REVISI - 3
DAFTAR ISI
STANDART OPERATING PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN TAHUN 2017
I.
SUBBAG. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 1. SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan 2. SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan 3. SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Non Peminjaman 4. SOP Pengiriman Buku Perpustakaan 5. SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara 6. SOP Pelaksanaan Kebersihan Gedung Kantor 7. SOP Penatausahaan, Pendistribusian Dan Pelaporan Persediaan Alat Tulis Kantor 8. SOP Protokoler 9. SOP Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Dan Roda 4 Serta Pajak Bumi Dan Bangunan 10. SOP Penatausahaan Surat Masuk 11. SOP Pengurusan Surat Tertutup (Rahasia) 12. SOP Mencatat, Mengarsipkan Dan Mengirim Surat Keluar 13. SOP Penggunaan Bmn Berupa Laptop Dan Kendaraan Dinas 14. SOP Penunjukan Pengunaan Rumah Negara
II.
SUBBAG. KEUANGAN DAN PELAPORAN 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Pengajuan Uang Persediaan Ke Kppn 3. SOP Pembayaran Dan Validasi Pajak 4. SOP Pengajuan Belanja Modal Ke Kppn 5. SOP Penyetoran Dan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak 6. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi 7. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN 8. SOP Penyusunan Laporan CALK Semesteran dan Tahunan 9. SOP Penyusunan Laporan Calk Korwil Dipa 005.04 Semesteran dan Tahunan 10. SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan Jasa 11. SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 12. SOP Laporan Realisasi Anggaran Manual 13. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali 14. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor/Meubelair 15. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor 16. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Tindak Lanjut dari Penghapusan BMN 17. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan Barang Milik Negara 18. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Koordinator Wilayah Untuk Dipa 005.04 Semesteran dan Tahunan Barang Milik Negara
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
SOP Identifikasi dan Pendataan BMN Berupa Tanah Untuk Aplikasi Simantap SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN SOP Penatausahaan Barang Milik Negara SOP Penetapan Status Penggunaan BMN SOP Penggantian BMN Hilang Dengan Tuntutan Ganti Rugi SOP Aset Hibah SOP Data RKBMN
III.
SUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN TI 1. SOP Kelengkapan File Dan Arsip Kepegawaian 2. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 3. SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen Dan BPJS 4. SOP Cuti Pegawai 5. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Ke BKN dan Ditjen Badilag 6. SOP Pengusulan CPNS Menjadi PNS 7. SOP Pengusulan Pensiun PNS 8. SOP Pengusulan Mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II serta Ujian Penyesuaian Ijazah 9. SOP Pembuatan DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai 10. SOP Pemutakhiran Data SAPK BKN dan SIMARI 11. SOP Penyusunan Job Description Pegawai 12. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 13. SOP Pemutakhiran Data Pegawai Dalam Aplikasi Sikep dan ABS 14. SOP Pemutakhiran Data Pada Papan Statistik Pegawai 15. SOP Pembuatan Surat Tugas dan SPPD Pegawai 16. SOP Pembuatan dan Pembaruan SK Yang Berhubungan Dengan Tugas Pegawai 17. SOP Pelaksanaan Absensi Pegawai 18. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 19. SOP Penerbitan SPMMJ Tahunan 20. SOP Pengusulan Mendapatkan Penghargaan Karyasatya dan Satyalancana Karya Satya 21. SOP Pelaksanaan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan 22. SOP Pelaksanaan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi 23. SOP Pengelolaan Website Dan Portal Binwas PTA Pontianak
IV.
SUBBAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN 1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2. SOP Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga 3. SOP Revisi Dipa 4. SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas 5. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA Kementrian Keuangan 6. SOP Penatausahaan Hibah Langsung Berupa Barang 7. SOP Monitoring Capaian Kinerja Per Triwulan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
01/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENATAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Keterkaitan : SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Non Peminjaman
Peralatan/Perlengkapan : Lemari, Komputer, Jaringan Internet, Barcode Scanner, Buku-buku Referensi
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mencari buku yang dibutuhkan
Pencatatan dan Pendataan : Surat Pengantar, Bukti Tanda Terima, Buku Induk Register Perpustakaan, Aplikasi Senayan, Katalog
No
Aktivitas
1
Menyelenggarakan, menerima surat pengantar dan tanda terima serta mencroscek buku yang diterima dengan daftar yang ada selanjutnya mengirimkan kembali bukti tanda terima tersebut dan mengarsipkannya Menyelenggarakan, menerima dan mencatat serta membuat daftar buku sesuai dengan judul karangan, nama pengarang, tahun penerbitan ke dalam Buku Induk Register Perpustakaan Mengentry data buku berdasarkan klasifikasi sesuai dengan judul, edisi, detail, spesifikasi, pengarang, GMD, kota terbit, ISBN, ISSN, tempat terbit, judul seri, nomor panggil ke aplikasi senayan.
2
3
sulitnya
Pelaksana Peminjam Operator Buku Senayan Pustaka
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
Surat Pengantar dan tanda terima
5 menit
Diterima dan dikirimkannya kembali bukti tanda terima
Buku-buku, Buku Induk Register Perpustakaan
5 menit
Tercatatnya sebuah buku dalam Buku Induk Register Perpustakaan
Buku-buku, Aplikasi Senayan
15 menit
Tersimpannya data buku di Aplikasi Senayan
4
5
Mencetak dan memberi label serta barcode buku sesuai dengan pedoman penataan perpustakaan Memasukkan buku ke lemari perpustakaan se suai dengan kode klasifikasi
Buku-buku, label buku
15 menit
Tersusunnya label buku sesuai kode yang ada
Buku-buku, Lemari dan Katalog
10 menit
Tersusunnya buku sesuai dengan jenisnya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
02/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMINJAMAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Keterkaitan : SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Non Peminjaman Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan
No
Aktivitas
1
Menerima permohonan peminjaman buku.
2
Mencatat peminjaman ke dalam buku register peminjaman dan aplikasi senayan Menyiapkan dan menyerah kan buku kepada peminjam. Menerima pengembalian buku dan mencatat ke buku register pengembalian dan entry data ke aplikasi senayan
3
4
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Buku Register Peminjaman, Buku Register Pengembalian dan Aplikasi Senayan
Pelaksana Operator Kasubbag Senayan
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Buku Pustaka
Waktu
Output
5 menit
Tersedianya Buku
Buku Register dan buku pinjaman
10 menit
Tertibnya administrasi peminjaman
Buku – buku perpustakaan
5 menit
Tertibnya peminjaman.
Buku pinjaman dan pengembalian
10 menit
Tertibnya pengembalian buku perpustakaan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
03/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN NON PEMINJAMAN Dasar Hukum : UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Keterkaitan : SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan
No
Aktivitas
1
Menerima permohonan membaca buku.
2
Mempersilahkan pemohon untuk mengisi buku kunjungan dan membaca tata tertib perpustakaan serta mentaati nya. Mempersilahkan untuk mencari dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Menerima pengembalian buku dan menyimpan ke tempat semula.
3
4
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, Meja Baca dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Buku Tamu dan Aplikasi Senayan
Pelaksana Operator Kasubbag Senayan
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Buku kunjungan
Waktu
Output
5 menit
Tersedianya Buku bacaan
Buku kujungan
5 menit
Tertibnya administrasi perpustakaan
Fasilitas perpustakaan
60 menit
Tertibnya peminjaman.
Buku pinjaman dan pengembalian
5 menit
Tertibnya pengembalian buku perpustakaan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
04/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGIRIMAN BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Keterkaitan : SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan
No
Aktivitas
1
Menyelenggarakan, menerima dan mengkroscek buku yang diterima.
2
Membuat surat pengantar dan bukti tanda terima.
3
Mengepak buku sesuai daftar yang dikirim
4
Mengirim buku ke Pengadilan Agama tujuan
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, Peralatan ATK buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Surat Pengantar, Bukti Tanda Terima dan Buku Ekspedisi Keluar
Pelaksana Operator Kasubbag Senayan
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan -
Waktu
Output
5 menit
Kesesuaian antara jumlah dan buku yang dikirim dengan yang diterima
Surat Pengantar dan Bukti Tanda Terima Peralatan ATK
30 menit
Tertibnya administrasi perpustakaan
60 menit
Buku Ekspedisi Keluar
60 menit
Kerapian dan kesesuaian jumlah dan barang yang dikirim Diterimanya buku oleh Pengadilan Agama tujuan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
05/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 3. SOP Pelaksanaan Kebersihan Gedung Kantor 4. SOP Penghapusan BMN 5. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
No
Aktivitas
1
Melakukan pengecekan semua barang inventaris
2
3
4
5
6
7
Petugas Pelaksana
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi
Pelaksana Kasubbag Bendahara TU dan RT
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
Barang inventaris
3 hari
Terdatanya kondisi barang inventaris yang rusak
Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris
Barang Inventaris
1 jam
Membuat dan menyerahkan la poran hasil pemeriksaan kepada Kasubbag. TU & Rumah Tangga Mempelajari laporan dan me nyetujui laporan untuk dite ruskan ke Kasubbag. TU & Rumah Tangga dan Keuangan / PPK Mempelajari laporan dan me nyetujui untuk diteruskan ke Bendahara Melakukan pencairan uang dan menyerahkan kepada Kasubbag. TU & Rumah Tangga
Laporan hasil pemeriksaan
1 hari
Diketahuinya barang inventaris yang rusak Dibuatnya laporan hasil pemeriksaan
Laporan hasil pemeriksaan
1 hari
Disetujuinya laporan
Laporan hasil pemeriksaan
1 hari
Disetujuinya laporan
Kwintansi pengeluaran
1 hari
Telah diterimanya uang perbaikan
Barang inventaris
5 hari
Barang inventaris dapat diperguna kan kembali
Melaksanakan barang inventaris
perbaikan
PPK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
06/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Keterkaitan : SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara SOP Penghapusan BMN
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Kebersihan
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi kantor semakin rusak
Pencatatan dan Pendataan : Formulir Kontrol Pemeliharaan
No
Aktivitas
1
Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan lingkungannya
2
Memerintahkan Petugas kebersihan untuk membersihkan gedung kantor dan lingkungan yang kotor Petugas melaksanakan pembersihan Melaporkan hasil pekerjaan
3 4
5
Melakukan kembali
pengecekan
Pelaksana Petugas Kasubbag Pelaksana
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan -
Waktu
Output
Setiap hari
-
Setiap hari
Diketahuinya kondisi gedung kantor dan lingkungan yang kotor Sampainya informasi ke Petugas
Alat Kebersihan -
Setiap hari
-
Setiap hari
Setiap hari
Terselesaikan nya pekerjaan Tersampainya laporan hasil pekerjaan Diketahuinya hasil pekerjaan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
07/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENATAUSAHAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dasar Hukum : Perdirjen No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
Kualifikasi Pelaksana : S1
Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN
Peralatan/Perlengkapan : Lemari, Peralatan Komputer, Jaringan internet dan bukubuku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Catatan Pengeluaran ATK dan Aplikasi persediaan
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terhambatnya pekerjaan kantor.
Pelaksana No
Aktivitas
1
Membuat daftar barang ATK yang akan dibeli
2 3
4 3
4
5
6
Pelaksana
Kasubbag
Mutu Baku PPK
KPA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
Daftar barang ATK
1 hari
Terdata nya ATK yang akan dibeli
Mengajukan perencanaan pengadaan ATK ke PPK PPK menyetujui perenca naan pengadaan ATK dan diteruskan ke KPA Melaksanakan pembelian ATK Mendistribusikan alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan Mengentri seluruh data transaksi ATK ke dalam aplikasi persediaan
Daftar ATK yang akan dibeli Daftar ATK yang akan dibeli
30 menit 30 menit
Terdata nya daftar ATK Terdata nya daftar ATK
ATK
1 hari
ATK
1 hari
Aplikasi persediaan
2 jam
Membuat dan mencetak Buku persediaan tiap semester dari aplikasi perse diaan Mengirim laporan persediaan ke SIMAKBMN
Aplikasi persediaan
3 hari
Tersedia nya ATK Terpenuhi nya kebutuhan ATK Tercatat nya data dalam aplikasi persedia an Buku persedia an
Flash disk
30 menit
Sampai nya laporan persedia an ke SIMAK BMN.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
08/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PROTOKOLER Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 2010 tentang Protokoler
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Keterkaitan : SOP Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Pegawai
Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan bermotor dan referensi penunjang
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pimpinan tidak berjalan dengan lancar
Pencatatan dan Pendataan : Dokumen kegiatan
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menerima informasi kegiatan keprotokolan
2
3
4
5
6
7
Menyesuaikan kegiatan-kegi atan kantor yang memerlukan keprotokolan Menyiapkan Surat Keputus an, Rapat koordinasi dengan unit/instansi terkait, rohani wan, naskah-naskah, saksisaksi, atribut yang diperlukan, tempat upacara, serta me ngedarkan undangan. Melakukan penerimaan tamu yang akan menghadap Ketua /Wakil Ketua/Panitera/Sekretaris dan pejabat lainnya pada PTA. Pontianak Menerima informasi tempat dan waktu pelaksanaan kegi atan kantor yang akan di lakukan Menyiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk ke giatan berupa tempat pelak sanaan dan barang inventaris yang akan digunakan Mengawal Ketua PTA. Pontianak melakukan kegiatan dinas diluar kantor.
Protokoler
Kasubbag
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Surat, Telepon dan Faximail
Waktu
Output
5 Menit
Diterimanya informasi yang akurat
Jadwal kegiatan
120 Menit
Kegiatan berjalan dengan lancar Lengkapnya berkas kegiatan
Berkas kegiatan
1 hari
Tamu
5 Menit
Terlaksananya mengarahkan tamu
Surat, Telpon dan Faximile
10 menit
Diterimanya informasi yang akurat.
