Transparency International (TI) Indonesia adalah chapter otonom dari Transparency International (TI) yang bekerja di lebih dari 90 negara di dunia. TIIndonesia merupakan jaringan LSM yang memfokuskan diri pada upaya melawan korupsi dan berupaya membangun koalisi/ kemitraan dalam rangka membasmi efek buruk dari korupsi terhadap kaum lelaki, perempuan, dan anak-anak. Misi utama dari TI-Indonesia adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Transparansi E-NEWSLETTER
E-Newsletter TI-Indonesia E D I S I
I V
V O L
V
J U L I
2 0 1 0
Saatnya Revisi UU KY Merespons prospek kekosongan anggota KY, Komisi Pemantau Peradilan (KPP) menyeru pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU KY. Solusi hukum yang ditawarkan pemerintah untuk memperpanjang masa kerja KY selama beberapa bulan melalui Keppres (atau Perpu) dianggap lemah. “Lembaga ini dibentuk dan kewenangannya langsung.......... bersambung ke halaman 2 Ilustrasi oleh KPP
DAFTAR ISI: Saatnya Revisi UU KY 1 Rilis Media: Perang terhadap Pencucian Uang
1
Rilis Media
Perang terhadap Pencucian Uang
Industri Ekstraktif Tak 3 Bisa Berkelit Lagi Youth Club itu bernama SPEAK!
4
Training of Fasilitator (ToF): KOMPAKS 4 Siap Kawal RPJMD Semarang Opini: Korupsi Musuh 5 Bersama Opini: Agar Kupang (dan Indonesia) Bebas 6 Korupsi Agenda Kegiatan
7
Album Kegiatan
7
Salam Transparansi
8
Foto SekNas TI-Indonesia
Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PPTPPU) yang merupakan penggantian UU
No. 15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang saat ini tengah dibahas DPR dan Pemerintah terancam mandul. Pasalnya, DPR alergi terhadap pasal-pasal yang memberi kewenangan kepada PPATK untuk melakukan penyelidikan, pemblokiran, permintaan penyadapan, dan penyidikan. Padahal kewenangan ini penting untuk membuat PPATK menjadi bagian dari intelijen unit keuangan dan aparatus penegakan hukum yang optimal. Mengingat pencucian uang merupakan extraordinary crime yang sarat
dengan kepentingan politik dan mafia. Sementara kerugian yang ditimbulkannya begitu besar bagi perekonomian negara. PPATK mengungkap bahwa korupsilah yang menjadi predicate crime (tindak pidana asal) yang paling dominan dalam praktek pencucian uang. Dari 2.442 transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK, sekitar 1.030 di antaranya. berasal dari korupsi. Artinya 42,18% persen atau hampir separuhnya merupakan kejahatan.......... bersambung ke halaman 2
2
Saatnya Revisi….. “Kalau diusulkan menggunakan Perppu, tidak ada kondisi darurat yang memberi celah”.
diatur melalui UUD UUD 1945 (Pasal 24B), jadi tidak bisa disamakan dengan lembaga lain yang dibentuk atas dasar UU semata,” ungkap Dwipoto Kusumo dari Transparency International (TI) Indonesia. “Kalau diusulkan menggunakan Perppu, tidak ada kondisi darurat yang memberi celah”. UU KY memang tidak mengatur perpanjangan masa kerja anggota, kecuali terkait pergantian antar waktu/“pelaksana tugas” (Pasal 37 UU KY). KPP mengusulkan DPR segera
mempercepat agenda revisi UU KY yang sebenarnya sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini. “DPR dan pemerintah bisa menambahkan satu pasal yang mengatur perpanjangan sementara masa jabatan anggota KY hingga terpilihnya anggota KY yang baru,” saran Fajri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Dengan demikian, KY dapat tetap berjalan dan tidak terjadi pelanggaran dan presenden buruk lainnya.
