TRANSMISI NILAI-NILAI PERTANAHAN D I K A B U P A T E N M A G E T A N

TRANSMISI NILAI-NILAI PERTANAHAN DI

KABUPATEN

MAGETAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 : 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 : 1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TRANSMISI NILAI-NILAI PERTANAHAN DI KABUPATEN MAGETAN

Oleh:

Aristiono Nugroho Tullus Subroto Suharno

STPN PRESS-2017

Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan © Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, Suharno

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh: STPN Press, Mei 2017 Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239 Faxs: (0274) 587138 Website: http://pppm.stpn.ac.id/ Penulis: Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, Suharno Editor: Tim STPN Press Proofread: Tim STPN Press Layout/Cover: RGB Desain Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan STPN Press, 2017 XVII + 216 hlm.: 14,5 x 20,5 cm ISBN: 978-602-7894-X-X ISBN: 602789427-X

iv

KATA

PENGANTAR

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus berjuang melakukan sertipikasi hak atas tanah masyarakat. Sejak tahun 1961 berbagai program telah dilakukan, demi memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Tahun 1980an diluncurkan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), untuk melakukan sertipikasi hak atas tanah secara massal. Pada tahun 1997 ikhtiar sertipikasi hak atas tanah massal semakin diperkuat melalui PAP (Proyek Administrasi Pertanahan), yang oleh masyarakat lebih akrab disebut “Proyek Ajudikasi”. Setelah ikhtiar tersebut, berbagai ikhtiar terus menerus dilakukan, dalam bentuk berbagai proyek dan program. Bahkan untuk memberi nuansa percepatan pendaftaran tanah, PRONA bukan lagi diberi makna sebagai Proyek Operasi Nasional Agraria, melainkan telah diberi makna baru sebagai Program Operasi Nasional Agraria. Tahun 2017, pendaftaran tanah mendapat momentum dan “karakter” baru, saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Seluruh ikhtiar ini memiliki tujuan, untuk mendaftar seluruh bidang tanah di Indonesia, dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah, yang kemudian diserahkan pada yang berhak sebagai bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

v

Sesungguhnya keberhasilan sertipikasi hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh semangat, militansi, dan kerja keras petugas kantor pertanahan. Keberhasilan ini juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat, atau petani, jika dilaksanakan di desa atau di daerah pertanian. Dengan kata lain, dalam konteks desa dan daerah pertanian, maka para petani memiliki peran penting dalam sertipikasi hak atas tanah. Uniknya, partisipasi para petani dalam sertipikasi hak atas tanah distimulus oleh petugas kantor pertanahan. Saat melakukan penelitian di Kabupaten Magetan, penulis menemukan adanya transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Pada awalnya hasil temuan itu dikemas dalam laporan penelitian, berjudul “Transmisi Sosial Dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.” Tetapi atas dasar keinginan untuk berbagi hasil temuan kepada banyak orang, maka laporan penelitian tersebut kemudian oleh penulis diubah menjadi buku, dengan judul, “Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan.” Saat penulis melakukan penelitian, banyak pihak telah yang membantu sehingga kegiatan berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih, kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan; Kepala Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan; Mantan Sekretaris Desa Cepoko, Tahun 2006-2015; Sekretaris Desa Cepoko, Tahun 2015-sekarang; Ketua dan sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko; Kepala Desa Banjarpanjang, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan; Sekretaris Desa Banjarpanjang; Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang; Petani Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang;

vi

Petani Dusun Pulutan, Desa Banjarpanjang. Selain itu, pada kesempatan ini, penulis bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya memberi kesehatan dan rahmat pada penulis, dan semua pihak yang terkait, sehingga buku ini dapat diterbitkan dan dapat dinikmati oleh pembaca. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang masalah utama para petani di Kabupaten Magetan, yang tidak jauh berbeda dengan masalah petani di kabupaten lainnya di Indonesia. Kesejahteraan menjadi masalah utama para petani di Kabupaten Magetan, yang sekaligus juga menjadi masalah pokok sektor pertanian. Oleh karena itu, tindakan yang paling rasional bagi petani adalah aktif dalam berbagai kegiatan, yang mampu membantunya menjangkau kesejahteraan. Pemberdayaan petani merupakan salah satu cara, agar para petani mampu menjangkau kesejahteraan. Ketika pemberdayaan petani sedang diperjuangkan, untuk mencapai sasaran dan tujuan kesejahteraan, maka transmisi nilainilai pertanahan merupakan salah satu prasyaratnya. Transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani berpeluang mengalihkan nilai-nilai yang berguna dalam pemberdayaan petani, dan mengundang kesediaan para petani untuk menerimanya. Hal ini membuka peluang bagi hadirnya keyakinan dan motif para petani, sehingga dapat membantu terwujudnya tindakan para petani, yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan. Collins English Dictionary (2015) menjelaskan, bahwa transmisi (Bahasa Indonesia) atau transmission (Bahasa Inggris) adalah tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya. Dengan demikian “transmisi” dalam konteks pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan adalah: (1) proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan; (2) yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas

vii

kantor pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran; sehingga (3) cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya. Transmisi nilai-nilai pertanahan berlangsung ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan melakukan tindakan dan komunikasi dengan petani, dengan memanfaatkan xinyong (kepercayaan) dan guanxi (hubungan pribadi). Sebagaimana diketahui, tiap individu petani memiliki perbedaan dalam hal kemampuannya untuk belajar dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, tetapi hal ini tidak menyurutkan ikhtiar kantor pertanahan dalam memberdayakan petani. Para petugas kantor pertanahan berupaya memanfaatkan modal sosial yang ada di suatu desa, agar dapat memberdayakan petani melalui transmisi nilai-nilai pertanahan. Upaya petugas kantor pertanahan ini dapat difahami dengan memanfaatkan Teori Pertukaran Sosial, yang selanjutnya diketahui bahwa dalam konteks transmisi nilai-nilai pertanahan, petugas kantor pertanahan memperoleh kesempatan: Pertama, mengkonstruksi tindakan atau perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, dengan menginformasikan adanya reward (ganjaran atau manfaat) atas tindakan atau perilaku tersebut bagi petani, agar petani berkenan mengulangi tindakan atau perilaku tersebut; Kedua, memberi informasi kepada para petani, bahwa mereka mendapat reward terus menerus berupa perlindungan hak atas tanah, bila terus menerus mengulangi tindakan atau perilaku tersebut; Ketiga, memberi informasi kepada para petani, bahwa tindakan dan perilaku tersebut sangat bernilai bagi diri sendiri dan pihak lain, sehingga para petani terdorong untuk mengulangi tindakan dan perilaku tersebut; Keempat, membuka kesempatan bagi terjadinya pertukaran kembali (re-exchange) manfaatyang diperoleh, ketika petugas kantor pertanahan dan petani melakukan interaksi; Kelima, penilaian bagi tindakan atau

viii

perilaku para petani tidak selalu bersifat ekonomi (perbandingan cost and benefit) melainkan dapat pula bersifat subyektif, misalnya yang terkait dengan perlindungan hak atas tanah; Keenam, mendorong para petani agar tetap melakukan tindakan atau perilaku yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, sehingga mereka dapat terus menerus memperoleh reward, berupa jaminan atau perlindungan hukum, yang terkait dengan hak atas tanahnya. Saat hasil pemahaman teoritis tersebut dipertemukan dengan fakta lapangan diketahui, bahwa transmisi nilai-nilai pertanahan secara faktual berbasis pada petugas kantor pertanahan dan para petani, serta interaksi petugas kantor pertanahan dengan para petani. Ketika para petugas kantor pertanahan melakukan transmisi nilainilai pertanahan, mereka memiliki motif, berupa: (1) pelaksanaan tugas, (2) tunduk pada ketentuan, dan (3) memberi manfaat. Motif ini diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku, yang sesuai: (1) tuntutan tugas, (2) batasan ketentuan, dan (3) kebutuhan petani. Tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, yang dibekali motif yang kuat ini, akhirnya menghasilkan tindakan dan perilaku yang tepat dan relevan. Sementara itu, para petani juga memiliki motif saat menerima transmisi nilai-nilai pertanahan, yaitu agar dapat: memperjelas, melindungi, dan memanfaatkan kepemilikan tanah. Motif ini mendorong para petani, untuk mengamati: (1) isi dan pelaksanaan sosialisasi, (2) pelayanan petugas kantor pertanahan, dan (3) prospek kepemilikan tanah. Hasil pengamatan petani kemudian memicu kesediaan petani, untuk: (1) menghadiri sosialisasi, (2) berpartisipasi dalam sosialisasi, (3) menyiapkan alat bukti, (4) mengumpulkan data lapangan, (5) merespon pengumuman, dan (6) menerima sertipikat hak atas tanah. Saat para petani berinteraksi dengan petugas kantor pertanahan, mereka membangun kepercayaan dan hubungan.

ix

Para petani percaya terhadap motif, tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, serta ketepatan dan relevansinya. Para petani dan petugas kantor pertanahan juga membangun hubungan, berupa hubungan formal, semi formal, dan personal yang terkait dengan pelaksanaan; serta hubungan personal yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas. Akhirnya transmisi nilai-nilai pertanahan dapat terlaksana, yang wujudnya berupa penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, dan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu dilakukan dengan memperhatikan maksud, alasan, prasyarat, prospek, dan prosesnya. Selanjutnya, transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini juga dilakukan dengan memperhatikan maksud, alasan, prasyarat, prospek, dan pelaksanaannya. Transmisi nilai-nilai pertanahan menghasilkan aktivitas, yang dapat melindungi kepemilikan bidang tanah para petani, sehingga bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan, dan orang lain. Kepemilikan bidang tanah petani dapat dilindungi, saat para petani menyadari bahwa kepemilikan bidang tanah merupakan sesuatu yang urgen, dan prasyaratnya terpenuhi. Hal ini sekaligus memperlihatkan prospeknya yang baik, terutama setelah diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Kepemilikan bidang tanah yang semakin kuat, selain bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan, juga bermanfaat bagi: (1) tetangga batas, (2) sesama petani, (3) masyarakat desa, serta (4) pemerintah desa. Dampak transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan pada para petani, antara lain munculnya semangat memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan, serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan harmoni sosial. Saat memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan, para petani berupaya agar mampu memperoleh perlindungan hukum, dan

x

pemenuhan hak-haknya. Walaupun konsekuensi yang timbul berupa pemenuhan kewajiban, sehingga keadilan dapat menjadi instrumen pendorong kemajuan petani. Selain keadilan, transmisi nilai-nilai pertanahan juga mendorong semangat para petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Petani mengerti makna kesejahteraan, dan urgensinya, serta keterkaitannya dengan penghasilan atau pendapatan petani. Oleh karena itu, merupakan hal yang logis bila kemudian para petani memperjuangkan peningkatan kesejahteraan melalui kerjasama di antara mereka dan dengan pihak lain. Saat keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan, maka terbentang peluang munculnya harmoni sosial. Petani dapat berkontribusi dalam mewujudkan harmoni, saat mereka telah faham urgensi, prasyarat, dan prospek harmoni sosial. Berbekal semua itu, para petani bekerjasama dengan sesamanya dan dengan pihak lain, untuk mewujudkan harmoni sosial. Yogyakarta, April 2017 Penyusun

xi

xii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................v DAFTAR ISI.............................................................................. xiii BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1 A. Masalah Utama Petani..............................................................1 B. Pengertian Transmisi.................................................................6 C. Keberlangsungan Transmisi.......................................................7 D. Perspektif Pertukaran Sosial....................................................16 E. Sekilas Kabupaten Magetan....................................................20 F. Sekilas Desa Banjarpanjang.....................................................26 G. Sekilas Desa Cepoko...............................................................28 BAB II BASIS TRANSMISI NILAI-NILAI PERTANAHAN............... 31 A. Petugas Kantor Pertanahan.....................................................31 1. Motif..............................................................................31 a. Motif Pelaksanaan Tugas...........................................31 b. Motif Tunduk Pada Ketentuan..................................34 c. Motif Memberi Manfaat...........................................37 2. Tindakan dan Perilaku....................................................39 a. Sesuai Tuntutan Tugas...............................................39 b. Sesuai Batasan Ketentuan..........................................42 c. Sesuai Kebutuhan Petani...........................................45 3. Ketepatan dan Relevansi.................................................48 xiii

a. Ketepatan Tindakan dan Perilaku..............................48 b. Relevansi Tindakan dan Perilaku...............................49 B. Para Petani..............................................................................51 1. Motif Petani....................................................................51 a. Memperjelas Kepemilikan Tanah..............................51 b. Melindungi Kepemilikan Tanah................................53 c. Memanfaatkan Kepemilikan Tanah...........................55 2. Pengamatan Petani..........................................................55 a. Mengamati Isi Sosialisasi...........................................56 b. Mengamati Pelaksanaan Sosialisasi............................57 c. Mengamati Pelayanan Petugas...................................59 d. Mengamati Prospek Kepemilikan Tanah...................60 3. Kesediaan Petani.............................................................62 a. Kesediaan Menghadiri Sosialisasi..............................62 b. Kesediaan Berpartisipasi Dalam Sosialisasi................62 c. Kesediaan Menyiapkan Alat Bukti............................65 d. Kesediaan Mengumpulkan Data Lapangan...............71 e. Kesediaan Merespon Pengumuman...........................74 f. Kesediaan Menerima Sertipikat.................................76 C. Interaksi Petugas Dengan Para Petani......................................77 1. Membangun Kepercayaan...............................................77 a. Kepercayaan Terhadap Motif Petugas........................77 b. Kepercayaan Terhadap Tindakan dan Perilaku Petugas.......79 c. Kepercayaan Terhadap Ketepatan dan Relevansi........81 2. Membangun Hubungan.................................................84 a. Hubungan Formal Terkait Pelaksanaan Tugas............84 b. Hubungan Semi Formal Terkait Pelaksanaan Tugas...88 c. Hubungan Personal Terkait Pelaksanaan Tugas..........93 d. Hubungan Personal Tidak Terkait Pelaksanaan Tugas...... 97 BAB III PELAKSANAAN TRANSMISI NILAI-NILAI PERTANAHAN.................................................................. 101 A. Wujud Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan...............................101 xiv

1. Menghentikan Transmisi Masa Lalu..............................101 a. Maksud Penghentian Transmisi...............................101 b. Alasan Penghentian Transmisi.................................104 c. Prasyarat Penghentian Transmisi.............................105 d. Prospek Penghentian Transmisi...............................108 e. Proses Penghentian Transmisi..................................119 2. Melakukan Transmisi Masa Kini...................................120 a. Maksud Transmisi...................................................120 b. Alasan Transmisi.....................................................125 c. Prasyarat Transmisi..................................................130 d. Prospek Transmisi...................................................135 e. Pelaksanaan Transmisi.............................................137 B. Hasil Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan.................................139 1. Melindungi Kepemilikan Tanah....................................139 a. Urgensi Kepemilikan Tanah....................................139 b. Prasyarat Perlindungan Kepemilikan Tanah............141 c. Prospek Perlindungan Kepemilikan Tanah..............145 d. Sertipikasi Hak Atas Tanah.....................................148 2. Bermanfaat Bagi Orang Lain........................................169 a. Bermanfaat Bagi Tetangga Batas..............................169 b. Bermanfaat Bagi Sesama Petani...............................171 c. Bermanfaat Bagi Masyarakat Desa..........................172 d. Bermanfaat Bagi Pemerintah Desa..........................173 C. Dampak Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan............................174 1. Keadilan.......................................................................174 a. Keadilan Dalam Perlindungan Hukum...................175 b. Keadilan Dalam Pemenuhan Hak...........................177 c. Keadilan Dalam Pelaksanaan Kewajiban.................179 d. Keadilan Sebagai Instrumen Pendorong..................180 e. Keadilan Untuk Mendapat Hak..............................181 2. Kesejahteraan................................................................184 a. Makna Kesejahteraan..............................................184 b. Urgensi Kesejahteraan.............................................186 c. Kesejahteraan dan Penghasilan................................188 xv

d. Memperjuangkan Kesejahteraan.............................191 e. Bekerjasama Untuk Kesejahteraan...........................193 3. Harmoni Sosial.............................................................194 a. Wujud Harmoni Sosial...........................................194 b. Urgensi Harmoni Sosial..........................................195 c. Prasyarat Harmoni Sosial........................................198 d. Prospek Harmoni Sosial..........................................200 e. Bekerjasama Untuk Harmoni Sosial........................204 BAB IV PENUTUP................................................................................ 207 D A F T A R P U S T A K A..................................................... 213

xvi

xvii

xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Masalah Utama Petani Kesejahteraan merupakan masalah utama petani, yang sekaligus menjadi masalah pokok sektor pertanian. Oleh karena itu, tindakan yang paling rasional bagi petani adalah aktif dalam berbagai kegiatan yang mampu membantunya menjangkau kesejahteraan. Pemberdayaan petani akhirnya menjadi hal penting sebagai salah satu cara agar upaya petani menjangkau kesejahteraan dapat berhasil dengan baik. Pemberdayaan petani meliputi to give power or authority dan/atau to give ability to or enable (Nugroho, 2014:21), yang dalam pelaksanaan di bidang pertanahan di Kabupaten Magetan membutuhkan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Peran yang dapat dimainkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, antara lain berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanahan (terutama legalisasi asset). Sebagaimana diketahui, pengetahuan bukan biaya sosial (social cost) yang merupakan pemborosan, tetapi merupakan investasi sosial (social investment) yang akan memberikan manfaat untuk jangka waktu yang tidak terbatas (Nugroho, 2015:11).

Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan

1

Aristiono Nugroho dkk. Pemerintah Kabupaten Magetan (2014a) mengungkapkan, bahwa ada 8 (delapan) masalah pokok sektor pertanian di wilayah kabupaten ini, yaitu: Pertama, masih rendahnya penggunaan bibit unggul bersertipikat. Kedua, semakin sedikitnya ketersediaan air. Ketiga, masih banyaknya jaringan irigasi yang rusak. Keempat, ketersediaan pupuk yang sering terhambat. Kelima, masih sedikitnya kepemilikan alat mesin pertanian. Keenam, jatuhnya harga gabah saat panen. Ketujuh, lemahnya permodalan petani. Kedelapan, semakin sempitnya kepemilikan tanah petani. Ketika pemberdayaan petani dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, maka saat itu berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan dari para petugas kantor pertanahan kepada para petani. Transmisi nilai-nilai pertanahan berbasis pada motif serta ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku para petugas kantor pertanahan. Selain itu, motif, pengamatan, dan kesediaan para petani juga memiliki arti penting. Kesemua ini menghasilkan interaksi antara keduanya, terutama dalam membangun kepercayaan dan hubungan. Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan perlu mempersiapkan substansi nilai-nilai pertanahan yang akan ditransmisikannya, seraya memperhatikan motif yang dimiliki para petani ketika menerima transmisi tersebut. Kesediaan para petani menjadi penentu keberhasilan, ketika berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan oleh kantor pertanahan. Asumsi dan keyakinan positif yang dimiliki petani atas nilai-nilai pertanahan merupakan dasar bagi hadirnya kesediaan petani, yang kemudian mewujud dalam bentuk tindakan dan perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan. Sementara itu diketahui, bahwa secara umum nilai-nilai pertanahan bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang antara lain berisi: Pertama, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi

2

Pendahuluan


BAB I

kekuasaan seluruh rakyat [sumber: Pasal 2 angka (1) UUPA]. Kedua, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara (sumber: Pasal 3 UUPA). Ketiga, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (sumber: Pasal 6 UUPA). Keempat, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (sumber: Pasal 7 UUPA). Kelima, atas dasar hak menguasai oleh Negara, maka Negara mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air, dan ruang angkasa (sumber: Pasal 8 UUPA). Keenam, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa [sumber: Pasal 9 ayat (1) UUPA]. Ketujuh, tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah, dan untuk mendapat manfaat serta hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya [sumber: Pasal 9 ayat (2) UUPA]. Kedelapan, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan [sumber: Pasal 10 ayat (1) UUPA]. Kesembilan, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya [sumber: Pasal 12 ayat (1) UUPA]. Kesepuluh, memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiaptiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu (sumber: Pasal 15 UUPA). Kesebelas, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia [sumber: Pasal 19 ayat (1) UUPA].

3

Aristiono Nugroho dkk. Berkaitan dengan pendaftaran tanah atau legalisasi asset, terdapat nilai-nilai pertanahan yang “dekat” dengan petani, terutama saat berlangsung pelaksanaan PRONA (Program Operasi Nasional Agraria), PRODA (Program Operasi Daerah Agraria), atau yang semacam itu. Nilai-nilai pertanahan yang terkait dengan pendaftaran tanah bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang antara lain berisi: Pertama, penghormatan terhadap alat bukti atau dokumen pemilikan dan penguasaan tanah, yang wujudnya berupa proses pemeriksaan berkas dan penelitian data yuridis. Kedua, penghormatan terhadap fakta lapangan, yang wujudnya berupa proses pemeriksaan lapangan tentang kebenaran data yuridis dan pengukuran bidang tanah untuk mengumpulkan data fisik. Ketiga, penghormatan terhadap hak pihak lain yang terkait dengan suatu bidang tanah, yang wujudnya berupa proses pengumuman data fisik dan data yuridis. Keempat, penghormatan terhadap proses administrasi, yang wujudnya berupa proses pembukuan hak dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kelima, penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah, yang wujudnya berupa proses penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada yang berhak. Transmisi nilai-nilai pertanahan merupakan prasyarat, agar pemberdayaan petani dapat mencapai sasaran dan tujuan. Selain itu, transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani juga berpeluang mengalihkan nilai-nilai yang berguna dalam pemberdayaan petani, dan mengundang kesediaan para petani untuk menerimanya. Hal ini membuka peluang bagi hadirnya keyakinan dan motif para petani, sehingga membantu terwujudnya tindakan para petani, yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan. Sebagaimana diketahui istilah “transmisi” banyak dibahas oleh para ahli dalam beberapa konteks yang berbeda, seperti: Pertama,

4

Pendahuluan

BAB I

Bambang Irawan (2007), dalam karyanya yang berjudul “Fluktuasi Harga, Transmisi Harga, dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah”, menjelaskan bahwa semakin tinggi fluktuasi harga komoditas, maka semakin rendah transmisi harga konsumen kepada petani dan semakin rendah pula harga yang diterima petani. Kedua, Jonah Berger (2011), dalam karyanya yang berjudul “Arousal Increases Social Transmission of Information”, menjelaskan bahwa dalam konteks komunikasi sebagai wujud transmisi sosial, ternyata orang lebih senang berbagi informasi tentang penyebab sesuatu, daripada berbagi informasi tentang sesuatunya itu sendiri; Ketiga, Yoshihisa Kashima dan kawan-kawan (2012), dalam karyanya yang berjudul “Social Transmission of Cultural Practices and Implicit Attitudes”, menjelaskan bahwa transmisi budaya lebih banyak ditentukan oleh rekonstruksi daripada oleh replikasi; Keempat, Maning Chen Zhongtai, Wang Xiaohuan, dan Shi Xiuqing (2015), dalam karyanya yang berjudul “Key Nodes Indentify in The Peasants Social Network Based on Structural Hole Theory”, menjelaskan bahwa pemanfaatan kelompok kunci dalam jejaring sosial petani (peasant) mampu memperbaiki efisiensi transmisi informasi. Dengan demikian istilah “transmisi” merupakan istilah yang menarik, urgen, dan banyak diminati oleh pemerhati dan praktisi sosial. Istilah ini semakin urgen saat dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan petani. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa pemberdayaan petani oleh Pemerintah Kabupaten Magetan terus menerus dilakukan, sebagai penghormatan atas peran dan kontribusi petani bagi keberhasilan kabupaten ini di sektor pertanian (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014a, 2014b; dan Magetan Optimis, 2013). Hal inilah yang direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan melakukan pemberdayakan petani, yang di dalamnya “melibatkan” transmisi nilai-nilai pertanahan.


5

Aristiono Nugroho dkk.

B. Pengertian Transmisi Collins English Dictionary (2015) menjelaskan, bahwa transmisi (Bahasa Indonesia) atau transmission (Bahasa Inggris) adalah tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya. Sementara itu, S. Mthethwa Sommers (2014) dalam “Narratives of Social Justice Educators” mengungkapkan adanya Teori Transmisi (Transmission Theory) yang menyatakan, bahwa suatu masyarakat (society) hanya dapat bertahan (survive), jika ia memelihara dan mereplikasi sosio-ekonomi (socio-economic) dan struktur politik (political structure) yang ada pada dirinya di saat ini. Penjelasan Collins English Dictionary dan S. Mthethwa Sommers semakin lengkap dengan memanfaatkan pernyataan Jelmer W. Eerkens dan Carl P. Lipo dalam “Cultural Transmission Theory and The Archaeological Record: Providing Context to Understanding Variation and Temporal Changes in Material Culture” (2007). Pada kesempatan tersebut mereka menyatakan, bahwa proses transmisi (transmission processes) sangat dipengaruhi oleh konten (content), konteks (context), dan pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya (Eerkens, 2007:239). Berdasarkan penjelasan Collins English Dictionary, S. Mthethwa Sommers, Jelmer W. Eerkens dan Carl P. Lipo diketahui, bahwa transmisi adalah: (1) tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya; (2) yang berkaitan dengan upaya suatu masyarakat atau kelompok masyarakat untuk dapat bertahan; dan (3) prosesnya dipengaruhi oleh konten, konteks, pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya. Sementara itu, Kimmo Eriksson dan Julie C. Coultas dalam “Theory of Conformist Social Learning” (2005:1) menjelaskan, bahwa transmisi sosial (social transmission) adalah tindakan ketika suatu individu memperoleh elemen masing-masing budaya sebagai suatu ide, suatu perilaku, atau suatu alat, melalui pengamatan atau

6

Pendahuluan pembelajaran dari individu lain. Jonah Berger (2011a:891) dalam “Arousal Increases Social

BAB I

Transmission of Information” mengungkapkan, bahwa transmisi sosial ada di mana-mana. Kawan-kawan membicarakan rumah makan, kebijakan yang berkaitan dengan legislasi, analisis perdagangan saham, gossip para tetangga, dan chitchat para remaja. Dengan demikian, transmisi sosial adalah setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya. Dengan demikian “transmisi” dalam konteks pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan adalah: (1) proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan; (2) yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas kantor pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran; (3) sehingga cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya.

C. Keberlangsungan Transmisi Komunikasi antara para petani dengan para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan berdampak pada kemampuan para petani, dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kepemilikan tanahnya. Selain itu, komunikasi ini sekaligus juga menjadi media, bagi terjadinya penyebaran ide dan budaya pertanahan di kalangan para petani. J. Krause, D.P. Croft, dan R. James. 2007 dalam “Social Network Theory in The Behavioral Sciences: Potential Applications” (2007:21) mengingatkan, bahwa individu memperlihatkan ciri-ciri yang berbeda dalam hal kemampuannya untuk belajar dari yang lain, dan dalam efektivitasnya mentransmisi setiap informasi. Transmisi nilai-nilai pertanahan berlangsung ketika Kantor


7

Aristiono Nugroho dkk. Pertanahan Kabupaten Magetan melakukan tindakan dan komunikasi dengan petani, dengan memanfaatkan xinyong dan guanxi. Sebagaimana diketahui, tiap individu petani memiliki perbedaan dalam hal kemampuannya untuk belajar dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, tetapi hal ini tidak menyurutkan ikhtiar kantor pertanahan dalam memberdayakan petani. Para petugas kantor pertanahan dapat memanfaatkan modal sosial yang ada di suatu desa, agar mereka dapat memberdayakan petani melalui transmisi nilai-nilai pertanahan. Badaruddin (2008:6) menjelaskan, bahwa modal sosial, adalah hubungan sosial yang berhasil terjalin dalam hubungan sehari-hari di kalangan petani atau warga masyarakat. Hubungan ini mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu lama, sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, serta norma dan nilai yang mendasari hubungan sosial tersebut. Untuk membuktikan tentang pentingnya modal sosial, Badaruddin (2008:6-7) mengungkapkan kunci sukses pebisnis Cina dalam tataran global, yang antara lain disebabkan adanya dua hal yang dibangun sebagai modal sosial, yaitu: Pertama, xinyong atau kepercayaan, yang berfungsi sebagai perekat transaksi. Kedua, guanxi atau hubungan pribadi, yang berfungsi mereduksi biaya transaksi ketika hukum tidak dapat diandalkan. Berdasarkan penjelasan Badaruddin diketahui, bahwa selayaknya petugas kantor pertanahan didorong untuk memanfaatkan modal sosial, terutama kepercayaan dan hubungan pribadi, bagi tercapainya transmisi sosial dalam memberdayakan petani. Oleh karena itu, petugas kantor pertanahan perlu mengenali kelompok kunci yang ada di kalangan para petani. Maning Chen Zhongtai, Wang Xiaohuan, dan Shi Xiuqing dalam “Key Nodes Indentify in The Peasants Social Network Based on Structural Hole Theory”

8

Pendahuluan

BAB I

(2015:257) menjelaskan, bahwa pemanfaatan kelompok kunci (key nodes) dalam jejaring sosial petani (peasant) mampu memperbaiki efisiensi transmisi informasi. Oleh karena itu perlu kemampuan untuk memilih kelompok yang relevan dengan informasi yang akan ditransmisikan, melalui jejaring sosial. Kelompok kunci pada jejaring sosial petani memili karakter: (1) mampu berkomunikasi dengan pihak lain; (2) memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari kelompok petani lainnya, walaupun perbedaannya tidak terlalu besar; (3) senang berkomunikasi dengan pihak lain, sehingga bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan usaha-taninya (Chen Zhongtai, 2015:257). Dalam konteks transmisi nilai-nilai pertanahan diketahui, bahwa tindakan dan komunikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan petani mewujud dalam bentuk pembelajaran sosial, khususnya transmisi pembelajaran sosial. Kemampuan petugas kantor pertanahan mengenali kelompok kunci yang ada di kalangan para petani, dapat membantunya melakukan proses transfer informasi dari dirinya kepada para petani melalui pembelajaran sosial (social learning), yang secara sosiologis juga disebut “transmisi kultural” (cultural transmission). Pembelajaran sosial terjadi, ketika tiap petani pembelajar memperhatikan penjelasan petugas kantor pertanahan. Keberadaan pembelajaran sosial inilah, yang akhirnya menjadikan transmisi kultural lebih sering disebut sebagai “transmisi pembelajaran sosial” atau “transmission of social learning”, yang terdiri dari: Pertama, vertical transmission, terdiri dari: (1) general acculturation, yaitu transmisi dari yang lebih tua kepada yang lebih muda yang berada dalam budaya yang sama; (2) specific socialization, yaitu transmisi yang dilakukan secara terarah dan sistematis. Kedua, oblique transmission, yaitu transmisi dari orang dewasa, baik yang berasal dari budaya yang sama (intra) maupun dari budaya yang berbeda


9

Aristiono Nugroho dkk. (ekstra). Ketiga, horizontal transmission, yaitu transmisi dari orang yang sebaya (umur) atau setara (sosial). Sementara itu, Joana Maria Pujadas Mora, Gabriel Brea Martinez, dan Anna Cabre saat berbicara dalam European Population Conference, tanggal 25 – 28 Juni 2014 di Budapest (Hungary) berkesempatan menyampaikan makalah yang berjudul “Intergenerational Transmission of Social Status and Occupations at The Barcelona Area, 16th – 17th Centuries.” Pada kesempatan tersebut, Joana Maria Pujadas Mora, Gabriel Brea Martinez, dan Anna Cabre mengungkapkan, bahwa transmisi status sosial atau okupasi antar generasi pada masyarakat pra industri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) keturunan, “darah” (blood), atau kebangsawanan (nobility); (2) tanah pertanian yang diwariskan; serta (3) makna dan tujuan produksi (Mora, 2014:3). Ketika pandangan Joana Maria Pujadas Mora, Gabriel Brea Martinez, dan Anna Cabre diletakkan pada konteks Kabupaten Magetan saat ini, diketahui bahwa dalam hal transmisi status sosial atau okupasi antar generasi, tanah pertanian yang diwariskan tidak hanya terjadi pada masyarakat pra industri, melainkan juga terjadi pada masyarakat Kabupaten Magetan saat ini. Oleh karena itu, hal ini perlu direspon secara memadai oleh petugas kantor pertanahan, caranya dengan berupaya mendapat informasi lengkap yang terkait dengan pewarisan tanah pertanian. Untuk itu, petugas kantor pertanahan wajib melakukan komunikasi sebagai wujud transmisi sosial. Jonah Berger dalam “Arousal Increases Social Transmission of Information” (2011a:892) mengungkapkan, bahwa orang lebih senang berbagi informasi tentang penyebab sesuatu, daripada berbagi informasi tentang sesuatunya itu sendiri. Hal ini menyadarkan petugas kantor pertanahan, untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu secara lengkap, selain menyampaikan informasi tentang

10

Pendahuluan

BAB I

hal-hal yang melatar-belakangi sesuatu. Dengan demikian, petugas kantor pertanahan dapat menyampaikan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan kantor pertanahan bagi kehidupan bermasyarakat, yang melibatkan masyarakat melalui proses belajar. Bila hal ini dapat dilakukan, maka petugas kantor pertanahan telah memasukkan perspektif budaya dalam pelaksanakan tugasnya. Sebagaimana diketahui Koentjaraningrat (2003) telah mengingatkan, bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Sementara itu, Ariefa Efianingrum (2009) menyatakan, bahwa kultur adalah pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat, yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, dan nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Oleh karena itu, suatu kultur secara alami akan diwariskan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Kultur memiliki lapisan-lapisan, sebagai berikut: (1) asumsi; (2) nilai, misal: harmoni, kerja keras, mutu; (3) keyakinan, misal: kondisi harmoni akan mendorong kerja keras, sehingga menghasilkan karya bermutu; (4) artifak, yang terdiri dari: (a) artifak fisik, seperti:kondisi lingkungan yang tertata baik; dan (b) artifak perilaku, seperti: kerja keras. Berbekal perspektif budaya yang disisipkan petugas kantor pertanahan dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat (termasuk petani), maka mereka dapat berharap bagi terbukanya peluang membangun asumsi positif petani terhadap nilai-nilai pertanahan, sehingga mampu menciptakan keyakinan positif petani terhadap nilai-nilai pertanahan. Petugas pertanahan tidak boleh banyak berharap, bahwa nilai-nilai pertanahan akan ditransmisikan dari orang tua kepada anak-anaknya, melainkan mereka harus bekerja


11

Aristiono Nugroho dkk. keras menanamkan nilai-nilai pertanahan secara lintas generasi. Albert Bandura (dalam Kurtines, 1991:56-57) menyatakan, bahwa teori yang menyatakan nilai, standar, dan pola perilaku ditransmisikan dari orang tua kepada anak-anaknya melalui hubungan antara keduanya, merupakan teori yang provokatif. Karena berdasarkan penelitian kemudian diketahui, bahwa perubahan sosial barulah terjadi ketika terjadi penghentian transmisi antar generasi. Petugas kantor pertanahan memiliki kesempatan untuk menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu (tradisional) yang tidak sesuai dengan kondisi pertanahan masa kini. Petugas kantor pertanahan berkesempatan mendorong munculnya adopsi nilai, standar, dan atribut oleh petani dengan menjelaskan realitas dinamika sosial di bidang pertanahan saat ini. Albert Bandura (dalam Kurtines, 1991:57) menjelaskan bahwa Teori Sosial Kognitif (Social Cognitive Theory) menyatakan adopsi nilai, standar, dan atributnya ditentukan oleh banyak hal, termasuk oleh dinamika realitas sosial. Pembelajaran sosial merupakan proses terus menerus yang diperlukan untuk mengelaborasi dan memodifikasi standar. Lebih jauh Albert Bandura (dalam Kurtines, 1991:60) mengungkapkan, bahwa masyarakat tidak dapat banyak dipengaruhi oleh opini model (tokoh yang ingin dicontoh) bila mereka (masyarakat) tidak memahami opini tersebut. Ketika model menyuarakan opininya, sesungguhnya mereka sedang mentransmisikan ide dan preferensi (preferences) kepada para pembelajarnya. Tetapi model tidak dapat menjamin bahwa pandangannya mampu dipelajari oleh pembelajarnya. Sementara itu, Bussy Kay dan Albert Bandura (1999:16) mengungkapkan, bahwa modeling (mencontoh model) merupakan proses yang powerful dalam mentransmisi nilai, sikap, pola pikir, dan perilaku. Modeling bukanlah proses sederhana yang sekedar mencontoh model, sebagaimana yang diyakini masyarakat umum.

12

Pendahuluan Aktivitas pemodelan meliputi peran dan struktur yang mengakar dalam perilaku yang generatif.

