Transparency International (TI) Indonesia adalah chapter otonom dari Transparency International (TI) yang bekerja di lebih dari 90 negara di dunia. TIIndonesia merupakan jaringan LSM yang memfokuskan diri pada upaya melawan korupsi dan berupaya membangun koalisi/kemitraan dalam rangka membasmi efek buruk dari korupsi terhadap kaum lelaki, perempuan, dan anak-anak. Misi utama dari TI-Indonesia adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Transparansi E-NEWSLETTER
E-Newsletter TI-Indonesia E D I S I
V I
V O L
V I
hukum berkumpul melakukan FGD. Kali ini, merekalah yang menjadi narasumber bagi diri mereka, sementara para aktivis TI Indonesia bekerja sama dengan SPEAK! menfasilitasi dan mencatat.
Dok TI-Indonesia 1
Rilis Media: “Indonesia Bebas dari Korupsi, Kekerasan, dan Perusakan Lingkungan”
1
Pelatihan Jender dan Antikorupsi
3
Partisipasi Masyarakat Menguat di Banjarbaru
4
Sosialisasi Perencanaan Partisipatif Dharmasraya; Mendorong Partisipasi dan Transparansi
4
Opini; Pidato Antikorupsi
6
Agenda Kegiatan
7
Album Kegiatan
7
Salam Transparansi
8
2 0 1 0
Kala Mahasiswa Jadi Aktivis Antikorupsi
DAFTAR ISI: Kala Mahasiswa jadi Aktivis Antikorupsi
A G U S T U S
Pagi itu, Rabu 28 Juli, meeting room Seknas, markas TI Indonesia di Senayan Bawah 17, diserbu mahasiswa. Tidak kurang 25 perwakilan kampus se-Jakarta yang gerah dengan fenomena korupsi dan mafia
FGD "Anak Muda dan Gerakan Anti Korupsi" ini merupakan kelanjutan dari event serupa untuk pelajar yang sebelumnya berlangsung di SMU Gonzaga. Penggalian gagasan dan penelusuran informasi tentang jatidiri anak muda vis a vis korupsi memang wajib adanya untuk memformulasi strategi advokasi melawan korupsi bagi anak muda. Mereka merupakan generasi baru yang kesadaran dan karakternya tidak
bisa dikira-kira hanya dari balik meja. Dibutuhkan keterlibatan bersama mereka untuk mengenal dan merangkul anak muda untuk aktif dalam gerakan antikorupsi. Bagi para mahasiswa, pertanyaan terbesar yang muncul bagaimana korupsi bisa dilawan secara efektif, sementara lembaga pemberantas melemah dan instrumen hukum yang ada masih tumpul. Mereka jelas mengakui peran utama KPK selama ini sebagai jawaban atas kemandulan penegak hukum lainnya. Namun deraan kasus dan kriminalisasi yang menimpa sejumlah pimpinannya dilihat sebagai kelemahan yang .......... bersambung ke halaman 2
Rilis Media
“Indonesia Bebas dari Korupsi, Kekerasan, dan Perusakan Lingkungan” ekologi. Belitan gurita mafia ke berbagai bidang dan tingkatan kehidupan di negeri ini telah menyabot rakyat dari mimpi-mimpi negara sejahtera yang adil dan beradab. Kenyataan ini menjadi kado pahit kemerdekaan bagi seluruh rakyat. Jelang HUT kemerdekaan RI ke-65, Indonesia masih dilingkupi nestapa korupsi, kekerasan, dan kehancuran
Munculnya kasus-kasus nasional, seperti rekening gendut pejabat Polri, mafia hu-
kum ala Gayus, kriminalisasi KPK oleh Anggodo cs, Centurygate, hingga megasuap pemilihan deputi gubernur BI terhadap DPR, kembali menghentak publik akan carut-marutnya realitas penyelenggara negara. Suapmenyuap pegawai dan pejabat di daerah atau masih mewabahnya permintaan uang lebih saat mengurus KTP dan SIM hanyalah sedikit dari lautan korupsi yang menyandera warga…. bersambung ke hala-
2
Kala Mahasiswa….. “Kebencian korupsi di kalangan anak muda mulai saat mereka bersentuhan dengan institusiinstitusi yang semestinya justru menjadi penegak hukum atau berurusan dengan pelayanan publik.”
bisa membunuh kiprahnya ke depan.
kepada petugas saat pendaftaran SIM, merupakan contoh.