KPP merupakan koalisi dari beberapa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap isu good governance dan antikorupsi. KPP terdiri dari ILR, Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), (PSHK), TI-Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).[mis]
Perang terhadap….. Sikap DPR yang mencoba mengkerdilkan PPATK untuk sekadar bekerja pada ranah nonprojustitia melalui RUU PPTPPU mencerminkan masih resistennya legislatif terhadap pemberantasan money laundring.
korupsi yang kompleks. Yang lebih miris, 92% Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diserahkan ke Kepolisian gagal ditindaklanjuti. Hampir-hampir tidak signifikan (hanya 8% LHA) yang diproses lebih lanjut. Fakta-fakta ini mencerminkan demikian lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan/ praktek pencucian uang. Sikap DPR yang mencoba mengkerdilkan PPATK untuk sekadar bekerja pada ranah nonprojustitia melalui RUU PPTPPU mencerminkan masih resistennya legislatif terhadap pemberantasan money laundring.
TI-Indonesia bersama-sama seluruh elemen masyarakat sipil: • Menghimbau Presiden RI untuk terus mendorong reformasi sistem penegakan hukum terhadap kejahatan luarbiasa sehingga Kepolisian tidak lagi memonopoli kewenangan menangani kejahatan/ praktek pencucian uang yang terbukti sangat kompleks dan penuh kepentingan. • Menuntut DPR untuk tidak menjadi lembaga yang menghalang-halangi pemberian kewenangan kepada
•
•
PPATK melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mendesak PPATK untuk menjadikan LHA sebagai informasi publik sehingga memperluas akses masyarakat dalam memonitor dan membantu pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Mengajak masyarakat sipil untuk terus melakukan pengawalan terhadap proses pembahasan RUU PPTPPU. []
3
Industri Ekstraktif Tak Bisa Berkelit Lagi (Norwegia), Royal Dutch Shell dan British Petroleum (Inggris) dan sebagainya akan terkena regulasi ini. Demikian juga dengan perusahan-perusahaan pertambangan seperti Freeport, Newmont, BHP Billiton (australia dan Inggris), Rio Rinto (Australia) untuk sekedar menyebut beberapa. Foto Tempo/Wisnu Broto
Disahkannya Undang-undang (UU) Reformasi Sektor Keuangan Street dan Perlindungan Konsumen (Dodd -Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) oleh Senate Amerika Serikat, Kamis 15 Juli 2010, akan berdampak pada industri pertambangan, minyak dan gas bumi di Indonesia. UU ini akan mengharuskan perusahaanperusahaan minyak, gas dan pertambangan yang tercatat di dalam jurisdiksi otoritas pasar modal Amerika Serikat (Securities and Exchange Commission, SEC) untuk mengumumkan pembayaran pajak, royalti, dan pembayaran lainnya kepada pemerintah di seluruh dunia. “Dilihat dari sasarannya ketentuan ini jelas sejalan dengan salah satu prinsip Extractive Industri Transparency Initiative (EITI) yang juga baru saja di-endorse oleh Pemerintah Indonesia melalui PerPres 26 Tahun 2010”, kata Rezki S. Wibowo, Deputi Sekjen TI-Indonesia dan Ketua Badan pengarah PWYPIndonesia. Mengutip laporan Transparency International tentang Promoting Revenue Transparency tahun 2008, Rezki melanjutkan “bahwa memang ada perbedaan prilaku
perusahaan-perusahan industri ekstraktif antara di negara asal mereka dan di negara tempatan seperti Indonesia. Di negara tempatan yang governance lemah standar perusahaan dalam hal transparansi meskipun di negara asalnya merka memenuhi standar yang tinggi. “Dengan fakta bahwa 60% kontributor produksi minyak nasional adalah perusahaanperusahaan minyak dan gas bumi yang berbasis atau tercatat di Amerika Serikat kemajuan standar transparansi yang diregulasi otoritas Amerika Serikat diharapkan akan menyingkirkan keraguaan otoritas dan regulator migas di Indonesia terhadap implementasi EITI”, ungkap Ridaya Laodengkowe, Koordinator Koalisi Nasional PWYP-Indonesia. Menurutnya, “transparansi pendapatan dari industri migas dan tambang adalah standar global baru sehingga Indonesia perlu menyesuaikan tatakelolanya dengan standar tersebut”. Perusahaan-perusahaan migas besar di Indonesia seperti Chevron Texaco, Total, Cococo Philips, Talisman, ExxonMobil, dan juga Sinopec dan Petrochina (Cina), Statoil