BAB I

Relevan dengan pandangan Bussy Kay dan Albert Bandura, maka Lucy Bates dan Jackie Chappell (2003:827) mengungkapkan pandanganya, bahwa pembelajaran sosial (sosial learning) tidak selalu berkaitan dengan adaptasi makhluk terhadap lokalitas tertentu. Ia (pembelajaran sosial) seringkali merupakan respon atas transmisi informasi yang tidak adaptif. Informasi ini (yang tidak adaptif), antara lain pola perilaku yang kurang tepat untuk diekspresikan. Hal tidak adaptif akan nampak bila dibandingkan dengan perilaku yang relatif tepat untuk diekspresikan, atau perilaku alternatif lainnya. Berbekal penjelasan Lucy Bates dan Jackie Chappell, maka petugas kantor pertanahan tidak boleh melakukan transmisi informasi yang tidak adaptif, misalnya informasi atau perilaku yang tidak layak bagi seorang petugas kantor pertanahan. Sikap ini membantu kelancaran pelaksanaan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan, yang antara lain berisi transmisi sosial dalam wujud pertukaran nilai (value exchange) dan presentasi diri (self presentation). Agar petugas kantor pertanahan tidak berpuas diri dengan pertukaran nilai dan presentasi diri dalam transmisi sosial saat memberdayakan petani, maka mereka perlu memperhatikan pandangan Jonah Berger dan Katherine L. Milkman. Sebagaimana diketahui Jonah Berger dan Katherine L. Milkman (2011b:10-11) mengingatkan, bahwa transmisi sosial lebih dari sekedar pertukaran nilai dan presentasi diri. Masyarakat berbagi hiburan, kejutan, dan berbagai konten menarik. Mereka juga berbagi informasi kepada yang lain mengenai keinginannya, aktivitas yang bermanfaat, dan konten positif lainnya. Dengan demikian transmisi sosial merupakan alat untuk mentransmisi motivasi dan urusan internal masyarakat. Berdasarkan pandangan Jonah Berger dan Katherine L. Milkman,


13

Aristiono Nugroho dkk. maka petugas kantor pertanahan hendaknya faham bahwa transmisi sosial saat pemberdayaan petani, merupakan alat untuk mentransmisi motivasi petani di bidang pertanahan, agar para petani lebih mampu membangun harmoni dan meningkatkan kesejahteraannya. Saat petugas kantor pertanahan berupaya mendorong petani, agar berkenan membangun harmoni dan meningkatkan kesejahteraannya, maka petugas kantor pertanahan mulai bersentuhan dengan transmisi budaya (cultural transmission). Keny Smith dan kawan-kawan dalam “Introduction: Cultural Transmission and The Evolution of Human Behaviour” (2008:474) menjelaskan, bahwa memahami transmisi budaya merupakan kunci, untuk memahami perilaku manusia. Banyak aspek pada perilaku manusia, yang telah dipengaruhi oleh pembelajaran sosial. Oleh karena itu, pembelajaran sosial dan transmisi budaya memberikan semangat dan kekuatan penuh pada pegiat sosial dan budaya, untuk memahami hubungan antara kognisi (proses pemikiran) dengan evolusi budaya. Cultural Transmission Theory menyatakan, bahwa tindakan menyimpang atau penyimpangan dipelajari seseorang melalui transmisi (proses pengalihan), ketika ia berinteraksi sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, Livesey Chris dalam “Deviance and Social Control” (2003:5) menjelaskan tentang Cultural Transmission Theory, yang berpandangan bahwa sub-culture di mana seseorang bertempat-tinggal dapat mengarahkannya, untuk mengembangkan norma-norma menyimpang, dan mengalihkannya kepada yang lain melalui proses sosialisasi. Transmisi budaya sesungguhnya merupakan pengalihan, penurunan, atau pewarisan budaya, khususnya nilai, norma, adat istiadat, dan pesan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai bagian dari transmisi sosial, transmisi budaya dapat menghasilkan: Pertama, konformitas, yaitu hasil interaksi atau proses sosial yang menimbulkan perilaku yang sesuai dengan kesepakatan, sebagai

14

Pendahuluan wujud dari pelaksanaan aturan bersama; Kedua, kognisi sosial, yaitu tata cara interpretasi, analisis, dan penggunaan informasi.

BAB I

Alberto Bisin dan Thierry Verdier (2005:1) menjelaskan, bahwa transmisi budaya merupakan hasil interaksi antara tujuan keputusan sosialisasi dalam keluarga (yang disebut “direct vertical socialization”) dengan proses sosialisasi tidak langsung, seperti imitasi dan pembelajaran sosial (yang sering disebut “oblique and horizontal socialization”). Mereka menambahkan, bahwa transmisi prioritas (preferences), keyakinan (beliefs), dan norma (norms) perilaku merupakan hasil interaksi sosial pada lintas dan dalam generasi, yang disebut dengan istilah “cultural transmission” (Bisin, 2005:2). Relevan dengan pandangan Alberto Bisin dan Thierry Verdier, maka Yoshihisa Kashima dan kawan-kawan dalam “Social Transmission of Cultural Practices and Implicit Attitudes” (2012:3132) mengungkapkan, bahwa praktek budaya biasanya ditransmisikan melalui instruksi (instruction) dan peniruan (imitation), di mana sikap yang nyata dari orang yang ditiru sikapnya ditransmisikan sebagai dasar pertimbangan bagi penirunya. Meskipun beberapa pendekatan tentang transmisi budaya menyatakan, bahwa ide budaya, seperti sikap, direplikasi dalam pikiran newcomer (pendatang baru dalam budaya tersebut), tetapi penelitian ini menunjukkan, bahwa transmisi budaya lebih banyak ditentukan oleh rekonstruksi daripada oleh replikasi. Praktek budaya ditransmisi melalui kombinasi instruksi dan upaya meniru perilaku anggota lama oleh anggota baru secara spontan. Ketika transmisi budaya diletakkan pada konteks nilai-nilai pertanahan dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, maka transmisi budaya justru berlangsung saat terjadi transmisi nilai-nilai tersebut. Rekonstruksi nilai-nilai pertanahan dilakukan oleh para petani, ketika petugas kantor pertanahan berhasil melakukan transmisi. Nilai-nilai pertanahan


15

Aristiono Nugroho dkk. ditransmisikan melalui beberapa saran atau anjuran tindakan oleh petugas kantor pertanahan, yang selanjutnya diikuti oleh para petani, hingga kemudian menjadi tradisi (budaya) pertanahan di kalangan petani.

D. Perspektif Pertukaran Sosial Secara keilmuan tersedia Paradigma Sosiologi, yang dapat dimanfaatkan membahas transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani, yang terdiri dari: Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial dan Paradigma Perilaku Sosial. Paradigma-paradigma ini seringkali disebut sebagai Paradigma Ganda, yang memiliki pesaing, yaitu Paradigma Integratif. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa Paradigma Integratif menyatukan atau mengintegrasikan Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial, dan Paradigma Perilaku Sosial (lihat Ritzer, 2005:A-16). Beberapa peneliti menggunakan perspektif yang bersumber dari Paradigma Integratif, yang dibangun dari tiga teori utama, yaitu: Teori Fungsional Struktural, dan Teori Konflik, serta Teori Interaksionisme Simbolik. Dengan demikian ada tiga perspektif yang tersedia, yaitu Perspektif Fungsional Struktural, Perspektif Konflik, dan Perspektif Interaksionisme Simbolik. Namun demikian transmisi nilai-nilai pertanahan lebih tepat bila difahami dengan menggunakan Paradigma Perilaku Sosial, yang menyediakan tiga teori utama, yaitu: (1) Teori Perilaku, (2) Teori Pertukaran Sosial, dan (3) Teori Pilihan Rasional. Para sosiolog membangun Paradigma Perilaku Sosial berdasarkan sebuah exemplar karya B.F. Skinner, yaitu “The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis” (1938). Paradigma ini lebih memusatkan perhatiannya pada perilaku manusia, dan kemungkinan pengulangannya. Asumsinya, kebudayaan tersusun dari sekian banyak perilaku manusia yang membentuk pola tertentu.

16

Pendahuluan

BAB I

Kemanfaatan paradigma ini semakin nyata, ketika Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) dipilih sebagai perspektif, yang digunakan membahas transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani di Kabupaten Magetan. Dalam kaitannya dengan Teori Pertukaran Sosial, Peter M. Blau menyatakan bahwa berdasarkan konsep pertukaran, maka masyarakat memiliki struktur sosial yang kompleks. Prosesnya meliputi: (1) pertukaran atau transaksi antar individu; (2) yang meningkat menjadi diferensiasi status dan kekuasaan; (3) yang mengarah pada legitimasi dan pengorganisasian; (4) yang menyebarkan bibit oposisi dan perubahan. Selanjutnya George Homan menyatakan, bahwa selama berlangsungnya proses interaksi selalu timbul suatu fenomena baru (Ritzer, 1985:92). Berdasarkan pernyataan Peter M. Blau dan George Homan (dalam Ritzer, 1985:92), semakin nampaklah pentingnya Teori Pertukaran Sosial sebagai instrumen untuk memahami transmisi nilainilai pertanahan. Teori ini telah menyatakan, bahwa: (1) Jika perilaku tertentu memperoleh reward (ganjaran), maka besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi; (2) Semakin sering suatu reward diberikan bagi perilaku tertentu, maka semakin sering pula perilaku tersebut diulangi; (3) Semakin bernilai perilaku seseorang bagi orang lain, maka semakin besar peluang orang tersebut mengulangi perlakunya; (4) Pertukaran kembali (re-exchange) berpeluang terjadi pada kedua pihak yang melakukan interaksi; (5) Penilaian bagi suatu perilaku tidak selalu bersifat ekonomi (perbandingan cost and benefit) melainkan dapat pula bersifat subyektif; (6) Semakin sering seseorang memperoleh reward atas perilakunya, maka akan semakin berkurang nilai dari perilaku tersebut (Ritzer, 1985:92-94). Dengan memperhatikan substansi Teori Pertukaran Sosial, maka petugas kantor pertanahan berkesempatan: Pertama, mengkonstruksi tindakan atau perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, dengan menginformasikan adanya reward


17

Aristiono Nugroho dkk. (ganjaran atau manfaat) atas tindakan atau perilaku tersebut bagi petani, agar petani berkenan mengulangi tindakan atau perilaku tersebut; Kedua, memberi informasi kepada para petani, bahwa mereka mendapat reward terus menerus berupa perlindungan hak atas tanah, bila terus menerus mengulangi tindakan atau perilaku tersebut; Ketiga, memberi informasi kepada para petani, bahwa tindakan dan perilaku tersebut sangat bernilai bagi diri sendiri dan pihak lain, sehingga para petani terdorong untuk mengulangi tindakan dan perilaku tersebut; Keempat, membuka kesempatan bagi terjadinya pertukaran kembali (re-exchange) manfaat yang diperoleh, ketika petugas kantor pertanahan dan petani melakukan interaksi; Kelima, penilaian bagi tindakan atau perilaku para petani tidak selalu bersifat ekonomi (perbandingan cost and benefit) melainkan dapat pula bersifat subyektif, misalnya yang terkait dengan perlindungan hak atas tanah; Keenam, mendorong para petani agar tetap melakukan tindakan atau perilaku yang relevan dengan nilainilai pertanahan, sehingga mereka dapat terus menerus memperoleh reward, berupa jaminan atau perlindungan hukum, yang terkait dengan hak atas tanahnya. Kesemua upaya itu dilakukan oleh petugas kantor pertanahan dalam bingkai proses pengalihan dengan motif yang kuat, melalui informasi yang tepat dan relevan dengan pemberdayaan petani. Wujud konkretnya berupa dorongan bagi tindakan dan perilaku petani yang berpeluang mendapat reward, mendorong pemberian reward yang berkualitas bagi petani, dan mendorong munculnya tindakan dan perilaku petani yang bernilai bagi orang lain, agar petani berkenan mengulangi perilaku tersebut. Teori Pertukaran Sosial juga mengarahkan agar pembahasan fokus pada: (1) para pihak yang melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan; (2) reward atau keuntungan yang diperoleh, dan punishment atau pengorbanan yang diberikan oleh para pihak, saat

18

Pendahuluan

BAB I

berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan; (3) format pertukaran kepentingan yang berlangsung saat transmisi nilai-nilai pertanahan; dan (4) keberlanjutan tindakan para pihak akibat adanya transmisi nilai-nilai pertanahan. Akhirnya arahan Teori Pertukaran Sosial sampai pada upaya mengungkap transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani, khususnya dalam hal: Pertama, nilai-nilai pertanahan yang ditransmisikan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Kedua, motif petugas kantor pertanahan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan kepada para petani. Ketiga, motif para petani menerima transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan. Keempat, ide, serta gambaran tentang tindakan dan perilaku di bidang pertanahan yang beralih dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Kelima, pengamatan atau pembelajaran di bidang pertanahan yang dilakukan oleh para petani. Keenam, kesediaan para petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertanahan. Ketujuh, kemampuan para petani mengambil keputusan untuk melindungi kepemilikan tanahnya. Kedelapan, kepercayaan dan hubungan pribadi yang dimanfaatkan oleh petugas kantor pertanahan untuk melakukan transmisi sosial dalam memberdayakan petani. Kesembilan, asumsi dan keyakinan positif yang dimiliki petani terhadap nilainilai pertanahan. Kesepuluh, upaya petugas kantor pertanahan menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu yang tidak sesuai dengan kondisi pertanahan masa kini. Kesebelas, informasi yang tepat dan relevan yang diberikan oleh petugas kantor pertanahan kepada para petani. Kedua-belas, tindakan dan perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, sehingga berpeluang mewujudkan keadilan, harmoni dan kesejahteraan. Ketiga-belas, keadilan, harmoni, dan kesejahteraan yang berhasil diperoleh petani setelah merela melakukan tindakan dan perilaku yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan. Keempat-belas, tindakan dan perilaku petani yang bernilai bagi orang lain.


19

Aristiono Nugroho dkk. Dengan demikian transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani, meliputi: (1) proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan; (2) yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas kantor pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran; (3) sehingga cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya. Dalam konteks transmisi nilai-nilai pertanahan, tindakan dan komunikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani mewujud dalam bentuk pembelajaran sosial, yang meliputi: Pertama, nilai-nilai pertanahan yang dapat ditransmisikan dalam pemberdayaan petani, dan kesediaan para petani dalam menerimanya. Kedua, keyakinan, dan motif yang dimiliki para petani ketika menerima transmisi nilai-nilai pertanahan. Ketiga, tindakan para petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, dan pelaksanaannya.

E. Sekilas Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang pemerintahnya (Pemerintah Kabupaten Magetan) memperhatikan masalah pertanian yang dihadapi petani. Ketika para petani berhadapan dengan masalah pokok sektor pertanian, maka kesejahteraan menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Hal ini menimbulkan ironi, karena petani telah berkontribusi bagi berbagai keberhasilan Kabupaten Magetan, seperti: Pertama, peran petani dalam keberhasilan sektor pertanian di wilayah ini, sehingga mampu sebagai penyumbang terbesar PDRB. Pemerintah Kabupaten Magetan dalam artikel “Menuju Kesejahteraan Petani di Kabupaten Magetan” (2014) menyatakan, bahwa dalam lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan luas panen padi dari 37.612 Ha menjadi 43.831 Ha

20

Pendahuluan

BAB I

atau meningkat 16%. Hal ini mendukung sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Magetan, sebesar 31%. Bagi Pemerintah Kabupaten Magetan peningkatan luas panen padi merupakan salah satu indikator timbulnya optimisme dalam mewujudkan kesejahteraan petani (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014a). Kedua, peran petani dalam keberhasilan pertanian tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, perkebunan, dan peternakan, sehingga mampu menjadi ikon keunggulan kabupaten ini. Pemerintah Kabupaten Magetan dalam “Profil Kabupaten Magetan” (2014b:810) mengungkapkan, bahwa kabupaten ini memiliki beberapa unggulan, sebagai berikut: (1) Unggulan bidang pertanian tanaman pangan, yaitu: (a) Padi, yang memiliki luas panen 84.950 Ha, dengan produksi 5.581.402 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 79,62 kuintal per Ha. (b) Jagung, yang memiliki luas panen 12.548 Ha, dengan produksi 833.313 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 66,41 kuintal per Ha. (c) Ubi kayu, yang memiliki luas panen 2.726 Ha, dengan produksi 1.105.527 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 405,55 kuintal per Ha. (d) Ubi jalar, yang memiliki luas panen 1.494 Ha, dengan produksi 562.938 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 376,80 kuintal per Ha. (e) Kacang tanah, yang memiliki luas panen 4.782 Ha, dengan produksi 97.696 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 20,43 kuintal per Ha. (f) Kedelai, yang memiliki luas panen 1.634 Ha, dengan produksi 28.409 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 17,39 kuintal per Ha. (g) Kacang hijau, yang memiliki luas panen 82 Ha, dengan produksi 1.105 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 13,48 kuintal per Ha; (2) Unggulan buah-buahan, yaitu: (a) Jeruk Pamelo, yang ditanam di areal seluas 4.829 Ha, dengan jumlah pohon 482.895 batang, sedangkan yang dapat dipanen sebanyak 366.783 batang


21

Aristiono Nugroho dkk. pohon yang berada di areal seluas 3.668 Ha, sehingga mampu memproduksi 253.988 kuintal. (b) Strawberry, yang ditanam di areal seluas 7 Ha, sehingga mampu memproduksi 101 kuintal; (3) Unggulan sayuran, yaitu: (a) Bawang merah, dengan produksi 16.752 kuintal. (b) Bawang putih, dengan produksi 780 kuintal. (c) Kubis atau kol, dengan produksi 167.483 kuintal. (d) Sawi, dengan produksi 167.483 kuintal. (e) Kentang, dengan produksi 32.509 kuintal. (f) Wortel dengan produksi 184.535 kuintal. (g) Buncis dengan produksi 20.739 kuintal. (h) Tomat dengan produksi 23.635 kuintal. (i) Bawang Daun dengan produksi 75.188 kuintal. (j) Cabai dengan produksi 5.301 kuintal; (4) Unggulan perkebunan, yaitu: (a) Tebu, yang ditanam di areal seluas 7.883 Ha, sehingga mampu memproduksi 487.457 kuintal gula kristal. (b) Tembakau yang ditanam di areal seluas 773 Ha, sehingga mampu memproduksi 2.319 kuintal rajangan. (c) Kelapa, yang ditanam di areal seluas 2.705 Ha, sehingga mampu memproduksi 14.757 kuintal kopra. (d) Kopi, yang ditanam di areal seluas 535 Ha, sehingga mampu memproduksi 877 kuintal ose kering. (e) Jambu mente, yang ditanam di areal seluas 1.070 Ha, sehingga mampu memproduksi 1.161 kuintal mentor. (f) Kakao, yang ditanam di areal seluas 522 Ha, sehingga mampu memproduksi 152 kuintal biji kering. (g) Cengkeh, yang ditanam di areal seluas 618 Ha, sehingga mampu memproduksi 944 kuintal bunga kering; (5) Unggulan ternak, yaitu: (a) Sapi potong, berjumlah 113.226 ekor. (b) Sapi perah, berjumlah 120 ekor. (c) Kambing, berjumlah 34.761 ekor. (d) Domba, berjumlah 30.783 ekor. (e) Ayam buras, berjumlah 618.147 ekor. (f) Ayam petelur, berjumlah 2.339.800 ekor. (g) Ayam pedaging, berjumlah 975.963 ekor; Ketiga, peran petani dalam keberhasilan Kabupaten Magetan, sehingga mampu menjadi peraih penghargaan Adikarya Pangan Nusantara, atas peningkatan produksi beras yang mencapai lebih

22

Pendahuluan

BAB I

dari 6% per tahun. Pada tahun 2012, untuk kedua kalinya Kabupaten Magetan memperoleh penghargaan Adikarya Pangan Nusantara, atas keberhasilannya meningkatkan produksi beras lebih dari 6% per tahun. Peningkatan produksi beras terwujud, antara lain juga karena sejak 2008 – 2011, secara bertahap Pemerintah Kabupaten Magetan meluncurkan program JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani), dan JIDES (Jaringan Irigasi Desa), yang merehabilitasi jaringan irigasi bagi kepentingan petani. Program rehabilitasi jaringan irigasi ini mampu mengairi sawah seluas 6.666 Ha yang tersebar di 100 desa dan 18 kecamatan. Pada tahun 2013, luas panen padi mencapai 42.475 persen, dengan peningkatan produksi mencapai 7% dibandingkan tahun sebelumnya (Magetan Optimis, 2013). Keempat, peran petani dalam keberhasilan Kabupaten Magetan, sehingga mampu menjadi kabupaten yang berhasil surplus tebu, beras, gula, sapi, dan telur ayam ras. Kabupaten ini dikenal sebagai kabupaten surplus, karena: (1) tebu, yang arealnya mencapai 8.000 Ha, mampu memasok tebu bagi 4 pabrik gula di Kabupaten Magetan dan sekitarnya; (2) beras, yang produksinya mencapai 180.000 ton, konsumsi berasnya hanya sebesar 65.000 ton, sehingga terdapat surplus beras sebesar 115.000 ton; (3) gula, yang produksinya sebesar 42.500 ton, konsumsi gulanya hanya 10% dari produksi gula, sehingga ada surplus sebesar 90% dari produksi gula; (4) sapi, yang diperlihatkan oleh kemampuan kabupaten ini memasok 40.000 ekor sapi potong ke luar wilayahnya pada tahun 2013; (5) telur ayam ras, yang produksinya sebesar 15.800 ton, konsumsinya hanya 3.200 ton (20%), sehingga terdapat surplus telur ayam ras sebesar 80% (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014a). Optimisme bagi peningkatan pendapatan petani telah “ditabur” oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sejak tahun 2013, ketika mereka memberi bantuan berupa sarana produksi (saprodi) pertanian kepada 400-an kelompok tani. Jenis alat yang telah diberikan secara


23

Aristiono Nugroho dkk. bertahap dalam bulan Januari 2013 antara lain 2 (dua) buah traktor roda empat, 47 set peralatan kolam, 78 hand tractor, 10 mini feed mill, 230 hand sprayer, 2 unit penggilingan padi, 1 unit lantai jemur, 3 mesin pengering padi, 18 power thresser, dan 27 buah alat memanen padi (Magetan Optimis, 2013). Bantuan ini diberikan karena adanya fakta, bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Magetan yang mencapai 693.346 orang, ternyata sebanyak 283.653 atau 63,52% bekerja di sektor pertanian. Kesungguhan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam memberdayakan atau membantu petani diungkapkan oleh Madiun Pos (Selasa, 14 April 2015). Harian ini menjelaskan, bahwa Bupati Magetan, Sumantri, sangat gencar mengkampanyekan pemakaian burung hantu bagi petani untuk membasmi hama tikus, karena burung hanti merupakan musuh alami tikus. Cara tersebut sangat efektif membantu petani padi dalam menghadapi hama tikus, ramah lingkungan, dan dapat melestarikan satwa. Sebagaimana diketahui dalam satu hari seekor burung hantu dapat memangsa sedikitnya 7 (tujuh) ekor tikus. Sementara itu, Surya Online (2015) mengungkap kegembiraan petani atas melambungnya harga beras. Surya Online menyebutkan, bahwa saat harga beras melambung hingga mencapai Rp. 12.000,- per kilogram, petani di wilayah Kabupaten Magetan bersorak, karena harga gabah kering sawah mencapai Rp. 4.500,- per kilogram. Para petani bersorak, karena pada panen sebelumnya harga gabah kering sawah hanya mencapai Rp. 2.500,- per kilogram. Produktivitas sawah juga mengalami peningkatan, pada panen sebelumnya dengan sawah seluas ¼ Ha menghasilkan 8 kuintal gabah kering sawah, pada panen saat ini (2015) dengan luas sawah yang sama dihasilkan 10 kuintal gabah kering sawah. Tidak ada sikap yang lebih layak ditampilkan, selain sikap optimis sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Pemerintah

24

Pendahuluan

BAB I

Kabupaten Magetan, bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani. Secara spasial diketahui, bahwa penggunaan tanah untuk pertanian mendominasi wilayah kabupaten ini, sebagaimana data berikut: (1) sawah, seluas 28.297,24 Ha atau 41,08%, (2) tegalan/kebun, seluas 14.106,22 Ha atau 20,48%, (3) rumah/bangunan dan halaman, seluas 12.145,39 atau 17,63%, (4) hutan negara, seluas 8.947,39% atau 12,99%, (5) hutan rakyat, seluas 792,69 Ha atau 1,15%, (6) kolam, seluas 10,96 Ha atau 0,02%, dan (7) penggunaan tanah lainnya, seluas 4.584,85 Ha atau 6,66%. Sehingga total luas penggunaan tanah di kabupaten ini, seluas 68.884,74 Ha atau 100% (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014b). Dengan wilayah seluas 68.884,74 Ha atau 688,85 km2, Kabupaten Magetan secara administratif terbagi dalam 18 kecamatan, 235 desa/kelurahan (208 desa dan 27 kelurahan), 1.048 RW, dan 4.710 RT. Batas wilayah administratif kabupaten ini, adalah sebagai berikut: (1) di sebelah Barat dengan Kabupaten Karanganyar (Provinsi Jawa Tengah), (2) di sebelah Selatan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah), (3) di sebelah Timur dengan Kabupaten Madiun, dan (4) di sebelah Utara dengan Kabupaten Ngawi (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014b). Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu sebelah Timur, yang membentang dari Selatan ke Utara, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai “green belt Lawu”. Sementara itu, secara hidrologis Kabupaten Magetan memiliki 8 sungai (sungai terbesar adalah Kali Gandong), 2 telaga (Telaga Sarangan seluas 30 Ha, dan Telaga Wahyu seluas 10 Ha), 197 mata air, dan 5 embung. Penggunaan air permukaan di kabupaten ini, terutama untuk irigasi (93,90%), air minum (3.60%), pabrik gula (1,10%), serta untuk keperluan lainnya, seperti: kolam air tawar, peternakan, penggelontoran kota, pengenceran limbah industri (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014b). Kondisi wilayah dan peran penting petani bagi berbagai


25

Aristiono Nugroho dkk. keberhasilan pertanian di kabupaten ini, selanjutnya mendorong Pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus menerus melakukan pemberdayaan petani. Hal ini wajib direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, untuk mengimbangi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Magetan yang gencar memberdayakan petani. Tetapi respon yang diberikan haruslah tetap berada pada frame tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yang antara lain berupa pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan petani). Untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanahan, baik berupa nilai-nilai pertanahan secara umum (berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria), maupun nilai-nilai pertanahan yang lebih khusus (yang terkait dengan pendaftaran tanah atau legalisasi asset).

F. Sekilas Desa Banjarpanjang Desa Banjarpanjang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Desa ini berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Magetan, yang pada tahun 2015 menjadi salah satu lokasi pelaksanaan PRONA. Setelah ada kegiatan PRONA, maka sebanyak 60% dari seluruh bidang tanah di desa ini telah bersertipikat. Hal ini selanjutnya mengkonstruksi kesadaran masyarakat, terutama petani di desa ini dalam melakukan sertipikasi hak atas tanahnya. Tetapi karena kemampuan ekonomi petani relatif lemah, maka mereka tidak mampu melakukan sertipikasi tanah secara individual. Dalam konteks organisasi, Desa Banjarpanjang memiliki LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dengan struktur (pada tahun 2016), sebagai berikut: (1) Ketua: Suparman; (2) Wakil Ketua: Sarbini; (3) Sekretaris: Sunoto; (4) Bendahara: Yadi, S.Pd.; (5) Kepala Seksi Pembangunan: Suparno; (6) Kepala Seksi Pemuda: Siman; (7) Kepala Seksi Kemasyarakatan: Parmin; (8) Kepala Seksi

26

Pendahuluan Agama: Imam S.; (9) Kepala Seksi Kesehatan: Sarjono; dan (10) Kepala Seksi PKK (Program Kesejahteraan Keluarga): Sri Lestari.

BAB I

Desa Banjarpanjang juga memiliki BPD (Badan Perwakilan Desa) yang kedudukannya sejajar dengan Kepala Desa, dan hubungan keduanya bersifat koordinatif. Sementara itu, struktur Pemerintah Desa Banjarpanjang (pada tahun 2016) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006, sebagai berikut: (1) Kepala Desa: Sarbini, S.T.; (2) Sekretaris Desa: Suparna, yang membawahi: (a) Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum: Sulistiyarini; (b) Kepala Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan: Suminem; dan (c)Kepala Urusan Keuangan: Slamet; (3) Kepala Bidang Keamanan atau Jogoboyo: Rohman; (4) Kepala Bidang Kemasyarakatan atau Kebayan: Samidi; (5) Kepala Bidang Keagamaan atau Modin: Sadiran; (6) Kepala Bidang Pengairan atau Sambong: Bambang Timbul; (7) Kepala Dusun atau Kamituwo Dusun Panjang: Sadirun; serta (8) Kepala Dusun atau Kamituwo Dusun Pulutan: Zainudin. Luas wilayah Desa Banjarpanjang sebesar 355,50 Ha; dengan jarak ke ibu kota kecamatan, sepanjang 4 km; dan jarak ke ibu kota kabupaten, sepanjang 13 km. Penduduk Desa Banjarpanjang (pada tahun 2016), sebanyak 1.798 orang, yang terdiri laki-laki, sebanyak 843 orang; dan perempuan, sebanyak 955 orang. Pada umumnya penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani, dengan luas tanam dan produktivitas, sebagai berikut: (1) tanaman padi, seluas 184 ha, dengan produktivitas 6 ton/Ha; (2) tanaman jagung, seluas 9 Ha, dengan produktivitas 8 ton/Ha; (3) tanaman kedelai, seluas 1 Ha, dengan produktivitas 0,3 ton/Ha; dan (4) tanaman kacang tanah, seluas 2 Ha, dengan produktivitas 2 ton/Ha. Produktivitas yang cukup baik ini didukung oleh adanya 2 (dua) sungai, 1 (satu) embung, dan 9 (sembilan) mata air di desa ini.


27


G. Sekilas Desa Cepoko Desa Cepoko merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Desa ini berada di bagian Barat wilayah Kabupaten Magetan, yang tidak pernah menjadi lokasi kegiatan PRONA. Meskipun demikian, sebanyak 80% dari seluruh bidang tanah di desa ini telah bersertipikat, karena kesadaran masyarakat (para petani) di desa ini tentang pentingnya sertipikasi tanah sudah relatif tinggi, dan kemampuan ekonomi petani yang relatif baik. Desa Cepoko terdiri dari tiga dusun atau dukuh, yaitu: (1) Dusun Sadon, yang juga merupakan wilayah kerja RW.01; (2) Dusun Pandak, yang juga merupakan wilayah kerja RW.02; dan (3) Dusun Poko, yang juga merupakan wilayah kerja RW.03. Rata-rata luas tanah kulen (tanah atas nama orang yang tercatat dalam Buku C Desa pada tahun 1960) memiliki variasi, yaitu: (1) di Dusun Sadon dan Dusun Pandak seluas 8.650 meter persegi; sedangkan (2) di Dusun Poko seluas 5.050 meter persegi. Dengan kata lain: (1) luas 1 kulen di Dusun Sadon dan Dusun Pandak adalah 8.650 meter persegi, yang terdiri dari 3 bidang tanah; sedangkan (2) luas 1 kulen di Dusun Poko adalah 5.050 meter persegi, yang terdiri dari 2 bidang tanah. Sementara itu, rata-rata pemilikan tanah saat ini (tahun 2016) di Desa Cepoko adalah seluas 400 meter persegi. Tetapi tidak semua petani di Desa Cepoko memiliki tanah, bagi mereka yang tidak memiliki tanah biasanya diatasi dengan cara menyewa. Desa ini memiliki organisasi petani, yang diberi nama “Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Cepoko Mulyo”. Gapoktan ini membawahi tiga kelompok tani, yaitu: (1) Kelompok Tani “Sidomuncul” di Dusun Poko, (2) Kelompok Tani “Pandak Maju” di Dusun Pandak, dan (3) Kelompok Tani “Tani Mulyo” di Dusun Sadon. Gapoktan “Cepoko Mulyo” dipimpin oleh Suharno (sebagai ketua), dengan sekretaris Wahyu Sukmono, dan bendahara

28

Pendahuluan Suparno. Gapoktan melaksanakan pertemuan tiap tanggal 6 di setiap bulan.

BAB I

Ketua Gapoktan adalah petani, yang sekaligus anggota kelompok tani dan warga Desa Cepoko. Oleh karena posisinya ini, maka banyak pertemuan rutin yang harus dihadiri oleh Ketua Gapoktan, seperti: (1) pertemuan Gapoktan, (2) pertemuan kelompok tani, (3) pertemuan kelompok ternak, (4) pertemuan RT, (5) pertemuan RW, dan (6) pertemuan lainnya. Gapoktan “Cepoko Mulyo” Desa Cepoko memiliki 2 (dua) buah traktor, di mana 1 (satu) traktor hasil usaha Gapoktan sendiri, dan 1 (satu) traktor diperoleh sebagai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Magetan. Selain itu, gapoktan ini juga memiliki ricemill (penggilingan padi), dan oven pengering untuk jagung dan padi. Salah satu anggota Gapoktan “Cepoko Mulyo” Desa Cepoko adalah Kelompok Tani “Sidomuncul”, yang tergolong sebagai kelompok tani berprestasi, karena pernah mendapat predikat “Juara Pertama Intensifikasi Jagung Tingkat Nasional”. Predikat ini berhasil diraih, karena adanya kerjasama antara Kelompok Ternak Ayam Desa Cepoko dengan Kelompok Tani “Sidomuncul”, di mana Kelompok Tani “Sidomuncul” menanam jagung berdasarkan pesanan Kelompok Ternak Ayam Desa Cepoko. Potensi ekonomi yang ada di Desa Cepoko antara lain adanya pedagang etek (pedagang sayur yang menggunakan sepeda motor) yang pasca kebakaran Pasar Magetan kesulitan mendapat pasokan sayur. Kondisi ini dapat dimanfatkan untuk menghidupkan Pasar Desa Cepoko, dan menjadikannya sebagai sentra sayur. Bila berhasil, maka akan dapat menghidupkan petani sayur di Desa Cepoko dan desa-desa di sekitarnya, yang sekaligus merupakan optimalisasi pekarangan milik petani.


29

30

BAB II

BASIS TRANSMISI NILAI-NILAI PERTANAHAN

A. Petugas Kantor Pertanahan 1. Motif Transmisi nilai-nilai pertanahan tidak dapat terjadi tanpa adanya basis transmisi, yang berupa para pihak dan interaksi para pihak. Salah satu pihak yang terkait dengan transmisi nilai-nilai pertanahan dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yang sekaligus merupakan pihak utama, adalah petugas kantor pertanahan. Saat transmisi nilai-nilai pertanahan berlangsung ada motif yang dimiliki petugas kantor pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Motif Pelaksanaan Tugas Motif pelaksanaan tugas merupakan motif utama petugas kantor pertanahan, dalam berinteraksi dengan masyarakat atau petani. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan (Priyo Hutomo) sempat menjelaskan, bahwa petugas kantor pertanahan memiliki motif semata-


31

Aristiono Nugroho dkk. mata untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana diketahui petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magetan, yang penggunaan tanahnya terdiri dari: (1) di Bagian Barat berupa tegalan; (2) di Bagian Tengah berupa sawah, yang ditanami padi dan tebu; (3) di Bagian Timur berupa sawah, yang dapat ditanami padi sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Motif semata-mata untuk melaksanakan tugas, yang dimiliki oleh petugas kantor pertanahan saat berinteraksi dengan petani dan melakukan transmisi sosial, menjadi pendorong dalam berkomunikasi dengan petani. Komunikasi perlu dilakukan agar nilai-nilai pertanahan dapat difahami, dan akhirnya diterapkan oleh para petani. Keterampilan berkomunikasi yang sangat penting ini mewujud dalam setiap gerak langkah petugas kantor pertanahan, saat berinteraksi dengan para petani. Sebagai makhluk sosial, petugas kantor pertanahan dan para petani sesungguhnya saling tergantung satu sama lain dan mandiri. Satu-satunya alat yang dapat menghubungkan keduanya adalah komunikasi, baik secara verbal maupun non verbal (bahasa tubuh). Kondisi wilayah yang memiliki variasi dalam hal penggunaan tanahnya, tidak berakibat pada destabilisasi motif petugas kantor pertanahan. Karena pada kenyataannya, mereka tetap memiliki motif semata-mata untuk melaksanakan tugas. Motif itu pulalah, yang antara lain mendorong petugas kantor pertanahan terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomukti (Kecamatan Plaosan), yang memiliki usaha kecil dan menengah berupa batik, kerajinan bambu, dan makanan ringan. Saat itu (tahun 1998) petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, dengan cara

32

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan melaksanakan program SMS (Sertipikasi Massal Swadaya) sebanyak 1.000 bidang.

BAB II

Pemberdayaan masyarakat (termasuk petani) di Desa Sidomukti melalui program SMS oleh petugas kantor pertanahan dilakukan dengan semangat bersama. Antara petugas kantor pertanahan dengan petani terdapat posisi yang sama (sama-sama membutuhkan), dan berupaya agar keberhasilan dapat menjadi milik bersama. Sementara itu, “sama” dan “menjadikan milik bersama” dalam Bahasa Latin seringkali disebut “communicare” atau “communis”, yang dalam terminologi ilmu merupakan asal dari kata “komunikasi”. Hal ini memperlihatkan, bahwa interaksi antara petugas kantor dengan para petani yang memiliki posisi sama, sesungguhnya merupakan bentuk komunikasi, terutama ketika terjadi pengoperan atau pengalihan lambang atau simbol (misal: sertipikat hak atas tanah) yang mengandung arti atau makna tertentu (misal: jaminan kepastian hukum). Selain itu, situasi tersebut disebut komunikasi, ketika terjadi penyampaian pesan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Komunikasi yang didasarkan pada motif, berupa sematamata untuk melaksanakan tugas, tetap dipertahankan oleh para petugas kantor pertanahan, ketika mereka bertugas di Desa Banjarpanjang (Kecamatan Ngariboyo). Saat itu (tahun 2015) para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan bertugas melakukan pemberdayaan bagi petani, dengan cara melaksanakan program PRONA sebanyak 700 bidang. Jumlah bidang yang ikut serta dalam program PRONA di Desa Banjarpanjang tahun 2015 ini lebih kecil dari jumlah bidang yang diajukan oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang, yang mencapai 1.300 bidang.