Tempat kegiatan
1 jam
Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
Kendaraan Dinas
Sesuai keperluan
Lancarnya pengawalan Ketua PTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
09/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dasar Hukum : 1. UU No. 24 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Bangunan 2. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Keterkaitan : 1. SOP Pemeliharaan Barang Inventaris 2. SOP Penghapusan BMN
Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, IMB
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi tunggakan pajak
Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Barang
Mutu Baku No
Aktivitas
1
Menginventarisir tanggal pem bayaran pajak ken daraan roda 2 dan roda 4 dan PBB
2
Membuat surat pengantar untuk membayar pajak dan menyerahkan kepada kasub bag umum untuk ditanda tangani Membayar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di kantor SAMSAT dan Dis penda setempat sebelum batas waktu pembayaran
3
4
5
Melaporkan bahwa pajak kendaraan dan PBB sudah dilaksanakan Mengarsipkan bukti pembayaran Pajak
Staf Pelaksana
Kasubbag
Persyaratan/ Perlengkapan STNK,BPKB, SPPT
Komputer, data kendaraan dan SPPT yang akan dibayar pajaknya Surat pengantar, kendaraan roda 2 dan roda 4, foto kopi STNK, BPKB, SPPT Bukti pembayaran pajak Bukti pembayaran pajak
Waktu
Output
1 hari
Terdatanya kendaraan roda 2 dan roda 4 dan bumi dan bangunan yang harus dibayar pajaknya Selesainya pembuatan surat pengantar pajak
1 jam
1 hari
10 menit
10 Menit
Lunasnya pembayaran pajak kendaraan, bumi dan bangunan Lunasnya pembayaran pajak Tersimpan nya bukti pelunasan pajak
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
10/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENATAUSAHAAN SURAT MASUK Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Keterkaitan : SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet, faximile, Email, Website
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol
Pencatatan dan Pendataan : Lembar Disposisi, Kartu Kendali dan Buku Register Surat MasuK
No
Aktivitas
1
Menerima, membuka dan membaca isi surat masuk (terma suk email, website, faximile)
2
Memilah, mencatat dan memberi nomor surat masuk
3
Menyerahkan surat kepada Panitera atau Sekretaris untuk di teruskan ke Ketua PTA Mencatat dan meneruskannya kepada Ketua PTA untuk memberikan disposisi Mencatat dan meneruskan kepada Panitera atau Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua PTA Mencatat dan mene ruskan kepada Kabag /Wapan untuk meneruskan disposisi Panitera atau Sekretaris Mencatat dan mene ruskan kepada Kasubbag/Panmud berdasarkan lembar disposisi Ketua PTA
4
5
6
7
Petugas Pelaksan a
Kasubbag TU dan RT
Pelaksana Kasubba Kabag/ g Wapan /Panmud
Mutu Baku Panitera/ Sekretari s
Ketua PTA
Persyaratan/ Perlengkapan
Wakt u
Surat, Email, Faximile, PC, Jaringan Internet Surat, Lembar Disposisi, Kartu kendali, Buku Register Surat Masuk Surat, Lembar Disposisi
5 menit
Memaha mi isi surat
5 menit
Tertibnya Administr asi
5 menit
Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi
5 menit
Rencana tindak menga rahkan surat Rencana tindak menga rahkan surat Rencana tindak menga rahkan surat
Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi
5 menit
Sampainya surat kepada pengelola surat
Surat, Lembar Disposisi
5 menit
Sampainya surat kepada pengelola surat
5 menit
Output
8
Mengarsipkan surat dan menyimpan kartu kendali kuning
Surat, Kartu Kendali
5 menit
Tersimpan nya surat masuk dengan baik
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
11/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGURUSAN SURAT TERTUTUP (RAHASIA) Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol
No
Aktivitas
1
Menerima dan meneliti keadaan fisik/sampul surat yang diterima Menyerahkan surat ter sebut kepada Petugas Surat Mencatat pada lembar pengantar nomor dan asal surat Menyampaikan surat da lam keadaan tertutup beserta lembar pengan tar ke Pejabat yang berhak menerima Menerima kembali lem bar pengantar yang telah diparaf oleh Pejabat yang berhak menerima Menyimpan lembar pengantar berdasarkan kronologis tanggal
2
3
4
5
6
Petugas Pelaksana
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Agenda Surat
Pencatatan dan Pendataan : Lembar Pengantar
Pelaksana Kasubbag Umum
Pejabat Penerima
Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Surat 5 menit
Output Mengetahui kondisi surat
Surat
5 menit
Diterimanya surat tersebut Tercatatnya surat
Surat, Lembar Pengantar
5 menit
Surat, Lembar Pengantar
5 menit
Diterimanya surat tersebut
Surat, Lembar Pengantar yang telah diparaf
5 menit
Diterimanya Lembar Pengantar Surat
Lembar Pengantar yang telah diparaf
5 menit
Tertibnya administrasi persuratan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
12/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP MENCATAT, MENGARSIPKAN DAN MENGIRIM SURAT KELUAR Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Pengurusan surat tertutup (rahasia) Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol
No
Aktivitas
1
Menerima disposisi konsep surat keluar
2
Meneruskan disposisi ke Sub. Bagian/ Panmud Meneruskan konsep surat ke Kabag/ Wa pan untuk dikoreksi dan diparaf Meneruskan konsep surat ke Panitera/Se kretaris untuk dikoreksi dan diparaf
Petugas Surat
Kasubbag / Panmud
Pelaksana Kabag / Wapan
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat.
Pencatatan dan Pendataan : Buku Register Surat Masuk, Buku Kendali, Lembar Disposisi
Panitera / Sekretaris
Ketua PTA
Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Memo/Nota/Catatan 5 menit
Output Memahami isi surat
Memo/Nota/Catatan
5 menit
Sampainya konsep surat
Konsep surat
5 menit
Memahami isi surat
Konsep surat
5 menit
Memahami isi surat
Surat, Agenda Surat Keluar
5 menit
Tercatatnya surat tersebut
Meneruskan surat ke Ketua untuk dipe riksa dan ditanda tangani Memasukkan surat ke amplop
Surat
5 menit
Memahami isi surat
Surat, Amplop
Surat siap untuk dikirim
8
Mengirim surat ke ala mat tujuan
Surat, Amplop
9
Mengarsipkan retro su rat keluar
-
Terkirimnya surat ke alamat tujuan Tertibnya pengadministr asian surat
3
4
5
6
7
Mencatat dan membe rikan Penomoran Surat Keluar
Ya
tidak
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
13/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014
Kualifikasi Pelaksana : S1
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan Keterkaitan : SOP penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang inventaris berupa laptop dan kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan
Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi, SK Penunjukan
Pelaksana Petugas Kasubbag Pelaksana
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data referensi, Data Laptop dan kendaraan dinas, SK penunjukan penggunaan yang lama jika ada Data-data sumber
No
Aktivitas
1
Menghimpun data-data BMN berupa Laptop dan Kendaraan dinas
2
Mengonsep Surat penunjukan penggunaan Laptop dan kenda raan dinas
3
Menyerahkan konsep surat penun jukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas ke kasubbag untuk dikoreksi
Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas
1 jam
4
Memperbaiki dan membuat jadi surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas
15 menit
5
Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan ken daraan dinas jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan
Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas
6
Menyerahkan surat penunjukan pengunaan laptop dan kendaraan dinas beserta barangnya kepada yang bersangkutan
Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan
5 jam
7
Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kenda raan dinas
Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan
15 Menit
Waktu
Output
15 menit
Terhimpunnya data-data sumber
30 menit
Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas
1 jam
Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah digandakan dan disampaikan yang bersangkutan Surat penunjukan penggunaan terarsipkan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
14/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
dan
Rumah
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENUNJUKAN PENGUNAAN RUMAH NEGARA Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 2. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 3. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara Keterkaitan : 1. SOP penatausahaan BMN 2. SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rumah negara tidak dapat dipergunakan dan tidak ada pemasukan untuk PNBP
No
Aktivitas
1
Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara
2
Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan Mengonsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara
3
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi, SK Penunjukan
Pelaksana Petugas Kasubbag Pelaksana
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data referensi, data pegawai, NJOP, data rumah negara, SIP yang lama jika ada Data-data sumber Data-data sumber
10 menit
Waktu
Output
1 jam
Terhimpunnya data-data sumber
20 menit
Besaran uang sewa per bulan Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah dikoreksi Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara
4
Menyerahkan konsep surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara untuk dikoreksi
Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara
2 jam
5
Memperbaiki dan membuat jadi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara
30 menit
6
Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan
Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara yang telah terkoreksi Surat Izin penghuni rumah negara
7
Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan dan meminta tanda tangan kesanggupan pemegang surat izin untuk memenuhi ketentuan penghuni rumah negara
Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan dan Ketentuan penghuni rumah negara
1 jam
2 jam
Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan Surat Izin Penghuni rumah negara telah digandakan sampai kepada yang bersangkutan dan Ketentuan penghuni rumah negara telah disanggupi
8
Meminta tandatangan pimpinan mengetahui ketentuan penghuni rumah negara yang telah disanggupi oleh pemegang surat izin penghuni
9
Menyerahkan ketentuan penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah dinas
10
Menyerahkan Surat izin penghuni kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dilakukan pemotongan gaji atas sewa rumah negara sebagai PNBP Mengarsipkan surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara
11
Ketentuan penghuni rumah negara yang telah disanggupi oleh pemegang SIP rumah negara Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan
15 Menit
Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan
15 Menit
Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara
15 menit
Surat izin dan Ketentuan penghuni rumah Negara
15 Menit
Ketentuan penghuni rumah negara dan kunci rumah telah diserahkan kepada pemegang rumah dinas Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah diserahkan kepada PDG Surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara terarsipkan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
01/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung (SK pangkat, dll), Aplikasi GPP, Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka gaji seluruh pegawai tidak dibayaran oleh KPPN Pelaksana No
Aktivitas
1
Menerima kelengkapan data dukung belanja pegawai
2
Pelaksana
PPSPM
Mutu Baku
PPK
KPPN
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
Laptop, Aplikasi GPP,
1 jam
Terkoreksinya gaji pegawai
Menginput data dukung ke Aplikasi GPP dan hasil print out nya
Laptop, Aplikasi GPP, printer
2 jam
Tercetaknya daftar gaji pegawai
3
Membuat SPP dan SPM
Laptop, aplikasi SAS
30 menit
Print Out SPP dan SPM
4
Penandatanganan SPP dan SPM oleh PPK dan PPSPM
SSP dan SPM
1 jam
Ditanda tanganinya SSP dan SPM
5
Melengkapi SPM dengan ADK untuk dikirim ke KPPN
Hardcopy SPM dan ADK SPM
15 Menit
6
Menyampaikan SPM belanja pegawai ke KPPN
Hardcopy SPM dan ADK SPM
1 hari
Berkas gaji, kelengkapan dokumen pengiriman gaji ke KPPN Diterimanya SPM Gaji oleh KPPN
Daftar potongan, daftar rekening
30 menit
tidak
ya
tidak
ya
tidak
ya
7
Membuat slip , daftar potongan dan daftar rekening pegawai lalu menyerahkannya ke bank
Diterimanya belanja pegawai
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 02/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN KE KPPN Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Pembayaran Pajak Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersediannya anggaran untuk operasional kantor.
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dan Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menerima Dokumen Uang Persediaan untuk Keper luan Sehari-hari satker
2
Membuat Daftar Rincian Permintan Pembayaran
3
Membuat SPP dan SPM
4
Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat
Bendahara Pengeluaran
PPSPM
Mutu Baku PPK
Kwitansi pajak dan validasi pajak Daftar Rincian permintaan pembayaran tidak
ya
5
Persyaratan/ Perlengkapan DIPA RKA-KL, bukti belanja
Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK
tidak
ya
Daftar Rincian Permintan Pembayaran Kwitansi pajak dan validasi pajak Daftar Rincian Permintan Pembayaran Kuitansi pajak dan velidasi pajak
Waktu
Output
1 hari
Terkumpunya dokumen yang diperlukan
1 hari
Terinputnya seluruh dokumen Print out SPP dan SPM
15 menit 1 jam
1 jam
6
PPSPM Meng Injek SPM dan Menandatangani SPM
Nomor Barcode SPP
7
Membawa SPM ke KPPN
SPM, Pajak dan ADK SPM
1 jam
8
Konfirmasi terbitnya SP2D via email dan OMSPAN
SP2D
1 hari
9
Pencairan dana ke BANK
Cek
1 hari
30 menit
SPP untuk diajukan ke PPSPM Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan ke KPPN SPM yang Dibuat dapat diterima KPPN Diterimanya SPM oleh KPPN Terbitnya SP2D Tersedianya uang persediaan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
03/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMBAYARAN DAN VALIDASI PAJAK Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Tidak bisa mengajukan GUP dan rekonsiliasi laporan
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
Pelaksana Bendahara Bank Pengeluaran Persepsi
Mutu Baku
No
Aktivitas
1
Menghimpun setoran pajak dari Perawatan dan Pem belian Barang
2
Membuat SSP terkait se toran Pajak
Uang setoran
2 jam
3
Menyetor pajak ke Bank Persepsi
SSP dan uang setoran
1 jam
4
Menginput data SSP ke dalam Aplikasi konfirmasi penerimaan negara
30 menit
5
Konfirmasi penerimaan Ne gara ke KPPN
SSP dan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara SSP Pajak
KPPN
tidak
ya
6
Mencatat dan membuku kan semua bukti pajak
Persyaratan/ Perlengkapan Uang setoran
Waktu
Output
1 hari
Uang setor an, serta catatan per kara putus Tercatatnya pajak Tersetornya pajak ke Kas Negara Print out konfirmasi pajak
1 hari
Bukti validasi dari KPPN
2 jam
Tersusunnya berkas LPJ Bendahara Pengeluaran
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
04/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGAJUAN BELANJA MODAL KE KPPN Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan Negara Bukan pajak 2. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat menghambat realisasi anggaran dan pencairan belanja modal.