“Kami menyambut hangat keberhasilan Kawan-kawan masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Amerika Serikat atas keberhasilan ini”, sambut Wasingatu Zakiah, Direktur Perkumpulan IDEA Yogyakarta, Wakil Masyarakat Sipil dalam Tim pelaksana Transparansi Indonesia. Sambungnya “Kami juga memuji keberhasilan Senator Lugar dan Senator Cardin atas kepeloporan mereka dalam meloloskan klausul transparansi pembayaran pendapatan industri ekstraktif ini”. Frenky Simanjuntak, Manager Tatakelola Sektor Ekonomi TIIndonesia, menambahkan “Diharapkan kemajuan di Amerika Serikat ini akan memperkuat upaya kita mendorong transparansi sektor ekstraktif di Indonesia yang merupakan penyumbang sepertiga total penerimaan nasional”. [rl/dk]
“Diharapkan kemajuan di Amerika Serikat ini akan memperkuat upaya kita mendorong transparansi sektor ekstraktif di Indonesia yang merupakan penyumbang sepertiga total penerimaan nasional”
4
Youth Club itu bernama SPEAK Generasi anak muda Indonesia yang jujur, progresif, bertanggung jawab, bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pengaruh (trendsetter) positif bagi lingkungannya menjadi visi SPEAK ke depan.
Jum’at, 2 Juli embrio Youth Movement hasil FGD “Anak Muda dan Gerakan Antikorupsi” di SMU Gonzaga sebelumnya lahir. Setelah tiga hari voting nama melalui jejaring sosial, dipilihlah SPEAK menyingkirkan nominasi lain YOUth Voice dan Indonesian Progressive Youth. Dari total 165 suara yang vote, SPEAK atau Suara Pemuda Anti Korupsi mendapat pemilih terbanyak (78 suara). Disusul Indonesian Progres-
sive Youth di urutan ke dua (57 suara) dan YOUth Voice mendapat 30 suara. Resmi sudah SPEAK sebagai komunitas dukungan gerakan antikorupsi untuk kalangan anak muda usia 15 – 24 tahun. Di hari yang sama dibentuk struktur organisasi SPEAK periode pertama dengan masa jabatan satu tahun hingga 2 juli 2011. Kelvin terpilih sebagai Koordinator dan Ninies sebagai Koordinator II. Koordinator dibantu beberapa tim, Humas dan Sekretaris (Dita dan Phalen), Program Kreatif (Gerry, Jason dan Chevry), Riset dan Data (Danar dan Andra) dan Admin dan Rekruitment (Flori, Bo-
nita, Sakti dan Denata). Generasi anak muda Indonesia yang jujur, progresif, bertanggung jawab, bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pengaruh (trendsetter) positif bagi lingkungannya menjadi visi SPEAK ke depan. Untuk mencapainya SPEAK mencanangkan misi untuk, pertama, meningkatkan kesadaran (awareness) anak muda. Kedua, networking, yakni membangun dan menguatkan jaringan. Ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang dampak korupsi dan, terakhir, meningkatkan kompetensi anak muda.[dk]
Training of Fasilitator (ToF)
KOMPAKS Siap Kawal RPJMD Semarang ”Masih dipengaruhi dan didominasi kuat oleh prosesproses politik dibandingankan proses teknokratis dan masih kentalnya pengaruh politik anggaran oleh pihak-pihak yang berkepentingan,”