33

Aristiono Nugroho dkk. Pemberdayaan petani melalui PRONA oleh petugas kantor pertanahan, tidaklah semata-mata sertipikasi hak atas tanah, melainkan juga meliputi pemindahan informasi dan pengertian dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Kegiatan ini dimaksudkan, agar seluruh petani di Desa Banjarpanjang memiliki kedudukan yang sama yaitu adanya jaminan kepastian hukum. Proses sosial ini memperlihatkan aliran penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain, sehingga para ahli menyebutnya, sebagai “proses sosial”.

b. Motif Tunduk Pada Ketentuan Motif tunduk pada ketentuan, merupakan motif lanjutan setelah adanya motif melaksanakan tugas. Priyo Hutomo, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, menjelaskan bahwa konsekuensi atas motifnya melaksanakan tugas, maka para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan tunduk pada ketentuan yang berlaku. Dalam konteks sertipikasi hak atas tanah, maka para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan tentang pendaftaran tanah, dan peraturan pelaksanaannya. Ketundukan ini memberi bingkai pengaman, bagi berlangsungnya proses komunikasi yang secara spesifik terkait dengan sertipikasi hak atas tanah, yaitu: (1) mengajarkan nilai-nilai pertanahan; (2) mempengaruhi perilaku petani, agar relevan dengan nilai-nilai pertanahan; (3) mengungkapkan rasa empati, atas perjuangan para petani dalam memperoleh kesejahteraan berbasis tanah; (4) menjelaskan kebijakan kantor pertanahan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani; (5) memperlihatkan kemampuan petugas kantor pertanahan dalam membangun hubungan atau relasi dengan para petani; (6) menyelesaikan

34

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan kendala pertanahan yang dihadapi para petani dalam meningkatkan kesejahteraan; (7) mengarahkan pencapaian tujuan kegiatan, yang berupa jaminan kepastian hukum hak atas tanah petani; (8) menurunkan ketegangan dan menyelesaian konflik pertanahan yang dialami para petani; dan (9) menstimulasi minat para petani dalam melindungi kepemilikan tanahnya.

BAB II

Motif petugas kantor pertanahan untuk melaksanakan tugas, yang telah membawa konsekuensi berupa tunduk pada ketentuan yang berlaku, mendapat respek (rasa hormat) dari masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Sarbini, S.T. (Kepala Desa Banjarpanjang). Sarbini, S.T. kemudian menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Banjarpanjang mengetahui beratnya tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Tetapi Pemerintah Desa Banjarpanjang berharap mendapat dukungan dari petugas kantor pertanahan dalam menata pertanahan desa. Harapan mendapat dukungan dari petugas kantor pertanahan dalam menata pertanahan desa, telah dikomunikasikan oleh Kepala Desa Banjarpanjang kepada petugas kantor pertanahan. Dalam perspektif komunikasi dinyatakan, bahwa: (1) Kepala Desa Banjarpanjang berperan sebagai pengirim pesan, (2) petugas kantor pertanahan berperan sebagai penerima pesan, dan (3) dukungan dalam menata pertanahan desa merupakan isi pesan. Kepala Desa Banjarpanjang mengirim pesan, berupa mohon dukungan dalam menata pertanahan desa. Permohonan disampaikan secara lisan, saat bertemu dengan petugas kantor pertanahan. Dengan piawai, Kepala Desa Banjarpanjang memanfaatkan media (saluran) untuk menyampaikan pesan, yaitu pertemuan dengan petugas


35

Aristiono Nugroho dkk. kantor pertanahan. Pesan ini diterima oleh petugas kantor pertanahan, yang juga berkomitmen untuk melaksanakan tugas bidang pertanahan (termasuk pemberdayaan petani). Akibatnya, petugas kantor pertanahan berkenan mendukung penataan pertanahan desa dalam “kemasan” pemberdayaan masyarakat (petani). Menurut Sarbini, S.T., penataan yang berat adalah penataan di bidang pertanahan, tetapi Pemerintah Desa Banjarpanjang optimis hal ini akan berhasil, bila mendapat dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, berupa pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang. Penataan pertanahan perlu dilakukan, agar petani yang setiap hari menggarap tanah, dapat menggarap tanahnya dengan tenang. Bagi petani hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena hak atas tanah yang dimilikinya mendapatkan jaminan dan perlindungan dari pemerintah. Pesan yang disampaikan Sarbini, S.T. (Kepala Desa Banjarpanjang) memperlihatkan perhatiannya pada para petani di desa yang dipimpinnya. Sarbini, S.T. memiliki ide bagi jaminan dan perlindungan hak atas tanah para petani, yang ia sampaikan pada petugas kantor pertanahan, dengan harapan dapat difahami sesuai dengan yang ia maksudkan. Inilah informasi yang ia sampaikan atau ia ekspresikan sebagai bentuk pembelaannya pada para petani di Desa Banjarpanjang. Pesan yang awalnya verbal, selanjutnya oleh Sarbini, S.T. dibuat dalam bentuk tertulis, dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Seiring dengan pesan yang disampaikannya, Sarbini, S.T. dengan dibantu perangkat desa mengorganisir kegiatan sebagai bentuk persiapan, bila suatu saat pesan tersebut disetujui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

36

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Secara formal dan non formal, Sarbini, S.T. dan perangkat desa memberi informasi dan ajakan kepada para petani agar bersedia bergabung, dalam upaya melindungi hak atas tanah para petani. Sementara itu, berkoordinasi dengan BPD (Badan Perwakilan Desa) Banjarpanjang, Pemerintah Desa Banjarpanjang menyiapkan rencana kerja, untuk menyongsong respon Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, bila berkenan menunjuk Desa Banjarpanjang sebagai salah satu lokasi PRONA.

c. Motif Memberi Manfaat

BAB II

Motif memberi manfaat, merupakan motif tujuan pelaksanaan tugas yang dibangun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, dengan bekal motif “untuk melaksanakan tugas”, dan “tunduk pada ketentuan” (yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku); maka petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan berupaya agar segenap tindakan dan perilakunya dalam konteks sertipikasi hak atas tanah bermanfaat bagi masyarakat, baik yang melalui program PRONA maupun yang melalui permohonan secara individual (Kepala Kantor Pertanahan, 2016). Motif ini merupakan isyarat tentang kesungguhan pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, sehingga berpeluang direspon positif oleh para petani. Boleh jadi motif ini tidak tertangkap dalam bentuk kata-kata, tetapi termanifestasi dalam bentuk kerja dan kinerja petugas kantor pertanahan. Hal ini membuktikan keberhasilan Pemerintah Desa Banjarpanjang menyampaikan pesan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Selain permohonan sertipikasi hak atas tanah secara kolektif, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa


37

Aristiono Nugroho dkk. Banjarpanjang; juga terdapat permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual, sebagaimana dilakukan oleh para petani Desa Cepoko. Saefudin (Kepala Desa Cepoko) menjelaskan, bahwa permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual oleh para petani Desa Cepoko merupakan bukti tingginya kesadaran para petani dalam melindungi hak atas tanahnya. Saefudin menambahkan, bahwa mata-pencaharian utama masyarakat di desa ini adalah petani, yang disertai dengan usaha berternak sapi dan ayam. Selain itu ada pula sebagian petani yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, walaupun ada pula sebagian masyarakat yang memang berprofesi sebagai pedagang. Akhirnya Saefudin menegaskan, bahwa anekaragam mata-pencaharian tersebut semakin meningkatkan kesadaran para petani dalam melindungi hak atas tanahnya. Para petani Desa Cepoko memanfaatkan berbagai media yang ada di desanya, untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan pertanian dan pertanahan. Berbagai media itu (TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, penyuluhan serta pertemuan formal dan non formal) merupakan alat penyampai pesan bidang pertanian dan pertanahan, yang isi detailnya dapat dipilih oleh para petani. Pilihan isi secara detail dilakukan para petani dengan menggunakan relevansi sebagai dasar pertimbangan. Sebagai bukti atas tingginya kesadaran para petani Desa Cepoko dalam pensertipikatan hak atas tanah melalui permohonan secara individual, Saefudin menjelaskan bahwa jumlah bidang tanah di desa ini sebanyak 2.462 bidang tanah. Sementara itu, jumlah penduduk 3.390 orang, atau 1.035 KK (Kepala Keluarga); sedangkan 80 % bidang tanah di desa ini

38

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan sudah bersertipikat hak atas tanah.

2. Tindakan dan Perilaku Motif yang terdiri dari motif pelaksanaan tugas, motif tunduk pada ketentuan, dan motif memberi manfaat; selanjutnya menjadi dasar munculnya tindakan dan perilaku. Sebagaimana diketahui, saat pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, muncul beberapa tindakan dan perilaku, sebagai berikut:

a. Sesuai Tuntutan Tugas

BAB II

Tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan yang sesuai tuntutan tugas, muncul saat pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Sebagaimana diketahui petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yang telah memiliki motif, untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani, selanjutnya menyesuaikan tindakan dan perilakunya dengan tuntutan tugas, baik yang melalui program PRONA maupun yang melalui permohonan secara individual (Kepala Kantor Pertanahan, 2016). Tindakan dan perilaku sesuai tuntutan tugas, merupakan hasil perenungan petugas kantor pertanahan, saat memperhatikan “isyarat” atau pesan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang dan para petani Desa Cepoko. Setelah menerima pesan, petugas kantor pertanahan mengartikan atau memaknai pesan tersebut, agar dapat memahami kebutuhan para petani dalam melindungi hak atas tanahnya. Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015) menjelaskan, bahwa petugas kantor pertanahan memberi


39

Aristiono Nugroho dkk. pelayanan yang baik kepada para petani, dan pihak-pihak yang membantu para petani melakukan permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual. Kemudian Suwarno D. menjelaskan, bahwa respon petugas kantor pertanahan ketika PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. mengurus sertipikat para petani Desa Cepoko sangat baik. Urusannya lancar, dan bila ada berkas yang kurang segera diberitahu. Setelah berkas yang kurang dilengkapi, maka sertipikat hak atas tanah dapat segera diproses. Kelancaran proses sertipikasi hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan merupakan wujud kinerja, yang selanjutnya direspon oleh masyarakat terutama petani. Petugas kantor pertanahan memperhatikan feedback (balikan) para petani, berupa tanggapan atas tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan. Sikap ini penting, agar petugas kantor pertanahan mengetahui dampak kerja dan kinerjanya bagi para petani. Kerja dan kinerja petugas kantor pertanahan nampak saat mereka melayani PPAT, termasuk melayani PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. Sebagaimana diketahui PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. adalah PPAT yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa Cepoko, untuk membantu petani mengurus sertipikat hak atas tanah. Ia (PPAT Suratmi, S.H., M.Kn.) juga membantu para petani dalam mengurus hak atas tanah yang terkait dengan kredit. Bila petani ingin mengambil kredit untuk usaha, maka petani dapat ke Kantor Desa untuk diberi penjelasan dan surat pengantar. Kemudian petani tersebut menghubungi PPAT, untuk menyelesaikan surat-surat yang terkait dengan agunan sebagai jaminan pengembalian hutang. Akhirnya petani tersebut mengajukan permohonan kredit ke bank, yang setelah diproses maka ia dapat mengambil dana

40

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan kredit yang dibutuhkannya untuk usaha. Kebutuhan para petani Desa Cepoko memperoleh kredit

BAB II

usaha difasilitasi oleh PPAT Suratmi, S.H., M.Kn., dengan tetap memperhatikan balikan (feedback) dari para petani atas fasilitasi yang diberikan. Saat memberi balikan, para petani menggambarkan perilaku PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. ketika memfasilitasi kredit usaha. Balikan semacam ini bermanfaat bagi PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. dalam memperbaiki layanan (fasilitasi kredit usaha). Perbaikan layanan menumbuhkan kepercayaan, keterbukaan, dan memperjelas persepsi antara PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. dengan para petani. Pemerintah Desa Cepoko puas berkerjasama dengan PPAT Suratmi, S.H., M.Kn., karena menurut Kepala Desa Cepoko (Saefudin) dan Sekretaris Desa Cepoko tahun 2006-2015 (Suwarno D.), PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. sangat membantu para petani Desa Cepoko. Keinginan Pemerintah Desa Cepoko memberi pelayanan yang baik kepada para petani, ternyata sejalan dengan PPAT Suratmi S.H., M.Kn. yang juga ingin memberi pelayanan yang baik, bahkan ia memiliki slogan “lebih baik, lebih laris”. Pelayanan kepada para petani semakin baik, saat petugas kantor pertanahan juga memberi pelayanan yang baik. Para petani Desa Cepoko mendapat layanan yang baik dari Pemerintah Desa Cepoko, PPAT Suratmi S.H., M.Kn., dan petugas kantor pertanahan. Segenap layanan ini mendukung perolehan kredit usaha bagi para petani, agar mampu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas usaha tani yang digelutinya. Boleh jadi peningkatan kesejahteraan mengalami gangguan, tetapi hal ini diatasi oleh petani dengan terus menerus memperbaiki proses produksi.


41

Aristiono Nugroho dkk. b. Sesuai Batasan Ketentuan Tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan yang sesuai batasan ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, muncul saat pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Dalam konteks ini diketahui, bahwa selain menyesuaikan tindakan dan perilakunya dengan tuntutan tugas, para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan juga berupaya agar tindakan dan perilakunya sesuai dengan beberapa batasan yang diatur oleh berbagai ketentuan yang terkait dengan tugas. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan menjelaskan, bahwa dengan bekal pemahaman seperti itulah para petugas kantor pertanahan melakukan interaksi dengan para petani, baik dengan petani yang mengajukan permohonan sertipikasi hak atas tanah melalui program PRONA maupun yang melalui permohonan secara individual. Interaksi petugas kantor pertanahan dengan petani juga dibekali beberapa hal, yang terkait dengan transmisi sosial nilai-nilai pertanahan, seperti: (1) substansi yang disampaikan, (2) subyek sasaran, (3) tujuan yang ingin dicapai, dan (4) saat yang tepat untuk menyampaikan nilainilai pertanahan. Uniknya, ketika nilai-nilai pertanahan disampaikan, ternyata minat yang terjadi memiliki dua sisi, yaitu sisi obyektif dan sisi subyektif. Sisi obyektif merupakan reaksi yang diterima oleh pemberi pesan, yaitu petugas kantor pertanahan. Sementara itu, sisi subyektif merupakan stimulus yang diterima oleh penerima pesan, yaitu para petani. Tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan yang terbatas, karena adanya batasan yang diatur oleh berbagai

42

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan ketentuan, tidak memungkinkan bagi mereka untuk terlibat dalam hal-hal non teknis yang terkait dengan sertipikasi hak atas tanah di masyarakat. Misalnya hal-hal non teknis yang terkait dengan sertipikasi hak atas tanah melalui program PRONA yang dilaksanakan di Desa Banjarpanjang.

BAB II

Hal-hal non teknis adakalanya dibangun melalui pemaknaan informasi oleh para petani, saat penyelenggaraan penyuluhan. Pemaknaan yang dibangun dapat mendorong para petani melakukan tindakan tertentu, walaupun seringkali tidak relevan dengan sertipikasi hak atas tanah. Sebagaimana diketahui pemaknaan informasi dibangun berdasarkan pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan kerangka pikir petani. Kepala Desa Banjarpanjang menjelaskan, bahwa pada awalnya para petani khawatir sertipikasi hak atas tanah mereka tidak berjalan lancar, dan khawatir terhadap biaya PRONA. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Banjarpanjang perlu menempatkan hal-hal non teknis yang terkait dengan sertipikasi hak atas tanah ini berada di luar urusan petugas kantor pertanahan. Untuk itu, Pemerintah Desa Banjarpanjang berkerjasama dengan Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarpanjang membentuk “Panitia PRONA Desa”. Panitia PRONA Desa Banjarpanjang aktif membangun komunikasi dengan para petani, demi keberhasilan pelaksanaan PRONA di desa ini. Komunikasi dapat digunakan, untuk menciptakan atau meningkatkan aktifitas hubungan antar petani, agar pelaksanaan PRONA berjalan lancar. Komunikasi dibangun secara verbal (dengan katakata), maupun non verbal (dengan bahasa tubuh). Susunan Panitia PRONA Desa Banjarpanjang lebih


43

Aristiono Nugroho dkk. banyak melibatkan kelompok tani, dengan susunan, sebagai berikut: (1) bertindak sebagai Ketua, adalah Sukiran, yang juga menjabat sebagai Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang; (2) bertindak sebagai Wakil Ketua, adalah Sarbini, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarpanjang; (3) bertindak sebagai Sekretaris, adalah Sunyoto, yang juga salah satu petani binaan kelompok tani yang berada di bawah koordinasi Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang; (4) bertindak sebagai anggota, adalah beberapa orang petani, yang merupakan binaan kelompok tani yang di bawah koordinasi Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang. Komunikasi verbal yang dibangun oleh Panitia PRONA Desa Banjarpanjang mencakup hal, sebagai berikut: (1) perbendaharaan kata-kata, yang berguna untuk merumuskan kata-kata yang mudah dimengerti; (2) kecepatan bicara, yang diatur sebaik-baiknya agar mampu dimengerti; dan (3) intonasi suara, yang diatur agar substansi yang disampaikan memberi kesan yang baik. Pemerintah Desa Banjarpanjang, dan Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarpanjang memberi tugas kepada Panitia PRONA Desa Banjarpanjang, untuk: (1) menangani hal-hal non teknis yang terkait dengan sertipikasi hak atas tanah; dan (2) membantu petugas kantor pertanahan dalam melaksanakan tugas, agar setiap tahapan dalam pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang berjalan lancar. Tugas Panitia PRONA Desa Banjarpanjang mampu terlaksana, karena adanya komunikasi yang baik dengan para petani. Beberapa anggota panitia seringkali menyisipkan

44

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan humor dalam komunikasinya dengan petani, sebagai upaya memberi kesan membahagiakan bila tugas panitia dapat terlasana dengan baik. Namun demikian komunikasi akan efektif, bila disampaikan secara singkat dan jelas, atau langsung pada pokok bahasan agar lebih mudah dimengerti. Selain itu, beberapa anggota panitia juga memperhatikan waktu yang tepat, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tugas panitia. Strategi komunikasi ini perlu dilakukan, karena komunikasi dapat dibangun hanya ketika semua pihak memiliki kesediaan.

BAB II

c. Sesuai Kebutuhan Petani Tindakan dan perilaku para petugas kantor pertanahan yang sesuai kebutuhan para petani (masyarakat), muncul saat pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Hal ini berkaitan dengan upaya petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan tuntutan tugas dan batasan ketentuan (peraturan perundang-undangan yang berlaku), juga disertai dengan upaya agar tindakan dan perilakunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal sertipikasi hak atas tanah (Kepala Kantor Pertanahan, 2016). Agar tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan sesuai dengan kebutuhan para petani, maka komunikasi menjadi kata kunci. Para petani dan petugas kantor pertanahan membangun komunikasi, baik secara verbal maupun non verbal. Komunikasi non verbal dilakukan dengan cara memperlihatkan wajah yang mengekspresikan rasa senang ketika berinteraksi. Mereka juga memperlihatkan sikap saling menghargai dan saling memperhatikan saat kontak mata.


45

Aristiono Nugroho dkk. Selain itu, komunikasi yang dibangun juga masih didukung oleh kesesuaian tindakan dan perilaku petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan kebutuhan petani. Hal ini dikomentari oleh Suharno (Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko) dengan menjelaskan, bahwa bukti kesesuaian tindakan dan perilaku petugas dengan kebutuhan petani nampak pada besarnya manfaat sertipikasi hak atas tanah bagi petani, dan kesungguhan petugas kantor pertanahan dalam membantu petani. Ia menambahkan, bahwa bidang tanah anggota gapoktan yang telah bersertipikat telah mencapai 80% dari seluruh bidang tanah anggota gapoktan. Kesesuaian tindakan dan perilaku petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan kebutuhan petani, tidaklah muncul tiba-tiba. Kondisi ini mewujud karena adanya komunikasi yang baik antar keduanya. Beberapa sikap spontan yang diperlihatkan kedua belah pihak, semakin memperlihatkan kesungguhan keduanya dalam bekerjasama mensertipikatkan hak atas tanah petani. Perhatian sungguhsungguh petugas kantor pertanahan diimbangi oleh para petani, dengan memberi dukungan dan simpati atas aktivitas petugas kantor pertanahan. Cara berjalan, duduk, berdiri, dan cara bergerak petugas kantor pertanahan mendapat perhatian para petani, karena hal itu memperlihatkan konsep diri dan cara pandang petugas kantor pertanahan terhadap kebutuhan petani. Bagi para petani di Desa Cepoko, selama ini pertanahan selalu berkaitan dengan pajak dan sertipikasi hak atas tanah. Sementara itu, pertanian berkaitan dengan pertanahan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sebagaimana diketahui, penguasaan dan pemilikan tanah

46

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan yang memiliki kekuatan hukum, mampu memberi semangat pada petani untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebaik-baiknya.

BAB II

Oleh karena itu, ketika berinteraksi dengan petugas kantor pertanahan, para petani sungguh-sungguh memperhatikan sikap, tindakan, dan perilaku petugas kantor pertanahan. Ungkapan perasaan dan pikiran petugas kantor pertanahan saat berinteraksi menjadi perhatian para petani, yang menjadi dasar bagi para petani dalam memberi respon sepadan. Komunikasi saat berinteraksi masih dipertegas oleh gerak isyarat petugas kantor pertanahan, melalui gerakan tangannya, untuk menjelaskan urgensi sertipikat hak atas tanah. Segenap proses ini, menyadarkan para petani tentang manfaat yang diperoleh para petani, atas tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan. Untuk meyakinkan manfaat yang diperoleh para petani, atas tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, Suharno (Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko) kembali menjelaskan, bahwa untuk urusan pertanahan, para petani mengikuti arahan Pemerintah Desa Cepoko. Termasuk dalam penggunaan jasa PPAT, yaitu PPAT yang telah bekerjasama dengan pemerintah desa. PPAT ini terbukti aktif dalam mengurus sertipikasi hak atas tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah milik petani. Bahkan PPAT tersebut memberi pelayanan “jemput bola”, dalam melayani kebutuhan para petani di bidang pertanahan. Suharno kemudian menyatakan, bahwa oleh karena urusan pertanahan sudah dianggap lancar, maka diskusi di gapoktan dan kelompok tani lebih banyak tentang pertanian dan keuangan organisasi. Walaupun biasanya, tetap saja diselingi dengan pertanahan, terutama bila ada anggota yang menjual atau membeli tanah.


47


3. Ketepatan dan Relevansi Saat berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, telah diupayakan agar tujuan transmisi nilai-nilai pertanahan dapat tercapai. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang juga telah mendapat perhatian, yaitu:

a. Ketepatan Tindakan dan Perilaku Ketepatan tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan muncul, saat berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Sebagaimana diketahui petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan yang telah memiliki motif untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar memberi manfaat bagi masyarakat; menurut Priyo Hutomo (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan), juga berupaya agar sikap, tindakan, dan perilakunya tepat. Hal ini nampak pada tingkat kesesuaian antara tindakan dan perilaku petugas dengan kepentingan tugas dan kebutuhan petani. Ketika para petugas kantor pertanahan berupaya agar sikap, tindakan, dan perilakunya tepat, maka upaya ini didahului dengan komunikasi. Dalam hal ini komunikasi antara petugas kantor pertanahan dengan para petani, yang biasanya dilakukan secara langsung. Komunikasi langsung dilaksanakan dalam bentuk kata-kata, gerakan, dan isyarat tertentu. Namun demikian, adakalanya juga dilaksanakan komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat dan mekanisme tertentu, yang bertujuan untuk melipat-gandakan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak langsung dilakukan dengan memberikan brosur yang terkait dengan sertipikasi hak atas

48

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan tanah, tujuannya untuk menjangkau lebih banyak petani dalam wilayah yang relatif lebih luas.

BAB II

Penjelasan Priyo Hutomo dibenarkan oleh Sukiran (Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang), yang saat pelaksanaan PRONA di desanya tahun 2015 diberi amanat oleh para petani sebagai Ketua Panitia PRONA Desa. Sukiran menjelaskan, bahwa PRONA di Desa Banjarpanjang diinginkan oleh para petani (masyarakat), sehingga para petani merespon upaya petugas kantor pertanahan membangun komunikasi dengan para petani. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Desa Banjarpanjang telah melakukan sosialisasi, sebelum Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan mengirimkan para petugas ke desa ini. Sosialisasi dilakukan, agar petani yang akan menjadi peserta PRONA mengetahui hak dan kewajibannya, dan para petani mampu berkomunikasi dengan petugas kantor pertanahan. Kemampuan para petani berkomunikasi dengan petugas kantor pertanahan, sangat memudahkan petugas kantor pertanahan menjalankan tugas, dan melakukan transformasi sosial nilai-nilai pertanahan. Pesan yang disampaikan oleh petugas kantor pertanahan disusun dengan kalimat yang diupayakan jelas, tidak rumit, dan tidak bertele-tele, dengan maksud agar mudah difahami oleh para petani. Hal ini memperlihatkan, bahwa pandangan tentang ketepatan dan relevansi sikap, tindakan, dan perilaku petugas kantor pertanahan, ditentukan oleh kelancaran komunikasi.

b. Relevansi Tindakan dan Perilaku Relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan muncul, saat berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Priyo Hutomo (Kepala Kantor


49

Aristiono Nugroho dkk. Pertanahan Kabupaten Magetan) menjelaskan, bahwa selain tercapainya tingkat kesesuaian yang tinggi antara tindakan dan perilaku petugas dengan kepentingan tugas dan kebutuhan petani, para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan juga berupaya agar sikap, tindakan, dan perilakunya memiliki keterkaitan yang kuat dengan kepentingan tugas dan kebutuhan para petani. Keterkaitan kepentingan kantor pertanahan dengan kebutuhan para petani dikenali saat mereka mampu membangun komunikasi, baik yang bersifat kelompok maupun yang bersifat perorangan. Komunikasi petugas kantor pertanahan dengan kelompok petani dibangun dengan terlebih dahulu mengenali kelompok tersebut, dan bersiap melakukan komunikasi langsung dan timbal balik. Sementara itu, komunikasi dengan perorangan dibangun dengan tatap muka, sehingga ekspresi petani yang bersangkutan dapat lebih mudah “dibaca”. Adanya keterkaitan kepentingan kantor pertanahan dengan kebutuhan para petani dijelaskan secara lugas oleh Sukiran (Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang) dengan menyatakan, bahwa PRONA di Desa Banjarpanjang berhasil dilaksanakan dengan baik, karena kepala dan para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan bersedia memberikan penjelasan sejelasjelasnya kepada perangkat, tokoh, dan masyarakat Desa Banjarpanjang. Sukiran menambahkan, bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PRONA di desa ini, Panitia PRONA Desa membentuk perwakilan panitia di tiap dusun (dukuh), untuk membantu sosialisasi; meskipun sosialisasi resmi oleh Panitia PRONA Desa di tiap dusun telah dilakukan 3 – 4 kali

50

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan sebelum dilaksanakannya PRONA. Kesemua ini dilakukan, untuk memenuhi keinginan para petani, yaitu keberhasilan pelaksanaan PRONA yang dibuktikan dengan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada para petani.

B. Para Petani 1. Motif Petani

BAB II

Pihak lain yang terlibat dalam transmisi nilai-nilai pertanahan, selain para petugas kantor pertanahan, adalah para petani. Sesungguhnya secara faktual petani merupakan pihak yang paling urgen, karena merekalah pihak penentu keberhasilan transmisi nilai-nilai pertanahan. Uniknya, saat berlangsung transmisi nilainilai pertanahan ada motif yang dimiliki para petani, dengan rincian sebagai berikut:

a. Memperjelas Kepemilikan Tanah Motif memperjelas kepemilikan tanah muncul, saat berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) dengan menjelaskan, bahwa saat para petani mendaftarkan tanah atau mengurus pensertipikatan tanahnya, mereka memiliki motif untuk memperjelas bidang tanah dan kepemilikan tanah. Pada awalnya motif ini berada pada Pemerintah Desa Banjarpanjang, tetapi kemudian menjadi motif para petani. Transmisi (pengalihan) motif dari Pemerintah Desa Banjarpanjang kepada para petani dilakukan melalui komunikasi yang dibangun oleh keduanya. Komunikasi dibangun dengan format satu arah, dan adakalanya juga dengan format timbal balik. Saat komunikasi satu arah,


51

Aristiono Nugroho dkk. pesan disampaikan oleh perangkat Desa Banjarpanjang kepada para petani, yang oleh karena formatnya sambutan dalam suatu acara tertentu, maka tidak ada kesempatan bagi petani untuk memberikan umpan balik. Sementara itu, saat komunikasi timbal balik, oleh karena formatnya adalah dialog antara Pemerintah Desa Banjarpanjang dengan para petani, maka ada kesempatan bagi petani untuk memberikan umpan balik. Lebih lanjut Sarbini, S.T. menjelaskan, bahwa pada awalnya Pemerintah Desa Banjarpanjang berpandangan hak milik atas tanah petani perlu ditata, dan hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa pada tahun 2014 mengajukan permohonan PRONA ke Kantor Pertanahan. Pemerintah Desa Banjarpanjang mengetahui, bahwa selama ini tanah-tanah petani tidak mempunyai bukti kepemilikan, sehingga perlu diberi bukti, berupa sertipikat hak atas tanah, agar tanah petani menjadi tertib. Setelah mendapat informasi, bahwa permohonan PRONA dikabulkan, maka dilakukan persiapan, terutama dengan cara mengumumkannya di tiap-tiap RT. Sebagaimana diketahui jumlah RT di Dusun Panjang atau RW.01 sebanyak 6 RT, sedangkan jumlah RT di Dusun Pulutan atau RW.02 sebanyak 2 RT, sehingga jumlah RT di desa ini sebanyak 8 RT. Informasi dikabulkannya permohonan PRONA yang diajukan Pemerintah Desa Banjarpanjang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, selanjutnya direspon oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang dengan mengirim pesan kepada para petani melalui pengumuman. Kendalanya, ada sebagian petani yang belum faham dengan isi pesan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang, karena PRONA belum pernah dilaksanakan di desa ini. Bagi

52

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan sebagian petani, PRONA merupakan kegiatan baru, yang masih menimbulkan banyak pertanyaan, terutama yang terkait dengan kepastian pelaksanaan dan keberhasilan pelaksanaannya.

b. Melindungi Kepemilikan Tanah

BAB II

Motif melindungi kepemilikan tanah muncul, saat berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Pada awalnya para petani memiliki keinginan, untuk memperjelas bidang tanah dan kepemilikan tanah. Motif ini berguna sebagai pendorong agar tidak ada pihak lain yang “mengganggu” kepemilikannya. Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) menjelaskan, bahwa kepemilikan tanah inilah yang sering menimbulkan sengketa, walaupun pada akhirnya sebagian berhasil diselesaikan di tingkat desa. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tingkat desa sangat mengandalkan kepiawaian Kepala dan Sekretaris Desa Banjarpanjang. Kepiawaian Kepala dan Sekretaris Desa Banjarpanjang dalam menyelesakan sengketa tanah seringkali mengalami hambatan, terutama bila salah satu pihak bersikeras dengan pendapatnya, padahal catatan tanah yang ada di Kantor Desa Banjarpanjang bertentangan dengan pendapat pihak tersebut. Untuk mengatasi hal ini, maka kepiawaian berkomunikasi dan menjelaskan menjadi kekuatan utama Kepala dan Sekretaris Desa Banjarpanjang. Mereka berdua telah memegang data sahih tentang tanah, sehingga yang dibutuhkan kemudian adalah kemampuan menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Penafsiran para pihak bersengketa tentang suatu persoalan dapat saja berbeda, tetapi keputusan akhir


53

Aristiono Nugroho dkk. berada pada Kepala Desa Banjarpanjang, yang didukung oleh keterangan Sekretaris Desa Banjarpanjang sebagai petugas yang berwenang memaknai data tanah. Lemahnya perhatian, prasangka, serta kekeliruan informasi yang diperoleh para pihak bersengketa, selanjutnya memaksa mereka tunduk pada keputusan Kepala Desa Banjarpanjang. Suparna menjelaskan, bahwa pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang tidak memposisikan Sekretaris Desa Banjarpanjang sebagai pihak yang terkait dengan Panitia PRONA Desa Banjarpanjang, karena lebih tepat ketika memberi posisi di luar kepanitian kepada Sekretaris Desa Banjarpanjang. Meskipun tetap saja Sekretaris Desa Banjarpanjang bertanggungjawab untuk menangani seluruh administrasi (pemberkasan) bidang tanah yang terkait dengan PRONA. Bila saat PRONA ada masalah, maka pada awalnya ditangani oleh kepala dukuh dan tokoh di dukuh setempat, bila belum berhasil diselesaikan, maka ditangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarpanjang dengan dibuatkan berita acara penyelesaian. Pelaksanaan PRONA hampir tanpa kendala, karena setiap persoalan yang terkait dengan tanah selalu dapat diselesaikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarpanjang, dengan mengandalkan data tanah yang ada di Kantor Desa Banjarpanjang. Kritik dan feedback atas pelaksanaan PRONA diterima oleh Kepala Desa Banjarpanjang secara terbuka, agar tidak ada pandangan bahwa para petani sulit memberikan kritik dan feedback. Walaupun adakalanya kritik dan feedback yang diberikan tidak mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya, sehingga membuka ruang interpretasi yang lebar atas suatu masalah.

54

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan c. Memanfaatkan Kepemilikan Tanah

BAB II

Motif memanfaatkan kepemilikan tanah muncul, saat berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Sebagaimana diketahui motif ini merupakan kelanjutan dari motif memperjelas bidang tanah dan kepemilikan tanah, serta motif melindungi kepemilikan tanah. Sudarsono (seorang petani Dusun Pulutan, Desa Banjarpanjang) menjelaskan, bahwa bagi para petani memanfaatkan kepemilikan tanah merupakan sesuatu yang penting. Sebagai contoh, sertipikat hak atas tanah yanga awalnya adalah bukti pemilikan tanah, yang perlu dimiliki agar petani dapat menggarap tanahnya dengan tenang, akhirnya menjadi instrumen perolehan kredit. Selain itu, tanah yang telah bersertipikat hak atas tanah dapat dihadikan agunan saat mengajukan kredit ke bank. Tanah yang telah bersertipikat harga jualnya juga naik, contoh bidang tanah yang dimilikinya, waktu beli harganya sebesar Rp. 40 juta dan saat setelah bersertipikat bila dijual harganya sebesar Rp. 100 juta. Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sudarsono, Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) menambahkan, bahwa ada pula peserta PRONA yang mengambil kredit di bank untuk usaha ternak ayam potong, selain itu ada pula yang mengambil kredit dari BRI untuk membeli pompa air, dan ada juga yang mengambil kredit untuk usaha berdagang obat-obat pertanian dan pupuk.

2. Pengamatan Petani Ketika para petani telah memiliki motif memperjelas kepemilikan tanah, motif melindungi kepemilikan tanah, dan motif memanfaatkan kepemilikan tanah; selanjutnya para petani


55

Aristiono Nugroho dkk. melakukan pengamatan. Hal ini berlangsung saat transmisi nilainilai pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Mengamati Isi Sosialisasi Para petani mengamati isi sosialisasi, saat pelaksanaan sosialisasi PRONA di desanya. Para petani menghadiri, mendengarkan, dan memperhatikan isi sosialisasi yang disampaikan para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Kondisi ini memberi kesempatan pada para petani untuk mengamati isi sosialisasi, dan menyerap berbagai informasi yang disampaikan para petugas. Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) menjelaskan, bahwa di masa lalu, masyarakat tidak peduli dengan tanahnya. Setelah para petani (masyarakat) mendapat penyuluhan saat PRONA, barulah mereka mengerti tentang arti penting tanahnya. Keberhasilan penyuluhan PRONA dalam membangun kesadaran para petani, “dirajut” dari sekian banyak kata-kata yang digunakan dalam komunikasi antara petugas kantor pertanahan dengan para petani. Hambatan semantik diatasi dengan memilih kata-kata yang tidak menimbulkan banyak arti, serta susunan kata yang tidak berbelit-belit. Selain itu hambatan psikologis diatasi dengan mengurangi perbedaan nilai-nilai atau values (konsep baik, benar, dan indah) serta harapan antara petugas kantor pertanahan dengan para petani. Suparna menambahkan, bahwa pengajuan proposal permohonan PRONA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, bukan karena masyarakat sudah mengerti tentang pentingnya sertipikat hak atas tanah, melainkan karena Kepala Desa Banjarpanjang mengerti tentang pentingnya sertipikat hak atas tanah, yang kemudian didiskusikan dan mendapat persetujuan LPM Desa Banjarpanjang dan BPD Desa Banjarpanjang. Akhirnya atas dukungan kepala dan

56

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang berjalan lancar. Hasil PRONA yang berupa data bidang tanah, selanjutnya digunakan untuk memperbarui Buku C Desa Banjarpanjang.