Sementara itu, hukuman yang ditimpakan ke koruptor, masih tanggung. Bisa dibayangkan koruptor yang menilep miliaran rupiah hanya dihukum 23 tahun. Bagi mereka, hukuman harus bisa benar-benar menjerakan. Terbetik ide untuk menyita seluruh aset pelaku koruptor atau membayar berkali-kali lipat. Di lain pihak, hukuman mati belum dilihat urgensinya. Bukan saja peserta FGD menganggap hukuman mati melanggar HAM, tapi juga dikhawatirkan bisa dijadikan alat politik.
Bagi mahasiswa, perilaku koruptif ini bukan saja karena ada supply and demand, tapi juga karena alasan sistemik.
Kebencian korupsi di kalangan anak muda mulai saat mereka bersentuhan dengan institusiinstitusi yang semestinya justru menjadi penegak hukum atau berurusan dengan pelayanan publik. Pungutan di jalan oleh aparat polisi atau harga lebih yang harus dibayar
Perilaku koruptif individu ditolerir dan menjadi kebiasaan institusi. Wajar saja tidak ada enforcement yang terjadi di depan mata. Sayangnya, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan pun terjebak dalam kultur permisif. Alih-alih melakukan menegur dan melaporkan, lebih sering mencari jalan sendiri untuk memperoleh layanan atau menghindari hukuman. Peserta FGD sepakat jika situasi ini perlu diubah. Mereka lalu merumuskan apa yang mereka bisa lakukan secara individu maupun berkelompok. Sebagai kaum muda yang sekitar 5 tahun lagi
mulai terekrut ke dalam dunia kerja dan memiliki hak-hak politik dalam pemilu, keputusan mereka untuk menolak perilaku koruptif merupakan angin segar. Kekuatan media sosial dan pengusaaan piranti komunikasi yang fasih, bisa menjadi medium berbagi dan menggalang kekuatan baru di masa depan. Melihat antusiasme mereka, kita optimis Indonesia masa depan lebih baik.[mis] Bagi pembaca usia 15-24 yang ingin terlibat lebih aktif dalam gerakan anti korupsi anak muda info berikut semoga berguna : Cara Gabung SPEAK! − Dengan download form SPEAK! di ( http://bit.ly/ bMPDTA ) − Atau cari informasi lebih lanjut dengan gabung di Twitter: @clubSPEAK Facebook: clubSPEAK
Indonesia Bebas….. man 2 papa dan terabai.
Merefleksikan kondisi dan persoalan bangsa ini pada tahun 2010, berbagai elemen CSO di Indonesia bersama-sama bergandengan tangan untuk menggelar kampanye publik “Mimbar 1000 Harapan (MSH) 2010”.
yang
Dari ranah penegakan HAM dan perlindungan terhadap kaum lemah dan marginal, kita dibelalakkan oleh membumbungnya angka trafficking, kekerasan dan pelecehan terhadap anak, perempuan, buruh (migran), hingga penistaan terhadap cara pandang keagamaan tertentu. Pembakaran gereja, penyegelan aktivitas Ahmadiyah, hingga pemberlakuan UU antipornografi dan pornoaksi yang salah kaprah merupakan tragedi kemanusiaan yang patut diratapi. Yang paling mutakhir, teror dan kekerasan justru menimpa para penggiat demokrasi yang berujung luka parahnya Tama ICW dan kematian Herman LMND.