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
Pelaksana No
Aktivitas
Bendahara pengeluaran
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan
PPK
Waktu
Output
Bukti Perjanjian kon trak Referensi Bank BA Penyelesaian pekerjaan BAST Perkerjaan /Barang BAP Pembayaran Kuitansi Faktur Pajak Jaminan Bank Dokumen lain
1 hari
Terkumpulnya dokumen yang diperlukan
Merekam data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan mengirim kannya ke KPPN sebelum pro ses pencairan Membuat Daftar Rincian Permin taan Pembayaran
Dokumen kontrak dan ringkasan kontrak
30 menit
Print out dan ADK konrak
Dokumen kontrak dan ringkasan kontrak
30 menit
4
Membuat SPP dan SPM
30 menit
5
Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat
Ringkasan kontrak, Refrensi Bank, BAP, dan BAST SPP, SPM, dokumen kontrak, dll
6
Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK
a. Bukti Perjanjian kon trak b. Refrensi Bank c. BA Penyelesaian pe ke jaan d. BAST Perkerjaan/barang e. BAP Pembayaran f. Kuitansi g. Faktur Pajak h. Jaminan Bank i. Dokumen lain
1 jam
Prin out daftar rincian permintaan pembayaran SPP dan SPM dokumen untuk diajukan ke KPPN SPP dan SPM dokumen untuk di ajukan ke KPPN Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan ke KPPN
Nomor Barcode SPM
30 menit
1
PPSPM
a.
Menerima Dokumen Dari Pani tia Pengadaan/Pejabat Pengadaan
b. c. d. e. f. g. h. i.
2
3
tidak
1 jam
ya
tidak
ya
7
PPSPM Menginjek SPM dan menandatangani SPM
SPM yang dibuat diterima KPPN
8
Membawa SPM ke KPPN
9
Konfirmasi terbitnya SP2D via email dan OMSPAN
SPM, pajak, ADK kontrak dan ADK SPM
1 hari
Terbitnya SP2D
SP2D
1 hari
Belanja modal diterima pihak ke tiga
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
05/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENYETORAN DAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dasar Hukum : 1. PP No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 2. WKMA No. 42/WKMA-N.Y/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksa naan PP No. 53 Tahun 2008 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mempengaruhi laporan keuangan
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
Pelaksana
Mutu Baku
No
Aktivitas
1
Menerima setoran PNBP dari Kasir dan pihak terkait
Uang setoran
1 hari
Uang setoran serta catatan perkara putus
2
Membuat SSBP terkaitan setoran PNBP melalui website simponi.kemenkeu.go.id Menyetor PNBP ke Bank Persepsi atau melalui ATM
Uang setoran serta catatan perkara putus
15 menit
Prin out SSBP
SSBP dan uang setoran
1 hari
4
Mencatat dan membukukan semua PNBP
SSBP
1 jam
5
Membuat LPJ Bendahara Penerimaan Bulanan serta Triwulan Meminta persetujuan atasan langsung atas LPJ yang telah dibuat Meminta persetujuan KPA
SSBP dan SPM gaji
5 jam
LPJ Bendahara Penerimaan
30 menit
LPJ Bendahara Penerimaan
30 menit
LPJ Bendahara Penerimaan
1 jam
Tersetornya PNBP ke kas negara Tersusunnya catatan atas PNBP tersetor Tersusunnya LPJ Bendahara Penerimaan Terkoreksinya LPJ Bendahara Penerima LPJ Bendahara Penerimaan siap kirim Terkirimnya LPJ Bendahara Penerimaan
3
6
7
Bendahara Penerima
Kasubbag
KPA
tidak
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
ya tidak ya
8
Menginput LPJ ke website KOMDANAS dan
Output
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 06/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI Dasar Hukum : Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 070/KMA/SK/v/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Keterkaitan : 1. Sop Pembayaran dan Validasi Pajak 2. Sop Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tunjangan remunerasi untuk pegawai PTA dan PA Se Kalbar tidak dibayarkan.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
Pelaksana
Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan
No
Aktivitas
1
Mengupload data GPP gaji bulan yang bersangkutan ke KOMDANAS
Back up aplikasi GPP dan KOMDANAS
15 Menit
Draft pengajuan remunerasi terakses
2
Mengunci dan mencocokan data absensi remunerasi
30 Menit
3
Mengunduh draft pengajuan remunerasi pada aplikasi KOMDANAS Memeriksa kebenaran print out pengajuan remunerasi.
Absensi dan draft pengajuan remunerasi Draft Pengajuan
Draft pengajuan Remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi
4
Petugas
Kasubbag
tidak ya
5
6
7
8
Mempersiapkan keleng kapan dokumen pengajuan termasuk meminta tanda tangan pegawai penerima remunerasi dan mengupload berkas pengajuan remunerasi ke aplikasi KOMDANAS Hardcopy pengajuan remunerasi PA Se KALBAR diterima PTA
Memverifikasi pengajuan remunerasi PA Se KALBAR melalui user Korwil PTA pada KOMDANAS Mengunduh rekapitulasi remunerasi PTA dan PA Se KALBAR
tdak
KPA
Ketua
Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi
5 Menit
30 Menit 1 Hari
Dokumen pengajuan remunerasi PA se Kalbar
2 hari
Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar
1 hari
Rekap pengajuan remunerasi PA
5 menit
ya
Output
Rekapitulasi pengajuan remunerasi PA se Kalbar Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar
yang telah ditanda tangani
se Kalbar
9
Mengirim berkas permintaan dan pertanggung jawaban remunerasi PTA dan PA se Kalbar
Rekapitulasi pengajuan remunerasi PTA dan PA se Kalbar
30 menit
10
Diterimanya uang remunerasi ke rekening bendahara pengeluaran PTA dan PA se Kalbar Membuat slip dan daftar rekening penerima remunerasi dan menye rahkannya ke Bank
Rekening bendahara pengeluaran
1 minggu
Pengajuan permintaan remunerasi dan daftar rekening
30 menit
11
Terkirimnya Rekapitulasi Pengajuan Remunerasi PTA dan PA se Kalbar ke BUA Tersedianya dana remunerasi Terbayarnya tunjangan remunerasi masingmasing pegawai
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
07/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE KPPN Dasar Hukum : PMK No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan : SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan sangsi Pelaksana No
Aktivitas
1
2
3
Waktu
Output
Menghimpun data awal PTA Pontianak
SPM dan SP2D, SSBP, SSPB
30 Menit
Terkumpulnya dokumen dukung
Menginput SPM dan SP2D serta SSBP dan SSPB pada Aplikasi SAIBA Menerima rekonsiliasi in ternal dari SIMAK BMN
Laptop, Aplikasi SAIBA, serta dokumen dukung ADK SIMAK BMN
2 jam
Terinputnya seluruh dokumen dukung Diterimanya ADK SIMAK BMN
Melakukan rekonsiliasi internal SAIBA dan SIMAK BMN
5
Mencetak dan mengoreksi LRA beserta Ne racanya Membuat dan meleng kapi laporan pendukung untuk Rekon-siliasi ke KPPN Melakukan rekonsiliasi SAIBA ke KPPN sam pai keluar BA Rekon siliasi dari KPPN
6
7
8
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan
4
Print out SAIBA
Laporan
Operator SAIBA
salah
KPPN
salah
SIMAK SAIBA
Kasubbag
KPA
5 Menit
Aplikasi SAIBA
15 Menit
Data laporan SAIBA yang sudah direkonsiliasi dan BA Rekonsiliasi Internal
Print out LRA dan Neraca
20 Menit
Rekening koran, LPJ Bendahara, Validasi setoran
3 hari
ADK SAIBA
2 hari
Aplikasi SAIBA
1 jam
Terkoreksinya LRA dan neraca Terlengkapinya laporan pendukung rekonsiliasi Telah direkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPPN Tercetaknya laporan SAIBA
tidak
ya
9
Menyampaikan hasil la poran SAIBA beserta BA Rekonsiliasi untuk dimintai paraf dan tanda tangan
Laporan SAIBA dan BAR dari KPPN
30 menit
Laporan SAIBA dan BAR dari KPPN yang telah ditandatangani
10
Mengirim Laporan SAK PA ke tingkat Korwil, Bawas, Biro Keuangan BUA, dan Badilag
Laporan siap dan ADK siap kirim
3 jam
Terkirimnya berkas laporan SAIBA beserta ADK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
08/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN Dasar Hukum : PMK Nomor 177 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga Keterkaitan : SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1
Pelaksana No
Aktivitas
Pelaksana
1
Menghimpun data awal
2
Mengentri laporan CALK dalam aplikasi Komdanas
3
Download draft CALK dari aplikasi Komdanas
4
Mengedit draft CALK yang telah berhasil di download.
5
Mencetak konsep CALK
6
Memeriksa konsep CALK beserta data dukung
Kasubbag
Mutu Baku Kabag
tidak ya Tidak
Sekreta ris
Persyaratan/ Perlengkapan Neraca, LRA, SSBP dan data dukung lain
Waktu
Output
1 Jam
Terkumpul nya data dukung
Laptop, Jaringan, internet dan data dukung Jaringan internet dan Laptop
1 Jam
Tersusunya draft CALK
15 menit
Terunduhnya draft CALK
File draft CALK, laptop, data dukung File konsep CALK, laptop, printer Hardcopy konsep CALK
3 hari
Tersusunya draft CALK yang telah diedit Tercetaknya konsep CALK
30 menit 2 Jam
Terkoreksinya draft CALK
Tercetaknya Laporan CALK final Laporan CALK telah ditanda tangani
ya
7
Mencetak Laporan CALK final (yang telah diperiksa)
laptop, printer
2 hari
8
Menyampaikan Laporan CALK untuk dimintai paraf dan tanda tangan
Laporan CALK final
45 Menit
9
Mengirim Laporan CALK Korwil sarta Bawas MARI
Laporan CALK
1 hari
Terkirimnya laporan CALK
10
Mengupload Laporan CALK final ke dalam aplikasi KOMDANAS
Softcopy laporan CALK, laptop, jaringan internet
30 menit
Teruploadnya laporan CALK kke dalam aplikasi Komdanas
ke
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
09/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK KORWIL DIPA 005.04 SEMESTERAN DAN TAHUNAN Dasar Hukum : PMK Nomor 177 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga Keterkaitan : SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dibe rikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menghimpun data awal PTA dan PA se Kalbar
2
Mengentri laporan CALK dalam aplikasi Komdanas
3
Download draft CALK dari aplikasi Komdanas untuk tingkat UAPP AW
4
Mengedit draft CALK yang telah berhasil didownload.
5
Mencetak konsep CALK untuk Korwil DIPA 005.04
6
Memeriksa konsep CALK beserta data dukung
Pelaksana
Kasubbag
dokumen
Mutu Baku Kabag
tidak ya Tidak
internet,
Sekreta ris
Persyaratan/ Perlengkapan CALK DIPA.005. 04 PA se Kalbar
Waktu
Output
3 hari
Terkumpulnya data dukung
Laptop, jaringan internet dan dan data dukung Jaringan internet dan Laptop
1 Jam
Tersusunnya draf CALK
15 menit
Terunduhnya draft CALK untuk DIPA 005.04
File draft CALK, laptop, data dukung File konsep CALK, laptop, printer Hardcopy konsep CALK
3 hari
Tersusunya draft CALK yang telah diedit Tercetaknya konsep CALK
30 menit 2 Jam
Terkoreksinya konsep CALK
Tercetaknya Laporan CALK final Laporan CALK telah ditanda tangani
ya
7
Mencetak Laporan CALK final (yang telah diperiksa)
laptop, printer
1 jam
8
Menyampaikan Laporan CALK untuk dimintai paraf dan tanda tangan
Laporan CALK final
45 Menit
9
Mengirim Laporan CALK ke dirjen Badilag dan Bawas MARI
Laporan CALK
15 Menit
Terkirimnya laporan CALK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
10/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP LAPORAN ALOKASI BELANJA DAYA DAN JASA Dasar Hukum : Berdasarkan permintaan dari Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indo nesia Keterkaitan : SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan Surat Peringatan dan memberikan sanksi
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menghimpun data awal PTA dan PA se Kalbar
2
Menyusun Laporan alokasi be lanja daya dan jasa (rekapitulasi) PTA dan PA se Kalbar
3
Mencetak laporan alokasi belanja daya dan jasa
4
Menyampaikan laporan alokasi belanja daya dan jasa untuk diperiksa dan dimintai paraf
Pelaksana
Kasubbag
5
Menyampaikan laporan alokasi belanja daya dan jasa untuk dimintai tanda tangan.
6
Mengirim Laporan alokasi belanja daya dan jasa ke Biro Peren canaan dan Organisasi MARI
dokumen
Mutu Baku Kabag
tidak ya Tidak
internet,
ya
Sekreta ris
Persyaratan/ Perlengkapan Tagihan listrik, laporan alokasi belanja daya dan jasa PA se Kalbar Laptop, dokumen dukung
Waktu
Output
3 hari
Terkumpulnya dokumen dukung
1 Jam
Tersusunnya laporan alokasi belanja daya dan jasa Tercetaknya hardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa Terkoreksinya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa Ditandatanganinya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa Terkirimnya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa
Printer, softcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa
5 menit
Hardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa
30 menit
Hardcopy laporan alokasi langganan belanja daya dan jasa Hardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa
15 menit
1 jam
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
11/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisian Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sangsi dari Direktorat Jenderal Pajak
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
Pelaksana No
Aktivitas Pelaksana
Bendahara Pengeluaran
internet,
dokumen
Mutu Baku Pegawai/Wajib Pajak
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Menghimpun data awal seluruh pegawai PTA
dari
Bukti potong pajak dari aplikasi GPP
30 menit
Terkumpulnya bukti potong pajak
2
Mengecek bukti potong pajak seluruh pegawai
Bukti potong, Laptop, bukti tunjangan lain
2 hari
Terkumpulnya bukti potong yan telah dicek
3
Menyampaikan bukti potong pajak kepada wajib pajak untuk selanjutnya diinput oleh wajib pajak melalui website e-filling DJP online
SPT Tahunan
1 jam
Bukti setor SPT Tahunan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
12/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sangsi
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
Pelaksana No
Aktivitas
1
Mengupload back up SAIBA ke KOMDANAS
2
Menginput data realisasi per mata anggaran ke KOMDANAS
3
Mengunduh Laporan Realisasi Anggaran Manual pada KOMDANAS
4
Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Manual untuk dimintai tanda tangan.