BAB II

Buku C Desa Banjarpanjang kini dilengkapi dengan data bidang tanah hasil PRONA, sehingga data tanah di Kantor Desa Banjarpanjang semakin sahih. Data yang sahih ini dapat menjadi “amunisi” dalam membangun kerangka informasi pertanahan desa, yang dapat dikomunikasikan kepada banyak pihak. Komunikasi dilakukan sebagai proses penyampaian informasi Pemerintah Desa Banjarpanjang kepada para petani, yang tetap memberi kesempatan kepada para petani menyampaikan feedback (balikan). Sebagai suatu hal penting (manusia makhluk sosial), maka komunikasi sangat membantu interaksi antara para petani dengan Pemerintah Desa Banjarpanjang.

b. Mengamati Pelaksanaan Sosialisasi Para petani mengamati pelaksanaan sosialisasi, yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan PRONA di desanya. Informasi yang diserap para petani ketika sosialisasi PRONA, beriringan dengan pengamatan para petani atas pelaksanaan sosialisasi. Para petani melihat koordinasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Pemerintah Desa, dan Panitia PRONA Desa, yang menghasilkan kelancarana pelaksanaan sosialisasi. Kamituwo atau Kepala Dusun Pulutan (Zainudin) menjelaskan, bahwa koordinasi berjalan baik, sehingga petani calon peserta PRONA dapat menghadiri sosialisasi, dan bersikap aktif dalam acara sosialisasi tersebut. Sikap aktif para petani dalam sosialisasi PRONA muncul, ketika komunikasi berhasil dibangun dengan


57

Aristiono Nugroho dkk. baik. Komunikasi bertujuan membangun hubungan dan mengajak para petani, untuk mengerti beberapa hal yang disampaikan oleh petugas kantor pertanahan. Keterampilan berkomunikasi diperlihatkan oleh petugas kantor pertanahan, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Komunikasi verbal dilakukan oleh petugas kantor pertanahan dengan memanfaatkan kata-kata, baik yang tertulis maupun yang diucapkan. Sementara itu, komunikasi non verbal dilakukan oleh petugas kantor pertanahan dengan bahasa tubuh, misal: cara berdiri, cara berjalan, cara senyum, cara bicara, serta ekspresi pikiran dan hati lainnya. Petugas kantor pertanahan juga membangun komunikasi dengan para petani, yang bentuknya satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah dilaksanakan ketika petugas kantor pertanahan menjelaskan sertipikasi hak atas tanah kepada para petani, dan para petani belum diberi kesempatan menyampaikan feedback. Tetapi kondisi ini selanjutnya dilengkapi komunikasi dua arah, saat para petani diberi kesempatan menyampaikan feedback. Sementara itu, berdasarkan besarannya, petugas kantor pertanahan juga melaksanakan komunikasi massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi perorangan, yang rinciannya sebagai berikut: (1) komunikasi massa dilaksanakan, ketika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan memberikan penyuluhan kepada para kepala desa dan perwakilan masyarakat desa yang wilayahnya menjadi lokasi PRONA; (2) komunikasi kelompok dilaksanakan, ketika petugas kantor pertanahan memberikan penyuluhan kepada para petani di Desa Banjarpanjang yang menjadi calon peserta PRONA; dan (3) komunikasi perorangan dilaksanakan, ketika petugas kantor pertanahan berinteraksi

58

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan secara personal dengan para petani, untuk mendukung keberhasilan PRONA di Desa Banjarpanjang.

c. Mengamati Pelayanan Petugas

BAB II

Para petani mengamati pelayanan petugas kantor pertanahan, terutama yang terkait dengan kegiatan pemberkasan dan pengukuran. Kelengkapan informasi yang diserap oleh para petani saat sosialisasi PRONA, menjadi dasar bagi mereka untuk mengamati dan menilai pelayanan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Pengamatan dan penilaian dilakukan pada saat pengukuran, pemeriksaan berkas di lapangan, publikasi pengumuman, dan saat penyerahan sertipikat hak atas tanah bagi petani. Selain pelayanan pada saat pelaksanaan program PRONA, petugas kantor pertanahan juga melayani masyarakat (termasuk petani), yang ingin mengurus sertipikat hak atas tanahnya secara individual di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Pelayanan dalam sertipikasi hak atas tanah secara individual juga melibatkan komunikasi, sebagaimana sertipikasi hak atas tanah melalui program PRONA. Oleh karena permohonan sertipikat dilakukan secara individual, maka komunikasi yang dibangun adalah komunikasi perorangan. Meskipun demikian secara konseptual komunikasi perorangan identik dengan komunikasi pada umumnya, yang bersifat communis, atau membuat dan membangun kebersamaan dalam semangat berbagi atau communico. Dapat pula dikatakan, bahwa komunikasi antara petugas kantor pertanahan dengan seorang petani dibangun untuk membuat sama atau to make common. Kepala Desa Cepoko (Saefudin) menjelaskan, bahwa masyarakatnya (para petani) telah mengamati pelayanan kantor pertanahan, dan beranggapan yang telah dilakukan


59

Aristiono Nugroho dkk. kantor pertanahan sudah baik. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat Desa Cepoko terhadap pensertipikatan hak atas tanah relatif tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Cepoko tidak pernah mengajukan permohonan pelaksanaan PRONA di desanya. Kesadaran yang tinggi ditandai oleh fakta, bahwa setiap selesai melakukan jual beli, masyarakat segera melakukan sertipikasi hak atas tanah. Kesadaran yang tinggi para petani Desa Cepoko dalam sertipikasi hak atas tanah dikonstruksi tahap demi tahap, atau sedikit demi sedikit oleh perangkat Desa Cepoko tahun demi tahun. Konstruksi kesadaran ini berbasis pada kemampuan komunikasi perangkat Desa Cepoko, terutama dalam bertukar pesan atau informasi dengan para petani. Dengan demikian ada kemampuan yang dimiliki perangkat Desa Cepoko, sebagai berikut: (1) Kemampuan communicate, yaitu kemampuan bertukar pikiran, perasaan, dan informasi dengan para petani, sehingga para petani memiliki pikiran, perasaan, dan informasi yang sama dengan petugas kantor pertanahan melalui hubungan yang dibangun secara simpatik. (2) Kemampuan communication, yaitu kemampuan bertukar pikiran, perasaan, dan informasi dengan para petani, untuk mengekspresikan gagasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki petugas kantor pertanahan.

d. Mengamati Prospek Kepemilikan Tanah Para petani mengamati prospek kepemilikan tanah, terutama yang berkaitan dengan sertipikat hak atas tanah. Para petani mengetahui, bahwa bila bidang tanah mereka telah memiliki sertipikat hak atas tanah, maka bidang tanahnya relatif aman, karena tidak ada lagi pihak lain yang dapat mengganggu gugat. Selain itu, para petani juga dapat mengagunkan hak atas tanahnya, untuk mendapatkan kredit usaha dari bank.

60

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan

BAB II

Peluang mengagunkan hak atas tanah bersertipikat, bagi para petani sangat menggembirakan karena memberi kesempatan memperoleh kredit perbankan. Pengetahuan ini diperoleh dari hasil komunikasi yang dilakukan petugas kantor pertanahan dengan para petani. Komunikasi melibatkan pertukaran informasi secara verbal dan non verbal, serta melibatkan relasi antara petugas kantor pertanahan dengan para petani. Bahasa lisan, dan tulisan merupakan bagian dari pertukaran informasi secara verbal; sedangkan mimik, gerak-gerik, dan suara merupakan bagian pertukaran informasi secara non verbal. Ketika terbangun komunikasi antara petugas kantor pertanahan dengan para petani, maka hal ini memperlihatkan keakraban dan keintiman. Selain itu, komunikasi juga memperlihatkan “kontak” hubungan yang dapat dipelihara sebaik-baiknya oleh diri sendiri (intrapersonal) dan pihak lain (ekstra-personal). Komunikasi antara petugas kantor pertanahan dengan para petani, akhirnya menimbulkan rasa aman berbasis tanah pada petani, yang kemudian menyemangati para petani mengurus sertipikat hak atas tanah. Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) menjelaskan, rasa aman itulah yang menyemangati para petani di Desa Cepoko dalam mengurus sertipikat hak atas tanah secara individual. Rasa aman masih ditambah lagi dengan rasa nyaman, ketika Pemerintah Desa Cepoko menyatakan pelayanan pertanahan di Kantor Desa Cepoko “murah-meriah”. Bahkan untuk membantu para petani mengurus sertipikatnya, Pemerintah Desa Cepoko bekerjasama dengan salah seorang Notaris/PPAT (Suratmi, S.H., M.Kn), yang dapat dipercaya dalam mengurus sertipikat hak atas tanah petani. Uniknya lagi, bila masyarakat belum punya uang untuk mengurus sertipikat hak atas tanah, maka difasilitasi untuk mendapat kredit dari bank.


61


3. Kesediaan Petani Dalam konteks transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan diketahui, bahwa para petani memiliki motif tertentu, yang selanjutnya mendorong mereka untuk melakukan pengamatan tertentu. Pada akhirnya, motif dan pengamatan para petani saat transmisi nilai-nilai pertanahan mendorong mereka untuk memiliki kesediaan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kesediaan Menghadiri Sosialisasi Kesediaan para petani menghadiri sosialisasi dalam rangka pelaksanaan PRONA didasari oleh rasa ketertarikan. Sebagaimana diketahui ketertarikan para petani pada sertipikasi hak atas tanah sangatlah kuat. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) menjelaskan, bahwa para petani hadir pada acara sosialisasi PRONA, karena acara ini penting bagi petani, dan menambah pengetahuan para petani tentang pertanahan, serta karena dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Pentingnya acara bagi petani dan bertambahnya pengetahuan para petani dikonstruksi saat sosialisasi PRONA, dengan memanfaatkan aktivitas komunikasi. Hal ini dapat terjadi, sebab komunikasi merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan sosial para petani. Komunikasi tidak hanya ada dalam rangka pelaksanaan PRONA saja, melainkan berlangsung pada banyak aktivitas petani, sehingga para petani mampu terus menerus melindungi kepentingannya.

b. Kesediaan Berpartisipasi Dalam Sosialisasi Kesediaan para petani berpartisipasi dalam sosialisasi barulah muncul, setelah mereka hadir dalam acara tersebut.

62

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Kehadiran para petani saat sosialisasi PRONA semakin lengkap, saat mereka berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan itu. Sebagian dari mereka ada yang membantu Panitia PRONA Desa, agar acara berjalan lancar dengan turut menyiapkan sarana pendukung. Sementara itu, sebagian besar terlibat dalam “transmisi nilai-nilai pertanahan”, yang mengalir dari petugas kantor pertanahan ke para petani. Intensitas keterlibatan menguat, saat beberapa petani mengajukan pertanyaan, yang terkait dengan PRONA.

BAB II

Kesediaan para petani mengajukan pertanyaan yang terkait dengan PRONA saat sosialisasi, merupakan bentuk keberhasilan pemindahan atau pengalihan nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Pertanyaan para petani tidaklah dimaksudkan untuk menolak atau menentang nilai-nilai pertanahan, melainkan untuk mengetahui penerapannya secara lebih detail. Pengetahuan yang detail dibutuhkan, agar dapat mengubah pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku petani di bidang pertanahan. Ketika pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku petani di bidang pertanahan mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa transmisi nilai-nilai pertanahan telah berhasil, karena adanya empat unsur, yaitu: (1) petugas kantor pertanahan, yang berperan sebagai the source atau sumber pesan; (2) nilai-nilai pertanahan, yang berperan sebagai the message atau pesan; (3) interaksi dan sosialisasi, yang berperan sebagai the channel atau saluran; dan (4) para petani, yang berperan sebagai the receiver atau penerima pesan. Transmisi nilai-nilai pertanahan kepada para petani berlangsung lancar ketika Kepala Kantor Pertanahan


63

Aristiono Nugroho dkk. Kabupaten Magetan terlibat langsung sebagai narasumber. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) yang menjelaskan, bahwa sosialisasi pelaksanaan PRONA di desanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” (Sukiran) juga memberikan keterangan adanya kesediaan para petani untuk berpartisipasi dalam sosialisasi pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang. Sukiran memberi alasan, bahwa pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang sesungguhnya diinginkan oleh para petani, sehingga mereka aktif atau bersedia berpartisipasi dalam sosialisasi, yang membahas hak dan kewajiban para petani sebagai peserta PRONA. Selain itu, sosialisasi pelaksanaan PRONA di Desa ini berjalan lancar, karena kepala dan petugas kantor pertanahan bersedia memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada perangkat desa, tokoh, masyarakat, dan petani Desa Banjarpanjang. Kesediaan kepala dan petugas kantor pertanahan memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada para petani, karena mereka (kepala dan petugas kantor pertanahan) sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (commonnes) dengan para petani. Mereka berusaha berbagai informasi, ide atau sikap, seperti menyampaikan ide bahwa hakikat sertipikat hak atas tanah sebenarnya adalah usaha membuat jaminan kepastian hukum atas hak atas tanah, yang dikuasai dan atau dimiliki oleh para petani. Sementara itu, dalam konteks kesediaan berpartisipasi dalam sosialisasi, Kamituwo atau Kepala Dusun Pulutan (Zainudin) menjelaskan, bahwa para petani peserta PRONA bersedia menghadiri sosialisasi, dan bersikap aktif saat sosialisasi. Penjelasan ini dibenarkan oleh Ruslan (petani

64

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan dari Dusun Panjang) yang menjelaskan, bahwa setelah para petani mengetahui isi sosialisasi PRONA, dan melihat pelaksanaannya, maka mereka kemudian aktif dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

BAB II

Para petani Desa Banjarpanjang bersedia aktif dalam kegiatan sosialisasi, setelah penjelasan petugas kantor pertanahan mampu menambah pengetahuan para petani secara efektif. Hal ini sekaligus membuktikan hadirnya komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan dan kesefahaman, antara petugas kantor pertanahan dengan para petani. Efektivitasnya semakin nyata, ketika pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku para petani sesuai dengan nilai-nilai pertanahan yang dianut kantor pertanahan.

c. Kesediaan Menyiapkan Alat Bukti Kesediaan para petani berpartisipasi dalam penyiapan alat bukti, berkaitan dengan upaya mereka melakukan klaim atas tanah. Partisipasi para petani tidak hanya saat sosialisasi, tetapi terus menguat dalam bentuk penyiapan alat bukti, yang terkait dengan kepemilikan bidang tanahnya. Kesediaan para petani menyiapkan alat bukti ditandai, ketika mereka mulai mengurus alat bukti kepemilikan tanah di kantor desa. Buku C Desa menjadi andalan dan rujukan para petani dan perangkat desa dalam menelusuri riwayat kepemilikan tanah, yang nantinya akan menjadi dasar pembuatan surat keterangan atau salinan Buku C Desa, dan berfungsi sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah, yang disebut dengan “alas hak”. Alas hak merupakan salah satu bukti pemilikan tanah oleh para petani, yang disiapkan sebagai bentuk partisipasi dalam sertipikasi hak atas tanah. Partisipasi ini mewujud


65

Aristiono Nugroho dkk. setelah terjadinya transaksi, yaitu proses saling terkait di mana para pihak (petugas kantor pertanahan dan para petani) beraksi dan bereaksi. Pada proses ini petugas kantor pertanahan dan para petani membangun koneksi atau keterkaitan secara integral. Sekretaris Desa Cepoko tahun 2015-sekarang (Agus Budi) menjelaskan, bahwa dalam rangka membantu para petani, pemerintah desa berusaha melakukan penyesuaian pola pemberkasan bidang tanah agar sesuai dengan kondisi saat ini, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tetapi penanganan berkas hak atas tanah seringkali terkendala oleh kesulitan melacak hubungan darah antara ahli waris atau orang yang mengaku ahli waris dengan pemegang kulen, atau orang yang namanya tercatat pada Buku C Desa pada tahun 1960. Untuk itu, dibutuhkan kesaksian dari orang-orang yang tergolong lanjut usia (sepuh), yang untuk Desa Cepoko masih dibutuhkan bantuan dan keterangan Sekretaris Desa Cepoko tahun 2006-2015, yaitu Suwarno D. Kesaksian orang-orang yang tergolong lanjut usia dalam pembuktian hak atas tanah, selanjutnya memposisikan mereka sebagai orang yang diakui piawai dalam berkomunikasi. Orang-orang lanjut usia membangun komunikasi melalui rangkaian proses yang halus dan sederhana, serta dipenuhi informasi pertanahan penting. Informasi yang diberikan seringkali dikaitkan dengan sejarah dusun atau desa, yang ditandai juga dengan beberapa situs penting yang ada di dusun atau desa. Berbeda dengan para petani Desa Cepoko yang memilih jalur permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual, para petani Desa Banjarpanjang lebih memilih jalur permohonan sertipikasi hak atas tanah massal

66

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan yang menggunakan skema (program) PRONA. Meskipun demikian, para petani Desa Banjarpanjang tidak kalah semangatnya dengan para petani Desa Cepoko dalam hal penyiapan alat bukti.

BAB II

Semangat para petani Desa Banjarpanjang menyiapkan alat bukti, berhasil digugah oleh petugas kantor pertanahan saat sosialisasi PRONA. Keberhasilan ini dikonstruksi melalui kesediaan petugas kantor pertanahan, untuk melakukan suatu observasi kilat tentang karakter para petani Desa Banjarpanjang. Petugas kantor pertanahan menghubungkan nilai-nilai pertanahan dengan kebutuhan para petani, sehingga petani mengerti tentang kebutuhannya terhadap nilai-nilai pertanahan. Kondisi ini masih diperkuat oleh petugas kantor pertanahan, dengan informasi yang menjelaskan cara melindungi kepemilikan hak atas tanah. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) menjelaskan, bahwa perangkat desa dan Panitia PRONA Desa aktif menyiapkan alat bukti bagi pensertipikatan hak atas tanah. Kemudian Panitia PRONA Desa menyerahkan berkas (alat bukti) tersebut kepada petugas kantor pertanahan. Selanjutnya petugas kantor pertanahan yang menentukan kelayakan berkas untuk diproses. Ketika belum layak, maka petugas kantor pertanahan akan menghubungi Ketua Panitia PRONA Desa, agar mengirim utusan untuk mengambil berkas guna perbaikan seperlunya. Kesediaan Panitia PRONA Desa mengambil berkas di kantor pertanahan, dan kemudian memperbaikinya, merupakan suatu bentuk keberhasilan petugas kantor pertanahan dalam mengkomunikasikan nilai-nilai pertanahan. Keberhasilan dilihat dari kesediaan Panitia PRONA Desa melakukan suatu kegiatan secara sengaja, karena


67

Aristiono Nugroho dkk. memiliki kesadaran tentang nilai-nilai pertanahan. Dengan demikian bagi petugas kantor pertanahan, komunikasi merupakan situasi yang memungkinkan petugas kantor pertanahan mentransmisikan nilai-nilai pertanahan kepada petani. Transmisi inilah yang selanjutnya mempengaruhi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku para petani dalam konteks pertanahan. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa transmisi nilai-nilai pertanahan merupakan proses pemindahan nilai-nilai pertanahan, dari petugas kantor pertanahan kepada petani, tanpa menghilangkan nilai-nilai pertanahan dari diri petugas kantor pertanahan. Panitia PRONA Desa bersungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai penghubung antara petugas kantor pertanahan dengan para petani, karena panitia mendapat dukungan dari petani, seluruh kelompok tani, dan dari Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang. Bahkan biaya operasional Panitia PRONA Desa telah mendapat dukungan peserta PRONA, dengan kesediaan mereka urun biaya, untuk membeli patok beton, materai, dan mengurus pemberkasan di desa ini. Dukungan biaya operasional Panitia PRONA Desa dari peserta PRONA sebesar Rp. 350.000,per bidang, yang tetap bersemangat berpartisipasi dalam kegiatan PRONA. Semangat peserta PRONA semakin tinggi, karena ternyata peralihan hak atas tanah yang dilakukan peserta PRONA tidak terkena BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan), sebab SPPT PBB-nya dibawah Rp. 60 juta. Semangat peserta PRONA yang tinggi tidaklah datang tiba-tiba, melainkan karena adanya “bujukan” dari Panitia PRONA Desa. Keberhasilan bujukan yang ditandai oleh tingginya semangat peserta PRONA, merupakan bukti

68

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan diterimanya nilai-nilai pertanahan oleh para petani. Nilainilai pertanahan diterima oleh para petani, bukan karena ketua dan anggota Panitia PRONA Desa memiliki kedudukan tinggi, sebab kedudukan sosial para petani serta ketua dan anggota Panitia PRONA Desa adalah setara. Komunikasi yang dibangun oleh Panitia PRONA Desa dengan para petani merupakan proses pertukaran informasi, untuk mendapatkan saling pengertian tentang nilai-nilai pertanahan. Tepatnya, inilah komunikasi yang lebih menekankan pada transmisi informasi, khususnya transmisi nilai-nilai pertanahan.

BAB II

Kesediaan para petani menyiapkan alat bukti adakalanya perlu dibantu oleh perangkat desa, karena meskipun memiliki tanah, ternyata ada petani yang gagal menemukan tanahnya dilapangan. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) dengan menjelaskan, bahwa inilah kenyataan yang pernah terjadi di desanya. Meskipun demikian ada sikap yang terpuji pada diri petani, yaitu kesediaanya menyiapkan alat bukti dan menemukan bukti lapangannya. Dengan demikian kesediaan para petani Desa Cepoko menyiapkan alat bukti dan menemukan bukti lapangan, merupakan salah satu tanda bagi keberhasilan perangkat Desa Cepoko dalam membina para petani. Keberhasilan diawali oleh kesediaan perangkat Desa Cepoko menyampaikan stimulus berupa kata-kata, yang memuat pentingnya alat bukti dan upaya pembuktian kepemilikan tanah. Stimulus dimaksudkan untuk mengubah sikap, tindakan, dan perilaku pertanahan para petani Desa Cepoko. Kondisi ini semakin membuktikan peran penting komunikasi perangkat Desa Cepoko dengan petani, sebagai instrumen penyampaian pesan dan informasi terkait pertanahan.


69

Aristiono Nugroho dkk. Suwarno D. kemudian menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Cepoko pernah membantu menyelesaikan persoalan seorang petani, yang mendapat warisan tanah dari orangtuanya, tetapi ia tidak mengetahui letak tanah tersebut. Dengan memanfaatkan administrasi pertanahan desa dan berbagai catatan yang mendukungnya, Pemerintah Desa Cepoko akhirnya berhasil melacak keberadaan tanah tersebut, yang memiliki ukuran (10 x 4) meter persegi, dan tanah tersebut dimanfaatkan untuk menanam rumput oleh petani yang bertempat tinggal di dekat lokasi tanah tersebut. Pelayanan Pemerintah Desa Cepoko kepada para petani yang membutuhkan, didasari oleh keinginan untuk membantu pemenuhan kebutuhan warganya. Bantuan diberikan dengan cara memberi penjelasan yang dibutuhkan para petani, melalui komunikasi yang dibangun antara Pemerintah Desa Cepoko dengan para petani. Proses ini membuat layanan jasa yang semula dimiliki oleh Pemerintah Desa Cepoko, kemudian beralih dan diberikan kepada petani, tanpa mengurangi potensi Pemerintah Desa Cepoko untuk terus membantu para petani. Setelah berhasil menemukan tanah tersebut, Pemerintah Desa Cepoko selanjutnya membantu petani yang bersangkutan dalam menyiapkan alat bukti. Bantuan Pemerintah Desa Cepoko ini tentu saja berbasis pada data yang tersedia di kantor desa, dan kesedian petani yang bersangkutan dalam menyiapkan alat bukti. Dengan demikian kesediaan petani menyiapkan alat bukti membutuhkan bantuan pemerintah desa, baik dalam konteks permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal, seperti dalam pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang; maupun dalam konteks permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual, seperti di Desa Cepoko.

70


BAB II

Pemerintah Desa Banjarpanjang dan Pemerintah Desa Cepoko merupakan contoh pemerintah desa yang sangat memperhatikan kebutuhan petani di bidang pertanahan. Kedua pemerintah desa ini membangun komunikasi dengan para petani yang berada di wilayah kerjanya, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan petani dan pemerintah desa. Upaya ini mampu mengurangi rasa ketidak-pastian petani, dan mendorong mereka bertindak lebih efektif, dengan tetap memperhatikan tiap hal yang terkait dengan kepentingan petani. Untuk itu, kedua pemerintah desa ini berupaya menghubungkan petani dengan berbagai pihak, agar dapat memenuhi kebutuhan petani di bidang pertanahan.

d. Kesediaan Mengumpulkan Data Lapangan Kesediaan para petani berpartisipasi dalam pengumpulan data lapangan dilakukan, untuk memperkuat bukti-bukti tertulis yang telah ada. Tepatnya, setelah alat bukti disiapkan dengan sebaik-baiknya, para petani kemudian berpartisipasi dalam pengumpulan data lapangan. Partisipasi para petani pada tahap ini dijelaskan oleh Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) dengan menyatakan, bahwa setelah patok beton dipasang oleh masyarakat (petani) barulah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Pemasangan patok beton oleh petani sebagai penanda batas bidang tanahnya sangat membantu kantor pertanahan dalam menertibkan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, sesungguhnya kantor pertanahan berhutang budi pada Panita PRONA Desa, yang telah menguatkan keterangan petugas kantor pertanahan saat sosialisasi, dengan cara melakukan interaksi dengan petani. Interaksi Panitia PRONA Desa dengan petani merupakan “prosedur” alami, ketika pemikiran, sikap, tindakan, dan


71

Aristiono Nugroho dkk. perilaku ketua dan anggota Panitia PRONA Desa mampu mempengaruhi para petani. Serangkaian pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku ketua dan anggota Panitia PRONA Desa inilah, yang secara berurutan (sekuensi dan tahapan) memiliki keterkaitan dengan sosialisasi dan seluruh proses kegiatan PRONA di Desa Banjarpanjang. Sarbini, S.T. menambahkan, bahwa untuk mengukur 700 bidang tanah milik petani, Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan menurunkan 12 orang petugas ukur, sehingga mampu menyelesaikan pengukuran dalam kurun waktu 2 (dua) bulan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan rata-rata kepemilikan tanah di Desa Banjarpanjang seluas 1.000 meter persegi, dan telah ada kegiatan persiapan untuk memperlancar pengukuran. Kegiatan tersebut berupa penjelasan Panitia PRONA Desa kepada para petani, bahwa tanda batas harus sudah dipasang sebelum diukur, dan ukuran luas bidang tanah harus mengikuti hasil ukuran petugas kantor pertanahan. Dengan demikian para petani menyadari bahwa hasil ukuran petugas kantor pertanahan merupakan hasil ukuran yang resmi dan berlaku, meskipun ada hasil ukuran atau perhitungan luas tanah yang berasal dari: (1) hasil ukuran SPPT, dan (2) hasil ukuran Letter-C. Penerimaan para petani atas hasil ukur petugas kantor pertanahan, kembali membuktikan tingkat keberhasilan Panitia PRONA Desa dalam berkomunikasi. Bagi ketua dan anggota Panitia PRONA Desa, berkomunikasi merupakan upaya sengaja untuk mencapai tujuan, yaitu keberhasilan pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang. Komunikasi dilakukan secara sadar, sengaja, dan sesuai tujuan, tapi menuntut partisipasi dan kerjasama banyak pihak terkait. Segenap kondisi ini akan mendukung terbangunnya

72

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan komunikasi, dengan melibatkan pihak terkait, yang telah memiliki perhatian sama atas suatu situasi tertentu.

BAB II

Perhatian yang sama atas suatu situasi tertentu merupakan hal penting, atau salah satu prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang, misalnya perhatian terhadap hasil ukuran. Sebagaimana diketahui hasil ukuran luas bidang tanah merupakan salah satu data lapangan, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan penolakan dari petani. Situasi genting ini tidak hanya berlaku pada permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal, seperti pada pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang; melainkan juga terjadi pada permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual, seperti di Desa Cepoko. Potensi sengketa hasil ukuran bidang tanah dicegah melalui upaya pemberian informasi, yang disampaikan saat berlangsung komunikasi antara petugas kantor pertanahan dengan para petani. Komunikasi bersifat simbolis, yang secara verbal dalam bentuk penggunaan kata, kalimat, angka, atau tanda lainnya, terkait dengan sertipikasi hak atas tanah atau pendaftaran tanah. Selain itu komunikasi diketahui bersifat transaksional, yang menuntut para pihak berperan sebagai penerima pesan, asas. Oleh karena itu, perangkat Desa Cepoko selalu menjelaskan, bahwa hasil ukuran luas bidang tanah yang resmi dan berlaku adalah hasil ukuran petugas kantor pertanahan. Meskipun demikian Pemerintah Desa Cepoko tetap memanfaatkan Peta Bidang Tanah versi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebagai bekal saat orientasi lapangan. Untuk hal ini, Kepala Desa Cepoko (Saefudin) menjelaskan, bahwa pada tahun 2010 melalui SISMIOP (Sistem Manajemen


73

Aristiono Nugroho dkk. Informasi Obyek Pajak), Pemerintah Desa Banjarpanjang memperoleh Peta Bidang Tanah versi PBB, yang kemudian dimanfaatkan sebagai gambaran posisi bidang tanah di seluruh desa dan sebagai bekal saat orientasi lapangan. Pemanfaatan Peta Bidang Tanah versi PBB sebagai gambaran posisi bidang tanah di seluruh desa didukung oleh petugas kantor pertanahan. Dukungan diberi oleh petugas kantor pertanahan, karena dapat mendukung pelaksanaan PRONA di desa ini, terutama sebagai bekal petugas kantor pertanahan saat orientasi lapangan. Semangat pemanfaatan Peta Bidang Tanah versi PBB oleh Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dihasilkan dari diskusi antara para petani dengan para petugas bagian umum. Diskusi petugas kantor pertanahan dengan masyarakat tidak lagi harus selalu dimaknai dalam bingkai konvensional, karena terbuka kesempatan membangun komunikasi yang menembus ruang dan waktu. Petugas kantor pertanahan dan para petani tidak wajib hadir pada waktu dan tempat yang sama, karena saat ini tersedia produk teknologi komunikasi, seperti telepon dan teknologi informasi berbasis internet. Dengan teknologi tersebut, maka petugas kantor pertanahan mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan para petani dari kantor pertanahan, sehingga tidak perlu meninggalkan kesibukannya di kantor.

e. Kesediaan Merespon Pengumuman Kesediaan petani berpartisipasi dalam merespon pengumuman, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan subyek dan obyek tanah dalam sertipikat hak atas tanah. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) menjelaskan, bahwa saat menjelang penerbitan sertipikat hak atas tanah, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan

74

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan mengeluarkan pengumuman. Para petani memperlihatkan partisipasinya dengan cara membantu pemasangan dan menjaga pengumuman tersebut, agar dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang.

BAB II

Isi pengumuman kantor pertanahan merupakan informasi penting, yang dihasilkan dari berbagai disiplin ilmu, seperti geodesi (obyek bidang tanah), hukum (subyek bidang tanah), dan sosial (relasi subyek-subyek bidang tanah). Masing-masing disiplin ilmu memberi kontribusinya, agar terwujud pendaftaran tanah yang berkepastian hukum. Pada dasarnya seluruh disiplin ilmu tersebut mampu saling melengkapi, dan menyempurnakan “kinerja” pendaftaran tanah. Tetapi yang paling utama, menurut Sarbini, S.T. adalah kesungguhan para petani membaca pengumuman, sehingga mereka dapat memberi masukan bila ada kesalahan dalam pengumuman tersebut. Sarbini, S.T. menambahkan, bahwa pengumuman hasil pemberkasan dan pengukuran dilaksanakan di kantor desa selama 2 (dua) bulan. Pernyataan dari Sarbini, S.T. ini dikoreksi oleh staf Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan mengatakan, bahwa pengumuman yang dipasang di kantor desa dan kantor pertanahan, dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari. Pengumuman subyek dan obyek pertanahan selama 60 hari di kantor desa merupakan bentuk penghormatan kepada masyarakat setempat. Hal ini penting, karena masyarakat setempat umumnya faham tentang subyek dan obyek pertanahan di wilayahnya. Pemahaman ini mampu membantu masyarakat setempat melakukan koreksi terhadap pengumuman subyek dan obyek pertanahan. Kemampuan yang dimiliki masyarakat setempat dikontruksi


75

Aristiono Nugroho dkk. melalui interaksi dan sistem sosial desa, dengan berbagai dinamikanya. Kesemua ini berguna dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang.

f. Kesediaan Menerima Sertipikat Kesediaan para petani berpartisipasi dalam penerimaan sertipikat hak atas tanah, merupakan babak akhir proses sertipikasi hak atas tanah atau pendaftaran tanah. Sebagaimana diketahui puncak dari seluruh partisipasi para petani yang berlangsung berbulan-bulan dalam sertipikasi hak atas tanah melalui PRONA, adalah ketika mereka berpartisipasi dalam acara penerimaan sertipikat hak atas tanah, yang dalam perspektif Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan diberi nama “penyerahan” sertipikat hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan (Priyo Hutomo) menjelaskan, bahwa antusiasme masyarakat Kabupaten Magetan terhadap upaya sertipikasi tanah massal termasuk tinggi. Hal ini dikarenakan saat penyerahan sertipikat biasanya dihadiri Bupati Magetan dan para kepala dinas. Saat memberi sambutan, Bupati menjelaskan bahwa setelah tanah selesai disertipikatkan, maka dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Magetan selanjutnya akan memberi program pemberdayaan masyarakat. Penjelasan Bupati Magetan tentang adanya tindak lanjut sertipikasi hak atas tanah berupa pemberdayaan masyarakat, telah memperlihatkan besarnya perhatian Bupati pada masyarakat setempat (masyarakat Desa Banjarpanjang). Perhatian ini diwujudkan melalui upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa (petani) oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Pemberdayaan bagi petani Desa Banjarpanjang yang dilakukan oleh dinas terkait Pemerintah

76

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Kabupaten Magetan relatif mudah, karena: (1) status sosial para petani relatif setara atau homogen; (2) segregasi etnik, politik, dan kesejahteraan relatif tidak ada; dan (3) budaya Desa Banjarpanjang memiliki kerekatan sosial yang kuat, sehingga kerjasama lebih mudah diciptakan.

BAB II

Dengan ucapan “senada”, Sarbini, S.T. yang menjabat sebagai Kepala Desa Banjarpanjang menjelaskan, bahwa antusiasme masyarakat nampak pada aktivitas, sebagai berikut: (1) Setelah sertipikat hak atas tanah dari hasil PRONA selesai diproses, maka penyerahan dilakukan di Balai Desa Banjarpanjang yang dihadiri oleh Asisten I Bupati Magetan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, para kepala dinas yang terkait dengan petani, perbankan, dan para penerima sertipikat tanah sebanyak 700 orang. (2) Setelah memiliki sertipikat hak atas tanah, beberapa petani segera mengagunkan tanahnya, dengan memperoleh KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari BRI yang nilainya dapat mencapai Rp. 25 juta.

C. Interaksi Petugas Dengan Para Petani 1. Membangun Kepercayaan Setelah petugas kantor pertanahan dan para petani memiliki motif masing-masing, langkah selanjutnya mereka berinteraksi serta bertindak dan berperilaku yang tepat dan relevan dengan sertipikasi hak atas tanah. Saat berinteraksi inilah, petugas kantor pertanahan dan para petani membangun kepercayaan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepercayaan Terhadap Motif Petugas Kepercayaan para petani terhadap motif petugas kantor pertanahan, dibangun ketika pelaksanaan PRONA di


77

Aristiono Nugroho dkk. suatu desa. Saat itu terjadi interaksi antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani, yang sekaligus dapat memberi kesempatan pada petugas kantor pertanahan, untuk berupaya membangun kepercayaan para petani kepadanya. Pada sisi lain, petani juga berkesempatan untuk percaya atau tidak percaya kepada petugas kantor pertanahan. Kepercayaan petani kepada petugas kantor pertanahan juga meliputi kepercayaan mereka terhadap motif petugas, saat melaksanakan PRONA di desanya. Motif petugas kantor pertanahan harus diketahui oleh para petani, agar para petani tidak berprasangka negatif atas motif tersebut. Prasangka perlu dihindari, untuk mencegah terjadinya kesenjangan semangat antara petugas kantor pertanahan dengan para petani. Bila terjadi kesenjangan, ketika petugas kantor pertanahan sangat bersemangat melaksanakan PRONA di Desa Banjarpanjang, maka petani pemilik tanah justru tidak bersemangat. Selain itu, karena motif petugas kantor pertanahan tidak disosialisasikan dengan baik, maka akan terbentuk segregasi (pemisahan), antara para petani yang mendukung dengan yang tidak mendukung pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang. Sebagaimana biasanya, pada saat petugas kantor pertanahan berinteraksi dengan petani, para petugas ini berupaya agar para petani percaya padanya. Mereka (petugas kantor pertanahan) berupaya agar para petani percaya terhadap motifnya, untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani. Sementara itu, para petani berupaya untuk membangun rasa percaya terhadap petugas kantor pertanahan, dengan menyadari bahwa tindakan dan perilaku petugas kantor

78

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan pertanahan sudah tepat dan memang diperlukan serta berkaitan dengan kepentingan petani.