sosial di tingkat komunitas. Upaya menfasilitasi penggalian intensif ini dituangkan antara lain melalui Training of Fasilitator (ToF) yang diselenggarakan oleh PATTIRO kepada para perwakilan KOMPAKS. Acara yang berlangsung Foto PATTIRO Semarang di Balai RW III WonoKota Semarang saat ini sedang dri, Joho, Kota Semarang (2/7) menyusun RPJMD periode diikuti 24 peserta yang meru2010-2015. Sayangnya draft pakan perwakilan komunitas RPJMD yang disiapkan Kemijen, Tanjung Mas, PonBAPPEDA Kota belum gangan, Podorejo, Kandang menjadi isu yang penting di Gunung serta perwakilan secforum-forum tingkat tor buruh transport, pedagang komunitas atau sektor. kali lima, mahasiswa, dan FORMIPPA (Forum MasyaraMenyiapi kondisi ini, Koalisi kat Islam Peduli Anggaran). Masyarakat Sipil Peduli Anggaran Kota Semarang Aktivis KOMPAKS dilatih tek(KOMPAKS) memandang nik-teknik fasilitasi forum warpenting pengawalan proses ga. Selain itu mereka dibekali penyusunan RPJMD Kota Sesejumlah substansi pemikiran marang 2010-2015. Ini diwuyang dapat disampaikan dalam judkan melalui penggalian inforum warga terkait assesstensif persoalan-persoalan ment kebutuhan sebagai tahap
awal pengawalan RPJMD Kota Semarang 2010-2015. Pattiro Semarang menilai proses perencanaan dan penganggaran di Semarang masih belum cukup partisipatif. ”Masih dipengaruhi dan didominasi kuat oleh prosesproses politik dibandingankan proses teknokratis dan masih kentalnya pengaruh politik anggaran oleh pihak-pihak yang berkepentingan,” ungkap Hendrik Rosdinar Direktur Pattiro Semarang. Hingga saat pelaksanaan Training of Fasilitator (ToF), Pattiro menyesalkan belum adanya kepastian jadwal Musrenbang terkait Penyusunan RPJMD Kota dari BAPPEDA. Materi yang akan dibahas juga belum bisa diakses dengan alasan draftnya belum selesai. [dk]
5
Opini
Korupsi Musuh Bersama Oleh Akmal Thulas
Semakin keras dorongan mencegah dan memberantas korupsi dari berbagai pihak seakan perilaku korupsi tersebut masih tetap berjalan. Banyak persoalan yang mengakibatkan hal tersebut tetap berlanjut. Praktik korupsi telah berlangsung lama sehingga bagi aparatur sulit membedakan mana tindakan yang dianggap korupsi atau bukan. Kedua, korupsi merupakan bagian dari hidden system dari sebuah instansi. Secara prosedural administrasi ia tidak ada, tetapi dalam praktik ia ada sebagai bagian dari birokrasi. Ketiga, perjuangan pemberantasan korupsi berada dalam medan tarikan berbagai kepentingan, yang semakin hari perjuangan dibiaskan dengan memutar arah perjuangan dengan berbagai isu-isu tetek bengek tetapi ia populer. Fenomena kasus Ariel-Luna-Cut Tari telah memudarkan mega skandal Century. Keempat, praktik korupsi tidak dijadikan sebagai tindakan yang sangat menjijikkan karena begitu hinanya. Kelima, adanya prilaku masif pada masyarakat dalam melihat praktik korupsi. Bahkan orang yang telah diduga korupsi tetap saja di kampungnya menjadi tokoh yang dihormati, dijadikan penasehat berbagai lembaga. Fenomena praktik korupsi di Indonesia bisa membuat apatisme di kalangan masyarakat. Masyarakat yang terlalu berharap penegakan hukum dalam penindakan korupsi pada rezim berkuasa ini, seakan-akan pupus sudah. Berbagai kasus yang seharusnya menjadi prioritas ditangani malah kurang mendapat perhatian. Kasus yang diangkat dipilih kasuskasus teri. Di samping isu-isu yang muncul silih berganti laksana di rekayasa yang intinya agar memori rakyat lupa dengan kasus-kasus kakap. Lantas dari mana dimulai lagi. Dari kekuasaan kondisinya seperti itu. Katanya pemerintah akan konsisten dalam memberantas korupsi. Kejadian berikutnya
kurang ada korelasi antara fakta yang terjadi dengan ungkapan para pejabat. Dari sisi kampus, sedang disibukkan dengan limpahan rezeki dan peluang akibat privatisasi kampus dan komitmen budget 20 persen untuk pendidikan, mahasiswa masih berkutat dengan perjuangan menolak kenaikan SPP, dan sebagian lagi sibuk dengan tawuran. Tanpa menafikan kampus, memang masih ada yang komitmen dan konsen soal isu-isu korupsi, tetapi gaungnya tidak sebesar reformasi lagi.
