RILIS MEDIA Hasil Eksaminasi Publik Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Provinsi Jambi Tahun 2009 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 08/PID.B/TPK/2012/PN.JBI (Terdakwa: Drs. A. Mawardy Sabran, MM, Ketua STIE-ASM IKABAMA Jambi) A. Dakwaan Primair
Subsidair
Lebih Subsidair
Lebih-Lebih Subsidair
: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU NO 20 Tahun 2001
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara”
: Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU NO 20 Tahun 2001.
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
: Pasal 8 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU NO 20 Tahun 2001
“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”
: Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU NO 20 Tahun 2001.
“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”
B. Tuntutan 1. Menyatakan Terdakwa Drs. A. Mawardy Sabran, MM Bin Sabran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. 2. Menyatakan Terdakwa Drs. A. Mawardy Sabran, MM Bin Sabran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
3.
4.
Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.(lima puluh juta rupiah) su bsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.45.525.000 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan penyetoran yang telah dilakukan terdakwa ke kas daerah Propinsi Jambi sebesar Rp.45.525.000 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti penyetoran yang telah dijadikan barang bukti.
C. Fakta Persidangan 1. Pencairan uang dari rekening bank STIE-ASM IKABAMA hanya dapat dilakukan dengan specimen tanda tangan terdakwa 2. Pada tahun 2008 terdakwa telah mengirimkan proposal dengan mencantumkan harga/nilai satuan dari barang/keperluan, sehingga proposal kedua diajukan dengan tidak mencantumkan harga satuan barang/keperluan 3. Proposal kedua dikabulkan tetapi STIE-ASM IKABAMA hanya mendapat dana hibah sebesar Rp. 350.000.000 yang ditransfer dari Biro Keuangan Pemprov dikirim ke rekening konrang milik yayasan STIE IKABAMA 4. Masa penggunaan dana hibah diatur berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan dituangkan dalam NPHP dimana dalam naskah tersebut memuat klasula antara lain bahwa penerima dana hibah harus melaporkan penggunaan dana hibah, dimana jika hibah tersebut berlebih maka kelebihan wajib dikembalikan kepada kas daerah Pemprov 5. Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sudah harus disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui Sekda selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2009 6. Sebelum dana hibah tersebut dipergunakan, terdakwa ada mempertanyakan kepada Kepala Biro Keuangan Pemprov ttg mekanisme penggunaan dana hibah dan kepada terdakwa dijelaskan bahwa penggunaan dana hibah boleh dibelanjakan sendiri tanpa proses tender 7. Dana hibah mulai dipergunakan/dibelanjakan pada tanggal 5 Oktober 2009 dan seharusnya dana hibah harus berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan selanjutnya bila dana hibah tersebut tidak habis dipergunakan maka sisanya harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Per: 31 Desember 2009, sisa dana hibah Rp. Rp.125.060.000 (seratus dua puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) 8. Akan tetapi walaupun penggunaan dana hibah tersebut telah berakhir tanggal 31 Desember 2009, terdakwa tidak mengembalikan sisa dana hibah yang tidak habis terpakai dan juga tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pemrprov, bahkan terdakwa masih terus menggunakan dana hibah yang masih tersisa tersebut hingga tanggal 29 April 2010 9. Hal tersebut terdakwa lakukan karena sebelumnya terdakwa menanyakan kepada pihak Pemerintah Provinsi Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan, apakah dana hibah dapat dibelanjakan setelah TA 2009 berakhir yang dijawab oleh pihak Pemerintah Provinsi Jambi tersebut “Boleh” 10. Bahwa disebabkan tidak adanya penjelasan dari pihak Pemprov jambi, terdakwa mengangap bahwa dana bantuan hibah tersebut juga dapat digunakan untuk membayar pembelian barang berupa AC tahun 2008 yang masih dihutang dan untuk itu terdakwa sempat menyertakan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2009
11.
12.
13. 14. 15.
16.
17. 18. 19.
pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dimana ternyata setelah adanya audit kepada terdakwa diberitahukan hal tersebut tidak boleh dilakukan Bahwa setelah BPK melakukan audit terhadap penggunaan dana hibah ditemukan adanya dana hibah yang belum dilaporkan kepada Pemprov, berdasarkan temuan tersebut Asisten III atas nama Gubernur melakukan teguran terhadap Yayasan STIEASM IKABAMA dengan surat tanggal 2 Juni 2010. Setelah adanya teguran tersebut barulan STIE-ASM IKABAMA membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut pada tanggal 16 Oktober 2010 dan tanggal 3 Maret 2011. Bahwa audit oleh BPKP Jambi terhadap yayasan STIE IKABAMA dilaksanakan mulai tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 Bahwa setelah adanya audit tersebut kemudian terdakwa mengembalikan sisa dana hibah sebesar Rp. 45.526.100,- ke kas daerah pada tanggal 24 Agustus 2011 Bahwa Edi Triharyadi membuat laporan polisi yang menyatakan pada tahun 2009 Yayasan STIE IKABAMA tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan aturan sehingga merugikan keuangan negara pada tanggal 7 Oktober 2011. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, penyidik pada Kepolisian melakukan tindakan penyidikan sejak tanggal 7 Oktober 2011 sebagaiman tersebut dalam Surat Pemberitahuan Dimulaiknya Penyidikan (SPDP) tanggal 13 Oktober 2011 Kepolisian meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada BPKP melalui surat pada tanggal 21 Oktober 2011 BPKP melalui surat pada tanggal 20 Oktober 2011 menjelaskan bahwa BPKP telah melakukan audit investigasi dengan Laporan LHAI pada tanggal 8 September 2011 Bahwa terdakwa telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan November 2011.