BAB II

Kepentingan petani menjadi terminologi kunci dalam menilai tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, terutama perhatian terhadap para petani yang memiliki tanah sempit. Perlu dihindari adanya citra negatif, bahwa petugas kantor pertanahan hanya memberi pelayanan terbaik kepada para petani bertanah luas. Fakta tentang adanya petani bertanah luas dan petani bertanah sempit, tidak boleh menimbulkan segregasi pelayanan. Sesuai dengan komitmennya, petugas kantor pertanahan memberi pelayanan yang sama baiknya pada petani bertanah luas dan bertanah sempit. Sebaliknya, petugas kantor pertanahan justru memberi pelayanan yang lebih baik kepada petani bertanah sempit, dalam rangka pemberdayaan petani. Pelayanan yang baik oleh petugas kantor pertanahan, diawali oleh interaksi yang baik, dan diakhiri juga dengan interaksi yang baik. Sarbini, S.T. (Kepala Desa Banjarpanjang) menggambarkan secara simbolik, bahwa ketika bertemu dengan petugas kantor pertanahan, para petani tersenyum; maka saat menerima sertipikat hak atas tanah, para petani juga tersenyum. Inilah interaksi sosial yang merupakan syarat bagi terwujudnya aktivitas sosial (melibatkan masyarakat atau para petani). Hubungan para petani dengan petugas kantor pertanahan bersifat dinamis, baik secara perorangan (petani), dan kelompok (kelompok tani), maupun kelompok yang lebih luas (gabungan kelompok tani).

b. Kepercayaan Terhadap Tindakan dan Perilaku Petugas Kepercayaan para petani terhadap tindakan dan perilaku petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan mewujud, saat tindakan dan perilaku petugas tidak menyimpang


79

Aristiono Nugroho dkk. dari motif yang dimiliki, yaitu untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani. Berkaitan dengan hal ini Sekretaris Desa Cepoko (Agus Budi) menjelaskan, bahwa motif itu membuat petugas kantor pertanahan berhati-hati dalam melakukan tindakan. Kehati-hatian petugas kantor pertanahan dalam bertindak dan berperilaku dimaksudkan, agar interaksi sosial yang mereka bangun dapat: (1) membuahkan kerjasama (co-operation), (2) sanggup mengurangi persaingan (competition), dan (3) mampu mencegah adanya pertikaian (conflict). Kerjasama antara petugas kantor pertanahan dengan para petani dibangun secara sistemik, melalui berbagai aktivitas yang saling terkait satu dengan yang lain. Semangat kehati-hatian ini dicontoh oleh Pemerintah Desa Cepoko dalam menangani pertanahan di wilayahnya, misal: bila akan ada jual beli tanah, maka calon penjual terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah desa. Selanjutnya diadakan pertemuan antara penjual dan pembeli dengan pemerintah desa, yang oleh pemerintah desa disebut “sidang pertanahan”. Pada sidang ini dibuatkan berita acara yang berisi kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Setelah itu, kepada pembeli disarankan mensertipikatkan tanahnya (bila belum bersertipikat) atau melakukan balik nama (bila sudah bersertipikat) dengan memanfaatkan jasa PPAT yang telah bekerjasama dengan pemerintah desa. Dalam konteks yang lebih luas “sidang pertanahan” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Cepoko, secara sosiologis dapat dikenali sebagai: (1) upaya membangun processes of association, yang dimaksudkan untuk membuka peluang terjadinya akomodasi, asimilasi, atau akulturasi; dan (2) upaya mengurangi peluang munculnya processes of

80

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan dissociation, yang dimaksudkan untuk menekan peluang terjadinya kontravensi, pertentangan, atau pertikaian (conflict).

c. Kepercayaan Terhadap Ketepatan dan Relevansi

BAB II

Kepercayaan para petani terhadap ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan menguat, ketika tindakan dan perilaku petugas ternyata tepat, diperlukan, dan berkaitan dengan kepentingan petani. Suparna (Sekretaris Desa Banjarpanjang) menjelaskan, bahwa kepercayaan inilah yang mendorong Kepala Desa Banjarpanjang memiliki ide sertipikasi hak atas tanah para petani di desa ini, melalui pelaksanaan program PRONA di Desa Banjarpanjang. Kepercayaan petani pada petugas kantor pertanahan diawali dengan upaya saling mengenal antar keduanya. Inisiatif ini menganulir segregasi, antara petani bertanah luas dengan petani bertanah sempit. Upaya saling mengenal memberi peluang terjadinya sharing (berbagi) pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku antara petani dengan petugas kantor pertanahan. Kemampuan saling mengenali, kemudian berkembang menjadi kesediaan untuk saling beradaptasi satu sama lain, sehingga tercipta interaksi sosial yang saling menguntungkan. Kesediaan beradaptasi diperlihatkan oleh Suparna dengan mengemukakan, bahwa pada tahun 2014, Kepala Desa Banjarpanjang telah mengajukan proposal (permohonan) bagi pelaksanaan program PRONA di Desa Banjarpanjang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Untuk menyusun proposal tersebut, terlebih dahulu diadakan musyawarah yang dihadiri LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Banjarpanjang,


81

Aristiono Nugroho dkk. dan BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Banjarpanjang, serta Pemerintah Desa Banjarpanjang, yang dipimpin oleh Kepala Desa Banjarpanjang. Setelah berhasil menyusun proposal, maka proposal tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan melalui Camat Ngariboyo. Pengajuan proposal pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang merupakan bukti kemampuan Pemerintah Desa Banjarpanjang beradaptasi dengan situasi, dan kondisi terkini, serta kebutuhan petani. Dengan kata lain keberadaan pemerintah desa dalam lingkungan mikro dan makronya, telah mengharuskannya melakukan berbagai penyesuaian yang terus menerus agar relevan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Meskipun begitu, latar belakang keberadaan desa yang telah menyejarah tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Bahkan budaya tani yang telah ada sejak dahulu di Desa Banjarpanjang cenderung menjadi pedoman bagi petani di masa kini. Proses dinamis kemudian terjadi di Desa Banjarpanjang ketika petani dan pemerintah desa berinteraksi dengan pihak luar, misalnya dengan para petugas kantor pertanahan. Ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan tidak hanya membangun kepercayaan para petani dalam konteks permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal, sebagaimana pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang; melainkan juga mampu membangun kepercayaan para petani dalam konteks permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual, sebagaimana yang terjadi di Desa Cepoko. Dengan kata lain, ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, dapat membangun kepercayaan para petani baik dalam

82

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan konteks permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal, maupun individual.

BAB II

Ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan tidak hanya membangun kepercayaan para petani, namun sedikit demi sedikit juga mampu mengikis perbedaan kepentingan masing-masing. Hal ini sesuatu yang perlu diperhatikan, karena akhirnya menggiring kedua pihak pada kepentingan bersama, yaitu keberhasilan pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang, dalam perspektif sosiologi disebut asimilasi, yang merupakan bagian dari proses asosiatif. Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) menjelaskan, bahwa para petani di Desa Cepoko, bila telah membeli tanah, langsung mengurus balik nama sertipikat hak atas tanahnya. Bila bidang tanahnya belum bersertipikat, maka para petani di desa ini akan segera mengurus sertipikat hak atas tanahnya. Hal ini dilakukan oleh para petani, karena sudah mengerti pentingnya sertipikat hak atas tanah. Kesadaran petani tentang pentingnya sertipikat hak atas tanah dibangun oleh Pemerintah Desa Cepoko, secara bertahap dan tahun demi tahun. Para petani yang memiliki latar belakang pemilikan tanah yang berbeda (bertanah luas dan bertanah sempit), ternyata setelah dipertemukan satu sama lain oleh perangkat desa, mampu bersatu dalam kepentingan bersama, yaitu jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah. Kepentingan bersama inilah yang selanjutnya diperjuangkan dalam bentuk ikhtiar, untuk mensertipikatkan hak atas tanah secara individual, melalui dukungan penuh Pemerintah Desa Cepoko. Meskipun Suwarno D. hanyalah seorang mantan Sekretaris Desa Cepoko, tetapi informasi ini akurat karena


83

Aristiono Nugroho dkk. ia menjabat Sekretaris Desa Cepoko pada 2006 hingga 2015. Sebagaimana diketahui perjalanan karier Suwarno D., sebagai berikut: (1) sebagai staf Dinas Pertanian dan Peternakan, tahun 1977 – 1982; (2) sebagai staf Kecamatan Panekan, pada tahun 1982 – 1991; (3) sebagai Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum Desa Cepoko, tahun 1991 – 2006; dan (4) sebagai Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006 – 2015.

2. Membangun Hubungan Relasi antara interaksi dengan kepercayaan relatif kuat, karena setelah para petugas kantor pertanahan dan para petani mampu berinteraksi, akhirnya mereka membangun kepercayaan. Ketika interaksi dan kepercayaan telah terbangun, maka kondisi ini dikuatkan dalam bentuk hubungan, antara petugas kantor pertanahan dengan para petani, yang bentuknya sebagai berikut:

a. Hubungan Formal Terkait Pelaksanaan Tugas Petugas kantor pertanahan dan para petani membangun hubungan formal terkait pelaksanaan tugas, yaitu sertipikasi hak atas tanah. Hubungan ini dibangun melalui interaksi antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani, yang didasari motif petugas untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani. Motif dan tindakan petugas kantor pertanahan ini selanjutnya direspon oleh para petani, dengan mempercayai kesungguhan mereka (petugas kantor pertanahan) dalam melayani para petani mensertipikatkan hak atas tanahnya. Kepercayaan ini mewujud, ketika ternyata tindakan dan perilaku petugas tidak menyimpang dari motif yang dimiliki, bahkan semakin menguat ketika ternyata tindakan dan perilaku petugas tepat, diperlukan, dan berkaitan dengan

84

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan kepentingan petani. Hal ini menjadi basis bagi dibangunnya hubungan antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani. Saat hubungan itu dikaitkan dengan pelaksanaan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, maka terbentuklah hubungan formal antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani.

BAB II

Hubungan formal “memaksa” para petani dan petugas kantor pertanahan, untuk memperhatikan kembali keberadaannya masing-masing. Para petugas kantor pertanahan menyadari, bahwa keberadaannya dalam lingkungan para petani memiliki dua sisi, yaitu: (1) di satu sisi, ia diharuskan melakukan penyesuaian diri yang terus menerus agar dapat relevan dengan kebutuhan petani; dan (2) di sisi lain, ia memiliki identitas asal sebagai petugas kantor pertanahan yang tunduk pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, para petugas kantor pertanahan perlu menjalankan kedua sisi tersebut secara harmoni dan dinamis. Hubungan formal antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan petani dijelaskan oleh Kamituwo atau Kepala Dusun Pulutan (Zainudin) sebagai sesuatu yang baik. Ia menjelaskan, bahwa hubungan formal dibangun antara para petani dengan 12 (dua belas) orang petugas ukur yang dikirim oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke Desa Banjarpanjang. Kerjasama antara para petani dengan petugas kantor pertanahan dalam frame hubungan formal, akhirnya menghasilkan kelancaran bagi pengukuran di Dusun Pulutan, Desa Banjarpanjang. Frame hubungan formal telah memberi ruang memadai bagi terjadinya proses perubahan pemikiran, sikap, tindakan,


85

Aristiono Nugroho dkk. dan perilaku petani. Proses perubahan telah berjalan bertahap dalam jangka waktu tertentu, hingga terbentuk pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku para petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan. Pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku para petani yang baru (yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan) merupakan “klimaks” dari hubungan formal antara para petani dengan petugas pertanahan. Hubungan ini membangun “keseimbangan” (stabilitas) nilai antara kebutuhan para petani dengan lingkungan fisik dan sosial yang melingkupinya. Zainudin mengungkapkan, bahwa untuk tiap harinya kantor pertanahan mengirim 12 (dua belas) orang petugas ukur, yang disebarkan di beberapa blok, sehingga dalam dua bulan pengukuran 700 bidang tanah di Desa Banjarpanjang dapat diselesaikan. Untuk menjamin kelancaran pengukuran, maka para petani pemilik tanah telah terlebih dahulu memasang tanda batas. Pemasangan tanda batas atau patok dimaksudkan, untuk mencegah sengketa di waktu akan datang. Kesadaran petani memasang tanda batas sebelum petugas kantor pertanahan melakukan pengukuran, merupakan bukti kemampuan mereka menyerap nilai-nilai pertanahan yang telah ditransmisikan. Kemampuan ini memiliki makna yang serius, karena menggambarkan kepiawaian petugas kantor pertanahan mentransmisikan nilai-nilai pertanahan pada para petani. Dengan kata lain dibutuhkan kemampuan yang sama-sama kuat pada diri petugas kantor pertanahan dan para petani, yaitu kemampuan mentransmisikan nilainilai pertanahan, dan kemampuan menyerap nilai-nilai pertanahan yang ditransmisikan. Ketentuan ini (memasang tanda batas) tidak dirasa memberatkan bagi pemilik tanah, karena bila telah

86

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan memiliki sertipikat hak atas tanah, maka mereka dapat mengajukan kredit ke bank sebesar Rp. 25 juta, yang biasanya digunakan untuk usaha ternak ayam. Sebaliknya, bila belum bersertipikat, maka dengan berbekal SPPT PBB, pemilik tanah hanya dapat mengajukan kredit ke bank sebesar Rp. 5 juta. Oleh karena itu, 700 bidang tanah yang disertipikasi hak atas tanahnya melalui program PRONA sangat membantu petani, masyarakat, dan pemerintah desa, karena 30%-nya telah diagunkan ke bank untuk mendapat kredit usaha, yang memunculkan usaha-usaha kecil di Desa Banjarpanjang.

BAB II

Ketika 30% dari 700 bidang tanah yang disertipikasi hak atas tanahnya telah dijadikan agunan kredit di bank, maka berarti ada aliran dana modal sebesar 30% x 700 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 5.250.000.000,-. Dengan kata lain ada aliran dana modal sebesar lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah, yang masuk ke Desa Banjarpanjang, sehingga mampu menggerakkan “roda” ekonomi desa dengan lebih cepat. Fenomena ini mendorong para petani, untuk melakukan aktivitas lain selain sebagai petani, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan petani, akan mencegah mereka terlibat urbanisasi, yaitu tindakan berbondongbondong pergi ke kota untuk mencari penghidupan atau livelihood. Para petani dicegah, untuk tidak terlibat urbanisasi, yang memiliki makna migrasi maupun memiliki makna mobilitas. Saat urbanisasi diberi makna migrasi, maka ia berarti perpindahan petani secara permanen ke kota dan menetap di kota. Sebaliknya, saat urbanisasi diberi makna mobilitas, maka ia hanya berarti perpindahan petani secara tidak permanen ke kota, karena petani tidak menetap di kota.


87

Aristiono Nugroho dkk. b. Hubungan Semi Formal Terkait Pelaksanaan Tugas Petugas kantor pertanahan dan para petani membangun hubungan semi formal terkait pelaksanaan tugas, dengan memanfaatkan hubungan formal yang semakin intens antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani. Lambat-laun hubungan formal “mencair” sesuai dengan ciri sosial manusia, sehingga menurunkan “tensi” formalitasnya. Ketika petugas kantor pertanahan dan para petani mampu saling memahami posisi masing-masing, maka hal ini semakin menguatkan kerjasama mereka, dan perlahan-lahan menumbuhkan sisi semi formal hubungan mereka. Tumbuh hubungan antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani yang agak personal, yang justru diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Hubungan semi formal petugas kantor pertanahan dengan para petani, untuk mendukung sertipikasi hak atas tanah, telah memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi kantor pertanahan. Dukungan terhadap sertipikasi hak atas tanah dibangun melalui berbagai bentuk ajakan, oleh petugas kantor pertanahan pada para petani. Ajakan yang disampaikan berisi informasi tentang keuntungan yang diperoleh para petani, bila berkenan mensertipikatkan hak atas tanahnya. Informasi disampaikan secara santai atau tidak terlalu serius, karena ia berada dalam frame hubungan semi formal. Meskipun begitu, substansi informasi dapat difahami oleh para petani, dan menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka, sehingga mendorong mereka untuk memsertipikatkan hak atas tanahnya. Hubungan agak personal, tidak terlalu formal, atau bisa disebut “semi formal” dijelaskan oleh Sekretaris Desa

88

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) dengan mengatakan, bahwa bila ada masalah tanah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, maka kepala desa segera berkonsultasi dengan petugas kantor pertanahan. Perangkat desa sering bertemu dengan petugas kantor pertanahan saat pemberkasan (saat Panitia A meninjau lapangan), untuk mencocokan data yang ada di kantor pertanahan dengan data yang ada di kantor desa (Buku C Desa). Selain itu, juga saat petugas kantor pertanahan melakukan pengukuran dan pengumuman.

BAB II

Perjumpaan atau pertemuan tidak terlalu formal antara perangkat desa dengan petugas kantor pertanahan, telah memanfaatkan karakter manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, maka perangkat desa dan petugas kantor pertanahan samasama memiliki ruang atau wilayah pribadi, yang tidak boleh “disentuh” oleh orang lain. Kondisi ini tidak mengizinkan perangkat desa dan petugas kantor pertanahan membahas hal-hal pribadi, sehingga akan lebih menyenangkan untuk membahas sertipikasi hak atas tanah. Sementara itu, sebagai makhluk individu, maka perangkat desa dan petugas kantor pertanahan sama-sama memiliki keinginan, untuk dapat membantu orang lain (masyarakat, termasuk para petani), sehingga akan lebih menyenangkan untuk membahas sertipikasi hak atas tanah. Pertemuan yang semakin intens antara perangkat Desa Cepoko dengan para petugas kantor pertanahan, semakin mempererat hubungan agak personal, tidak terlalu formal, atau semi formal. Hubungan ini berguna bagi perangkat desa, karena dapat bertanya beberapa informasi tentang pertanahan, sehingga mampu membuat perangkat desa


89

Aristiono Nugroho dkk. percaya diri ketika melayani para petani (masyarakat) di bidang pertanahan. Perangkat Desa Cepoko memanfaatkan hubungan semi formal dengan para petugas kantor pertanahan, untuk membangun hubungan dengan para petani. Saat itulah perangkat Desa Cepoko dapat mempengaruhi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku para petani, agar relevan dengan nilai-nilai pertanahan. Walaupun pada akhirnya, ketika terjadi perubahan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku para petani, maka akan berimbas pada aktivitas dan pekerjaan perangkat Desa Cepoko. Hal ini selanjutnya disikapi oleh kedua belah pihak (para petani dan perangkat Desa Cepoko) dengan saling menyesuaikan diri, dan tetap saja saling mempengaruhi. Sebagaimana diketahui peran perangkat desa dalam menangani pertanahan di desa sangat penting, karena mereka berhadapan langsung dengan petani. Sebagai contoh, untuk membantu petani mengurus tanahnya, Pemerintah Desa Cepoko telah siap membantu menyiapkan alat bukti, seperti salinan petok atau IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah), Daftar Gogolan, Buku C Desa. Bila petani yang mengurus tanahnya masih bingung, maka akan dibantu melacak ahli waris dan pewaris hingga ke seseorang yang namanya ada di Buku C Desa. Selain itu, bila ada petani yang belum tahu tentang riwayat tanahnya, maka akan dilacak oleh pemerintah desa. Caranya pertama-tama mencocokkan keterangan lisan yang diberikan oleh yang bersangkutan dengan kondisi di lapangan dan orangorang yang tahu tentang tanah tersebut. Setelah jelas urutan pewarisannya barulah dilacak di Buku C Desa. Bantuan Pemerintah Desa Cepoko dalam melacak riwayat tanah petani, dapat menimbulkan rasa hormat

90

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan para petani pada Pemerintah Desa Cepoko. Sebaliknya rasa hormat para petani, juga meningkatkan semangat dan kerja keras Pemerintah Desa Cepoko. Rasa hormat dapat memiliki makna yang positif, jika disikapi secara proporsional. Tetapi sebaliknya, ia memiliki makna negatif, jika disikapi secara berlebih-lebihan. Penyikapan berlebih-lebihan atas rasa hormat yang diberikan oleh petani, dapat menimbulkan sifat sombong, yang akhirnya akan kontra produktif.

BAB II

Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015) menjelaskan wilayah Desa Cepoko termasuk luas, sehingga perangkat desanya perlu serius dalam mengelola pertanahan. Desa Cepoko terdiri dari tiga dusun atau dukuh, yaitu: (1) Dusun Sadon, yang juga merupakan wilayah kerja RW.01; (2) Dusun Pandak, yang juga merupakan wilayah kerja RW.02; dan (3) Dusun Poko, yang juga merupakan wilayah kerja RW.03. Keseriusan perangkat Desa Cepoko dalam mengelola pertanahan tidak perlu diragukan, hal ini telah dibuktikan oleh adanya kesadaran para petani yang berhasil dibangunnya, untuk mensertipikasikan hak atas tanah. Peran perangkat desa inilah yang mempengaruhi (hetero sugesti) para petani, yang selanjutnya menginspirasi para petani, sehingga akhirnya para petani mampu mempengaruhi dirinya sendiri (auto sugesti). Petugas kantor pertanahan dapat mempengaruhi para petani, dan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan pada para petani, karena: (1) transmisi dilakukan tanpa menghambat kemampuan berpikir kritis para petani, sebab nilai-nilai yang ditransmisikan ternyata relevan dengan daya kritis petani; (2) transmisi dilakukan dengan menyampaikan nilai-nilai pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan petani;


91

Aristiono Nugroho dkk. (3) transmisi dilakukan oleh petugas kantor pertanahan yang oleh para petani diakui sebagai orang yang paling mengerti tentang pertanahan; dan (4) transmisi dilakukan pada para petani, yang menyetujui pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah. Perangkat Desa Cepoko memang nampak serius (sungguh-sungguh), ketika membantu petani melakukan sertipikasi hak atas tanah melalui jalur permohonan secara individual. Setelah berkas pengurusan sertipikat hak atas tanah mampu disiapkan oleh petani, maka pemerintah desa memberi arahan sesuai informasi dari petugas kantor pertanahan, agar: (1) para petani atau pihak yang mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah menyiapkan patok, khususnya patok beton; (2) kemudian perangkat desa akan membuat sketsa bidang tanah tersebut, untuk memperkirakan luas, dan memberi penjelasan tentang perkiraan biaya yang wajib dibayar oleh pemohon atau petani tersebut; dan (3) pemerintah desa bekerjasama dengan PPAT, yang dalam hal ini adalah Suratmi S.H., M.Kn., untuk mengurus permohonan tersebut ke kantor pertanahan. Dalam konteks kekompakan para petani, Suwarno D. menjelaskan, bahwa para petani sangat kompak terutama dalam pemasangan patok atau tanda batas pada batas bidang tanah. Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah, dengan disaksikan oleh para tetangga yang berbatasan dan perangkat desa. Pada umumnya kegiatan ini berlangsung lancar, karena para tetangga yang berbatasan dan seluruh pemilik tanah di Desa Cepoko menyadari, bahwa mereka saling membutuhkan saat mengurus sertipikat tanah. Rasa saling membutuhkan yang dimiliki oleh para petani, akhirnya menjadi perekat antar mereka, sehingga

92

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan mereka nampak kompak “di hadapan” pihak lain. Kondisi ini dibangun para petani melalui proses ketertarikan antar mereka, terutama ketertarikan atas livelihood dan upaya peningkatan kesejahteraan. Ketertarikan ini disebut “simpati”, yang timbul dari perasaan, dan bukan timbul dari pemikiran rasional para petani. Tetapi simpati tetaplah berada dalam alam kesadara petani, yang bila diperlukan dapat “dibawa” ke ranah rasional.

c. Hubungan Personal Terkait Pelaksanaan Tugas

BAB II

Seiring dengan berjalannya waktu, petugas kantor pertanahan dan para petani membangun hubungan personal terkait pelaksanaan tugas. Hubungan ini muncul saat antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani terbangun interaksi yang agak bersifat personal, dan kemudian meningkat menjadi lebih personal, tetapi masih terkait dengan pelaksanaan tugas. Akhirnya tanpa terasa mereka membentuk hubungan personal yang terkait dengan pelaksanaan tugas, sehingga beberapa masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan lebih manusiawi. Hubungan personal yang dibentuk oleh petugas kantor pertanahan dengan para petani merupakan wujud penerapan filosofi “kontak” atau “contango”, yang berasal dari kata “con” (bersama-sama) dan “tango”, sehingga kata “contango” (kontak) berarti “saling menyentuh”. Dalam hubungan personal, yang disentuh adalah perasaan masing-masing pihak, melalui berbagai informasi, simpati, dan perhatian, yang selanjutnya bermuara pada kesedian semua pihak bekerjasama. Dalam konteks hubungan personal yang terkait dengan pelaksanaan tugas, Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) menjelaskan dengan rinci, sebagai berikut: Sebelum


93

Aristiono Nugroho dkk. menjabat sebagai Kepala Desa Banjarpanjang, ia pernah bertugas sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, yang kantornya berdekatan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, sehingga sering berinteraksi dengan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Interaksi inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya hubungan personal antara Sarbini, S.T. dengan para petugas kantor pertanahan. Ketika berinteraski, sesungguhnya Sarbini, S.T. sedang melakukan kontak dengan para petugas kantor pertanahan, kontak yang dilakukan merupakan kontak secara langsung. Saat kontak langsung terjadilah komunikasi antara Sarbini, S.T. dengan para petugas kantor pertanahan, baik secara verbal maupun non verbal. Komunikasi yang efektif tercapai, bila masing-masing pihak mampu memahami kebutuhan pihak lain, sesuai pesan yang disampaikan. Hasil komunikasi antara Sarbini, S.T. dengan para petugas kantor pertanahan berupa informasi, bahwa PRONA biayanya murah. Selain itu, karena Desa Banjarpanjang adalah desa tertinggal, maka bila Pemerintah Desa Banjarpanjang bersedia mengajukan permohonan pelaksanaan PRONA di desanya, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan. Oleh karena itu, saat menjabat Kepala Desa Cepoko, Sarbini, S.T. selaku Pemerintah Desa Cepoko mengajukan proposal pelaksanaan PRONA sebanyak 1.300 bidang tanah di Desa Banjarpanjang pada tahun 2014. Pada tahun 2015 permohonan ini dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan jumlah bidang yang dapat diikut-sertakan sebanyak 700 bidang. Keberhasilan yang dicapai Sarbini, S.T. dalam memperoleh kuota 700 bidang tanah sebagai peserta PRONA

94

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan pada tahun 2015 di Desa Banjarpanjang, bukanlah hasil kerjanya sendiri. Fakta menunjukkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama dari segenap elemen yang ada di Desa Banjarpanjang, atau tepatnya merupakan hasil kerjasama, khususnya kerjasama-kontrak.

BAB II

Sebagaimana diketahui, kerjasama adalah suatu usaha bersama, untuk mencapai tujuan yang sama. Berdasarkan pembentukannya, maka ada tiga jenis kerjasama, yaitu: (1) kerjasama spontan, adalah kerjasama yang terjadi secara serta merta; (2) kerjasama langsung, adalah kerjasama yang terjadi antara pimpinan atau pemberi perintah dengan bawahannya atau penerima perintah; dan (3) kerjasama kontrak, adalah kerjasama yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Hubungan personal yang terkait dengan pelaksanaan tugas tidak hanya muncul saat para petani mengajukan permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal, seperti yang terjadi di Desa Banjarpanjang; melainkan juga dapat terjadi saat para petani mengajukan permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual, seperti yang terjadi di Desa Cepoko. Hal ini diungkapkan Sekretaris Desa Cepoko, pada tahun 2006-2015 (Suwarno D.) dengan menjelaskan, bahwa hubungan personal Kepala Desa Cepoko dengan salah seorang staf Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan telah menginspirasi Kepala Desa Cepoko, untuk melakukan program sertipikasi tanah kas Desa Cepoko. Dalam konteks Desa Cepoko, hubungan personal menginspirasi Kepala Desa Cepoko, untuk melakukan sertipikasi tanah kas desa. Tindakan ini merupakan suatu bentuk akomodasi, khususnya konsiliasi, atas nilai-nilai pertanahan yang berhasil ditransmisikan oleh para petugas kantor pertanahan. Bagi Kepala Desa Cepoko, sertipikasi


95

Aristiono Nugroho dkk. tersebut perlu dilakukan, sebagai upaya penyesuaian antara kebutuhan pemerintah desa dengan nilai-nilai pertanahan. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa akomodasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri atas nilai-nilai yang berlaku atau ditawarkan. Akomodasi memiliki tiga kategori, yaitu: (1) koersi, adalah akomodasi yang dilakukan karena adanya pemaksaan terhadap pihak yang lemah; (2) kompromi, adalah akomodasi yang dilakukan, setelah pihak terkait berusaha dan berhasil mencapai kesepakatan; dan (3) konsiliasi, adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara mempertemukan keinginan para pihak, untuk mencapai tujuan bersama. Suwarno D. menjelaskan, bahwa saat ini (tahun 2016) Pemerintah Desa Cepoko sedang menyiapkan program sertipikasi tanah kas desa. Persiapan yang telah dilakukan, antara lain: (1) pemasangan patok batas tanah kas desa, yang dilakukan secara bergotong royong oleh seluruh perangkat desa; (2) para perangkat desa melakukan urunan untuk membeli patok, demi menyukseskan program tersebut; dan (3) sekretaris desa telah membuat sketsa bidang tanah kas desa. Program sertipikasi tanah kas desa merupakan wujud perubahan kebijakan Pemerintah Desa Cepoko, dari mengabaikan jaminan kepastian hukum bagi tanah kas desa, menjadi memiliki perhatian yang tinggi. Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian atas kebutuhan pemerintah desa, bagi penguatan penguasaan tanahnya. Penyesuaian dilakukan, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya masalah tanah kas desa di kemudian hari. Upaya dikonstruksi melalui kerjasama dengan kantor pertanahan, yang awalnya dibangun dari hubungan personal Kepala Desa Cepoko dengan petugas kantor pertanahan.

96

Basis Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Hubungan personal kedua pihak ini membawa mereka pada sikap saling menghormati, dan saling memahami kebutuhan masing-masing, terutama dalam konteks pertanahan. Petugas kantor pertanahan memiliki kebutuhan agar terjadi transmisi nilai-nilai pertanahan pada masyarakat, termasuk Kepala Desa Cepoko. Sementara itu, Kepala Desa Cepoko memiliki kebutuhan jaminan kepastian hukum bagi bidang-bidang tanah di desanya. Akhirnya sertipikasi tanah kas desa menjadi titik temu pemenuhan kebutuhan petugas kantor pertanahan dan Kepala Desa Cepoko.

BAB II

d. Hubungan Personal Tidak Terkait Pelaksanaan Tugas Petugas kantor pertanahan dan para petani membangun hubungan personal tidak terkait pelaksanaan tugas, dengan cara mengubah hubungan yang awalnya bersifat personal, tetapi masih terkait dengan pelaksanaan tugas, perlahan-lahan diubah menjadi hubungan personal yang tidak lagi terkait dengan pelaksanaan tugas. Saat itu sebagian petugas kantor pertanahan telah memliki sahabat salah satu atau beberapa orang petani, dan mereka seringkali mendiskusikan hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan pertanahan. Misalnya mereka kadang-kadang mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pertanian, kesalehan, dan cara mendidik anak. Persahabatan antara petugas kantor pertanahan dengan para petani, tidak lagi membatasi mereka pada bingkai pertanahan, melainkan lebih luas dari itu, bahkan masuk ke wilayah yang lebih pribadi. Mereka berbagi tradisi sosial yang ada pada diri dan masyarakatnya masing-masing, sehingga tradisi sosial yang baik perlahan-lahan menginternal pada diri masing-masing. Situasi sosial lalu menjadi pendorong terbangunnya persahabatan atau hubungan personal yang tidak terkait dengan tugas pertanahan. Faktor yang paling


97

Aristiono Nugroho dkk. nampak adalah situasi kebersamaan (togetherness situation) dan situasi kelompok (group situation), sebagai situasi yang merekatkan hubungan personal petugas kantor pertanahan dengan para petani. Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) menjelaskan, bahwa ia kadang-kadang berdiskusi dengan petugas kantor pertanahan yang tidak terkait dengan pertanahan. Hal ini karena ia telah berteman secara pribadi atau personal dengan salah seorang petugas kantor pertanahan, yang pertemanannya lebih dekat pada persaudaraan. Sebagai contoh, ia berdiskusi dengan “saudaranya” tentang Desa Banjarpanjang yang memiliki PAUD (Pengasuhan Anak Usia Dini), yang ditangani oleh seorang pengajar dengan honor Rp. 2 juta per tahun. Ia juga berdiskusi tentang TPA (Taman Pendidikan Al Qur’an) yang ada di desa ini, dan pembinaan akhlak oleh tokoh agama kepada warga desa secara berkala. Selain itu, ia juga berdiskusi tentang RT Siaga, yaitu RT atau Rukun Tetangga yang siap mengatasi berbagai masalah, terutama kesehatan. Aneka ragam materi di luar pertanahan mewarnai diskusi antara para petani dengan petugas kantor pertanahan, terutama ketika keduanya berada pada situasi kebersamaan. Latar belakang yang berbeda antara keduanya tidaklah menghalangi keakraban suasana diskusi, bahkan justru membangkitkan rasa ingin tahu, dan lepas dari bingkai pertanahan. Kepentingan keduanya sama, yaitu ingin saling memahami agar hubungan personal semakin erat layaknya dua orang yang bersaudara. Kondisi ini akhirnya memberi kesempatan kepada mereka, untuk saling melakukan imitasi dan sugesti atas nilai-nilai yang diyakini kebenaran, kebaikan, dan keindahannya.

98



BAB II

Sebagaimana Suparna, Sukiran (Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang) juga menjelaskan, bahwa ia berteman dengan salah seorang petugas kantor pertanahan, yang pertemanannya sudah seperti saudara (secara personal). Pertemanan ini seringkali membawa mereka pada diskusi yang tidak terkait dengan pertanahan. Sukiran dan “saudaranya” dari kantor pertanahan kadangkadang lebih asyik mendiskusikan kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Banjarpanjang, seperti: (1) Kelompok Tani “Margoutomo”, (2) Kelompok Tani “Panjang”, (3) Kelompok Tani “Bumi Lestari”, dan (4) Kelompok Tani “Bumi Rahayu”. Selain itu, juga didiskusikan tentang kegiatan Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang, yang antara lain terkait dengan penggilingan padi yang dimilikinya, yang digunakan untuk melayani para anggotanya.

99

100

BAB III

PELAKSANAAN TRANSMISI NILAINILAI PERTANAHAN

A. Wujud Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan 1. Menghentikan Transmisi Masa Lalu Pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani, dapat diuraikan berdasarkan wujud, hasil, dan dampaknya. Berdasarkan wujudnya transmisi nilai-nilai pertanahan meliputi upaya menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, dan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Ketika transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani mewujud dalam bentuk penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, maka rinciannya sebagai berikut:

a. Maksud Penghentian Transmisi Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu dimaksudkan, sebagai proses ketika petugas kantor pertanahan berusaha menghentikan kebiasaan lama para petani di bidang pertanahan, dan menggantinya dengan kebiasaan baru di bidang pertanahan. Usaha penghentian


101

Aristiono Nugroho dkk. kebiasaan lama yang dilakukan para petani di bidang pertanahan, antara lain berupa upaya untuk melepas ketergantungan pada kemashuran (fame) nilai-nilai pertanahan lokal (masa lalu). Kemashuran nilai-nilai pertanahan lokal dikritisi, ketika nilai-nilai pertanahan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai pertanahan masa kin. Para petani diedukasi oleh petugas kantor pertanahan, tentang keindahan nilainilai pertanahan masa kini. Bahkan ditegaskan pada para petani, bahwa nilai-nilai pertanahan masa kini mampu mengurangi terjadinya kejahatan pertanahan, melalui sistem pendaftaran tanah. Kebiasaan baru di bidang pertanahan yang disampaikan oleh petugas kantor pertanahan relevan dengan pertanahan modern, yang meliputi jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Upaya dilakukan melalui sertipikasi hak atas tanah, yang melibatkan partisipasi para petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani yang ada di desa. Ketika sertipikasi hak atas tanah telah berhasil dilakukan, maka para petani dapat memperoleh kredit usaha tani dari bank dengan mengagunkan hak atas tanahnya. Dalam konteks yang lebih luas (tingkat desa), kondisi ini akan dapat meningkatkan “roda” perekonomian desa. Peningkatan ekonomi desa dikonstruksi oleh aliran dana bank kepada petani melalui skema kredit usaha, yang berbasis pada kepercayaan bank terhadap petani. Kepercayaan bank muncul, ketika bidang tanah yang dimiliki petani dilengkapi dengan sertipikat hak atas tanah. Sementara itu, sertipikasi hak atas tanah dapat berlangsung, saat para petani dan masyarakat desa bersedia untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Interaksi dan komunikasi

102

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan berlangsung dinamis, agar sesuai dengan perkembangan situasi serta kondisi sosial dan ekonomi desa. Sertipikasi hak atas tanah diberi “karpet merah”, melalui upaya penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu. Hal ini dilakukan agar mampu memberi kesempatan bagi munculnya kebiasaan baru di bidang pertanahan, yang sesuai dengan ketentuan pertanahan masa kini. Tekanan ini memaksa tokoh petani dan para petani, untuk meninggalkan kebiasaan lama di bidang pertanahan, karena kebiasaan baru di bidang pertanahan lebih sesuai dengan ketentuan pertanahan masa kini.