dijabarkan dalam sebuah sistem yang harus memenuhi Sembilan Prinsip Pakta Integritas. Adanya komitmen dari pemerintah untuk tidak melakukan korupsi, adanya komitmen dari penguasa untuk tidak melakukan tindakan korupsi, adan komitmen pemerintah dan pengusaha untuk tidak melakukan korupsi, adanya pemantau independen, mekanisme pengaduan, resolusi konflik, punish and reward, mekanisme perlindungan saksi dan kesepakatan batasan rahasia.
Dari sisi rakyat kondisinya belum berpihak kepada mereka. Baru saja dananya habis untuk kebutuhan anak sekolah, kebutuhan pangan malah melonjak lagi, bahkan listrik juga ikut-ikutan naik dan tidak lama lagi akan menghadapi kebutuhan puasa dan lebaran. Luar biasa. Jadi masalah rakyat masih soal-soal kebutuhan mendasar.
TI-Indonesia dalam mendorong pemerintahan yang bersih dari KKN tersebut memakai strategi dengan membuat pulau -pulau kecil. Dari pulau kecil tersebut akan mempengaruhi Indonesia menjadi Negara yang bersih. Khusus untuk di Sumatera Barat, program tersebut sedang berjalan di Kabupaten Dharmasraya. Pilihan Dharmasraya merupakan karena adanya komitmen dari pemerintahan kabupaten dalam menerapkan pakta integritas. Hal tersebut perlu diapresiasi dan menjadi pemicu di kabupaten dan kota lain juga turut mendorong penerapan pakta integritas.
Akumulasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan Negara, posisi penegakan hukum soal korupsi masih jadi tanda tanya besar. Komitmen Moral Pencegahan dan pemberantasan korupsi dari sisi undang-undang dan peraturan sudah cukup memadai. Tinggal lagi adanya komitmen moral untuk tidak melakukan korupsi. Komitmen moral bagi rakyat paling kurang me-nyatakan korupsi adalah musuh bersama dan dijadikan tindakan yang paling menjijikkan. Kalau perlu saking jijiknya sampai muntah. Di tingkat penegak hukum juga perlu adanya komitmen moral dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam konteks komitmen moral untuk tidak melakukan tindakan korupsi (pencegahan), di Tranparency International (TI) Indonesia adalah penerapan Pakta Integritas. Pakta Integritas adalah janji secara tertulis yang mengikat untuk tidak saling memberi, menawarkan, meminta dan menerima suap antara seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa serta berjanji menjaga setiap proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan. Komitmen moral tersebut harus dituangkan dalam isi Pakta Integritas yang
Sebagai gambaran yang akan dilakukan di Dharmasraya, disamping adanya pe- nyelenggaraan PBJ yang baik, masyarakat juga dilibatkan secara kualitatif tidak saja dalam proses tender, tetapi juga turut serta dalam perencanaan pembangunan daerah mulai musrenbang nagari sampai perencanaan tersebut dijadikan mata anggaran kabupaten. Kedua, masyarakat juga dilibatkan secara kualitatif dalam melakukan audit sosial, dalam rangka memastikan apakah eksekusi anggaran tersebut mencapai sasaran bagi rakyat. Dengan terbangunnya pilar pemerintah, pengusaha dan rakyat mudah-mudahan praktik good governance dapat diimplementasikan. Paling kurang usaha tersebut telah memperkecil kesempatan orang untuk berbuat dan bertindak koruptif. [] Penulis adalah Project Assistant Daerah TI Indonesia FO Sumatra Barat http://korandigital.com/? pg=articles&article=9319
6
Opini