D. Pertimbangan Hakim 1. Dakwaan Primair: a. Unsur “melawan hukum” pada dakwaan primair dinyatakan terbukti oleh hakim. b. Terhadap unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suaru korporasi” dari pasal dakwaan primair tidak dapat terbuktikan oleh fakta persidangan. 2. Dakwaan Subsidair: Terhadap unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tersebut tidak dapat terbuktikan dengan fakta persidangan. 3. Dakwaan Lebih Subsidair: Terhadap unsur “ Selaku pegawai negeri atau orang lain
selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu” ternyata tidak dapat terbuktikan oleh fakta
4.
persidangan Dakwaan Lebih-Lebih Subsidair: Terhadap unsur “Selaku pengawai negeri atau orang
selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau untuk sementara waktu” pada dakwaan lebih-lebih subsidair ternyata juga tidak dapat terbuktikan oleh fakta persidangan
5. Putusan Pengadilan Tipikor 1. Menyatakan Terdakwa Drs. A. Mawardy Sabran, MM Bin Sabran tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. 3. 4.
Membebaskan Drs. A. Mawardy Sabran, MM Bin Sabran tersebut oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut; Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Memerintahkan untuk membebaskan Drs. A. Mawardy Sabran, MM Bin Sabran tersebut dari dalam tahanan, segera setelah putusan ini selesai diucapkan.
6. Dissenting Opinion (Hakim Anggota II) Dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Hakim anggota II berpendapat: Dakwaan atas unsur: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” , telah terbukti secara sah dan meyakinkan; Perbuatan terdakwa yang menggunakan dana hibah dengan tidak mempedomani ketentuan yang diatur dengan tetap menggunakan sisa dana sampai bulan Oktober 2010 adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur “menyalahgunakan
-
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” Dakwaan atas unsur: “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
7. Temuan Eksaminasi 1. Tentang Posisi Kasus Terhadap hal ini terdapat perbedaan pendapat, yaitu: 1. Pendapat pertama menyatakan jika kasus ini berada pada ranah perdata. Argumentasi yang melandasi pendapatan ini adalah bahwa kasus ini adalah kasus dana hibah antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Swasta yang dalam hal ini adalah STIE IKAMABA Jambi. Dana hibah diikat oleh Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) yaitu mengikat antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian. Tolak ukur benar dan salah adalah pasa naskah perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2. Pendapat kedua menyatakan jika kasus ini berada pada ranah pidana. Argumentasi yang melandasi pendapat ini adalah bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil. Adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan, bukan karena timbulnya akibat (penjelasan Pasal 2 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 3). Kata “dapat” sebelum frasa ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi; (Putusan MK No. Putusan: 003/PUU-IV/2006, Hal. 71). 2. Tentang Kewenangan menghitung kerugian keuangan negara Kasus ini didasarkan pada penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Jambi. Terdapat perbedaan pendapat siapa yang memeliki kewenangan untuk mengaudit dan menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
•
Pendapat pertama mengatakan jika lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara hanyalah BPK. Argumentasi ini didasarkan pada pasal 23 E UUD 1945 yang berbunyi “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” dan pasal 10 ayat (2) UU 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa •
Keuangan yang berbunyi “ Pendapat kedua mengatakan jika BPKP adalah lembaga yang juga memiliki wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara. Argumentasi ini didasarkan pada putusan MK nomor 31/2012 Atas judicial review UU KPK yang diajukan oleh mantan dirut PLN edi widiono. Selain itu, perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP masih dibutuhkan dan menjadi fakta hukum yang diakui keberadaannya dalam sejumlah putusan pidana kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap hingga di Mahkamah Agung.