Pelaksana
internet,
dokumen
Mutu Baku Sekretaris
Kasubbag
tidak tidak ya
Persyaratan/ Perlengkapan Laptop dan Back up Aplikasi SAIBA
Waktu
Output
5 menit
Teruploadnya back up SAIBA pada KOMDANAS
SPM bulan yang bersangkutan
1 jam
Draft Laporan Realisasi Anggaran Manual
Draft Laporan Realisasi Anggaran Manual Laporan Realisasi Anggaran Manual
10 menit
Laporan Realisasi Anggaran Manual
15 menit
Laporan Realisasi Anggaran Manual
Laporan Realisasi Anggaran Manual
5 menit
Terkirimnya Laporan Realisasi Anggaran Manual
ya 5
Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran Manual via email ke Biro Keuangan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
13/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 / PMK. 06 / 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka bangunan pengganti bangunan rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan tidak dapat dibangun kembali
No
Aktivitas
1
Menerima permohonan panitia penghapusan
2
Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan Memeriksa barang yang akan dihapus Membuat surat permohonan penaksiran bangunan kepada Dinas PU (Cipta Karya)/KPKNL Mendampingi Pertugas PU/ KPKNL dalam melaksanakan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara yang akan dihapus. Melakukan pemotretan bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangun an dan membuat laporan BMN Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus
3 4
5
6
7
8
9
Menerima permohonan peng hapusan BMN dari Pengadilan Agama Tingkat pertama Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
Pelaksana Petugas Panitia Pelaksana
Tidak
Ya
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang
Waktu
Output
5 hari
Berkas permohonan panitia penghapusan
Referensi penunjang Laporan Kondisi Barang Laporan kondisi barang
5 hari
Barang Milik Negara
3 hari
Laporan kondisi barang
Barang yang akan dihapus dan Aplikasi SIMAK BMN Berkas yang disyaratkan
1 hari
Foto-foto gedung yang dihapus dan Laporan BMN
1 hari
Berkas Penghapusan BMN
5 hari
Berkas yang disyaratkan
2 hari
Terkumpulnya berkas permohonan Diterimanya berkas permohonan penghapusan Terkumpulnya berkas permohonan
3 hari 1 hari
Terbitnya SK Panitia Daftar barang yang akan di hapus Surat permohonan penaksiran
10
Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat
Lampiran surat permohonan
7 hari
Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN
10
Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN
Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya
20 hari
Surat Permohonan SK Penghapusan
11
Mengirimkan SK Penghapusan BMN ke Pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan penghapusan
SK Penghapusan
5 hari
Sampainya SK Penghapusan ke satker yang mengajukan
12
Mencatat permohonan pusan
SK Penghapusan dan lampirannya
10 menit
Tersimpannya SK Penghapusan
pengha
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
14/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 / PMK. 06 / 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka banyak penumpukan barang milik negara berupa peralatan kantor rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan
No
Aktivitas
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
Pelaksana Petugas Panitia Pelaksana
Mutu Baku
1
Menerima permohonan Panitia penghapusan
Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang
2
Mengajukan penerbitan SK Pani tia Penghapusan
Referensi penunjang
5 hari
3
Menginventarisir barang yang akan dihapus Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus
Laporan kondisi barang Barang Milik Negara Barang yang akan dihapus
3 hari
Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasi onal dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus
Kondisi barang
1 hari
Surat pernyataan dan laporan BMN
Berkas yang disyaratkan
1 hari
Menerima permohonan pengha pusan BMN dari Pengadilan Agama Tingkat pertama Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat
Berkas Penghapusan BMN
5 hari
Berkas yang disyaratkan
2 hari
Terkumpulnya berkas permohonan Diterimanya berkas permohonan penghapusan Terkumpulnya berkas permohonan
Lampiran surat permohonan
7 hari
4 5
6
7
8
9
10
Waktu
Output
5 hari
Berkas permohonan panitia penghapusan Terbitnya SK Panitia
5 hari 2 hari
Daftar barang yang akan di hapus Laporan kondisi barang Foto-foto BMN yang akan dihapus
Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN
10
Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN
Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya
20 hari
Surat Permohonan SK Penghapusan
11
Mengirimkan SK Penghapusan BMN ke Pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan penghapusan
SK Penghapusan
5 hari
Sampainya SK Penghapusan ke satker yang mengajukan
12
Mencatat permohonan pusan
SK Penghapusan dan lampirannya
10 menit
Tersimpannya SK Penghapusan
pengha
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
15/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 450/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 / PMK. 06 / 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN berupa kendaraan bermotor yang rusak berat/hilang masih tercatat di SIMAK BMN dan tidak ada penggantian untuk barang tersebut
No
Menerima permohonan panitia penghapusan
2
Mengajukan penerbitan Panitia Penghapusan
3
Menginventarisir akan dihapus
4
4
4
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
Pelaksana Petugas Panitia Pelaksana
Aktivitas
1
5
Kualifikasi Pelaksana : S1
Waktu
Output
5 hari
Referensi penunjang
5 hari
Terbitnya SK
Laporan kondisi barang
3 hari
Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus
Barang Milik Negara Barang yang akan dihapus
5 hari
Membuat surat permohonan penilaian Kendaraan ke dinas Perhubungan / KPKNL Pemeriksaan Kendaraan dari dinas Perhubungan / KPKNL
Berkas penghapusan
3 hari
Barang Milik Negara
3 hari
Daftar barang yang akan di hapus Laporan kondisi barang Foto-foto BMN yang akan dihapus Surat permohonan penilaian Laporan kondisi barang
barang
SK
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang
yang
Tidak
2 hari
Ya
4
Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus
Barang Milik Negara
5 hari
Laporan kondisi barang
6
Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran opera sional dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN
Kondisi barang
1 hari
Surat pernyataan dan laporan BMN
7
Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus
Berkas yang disyaratkan
1 hari
Terkumpulnya berkas permohonan
8
Menerima permohonan pengha pusan BMN dari Pengadilan Agama Tingkat pertama
Berkas Penghapusan BMN
5 hari
9
Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan penghapusan BMN Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat
Berkas yang disyaratkan
3 hari
Diterimanya berkas permohonan penghapusan Terkumpulnya berkas permohonan
Lampiran surat permohonan
7 hari
Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN
10
Tidak Ya
10
Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN
Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya
20 hari
Surat Permohonan SK Penghapusan
11
Mengirimkan SK Penghapusan BMN ke Pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan penghapusan
SK Penghapusan
5 hari
Sampainya SK Penghapusan ke satker yang mengajukan
12
Mencatat permohonan pusan
SK Penghapusan dan lampirannya
10 menit
Tersimpannya SK Penghapusan
pengha
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
16/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BMN Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 / PMK. 06 / 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN 4. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN Bangunan yang akan dibagun kembali 2. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair 3. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 4. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang yang telah ada SK penghapusan tidak bisa dikeluarkan dari BMN
No
Aktivitas
Pelaksana Petugas Panitia Pelaksana
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Referensi Penunjang 5 hari
1
Mengusulkan penerbitan SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual
2
Menghimpun dokumen penghapusan
3
Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL setempat
SK Panitia, SK Penghapusan, berkas penghapusan
3 hari
4
Mengumumkan lelang Barang Milik Negara. Pelelangan Barang Milik Negara
Penetapan waktu lelang dari KPKNL Pejabat lelang, Pejabat penjual, berkas penghapusan
5 hari
Membuat laporan hasil pele langan ke KPKNL setempat dan Badan Urusan Administrasi Mah kamah Agung RI Mengarsipkan hasil pelelangan
Risalah lelang, bukti setor hasil lelang, SK Panitia, Daftar barang yang di lelang
3 hari
Risalah lelang dan lampirannya
10 menit
5
6
7
Berkas penghapusan
1 hari
1 hari
Output SK Panitia Lelang dan Pejabat Penjual Terhimpun berkas penghapusan Surat permohonan Lelang Pengumuman lelang BMN Risalah lelang, bukti setor hasil lelang Laporan hasil pelelangan
Tersimpanny a risalah lelang dan lampirannya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
17/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1. PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menghimpun data awal
2
Mendownload laporan BMN dari aplikasi KOMDA NAS Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil didownload Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN untuk DIPA 005.01 dan 005.04 Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN beserta data dukung
3
4
5
Petugas Pelaksana
Kasubbag
Mutu Baku Sekretaris
Persyaratan/ Perlengkapan LKPB, Neraca, Laporan CRBMN, SIMAK BMN
Waktu
Output
30 menit
Terkumpulnya data dukung
Aplikasi KOMDANAS
30 menit
File draf Laporan BMN dan CRBMN
2 hari
File draf Laporan BMN dan CRMBN
1 jam
Terunduhnya draf Laporan BMN dan CRBMN DIPA 005.01 dan DIPA 005.04 Tersusunnya draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diedit Tercetaknya draf Laporan BMN dan CRBMN
Hardcopy draf laporan BMN dan CRBMN
1 hari
Terkoreksinya daftar laporan BMN dan CRBMN
Tidak
Tidak Ya
Ya
6
Memperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan CRBMN final (yang telah diperiksa)
Draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diperiksa
2 jam
Tercetaknya Laporan BMN dan CRBMN final
7
Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke bagian Keuangan sebagai lam piran Laporan Keuangan, serta mengirim laporan BMN dan CRBMN ke Korwil dan KPKNL Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil dan KPKNL
Laporan BMN dan CRBMN final
1 hari
Laporan BMN telah ditandatangani
Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy
2 hari
Terkirimnya Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung Laporan Keuangan
Softcopy laporan BMN dan CRBMN
1 hari
Teruploadnya laporan BMN dan CRBMN ke Aplikasi KOMDANAS
8
9
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
18/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KOORDINATOR WILAYAH UNTUK DIPA 005.04 SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1. PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Keterkaitan : SOP penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menghimpun data awal
2
Menerima data SIMAK BMN DIPA 005.04 dari satker se kalbar
3
Mengirim dan merekonsi liasi data SIMAK BMN wilayah ke DJKN Mengirimkan data SIMAK BMN wilayah ke Aplikasi Komdanas
4
Petugas Pelaksana
Kasubag
Mutu Baku
KPA/KPB
DJKN
Tidak Ya
Persyaratan/ Perlengkapan Laporan BMN, BA Rekonsiliasi internal, BA rekonsiliasi KPKNL, ADK SIMAK BMN DIPA 005.04 Se Kalbar ADK SIMAK BMN 005.04 se Kalbar
Waktu
Output
5 hari
Terkumpulnya data dukung
30 menit
Diterimanya data kirim simak bmn satker se kalbar pada SIMAK BMN wilayah BA Rekonsiliasi SIMAK BMN Wilayah Teruploadnya data SIMAK BMN tingkat Wilayah di Aplikasi Komdanas Terunduhnya draf Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W DIPA 005.04 Tersusunnya draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diedit Tercetaknya draf Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W Terkoreksinya daftar laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W
ADK SIMAK BMN Wilayah
2 hari
ADK SIMAK BMN Wilayah
30 menit
5
Mendownload laporan BMN UAPPB-W dari aplikasi KOMDANAS
Aplikasi KOMDANAS
15 menit
6
Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil didownload
File draf Laporan BMN dan CRBMN
1 hari
7
Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN UAPPB -W DIPA 005.04 Memeriksa konsep Lapo ran BMN dan CRBMN UAPPB-W beserta lam pirannya
File draf Laporan BMN dan CRMBN
1 jam
Hardcopy draf laporan BMN dan CRBMN
1 hari
Draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diperiksa
2 jam
8
Tidak
Tidak Ya
9
Memperbaiki dan mence tak Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W final (yang telah diperiksa) dan data dukungnya
Ya Tercetaknya Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W final beserta lampirannya
Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan
Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W final
1 hari
Laporan BMN UAPPB-W telah ditandatangani
8
Menyerahkan laporan BMN dan CRBMN UAPPB -W beserta lampirannya ke bagian Keuangan sebagai lampiran Laporan Keuang an tingkat wilayah
Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy
15 menit
9
Mengirim laporan BMN dan CRBMN tingkat UAPPB-W ke eselon 1
3 hari
10
Mengupload laporan BMN dan CRBMN tingkat UAPPB-W final ke aplikasi KOMDANAS
Laporan BMN dan CRBMN tingkat UAPPB-W beserta lampirannya dan ADK SIMAK BMN tingkat wilayah Soft copy laporan BMN dan CRBMN
Laporan BMN dan CRBMN final beserta lampirannya baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung Laporan Keuangan Terkirimnya Laporan BMN dan CRBMN tingkat wilayah beserta lampirannya
7
1 jam
Teruploadnya laporan BMN dan CRBMN ke Aplikasi KOMDANAS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
19/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah Keterkaitan : SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada identifikasi dan pendataan BMN
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Simantap dan SIMAK BMN
Pelaksana No
Aktivitas
Petugas Pelaksana
Kasubbag/ Kabag
Mutu Baku KPB
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Menginventarisir tanah dan mendata tanah yang ada
Sertifikat Tanah
30 menit
Terinventarisnya data tanah yang ada
2
Mengentri data tanah aplikasi Simantap
ke
Sertifikat tanah
2 jam
3
Mencetak laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
ADK Simantap
15 menit
4
Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh Pimpinan
Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
1 hari
5
Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi ke KPKNL dan Korwil Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
1 hari
Terinputnya datadata tanah kedalam aplikasi Simantap Tercetaknya laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi telah diparaf dan ditandatangan oleh pimpinan Terkirimnya Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Semua laporan terarsipkan
6
15 menit
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
20/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN Dasar Hukum : 1.
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara PMK RI Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN PMK Nomor 52/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN
2.
3. 4.
Keterkaitan : 1. 2. 3.
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku referensi.