Agar Kupang (dan Indonesia) Bebas Korupsi Oleh: Bunga Manggiasih Hendrik Bera, pelajar 16 tahun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tercenung di kursinya di ruang seminar Komunitas Salihara. Pemuda itu baru saja mendengar nama kotanya disebut sebagai kota terkorup di Indonesia. "Dari survei Indeks Persepsi Korupsi tahun 2008, Kupang adalah kota yang dianggap paling korup di Indonesia," kata Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Rezki Wibowo dalam Indonesian Youth Conference (IYC), Komunitas Salihara, Ahad (4/7). Pada survei dua tahun lalu itu, Kupang hanya mendapat skor 2,97 dalam skala 1 sampai 10. Artinya, mayoritas responden menilai Kupang sebagai kota yang tercemar korupsi. "Saya sedih memikirkan keadaan kota tercinta saya. Kenapa bisa begitu dan bagaimana supaya Kupang bisa lebih baik?" tanya Hendrik, satu dari 33 anak muda peserta Forum IYC yang didatangkan dari 30 provinsi seantero Indonesia. Rezki menjelaskan, korupsi memang relatif lebih marak di daerah karena pengawasan dari masyarakat maupun pemerintah pusat tak ketat. Tapi anak muda pasti bisa mengubah situasi buruk itu. Pertama, pemuda harus menyebarkan kepedulian terhadap gerakan anti korupsi. TI Indonesia mencatat sekitar 65 juta, atau 30 persen dari total populasi Indonesia, adalah anak muda. Tapi tak banyak dari mereka yang peduli pada problem negara ini, termasuk korupsi. "Kalau 'virus' sudah menular, buat jaringan dengan kawan-kawan untuk
mengontrol korupsi di lingkungan sekitar. Lalu bikin juga jaringan dengan media, karena mereka penting untuk membentuk opini masyarakat. Nah, itu modal besar untuk menjemput perubahan," tutur Rezki. Suara Pemuda Anti Korupsi (SPEAK), wadah bentukan TI Indonesia untuk anak muda yang bersemangat melawan korupsi, ikut memberikan presentasi. Mereka membesarkan asa peserta sesi,
tur masalah korupsi saat akan masuk kuliah. Sebagai atlet taekwondo yang berprestasi dan masuk melalui jalur mahasiswa berbakat, ia seharusnya bisa masuk perguruan tinggi tanpa biaya. "Tapi malah diping-pong ke Dinas Pendidikan dan disuruh bayar sekian juta," keluhnya. Akhirnya, ia memutuskan tak membayar pungutan liar itu. Sesi anti-korupsi hanyalah satu dari 16 sesi dalam Festival IYC hari ini. Ada pula sederet sesi panel dan lokakarya yang melibatkan para ahli di berbagai bidang, termasuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, nasionalisme, kewirausahaan sosial, teknologi informasi, industri kreatif, serta media.
Berbeda dengan Forum IYC pada 1-3 Juli yang diadakan khusus bagi 33 pserta, Festival bisa didatangi siapapun. Tetapi, peserta Festival harus membeli tiket seharga Rp 50 - 75 ribu. Foto SPEAK! Tiket yang dibandrol dengan harga itu ternyata laris manis. Tak yang tentunya juga para remaja, bahwa kurang dari 375 anak muda membeanak muda bisa mencabuti hama linya dan memadati Komunitas Salikorupsi di negeri ini. hara. Saat ditemui seusai sesi tentang korupsi IYC sendiri merupakan acara yang diitu, Hendrik mengaku awalnya pesimis gagas Alanda Kariza, mahasiswi Unibisa memperbaiki kotanya. Tapi setelah versitas Bina Nusantara yang baru mendengar penuturan Rezki dan berusia 18 tahun. Alanda menilai ada SPEAK, Hendrik berganti haluan. banyak anak muda brilian dan kreatif di "Sekarang pemerintah di Kupang Indonesia yang bisa memberi perspekmungkin korup dan tidak menganggap tif segar dan solusi terhadap masalah anak-anak muda. Tapi saya percaya bangsa ini. Proposal acara IYC, yang saya bisa mengubahnya," ujarnya dendimaksudnya sebagai wadah bagi pegan mantap. muda untuk bersuara, mengantarnya terpilih menjadi salah satu Global Intania Noor Fitriani, mahasiswi UniChangemakers, program aktivisme versitas Padjadjaran berusia 20 tahun, pemuda yang dirancang oleh British mengiyakan perkataan Hendrik. "Saya Council. terinspirasi, ternyata kita juga bisa memberantas korupsi, nggak harus http://bungtje.posterous.com/agarnungu orang dewasa," ucapnya. kupang-dan-indonesia-bebas-korupsi Intania sendiri mengaku pernah terben-