Selain itu, kerusakan ekologi terlihat dari menjadi-jadinya pengalihan fungsi hutan, tidak terkontrolnya pemberian ijinijin tambang, perubahan iklim yang begitu labil, dan hingga dampak bencana lumpur Lapindo. Di lain pihak, inisiatif pemerintah untuk terlibat dalam perdagangan karbon lebih banyak mengumpan hutan rakyat ketimbang memberi manfaat riil. Sementara ekosistem kelautan dan perikanan semakin sekarat menyusul mengecilnya akses masyarakat pesisir terhadap wilayahnya dan terancamnya pulau-pulau kecil seiring liberalisasi sektor perikanan untuk pengejaran laba dan citra semata. Kedaulatan rakyat atas bumi, air, angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, akhirnya
hanya tertinggal dalam dokumen negara yang lapuk dan berdebu, namun gagal dipraktikkan dalam kehidupan nyata bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Merefleksikan kondisi dan persoalan bangsa ini pada tahun 2010, berbagai elemen CSO di Indonesia bersama-sama bergandengan tangan untuk menggelar kampanye publik “Mimbar 1000 Harapan (MSH) 2010”. Event yang berlangsung setiap tahun sejak 2008 ini dimaksudkan menggugah kembali rakyat Indonesia dan penyelenggara negara akan komitmen membangun Indonesia yang bebas dari korupsi, kekerasan, dan perusakan lingkungan. []
3
Pelatihan Jender dan Antikorupsi “Buat apa mempelajari Jender dalam isu anti korupsi ?“ begitu yang ada di benakku tatkala mengikuti Training Gender dan Anti Korupsi yang diadakan oleh TIIndonesia di Jambuluwuk pada 3-5 Agustus 2010. Gender sering disalahartikan dengan pembedaan jenis kelamin yang merupakan pemberian Tuhan (kodrati), laki-laki dan perempuan, dimana ciri pembedaan tersebut adalah, rahim, indung telur buat perempuan dan sperma dan penis untuk laki-laki. Sedangkan Jender sendiri menurut Mba Andi, fasilitator pada training tersebut, adalah merupakan konstruksi sosial, yaitu pembedaan laki-laki dan perempuan dalam hal sifat, peran, kedudukan yang dikonstruksikan secara sosial. Sebagai contoh, lemah lembut dan ayu buat perempuan dan gagah, kuat buat laki-laki. Padahal kita ketahui bersama bahwa ciri-ciri itu bisa saja terdapat pada baik laki maupun perempuan. Apakah ada yang salah dengan hal (pe-label-an) tersebut? tentu tidak ada masalah jika yang di-label-i tidak keberatan, namun pada beberapa orang ternyata hal tersebut dapat menjadi masalah. Hal ini diakui oleh salah seorang peserta pelatihan yang merasa label gagah, kuat, tegar yang melekat pada dirinya sebagai laki-laki kadang dirasakan terlalu berat. Menurut Ibu Ani Sucipto, hal ini juga berlaku pada kultur, etnis, ras, geografis, agama dan status social dan ekonomi tertentu. Secara geografis misalnya, seorang wanita pergi ke sawah,
tidak lah biasa di daerah A, yang biasa pergi ke sawah adalah laki-laki, sedangkan di daerah B hal ini merupakan hal yang biasa. Yang bermasalah adalah persoalan gender yang dapat menyebabkan ketidakadilan, misal hanya karena seseorang berjenis kelamin perempuan maka tidak memiliki peluang/kesempatan yang sama. Beberapa permasalahan gender adalah beban ganda; kekerasan; diskriminasi dan stereotype dan penyebab diskriminasi gender adalah ekonomi, patriarki, kultur, hukum, colonialism, agama dan psikoanalisa. Mengapa begitu penting mengintegrasikan isu gender dalam gerakan anti korupsi ? lalu, apakah laki-laki identik dengan korupsi sedangkan perempuan adalah korbannya ? tidak, ini kesimpulan yang salah, yang benar adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam melakukan korupsi, lalu mengapa kita lebih focus untuk memperkuat perempuan? Terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya mengintegrasikan isu jender dalam gerakan anti korupsi: 1) Ternyata dari jumlah penduduk miskin di dunia, jumlah perempuan miskinnya lebih besar dari laki-laki miskin. 2) Banyak korban yang terkena dampak dari korupsi adalah perempuan dan anak-anak. 3) Korupsi membuat perempuan tidak bisa maju, karena selama ini yang lebih memiliki akses terhadap sumberdaya adalah laki-laki sehingga lakilaki melakukan suap dan perempuan