SOP Penatausahaan Barang Milik Negara SOP Penggunaan Rumah Negara SOP Penggunaan BMN Berupa Laptop Dan Kendaraan Dinas SOP Barang Milik Negara yang hilang dengan TGR
4. Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan : Laporan pengawasan dan pengendalian
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan surat peringatan dan sanksi Pelaksana No
Aktivitas
1
Menghimpun data-data yang digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaat an, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN
2
Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtangan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban BMN dari pengolah barang Membuat laporan hasil peng awasan dan pengendalian BMN kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang
3
4
5
Mengirimkan laporan hasil penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang
6
Mengarsipkan laporan penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna barang
Petugas Pelaksana
Mutu Baku KPB
Persyaratan/ Perlengkapan SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya
Ya
Waktu
Output
2 jam
Terhimpunnya datadata sumber
Himpunan data sumber
3 hari
Hasil dari pemantauan
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
15 hari
Telah dilakukannya penertiban apabila tidak ada kesesuaian
Hasil pemantauan dan hasil penertiban
1 hari
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
1 hari
Terkirimnya laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
15 menit
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN terarsipkan
Tidak
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
21/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMNDalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Keterkaitan : 1. SOP pengadaan Barang/Jasa 2. SOP melakukan penatausahaan, pendistribusian alat-alat tulis kantor dan membuat laporan persediaan 3. SOP pengajuan permohonan penghapusan barang milik negara berupa bangunan yang akan dibangun kembali 4. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair 5. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 6. SOP pelelangan BMN tindaklanjut dari penghapusan 7. Sop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat menginventarisir barang inventaris dan bila tidak rekonsiliasi dengan KPKNL akan mendapatkan surat peringatan dan diberikan sanksi
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi
Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menghimpun data awal
2
Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan, pengha pusan dan lain-lain yang berke naan dengan BMN Memberi kode register dan label kode register barang inventaris
3
Petugas Pelaksana
KPKNL
Mutu Baku KPB
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
60 menit
Terkumpulnya dokumen data dukung
Aplikasi SIMAK BMN dan data sumber
60 menit
Terinputnya transaksi pada aplikasi SIMAK BMN
Data barang dari SIMAK BMN
60 menit
Label kode register BMN
BAST, bukti kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK penghapusan, data sumber lainnya yang sah
4
Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN
Barang Milik Negara
10 hari
Laporan kondisi barang
5
Membuat DBR, DBL dan KIB
ADK SIMAK BMN
5 hari
DBR, DBL, dan KIB
6
Mengirimkan dan merekon siliasi ADK Simak BMN ke SAKPA setiap bulan
ADK SIMAK BMN
30 menit
Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAKPA serta BA Akurasi data Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke aplikasi Komdanas setiap bulan
ADK Kirim bulanan SIMAK BMN ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA
60 Menit
9
SIMAK BMN menerima data kirim dari Aplikasi persedian setiap bulan
ADK aplikasi persediaan
15 menit
10
Mengirimkan dan merekon siliasi ADK SIMAK BMN ke KPKNL setiap semester
ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA
3 hari
Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA dan KPKNL
3 jam
Data SIMAK BMN telah terkirim ke aplikasi SAKPA dan data telah direkonsiliasi BA Rekonsiliasi internal Terkirimnya data SIMAK BMN ke Aplikasi Komdanas Diterimanya data persediaan di dalam aplikasi SIMAK BMN Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL Terkirimnya ADK SIMAK semesteran ke korwil
Tidak
Ya
7
8
Tidak
1 jam
Ya
11
Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke Korwil
12
Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang untuk DIPA 005.01 dan DIPA 005.04
13
Menyampaikan Laporan Kua sa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tanda tangan Kuasa Pengguna Barang
14
Menjilid Laporan Kuasa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang
15
Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsiliasi untuk DIPA 005.01 dan 005.04
Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang
10 hari
5 jam
1 hari
30 Menit
Tercetaknya LKPB, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang Semua laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang telah dijilid Semua Laporan terarsipkan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
22/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Surat BUA MARI Nomor 80/BUA/PL.02/III/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan Bangunan maupun selain Tanah dan Bangunan Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktivitas Petugas Pelaksana
KPKNL/ Kanwil DJKN/ BUA
KPB
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Menginventarisir barang yang akan dibuat PSP BMN nya baik dari PTA
Data BMN
3 hari
Daftar Barang yang akan dibuat PSP nya
2
Menerima pengusulan Penetapan status penggunaan dari pengadilan tingkat pertama
5 hari
3
Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan dari Pengadilan Tingkat Pertama
Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN
Diterimanya berkas pengajuan PSP BMN Lengkapnya berkas pengajuan PSP BMN
Berkas PSP BMN
2 jam
Berkas pengajuan PSP BMN
Berkas usulan lengkap
1 hari
Terkirimnya berkas pengajuan PSP BMN
4
5
Tidak Ya
Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan Mengusulkan berkas pengajuan PSP BMN ke KPKNL/DJKN/BUA sesuai dengan besarannya
6
Proses penerbitan SK PSP BMN di KPKNL/DJKN/BUA
7
Menerima SK KPKNL/DJKN/BUA
8
Mengirim SK PSP untuk Pengadilan Tingkat Pertama
PSP
dari
1 hari
Beras pengajuan PSP
Tidak Ya
1 bulan
SK PSP BMN
SK PSP BMN
2 jam
Diterimanya SK PSP BMN
SK PSP BMN
1 hari
Terkirimnya SK PSP BMN
9
Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang telah terbit
Kondisi barang
15 menit
Tersimpannya berkas dan SK PSP BMN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
23/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGGANTIAN BMN HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN dan Aplikasi GPP
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.
Pelaksana No
Aktivitas
1
Membuat laporan ke kantor polisi
2
Membuat surat la poran kehilangan barang dari peme gang barang kepa da ketua penga dilan
3
Membentuk tim pe meriksa barang hilang
4
Tim pemeriksa me lakukan pemerik saan terhadap pe megang barang
Pemegang barang
KPB
Tim Pemeriksa
Mutu Baku Tim Pemeriksa dari MA-RI
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
Surat penunjukan, berkas persyaratan lainnya
1 hari
STPL, BAP, gambar denah dari kepolisian, surat pernyataan bertanggung jawab dari pemegang barang Informasi barang hilang beserta berkas laporan hilang
1 hari
Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dan BAP dari kepolisian gambar/ denah kejadian perkara (TKP) Diketahuinya informasi barang hilang
1 hari
Terbentuknya tim pemeriksa barang hilang
Berkas laporan barang hilang
1 hari
Berita acara pemeriksaan (BAP) dari tim pemeriksa
5
Mengajukan per mohonan taksiran harga atas barang yang hilang ke dinas Pendapatan Daerah Unit Pela yanan Pendapatan Daerah
Berkas laporan barang hilang
5 hari
Hasil taksiran harga atas barang yang hilang
6
Melaporkan kehi langan barang ke Sekretaris Mah kamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Keru gian Negara
Berkas laporan barang hilang
1 bulan
Tim pemeriksa dari MA-RI mendatangi TKP
7
Tim Pemeriksa da ri MA-RI memerik sa pemegang ba rang yang hilang
Berkas laporan barang hilang
3 hari
BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MA-RI
8
Menindaklanjuti BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MA-RI
BA pemeriksaan dari tim pemeriksa MA - RI
1 bulan
9
Mengarsipkan se mua berkas lapor an kehilangan BMN dan tindak lanjutnya
Semua berkas laporan kehilangan dan hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya
1 jam
Terlaksananya tindak lanjut dari BA pemeriksaan tim pemeriksa MA - RI Tersimpannya berkas laporan kehilangan dan hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 24/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP ASET HBAH Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 4. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan HIbah Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan keuangan tidak dapat diterima
No 1
2
3
4
Aktivitas Menerima Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Mengajukan Memo Pencatatan Hibah langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) dengan melampirkan SPM dan SP3HL-BJS ke KPPN Menerima Memo Pencatatan Hibah langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) Mencatat aset hibah ke Aplikasi SIMAK BMN
5
Mencetak hasil pencatatan aset hibah
6
Menyerahkan hasil pencatatan aset hibah yang telah dicetak kepada Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Mengarsipkan hasil pencatatan aset hibah
7
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
Pelaksana Petugas Kasubbag Pelaksana
Mutu Baku KPPN
Persyaratan/ Perlengkapan Berkas SP3HLBJS
Waktu
Output
1 Jam
Berkas SP3HL-BJS
1 Hari
Berkas MPHL-BJS
1 Jam
MPHL-BJS
1 Jam
Aset Hibah tercatat
30 Menit
Hasil Cetakan aset hibah Berkas aset hibah
Tidak Berkas MPHL-BJS
Ya
Berkas MPHL-BJS
Berkas MPHLBJS, aplikasi SIMAK BMN aplikasi SIMAK BMN Berkas aset hibah
30 Menit
Berkas aset hibah
5 Menit
Berkas aset hibah
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
25/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Pelaporan/
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP DATA RKBMN Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN 4. PMK RI Nomor 150/PMK.06/2016 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Keterkaitan : 1. SOP RKBMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat mengajukan RKBMN
No
Aktivitas
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
Pelaksana Petugas Kasubbag Pelaksana
Mutu Baku Kasubbag Renprog
Persyaratan/ Perlengkapan Laporan Kondisi Barang, LKPB, KIB, SK penghapusan BMN
1
Menyiapkan data RKBMN
2
Menyerahkan data BMN
Data BMN yang akan diajukan pemeliharaannya dan pengadaan BMN
4
Menginput data BMN yang akan diajukan pemeliharaannya dan pengadaan BMN
Data BMN yang akan diinput
5
Mencetak RKBMN
Aplikasi SIMAN
6
Meyerahkan hasil RKBMN ke kasubbag Rencana Program dan Anggaran Mengarsipkan Berkas RKBMN
Berkas RKBMN
7
Berkas RKBMN
Waktu
Output
3 Jam
Laporan Kondisi Barang, LKPB, KIB, SK penghapusan BMN
1 Jam
Data BMN yang akan diajukan pemeliharaannya dan pengadaan BMN
1 Hari
Data BMN yang akan diinput
1 Jam
Data BMN akan diinput Berkas RKBMN
30 Menit 30 Menit
Berkas RKBMN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
01/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP KELENGKAPAN FILE DAN ARSIP KEPEGAWAIAN Dasar Hukum : Juklak Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980 Keterkaitan : SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen dan BPJS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng ganggu usulan mutasi pegawai
Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : File pegawai
Pelaksana No
Aktivitas
Petugas pegawai
Kasubbag
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data SK, Kartu Pegawai dll
Waktu
Output
20 menit
Lengkapnya data-data dan file pegawai Lengkapnya data-data dan file pegawai Lengkapnya data-data dan file pegawai Lengkapnya data-data dan file pegawai
1
Melengkapi file-file berdasarkan satker
2
Menginventarisir dan mengum pulkan data-data kepegawaian
Data SK, Kartu Pegawai dll
30 menit
3
Memasukkan data-data tersebut ke dalam file-file pegawai
Data SK, Kartu Pegawai dll
10 menit
4
Menyusun file-file pegawai ke dalam lemari yang tersedia
Lemari, file pegawai
5 menit
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
02/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGARSIPAN SURAT DINAS KEPEGAWAIAN Dasar Hukum : 1. Buku III KMA Nomor : KMA/039/SK/X/Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI 2. Buku I KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI Keterkaitan : SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokkan, Mengarsipkan, Memelihara dan Menemukan Surat Masuk Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menga kibatkan sulitnya pencarian surat-surat dimaksud
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman
Pencatatan dan Pendataan : Agenda Surat Masuk dan Keluar
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menerima dan mencatat surat-surat dinas kepega waian dari bagian umum
2
Menyerahkan surat-surat tersebut ke atasan untuk diketahui dan diteliti Mengembalikan Agenda Lembar Pengantar Surat Biasa yang sudah diparaf atasan ke subbagian TU dan RT Menindaklanjuti disposisi atasan
3
4
5
Mengarsipkan surat-surat dinas tersebut ke dalam file arsip kepegawaian sejenis
Petugas
Mutu Baku
Kasubbag
tidak
Persyaratan/ Perlengkapan Surat dinas kepegawaian dan agenda surat masuk/keluar kepegawaian Surat dinas kepegawaian
Waktu
Output
10 menit
Diterimanya surat dinas kepegawaian
10 menit
Diketahuinya surat masuk kepegawaian Alat kontrol
ya
SK/Surat dinas/lembar pengantar
Lembar disposisi
Surat dinas, arsip
5 menit
1 hari
10 menit
Tertandatan ganinya surat tindak lanjut Arsip surat yang tertib dan rapi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
03/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGUSULAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI/SUAMI, TASPEN DAN BPJS
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Kep.KBAKN No. 066/Kep/1974 tanggal 10 Oktober 1914 tentang Kartu Pegawai 3. Kep.KBAKN No. 1158.a/KEP/1983 tanggal 25 April 1983 Jo. No. 007/KEP/1988 tanggal 3 Februari 1988 tentang Kartu Istri/Suami PNS Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan kartu-kartu tersebut
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, dan buku-buku pedoman
Pencatatan dan Pendataan : File pegawai
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menerima dan Mencatat usulan permohonan pembuatan Karpeg dll dari PTA Pontianak dan PA se-Kalbar
2
Meneliti permohonan pembuatan Karpeg dll dari PTA Pontianak dan PA se-Kalbar beserta data dukungnya
3
4
5
6
Mengetik konsep surat pengantar permohonan Karpeg dll dari PTA Pontianak dan PA se-Kalbar Menyerahkan konsep usulan tersebut ke atasan untuk dikoreksi Menyerahkan usulan yang sudah diparaf atasan untuk ditandatangani pimpinan Mengirimkan usulan tersebut sesuai tujuan melalui subbagian TU dan RT dan mengarsipkan surat ke dalam file kepegawaian
Petugas
Kasubbag
Kabag
Mutu Baku Sekretaris
KPTA
tidak
Persyaratan/ Perlengkapan Surat permohonan
Waktu
Output
5 menit
Diterimanya surat permohonan
Berkas permohonan
30 menit
Lengkapnya berkas-berkas permohonan
Konsep surat usulan
30 menit
Konsep surat usulan
Konsep surat
45 menit
Terkoreksinya konsep usulan
Surat usulan
20 menit
Tertandatanganin ya surat usulan
ya
tidak ya
tidak
ya tidak
ya tidak
ya
surat usulan
10 Menit
Diterimanya surat usulan oleh bagian umum dan terarsipnya di bag.kepegawaian
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
04/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP CUTI PEGAWAI Dasar Hukum : 1. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS 2. SE BAKN No 01 Tahun 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Kelengkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka cuti tidak dapat diberikan
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Buku Kendali Cuti
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menerima dan mencatat surat permohonan cuti dari pegawai PTA Ptk dan/atau Ketua PA se-Kalbar
2
Memberikan catatan kepegawaian dan menyampaikan surat permohonan izin cuti tersebut kepada atasannya dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk didispoisisi/acc
3
4
Petugas
Kasubbag
Mencetak konsep surat izin cuti tersebut untuk dikoreksi dan diparaf atasan Menyerahkan surat izin cuti tersebut ke pejabat yang berhak menandatangani
Kabag
Sekretaris
tidak ya
Menyerahkan/mengirimkan surat cuti tersebut kepada ybs dan mencatatnya ke dalam buku kendali cuti serta mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian
Ket : = Surat ditandatangani Sekretaris = Surat ditandatangani Ketua/Wakil Ketua
Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Surat 5 permohonan cuti menit
Output Diterimanya surat permohonan
Surat permohonan cuti
15 menit
Disetujuinya permohonan cuti
Surat izin cuti
45 menit
Surat izin cuti pegawai
20 menit
Terkoreksinya surat izin cuti Tertandatanganinya surat izin cuti
Surat izin cuti
10 menit
tidak
ya
tidak
tidak
tidak ya
ya
ya tidak
ya
5
WKPTA/ KPTA
tidak
ya
Diterimanya dan terkirimnya surat izin cuti
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 05/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT KE BKN REG V DAN DITJEN BADILAG Dasar Hukum : 1. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database PNS 2. PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 3. Kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002 Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIKEP, SIMPEG dan SAPK BKN
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat tidak bisa diusulkan
Pelaksana No 1
2
3
4
5
6
Aktivitas Menerima usulan kenaikan pangkat dari satker PA dan mempersiapkan usulan kenaikan pangkat pegawai PTA untuk setiap periode April dan Oktober Menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera melengkapi berkas/dokumen yang belum lengkap Membuat daftar nama pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya dan diumumkan melalui website PTA Memeriksa kelengkapan berkas yang ada Mengentry dan/atau mengoreksi ulang data pegawaipegawai tsb ke dalam aplikasi SAPK BKN, SIKEP dan SIMPEG Membuat surat pengantar ke BKN Regional V dan Badilag untuk ditandatangani pimpinan
Petugas
Kasubbag
Mutu Baku
Kabag
Sekretaris
KPTA
tidak tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
Persyaratan/ Perlengkapan Usulan kenaikan pangkat
Waktu
Output
40 Menit
Diterimanya usulan kenaikan pangkat
Jaringan internet
30 Menit
Dilengkapinya persyaratan
Usulan kenaikan pangkat
1 hari
Tersusunnya daftar nama
Berkas usulan keniakan pangkat
120 Menit
Terkoreksinya usulan
Jaringan internet, laptop dan data pegawai
1 jam
Terentrinya data pegawai
Laptop dan printer
60 Menit
Ditandatanganinya surat pengantar
7
8
Mengirimkan berkas usulan ke BKN bagi tenaga non teknis (non paperless) dan surat pengantar usulan ke Badilag (paperless) melalui subbag TU dan RT Mencatat daftar nama tersebut ke dalam buku kendali kenaikan pangkat dan mengarsipkan semua berkas tersebut
Berkas usulan
10 Menit
Terkirimnya berkas usulan
Buku kendali kenaikan pangkat dan file arsip
2 jam
Terarsipnya berkas usulan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
06/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan berkas Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIKEP dan SIMPEG
Pelaksana No
Aktivitas
1
Mengumpulkan data pengusulan dari PTA dan PA se Kalbar
2
Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan CPNS golongan II dan III
Petugas
Mutu Baku
Kasubbag
Kabag
Sekretaris
KPTA
tidak
Persyaratan/ Perlengkapan Berkasa usulan
Waktu
Output
7 hari
Terkumpulnya data usulan
Berkas usulan
1 jam
Lengkapnya berkas usulan
Berkas Usulan
75 Menit
Terbitnya SK PNS Gol II
SK PNS dan Berkas usulan
1 jam
Terkirimnya SK PNS dan berkas usulan
ya
3
a.