BAB III

Ketika petani meninggalkan kebiasaan lama di bidang pertanahan, hal ini merupakan bentuk pemaknaan petani atas nilai-nilai pertanahan masa lalu. Makna ini diperoleh petani, saat terjadi transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan. Hasilnya berupa kesadaran petani tentang nilai-nilai pertanahan masa kini, yang kemudian membawa konsekuensi berupa keharusan mengkritisi nilainilai pertanahan masa lalu. Kritik petani terhadap nilainilai pertanahan masa lalu, selanjutnya memaksa mereka untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama di bidang pertanahan. Proses yang dialami oleh petani ini secara sosiologis disebut “interpretative process”. Kesediaan para petani meninggalkan kebiasaan lama perlu mendapat insentif berupa penghargaan atau apresiasi yang memadai dari pemerintah desa dan kantor pertanahan. Sikap ini mampu membentuk suasana kondusif desa, yang mendorong para petani mensertipikatkan hak atas tanahnya. Perlahan-lahan para petani mulai mampu meninggalkan kebiasaan lama, yang lebih dekat dengan konsep general boundaries, yaitu penetapan letak bidang tanah berdasarkan


103

Aristiono Nugroho dkk. pengakuan masyarakat; menuju kebiasaan baru yang lebih menghargai konsep fix boundaries, yaitu penetapan batas bidang tanah melalui pengukuran dengan disaksikan oleh tetangga yang berbatasan. Penetapan batas bidang tanah melalui pengukuran, yang disaksikan tetangga batas dapat terjadi, karena kontak sosial (interaksi dan komunikasi) yang intens di kalangan petani. Hal ini dilatar-belakangi oleh kepentingan para petani itu sendiri, untuk menetapkan batas bidang tanah di antara mereka. Saat itulah para petani saling memberi pengakuan letak bidang tanah, dan saling mendukung penetapan batas bidang tanah melalui pengukuran yang disaksikan tetangga batas.

b. Alasan Penghentian Transmisi Alasan penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, yaitu untuk memperoleh kebiasaan baru di bidang pertanahan yang lebih sesuai dengan ketentuan pertanahan masa kini. Oleh karena itu, para petugas kantor pertanahan berupaya mengalihkan pengetahuan tentang ketentuan pertanahan dari dirinya kepada para petani. Pengalihan pengetahuan pertanahan, atau transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan pada para petani, menimbulkan reaksi di kalangan para petani. Aksi dan reaksi merupakan konsekuensi logis, dari adanya interaksi para petani dengan petugas kantor pertanahan. Interaksi inilah yang menjadi media bagi berlangsungnya komunikasi, atau aliran informasi dari masing-masing pihak, untuk berbagi nilai-nilai pertanahan yang difahami. Dengan kata lain, ketika berlangsung aksi dari petugas kantor pertanahan, dan direspon oleh para petani dengan memberi reaksi, maka sesungguhnya kedua pihak tersebut sedang mengkomunikasikan nilai-nilai pertanahan.

104

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Pengalihan (transmisi) nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan pada para petani, antara lain dicirikan oleh kesediaan para petani meninggalkan nilainilai pertanahan masa lalu, yang cenderung: (1) lisan atau tidak tertulis, (2) tidak diperkuat bukti tertulis, (3) hanya bersifat pengakuan, dan (4) lemah dalam pembuktian otentik. Kecenderungan yang kurang menguntungkan para petani ini merupakan obyek yang diantisipasi oleh nilai-nilai pertanahan masa kini.

BAB III

Nilai-nilai pertanahan masa lalu yang cenderung kurang menguntungkan para petani inilah yang berusaha diatasi oleh petugas kantor pertanahan. Caranya dengan memperkaya nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai pertanahan masa kini, yang dapat pula dibaca sebagai, “Meninggalkan sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang tidak relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini.” Untuk memperkaya nilainilai pertanahan masa lalu, petugas kantor pertanahan berinteraksi dengan petani. Hal ini dilakukan untuk memberi pengertian dan motivasi, yang terkait dengan urgensi penerapan nilai-nilai pertanahan masa kini. Aksi ini juga memperlihatkan edukasi petugas kantor pertanahan pada para petani, agar mereka (para petani) berkenan menerapkan nilai-nilai pertanahan masa kini.

c. Prasyarat Penghentian Transmisi Prasyarat penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, berupa kesiapan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan memperkenalkan dan menunjukkan keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini. Promosi ini lalu direspon oleh para petani dengan menyerap informasi dan pengetahuan di bidang pertanahan dari petugas kantor pertanahan.


105

Aristiono Nugroho dkk. Kemampuan para petani menerima nilai-nilai pertanahan masa kini dibangun melalui komunikasi yang baik, antara petugas kantor pertanahan dengan petani. Komunikasi berada pada wadah yang secara sosiologis disebut “interaksi”, serta merupakan instrumen untuk mendorong para pihak mencapai tujuan bersama. Sementara itu, secara filosofis diketahui bahwa interaksi dimaksudkan, untuk mengubah suatu pihak menjadi lebih dari sebelumnya. Faktanya, instrumen yang paling sering digunakan saat para pihak berinteraksi adalah komunikasi, yang wujudnya berupa transmisi nilai-nilai pertanahan. Kepiawaian para petugas kantor pertanahan berinteraksi dan berkomunikasi, selanjutnya memberi kesempatan bagi dilakukannya promosi nilai-nilai pertanahan masa kini. Namun hal ini tetap harus diimbangi dengan kepekatan isi nilai-nilai pertanahan masa kini, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan para petani. Kondisi inilah yang mampu membawa konsekuensi, berupa ketertarikan para petani pada nilai-nilai pertanahan masa kini. Ketertarikan merupakan “amunisi” utama bagi keberhasilan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini pada para petani. Sebagai amunisi, maka ketertarikan berada pada posisi penting dalam interaksi dan komunikasi. Ketika petani tertarik pada nilai-nilai pertanahan masa kini, maka para petugas kantor pertanahan segera mengaitkannya dengan aspek spasial, sosial, dan waktu. Aspek spasial antara lain meliputi wilayah, batas, dan letak tanda batas bidang tanah. Sementara itu, aspek sosial antara lain meliputi pengakuan para tetangga batas atas bidang tanah yang dimiliki seorang petani. Selanjutnya, aspek waktu antara lain meliputi kesegeraan melakukan sertipikasi hak

106

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan atas tanah, melalui suatu proses dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sikap dan tindakan para petugas kantor pertanahan “membuka pintu” bagi hadirnya nilai-nilai pertanahan masa kini di benak para petani. Lambat laun para petani mulai mengabaikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang tidak relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Situasi ini memperlihatkan, bahwa tidak seluruh nilai-nilai pertanahan masa dihentikan transmisinya, melainkan hanya yang tidak relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini saja yang dihentikan transmisinya.

BAB III

Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu dilakukan oleh petani, atas dukungan petugas kantor pertanahan, pemerintah desa, gabungan kelompok tani, dan kelompok tani. Petani mendapat dukungan dari banyak pihak, agar nilai-nilai pertanahan masa kini dapat segera diterapkan. Ketika hal ini terjadi, dapatlah dikatakan bahwa petani dan pihak-pihak yang mendukungnya telah mencapai tujuan bersama, sebab penerapan nilai-nilai pertanahan masa kini bermanfaat bagi pemerintah desa, gabungan kelompok tani, dan kelompok tani. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa para petani telah menyesuaikan kepentingannya masing-masing dengan kepentingan bersama. Sebagaimana diketahui penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu oleh petani tidaklah dilakukan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya sebagian nilainilai pertanahan masa lalu, yang ternyata masih relevan dan layak ditransmisikan ke generasi berikutnya oleh para petani. Alasan lainnya adalah, karena sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu itu tidak merusak “skenario”, bagi kehadiran nilainilai pertanahan masa kini.


107

Aristiono Nugroho dkk. Sebaliknya, transmisi sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu tersebut justru memberi jalan bagi kehadiran nilainilai pertanahan masa kini, terutama berupa pemeliharaan ingatan para petani atas bidang-bidang tanah yang ada di desa, dan pengakuan kepemilikan tanahnya. Dengan kata lain, transmisi sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu di masa kini menjadi “teknologi” sosial, yang memberi alas bagi kehadiran nilai-nilai pertanahan masa kini. Sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu di masa kini dapat dimanfaatkan sebagai teknologi sosial, karena nilainilai ini mampu mendamaikan ketika terjadi persaingan, kontravensi, dan pertentangan di bidang pertanahan. Persaingan di bidang pertanahan muncul, saat para pihak bersaing mendapatkan keuntungan yang berbasis tanah. Sementara itu, pertentangan di bidang pertanahan muncul, saat para pihak berupaya memenuhi tujuannya dengan cara mengalahkan pihak lain. Ketika suatu proses sosial posisinya berada di antara persaingan dan pertentangan, maka dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan kontravensi.

d. Prospek Penghentian Transmisi Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu memiliki prospek yang baik, ketika para petani menyadari keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini. Prospek ini diperkuat oleh munculnya kebiasaan pertanahan yang baru di kalangan petani, yang didukung oleh kantor pertanahan. Peluang masuknya kebiasaan baru di bidang pertanahan di kalangan petani semakin tinggi, karena pergumulan para petani dengan pertanahan. Hal ini berlangsung saat para petani mengurus sertipikat hak atas tanah, baik secara massal (melalui PRONA), maupun secara individual (di kantor pertanahan).

108

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Sertipikat hak atas tanah merupakan bukti keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini, dan sekaligus sebagai alasan bagi perlunya penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu. Penghentian dilakukan secara bertahap, agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan petani. Secara perlahan nilai-nilai pertanahan masa lalu yang tidak relevan, atau bertentangan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini ditinggalkan oleh para petani. Sebagai penggantinya digunakan nilai-nilai pertanahan masa kini, meskipun dengan melakukan penyesuaian seperlunya.

BAB III

Pergumulan para petani dengan nilai-nilai pertanahan masa kini, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Bagi dirinya, pergumulan itu semakin menguatkan pemahaman tentang perlunya meninggalkan nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang selanjutnya pemahaman ini ditransmisikan kepada petani lain. Dengan demikian nilai-nilai pertanahan masa lalu yang dianut oleh kelompok tani semakin melemah, dan lebih melemah lagi pada tingkat gabungan kelompok tani. Sebaliknya, nilai-nilai pertanahan masa kini semakin menguat di kalangan petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Penguatan nilai-nilai pertanahan masa kini di kalangan petani memberi peluang bagi munculnya pola pikir yang lebih modern, seperti perubahan dari pertanian konvensional menjadi pertanian koperatif (cooperative farming), yang dapat berkembang lagi menjadi pertanian korporatif (corporative farming). Peluang perubahan pertanian. yang dihadirkan oleh penguatan nilai-nilai pertanahan masa kini tidak mengabaikan kepentingan individu dan kelompok petani. Sebaliknya, penguatan nilai-nilai pertanahan masa kini membangun situasi dan kondisi harmoni bagi pemenuhan


109

Aristiono Nugroho dkk. kepentingan individu petani dan kepentingan kelompok petani. Ketika individu petani dan kelompok petani berinteraksi, maka keduanya berkesempatan untuk saling mengimitasi, menyugesti, mengidentifikasi, dan bersimpati. Konstruksi sosial inilah, yang memberi optimisme bagi terjadinya perubahan individu dan kelompok petani. Perubahan tersebut akhirnya bermuara pada penerapan keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan terwujudnya harmoni sosial. Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko (Wahyu Sukmono) menjelaskan, bahwa nilai-nilai pertanahan masa lalu merupakan bentuk kearifan lokal pada zamannya. Oleh sebab itu, meskipun saat ini berlaku nilai-nilai pertanahan masa kini, tetapi semangat nilai-nilai pertanahan masa lalu perlu dihargai. Sebagai contoh kearifan lokal yang terkait dengan tanda batas, berupa penanaman tanaman andong atau trembesi. Selain itu, pada masa lalu di sudut-sudut bidang tanah, ditanam batu sungai yang agak besar sebagai penanda bila tanda batas di permukaan tanah hilang. Uniknya lagi, saat penanaman andong atau trembesi dan penanaman batu sungai para tetangga batas hadir untuk menyaksikan. Kearifan lokal merupakan sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang masih relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini dan kondisi saat ini. Sebutan “kearifan lokal” mengacu pada makna positif dan negatif yang dimilikinya, tetapi dengan bobot potitif yang lebih besar. Bobot negatif kearifan lokal terlihat, ketika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak sesuai dengan tuntutan kekinian. Contoh, menanam andong atau trembesi dan batu sungai di sudutsudut bidang tanah dapat hilang dan dihilangkan oleh pihak

110

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan lain. Sementara itu, bobot positif kearifan lokal terlihat pada semangat untuk saling mengakui batas bidang tanah, yang dalam nilai-nilai pertanahan masa kini disebut “contradictoir de limitatie”. Sebagai sebuah kearifan lokal, maka kearifan nilainilai pertanahan masa lalu sebagaimana yang diutarakan oleh Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko, tidaklah terletak pada teknis operasionalnya melainkan pada filosofinya, sehingga layak dipertahankan dan diserap oleh nilai-nilai pertanahan masa kini. Sebagai contoh semangat menjaga hak atas tanah perlu diangkat ke level filosofi, dan tidak terhenti di level teknis operasional. Hal ini penting, karena bila semangat menjaga hak atas tanah hanya terhenti di level teknis operasional, maka mindset yang muncul adalah mindset “bakul sate” pada diri petani.

BAB III

Mindset “bakul sate” tidak menguntungkan bagi petani, karena menggerus perhatian mereka hingga hanya tertuju pada satu komoditas pertanian saja, yang boleh jadi kurang menguntungkan. Pada era ketika harga komoditas pertanian masih sering dipermainkan oleh para tengkulak dan pedagang, maka diperlukan aneka ragam komoditas pertanian yang dikelola petani. Hal ini dilakukan agar para petani tidak mengalami kerugian, saat salah satu komoditas pertanian mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Untuk mencegah hadirnya mindset “bakul sate”, maka perlu ada keluasan pandangan dan sikap para petani, terutama dalam merespon dinamika pertanian dan pertanahan di masa kini. Transmisi nilai-nilai pertanahan dan pertanian dibutuhkan para petani, agar mereka mengerti cara tepat dalam mengelola tanah dan usaha tani. Interaksi para petani dengan petugas kantor pertanahan, penyuluh pertanian,


111

Aristiono Nugroho dkk. dan petani lain yang telah sukses menjadi salah satu prasyarat dan merupakan sesuatu yang penting. Para petani memperoleh nilai-nilai pertanahan masa kini dari petugas kantor pertanahan, dan menerima nilai-nilai pertanian masa kini dari para penyuluh pertanian, serta mendapatkan nilainilai pertanahan dan pertanian masa kini dari petani lain yang telah sukses. Seluruh interaksi tersebut akan mencegah hadirnya mindset “bakul sate” di kalangan para petani. Sebagaimana diketahui mindet ini juga mewajibkan petani, untuk menunggui dan menggarap tanahnya secara fisik, sehingga mengabaikan peluang bagi petani mengerjakan kegiatan lain yang juga dibutuhkannya. Padahal dalam konteks kekinian, ada istilah pertanian koperatif dan pertanian korporatif, yang tidak mengharuskan para petani mengerjakan tanah dalam makna fisik yang sempit. Oleh karena itu, dengan tetap merawat filosofi nilai-nilai pertanahan masa lalu yang memiliki kearifan lokal; maka sudah seharusnya nilai-nilai pertanahan masa kini diinternalisasi oleh para petani, agar mereka dapat terus mempertahankan livelihood berbasis tanah di masa kini. Livelihood berbasis tanah membutuhkan kesungguhan para petani, sebagai upaya untuk mencegah resiko dan kerugian. Hal ini menuntut para petani, agar bersedia berinteraksi dengan petugas kantor pertanahan, perangkat desa, dan para penyuluh pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan kepiawaian dari petugas kantor pertanahan, perangkat desa, dan para penyuluh pertanian dalam berinteraksi dan melakukan transmisi nilai. Sebagai contoh, petugas kantor pertanahan yang piawai dalam melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani, dapat

112

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan menyugesti petani hingga mereka menerapkan nilai-nilai pertanahan. Sugesti petugas kantor pertanahan mempengaruhi para petani, saat mereka mengagumi keramahan dan sikap yang diperlihatkan. Kekaguman ini mendorong petani membuka pikirannya, dan bersedia menerima pemikiran yang disampaikan oleh petugas kantor pertanahan. Pemikiran yang masuk dalam benak para petani, antara lain berupa penghentian sebagian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, dan internalisasi nilai-nilai pertanahan masa kini.

BAB III

Wahyu Sukmono menambahkan, bahwa ada juga nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang berkaitan dengan penggarapan tanah dan bagi hasil, yang masih berlaku di Desa Cepoko, seperti: (1) maro, yaitu ketika pemilik tanah bersedia membantu penyediaan pupuk, sedangkan hasil panennya lalu dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap; (2) mertelu, yaitu ketika pemilik tanah mendapat bagian hasil panen hanya sebesar 1/3 bagian, sedangkan penggarap mendapat bagian hasil panen hingga sebesar 2/3 bagian. Bagi hasil merupakan bagian dari nilai-nilai pertanahan masa lalu yang masih berlaku, karena memiliki unsur sosial, ketika pemilik dan penggarap tanah saling membantu. Fakta ini menjadi dasar bagi petani dan tokoh petani mempertahankan nilai-nilai pertanahan masa lalu, sebab masih relevan dengan kebutuhan masa kini. Tokoh petani melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu pada para petani dengan memanfaatkan wibawa dan otoritas tradisional yang dimilikinya. Sementara itu, para petani menerima nilai-nilai pertanahan masa lalu dengan sukarela, karena bersentuhan dengan kepentingannya.


113

Aristiono Nugroho dkk. Pada prinsipnya, nilai-nilai pertanahan masa lalu yang memiliki kearifan layak dipertahankan, dan kemudian dipadu-serasikan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Sikap ini dapat membantu petani mengambil keputusan dengan cepat dan bijaksana saat menjaga hak atas tanahnya, sehingga tidak mudah terombang-ambing dinamika dan bujukan pasar tanah. Upaya menjaga hak atas tanah dapat lebih efisien dan efektif, karena memenuhi norma-norma hukum dan norma-norma sosial. Harmonisasi norma hukum dan sosial diperlukan oleh para petani, karena mereka membutuhkan keduanya. Para petani membutuhkan jaminan kepastian hukum yang dibangun oleh norma hukum, dan membutuhkan juga harmoni yang dibangun oleh norma sosial. Oleh karena itu, para petugas kantor pertanahan dan perangkat desa memasukkan norma hukum dan sosial, saat melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Proses transmisi berlangsung alami, dan sedikit demi sedikit, hingga para petani mampu memahaminya. Situasi ini mempengaruhi petani, hingga kemudian mereka bersedia menerapkan nilainilai pertanahan masa kini dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai pertanahan masa kini tidak serta merta menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, karena sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Hal ini dijelaskan oleh Wahyu Sukmono, yang selaras dengan keterangan Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015), dengan menyatakan, bahwa pada masa dahulu batas bidang tanah ditandai dengan tanaman, misalnya dengan tanaman andong merah, atau dadap. Alasannya, bila ditebas dapat tumbuh lagi dengan cepat. Penanaman andong merah, atau

114

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan dadap oleh pemilik tanah di sudut-sudut bidang tanah di hadiri oleh para tetangga batas. Kehadiran tetangga batas, untuk menyaksikan pemasangan tanda batas telah ada sejak dahulu hingga saat ini. Prinsip ini dibangun dengan basis simpati antar tetangga batas, yang sama-sama membutuhkan pengakuan. Simpati merupakan ekspresi tentang perlunya memperhatikan kepentingan orang lain, karena akhirnya berguna bagi diri sendiri. Fenomena ini tidak tibatiba berlangsung, melainkan ada proses panjang yang mendahuluinya, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk saling menjaga kepentingan.

BAB III

Berdasarkan keterangan Suwarno D., maka sesungguhnya contradictoire de limitatie yang dikenali sebagai prinsip pertanahan modern, telah diterapkan dalam pertanahan tradisional. Petani dan masyarakat desa pada umumnya telah menikmati “keindahan” contradictoire de limitatie versi lokal, untuk memberi peluang bagi dibangunnya pertanahan yang adil, sejahtera, dan harmoni. Keindahan sosial ini berguna bagi pemerintah desa, terutama dalam mengkapitalisasi segenap potensi sumberdaya yang ada di desa. Kapitalisasi segenap potensi sumberdaya yang ada di desa, terutama tanah dan penduduk (manusia), membutuhkan kepiawaian para pihak dalam berinteraksi satu sama lain. Saat berinteraksi, para pihak (petugas kantor pertanahan, perangkat desa, dan petani) saling belajar tentang nilainilai pertanahan yang dibutuhkan para petani. Proses saling belajar dapat memperkaya nilai-nilai pertanahan yang telah difahami oleh para pihak, sehingga mempertemukan mereka pada tujuan bersama, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial.


115

Aristiono Nugroho dkk. Kebutuhan petani bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial berbasis tanah, sebagian telah diwujudkan di masa lalu melalui nilai-nilai pertanahan masa lalu. Saat ini kebutuhan tersebut kembali diwujudkan melalui nilai-nilai pertanahan masa kini, yang sebagian sumber filosofinya adalah nilai-nilai pertanahan masa lalu. Hal ini memperkuat keterangan Wahyu Sukmono dan Suwarno D. yang berhasil memperlihatkan, bahwa ada nilai-nilai pertanahan masa lalu yang relevan dengan nilainilai pertanahan masa kini, yaitu hadirnya para tetangga batas saat pemilik tanah memasang tanda batas, yang dalam perspektif masa kini disebut “asas contradictoir delimitatie”. Bagian nilai-nilai pertanahan masa lalu yang masih perlu diperbaiki, dan disesuaikan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini adalah tanda batasnya, yaitu mengganti tanaman dengan patok beton sebagai tanda batas. Aktivitas ini memang tidak mudah, tetap ia tetap harus dilakukan, karena merupakan tuntutan kekinian. Ketika itulah dibutuhkan peran petugas kantor pertanahan dan perangkat desa sebaga pembimbing, agar bidang-bidang tanah desa teradministrasi dengan baik. Pembimbing berkewajiban menyadarkan dan mengajak para petani, untuk bersedia secara sukarela menerapkan nilai-nilai pertanahan masa kini. Nilai-nilai pertanahan masa kini mewajibkan penggantian tanaman dengan patok beton sebagai tanda batas, sehingga dapat “dibaca” sebagai tanda terjadinya penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu. Sebaliknya, telah terjadi transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini pada para petani, yang secara operasional disesuaikan dengan kebutuhan petani di masa kini. Transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini telah berlangsung secara:

116

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (1) personal, ketika petugas kantor pertanahan berinteraksi dengan seorang petani; (2) kelompok, ketika petugas kantor pertanahan berinteraksi dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani; dan (3) massal, ketika petugas kantor pertanahan berinteraksi dengan masyarakat desa, yang para petani merupakan bagian di dalamnya.

BAB III

Keberlangsungan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan membutuhkan perencanaan dan komunikasi yang baik. Caranya dengan merencanakan periodisasi nilai-nilai pertanahan yang akan ditransmisikan dan pihak-pihak yang akan disasar. Selain itu, para petugas kantor pertanahan juga wajib memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, agar petani dan pihak lain yang menjadi sasaran dapat menerima nilai-nilai pertanahan masa kini. Akhirnya semua ikhtiar itu akan bermuara pada kesediaan para petani, untuk menerapkan nilai-nilai pertanahan masa kini. Namun demikian, para petani tetap berkesempatan menerapkan sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu, sepanjang relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Adanya nilai-nilai pertanahan masa lalu yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini, juga diungkapkan Kamituwo atau Kepala Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang (Sadirun) dengan menjelaskan, bahwa untuk bidang-bidang tanah sawah, ada tradisi yang terkait dengan batas tanah di Desa Banjarpanjang, yaitu: (1) Bila bidang tanahnya datar, maka batas bidang tanah berada di tengah galengan atau pematang sawah. (2) Bila bidang tanahnya miring, maka batas bidang tanah berada di tepi galengan, sedangkan galengan milik pemilik tanah yang di bagian atas. (3) Tradisi ini telah disepakati warga dan masih berlaku hingga saat ini.


117

Aristiono Nugroho dkk. Tradisi pengelolaan batas bidang tanah di Desa Banjarpanjang dipertahankan oleh para tokoh petani setempat, sebagai pihak otoritatif yang memiliki kompetensi tradisional. Para tokoh petani merupakan sumber informasi bagi pengelolaan batas bidang tanah secara tradisional, yang dalam konteks kekinian berupa penyaksian dan pengakuan para tetangga batas. Kompetensi tokoh petani semakin dihormati, ketika mampu diletakkan dalam semangat penerapan nilai-nilai pertanahan masa kini. Tokoh petani memiliki karakter yang kuat, dalam hal: (1) penguasaan riwayat kepemilikan dan letak tanah; dan (2) pengelolaan pengetahuan tersebut dengan baik melalui kemampuannya menjelaskan pada orang lain. Tradisi yang berisi kesepakatan sosial dalam hal batas bidang tanah, yang tidak disertai pengukuran bidang tanah, disebut general boundaries. Agar dapat beralih dari general boundaries menjadi fix boundaries, maka perlu dilakukan pengukuran batas bidang tanah. Fenomena ini selain memperlihatkan pengamanan batas bidang tanah, juga menunjukkan ditinggalkannya nilai-nilai pertanahan masa lalu, dan mulai masuknya nilai-nilai pertanahan masa kini. Kondisi ini diperkuat oleh teknologi pendukung fix boundaries yang semakin canggih (sophisticate), dan semakin menghadirkan nilai-nilai pertanahan masa kini. Nilai-nilai pertanahan masa kini merupakan harapan bagi para petani, agar mampu memberi jaminan kepastian hukum bagi bidang tanah yang dimilikinya. Untuk memahami nilai-nilai pertanahan masa kini, para petani terlebih dahulu menempatkan posisi dirinya sebagai subyek keadilan, kesejahteraan dan harmoni sosial, terutama di wilayah desanya. Oleh karena itu, bagi para petani interaksi, sosialisasi, dan

118

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan transmisi nilai-nilai pertanahan merupakan bentuk kebutuhan yang wajib dipenuhi. Pihak yang berkewajiban memenuhi adalah para petani itu sendiri, dengan memanfaatkan fasilitasi kantor pertanahan, pemerintah desa, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani.

e. Proses Penghentian Transmisi

BAB III

Proses penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu diawali dengan interaksi petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani. Selanjutnya petugas kantor pertanahan memperlihatkan keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini, dan diikuti dengan membandingkan kelemahan nilai-nilai pertanahan masa lalu, sehingga “memaksa” para petani memilih nilai-nilai pertanahan masa kini. Ketika para petani akhirnya “terpaksa” memilih nilainilai pertanahan masa kini, para petugas kantor pertanahan mendukung mereka, sehingga terhentilah transmisi nilainilai pertanahan masa lalu, terutama yang tidak relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Penghentian nilai-nilai pertanahan masa lalu, terutama yang tidak relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini, dilakukan dengan memanfaatkan interaksi antara petugas kantor pertanahan dengan para petani. Interaksi yang dilakukan identik dengan komunikasi, yang meliputi hubungan timbal balik antara petugas kantor pertanahan dengan para petani. Kegiatan ini (interaksi dan komunikasi) bertujuan merubah pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku petani di bidang pertanahan; agar semakin relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Perubahan dilakukan dengan cara menghentikan transmisi sebagian besar nilainilai pertanahan masa lalu, dan melakukan transmisi nilainilai pertanahan masa kini.


119

Aristiono Nugroho dkk. Sebagaimana diketahui, penghentian transmisi nilainilai pertanahan masa lalu sangat relevan dilakukan, karena memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal pembuktian tertulis. Tetapi bagi sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu yang mampu mendukung sistem pembuktian, maka ia diangkat ke level filosofis dan disisipkan ke dalam nilai-nilai pertanahan masa kini. Inilah bagian dari upaya revitalisasi filosofi pembuktian yang berbasis tradisi, untuk sinkronisasi nilai-nilai pertanahan masa kini dengan tradisi dan kebutuhan para petani di masa kini.

2. Melakukan Transmisi Masa Kini Setelah membahas upaya menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang meliputi maksud, alasan, prasyarat, prospek, dan prosesnya; selanjutnya perlu dibahas juga, ketika petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan memiliki kesempatan, untuk melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, dengan rincian sebagai berikut:

a. Maksud Transmisi Maksud transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, yaitu memberi kesempatan pada para petani untuk mendapat pengetahuan pertanahan terbaru, yang berbeda dengan pengetahuan yang selama ini dimiliki oleh para petani. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, pengetahuan semacam ini memberi kemampuan pada petani dalam melindungi dan memanfaatkan hak atas tanahnya. Pengetahuan pertanahan terbaru yang ada dalam nilai-nilai pertanahan masa kini, antara lain berupa norma yang mewajibkan petani melakukan kegiatan tertentu di bidang pertanahan. Kegiatan ini merupakan aktivitas dasar yang diperlukan agar bidang tanah petani dapat dilindungi

120

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan secara sosial dan hukum. Bidang tanah petani secara sosial diakui oleh tetangga batas, dan secara hukum wajib diakui oleh pihak-pihak lain, karena telah terdaftar di kantor pertanahan. Prasyarat fungsional inilah yang diterapkan, untuk memelihara keberlangsungan kepemilikan tanah petani, kecuali ia mengalihkannya pada pihak lain. Kemampuan para petani memelihara keberlangsungan kepemilikan tanahnya, juga dapat dimaknai sebagai kemampuan melindungi dan memanfaatkan hak atas tanahnya, yang selanjutnya dapat mendorong mereka meningkatkan produktivitas. Produksi tanaman pangan berpotensi meningkat, saat para petani bersungguh-sungguh menggarap tanah dan menanaminya. Kesungguhan dimiliki para petani, ketika mereka memiliki jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya, karena jaminan memberi perasaan tenang dan memunculkan etos kerja yang tinggi.

BAB III

Rasa tenang sebagai pemilik tanah yang memunculkan etos kerja tinggi, pada umumnya memang tidak serta merta, melainkan berlangsung secara lambat laun. Secara bertahap etos kerja petani meningkat makin tinggi dan terus semakin tinggi seiring dengan desakan peningkatan kebutuhan yang berkelindan dengan kesadaran dan pengetahuannya. Etos kerja terus bergerak dan melahirkan budaya kerja petani di desa, hingga terbangun struktur dan sistem sosial yang berbasis pada produksi. Perkembangan ini bersifat gradual, kronologis, dan historis, sehingga ketika terjadi perubahan, maka perubahan itu tidak menimbulkan “kegaduhan” di kalangan para petani. Dalam konteks etos kerja para petani, maka ia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memiliki relasi dengan pengetahuan pertanahan dan etos kerja perangkat desa.


121

Aristiono Nugroho dkk. Kepala Desa Cepoko (Saefudin) menjelaskan, bahwa relasi tersebut akhirnya dapat membangun kesadaran petani tentang sulitnya melakukan pemberkasan surat-surat tanah. Sebagai contoh, di Desa Cepoko, ada beberapa bidang tanah yang sulit disertipikatkan, karena sulit mengumpulkan ahli waris yang telah turun temurun. Misalnya, ada pemilik tanah dalam letter C bernama Mustawi, ia mempunyai anak 9 orang, yang sebagian telah meninggal dunia, kemudian setelah beranak-pinak, saat ini ahli warisnya telah mencapai 106 orang. Besarnya jumlah ahli waris ini menyulitkan ahli waris sendiri dalam melaksanakan pertemuan keluarga, terutama yang berkaitan dengan musyawarah dan pemberkasan surat tanah. Kegiatan musyawarah dan pemberkasan surat tanah dilakukan atas dasar rasa kebersamaan, agar interaksi ahli waris dapat terus harmoni sampai kapanpun. Sebagai contoh, musyawarah yang berhasil dilaksanakan dengan baik, mampu menyumbang bagi terwujudnya integrasi keluarga, dan kesiapan mengadaptasi nilai-nilai pertanahan masa kini. Sementara itu, pemberkasan surat tanah diperlukan bagi penguatan penerapan nilai-nilai pertanahan masa kini, melalui tersedianya evidensi yang memadai. Berbasis pada musyawarah dan pemberkasan surat tanah, maka bidangbidang tanah yang diperjuangkan oleh ahli waris dapat memperoleh konsekuensi positif, berupa jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum bagi bidang tanah yang dimiliki petani, memang termuat dalam nilai-nilai pertanahan masa kini, dan sangat dibutuhkan oleh para petani. Oleh karena itu, selain bermusyawarah para petani bersungguhsungguh dalam pemberkasan surat-surat tanah. Para petani

122

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan telah mengetahui urgensi surat-surat tanah, sehingga mereka terdorong untuk menghimpun surat-surat tersebut sebagai upaya pembuktian secara hukum, yang nantinya juga didukung upaya pembuktian secara sosial, misal: (1) penguasaan bidang tanah secara fisik, dan (2) pengakuan para tetangga batas dan masyarakat sekitar bidang tanah.

BAB III

Pembuktian hak atas tanah milik petani secara sosial, merupakan suatu sistem tindakan (action systems), karena di dalamnya terdapat adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Berbekal kemampuan adaptasi yang dimilikinya para petani mempertahankan tanah mereka, terutama dalam menghadapi external demands. Tujuannya jelas, yaitu untuk mempertahankan peran tanah sebagai alat mencapai kesejahteraan. Untuk itu, inter-relationship dikelola oleh para petani agar mampu mengintegrasikan para pihak. Akhirnya kesemua itu dipertahankan oleh petani sebagai sesuatu yang laten, serta berisi motivasi dan kesepakatan sosial dengan menggunakan internal-tensions sebagai social control. Sebagai sistem tindakan, pemberkasan perolehan tanah yang berasal dari pewarisan merupakan sebuah sub-sistem. Meskipun demikian perangkat Desa Cepoko tetap bersemangat menyelesaikan pemberkasan ini secara musyawarah, dengan memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri. Pada momen itu anggota-anggota keluarga yang merantau datang kembali ke Desa Cepoko, sehingga mereka dapat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah waris. Bila setelah bidang tanah waris dibagi-bagi secara musyawarah ternyata masih ada ahli waris yang belum datang, maka atas persetujuan pihak keluarga ahli waris, kepala desa menugaskan perangkat desa untuk mendatangi ahli waris


123

Aristiono Nugroho dkk. yang belum datang saat hari raya, agar dapat menandatangani berkas waris. Selanjutnya oleh sekretaris desa dibuatkan bundel berkas waris atas nama pemegang letter C tahun 1960. Inisiatif Kepala Desa Cepoko menugaskan perangkat desa menyelesaikan pemberkasan perolehan tanah yang berasal dari pewarisan menjadi bukti tentang kesungguhan. Kepala Desa Cepoko memandang tanah sebagai sumberdaya penting, yang perlu mendapat bantuan dan dukungan pemerintah desa, agar petani mampu menghadapi tekanan dari luar. Sebagai sumberdaya penting, maka kebutuhan petani untuk memperoleh jaminan kepastian hukum merupakan sesuatu yang mendesak pemenuhannya. Oleh karena itu, integrasi perangkat desa dengan para petani dalam menyelesaikan pemberkasan perolehan tanah yang berasal dari pewarisan sangat diperlukan. Tentu saja kesemuanya dalam kendali Kepala Desa Cepoko, khususnya yang terkait dengan kesahihan data dan waktu penyelesaian. Pemberkasan bidang tanah yang berasal dari sistem pewarisan membutuhkan kecermatan para petani, karena mereka harus dapat menunjukkan riwayat bidang tanah secara runtut, sejak tahun 1960 hingga saat ini. Periwayatan ini membutuhkan kesaksian dari banyak pihak, yang terkait dengan sejarah bidang tanah tersebut. Oleh karena itu, kerjasama dan kebersamaan para petani merupakan hal penting, karena mereka perlu saling mendukung dalam menguatkan berbagai bukti sosial kepemilikan hak atas tanah. Kerjasama dan kebersamaan yang menjadi simpul penyelesaian, tidaklah lalu memberangus kebebasan bertindak individu petani. Sebaliknya, para petani tetap bebas bertindak, sepanjang berada dalam koridor kebenaran

124

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan atau kesahihan data. Voluntarisme menjadi modal terselenggaranya kerjasama dan kebersamaan di kalangan petani, ketika nilai-nilai pertanahan masa kini dimanfaatkan sebagai dasar bertindak. Transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dari seluruh petugas kantor pertanahan yang terlibat kegiatan kepada petani selanjutnya berproses, sehingga terjadi internalisasi nilai pada diri masing-masing individu petani, yang meliputi upaya harmonisasi antara norma dan kondisi setempat.

b. Alasan Transmisi

BAB III

Alasan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) dengan menjelaskan, bahwa ada alasan kuat, yang menyebabkan para petani bersedia mengikuti program sertipikasi hak atas tanah. Salah satu alasan kuat yang ada di kalangan para petani adalah keinginan untuk mengagunkan tanah, yang akhirnya akan membutuhkan sertipikat hak atas tanah. Lebih jauh Suwarno D. menjelaskan, bahwa pernah ada bidang tanah yang disertipikatkan, yang kemudian tanahnya diagunkan ke bank. Tetapi karena usaha dagang yang dilakukan tidak berhasil, dan uangnya juga digunakan untuk membiayai anaknya yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), maka akhirnya pemilik tanah tersebuti bangkrut dan tanahnya dilelang oleh bank, dengan nilai Rp. 110 juta. Tindakan Bank melelang bidang tanah yang diagunkan dapat dilihat dari sisi institusional dan kultural. Pada sisi ini, tindakan pihak bank dapat dimaklumi, karena begitulah “bunyi” norma dan kepercayaan yang berkaitan dengan hutang pitang. Selain itu, tindakan pihak bank juga dapat dilihat dari sisi relasional, yang memusatkan perhatian pada


125

Aristiono Nugroho dkk. relasi antara para petani dengan pihak bank. Pada sisi ini, tindakan pihak bank dapat dimaklumi, karena begitulah pola relasi yang selama ini dibangun oleh keduanya (para petani dan pihak bank). Keinginan para petani Desa Cepoko, untuk mengagunkan hak atas tanahnya menjadi alasan kuat bagi mereka, saat menerima transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Penerimaan ini telah membuka jalan bagi hadirnya kemampuan mereka, mengurus sertipikasi hak atas tanah melalui jalur permohonan individual. Dengan berbekal sertipikat hak atas tanah inilah, para petani mendapat kredit dari pihak bank, dengan menjadikan hak atas tanah sebagai agunan. Kredit yang diperoleh para petani memiliki resiko yang berat, terutama jika mereka tidak mampu mengembalikan kredit. Resiko harus diperhitungkan oleh para petani dengan mengabaikan tawaran previlage (hak istimewa), kerena seringkali tidak dapat diunduh saat dibutuhkan. Selain itu, perlu dihindari asumsi sederhana yang menganggap mudah persoalan kredit, padahal tanpa pengelolaan dana kredit yang baik, maka kredit tidak dapat dilunasi. Prospek usaha tani yang ditekuni juga perlu diperhitungkan, agar pemanfaatan kredit tepat guna dan memberi hasil yang memuaskan. Penjelasan Suwarno D. tentang kredit usaha dari pihak bank yang menjadi alasan para petani mensertipikatkan hak atas tanahnya, ternyata memperlihatkan kesediaan para petani melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Hal ini nampak dari ketekunan mereka memperhatikan tata cara pengajuan kredit yang menjadi ciri nilai-nilai pertanahan masa kini. Berdasarkan nilai-nilai pertanahan

126

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan masa kini yang “dianutnya”, para petani mampu melindungi dan memanfaatkan hak atas tanahnya, dalam arti yang lebih menyeluruh. Perlindungan dan pemanfaatan hak atas tanah oleh para petani merupakan tindakan paling logis, karena besarnya peran tanah bagi kehidupan para petani. Tindakan logis ini menjadi bukti perkembangan mindset dan cultural-set para petani, yang mengalami transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Pada akhirnya perkembangan mindset dan cultural-set individu petani dapat memberi kesempatan pada masing-masing individu petani, untuk meraih keberhasilan sosial ekonomi, dan selanjutnya meraih posisi dalam struktur sosial. Oleh karena itu, keberhasilan sosial ekonomi berbasis tanah merupakan tujuan dari segenap ikhtiar para petani.