terkena dampaknya, yaitu tidak memiliki peluang yang sama. 4) Fakta social menyebutkan bahwa banyak perempuan mengalami ketidakadilan. 5) Perempuan dilibatkan sebagai kelompok strategis yang dapat memperkuat gerakan anti korupsi. Bukankah selama ini sudah begitu lama pengintegrasian isu gender dalam pengentasan kemiskinan ? betul bahwa isu gender sudah mulai dikenalkan sejak tahun 1960-an, namun dari tahun ke tahun selalu mengalami penyesuaian dan perbaikan, sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini yang umum di kenal adalah Pengarusutamaan Gender (PuG) atau Gender Mainstreaming. Sebelumnya adalah Women in Development (WID) dan Women and Development (WAD). Pada akhir training yang diikuti oleh seluruh staf TI Indonesia di Jakarta adalah bahwa peserta memahami bahwa persoalan penguatan kaum perempuan dalam isu anti korupsi harus dipandang lebih sebagai perspektif keadilan dan kesetaraan (kualitas) tidak hanya kuantitas semata sebagaimana yang sering diwakili oleh 30% kepesertaan perempuan, namun lebih melihat apakah peluang yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan adalah sama. Alat yang dapat digunakan untuk menganalisa problem gender adalah : akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat. [mm]
Seorang Pengunjung sedang menuliskan harapannya di Pohon Harapan yang ada di Mimbar Seribu Harapan. (Dok TI-Indonesia)
4
Partisipasi Masyarakat Menguat di Banjarbaru dari 50 Pemantau yang diundang dari 5 kecamatan yang ada di Banjarbaru berkumpul dalam acara yang difasilitasi oleh BASTARI bekerjasama dengan TI-Indonesia. Dok Bastari Banjarbaru
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KMC berperan sebagai penerima pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik.
Partisipasi masyarakat dalam kian menguat di Banjarbaru. Terbukti dengan adanya antuasiasme warga yang tergabung sebagai Anggota Pemantau (KMC) pada Forum Konsultasi Publik Tingkat Kecamatan yang berlangsung di Aula DPRD Kota Banjarbaru (31/7). Tidak kurang dari 45
Pertemuan yang dibuka oleh Sekda Kota Banjarbaru Dr. Syahriani Syahran ini, menghasilkan rumusan kode etik bagi pemantau tingkat kecamatan. Forum juga berhasil memilih koordinator dan wakilnya di tiap kecamatan. Dibahas juga pembagian tugas pemantau berdasarkan bidang: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KMC berperan sebagai penerima pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik. Hasilnya kemudian diteruskan kepada Lembaga Pemantau Independen (LPI) untuk diinvestigasi dan dimediasi. Guna menyusun struktur LPI Kota Banjarbaru, pemda setempat melakukan seleksi terbuka. Pendaftaran berlangsung dari 1 s/d 15 Agustus 2010 di Sekretariat Panlih LPI setempat.[mm]
Sosialisasi Perencanaan Partisipatif Dharmasraya
Mendorong Partisipasi dan Transparansi Oleh Akmal Thulas walinagari, ketua badan musyawarah, tokoh masyarakat dan ketua LPM se kabupaten Dharmasraya.
Dok TI-Indonesia FO Sumbar
Ruang partisipasi dan tranparan merupakan tuntutan konstitusi. Artinya dalam proses melahirkan kebijakan daerah, mulai dari proses perencanaan yang berlangsung Januari sampai Juni, terus dalam proses penganggaran harus melibatkan masyarakat.