b.
4
a. b.
Mengkonsep dan memintakan tanda tangan SK PNS Untuk CPNS golongan II Menyusun usulan berkas CPNS golongan III yang dikirim Mahkanah Agung dan membuat surat pengantar untuk ditandatangani pimpinan Mengirimkan SK PNS golongan II ke satker Mengirimkan berkas usulan CPNS golongan III melalui subbagian TU dan RT
Ya
Ya
ya
Tidak
Tidak
tidak
Ya
Ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya tidak
ya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 07/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGUSULAN PENSIUN PNS Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Kepegawaian 2. SOP Pengentrian Data Pegawai Ke Dalam Aplikasi SIKEP dan ABS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pensiun tidak segera terbit
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas
Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIKEP, ABS, SAPK BKN dan Buku Kendali Pensiun
Pelaksana No
Aktivitas
1
Mendata pegawai yang akan memasuki masa pensiun dari PTA dan menerima berkas usulan dari PA Se Kalbar
2
Mengoreksi berkas usulan
3
Menyusun berkas usulan dan membuat konsep surat usulan
4
Mengkoreksi konsep surat dan kelengkapan berkasnya untuk diparaf
Petugas
Kasubbag
kelengkapan
Kabag
Mutu Baku Sekretaris
KPTA
Tidak ya
Ya tidak
5
6
Memintakan tanda tangan surat usulan pensiun yang sudah diparaf kepada pimpinan Mengirimkan berkas usulan melalui subbagian TU dan RT
Ya tidak
Ya
Persyaratan/ Perlengkapan Data pegawai dan berkas usulan
Waktu
Output
7 hari
Terkumpulnya daftar nama dan berkas usulan
Data pegawai dan berkas usulan Data pegawai, Berkas dan Komputer Konsep surat dan berkas
15 menit
Lengkapnya berkas usulan
30 Menit
Terceetaknya surat usulan
30 Menit
Surat usulan yang telah diparaf
Berka dan Surat usulan
15 Menit
Tertandatangani nya surat usulan
Berkas usulan
1 jam
Terkirimnya berkas
tidak tidak
ya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 08/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGUSULAN MENGIKUTI UJIAN DINAS TK.I DAN TK.II SERTA UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH Dasar Hukum : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 2. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Pegawai ke Dalam Aplikasi SIKEP dan ABS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat akan terhambat
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan berkas
Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIKEP, ABS, Buku Kendali UD dan UPI serta File Pegawai Pelaksana
No
Aktivitas
1
Mendata calon peserta dari PTA Pontianak dan menerima daftar nama peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah dari PA seKalbar
2
Merekap daftar nama pegawai yang akan diikutkan ujian dinas dan penyesuaian ijazah
3
Membuat konsep surat pengantar ujian dinas dan penyesuaian ijazah Mengoreksi konsep surat untuk disetujui atasan
4
Petugas
Kasubbag
Sekretaris
KPTA
tidak ya
tidak
5
Kabag
Mutu Baku
Mencetak surat pengantar yang sudah disetujui atasan untuk ditandatangani pimpinan
ya
tidak
Waktu
Output
1 hari
Data peserta
Daftar nama
1 jam
Rekap daftar nama
Komputer, printer
30 Menit
Konsep surat
45 Menit
Konsep Komputer dan printer
1 jam
Berkas
1 jam
Tercetak Surat pengantar Surat usulan yang telah disetujui Surat pengantar ditandatangani Pimpinan Berkas terkirim dan terarsipkan
ya tidak
ya
Persyaratan/ Perlengkapan Daftar nama
ya
ya ya
tidak
6
Mengirimkan surat melalui subbagian RT dan TU dan mengarsipkannya
tidak
tidak
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 09/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMBUATAN DUS, DUK DAN BEZETTING FORMASI PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Penyusunan DUK 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/Senioritas Hakim Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Pegawai ke Dalam Aplikasi SIKEP dan ABS 3. SOP Pembuatan Papan Data Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Ketua akan kesulitan menyusun majelis hakim dan pengusulan jabatan tidak tertib
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data Pegawai
Pencatatan dan Pendataan : Website dan File Pegawai
Pelaksana No
Aktivitas
1
Mendownload konsep DUS, DUK dan Bezetting dari aplikasi aplikasi SIKEP dan ABS
2
Memeriksa dan menyetujui konsep data DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai Memintakan tanda tangan konsep DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai kepada pimpinan Mengumumkannya melalui website, papan pengumuman dan pengarsipkannya di dalam file kepegawaian
3
4
Petugas
Kasubbag
Kabag
Mutu Baku Sekretaris
KPTA
Persyaratan/ Perlengkapan Aplikasi SIKEP dan ABS
Waktu
Output
15 Menit
Terdownload nya konsep
Konsep data
45 Menit
Konsep data
30 Menit
Data, papan pengumuman dan website
1 jam
Konsep disetujui pejabat Konsep ditanda tangani Pimpinan Terupload dan terarsipkannya data
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
10/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMUTAKHIRAN DATA SAPK BKN DAN SIMARI Dasar Hukum : 1. PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sasaran Kerja Pegawai 3. Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Aplikasi SAPK BKN 4. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database PNS Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi kepegawaian tidak berjalan dengan cepat dan akurat
No
Aktivitas
1
Menyiapkan data pegawai untuk dientri ke dalam Aplikasi
2
Mengentri data pegawai ke dalam Aplikasi
3
Melaporkan kepada atasan bahwa pengentrian data telah dilakukan
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data
Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SAPK BKN dan SIMARI
Pelaksana Kasub Petugas bag
Kabag
Persyaratan/ Perlengkapan SK Pegawai
Mutu Baku Waktu
Output
30 Menit
Tersedian ya data
Data dan Komputer
120 Menit
Terentriny a data
Data aplikasi
15 Menit
Pemutakh ir an Data Pegawai
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 11/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENYUSUNAN JOB DESCRIPTION PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Pembuatan DUS, DUK Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas tidak akan teratur dan tidak ada yang bertanggung jawab
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Website dan File Kepegawaian
Pelaksana No
Aktivitas
1
Mendata pegawai yang belum dan sudah mempunyai job description
2
Menyerahkan job description tahun sebelumnya ke pada masing-masing atas an langsung untuk dikoreksi kembali dan memberitahu atasan pegawai yang belum punya job description
3
Mencetak job description yang sudah disetujui masing-masing atasan langsung untuk ditandatangani dan dibagikan kepada pegawai yang bersangkutan Membukukan job description untuk dibagikan kepada para pejabat terkait
4
5
Petugas
Kasubbag
Membuat surat pengantar dan minta tanda tangan pimpinan untuk dikirim ke Badilag
Kabag
Mutu Baku Sekretaris
KPTA
tidak
Persyaratan/ Perlengkapan Data Pegawai
Waktu
Output
1 hari
Terdatanya jumlah pegawai
Data Pegawai
1 jam
Disetujuinya konsep job description
Job description dan Komputer
1 hari
Diterimanya Job Description
Alat jilid
1 hari
Komputer, printer
25 Menit
Diterimanya job description oleh pejabat terkait Tercetaknya Surat Pengantar
Buku ekspedisi
15 Menit
Ya
tidak
6
Mengirimkan buku job description pegawai kepada Dirjen Badilag melalui subbagian TU dan RT dan mengarsipkannya
Terkirimnya Job Description
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 12/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Dasar Hukum : 1. PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang SKP Keterkaitan : 1. SOP Sasaran Kerja Pegawai 2. SOP Kenaikan Pangkat Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat terganggu
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan Job Description Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMARI, SIKEP dan ABS dan File Pegawai
Pelaksana No
Aktivitas Kasubbag
1
Mengentri data uraian tugas ke dalam Aplikasi SIMARI pada awal tahun/setiap ada perubahan
2
Mencetak SKP dari Aplikasi
3
Menandatangani SKP
4
Meminta tanda tangan kepada Pejabat Penilai (Atasan langsung) Meyerahkan SKP yang sudah ditandatangani kepada Kasubbag Kepegawaian dan TI untuk diarsipkan Mendownload dari aplikasi penilaian SKP dan PPK Bawahan pada setiap akhir tahun/setiap ada mutasi dan menandatanganinya
Pejabat Penilai/ Atasan Pejabat Penilai
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
Uraian Tugas
1 hari
Terentrinya uraian tugas ke dalam aplikasi SIMARI
Aplikasi, printer dan Komputer
30 Menit
Tercetaknya SKP
SKP
5 menit 5 menit
SKP tertanda tangani Tertandatangannya SKP oleh Atasan
Pegawai
SKP
5
6
7 8
9
SKP
10 menit
Terarsipkannya SKP
SKP
30 Menit
Terdownloadnya SKP yang sudah dinilai
SKP yang sudah dinilai
1 hari
kepada
SKP yang sudah dinilai
1 hari
Mengarsipkan SKP, Nilai SKP dan PPK yang sudah ditandatangani ke dalam file kepegawaian dan file masing-masing pegawai
SKP Yang sudah ditandatangani atasan
1 hari
SKP sudah ditandatangani Bawahan SKP sudah ditandatangani Atasan Pejabat Penilai SKP Tersimpan rapi
Memintakan tanda tangan Bawahan Memintakan tanda tangan Atasan Pejabat Penilai
kepada
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
13/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI DALAM APLIKASI SIKEP DAN ABS Dasar Hukum : 1. SE Sekretaris MA-RI Nomor : 1971/SEK/KU.01/7/2015 tentang Penerapan Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI 2. SK Dirjen Badilag MARI nomor 2152/DJA/ HM.02.3/SK/VII/2014 tentang Penetapan Hak Akses dan Admin Simpeg Online Di Lingkungan Peradilan Agama Keterkaitan : SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi dan Teknologi Informasi
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data SIKEP dan ABS tidak terupdate dengan lengkap dan akan mempengaruhi mutasi
Pencatatan dan Pendataan : File Pegawai
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data-data seluruh pegawai
Pelaksana No
Aktivitas
1
Mengumpulkan data pegawai untuk dientri ke dalam aplikasi
2
Mengentri data pegawai ke dalam aplikasi dan melaporkan kepada atasan untuk dikoreksi Melakukan kontrol terhadap data pegawai dalam aplikasi secara kontinyu
3
Petugas
Kasubbag
Tidak
Kabag
Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Data pegawai 30 menit
Data pegawai
30 menit
Update data
30 menit
ya
Output Terkumpu lnya data mutasi Pegawai Terkoreks inya data pegawai Terkontrol nya mutasi data pegawai di dalam aplikasi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
14/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMUTAKHIRAN DATA PADA PAPAN STATISTIK PEGAWAI Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Keterkaitan : SOP Pembuatan DUS, DUK Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan misinformasi kepegawaian
Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Data-data pegawai Pencatatan dan Pendataan : DUS, DUK dan Bezetting formasi
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menyiapkan DUS, DUK dan Bezetting Formasi
2
Mengonsep dan mengetik data papan untuk dibuat Banner Menyerahkan konsep Ban ner data papan pegawai ke atasan untuk dikoreksi
3
Petugas
Kasubbag
Kabag
tidak ya
Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Papan data 10 menit
Output Data pegawai
Laptop
2 jam
Konsep Banner
Konsep banner
30 menit
Akurasi data Terpasang nya Banner papan data pegawai pada tempatnya Papan data pegawai terupdate
tidak ya
4
Pemesanan dan pemasangan banner papan data pegawai oleh subbag TU dan RT
papan data pegawai
2 hari
5
Mengupdate data pegawai pada papan data pegawai setiap ada mutasi
Papan data pegawai
5 hari