BAB III

Uniknya, segenap ikhtiar keberhasilan sosial ekonomi para petani memiliki keterkaitan dengan sertipikat hak atas tanah. Para petani bersemangat menggarap tanahnya, ketika mengetahui bahwa hak atas tanahnya memiliki jaminan kepastian hukum. Sementara itu, diketahui bahwa transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini merupakan instrumen normatif, yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat (termasuk petani), untuk melakukan sertipikasi hak atas tanah, yang kemudian menyemangati para petani. Semangat petani inilah yang selanjutnya terhubung dengan produktivitas, dalam bentuk peningkatan produksi komoditi pertanian. Padi merupakan komoditi utama yang diproduksi oleh para petani, yang selain dijual ke tengkulak, juga dijual di pasar setempat. Produktivitas petani dalam mengelola tanah pertaniannya bersifat fluktuatif, sesuai dengan perkembangan harga komoditas pertanian, kemajuan teknologi, dan pemasaran


127

Aristiono Nugroho dkk. produk. Bila harga komoditas menyejahterakan, teknologi pertanian yang digunakan memudahkan, dan pemasaran produk terjamin, maka produktivitas petani meningkat. Perubahan positif semacam ini memperlihatkan fungsi banyak pihak dalam memajukan sosial ekonomi petani. Pada awalnya petani mengelola tanah secara sederhana, tetapi seiring berjalannya waktu dan peran positif yang dimainkan banyak pihak, petani mengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak sampai menyentuh perubahan dari proletarian (buruh dan pemilik tanah sempit) menjadi kapitalis (pemilik modal dan pemilik tanah luas), melainkan cukup pada tataran perubahan kondisi sosial ekonomi yang semakin memandirikan petani. Relevan dengan yang disampaikan Suwarno D., Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2015 – sekarang (yaitu: Agus Budi) menjelaskan, bahwa pengamatan dan pengalamannya selama ini, memperlihatkan tentang relatif tingginya kesadaran pertanahan para petani, yang dibuktikan dengan tingginya keinginan masyarakat untuk mensertipikatkan hak atas tanahnya. Oleh karena itu, selaku Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2015 – sekarang, ia berupaya secara bertahap melakukan digitasi peta dan daftar, agar dapat disimpan secara elektronik, sehingga akan lebih memudahkan dalam memberi pelayanan yang terkait dengan sertipikasi hak atas tanah para petani. Keinginan Agus Budi (Sekretaris Desa Cepoko), untuk memberi pelayanan yang memudahkan melalui pemanfaatan peta dan daftar secara digital merupakan caranya menjaga keseimbangan (equilibrium) atau dynamic equilibrium. Agus Budi menjaga keseimbangan antara kemampuan pemerintah desa dalam melayani petani (masyarakat) dengan tuntutan

128

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan nilai-nilai pertanahan masa kini. Keseimbangan ini dijaga atau dipertahankan dengan proses adaptasi (adaptation), berupaya mencapai tujuan (goals), melalui integrasi (integration), dan pemeliharaam pola (pattern maintenance). Bila karena satu dan lain hal terjadi kesalahan, maka kesalahan itu telah diminimalkan, agar tidak mengganggu upaya bersama di kalangan petani, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

BAB III

Pelayanan pertanahan yang terus menerus diperbaiki oleh Pemerintah Desa Cepoko, secara bertahap telah memberdayakan petani, terutama dalam kesadaran menjaga dan memanfaatkan hak atas tanah. Kesadaran ini terus berkembang tidak hanya pada diri petani sebagai individu, melainkan makin meluas hingga terbangun kesadaran di level kelompok tani, bahkan hingga pada level gabungan kelompok tani di Desa Cepoko. Oleh karena kesadaran pertanahan yang relatif tinggi, maka sebagian besar (80%) bidang tanah di desa ini telah bersertipikat, sehingga kredit dari pihak bank lebih mudah diperoleh. Kemudahan memperoleh kredit, berakibat pada peningkatan semangat usaha para petani, baik usaha yang bersifat on-farm (pertanian) dan off-farm (terkait pertanian), maupun usaha yang betsifat non-farm (bukan pertanian). Peningkatan semangat usaha para petani terus dipertahankan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini, serta dukungan dari banyak pihak, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan pemerintah desa. Nilai-nilai pertanahan masa kini bermanfaat bagi petani, terutama dalam hal: (1) mendorong kerjasama antar individu petani, khususnya yang terkait dengan pengakuan pemilikan tanah; (2) mendorong petani berorganisasi, agar lebih mudah


129

Aristiono Nugroho dkk. mengelola dan mengamankan tanahnya secara kolektif; dan (3) mendorong petani dan pemerintah desa membuat regulasi lokal yang mampu mengelola dan menata tanah secara adil, sejahtera, dan harmoni.

c. Prasyarat Transmisi Transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dapat berlangsung, karena petugas kantor pertanahan menyampaikannya dengan baik, dan para petani juga bersedia menerimanya dengan sukarela (senang hati). Pengetahuan pertanahan mudah diterima oleh para petani, karena petugas kantor pertanahan terlebih dahulu menyampaikannya ke perangkat desa dan tokoh petani, sehingga saat para petani mengalami kesulitan dalam memahaminya, perangkat desa dan tokoh petani dapat membantu menjelaskan. Petugas kantor pertanahan tampil sebagai individuindividu (individual act), yang menjalankan peran dan fungsi sebagai pihak yang melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Fungsi ini dijalankan dengan terlebih dahulu melakukan adaptasi terhadap pola budaya masyarakat setempat, sehingga budaya tidak menjadi kendala. Sebaliknya, budaya menjadi katalisator berlangsungnya transmisi nilainilai pertanahan masa kini, sehingga para petani mudah menyerap dan bersedia menerapkan nilai-nilai tersebut. Proses ini selanjutnya berkembang menjadi suatu sistem aksi (act system), khususnya saat para petani telah menemukan tujuan bagi seluruh aktivitasnya yang berbasis tanah. Kemampuan petugas kantor pertanahan mentransmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dengan baik, secara tidak langsung turut mendukung upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di desa, yaitu petani. Uniknya peningkatan kualitas petani, selain pada akhirnya

130

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan mendukung kembali transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dan kesadaran untuk mensertipikatkan hak atas tanah, juga berdampak baik bagi munculnya kemampuan petani dalam mengelola bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Kemampuan para petani saat mengelola bantuan dari Pemerintah Kabupaten Magetan layak diapresiasi, karena keputusan dan tindakan kelompok tani serta gabungan kelompok tani relevan dengan dinamika desa dan kabupaten. Sederhana yang menjadi ciri petani, tidaklah sederhana ketika diterapkan pada livelihood berbasis tanah. Ciri petani ini tidak menghalangi para petani memberi respon yang memadai terhadap dinamika, sehingga cenderung mampu meredam gejolak sosial dan ekonomi yang terjadi akibat berbagai keterbatasan. Kekuatan respon petani terletak pada kesediaan para petani, dalam menerima nilai-nilai pertanahan masa kini.


BAB III

Kesediaan para petani menerima nilai-nilai pertanahan masa kini juga disebabkan nilai-nilai tersebut merupakan kelanjutan nilai-nilai pertanahan masa lalu. Hal ini dijelaskan oleh Kamituwo atau Kepala Dusun Panjang (Sadirun) dengan menyatakan, bahwa para petani di Dusun Panjang yang menjadi peserta PRONA, aktif memasang patok batas di bidang tanahnya, yang saat pemasangan dihadiri oleh para tetangga batas. Kehadiran para tetangga batas merupakan wujud penerapan nilai-nilai pertanahan masa lalu, yaitu berupa pengakuan hak atas tanah. Oleh karena itu, Kamituwo Dusun Panjang mengungkapkan bahwa para petani meyakini nilai-nilai pertanahan masa kini merupakan kelanjutan dari nilai-nilai pertanahan masa lalu.

131

Aristiono Nugroho dkk. Kelanjutan nilai-nilai pertanahan yang berlangsung di desa mewujud sebagai bentuk penyesuaian evolutif terhadap perubahan bentang sosial dan ekonomi. Penyesuaian evolutif bermanfaat dalam merubah mindset dan cultural-set petani, tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Perubahan terpenting dalam mindset dan cultural-set petani adalah kemampuan mereka berkontribusi bagi perkembangan masyarakat desa secara keseluruhan. Kemampuan para petani berkontribusi dapat dimaknai sebagai tindakan sosial (social act) yang berada dalam koridor struktur sosial yang telah lama terbentuk di desa. Tindakan sosial petani meliputi kesediaan saling mengakui penguasaan dan pemilikan tanah, dan mendukung pembuktiannya melalui penerapan asas contradictoir delimitatie. Kesediaan saling mengakui penguasaan dan pemilikan tanah merupakan bentuk kelanjutan sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu. Secara umum hal ini diperkenankan, karena ada sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang relevan dan mendukung nilai-nilai pertanahan masa kini. Pengakuan hak atas tanah (general boundaries) merupakan salah satu nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang masih relevan dan mendukung nilai-nilai pertanahan masa kini. Berbekal pengakuan hak atas tanah dari tetangga batas dan masyarakat sekitar, maka suatu bidang tanah dapat diukur (fix boundaries). Inilah fakta penguatan sistem pembuktian hak atas tanah, yang memadukan sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Dengan demikian sistem pembuktian hak atas tanah berdasarkan nilai-nilai pertanahan masa kini bersifat operasional, karena memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai pertanahan masa lalu yang telah lama dipraktekkan oleh para petani.

132

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Pembuktian hak atas tanah dikonstruksi melalui interaksi dan kerjasama para petani, yang memadukan strutur sosial dengan adaptasi individu petani. Kerjasama ini menimbulkan harmoni di kalangan petani, baik petani bertanah sempit maupun petani bertanah relatif luas. Harmoni di kalangan petani memberi kesempatan bagi munculnya perubahan nilai-nilai pertanahan, dari nilainilai masa lalu ke nilai-nilai masa kini. Perubahan nilai-nilai pertanahan berlangsung melalui transmisi yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan kepada para petani.

BAB III

Transmisi nilai-nilai pertanahan direspon oleh para petani dalam berbagai bentuk, seperti: (1) Sebagian petani tetap bertahan pada nilai-nilai pertanahan masa lalu, sehingga dibutuhkan waktu dan tenaga ekstra dari petugas kantor pertanahan, agar nilai-nilai pertanahan masa kini dapat diterapkan. (2) Sebagian petani bersedia menerapkan nilai-nilai pertanahan masa kini, karena mengerti manfaatnya dalam memberi jaminan kepastian hukum hak atas tanah. (3) Sebagian petani tegas-tegas menolak penerapan nilainilai pertanahan masa kini, dengan alasan belum terlalu dibutuhkan. (4) Sebagian petani belum bersedia terlibat dalam penerapan nilai-nilai pertanahan, karena masih ada hal lain yang masih memerlukan perhatiannya. Respon sebagian petani atas transmisi nilai-nilai pertanahan, yang wujudnya berupa kesediaan mereka untuk terlibat atau berpartisipasi, memperlihatkan adanya kesadaran petani dalam hal pembuktian hak atas tanah. Sesungguhnya kesadaran ini telah ada sejak lama, dan terus dilaksanakan oleh petani hingga saat ini, terutama ketika pelaksanaan PRONA. Kesadaran semakin kuat, ketika ada pernyataan dari Ketua Panitia PRONA Desa, bahwa tanah


133

Aristiono Nugroho dkk. yang bersengketa tidak akan diikut-sertakan dalam kegiatan PRONA. Inilah bentuk dukungan para petani di Dusun Panjang terhadap program yang digagas oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang, karena sengketa akan menghambat kegiatan PRONA. Para petani juga mendukung keinginan Pemerintah Desa Banjarpanjang, untuk menjadikan desa ini sebagai “Desa Mandiri Pangan”, bila urusan pertanahannya dapat berjalan tertib. Dukungan petani bagi terwujudnya tertib pertanahan di Desa Banjarpanjang, dikonstruksi dengan memanfaatkan struktur sosial. Para petani bertanah sempit dan petani bertanah relatif luas berpartisipasi dalam kegiatan PRONA, dan berupaya mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut di Desa Banjarpanjang. Pemanfaatan struktur sosial (petani bertanah sempit dan petani bertanah relatif luas) perlu dilakukan, karena diketahui struktur sosial merupakan alat dan sumberdaya dalam suatu tindakan sosial. Sementara itu difahami, bahwa tiap tahapan kegiatan PRONA adalah tindakan sosial, karena memiliki dampak kolektif bagi petani dan masyarakat desa pada umumnya. Akhirnya tahapan kegiatan PRONA dimanfaatkan sebagai instrumen bagi penerapan nilai-nilai pertanahan masa kini. Tertib pertanahan yang diinginkan Pemerintah Desa Banjarpanjang, telah diupayakan sejak lama. Penjelasan dan penyuluhan diberikan oleh perangkat desa dalam berbagai kesempatan, agar para petani (masyarakat) dapat sungguh-sungguh mengerti arti penting pertanahan. Puncak pemahaman atas arti penting pertanahan nampak, ketika para petani memiliki kesadaran untuk mensertipikatkan hak atas tanahnya. Ketika sertipikasi hak atas tanah mendapat komplementer, berupa upaya Pemerintah Desa Banjarpanjang

134

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan meningkatkan kesejahteraan petani, hak milik atas tanah yang dipunyai petani berpeluang terjaga dengan baik. Tepatnya, hak milik atas tanah yang dipunyai para petani, tidak akan dengan mudah dijual, karena kesejahteraannya memadai. Upaya pemerintah desa agar para petani tidak menjual tanahnya, dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, petani diberikan pengertian bahwa tanah merupakan bukti identitasnya sebagai petani. Identitas juga berkaitan dengan positioning para petani di masyarakat, yang sering disebut “status sosial”. Ketika seorang petani berada pada status sosial tertentu, maka ia memiliki prestise, hak, dan kewajiban tertentu pula. Berbekal status sosialnya, para petani didorong untuk secara proporsional berkontribusi dalam kegiatan PRONA, dan kegiatan lain yang relevan dengan penerapan nilai-nilai pertanahan masa kini.

d. Prospek Transmisi


BAB III

Transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini memiliki prospek yang baik, karena nilai-nilai pertanahan masa kini yang “mengalir” (beralih) dari petugas kantor pertanahan ke para petani berguna bagi petani. Hal ini membuat para petani mampu melindungi hak atas tanahnya dengan format kekinian. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) menjelaskan prospek transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, dengan menyatakan bahwa saat pelaksanaan program PRONA, hal yang penting adalah penetapan batas bidang tanah oleh masyarakat atau petani dengan dibantu Panitia PRONA Desa, caranya: (1) Para tetangga yang berbatasan, kepala dusun, petugas dari Panitia PRONA Desa, dan pemilik tanah menetapkan batas bidang tanah; (2) Para pemilik tanah memasang patok sementara berupa patok bambu atau

135

Aristiono Nugroho dkk. patok kayu sebagai tanda batas; (3) Pemilik tanah mengganti patok sementara dengan patok beton, yang merupakan patok permanen. Prospek transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini relatif baik, karena petugas kantor pertanahan, pemerintah desa, gabungan kelompok tani, kelompok tani, dan petani masingmasing menjalankan perannya. Petugas kantor pertanahan adalah pihak yang melakukan transmisi, sedangkan pemerintah desa, gabungan kelompok tani, kelompok tani adalah pihak yang mendukung transmisi. Sementara itu, petani adalah pihak yang menerima transmisi. Segenap elemen berperan dalam transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, dan berkontribusi dalam pelaksanaannya. Penetapan batas bidang tanah oleh petani selaku pemilik tanah, atas bantuan para tetangga yang berbatasan, kepala dusun, dan para petugas dari Panitia PRONA Desa merupakan salah satu bentuk revitalisasi kerjasama. Kondisi ini bermanfaat bagi para petani, untuk saling memberi kesaksian dan saling membantu kelancaran proses pengukuran bidang tanah masing-masing. Dengan kata lain mekanisme sosial bidang pertanahan yang dibangun di Desa Banjarpanjang merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan para petani. Mekanisme sosial yang merevitalisasi kerjasama petani, untuk mendukung penetapan batas bidang tanah dalam rangka sertipikasi hak atas tanah, melalui PRONA di Desa Banjarpanjang merupakan bentuk penerapan nilainilai pertanahan masa kini. Penetapan batas bidang tanah dapat diselenggarakan atas dukungan para petani, ketika mereka secara berkelompok saling mengakui posisi bidang tanah masing-masing dan tetangga batasnya. Kerjasama ini

136

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan berlangsung, karena adanya interaksi yang harmoni antar petani, dan antara petani dengan perangkat desa.

e. Pelaksanaan Transmisi Transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini pada awalnya disampaikan oleh petugas kantor pertanahan kepada perangkat desa dan tokoh-tokoh petani. Kemudian petugas kantor pertanahan menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada para petani, dengan dibantu oleh perangkat desa dan tokoh petani yang telah menerima nilai-nilai tersebut terlebih dahulu.

BAB III

Bantuan dari perangkat desa dan tokoh petani dalam transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini kepada para petani, lebih terorganisir di Desa Banjarpanjang saat pelaksanaan PRONA. Hal ini terlihat secara nyata saat Panitia PRONA Desa Banjarpanjang menjalankan tugas dan fungsinya, memberi penjelasan tentang cara pengurusan sertipikat hak atas tanah kepada petani. Secara real, tugas dan fungsi itu dilaksanakan oleh para tokoh petani, yang tergabung dalam Panitia PRONA Desa Banjarpanjang. Uniknya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Panitia PRONA Desa Banjarpanjang mendapat dukungan dari para perangkat desa. Oleh karena itu, perangkat desa juga berpartisipasi memberi penjelasan kepada para petani, tentang nilai-nilai pertanahan masa kini. Para petani, perangkat desa, dan tokoh petani merupakan pihak-pihak yang penting dalam transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, yang dilakukan oleh para petugas kantor pertanahan. Klasifikasi sosial dilakukan oleh para petugas kantor pertanahan, untuk memudahkan pengelompokan bagi orang-orang yang bersinergi mendukung transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Para petani adalah pihak yang menjadi sasaran utama, sedangkan para perangkat desa


137

Aristiono Nugroho dkk. merupakan sasaran tambahan. Sementara itu, para tokoh petani merupakan pihak yang menjadi sasaran pelengkap, yang bersama-sama dengan perangkat desa, berperan sebagai pihak yang membantu memberi penjelasan, bila ada petani yang belum mengerti tentang nilai-nilai pertanahan masa kini. Para tokoh petani dapat melaksanakan peran sebagai pihak yang membantu memberi penjelasan tentang nilainilai pertanahan masa kini, karena mereka telah sejak lama membangun interaksi dengan petani. Situasi ini membuka kesempatan bagi tokoh petani, untuk berpartisipasi melakukan sosialisasi dan negosiasi nilai-nilai pertanahan masa kini dengan para petani. Pada saat sosialisasi tokoh petani berinteraksi dengan para petani, untuk menyerap persetujuan dan penolakan petani terhadap nilai-nilai pertanahan masa kini. Sementara itu, pada saat negosiasi, tokoh petani dan para petani merumuskan kembali nilainilai pertanahan masa kini yang relevan dengan kebutuhan petani, termasuk penyerapan isi dan format nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang masih relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Selain para tokoh petani yang berpartisipasi mendukung transmisi nilai-nilai pertanahan oleh petugas kantor pertanahan kepada para petani, ternyata perangkat desa juga memberi dukungan yang sama. Hal ini telah diungkapkan oleh mantan Sekretaris Desa Cepoko (Suwarno D.) dengan menjelaskan, bahwa pada setiap kesempatan para perangkat desa memberi penjelasan kepada petani, tentang perlunya sertipikat hak atas tanah, karena surat-surat yang lain, termasuk akta jual beli, belum kuat untuk menjadi bukti pemilikan tanah. Kesempatan yang sering dimanfaatkan oleh

138

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan perangkat desa, antara lain arisan yang diselenggarakan di tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Pada kesempatan itu secara santai (tidak resmi), para perangkat desa menjelaskan bahwa pengurusan surat-surat tanah dan sertipikasi hak atas tanah perlu dilakukan.

B. Hasil Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan 1. Melindungi Kepemilikan Tanah Setelah membahas upaya menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, dan membahas kesempatan yang dimiliki oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, untuk melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini; maka perlu juga dibahas hasil transmisi nilai-nilai pertanahan yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan pada para petani, yang rinciannya sebagai berikut:

a. Urgensi Kepemilikan Tanah

BAB III

Urgensi kepemilikan tanah nampak pada makna tanah bagi para petani, yaitu merupakan harta paling berharga, sebagai tempat dan media menanam padi, jagung, dan lain-lain, untuk mendapatkan penghasilan. Untuk memperlihatkan urgensinya para petani bahkan menggunakan istilah “melindungi tanah”, saat mereka melindungi kepemilikan tanahnya. Terminologi “melindungi tanah” merupakan terminologi penting bagi petani, karena ia berkaitan dengan kepemilikan tanah, yang berarti berkaitan dengan hidup dan penghidupannya. Oleh karena itu, para petani berupaya agar tidak ada konflik dalam pengelolaan dan penguasaan serta pemilikan tanahnya. Istilah “konflik” atau “conflictus” (Bahasa Latin) memiliki arti pertentangan dua pihak atau lebih


139

Aristiono Nugroho dkk. karena adanya perbedaan kepentingan. Untuk menghapus konflik memang tidak mungkin, karena konflik melekat pada masyarakat (termasuk petani), tetapi untuk meredam atau mengurangi peluangnya masih mungkin. Sertipikasi hak atas tanah adalah salah satu cara meredam atau mengurangi peluang terjadinya konflik. Dalam semangat meredam atau mengurangi peluang terjadinya konflik, maka para petani melindungi hak atas tanahnya dari berbagai kemungkinan, termasuk dari pihak lain yang ingin mengambil alih atau merampas tanahnya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk mensertipikatkan hak atas tanah, yang dalam konteks Desa Banjarpanjang dilakukan permohonan secara massal, dan dalam konteks Desa Cepoko dilakukan permohonan secara individual. Untuk memutuskan ikut serta dalam program sertipikasi hak atas tanah, para petani membutuhkan pihak lain yang dekat dengan dirinya dan dapat dimintai pendapat, seperti: para perangkat desa, dan para tokoh petani. Pihak lain yang dekat dengan petani memperlihatkan pemikiran yang sejalan dengan kebutuhan petani, yaitu meredam atau mengurangi peluang terjadinya konf lik. Kebutuhan ini relevan dengan kehidupan petani di wilayah pedesaan yang membutuhkan dan selalu mempertahankan integrasi sosial. Untuk itu, para petani dan perangkat desa bahu membahu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tanpa perlu didahului dengan konf lik besar yang merugikan banyak pihak. Caranya dengan membangun mekanisme sosial di kalangan petani, yang mampu memadu-serasikan kepentingan banyak pihak, terutama bila berkaitan dengan tanah sebagai sarana produksi.

140

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan b. Prasyarat Perlindungan Kepemilikan Tanah Perlindungan kepemilikan tanah dapat dilakukan para petani, karena adat atau tradisi yang berlangsung sejak lama memungkinkan hal itu. Secara sosial diketahui, bahwa para petani pemilik tanah sejak lama mendapat pengakuan dari para tetangga batas. Pengakuan ini bahkan meluas, ketika para petani atau anggota masyarakat lainnya yang tidak berbatasan langsung turut memberi pengakuan. Bahkan akhirnya pemerintah desa turut memperkuat pengakuan tersebut dengan melakukan tindakan administratif. Dengan kata lain pengakuan beberapa pihak, merupakan salah satu prasyarat bagi diperolehnya perlindungan kepemilikan tanah.

BAB III

Perlindungan kepemilikan tanah bagi para petani perlu dilakukan dengan cara sertipikasi hak atas tanahnya. Sikap semacam ini berguna untuk membantu petani menghadapi demokratisasi, yang dimaknai telah membuka kesempatan terjadinya persaingan bebas. Selain itu, demokratisasi dilengkapi dengan industrialisasi, yang membawa dampak berupa masuknya berbagai tawaran kepada petani, agar bersedia menyerahkan hak atas tanah kepada investor. Demokratisasi dan industrialisasi menyentuh petani dengan “lembut”, untuk menghasilkan konsensus. Bila petani kurang berhati-hati ia segera akan kehilangan tanahnya secara sukarela atau suka sama suka. Agar tidak mudah kehilangan tanahnya petani perlu memahami arti penting tanah bagi hidup dan kehidupan diri serta keluarganya. Ia harus mempertahankan tanahnya secara terus menerus, seraya memperkuat pembuktian atas klaim yang diajukannya. Untuk itu pengakuan para tetangga batas, masyarakat, dan pemerintah desa merupakan kekuatan sosial


141

Aristiono Nugroho dkk. yang penting, karena membuktikan kebenaran pemilikan hak atas tanah oleh para petani. Kebenaran ini disosialisasikan secara tradisional sejak lama, yaitu sejak petani memiliki hak atas tanah. Pengetahuan lisan dan verbal menjadi kekuatan utama tradisi sosialisasi dalam mekanisme lokal, yang lebih mengutamakan daya ingat para pelakunya. Namun demikian mekanisme ini tetap efektif bagi para petani dan masyarakat desa, karena adanya elemen kepercayaan sosial (social trust), dan ikatan sosial (social bond) yang hidup di masyarakat. Kepercayaan dan ikatan sosial di kalangan petani memudahkan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dari petugas kantor pertanahan kepada petani. Para tokoh petani memanfaatkan kepercayaan sosial, untuk membantu transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Ketika sebagian petani telah “terpapar” transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, dengan mekanisme ikatan sosial nilai-nilai pertanahan tersebut segera terdistribusi ke para petani. Bila transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani disebut transmisi vertikal, maka transmisi dari sebagian petani kepada petani lainnya lebih tepat disebut sebagai transmisi horizontal. Transmisi vertikal maupun horizontal sama-sama membutuhkan mekanisme, termasuk mekanisme lokal, yang saat sosialisasi pemilikan tanah membutuhkan komunikasi, terutama komunikasi lisan. Prosesnya berupa: (1) komunikasi primer, ketika petani dan pihak lain menggunakan bahasa yang saling difahami, untuk memberi dan menerima pesan berupa adanya kepemilikan hak atas tanah petani yang bersangkutan; (2) komunikasi sekunder, ketika petani dan pihak lain menggunakan alat bantu (misal: telepon) saat menggunakan bahasa yang saling difahami, untuk memberi

142

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan dan menerima pesan berupa kepemilikan hak atas tanah petani yang bersangkutan. Pola komunikasi lokal berbasis budaya dan rasa hormat semacam ini menjadi bagian penting bagi petani, terutama dalam upaya melindungi hak atas tanah. Hal ini juga memudahkan berlangsungnya transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dari petugas kantor pertanahan kepada petani. Walaupun sesungguhnya tidak ada hirarkhi yang mengikat petugas kantor pertanahan dengan petani, tetapi informasi nilai-nilai pertanahan masa kini dimiliki oleh petugas kantor pertanahan sehingga mereka nampak lebih “di atas” dibandingkan para petani. Transmisi nilai-nilai ini tidak pernah memberi kesan eksploitasi petani, sehingga petani dapat menerimanya dengan senang hati. Para petani menerima nilai-nilai pertanahan masa kini dengan kesadaran penuh, dan bukan karena tertekan lalu menyerah kalah.

BAB III

Kesadaran penuh para petani tentang nilai-nilai pertanahan masa kini, telah membuat mereka mampu bekerjasama satu sama lain, untuk memberi pengakuan kepemilikan tanah. Pengakuan ini secara sosial dapat terjadi, saat para petani berdasarkan adat atau tradisi berhak atas tanah tersebut. Setelah secara adat mereka berhak, misal melalui jual beli, waris, atau hibah, barulah mereka berkesempatan melindungi tanahnya secara hukum. Perlindungan semakin meyakinkan, saat para tetangga batas juga mendukung dan mengakui haknya, yang dalam konteks kekinian disebut sebagai “proses pemenuhan asas contradictoir delimitatie”. Perlindungan batas bidang tanah dalam format saling dukung antar tetangga batas, telah menjadi bukti adanya upaya para petani mengedepankan keteraturan di kalangannya. Keteraturan seringkali dicurigai memiliki


143

Aristiono Nugroho dkk. pertikaian di dalamnya, sehingga pada saatnya keteraturan tersebut gugur, dan digantikan oleh keteraturan yang baru. Saat terjadi perubahan dari keteraturan lama menuju keteraturan baru biasanya muncul ketegangan, tetapi ketegangan ini selanjutnya melemah. Akhirnya ketegangan menghilang ketika muncul keteraturan baru, yaitu ketika para pihak telah mampu menyesuaikan diri dengan keteraturan baru. Keteraturan baru ditandai dengan diterapkannya nilainilai pertanahan masa kini, yang menuntut pemenuhan asas contradictoir delimitatie. Tetapi kondisi ini sangat bergantung pada interaksi sosial yang berhasil dibangun oleh para petani. Interaksi sosial menjadi pendahulu, sebelum sosialisasi lokal berhasil mewujud, untuk menggalang pengakuan banyak pihak bagi kepemilikan hak atas tanah petani yang bersangkutan. Dengan “topik” ikutannya (seperti: keadaan keluarga petani), maka pengakuan tetangga batas, masyarakat, dan pemerintah desa dapat diperoleh petani yang bersangkutan. Pengakuan tetangga batas selanjutnya dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis, agar pemilik tanah terbiasa dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Proses ini akan melemahkan posisi pihak yang tidak memiliki bukti tertulis, sehingga tidak ada pilihan lain bagi petani selain mengikuti perubahan, ketika nilai-nilai pertanahan masa lalu diganti dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Perubahan ini awalnya sulit dan berpotensi konflik, tetapi lambat laun mencapai titik ekuilibrium, yaitu ketika para petani telah terbiasa. Para petani akhirnya sepakat dengan penerapan nilai-nilai pertanahan masa kini, dengan didahului negosiasi hingga tercapainya konsensus.

144

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan c. Prospek Perlindungan Kepemilikan Tanah Perlindungan kepemilikan tanah di kalangan petani memiliki prospek yang baik, karena bidang-bidang tanah semakin hari semakin penting bagi para petani. Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) menjelaskan, bahwa bagi para petani perlindungan kepemilikan tanah merupakan sesuatu yang penting. Suwarno D. mengungkapkan, bahwa para petani di Desa Cepoko, bila telah membeli tanah, langsung mengurus balik nama sertipikat hak atas tanahnya; atau bila tanahnya belum bersertipikat, maka ia mengurus sertipikat tersebut.

BAB III

Pengurusan sertipikat atau sertipikasi hak atas tanah, adalah salah satu upaya petani untuk melindungi tanahnya. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pertikaian (konflik) perebutan bidang tanah pada masa yang akan datang. Bila bidang tanah tidak segera disertipikasi, maka ia berpeluang diserobot atau direbut oleh orang lain. Saat itulah terjadi pertikaian antara petani pemilik tanah dengan orang lain yang akan menyerobot tanahnya. Pertikaian antara para petani pemilik tanah dengan orang lain yang menyerobot tanahnya merupakan bentuk pertentangan kepentingan, yang selanjutnya menciptakan ketidak-teraturan sosial (social disorder). Untuk mengatasi hal itu, maka dibutuhkan konsensus sebagai ikatan pemersatu, dengan memberi kesempatan berlakunya nilai-nilai pertanahan masa kini. Peluang terjadinya pertikaian bila bidang tanah tidak segera disertipikasi memberi makna yang semakin penting bagi sebidang tanah. Hari demi hari, seiring berjalannya waktu dan makna penting bidang tanah bagi petani, maka sertipikasi hak atas tanah semakin kuat dipandang sebagai solusi yang tepat. Sementara itu, makna bidang tanah


145

Aristiono Nugroho dkk. dibangun melalui komunikasi di antara petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Kendala pemaknaan ditemui para petani, baik berupa kendala komunikasi, maupun konstruksi maknanya itu sendiri. Petani mengalami kendala komunikasi saat gagal melakukan komunikasi dengan pihak terkait, dan mengalami kendala konstruksi makna saat belum berhasil menemukan arti penting atau urgensi bidang tanah, bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya. Oleh sebab itu, para petani membutuhkan bantuan dari petugas kantor pertanahan, perangkat desa, dan tokoh petani. Bantuan yang diberikan oleh petugas kantor pertanahan, perangkat desa, dan tokoh petani awalnya berupa transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Upaya ini diperlukan sebagai pendekatan umum, agar para petani memahami tindakan yang harus mereka lakukan terkait dengan bidang tanahnya di masa kini. Selanjutnya pada para petani diinformasikan tentang berbagai cara yang dapat dilakukan, untuk membuktikan bahwa mereka merupakan pemilik tanah yang sah baik secara sosial maupun secara hukum. Kesemua ini dilakukan, agar selalu tersedia jalan keluar bagi para petani untuk membuktikan kepemilikan tanahnya, sehingga mereka dapat mengajukan sertipikasi hak atas tanah ke kantor pertanahan. Sementara itu, Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2015 – sekarang (Agus Budi) menjelaskan, bahwa berdasarkan pengamatan yang ia lakukan dan pengalamannya selama ini, diketahui kesadaran pertanahan masyarakat tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan oleh besarnya upaya masyarakat untuk mensertipikatkan hak atas tanahnya. Keterangan Agus Budi semakin membuktikan kebenaran penjelasan Suwarno

146

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan D. dan sikap petani Desa Cepoko terhadap perlindungan kepemilikan tanah. Pemahaman ini bertambah kuat ketika memperhatikan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna), yang memperlihatkan sikap para petani Desa Banjarpanjang terhadap perlindungan kepemilikan tanah. Suparna menjelaskan, bahwa pada masa lalu, para petani tidak peduli terhadap hak atas tanahnya, tetapi setelah mendapat penyuluhan saat PRONA, barulah mereka mengerti tentang pentingnya hak atas tanah.

BAB III

Perubahan sikap para petani dari yang sebelumnya tidak peduli terhadap hak atas tanah menjadi bersikap peduli, tidaklah dapat dilepaskan dari berlangsungnya transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Kepedulian ini bersifat antisipatif atas terjadinya pertikaian, dan mencegah terjadinya ketegangan sosial di kemudian hari. Pertikaian dan ketegangan sosial perlu dicegah, agar tidak mengganggu produksi komoditas pertanian. Upaya ini dilakukan, untuk menjaga kesejahteraan para petani yang terus menerus diupayakan. Eksploitasi dan pemanfaatan tanah dilakukan oleh para petani dengan penuh perhitungan, untuk mencegah kerusakan tanah, sehingga bidang tanah yang dimiliki dapat terus digunakan secara berkelanjutan. Sikap yang diperlihatkan para petani Desa Banjarpanjang dan Desa Cepoko terhadap perlindungan kepemilikan tanah, menunjukkan kuatnya peran interaksi sosial bagi kelancaran transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Peran ini mampu menggambarkan adanya kebutuhan bagi hadirnya sinergi fungsional, yang dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan petani, berupa perlindungan kepemilikan tanah. Sinergi fungsional meramu harmonisasi para pihak dengan memanfaatkan norma-norma sosial yang


147

Aristiono Nugroho dkk. mengatur tindakan dan perilaku petani (masyarakat) di bidang pertanahan. Tindakan dan perilaku petani didasari rasionalitas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sosio-legitimasi merupakan aspek yang telah membangun rasionalitas penguasaan dan pemilikan tanah, melalui pengakuan para tetangga batas, masyarakat yang lebih luas dan negara. Sementara itu, aspek sosio-ekologi membangun rasionalitas penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan cara mencegah kerusakan lingkungan. Tujuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah adalah tercapainya kondisi sosial-ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan petani. Berbasis tindakan dan perilaku petani yang diwariskan dan dipelihara secara bersama, maka nilainilai pertanahan masa kini berusaha untuk menembus stratifikasi. Uniknya, stratifikasi tidak hanya dibentuk oleh kondisi ekonomi, melainkan juga ditentukan oleh prestige (status), dan power (kekuasaan atau politik).

d. Sertipikasi Hak Atas Tanah Setelah memperoleh informasi tentang nilai-nilai pertanahan masa kini, petani berupaya melindungi kepemilikan tanahnya, dengan mensertipikatkan hak atas tanah, yang diperoleh melalui jual beli, waris, maupun hibah. Sekretaris Desa Cepoko tahun 2015 – sekarang (Agus Budi) menjelaskan, bahwa dalam hal perlindungan kepemilikan tanah para petani mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa. Agus Budi menjelaskan, bahwa untuk membantu para petani, pemerintah desa memfasilitasi kehadiran saksi dari orang-orang lanjut usia (sepuh), termasuk bantuan keterangan dari Sekretaris Desa Cepoko, 2006-2015 (Suwarno D.).