Sosialisasi perencanaan partisipatif dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat bekerjasama dengan Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) Field Office Sumatera Barat. Acara tersebut berlangsung di dua Tempat yaitu, Hotel Umega Gunung Medan dan ruang pertemuan Kecamatan Sungai Rumbai. Hadir sebagai Pembicara Arif Nur Alam, public policy Specialist TI Indonesia, Ir Benny Mukhtar MM, dan Dra. Hj. Djusnimar, AM Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kabupaten Dharmasraya. Hadir dalam acara tersebut
Sosialisasi perencanaan partisipatif telah dilakukan di tingkat kabupaten dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ada di tingkat nagari, kecamatan, dan Kabupaten. Walaupun dilaksanakan tiap tahun setiap penyusunan RAPB, tetap saja ada soal yang perlu ditingkatkan agar kualitas perencanaan dan penganggaran betul-betul partisipatif dan transparan. Dari diskusi yang berkembang banyak kritikan dan masukan terhadap penyelenggaraan musrenbang dan realisasi musrenbang dalam bentuk kebijakan pembangunan kabupaten. Penulis memaparkan ada beberapa poin catatan sebagai masukan terhadap penyelenggara yang dicatat dari perkembangan diskusi sosialisasi perencanaan partispatif.
Pertama, Pentingnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Arif Nur Alam menegaskan Secara Generik, Penganggaran Partisipatif dapat diartikan sebagai: “Bangunan mekanisme proses publik, yang mana rakyat dapat terlibat secara langsung memutuskan terhadap keputusan yang dibuat mengenai semua atau sebagian sumber daya publik (anggaran) yang tersedia”. Hal tersebut dikuatkan dengan UUD 1945 amandemen ke-3 pasal 23 dan 28F tentang Jaminan hak bagi masyarakat untuk kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum, UU 9/1998 tentang Setiap orang yang menghalanghalangi hak warga negara untuk menyatakan pendapat di muka umum dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. UU. 17/2003: Keuangan Negara tentang Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara transparan, ….. bersambung ke halaman 5
5
Mendorong Partisipasi….. akuntabel dan memperhatikan rasa keadilan, UU 32/2004: Pemerintah Daerah Pasal 23 ayat (2): keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel: Pasal 137 butir g: pembentukan Perda menganut asas keterbukaan, Pasal 178 ayat 1 dan 2 : pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara transparan, Pasal 139 ayat (1): Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka , penyiapan atau pembahasan rancangan Perda, Pasal 184 ayat 2 & 3: menegaskan akuntabilitas keuangan daerah berorientasi pada hasil dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ruang partisipasi dan tranparan merupakan tuntutan konstitusi. Artinya dalam proses melahirkan kebijakan daerah, mulai dari proses perencanaan yang berlangsung Januari sampai Juni, terus dalam proses penganggaran harus melibatkan masyarakat. Keterlibatan tersebut mulai dari memberikan masukan, konsultasi turut mengambil keputusan sampai mengontrol kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah. Benny Muchtar menambahkan, perobahan yang terjadi sekarang adalah perubahan fundamental dan bernegara. Sebelum reformasi kekuasaan tersebut sentralistik, kurang berpihak kepada rakyat, kurang terbuka, tidak akuntabel dan tidak mengedepankan kebutuhan dan masalah yang ada dimasyarakat. Dengan adanya reformasi bersifat partisipatif, Berpihak kepada masyarakat, Terbuka, Akuntabel, Efisien dan efektif, Penggalian informasi. Pemerintah berfungsi sebagai pelayan, mengayomi dan mengatur masyarakat. Dalam konteks partisasi masyarakat, saat sekaranglah masyarakat harus berperan aktif menentukan kemana arah pemerintah tersebut. Rakyat berhak mengontrol. Dengan adanya ruang partisipasi dan tranparansi diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menjawab persoalan masyarakat. Kedua, Perlu adanya pra musrenbang di nagari yang dihadiri oleh lembaga teknis pemerintahan. Selama ini yang diadakan langsung musrenbang nagari dengan mengundang tokoh masyarakat, mereka diminta usulan rencana pembangunan nagari yang akan diusulkan ke kecamatan. Dari beberapa usulan tersebut dirangking atau dibentuk tim perumusnya, mana yang akan diajukan kepada ke camatan. Agar perencanaan tersebut
