada 21 Desember 2010 lalu, melibatkan perwakilan Civil Society Organization (CSO), akademisi, hingga pemerhati gerakan anti korupsi di tingkat pusat dan daerah. Hadir sebagai pengamat, Bappenas, KPK, Kementrian PAN, dan unsur kementerian lain. Diani Sadiawati SH, LLM, Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Bappenas, menyampaikan bahwa Bappenas telah menyusun strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas-PK) periode 2010 – 2025. Ini merupakan perbaikan dari RAN
Sementara itu, Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC) menilai Stranas perlu juga memberi perhatian ke persoalan penganggaran. Selama ini penganggaran terlalu menekankan ke persoalan serapan sehingga sering mengabaikan risiko korupsi. Anti-Corruption
Forum pendekatan multistakeholder, antara pelaku bisnis, CSO, dan akademisi yang memiliki kesepahaman tentang pemberantasan korupsi. Atas kesamaan perhatian itulah mulai diperoleh masukanmasukan yang menyentuh berbagai aspek pemberantasan korupsi.
Dok. TI-Indonesia menggunakan
PK sebelumnya. “Stranas ini dianggap lebih baik karena merupakan perbaikan dari RAN-PK sebelumnya,” papar Diani. Sebelumnya, RAN-PK dinilai belum mampu menciptakan kondisi yang kondusif dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengukuran korupsi yang masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Pemberantasan korupsi ternyata
Forum ini merupakan kegiatan reguler setiap 6 bulan. Peserta yang sama hadir untuk menjaga kesinambungan ide dan pembahasan untuk menyempurnakan dokumen Stranas PK. [ws/vd]
6
Opini
Darurat Parlemen Oleh Reza Syawawi
DPR sepertinya telah kehilangan nurani. Setelah tertunda pada tahun sebelumnya, pembangunan gedung baru DPR akan kembali dibahas pertengahan Januari ini. Begitulah hasil rapat Badan Urusan Rumah Tangga DPR pada 4 Januari 2011. Tekanan dan desakan publik yang begitu kuat menolak pembangunan gedung itu ternyata tak berpengaruh apa pun terhadap sikap anggota parlemen. Pemerintah dan DPR malah telah mengalokasikan dana Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 sebagai anggaran tahap pertama. Sikap kukuh DPR tetap membangun gedung baru layak dicurigai karena tak ada argumentasi yang bisa dipahami publik. Kecurigaan itu bisa dimulai ketika DPR menyatakan gedung lama miring sehingga tak lagi layak digunakan. Alasan itu terbantahkan dengan sendirinya karena ternyata tak didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kinerja minus DPR tak berhenti hanya sampai pada alasan gedung miring. Upaya meningkatkan kinerja anggota menjadi alasan selanjutnya untuk memuluskan pembangunan gedung baru. Alasan tersebut sangat kontras ketika kita mencoba membandingkan kinerja DPR selama 2010. Penilaian ini bisa dilakukan dengan berpijak pada tiga fungsi DPR: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi: DPR pada 2010 menargetkan akan menyelesaikan 70 rancangan undang- undang (RUU) sebagaimana tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2010. Namun, di tengah jalan DPR mengurangi target itu menjadi 35 RUU. Hingga akhir 2010, DPR ternyata hanya mampu menyelesaikan 14 RUU. Ini berbanding terbalik dengan anggaran di bidang legislasi yang meningkat hingga 76 kali lipat (2005-2010).
Fungsi anggaran: sorotan publik atas beberapa butir pengeluaran APBN pada 2010, seperti anggaran studi banding DPR, perjalanan dinas, dan biaya pakaian presiden, menjadi kenyataan terburuk bagi kinerja DPR dalam pengelolaan anggaran. Bayangkan, biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas DPR dan pemerintah selama tahun 2010 mencapai Rp 19,5 triliun. Nilainya jauh lebih besar dari anggaran untuk pelayanan publik, seperti pos anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat yang hanya sekitar Rp 4,5 triliun. Ketimpangan ini bisa dipandang sebagai bentuk kegagalan DPR dalam fungsi anggaran. Fungsi pengawasan: selama tahun 2010 nyaris tidak berjalan. Suara mayoritas partai pendukung pemerintah di DPR menjadi buah simalakama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Ini menyebabkan DPR seolah-olah hanya menjadi alat legitimasi untuk membenarkan kebijakan pemerintah. Apalagi, keberadaan Sekretariat Gabungan semakin mengooptasi kekuatan politik di DPR. Ada banyak kasus hukum yang tersandera karena lemahnya pengawasan DPR. Sebut saja kasus Bank Century yang tak menunjukkan titik terang sampai saat ini. Padahal, rekomendasi DPR menyebutkan terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam memutuskan dana talangan atas Bank Century saat itu. Deretan kegagalan DPR ini seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja sesuai