7
Agenda Kegiatan 2 Agustus 2010 FGD “Perumusan Langkah Strategis Debirokratisasi dan Deregulasi Perjinan Usaha di Indonesia” (Terbatas Undangan) Sekretariat TI-Indonesia 3-5 Agustus 2010 Training Pengenalan Jender (Internal TI-Indonesia) Jambu Luwuk, Tapos, Jawa Barat 6 Agustus 2010 Presentasi “Intro to TI-Indonesia” (Internal TI-Indonesia & SPEAK!) Sekretariat TI-Indonesia 8 Agustus 2010 Mimbar Seribu Harapan “Indonesia Bebas dari Korupsi, Kerusakan Lingkungan dan Kekerasan” Stadion Gelora Bung Karno
Album Kegiatan
↑
↑
Aksi Teaterikal Pemberian SP 1 kepada Presiden, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), Istana Negara (1/7)
↑
Konferensi Pers “Dosa-dosa Pemerintah, Salah Urus Negara Hukum”, KPP, SekNas TI-Indonesia (25/7)
↑
Konferensi Pers Koalisi PWYP “Dampak UU Reformasi Sektor Finansial & Perlindungan Konsumen Amerika Serikat Terhadap Industri Ekstraktif di Indonesia” ”, SekNas TI-Indonesia (19/7)
FGD “Anak Muda & Gerakan Anti Korupsi” tingkat Mahasiswa, SekNas TI-Indonesia (28/7)
Salam Transparansi Halo, para pembaca setia e-newsletter Transparansi. Pada edisi kali ini, menghadirkan sejumlah isu yang erat terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai headline kami mengangkat sikap TI Indonesia dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) terhadap proses Seleksi Komisi Yudisial yang berjalan sangat lamban. Pemerintah sebagai penanggungjawab rupanya kembali alpa dalam seleksi pejabat publik. Selain itu pembahasan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menjadi sorotan. Sikap DPR yang resisten terhadap perluasan kewenangan PPATK menjadi batu sandungan. Dikhawatirkan PPATK akan gagal menumpas pencucian uang yang sarat permainan mafia. Dari daerah kami sajikan berita dari Kota Semarang tentang Penguatan Kapasitas Fasilitator KOMPAKS untuk mengawal RPJMD di kota Semarang. Sementara dari Kabupaten Dharmasraya, ada opini dari Akmal Thulas, Project Assistant Daerah TI Indonesia FO Sumatra Barat tentang “Korupsi Musuh Bersama”. Tidak lupa kami hadirkan dua tulisan tentang Youth. Yang pertama tentang SPEAK! dan yang lain sebuah opini dari Bunga Manggiasih, wartawan Koran Tempo yang menulis asa dan harapan kaum muda tentang korupsi di daerahnya. Semoga bermanfaat! Redaksi Dwipoto Kusumo
E-NEWSLETTER TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia atas dukungan Danish International Development Agency (DANIDA) PENANGGUNG JAWAB: Teten Masduki. REDAKTUR PELAKSANA: Dwipoto Kusumo. REDAKSI: Soraya Aiman, Ilham B. Saenong, Retha Dungga, Heni Yulianto, Jonni Oeyoen, Florian Vernaz, Arief Nur Alam, Rivan Praharsya, Teguh Setiono, Frenky Simanjuntak, Putut A Saputro, Kumba Digdowiseiso, Utami Nurul. ALAMAT REDAKSI: Jl. Senayan Bawah No.17, Blok S, Rawa Barat, Jakarta 12180. Tel: 6221 7208515, Fax: 6221 7267815, Email:
[email protected], Web: www.ti.or.id
REDAKSI MENERIMA ARTIKEL ATAU TULISAN DARI PIHAK LUAR SECARA SUKARELA, YANG BERKAITAN DENGAN ISU GERAKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI, PANJANG ARTIKEL ATAU TULISAN 6000 KARAKTER