betul-betul usulan dari stake holder perlu melakukan pramusrenbang. Seperti pada kelompok petani, peternak, pedagang, ibu-ibu, dsb. Program yang menjadi kebutuhan kelompok tersebut dibawa ke tingkat musrenbang nagari. Jadi musrenbang nagari tinggal memberikan prioritas mana yang menjadi usulan ke ke kecamatan. Dan siapa pula yang akan mengawal usulan tersebut di musrenbang kecamatan. Ketiga, Sinkronisasi perencanaan nagari dengan usulan SKPD dalam melakukan sinkronisasi usulan program masyarakat dengan usulan program SKPD. Pihak SKPD yang bersangkutan diminta untuk terlibat dalam proses musrenbang nagari dan kalau perlu turut dalam proses penyusunan perencanaan kelompok masyarakat(pra musrenbang). Diharapkan apa yang diusulkan SKPD adalah penguat dari usulan masyarakat. Misalnya PPL harus terlibat aktif dalam pramusrebang khususnya kelompok tani. Dari gambaran persoalan pertanian tersebut, PPL akan mengusulkannya ke BPP dan BPP menyampaikannya sebagai usulan dari bawah ke SKPDnya. Keempat, Menciptakan mekanisme dalam meningkatkan akuntabilitas musrenbang melalui produk Perda Transparansi dan partisipasi walaupun undang-undang telah memberi ruang kepada masyarakat, namun dalam konteks partisipasi dan tranparansi perlu dibuat sebuah peraturan daerah yang mengatur lebih teknis sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Siapa-siapa saja yang harus terlibat serta mekanisme tranparansi tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan memudahkan partisipasi masyarakat diimplementasikan dan jelas control/sanksi ketika ada pihak yang menghalang-halangi keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Kelima, Perlu sesegeranya pemerintahan nagari Membentuk LPM. Lembaga Pembangunan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Dharmasraya belum semua nagari membentuknya. Hal ini akibat adanya proses pemekaran nagari dari 21 nagari menjadi 53 nagari. Sementara peranan LPM sangat besar dalam menentukan kebijakan pembangunan nagari. Dalam rangka itu Kantor Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB telah meluncurkan buku LPM di Nagari sebagai pedoman dalam pembentukan LPM di nagari.
Keenam, Terbentuknya fasiliatator handal dalam menggali persoalan dan potensi masyarakat dalam sebuah kebutuhan dalam pembangunan. LPM sebagai lembaga yang ditujuk menfasilitasi musrenbang nagari maka sebagai fasilitator harus memiliki kemampuan dalam menfasilitasi pertemuan musrenbang nagari, bagaimana mempersiapkan pertemuan, apa-apa saja alat dan bahan yang harus disiapkan, siapa saja yang harus diundang, bagaimana teknik diskusi dan merumuskan keputusan, dsb. Artinya masingmasing fasilitator perlu mengikuti Training of Trainer khususnya dalam perencanaan partisipatif. Dan Kelima Follow Up: a. Perlu adanya proses internalisasi hasilhasil sosialisasi perencanaan partisipatif pada tingkat SKPD, Tingkat kecamatan dan nagari-nagari. Masukan-masukan dalam sosialisasi pada prinsipnya harus diketahui luas oleh masyarakat dan penyelenggara pemerintah Daerah. Proses internalisasi tersebut diharapkan adanya kesepahaman dari berbagai pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan kabupaten dalam melakukan peningkatan kualitas dari musrenbang tersebut. b. Adanya daerah percontohan Agar proses ideal yang diharapkan berjalan, perlu diadakan daerah percontohan sebagai pilot project tahun 2011. Dari daerah percontohan tersebut akan memberikan efek penularan ke daerah lain. Penutup Perencanaan partisipatif tersebut berjalan sangat antusias dari peserta, berbagai kritik dan saran dari peserta mencermati penyelenggaraan musrenbang selama ini. Ada yang sudah pada tahap apatis dengan namanya musrenbang karena usulan-usulan nagari tidak terpenuhi, ada lagi lain diusul dan lain yang dikabulkan. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ada keinginan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam penyelenggaraan musrenbang sekaligus pengawasan dari penyelenggaraan anggaran kabupaten itu sendiri. [] Penulis adalah Project Asistance TI Indonesia FO-Sumbar http://korandigital.com/? pg=articles&article=10224