dengan fungsi yang ditentukan dalam UU. Bukan justru menuntut pembangunan gedung baru yang tak jelas tujuan dan manfaatnya. Kuatnya keinginan DPR untuk tetap melanjutkan pembangunan gedung baru ini tak hanya memperlihatkan pendangkalan komitmen DPR atas perubahan terhadap kinerjanya, tetapi juga sebagai bentuk inkonsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pemburu rente Keengganan DPR untuk mengabaikan penolakan publik atas inisiatif pembangunan gedung ini menimbulkan dugaan adanya kepentingan bisnis yang ikut bermain. Ini hampir terjadi dalam setiap proyek pengadaan yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Praktik semacam itu sebetulnya telah dikenal sejak tahun 1967. Gordon Tullock menggunakan istilah rent untuk menjelaskan sebuah proses ketika seseorang atau perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi situasi ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Anne Krueger (1973) memperkenalkan teori pemburu rente yang dikembangkan dari pemikiran Gordon terkait dengan monopoli pengusaha atas kekuasaan politik. Hal semacam itulah yang dicurigai terjadi di balik pembangunan gedung baru DPR. DPR seolah-olah tak berdaya melawan tekanan dari para pemburu rente. Mungkin saja itu terjadi karena mereka telah mengooptasi semua sektor kekuasaan politik yang ada sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan selalu didasarkan pada kepentingan kelompok tersebut. Dengan kondisi semacam ini, DPR semestinya menyadari fungsi mereka yang sesungguhnya. Legitimasi yang diberikan oleh masyarakat harus dimaknai sebagai kekuasaan yang semestinya juga berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan para pemburu rente. Reza Syawawi, Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia http://cetak.kompas.com/ read/2011/01/13/03105145/ darurat.parlemen
7
Agenda Kegiatan 15-16 januari 2011 Workshop & FGD Jurnalistik Untuk Investigasi Isu Korupsi Hotel Santika Primer Semarang 16 Januari 2011 Konferensi Pers ”Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR” Sekretariat TI-Indonesia 20 januari 2011 FGD II - Expert Meeting Identifikasi Dan Diskusi Problematika PBJ Perspektif Multi Pihak Hotel Harris Jakarta 21-23 Januari 2011 YOUTH CAMP Green Balcony, Jawa Barat 22-23 Januari 2011 Workshop & FGD Jurnalistik Untuk Investigasi Isu Korupsi dan Industri Ekstraktif Gedung PKBI, Jakarta
Album Kegiatan
Konferensi Pers Stop Pembangunan Gedung Baru DPR !!, Sekretariat TI-Indonesia (16/1/11)
Workshop Jurnalistik Untuk Investigasi, Hotel SantikaPontianak (28-29/12)
FGD Pengadaan Barang dan Jasa, Hotel Santika Jakarta (23/12)
Anti Corruption Forum, Hotel Nikko Jakarta (21/12)
Salam Transparansi Para pembaca setia e-newsletter Transparansi, Edisi kali ini, e-newsletter Transparansi menghadirkan berita kegiatan Konser Musik Antikorupsi. Acara tersebut merupakan perhelatan puncak dari serangkaian acara Suara Pemuda Anti Korupsi Festival (SPEAKFest) 2010. TI-Indonesia kembali menyoroti pembangunan gedung baru DPR yang disinyalir telah terjadi kebohongan publik melalui konferensi pers. Selain itu ada berita dari Young Intrapreneurship Program (YIP), Retha Dungga, salah seorang staf dan aktivis TI-Indonesia yang mengawal program Youth Integrity Initiative menerima penghargaan YIP dari Ashoka. Sementara dari rubrik kegiatan kami menghadirkan berita tentang Anti Corruption Forum dan FGD Pengadaan barang dan jasa Publik. Dari daerah, kami menyajikan berita dari Pontianak dan Makassar tentang workshop investigasi isu korupsi bagi jurnalis. Sedang dari Semarang tentang Forum KOMPAK yang mengkritisi APBD Kota Semarang. Analisis/opini dari Reza Syawawi tentang anggota DPR yang sepertinya telah kehilangan nurani dan tak berdaya melawan tekanan dari para pemburu rente menjadi berita penutup. Semoga bermafaat, Redaksi
E-NEWSLETTER TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia atas dukungan Danish International Development Agency (DANIDA) PENANGGUNG JAWAB: Teten Masduki. REDAKTUR PELAKSANA: Dwipoto Kusumo. Co-REDAKTUR PELAKSANA: Wawan H. Suyatmiko. REDAKSI: Soraya Aiman, Ilham B. Saenong, Retha Dungga, Heni Yulianto, Jonni Oeyoen, Florian Vernaz, Arief Nur Alam, Rivan Praharsya, Teguh Setiono, Frenky Simanjuntak, Putut A Saputro, Kumba Digdowiseiso, Utami Nurul. LAY-OUT: Nur Fajrin ALAMAT REDAKSI: Jl. Senayan Bawah No.17, Blok S, Rawa Barat, Jakarta 12180. Tel: 6221 7208515, Fax: 6221 7267815, Email:
[email protected], Web: www.ti.or.id
REDAKSI MENERIMA ARTIKEL ATAU TULISAN DARI PIHAK LUAR SECARA SUKARELA, YANG BERKAITAN DENGAN ISU GERAKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI, PANJANG