3. Dakwaan JPU 1. Dasar dakwaan JPU adalah hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang biasanya dilakukan pada tahap penyelidikan, tidak didasarkan atas hasil audit kerugian negara. 2. JPU telah menyusun dakwaan secara subsidiaritas. Akan tetapi, Dakwaan JPU tersebut tidak ditindaklanjuti secara konsisten dan cermat. Sehingga di persidangan JPU tidak mampu membuktikan dakwaannya terutama terhadap Dakwaan Primair, padahal Dakwaan Primair tersebut telah dibuat JPU sedemikian rupa. 3. Dakwaan primair dan subsidair menggunakan bahasa “sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001” padahal tidak ada perubahaan pada pasal tersebut. 4. Dakwaan lebih subsidair dan lebih-lebih subsidari dianggap tidak cermat karena jaksa penuntut umum seharunya mengetahui status terdakwa bukanlah sebagai pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus. 4. Putusan Hakim 1. Terhadap putusan hakim terdapat perbedaan pendapat yaitu: - Pendapat pertama menyatakan jika terdakwa berdasarkan fakta persidangan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum terbitnya SPDP atau ditetapkan sebagai tersangka, sehingga ketika proses penyidikan telah tidak terdapat lagi kerugian keuangan negara - Pendapat kedua menyatakan: pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Hal ini sudah ditegaskan pada Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terungkap juga di fakta persidangan bahwa: Terdakwa telah melaporkan penggunaan dana hibah habis digunakan pada tanggal 18 Oktober 2010 dan kemudian setelah keluarnya laporan audit investigatif dari BPKP, terdakwa mengembalikan sisa dana hibah. 2. Seharusnya hakim mempertimbangkan ketentuan formiil yang kemudian disebut dengan Delik formiil dimana istilah "DAPAT" memiliki konotasi aktif untuk mendorong sesuatu yang membedakan antara Mal administration dengan pelanggaran hukum, dimana kegiatan atau tindakan berada dalam ruang lingkup proses penggunaan alokasi dana hibah (penyimpanan, penggunaan, auditing dll) sudah dapat dikategorisasikan tindakan yang bertentangan dengan hukum walau
akibat dari penggunaan dana tersebut, in casu tidak beralih dari posisinya dari rekening Yayasan, itupun tanpa diketahui atau dapat dibayangkan akibat lebih lanjut dari posisi keuangan tersebut apabila tidak diberikan surat teguran, pemberitahuan, dan penyidikan oleh Pihak Penyidik. Seperti sikap Mahkamah Konstitusi menyatakan pengertian kata “dapat” semata-mata untuk menyatakan bahwa tindak pidana/delik tersebut adalah tindak pidana formil, yang mana tidak perlu perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, melainkan sudah cukup kalau perbuatan tersebut nyata telah dapat (berpotensi) terjadinya kerugian keuangan negara 3. Seharusnya Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana bantuan/hibah dengan tidak mempedomani dan mematuhi ketentuan yang diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 274/Kep.Gub/Diknas/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang kesepakatan bersama tentang pemberian hibah Nomor: 1224/KA/IX/2009 Dan Nomor: 504/L.10.Ji/PP/KU/2009 tanggal 16 September 2009; dengan tetap mempergunakan sisa dana bantuan/ hibah Tahun anggaran 2009 sekitar Rp.125.060.000 (seratus dua puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) sampai dengan bulan Oktober 2010. SEHINGGA menimbulkan kerugian negara Tahun anggaran 2009 sebanyak Rp. 45.525.000 (empat puluh Lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur
"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
4. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar terkait pembelian 11 unit AC yang dibuat seolah-oleh dibeli dari dana hibah pada tahun 2009, padahal AC tersebut telah dibeli pada tahun 2008. Hal ini yang mengakibatkan negara dirugikan Rp. 45.525.000,5. Menurut Majelis Eksaminasi, ketika terdakwa membuat laporan seolah-olah semua dana hibah telah habis digunakan dan bahkan membuat laporan yang tidak benar tentang pembelian 11 unit AC, maka hal itu sudah membuktikan adanya niat terdakwa yang direalisasikan dalam bentuk tindakan. 6. Rekomendasi 1. Agar aparat penegak hukum perlu kehati-hatian dalam menyidik seseorang serta membuat dakwaan (profesionalitas); 2. Dalam kasus-kasus lain selanjutnya, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) benar- benar memikirkan alat bukti yang akan dihadirkan di persidangan, beserta menghadirkan saksi dan saksi ahli yang kompeten berkaitan dengan pokok perkara; Auditor BPK maupun BPKP yang telah memiliki data yang akurat tentang terjadinya tindak pidana korupsi; 3. Agar Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Penuntut Umum dan pihak yang terkait di Kejaksaan dalam perkara ini; 4. Agar Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan terhadap hakim tipikor yang memeriksa dan memutus perkara ini; 5. Agar Mahkamah Agung segera memproses dan memutus Kasasi terhadap Putusan Bebas dengan Terdakwa Mawardi Sabran. Jambi, 8 November 2012 INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW) & WALESTRA
Majelis Eksaminator 1. Prof. Johni Najwan, SH, MH, Ph.D 2. Selamat Sibagariang, SH. MH 3. Kasmadi Kasyim, SH