6
Opini
Pidato Antikorupsi Oleh Teten Masduki
Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2010 di Gedung DPR, Presiden Yudhoyono kembali menegaskan komitmen pemberantasan korupsi sebagai prioritas dalam era yang disebutnya reformasi gelombang kedua. Ditegaskan, ini merupakan kelanjutan dari reformasi gelombang pertama (1998-2008) yang telah berhasil dilewati melalui program antikorupsi yang telah dilakukan secara sistemik, berkesinambungan, mulai dari atas, dan tanpa pandang bulu, dengan berbagai rintahan dan resistensi. Komitmen baru Presiden tersebut ditegaskan ingin jauh lebih efektif dalam membasmi segala bentuk praktik korupsi dari lingkungan birokrasi negara, termasuk praktik kolusi antara pejabat negara dan pengusaha. Disinggung pula pentingnya agenda pemberantasan mafia hukum sebagai landasan mewujudkan konsep keadilan untuk semua. Kita belum tahu sejauh mana wibawa pidato Presiden itu bisa meyakinkan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi yang dalam setahun pertama pemerintahannya tidak cukup membangun optimisme publik, menyusul mencuatnya kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan, rekening gendut jajaran perwira tinggi Polri, mafia hukum, mafia pajak, dan seterusnya. Kita juga belum tahu sejauh mana pidato Presiden itu bisa membangkitkan semangat jajaran aparat pemerintah untuk menggenjot indeks persepsi korupsi dari skor 2,8 mencapai 5,0 atau setara dengan Malaysia saat ini, seperti dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20102014. Untuk sementara waktu barangkali kita harus memandang pidato itu sebagai sebuah peneguhan janji politik baru, boleh percaya boleh tidak, meskipun ini bukan pidato yang pertama kalinya soal antikorupsi. Tak seindah realisasi Yang kita khawatirkan, janji politik itu jauh lebih indah dalam bentuk pidatonya ketimbang realisasinya. Sampai saat ini barangkali tidak berlebihan kalau Presiden Yudhoyono yang
memiliki dukungan politik mayoritas belum menunjukkan kepemimpinan dan visi yang kuat untuk menggerakkan seluruh perangkat pemerintahan, terutama kejaksaan dan kepolisian, menjadi sarana perang melawan korupsi yang efektif. Presiden sepertinya menghindari konflik untuk membersihkan birokrasi kita dari pejabat-pejabat kotor, sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi selain penyederhanaan kelembagaan dan sistem merit. Bahkan belakangan mulai diadili korupsi yang melibatkan mantan anggota kabinetnya, padahal kita masih ingat janji Yudhoyono yang bertekad memulai pemberantasan korupsi dari lingkungan istana. Persoalan itu harus diuji betul untuk melanjutkan reformasi birokrasi, dengan menempatkan pegawai negeri sebagai agen perubahan, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan dan akuntabel (good governance). Akhiri persekongkolan?
penegakan hukum dan demokratisasi yang partisipatif. Dari sini kita bisa memahami bagaimana program pembangunan mass rapid transportation (MRT) sulit direalisasikan, masalah korban lumpur Lapindo terkatung-katung, kredit perbankan publik dikuasai korporasi besar, bahan bakar gas diekspor ketimbang dipakai oleh PLN, dan seterusnya. Realisasi dari gagasan ini barangkali akan ditentukan oleh sejauh mana para pejabat atau politikus kita berhasil keluar dari masalah pendanaan politik, yang seperti diungkapkan Marcus Mieztner (2007), pada pascareformasi masih berasal dari sumber-sumber korupsi dan dana publik. Lihat fenomena tekanan terhadap dana publik dalam pilkada yang marak belakangan ini. Kita berharap-harap cemas masalah ini bisa jadi perhatian serius Presiden. Sebab, seperti kata ahli, hambatan utama pemberantasan korupsi di Tanah Air selama ini sesungguhnya permasalahan politik dan tidak ada solusi teknis untuk masalah ini.