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 15/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS DAN SPD PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Belanja Barang Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perjalanan dinas tidak dapat dibiayai negara
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan surat Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian
Pelaksana No
Aktivitas
1
Mengetik konsep surat tugas pegawai sesuai perintah pimpinan
2
Mengoreksi konsep surat tugas pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan pimpinan
3
Mengetik konsep SPD pegawai susuai surat tugas
4
Mengoreksi konsep SPD pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan PPK dan pejabat struktural
4
Menyerahkan surat tugas dan SPD kepada pegawai yang bersangkutan dan Subbag Keuangan dan Pelaporan serta mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian
Petugas
Kasubbag
PPK
Mutu Baku Sekretaris
KPTA
Tidak ya
Tidak
ya
Tidak
ya
tidak
Tidak
Waktu
Output
15 menit
Konsep surat tugas
Konsep surat tugas
30 menit
Tertanda tanganinya surat tugas
Surat tugas
15 menit
SPD
30 menit
Tercetaknya Konsep SPD Tertandata nganinya SPD
Surat tugas, SPD
15 menit
Ya
Tidak Ya
Persyaratan/ Perlengkapan Perintah pimpinan Komputer
Ya Tidak Ya
Diterimanya dan diarsipkan nya Surat tugas dan SPD
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 16/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PEMBUATAN DAN PEMBARUAN SK YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Job Description 2. SOP Kelangkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tanggung jawab terhadap tugas tertentu tidak terkontrol
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan Data Pegawai Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian
Pelaksana No
Aktivitas
Petugas
1
Mendata SK-SK yang perlu diperbarui dan menerima perintah pimpinan
2
Membuat draft SK-SK yang berhubungan dengan tugastugas pegawai
3
Menyerahkan draft SK-SK ke atasan untuk mendapatkan persetujuan
Kasubbag
Mencetak konsep SK-SK yang sudah disetujui atasan untuk diparaf
Memintakan pimpinan
tanda
KPTA
Ya
tidak
ya
tidak
Waktu
Output
30 menit
Perintah Pimpinan
Konsep SK
30 menit
Konsep SK
Komputer dan printer
15 menit
Hasil Print Out Konsep SK
Komputer dan printer
30 menit
Konsep SK yang sudsah diparaf
Ya
Tidak
Ya tidak
5
Sekretaris
Tidak ya
tidak
4
Kabag
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data/SK lama
ya tidak
tangan
SK-SK yang sudah diparaf
Ditanda tanganinya SK
ya
6
Membagikan SK-SK kepada yang bersangkutan dan mengirim tembusan sesuai tujuan serta mengarsipkannya
SK dan file pegawai
30 menit
Diterimanya SK oleh yang bersangkutan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 17/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PELAKSANAAN ABSENSI PEGAWAI Dasar Hukum : 1. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 2. SK KMA Nomor : 28/KMA/SK/I/2014 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi 2. SOP Pengentrian Data Komdanas Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng hambat pengajuan permintan pembayaran uang makan dan remunerasi
Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, printer dan absensi seluruh pegawai Pencatatan dan Pendataan : Absensi Pegawai dan Aplikasi Komdanas
Pelaksana No
Aktivitas
Mutu Baku
1
Menyiapkan blangko daftar hadir dan pulang pegawai
Persyaratan/ Perlengkapan Komputer dan printer
2
Merekap absen manual kehadiran pegawai dan mengentri data ke Komdanas setiap hari
3
Print out absensi dari finger print setiap minggu, untuk divalidasi dengan absen manual dan divalidasi dengan aplikasi Komdanas Menyerahkan hasil rekap absensi kepada atasan untuk dikoreksi dan diparaf
4
Petugas
Kasubbag
6
Menyerahkan rekap absensi kepada pimpinan PTA Pontianak untuk ditandatangani Menyerahkan hasil rekap absensi kepada Kasubbag Keuangan dan pelaporan dan mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian
Sekretaris
Pimpnan
tidak ya
tidak
5
Kabag
Ya
tidak
Waktu
Output
20 menit
Blanko absensi
Absen Pegawai dan aplikasi komdanas
1 jam
Rekap absensi dan terentrinya data ke komdanas
Print out finger print dan aplikasi komdanas
1 jam
Absensi yang sudah valid
Rekap absensi
45 menit
Terkoreksinya absensi
Rekap Absensi
30 menit
Absensi telah ditanda tangani
Absensi pegawai
15 menit
Diterimanya rekap absensi oleh yang berwenang
ya tidak
ya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 18/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok PNS 2. PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim 3. PP Nomor 12 tahun 1967 Peraturan Gaji PNS Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran gaji berkalanya akan terhambat
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan KGB sebelumnya Pencatatan dan Pendataan : SIKEP, ABS dan File Kepegawaian
Pelaksana No 1
Aktivitas
Petugas
Kasubbag
Mendata pegawai yang akan diterbitkan KGBnya untuk dikoreksi atasan
Kabag
Mutu Baku Sekretaris
KPTA
Persyaratan/ Perlengkapan ABS
Waktu
Output
1 jam
Terdatanya Pegawai yang berhak mendapat KGB
KGB sebelumnya, SK pangkat terakhir dan Daftar Gaji Konsep KGB
1 hari
Terkonsepnya SP KGB
45 menit
Terkoreksinya Konsep KGB
Konsep KGB
30 menit
KGB ditandatangani
KGB
10 menit
KGB telah diterima
Kenaikan Gaji Berkala
10 menit
Diterimanya SP KGB oleh Subbag TU dan RT
tidak
ya
2
Mengetik konsep Surat Pemberitahuan KGB
3
Mengoreksi dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan KGB oleh atasan
4
Menyerahkan konsep SP KGB kepada pimpinan untuk ditandatangani
5
Menyerahkan SP KGB yang baru kepada masingmasing pegawai yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada subbag Keuangan dan Pelaporan Mengirimkan SP KGB sesuai peruntukannya melalui subbag TU dan RT
ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya tidak
ya
6
7
Mengarsipkan SP KGB kedalam file kegawaian dan file masing-masing pegawai yang bersangkutan
KGB
10 menit
KGB terarsipkan
6
Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi SIKEP dan ABS dan mencatat ke dalam buku kendali KGB
Scanner, aplikasi, buku kendali KGB
30 menit
Update data
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
19/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENERBITAN SPMMJ TAHUNAN (Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan) Dasar Hukum : PP Nomor 11 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, tunjangan jabatan tidak dapat dibayarkan
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan data pegawai Pencatatan dan Pendataan : SIKEP, ABS dan File Kepegawaian
Pelaksana No
Aktivitas
Petugas
1
Mendata pegawai yang akan diterbitkan SPMMJ untuk dikoreksi atasan
2
Mengetik konsep SPMMJ
3
Mengoreksi dan konsep SPMMJ
4
Menyerahkan konsep SPMMJ untuk ditandatangani pimpinan
Kasubbag
tidak
memaraf
Kabag
Sekretaris
tidak ya
Mutu Baku
ya
Pimpinan
tidak ya
Persyaratan/ Perlengkapan Data Pegawai
Waktu
Output
30 menit
Terdatanya Pegawai
SPMMJ sebelumnya, Komputer serta Printer Konsep SPMMJ
5 hari
Tercetaknya konsep SPMMJ
2 hari
Terkoreksinya SPMMJ
SPMMJ
1 jam
Tertanda tanganinya SPMMJ
SPMMJ
1 jam
Diterimanya SPMMJ
SPMMJ
2 jam
Terkirim dan terarsipkannya SPMMJ
Scanner dan aplikasi
1 hari
Update data
tidak
5
6
7
Menyerahkan SPMMJ kepada pegawai yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada Subbag Keuangan dan Pelaporan Mengirimkan SPMMJ sesuai peruntukannya melalui Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga dan mengarsipkan SPMMJ ke dalam file kepegawaian dan file masing-masing pegawai Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi SIKEP dan ABS
ya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 20/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGUSULAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN SATYA KARYA DAN SATYALANCANA KARYA SATYA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 2. PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 3. PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data SIKEP dan ABS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penghargaan terhadap pegawai kurang diperhatikan
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data pegawai Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi i-satya, Buku Kendali Tanda Penghargaan, File Kepegawaian, File Pegawai
Pelaksana No 1
2
Aktivitas
Petugas
Kasubbag
Mendata pegawai PTA Pontianak yang telah memiliki masa kerja Sewindu, Dwiwindu, X tahun, XX tahun atau XXX tahun dan menerima berkas yang masuk dari PA se-Kalbar Meneliti kelengkapan berkas PTA dan PA
Kabag
Mutu Baku Sekretaris
KPTA
tidak
Persyaratan/ Perlengkapan Data pegawai
Waktu
Output
5 hari
Terkumpulnya data pegawai
Berkas
2 jam
Lengkapnya Berkas
Komputer dan printer
45 menit
Terparafnya Surat Pengantar
Surat Pengantar
15 menit
Surat pengantar sudah ditandatangani Terupdatenya data ke dalam aplikasi Terkirimnya berkas usulan
ya tidak
3
Mencetak konsep surat pengantar untuk dikoreksi dan diparaf atasan
4
Menyerahkan kepada Pimpinan untuk ditandatangani
5
Menginput data ke dalam aplikasi i-satya MA-RI
Berkas
1 jam
6
Mengirimkan berkas usulan ke Biro Kepeg MARI melalui subbag TU dan RT Mengirimkan kembali tembusan pengantar kepada PAPA melalui subbag TU dan RT Mencatat surat usulan ke dalam buku kendali Tanda Penghargaan PTA dan PA se-Kalbar serta mengarsipkan berkas
Berkas
1 jam
Surat pengantar
10 menit
Terkirimnya Surat pengantar
Surat Pengantar, Berkas, Buku Kendali
30 menit
Terarsipkannya berkas usulan
ya
tidak
ya
tidak
ya tidak
ya
7
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 21/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : S1
1. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 2. PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data SIKEP dan ABS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai yang bersangkutan tidak bisa menduduki jabatannya No 1
2
Aktivitas
Petugas
Kasubbag
Mengetik konsep naskah pendahuluan sumpah, naskah berita acara sumpah, naskah pelantikan, naskah sertijab Mengoreksi konsep untuk selanjutnya disetujui atasan
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan SK Pencatatan dan Pendataan : File Pegawai, File Kepegawaian dan Aplikasi
Pelaksana Kabag
ya
tidak
Mutu Baku Sekretaris
Ya
tidak
KPTA
Ya
tidak
Tidak
Persyaratan/ Perlengkapan SK
Waktu
Output
1 hari
Konsep pelaksanaan
Konsep
1 jam
Konsep sudah disetujui pimpinan
Ya
3
Melaksanakan gladi resik satu hari sebelum pelaksanaan acara pelantikan
konsep
1 hari
Dipahamainya proses pelantikan
4
Melaksanakan acara pelantikan sesuai jadwal
Berkas pelantikan
2 jam
Terlaksananya Pelantikan
5
Mengonsep SPP, SPMT, dan SPMJ, untuk diparaf atasan
Komputer printer
45 menit
Terparafnya konsep
6
Menyerahkan konsep kepada pimpinan untuk ditanda tangani
Konsep
15
Tertanda tanganinya konsep
7
Menyerahkan Berita Acara Sumpah, SPP, SPMT dan SPMJ sesuai peruntukannya melalui subbag TU dan RT Mengarsipkan berkas ke dalam file-file kepegawaian dan file pegawai yang dilantik
Berkas pelantikan
10 menit
Terkirimnya berkas
Berkas pelantikan
30 menit
Terarsipkannya berkas pelantilan
Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi SIKEP dan ABS
Scanner, aplikasi
30 menit
Update data
Ya
tidak
Ya
tidak
tidak
Ya Tidak
ya
8
9
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
22/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PELAKSANAAN TUGAS DOKUMENTASI, PUBLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : 1. SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokkan, Mengarahkan, Mengarsipkan, Memelihara Dan Menemukan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan Dan Mengirim Surat Keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pendokumentasian masih menggunakan manual, terjadi ketidakefisienan dan tidak efektif dari sisi biaya dan waktu
No.