Ada yang menarik dari pidato Presiden Teten Masduki Sekretaris Jenderal Transkali ini, yaitu disinggung persoalan parency International Indonesia kolusi antara pejabat dan pengusaha, yang sudah dibangun sejak era pemerhttp://cetak.kompas.com/ intahan Soeharto dan melahirkan penread/2010/08/18/03051122/ guasaan sumber daya ekonomi pada pidato.antikorupsi segelintir orang, dan kini mereka sedang mencari pola hubungan yang baru yang sesuai dalam situasi fragmentasi kekuasaan politik pascaera demokratisasi. Ini merupakan isu strategis dalam pemberantasan korupsi, yang boleh kita katakan sebagai mother of corruption di Tanah Air, meskipun bukan fenomena Indonesia saja. Tidak hanya penguasaan sumber daya ekonomi, persekongkolan elite itu juga pengaruhnya luar biasa dalam mendistorsi Dok www.rakyatdemokrasi.wordpress.com
7
Agenda Kegiatan 2 September 2010 EDITOR BRIEFING “Mendorong Transparansi di Industri Ekstraktif” Hotel Nikko, Jakarta 9 September 2010 KONFERENSI PERS “Lebaran Tanpa Korupsi” Sekretariat TI-Indonesia 13 September 2010 DISKUSI JUM’ATAN “Logika Hadiah” Sekretariat TI-Indonesia 20 September 2010 KONFERENSI PERS “Lebaran Masih Korupsi” Sekretariat TI-Indonesia
Album Kegiatan ← Stand SPEAK dalam Mimbar Seribu Harapan 2010, Gelora Bung Karno, Jakarta (8/8)
↑
Pelatihan “Gender dan Antikorupsi”, Puncak, Jawa Barat (3-5/8)
← Deklarasi Petisi “Kembalikan Negara Hukum, Selamatkan Polri” Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta (22/8)
← Konferensi Pers “Nasib Asset Recovery Kita”, Sekretariat TI-Indonesia, Jakarta (10/8)
Salam Transparansi Para pembaca setia e-newsletter Transparansi, Edisi kali ini, e-newsletter Transparansi menghadirkan berita mengenai kegiatan FGD “Anak Muda dan Gerakan Antikorupsi” tingkat mahasiswa yang merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa untuk pelajar. Selain itu rilis media dari sejumlah yang tergabung dalam Mimbar Seribu Harapan menginginkan “Indonesia Bebas dari Korupsi, Kekerasan, dan Perusakan Lingkungan”. Dari daerah wilayah kerja TI-Indonesia, kami menyajikan berita dari Kota Banjarbaru tentang penguatan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dari Kabupaten Dharmasraya memberitakan tentang proses sosialisasi perencanaan partisipasi dan transparansi terhadap penyusunan APBD. Tidak lupa opini dari Sekretaris Jenderal Tetan Masduki yang memandang pidato kenegaraan hanya sebagai sebuah peneguhan janji politik baru tanpa realisasi. Boleh percaya boleh tidak, meskipun ini bukan pidato yang pertama kalinya soal antikorupsi, bukan? Semoga bermanfaat! Redaksi Dwipoto Kusumo
E-NEWSLETTER TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia atas dukungan Danish International Development Agency (DANIDA) PENANGGUNG JAWAB: Teten Masduki. REDAKTUR PELAKSANA: Dwipoto Kusumo. REDAKSI: Soraya Aiman, Ilham B. Saenong, Retha Dungga, Heni Yulianto, Jonni Oeyoen, Florian Vernaz, Arief Nur Alam, Rivan Praharsya, Teguh Setiono, Frenky Simanjuntak, Putut A Saputro, Kumba Digdowiseiso, Utami Nurul. ALAMAT REDAKSI: Jl. Senayan Bawah No.17, Blok S, Rawa Barat, Jakarta 12180. Tel: 6221 7208515, Fax: 6221 7267815, Email:
[email protected], Web: www.ti.or.id
REDAKSI MENERIMA ARTIKEL ATAU TULISAN DARI PIHAK LUAR SECARA SUKARELA, YANG BERKAITAN DENGAN ISU GERAKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI, PANJANG ARTIKEL ATAU TULISAN 6000 KARAKTER