Aktivitas
1
Membuka dan memonitor berita dan informasi baik melalui Website Mah kamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainnya maupun email yang masuk Mencetak berita dan informasi tersebut
2
3
Menyerahkan berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait
4
Memeriksa berita yang diterima selanjutnya di serahkan ke petugas surat masuk sesuai SOP surat masuk sampai turun disposisi dari pimpinan Menindaklanjuti disposisi pimpinan dengan mengirim melalui email dan mengumumkan melalui website
5
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi
Pencatatan dan Pendataan : Website, File Kepegawaian
Pelaksana Tim TI Kasubbag
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Jaringan Internet, Peralatan Komputer
Waktu
Output
1 jam
Tampilnya Website Mahkamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainnya maupun email Tersedianya berita dan informasi
Jaringan Internet, Peralatan Komputer, Printer Berita
30 menit
5 menit
Berita
1 hari
Berita
1 jam
Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait Sampainya email yang dikirim ke tujuan dan tampilnya berita di website
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
23/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001
SOP PENGELOLAAN WEBSITE DAN PORTAL BINWAS PTA PONTIANAK Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka keterbukaan informasi di Peradilan sulit untuk diakses oleh masyarakat pencari keadilan
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi Pencatatan dan Pendataan : Website
Pelaksana No
Aktivitas
1
Membuat pengajuan penye waan Domain Website dan Hosting Web
2
Menyerahkan pengajuan ke Kasubbag Kepegawaian dan TI untuk dipelajari dan disetujui Menyerahkan pengajuan ke Kabag Perencanaan dan Kepegawaian untuk dipelajari dan disetujui Menyerahkan pengajuan ke Sekretaris/PPK untuk di pelajari dan disetujui penca iran dana oleh Bendahara Menyerahkan pengajuan ke Bendahara untuk dilakukan pencairan uang oleh Benda hara Menerima uang pembayaran domain website dan hosting web dan melakukan pembayaran via bank Menyerahkan bukti transfer ke Bendahara
3
4
5
6
7
Tim TI
Bendahara
Kasubbag
Mutu Baku Kabag
Sekretaris/ PPK
Tidak
Persyaratan/ Perlengkapan Surat Pengajuan dan design Web Surat Pengajuan
Waktu
Output
1 hari
Surat dan design web telah diajukan
20 menit
Disetujuinya Surat pengajuan
Surat Pengajuan
10 menit
Disetujuinya Surat pengajuan
Surat Pengajuan
15 menit
Disetujuinya Surat pengajuan
Surat Pengajuan
15 menit
Disetujuinya Surat pengajuan
Kwitansi Pengeluaran
3 hari
Dibayarkannya dana penyewaan domain dan hosting Web
Bukti Transfer
5 menit
Diterimanya bukti transfer oleh bendahara Telah diterimanya pembayaran dan telah diaktifkan
ya tidak
ya
tidak
ya
8
Melakukan konfirmasi pem bayaran dan proses penye waan domain website dan hosting web telah disetujui
PC, Jaringan Internet, Email
1 hari
9
Membuat dan mengem bangkan Tampilan / Layout Website Membuat dan mengupdate Menu Website
PC
1 bulan
Berkembangnya Tampilan/ Layout
PC
5 hari
Terupdatenya menu website dan sesuai kriteria penilaian website
Menerima dan menampil kan data atau Informasi di Website
PC, Data atau Informasi
1 jam
Data atau informasi telah terupdate
10
11
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak
01/Renog dan Anggaran/2016 2 Januari 2014 29 Pebuari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq. H. Z., M.H.I.. NIP. 195502191983021001
SOP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Dasar Hukum : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2011, Perpres No. 70 Tahun 2012, Perpres No. 172 Tahun 2014 dan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No, 54 tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan BMN 2. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran Dan Tahunan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka operasional kantor tidak berjalan secara maksimal.
No
Mengusulkan pejabat penga daan kepada ULP
2
Menerima Surat Keputusan Pejabat pengadaan barang /jasa. Menginventarisir pengadaan barang/jasa sesuai dengan DIPA. Mempersiapkan/mengadakan rapat pengadaan barang/jasa untuk menentukan jadwal pe aksanaan pengadaan barang dan jasa. Mengumumkan daftar penga daan barang/jasa.
4
5
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
Pelaksana Pejabat Petugas Pengadaan Pelaksana
Aktivitas
1
3
Kualifikasi Pelaksana : Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
6
Penerbitan Kerja
Surat
Perintah
7
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sistem yang digunakan sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa.
Tidak Ya
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
30 menit
Sampainya surat permohonan
Referensi penunjang
5 hari
DIPA
2 jam
Kalender
3 jam
Portal resmi
5 hari
SPK
1 hari
Portal resmi
Sesuai pekerja an yang dilakuk an
Terbitnya SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Tercatatnya pengadaan barang/jasa. Tersusunnya jadwal pengadaan barang/jasa.
Sampainya informasi pengadaan barang/jasa. Tertunjuknya pelaksana Terpilihnya penyedia barang/jasa.
8
9
Menerima pelaksanaan pe kerjaan pengadaan barang /jasa sesuai dengan surat perintah kerja. Dengan BAST barang. Mengawasi pelaksanaan pe meliharaan barang ter tentu yang dilaksanakan oleh pe nyedia barang.
Barang inventaris
5 hari
Selesainya pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Sesuai perjanji an
Selesainya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan baik.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
02/Renog dan Anggaran/2016 2 Januari 2014 29 Pebuari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq. H. Z., M.H.I.. NIP. 195502191983021001
SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA Dasar Hukum : 1. PMK No. 162/PMK.02/2016 Tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan DIPA 2. Petunjuk Teknis Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan BMN 2. SOP RKBMN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hanya akan diberikan DIPA sementara yang hanya berisi belanja pegawai
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi
Pelaksana No
Aktivitas
Pelaksana
Kasubbag
Mutu Baku
Kabag
Eselon I
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
Usulan Anggaran
7 hari
Terkumpulnya data awal usulan
Usulan Anggaran
7 hari
Rekapitulasi anggaran Soft copy dan hard copy RKAKL Tertandatanganinya usulan anggaran
1
Menghimpun data awal
2
Mengevaluasi anggaran yang menjadi prioritas
3
Menginput usulan ang garan ke aplikasi RKA-KL dan mencetak Menyampaikan hasil pe nyusunan anggaran ter sebut ke atasan untuk di tandatangani Mengirim usulan RKA-KL ke eselon I
Rekapitulasi anggaran prioritas, laptop Hard copy RKAKL
14 hari
Soft copy dan hard copy RKAKL
1 hari
Terkirimnya soft copy dan hard copy RKA-KL dan data dukung
6
Mengikuti penelaahan usulan anggaran di eselon I
Soft copy dan hard copy RKAKL dan data dukung
5 hari
7
Penelaahan oleh eselon I
1 minggu
8
Menerima DIPA anggaran yang telah disetujui Ese lon 1 dan DJA Kemenkeu
1 hari
Petikan DIPA
9.
Mengarsipkan DIPA
Soft copy dan hard copy RKAKL dan data dukung Soft copy dan hard copy RKAKL dan data dukung Petikan DIPA
Tercatatnya hasil penelaahan usulan anggaran Usulan RKA-KL
10 menit
Arsip Petikan DIPA
tidak
ya
4
5
Tidak
ya
Petikan
1 hari
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
03/Renog dan Anggaran/2016 2 Januari 2014 29 Pebuari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq. H. Z., M.H.I.. NIP. 195502191983021001
SOP REVISI DIPA Dasar Hukum : PMK No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN 3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN 4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat kegiatan operasional kantor
Kualifikasi Pelaksana : S1 Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.
Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menghimpun data awal
2
Menyusun usulan revisi
Menginput usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen ke aplikasi RKAKL dan mencetak Menyampaikan hasil usulan revisi tersebut ke atasan Mengevaluasi hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen
3 4 5
Pelaksana
Kasubbag
Mengirim usulan revisi ke DJPB setempat
7
Menelaah usulan revisi
KPA
DJPB
tidak ya tidak
6
Kabag
Mutu Baku
Menerima Notifikasi usulan revisi dari DJPB
9
Menerima DIPA Revisi dari DJPB melalui Websit RKAKL online Mengarsipkan berkas Revisi DIPA
10
Waktu
Output
1 hari
Data revisi
rencana
Dokumen rencana revisi
4 jam
Draft revisi
usulan
Draft usulan revisi, laptop dan aplikasi RKA-KL Hard copy usulan revisi
14 hari
Soft copy dan hard copy usulan revisi
15 menit
Hard copy usulan revisi
Hard copy usulan revisi
1 hari
Usulan revisi yang disetujui atasan
Soft copy dan hard copy usulan revisi
2 jam
Terkirimnya soft copy dan hard copy serta data dukung
Soft copy dan hard copy usulan revisi serta data dukung Laptop
1 jam
Notifikasi usulan revisi dari DJPB
1 hari
Notifikasi usulan revisi dari DJPB
Laptop dan jaringan internet ADK RKA-KL dan petikan DIPA
2 hari
ADK RKA-KL dan petikan DIPA Arsip ADK RKA-KL dan petikan DIPA
ya Tidak
ya
Tidak
ya
8
Persyaratan/ Perlengkapan Data DIPA dan POK
15 menit
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
04/Renog dan Anggaran/2016 2 Januari 2014 29 Pebuari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq. H. Z., M.H.I.. NIP. 195502191983021001
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
SOP PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menghimpun data awal
2
Mengentri data realisasi Triwulan secara online melalui website BAPPENAS emonev.bappenas.go.id. Mencetak laporan E-Monev BAPENAS
3.
4
Melapor ke atasan bahwa Laporan Triwulan PP 39 Tahun 2006 sudah dientri.
5
Mengarsipkan Laporan Triwulan PP 39 Tahun 2006
Pelaksana
Kasubbag
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan LRA dari Aplika si SAKPA
Waktu
Output
10 Menit
Terkumpulnya dokumen dukung
Laptop, Aplikasi BAPPENAS dan LRA Triwulan Laptop, Aplikasi BAPPENAS dan printer Laporan triwulan PP 39 tahun 2006
30 Menit
Terinputnya seluruh LRA Triwulan
15 menit
Laporan triwulan PP 39 tahun 2006
10 menit
Tersusunnya laporan E-Monev BAPENAS Kontrol atasan atas Laporan yang harus dikirim Arsip Laporan triwulan PP 39 tahun 2006
10 menit
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh
05/Renog dan Anggaran/2016 2 Januari 2014 29 Pebuari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq. H. Z., M.H.I.. NIP. 195502191983021001
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
SOP PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING EVALUASI ANGGARAN KE DJA KEMENTRIAN KEUANGAN Dasar Hukum : PMK No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya
Pencatatan dan Pendataan : Buku kontrol
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung.
Pelaksana No
Aktivitas
Pelaksana
Kasubbag
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan LRA dari aplikasi SAKPA
Waktu
Output
10 menit
Terkumpulnya dokumen dukung
1
Menghimpun data awal
2
Mengentri data realisasi secara online setiap bulan melalui web site monev. Ang garan.depkeu.go.id Mencetak laporan monev Ang garan Kementrian Keuangan
Laptop, Aplikasi SMART
30 menit
Terinputnya laporan realisasi
Laptop, Aplikasi SMART
15 menit
4
Melapor ke atasan bahwa La poran monev anggaran Ke mentrian Keuangan sudah dike rjakan
Laporan emonev anggaran
10 menit
Tersusunnya laporan emonev Anggaran Kontrol atasan atas Laporan yang harus dikirim
5
Mengarsipkan Laporan monev anggaran Ke mentrian Keuangan
Laporan emonev Anggaran
10 menit
3
Arsip Laporan e-monev Anggaran
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 06/Renog dan Anggaran/2017 29 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Drs. M. Taufiq. H. Z., M.H.I.. NIP. 195502191983021001
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
SOP Penatausahaan Hibah Langsung Berupa Barang Dasar Hukum : PMK No. 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Keterkaitan : SOP Aset Hibah Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, Laporan Keuangan tidak dapat diterima
Kualifikasi Pelaksana : S1 Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
Mutu Baku No
Aktivitas
Pelaksana
Kasubbag
Kasubag Keuagan
KPA
DJPU
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Menghimpun data perolehan barang hibah
Dokumen Barang Yang Dihibahkan
3 jam
Data Dukung Hibah
2
Membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) hibah langsung berupa barang
Data Dukung Hibah
1 jam
Draf BAST
Draf BAST
1 Hari
BAST
BAST
2 Hari
Nomor Register
Nomor Register
1 jam
SPTMHL
BAST, SPTMHL
3 hari
SP3HL-BLS
3
Penandatangan hibah dengan hibah
BAST pemberi
4
Mengajukan permohonan nomor register
5
Membuat SPTMHL
6
Mengajukan permohonan pengesahan SP3HL-BJS
7
Menyerahkan SP3HL-BJS ke bagian Keuangan dan Pelaporan
SP3HL-BLS BAST
1 jam
MPHL-BJS, SPTJM, Hasil Pencatatan Aset Hibah di SIMAK BMN
8
Melaporkan Hasil Hibah
2 jam
Laporan Hasil Hibah
9
Mengarsipkan Laporan Hibah
BAST, SPTMHL, SP3HLBJS,SPTJM, MPHL-BJS, Hasil Pencatatan Aset Hibah di SIMAK BMN Laporan Hasil Hibah
1 Jam
Arsip Laporan Hibah
tidak
Ya
Tidak
Ya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
07/Renog dan Anggaran/2017 29 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,
Drs. M. Taufiq. H. Z., M.H.I.. NIP. 195502191983021001
JL. A. Yani No. 252 Pontianak
SOP Monitoring Capaian Kinerja Per Triwulan Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Keterkaitan : SOP LKjIP Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, Capaian kinerja per triwulan tidak diketahui
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktivitas Pelaksana
Kasubbag
Kabag
KPA
DJPU
Eselon I
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Memberikan arahan untuk megumpulkan pencapaian kinerja per triwulan
Dokumen Barang Yang Dihibahkan
3 jam
Data Dukung Hibah
2
Mengumpulkan data capaian kinerja masingmasing bagian per triwulan
Data Dukung Hibah
1 jam
Draf BAST
Menginput data capaian kinerja dari masing-masing bagian menjadi satu laporan Mengarsipkan data capaian kinerja per triwulan Membuat SPTMHL
Draf BAST
1 Hari
BAST
BAST
2 Hari
Nomor Register
Nomor Register
1 jam
SPTMHL
BAST, SPTMHL
3 hari
SP3HLBLS MPHL-BJS, SPTJM, Hasil Pencatatan Aset Hibah di SIMAK BMN Laporan Hasil Hibah
3 4 5
Ya
Tidak
6
Mengajukan permohonan pengesahan SP3HL-BJS
7
Menyerahkan SP3HL-BJS ke bagian Keuangan dan Pelaporan
SP3HL-BLS BAST
1 jam
8
Melaporkan Hasil Hibah
2 jam
9
Mengarsipkan Laporan Hibah
BAST, SPTMHL, SP3HLBJS,SPTJM, MPHL-BJS, Hasil Pencatatan Aset Hibah di SIMAK BMN Laporan Hasil Hibah
Ya
1 Jam
Arsip Laporan Hibah