148

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Dukungan penuh pemerintah desa (perangkat desa) terhadap petani dalam melindungi kepemilikan tanah, merupakan fakta sosial yang tak terbantahkan. Para petani bersemangat mensertipikatkan hak atas tanahnya, juga karena keberhasilan petugas kantor pertanahan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Keberhasilan transmisi ini memperlihatkan keunggulan petani, sebagai berikut: (1) Tiap petani adalah bagian dari masyarakat yang terus berkembang, dan mempunyai organisasi yang terstruktur baik, yang mempengaruhi petani agar mampu menerima nilai-nilai pertanahan masa kini; (2) Pada awalnya transmisi merupakan hal yang berada di luar diri petani, tetapi melalui ikhtiar petugas kantor pertanahan, maka transmisi menjadi bagian dari diri petani; (3) Selanjutnya melalui internalisasi, maka nilai-nilai pertanahan masa kini menjadi identitas petani.

BAB III

Dengan kata lain upaya petani melindungi kepemilikan tanahnya merupakan dampak dari terjadinya internalisasi nilai-nilai pertanahan masa kini, yang secara kasat mata lalu mewujud dalam bentuk sertipikasi hak atas tanah. Internalisasi nilai-nilai pertanahan masa kini berlangsung secara sistematis, terutama melalui penghentian sebagian besar nilai-nilai pertanahan masa lalu, dan menyerap sebagian lainnya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Pada akhirnya, nilai-nilai pertanahan masa kini mampu bersemayam dalam pikiran dan menjadi mindset, serta lambat laun menjadi cultural-set para petani. Nilai-nilai pertanahan masa kini menjadi tradisi, yang hidup dan berkembang di kalangan petani. Sebagai sebuah tradisi, maka ia terus disempurnakan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan mencegah konflik di


149

Aristiono Nugroho dkk. kemudian hari. Peningkatan kesejahteraan diperjuangkan dengan restorasi peran tanah, sedangkan pencegahan konflik diperjuangkan dengan membangun kebersamaan dan kerjasama di kalangan petani. Seluruh tindakan ini berkaitan dengan upaya membangun tradisi yang memanfaatkan struktur sosial yang telah ada. Hal ini diperlukan karena untuk membangun fakta sosial baru, yaitu perikehidupan yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Kesemua ini dimaksudkan, agar pemerintah mampu memberi jaminan kepastian hukum bagi petani pemilik tanah. Selain para petani di Desa Cepoko (yang memilih jalur permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual), para petani di Desa Banjarpanjang (yang memilih jalur permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal) juga memiliki sikap yang mengakui pentingnya perlindungan kepemilikan tanah. Sikap ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa Banjarpanjang, khususnya dalam penyiapan alat bukti. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) sempat menjelaskan, bahwa perangkat desa dan Panitia PRONA Desa aktif membantu para petani dalam menyiapkan alat bukti bagi pensertipikatan hak atas tanah. Dukungan pemerintah desa kepada para petani, khususnya dalam melindungi kepemilikan tanah, tidak diragukan lagi. Pemerintah desa menginginkan perubahan mindset dan cultural set para petani di bidang pertanahan, sebagai respon atas perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi diciptakan melalui suatu proses penyesuaian nilainilai pertanahan masa lalu, menjadi nilai-nilai pertanahan masa kini, yang diterapkan secara nyata oleh para petani. Pada awalnya boleh jadi nilai-nilai pertanahan masa kini belum dikenal, belum difahami, serta belum dapat diterima

150

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan oleh para petani. Tetapi transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dari para petugas kantor pertanahan kepada petani, telah membuat nilai-nilai ini dapat dikenal, difahami, dan diterima oleh para petani. Penerimaan para petani atas nilai-nilai pertanahan masa kini, nampak dari kesungguhan para petani dalam menyiapkan alat bukti. Proses ini perlu dilalui, karena merupakan unsur penting dalam sertipikasi hak atas tanah, untuk menunjukkan pihak yang berhak, dan bidang tanah yang diklaimnya. Bukti tertulis menjadi dasar bagi diakuinya hak atas tanah para petani, yang bila cara ini tidak memungkinkan, maka dapat ditempuh proses pemberian kesaksian yang kemudian dituliskan. Setelah pemberian kesaksian dituliskan, lahirlah bukti otentik berupa “Berita Acara Kesaksian”.

BAB III

Lahirnya bukti otentik dapat menekan terjadinya konflik pertanahan, serta memberi ruang bagi pemanfaatan struktur sosial, bagi keberhasilan fungsi tanah yang berperan sebagai instrumen kesejahteraan petani. Fungsi tanah bagi petani lebih mudah dicapai, saat para petani yang berada di hamparan wilayah yang sama mampu mengartikulasikan kepentingannya. Ada tuntutan realitis agar tanah mampu berfungsi optimal bagi kesejahteraan para petani. Tuntutan ini berasal dari rasa kecewa petani, sehungga memerlukan tuntutan khusus. Tuntutan para petani yang realistis dan khusus ini semata-mata bertujuan, untuk melindungi hak atas tanahnya, dan mempertahankan peran tanah sebagai instrumen kesejahteraan petani. Ketika para petani melindungi hak atas tanahnya, maka mereka harus mampu menunjukkan bukti perolehan tanah. Tetapi, kadang-kadang ada petani


151

Aristiono Nugroho dkk. yang tidak mampu menunjukkan bukti tersebut, sehingga dibutuhkan adanya Berita Acara Kesaksian. Berita Acara Kesaksian memuat kesaksian pihak tertentu, yang dalam hal ini berupa kesaksian kepemilikan tanah. Kesaksian dibangun sebagai konsekuensi hubungan sosial (social relation) antar petani, dan antara petani dengan pihak lain, seperti: perangkat desa. Hubungan sosial diekspresikan oleh para petani dengan saling berkomunikasi atau inter-komunikasi (inter communication), lalu bermuara pada interaksi sosial (social interaction), yang selanjutnya menjadi dasar kesaksian pihak tertentu bagi pihak yang lain. Kesaksian pihak tertentu bagi petani pemilik tanah hanya dapat diberikan, bila saksi tersebut memiliki kedekatan spasial dengan bidang tanah petani yang bersangkutan, dan memiliki kedekatan sosial dengan petani yang bersangkutan. Fungsi kesaksian semakin kuat, saat data dan informasi yang diberikan benar, dan bebas dari konflik kepentingan antara saksi dengan petani yang bersangkutan dan bidang tanahnya. Isi kesaksian bersifat realistis serta terhindar dari berbagai data dan informasi yang tidak realistis, agar mudah diproses oleh kantor pertanahan. Pada kenyataannya, pihak yang memberi kesaksian adalah petani, sehingga dapatlah dikatakan bahwa para petani saling memberi kesaksian sebagai bentuk dukungan, terutama dari para tetangga batas saat penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006 – 2015 (Suwarno D.) dengan menjelaskan, bahwa pemasangan patok pada batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah, dengan disaksikan oleh para tetangga yang berbatasan dan perangkat desa. Hal ini berlangsung lancar, karena para tetangga yang berbatasan

152

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan dan seluruh pemilik tanah di Desa Cepoko menyadari bahwa mereka saling membutuhkan saat mengurus sertipikat hak atas tanah. Para petani saling membutuhkan, antara yang satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan pengakuan sebagai pemilik bidang tanah yang sah. Kesatuan ini bersifat fungsional, dalam melindungi kepemilikan tanah petani oleh petani. Ketika para petani bersatu dan bersama-sama saling menguatkan, maka dapatlah dikatakan bahwa ketegangan yang terjadi di kalangan petani telah dapat diredakan. Interaksi menjadi salah satu cara dalam merekatkan hubungan antar petani, sehingga petani terintegrasi dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan di bidang pertanahan.

BAB III

Saling membutuhkan menjadi kesadaran utama para petani, yang memberi makna tentang urgensi pengakuan satu sama lain atas bidang tanah masing-masing. Kesadaran dikonstruksi melalui komunikasi tentang nilai-nilai pertanahan masa kini, khususnya tentang bidang tanah, batas-batasnya, dan kepemilikannya. Pada situasi itu, komunikasi berlangsung antar petani yang sepakat tentang pentingnya nilai-nilai pertanahan masa kini, terutama yang berkaitan dengan iktiar mereka untuk melindungi kepemilikan hak atas tanah. Komunikasi antar petani memperkuat dampak transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini bagi petani, saat pengetahuan dan kesadaran pertanahan petani meningkat dan semakin kuat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika para petani hadir dalam penyuluhan pertanahan dan berinteraksi dengan petugas kantor pertanahan, maka transmisi nilai dapat berlangsung baik. Oleh karena transmisi nilai berguna


153

Aristiono Nugroho dkk. bagi pemenuhan kepentingan para petani, maka segenap petani mendukungnya. Saat para petani mendukung dan “hanyut” dalam transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, mereka menyadari perlunya kerja-sama sesama petani. Ketika terjalin kerjasama sesama petani, ikhtiar ini menguatkan daya kohesi sosial di kalangan petani. Daya ini secara lambat laun mengintegrasi para petani hingga semakin kuat, dan memudahkan mereka memperoleh konsensus bagi upaya kolektif perlindungan hak atas tanah. Konsensus berguna sebagai “amunisi” saat para petani berkonflik dengan pihak luar, yang ingin merusak dan menggagalkan pencapaian kepentingan petani. Wujud pelaksanaan konsensus berupa kesediaan para petani melaksanakan penunjukan batas, sebagaimana telah diungkap oleh Suwarno D. Senada dengan Suwarno D., Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) menjelaskan, bahwa saat pelaksanaan PRONA di desanya, penunjukan batas oleh para petani dibantu Panitia PRONA Desa, dengan cara: (a) tetangga yang berbatasan, kepala dusun, petugas dari Panitia PRONA Desa, dan pemilik tanah menetapkan batas bidang tanah; (b) memasang patok sementara berupa patok bambu atau patok kayu sebagai tanda batas; dan (c) mengganti patok sementara dengan patok beton, yang merupakan patok permanen. Setelah patok beton dipasang oleh para petani barulah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yang untuk 700 bidang diukur oleh 12 orang petugas ukur selama 2 (dua) bulan. Penunjukan batas oleh petani memiliki fungsi sebagai instrumen legitimasi kepemilikan tanah, yang diperkuat oleh kesaksian para petani lain yang berbatasan bidang tanahnya. Fungsi ini mampu memperlihatkan secara general dan

154

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan relatif letak serta bentuk bidang tanah, yang dalam konteks pendaftaran tanah disebut “general boundaries”. Petani berupaya mencegah terjadinya disfungsi penunjukan batas dengan melakukan koordinasi antar tetangga batas, serta meminta bantuan perangkat desa. Upaya menjaga fungsi penunjukan batas bidang tanah mendorong terwujudnya harmoni di kalangan petani dan masyarakat desa pada umumnya.

BAB III

Sebagaimana diketahui pengukuran batas bidang tanah oleh petugas kantor pertanahan baru dapat dilakukan, setelah penunjukan batas oleh petani pemilik tanah. Saat itu petugas ukur kantor pertanahan berkomunikasi dengan para petani pemilik tanah, khususnya yang terkait dengan batas bidang tanah. Para petani menyampaikan dan menunjukkan batas bidang tanah miliknya, yang kemudian direspon oleh petugas ukur dengan melakukan pengukuran. Sesungguhnya secara faktual peristiwa ini memperlihatkan, bahwa telah terjadi komunikasi manusia (human communication), yang acapkali disebut “komunikasi sosial” atau “social communication”. Komunikasi sosial antar petani atau antara para petani dengan petugas kantor pertanahan merupakan sumber kohesi, untuk mencegah perpecahan di kalangan petani. Kohesi antar petani mampu mendeteksi asal mula ketegangan, isu pemicu konflik, dan cara menangani ketegangan dan isu pertanahan. Para petani memilah isu, untuk menentukan isu inti (utama) dengan isu pinggiran, yang selanjutnya akan disalurkan ke lembaga savety values, seperti para tokoh adat atau tokoh petani. Mekanisme ini dapat menyelamatkan para petani dari konflik pertanahan menahun yang sukar dikendalikan dan ditemukan alternatif solusinya.


155

Aristiono Nugroho dkk. Lembaga savety values yang terdiri dari para tokoh petani berupaya memberi nasehat agar petani bersifat persuasif dan evolutif dalam mengupayakan pencapaian kepentingan. Untuk itu, pasca pengakuan batas bidang tanah oleh para tetangga yang berbatasan, para petani selanjutnya meminta dukungan dan pengakuan dari tetangga yang lebih luas, dan masyarakat di sekitarnya. Permintaan para petani direspon oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan memberi dukungan, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang. Pemerintah Desa Banjarpanjang mendukung pemilikan tanah oleh petani, sehingga direspon oleh para petani dengan sikap respect (hormat). Oleh karena itu, dukungan dan sikap hormat menjadi bagian dari proses sosial, yang bersumber pada perjumpaan antara pemerintah desa dengan petani. Dukungan yang mampu menghasilkan sikap hormat, juga mampu meredam konflik dan menghasilkan konsensus, serta mampu menghasilkan integrasi sebagai bagian dari kemampuan menangkal perpecahan. Potensi dukungan, sikap hormat, konflik, konsensus, integrasi dan perpecahan dikelola secara harmoni oleh pemerintah desa dan petani, agar tidak merusak kehidupan petani. Sarbini S.T. (Kepala Desa Banjarpanjang) menjelaskan, bahwa tindakan para petani menjaga tanah, akan menguntungkan masyarakat desa secara keseluruhan. Keuntungan yang diperoleh berupa keadilan penguasaan dan pemilikan tanah, ketika tiap orang hanya menempati atau menggarap tanah yang menjadi miliknya atau yang diijinkan oleh pemiliknya. Konsepsi sederhana ini membawa capaian berupa dampak, khususnya saat kehidupan sosial petani menjadi lebih tertib dan lebih rukun.

156

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Ketertiban dan kerukunan di kalangan petani tidak dapat diwujudkan secara parsial, melainkan harus melibatkan banyak pihak terkait. Perspektifnya dapat saja berbeda, tetapi tujuan masing-masing individu sama, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Inilah fenomena yang terjadi, ketika petugas kantor pertanahan dan para tokoh petani serta pemerintah desa bekerjasama memajukan para petani. Semangat ini pulalah yang selanjutnya memberi kesempatan, bagi pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini.

BAB III

Ketika transmisi berlangsung memang ada gejala konflik dan kerjasama yang berpotensi muncul, tetapi solidaritas yang ada di kalangan petani berhasil meredam kehadiran konflik, dan sebaliknya justru menghadirkan kerjasama. Sarbini S.T. menjelaskan, bahwa kerukunan membuat petani saling bekerjasama menggarap tanah dan meningkatkan pendapatan, agar hidupnya semakin sejahtera. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Banjarpanjang mendukung tindakan petani menjaga tanahnya, baik menjaga secara fisik (memasang tanda batas) maupun secara hukum (mensertipikatkan tanahnya). Pemerintah Desa Banjarpanjang memberi dukungan tindakan petani menjaga tanahnya, karena dapat mendukung upaya pemerintah desa melakukan penataan pertanahan agar tertib. Upaya pemerintah desa dimaksudkan agar penguasaan dan pemilikan sarana produksi (berupa tanah) dapat lebih adil (karena tertib), sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani dan membangun harmoni sosial. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah desa difokuskan pada upaya penataan pertanahan. Dalam konteks ini, dapatlah dikatakan bahwa


157

Aristiono Nugroho dkk. pemerintah desa telah mengendalikan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan petani. Tindakan ini lahir dari kesadaran pemerintah desa tentang kepentingan bersama (seluruh elemen sosial) yang perlu diperjuangkan. Sebagai salah satu kelompok kepentingan, pemerintah desa berkepentingan menciptakan perubahan penataan pertanahan ke arah yang lebih baik, sehingga transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani merupakan momen yang tepat untuk dimanfaatkan, Upaya penataan pertanahan, yang dilakukan Pemerintah Desa Banjarpanjang terus menerus dikomunikasikan kepada petani dan masyarakat desa. Komunikasi yang dilakukan biasa disebut “komunikasi manusia”, “komunikasi antar manusia”, “komunikasi sosial”, atau “komunikasi kemasyarakatan”. Dalam konteks ini, maka diketahui bahwa komunikasi memainkan peran penting dalam mendukung penataan pertanahan Desa Banjarpanjang, yang bermuara pada terbangunnya kesadaran dan kesepakatan di kalangan petani dan masyarakat pada umumnya. Kesadaran dan kesepakatan petani sesungguhnya merupakan wewenang para petani itu sendiri, tetapi transmisi nilai-nilai pertanahan yang dilakukan petugas kantor pertanahan telah berhasil mengkonstruksi situasi ini. Akibatnya muncullah fakta sosial berupa kesadaran dan kesepakatan petani, untuk menerapkan nilai-nilai pertanahan masa kini, dan menerapkan nilai-nilai pertanahan masa lalu yang masih relevan. Situasi ini dimatangkan oleh bantuan pemerintah desa dengan perangkat desanya, yang gencar menyampaikan nilai-nilai pertanahan masa kini. Selain itu, juga tidak dapat dilupakan peran para tokoh petani, yang

158

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan melakukan hal sama, yaitu mendorong para petani untuk menerapkan nilai-nilai pertanahan masa kini. Hal yang mirip dengan yang diungkapkan Sarbini, S.T. juga diungkapkan Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Banjarpanjang (Sukiran) yang menjelaskan, bahwa tetangga yang lebih luas, dan masyarakat di sekitarnya juga mendukung para petani dalam hal perlindungan kepemilikan tanahnya. Lebih jauh Sukiran menyatakan, bahwa para petani baru mampu melindungi tanahnya, bila secara adat setempat, mereka memang berhak atas tanah tersebut.

BAB III

Adat setempat menjadi dasar pengakuan kepemilikian dan batas bidang tanah secara general boundaries, yang selanjutnya dilakukan pengukuran oleh petugas ukur untuk memperkuat kepemilikan dan menetapkan batas bidang tanah secara fix boundaries. Dalam konteks ini tidak ada posisi atas dan bawah di kalangan petani, karena mereka mendapat pelayanan yang sama dari petugas ukur. Perbedaan luas tanah yang dimiliki tidaklah membuat para petugas ukur memberi pelayanan yang berbeda. Petugas ukur hanya akan memberikan data dan informasi luas tanah yang berbeda, tetapi dalam bentuk dan kualitas pelayanan yang sama. Secara faktual Sukiran menjelaskan, bahwa setelah secara adat para petani diketahui berhak (misal melalui jual beli, waris, atau hibah), barulah mereka dapat melakukan usaha perlindungan atas tanah secara hukum. Perlindungan mereka semakin meyakinkan, saat para tetangga batas mendukung dan mengakui haknya. Menurut Sukiran, perlindungan bidang tanah di masa datang semakin penting, karena tanah bagi petani juga semakin penting. Bila tidak ada perlindungan, maka suatu saat nanti dapat menimbulkan sengketa.


159

Aristiono Nugroho dkk. Para petani ingin mencegah konflik atau sengketa pertanahan, karena mereka menginginkan ketenangan dalam menggarap tanah. Pertentangan kepentingan akan selalu ada, tetapi pemegang kekuasaan di tingkat desa selalu berupaya agar kondisi itu tidak menimbulkan konflik. Semua pihak tentu beranggapan bahwa kepentingan yang diperjuangkannya adalah untuk kepentingan bersama, agar semakin banyak pihak yang hidup sejahtera. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dibutuhkan agar lalu lintas kepentingan dapat berjalan harmoni. Inilah momen bagi pemerintah desa, untuk meredam atau mengelola konflik, agar penataan pertanahan dapat dilakukan dengan baik. Berbekal dukungan pemerintah desa, maka perlindungan bidang tanah oleh petani merupakan cara mencegah terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari. Semangat ini terus menerus didistribusikan dan dikomunikasikan oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang kepada para petani dan masyarakat desa, agar konflik dapat dicegah melalui penataan pertanahan yang berjalan tertib dan lancar. Pemerintah Desa Banjarpanjang juga berupaya memadu-serasikan antara semangat petani, dan komunikasi, dengan penataan pertanahan. Kemampuan memadu-serasikan ini diperankan oleh pemerintah desa, sebagai organisasi kekuasaan yang ada di wilayah tersebut. Sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah desa memiliki otoritas atau kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan lokal di bidang pertanahan sepanjang mendapat persetujuam para wakil masyarakat desa, yang cakupannya sebatas wilayah desa. Kebijakan lokal ini lalu diberlakukan, setelah mempertimbangkan dinamika sikap berbagai elemen atau kelompok yang ada di desa.

160

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Dengan demikian saat pelaksanaan kebijakan lokal, pemerintah desa tidak mendapat penentangan dari banyak pihak, karena kepentingan berbagai pihak telah diperhatikan atau diakomodir. Akhirnya kebijakan lokal pemerintah desa secara perlahan merubah pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku para petani. Perubahan ini relevan dengan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan, sehingga transmisi berhasil, dan para petani memiliki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku pertanahan yang baru.

BAB III

Fenomena yang mirip juga terjadi di Desa Cepoko, ketika Pemerintah Desa Cepoko memberi apresiasi atas pranata sosial yang telah dibangun para petani dan masyarakat desa. Apresiasinya berupa pengakuan pemerintah desa atas kepemilikan tanah para petani, yang sebelumnya telah mendapat pengakuan sosial atau sosio-legitimasi. Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko, 2006-2015) menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Cepoko mengakui kepemilikan tanah para petani yang telah mendapat pengakuan tetangga batas dan masyarakat. Pengakuan pemerintah desa merupakan bekal bagi petani, untuk mendapat pengakuan dari negara, melalui pengurusan sertipikat hak atas tanah. Bila sebelum proses pengurusan, pengakuan yang dimiliki oleh petani hanya berupa pengakuan sosial dari tetangga batas dan tetangga di sekitarnya; maka setelah proses tersebut, pengakuan bidang tanah petani mengalami institusionalisasi atau pelembagaan, berupa pendaftaran tanah. Institusionalisasi berguna sebagai instrumen pencegah masalah, sengketa, atau konflik pertanahan. Hal ini dapat terjadi, karena kantor pertanahan sebagai pihak yang melakukan instutusionalisasi, memiliki


161

Aristiono Nugroho dkk. wewenang mengesahkan kepemilikan dan penetapan batas bidang tanah. Sebagai bukti atas hal itu, Suwarno D. menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Cepoko telah menyatakan bahwa pelayanan di Kantor Desa Cepoko berlangsung “murahmeriah”, agar dapat membantu para petani yang akan mengurus sertipikat hak atas tanahnya. Selain itu, bila petani ingin mengambil kredit untuk usaha, maka petani dapat ke Kantor Desa untuk diberi penjelasan dan surat pengantar, kemudian ke bank, selanjutnya ke Notaris/PPAT dan kembali ke Kantor Desa, dan akhirnya mengambil dana kredit yang telah dapat dicairkan. Kesungguhan Pemerintah Desa Cepoko dalam membantu petani memperoleh kredit usaha tani, berhasil memperlihatkan eksistensinya sebagai sebuah organisasi kekuasaan. Bagi pemerintah desa bantuan ini sesuai dengan kepentingannya, yang menginginkan masuknya dana kredit usaha ke wilayah desanya, untuk menciptakan lebih banyak peluang usaha. Sementara itu, bagi para petani bantuan pemerintah desa sesuai dengan kepentingannya, untuk memperoleh kredit usaha, agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian, kemudian meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani. Pencanangan atau pemberlakuan pelayanan pertanahan murah meriah oleh Pemerintah Desa Cepoko, merupakan sikap paradigmatis yang diambil oleh Kepala Desa Cepoko. Sikap ini mengandung tujuan, agar para petani dapat melindungi dan memanfaatkan hak atas tanahnya. Uniknya, sikap ini berbasis pada komunikasi, yang dilakukan secara lisan dan tatap muka, dengan mengandalkan kemampuan perangkat desa dalam melakukan pendekatan melalui perencanaan yang matang.

162

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Pendekatan dan perencanaan yang matang menjadi bekal bagi perangkat desa, untuk melayani kebutuhan para petani di bidang pertanahan. Meskipun berposisi sebagai anggota organisasi kekuasaan (pemerintah desa), tidak ada pendekatan kekuasaan yang diperlihatkan oleh perangkat desa. Mereka cenderung melakukam pendekatan kekeluargaan kepada para petani, sehingga menimbulkan simpati di kalangan petani. Simpati memberi bekal pada para petani, untuk menilai positif berbagai kegiatan penyadaran yang dilakukan kantor pertanahan dan pemerintah desa.

BAB III

Sebagaimana Pemerintah Desa Cepoko, hal yang sama juga diungkapkan Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) dengan menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Banjarpanjang mengakui kepemilikan tanah para petani yang telah mendapat pengakuan tetangga batas dan masyarakat. Sarbini menjelaskan, bahwa tindakan seorang petani menjaga tanahnya, berguna bagi petani lainnya. Petani lain dapat mencontoh tindakannya, agar di masa mendatang tidak terjadi sengketa tanah. Kemampuan petani mencontoh tindakan yang baik dari petani lainnya, telah mendukung distribusi nilai-nilai pertanahan masa kini. Tindakan yang baik dari para petani di bidang pertanahan mendapat inspirasi dari petugas kantor pertanahan, yang melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Inspirasi inilah yang kemudian menggerakkan petani, sehingga tercipta suatu kondisi pertanahan yang tertib sebagaiman yang terjadi di Desa Banjarpanjang dan Desa Cepoko. Kondisi pertanahan yang tertib bermanfaat dalam mengendalikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.


163

Aristiono Nugroho dkk. Selanjutnya, Sarbini, S.T. mengungkapkan, bahwa bila para petani menjaga tanahnya secara tertib, maka pertanahan di Desa Banjarpanjang akan tertib. Kalau petani menjaga tanahnya dengan mensertipikatkan tanahnya, maka seluruh tanah di desa ini akan bersertipikat, sehingga pertanahan di desa semakin baik dan tertib. Dengan demikian tindakan petani menjaga tanahnya, menguntungkan masyarakat desa secara keseluruhan, karena tiap orang hanya akan menempati atau menggarap tanah yang menjadi miliknya, atau yang diijinkan pemiliknya, sehingga kehidupan sosial masyarakat menjadi rukun. Ketika tiap orang hanya menempati atau menggarap tanah yang menjadi miliknya atau yang diijinkan pemiliknya, maka hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola pertanahan dengan memanfaatkan kekuasaan. Pemerintah desa berhasil menggunakan kekuasaannya, agar semua pihak bersedia mengikuti peraturan desa yang terkait dengan pertanahan. Tujuannya agar tanah yang dikelola oleh para petani dan masyarakat terdistribusi secara adil, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, demi terwujudnya harmoni dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang rukun adalah cita-cita bersama dari pemerintah desa, para petani, dan masyarakat desa. Citacita tersebut menyiratkan tujuan bersama, yang sekaligus memperlihatkan perlunya mengubah: (1) sikap atau attitude, (2) pendapat atau opinion, dan (3) perilaku atau behavior. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi antara pemerintah desa dengan petani, terutama komunikasi tatap muka. Komunikasi antara pemerintah desa dengan petani dilaksanakan berdasarkan norma-norma sosial dan hukum

164

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan yang berlaku, agar kedua pihak dapat memberi kontribusi optimal bagi pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah. Pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku, sehingga dapat mendukung transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Norma sosial dan hukum turut ditransmisikan, karena merupakan “ruh” nilai-nilai pertanahan. Transmisi mampu berjalan lancar, dengan memanfaatkan relasi yang melibatkan kekuasaan dan wewenang.

BAB III

Relasi menjadi kunci bagi kemudahan bertransmisi, sebab dapat mempertemukan para pihak yang memiliki berbagai kepentingan. Harapan bagi kemajuan petani, akhirnya mendorong berbagai pihak tersebut saling menyesuaikan kepentingannya dengan kepentingan pihak lain, sehingga akhirnya terwujudlah kepentingan bersama. Hal ini dimungkinkan, ketika dilakukan “komunikasi tatap muka”, karena ketika komunikasi antara pemerintah desa dengan para petani sedang berlangsung, keduanya saling berhadapan (face to face). Selain itu, komunikasi jenis ini juga disebut “komunikasi langsung” atau “direct communication”, ketika pemerintah desa mengetahui efek komunikasinya saat itu juga. Tanggapan atau respon para petani langsung diterima oleh pemerintah desa, sebagai arus balik, atau umpan balik (feed back) yang terjadi secara langsung. Umpan balik ini menjadi cikal bakal bagi pertimbangan atas pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah, yang melibatkan sebagian besar petani. Pelaksanaan sertipikasi merupakan gejala sosial, yang dihasilkan oleh transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Sebagai gejala sosial, maka sertipikasi hak atas tanah dilaksanakan berdasar kemampuan petani memadukan


165

Aristiono Nugroho dkk. kesadaran, pengetahuan, dan ketersediaan fasilitas. Sementara itu, para petugas kantor pertanahan menyikapi sertipikasi hak atas tanah sebagai bentuk konsolidasi pelayanan pertanahan, yang bertujuan memudahkan dan memberdayakan para petani. Pelayanan pertanahanan yang baik memiliki ciri kemudahan dan kecepatan pendaftaran tanah, sehingga dengan pelayanan yang baik tanah-tanah dapat diakui secara hukum, dan disertai dengan partisipasi penyiapan makalah. Para petani mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah, baik melalui pemerintah desa yang kemudian dilaksanakan dengan kegiatan PRONA, maupun mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah secara langsung dan individual. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang (Sukiran) dan Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko (Suharno). Penjelasan Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang, dan Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko, telah memperlihatkan relasi antara pelayanan yang baik, dengan pengajuan permohonan sertipikat hak atas tanah oleh petani. Pelayanan yang baik tidak boleh hanya berada di alam ide, melainkan harus berada di dunia nyata. Sementara itu, permohonan sertipikat hak atas tanah harus didukung fakta yang nyata, bukan didukung oleh berbagai ide yang disebut nyata. Ketika pelayanan yang baik berada di alam nyata, dan permohonan sertipikat hak atas tanah didukung fakta yang nyata, maka itulah equilibrium sosial yang ada di Desa Banjarpanjang dan Desa Cepoko. Sukiran menjelaskan, bahwa para petani di Desa Banjarpanjang selalu aktif mengikuti sertipikasi hak atas tanah melalui pelaksanaan PRONA di desa ini. Ia menambahkan,

166

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan bahwa para petani menginginkan agar PRONA di desanya dapat berhasil dilaksanakan, yang wujudnya berupa penyerahan sertipikat hak atas tanah. Menurut Sukiran, para petani melindungi bidang tanahnya (kepemilikan tanahnya), karena tanah merupakan harta paling berharga bagi petani. Tanah menjadi tempat petani menanam padi, jagung, dan lain-lain untuk mendapatkan penghasilan. Sebagai alat bagi petani dalam mendapatkan penghasilan, maka ada moralitas dan etika petani terhadap bidang tanah yang digarapnya. Para petani wajib untuk memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut: (1) sisi sosio-legitimasi, yang berupa pengakuan sosial dan pengakuan negara terhadap bidang tanah yang dimiliki atau dikuasainya; (2) sisi sosioekologi, yang berupa penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah secara ramah lingkungan; dan (3) sisi-ekonomi, yang sesungguhnya berupa peningkatan kesejahteraan para petani berdasarkan pada data yang sedang diperjuangkannya.


BAB III

Peran tanah sebagai harta paling berharga bagi petani akan muncul, ketika petani menggarapnya dengan baik. Inilah konsepsi yang difahami para perangkat Desa Banjarpanjang, yang selalu disampaikan kepada para petani dalam berbagai kesempatan. Adakalanya perangkat desa menyampaikan konsepsi itu kepada petani secara perorangan atau orang per orang, yang dalam konteks komunikasi disebut “komunikasi antar persona” atau “inter persona communication”. Tetapi kadang kala perangkat desa juga menyampaikan konsepsi peran tanah kepada petani secara kelompok, yang dalam konteks komunikasi disebut “komunikasi kelompok” atau “group communication”, baik kelompok kecil (misal: kelompok tani), maupun kelompok besar (misal: gabungan kelompok tani).

167

Aristiono Nugroho dkk. Interaksi perangkat desa dengan para petani dibangun dalam rangka distribusi nilai-nilai pertanahan masa kini, dengan memanfaatkan status sosial para pihak secara positif. Perangkat desa yang berstatus sebagai elit berupaya bekerjasama dengan para petani yang berstatus grass-root, agar nilai-nilai pertanahan masa kini dapat diberlakukan. Selain itu, perangkat desa dan para petani juga memanfaatkan peran masing-masing, yaitu sebagai pihak yang mendistribusikan dan menerapkan nilai-nilai pertanahan masa kini. Status dan peran sosial yang dimanfaatkan oleh perangkat desa dan para petani dapat lancar “dijalankan”, karena berada dalam frame atau bingkai yang sama, yaitu nilai-nilai pertanahan masa kini. Interaksi perangkat desa dengan para petani juga terjadi di Desa Cepoko, khususnya yang terkait dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Kesadaran petani menjadi kata kunci dalam konteks perlindungan hukum terhadap bidang-bidang tanah yang dimiliki dan digarap oleh petani. Para petani Desa Cepoko bersungguh-sungguh melindungi hak atas tanahnya, dengan cara melakukan sertipikasi hak atas tanah. Tindakan ini tergolong penting, karena dapat mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan di masa yang akan datang. Sengketa dan konflik pertanahan perlu diantisipasi oleh petani, agar tanah yang berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan tidak terganggu. Tanah dikelola, digarap, dan dilindungi oleh para petani, agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh petani. Lalu para petani mengorganisir diri dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani, agar pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Tokohtokoh petani yang berada di kelompok tani dan gabungan

168

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan kelompok tani memiliki peran penting, dalam merelevankan perilaku para petani. Upaya ini pulalah yang pada gilirannya mampu menyumbang integrasi dan adaptasi petani terhadap dinamika nilai-nilai pertanahan. Wujud integrasi dan adaptasi petani terhadap dinamika nilai-nilai pertanahan diungkapkan oleh Suharno, yang menjabat sebagai Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko, dengan menjelaskan, bahwa bidang-bidang tanah anggota gapoktan yang telah bersertipikat mencapai 80% dari seluruh bidang-bidang tanah yang ada di wilayah kerja Gapoktan “Cepoko Mulya”. Menurutnya, hal pertanahan yang difahami para petani selama ini selalu berkaitan dengan pajak (misal: pajak bumi dan bangunan) serta sertipikasi hak atas tanah. Lebih jauh Suharno juga mengungkapkan, bahwa pemilikan tanah yang memiliki kekuatan hukum, memberi semangat pada petani, untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebaik-baiknya.

BAB III

2. Bermanfaat Bagi Orang Lain Selain kemampuan para petani melindungi kepemilikan tanahnya, transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke petani juga berhasil membentuk tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi orang lain, yang rinciannya sebagai berikut:

a. Bermanfaat Bagi Tetangga Batas Tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi orang lain, yang pertama, adalah tindakan dan perilaku petani yang bermanfaat bagi tetangga batas. Dengan kata lain tindakan dan perilaku petani yang dibentuk oleh transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, tidak hanya memberi manfaat bagi diri


169

Aristiono Nugroho dkk. sendiri, melainkan juga memberi manfaat bagi orang lain, khususnya para tetangga batas. Manfaat tindakan petani bagi dirinya dan tetangga batas berupa terwujudnya kesepakatan, yaitu sepakat saling mengakui bidang tanah masing-masing, sehingga tercipta harmoni di kalangan para petani. Tetapi kesepakatan tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan dibangun melalui komunikasi yang intens antar petani, atau antara para petani dengan tokoh petani. Sebagai contoh, komunikasi yang dilakukan oleh tokoh petani dengan para petani, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memanfaatkan sarana (seperti: pengumuman). Pada situasi ini pengumuman dimanfaatkan oleh tokoh petani, untuk meneruskan pesan (misal: pentingnya sikap saling mengakui bidang tanah masing-masing) kepada sesama petani. Dalam ilmu komunikasi, maka komunikasi ini disebut “komunikasi bermedia”, atau “mediated communication”. Komunikasi bermedia juga disebut “komunikasi tidak langsung” atau “indirect communication”, di mana arus balik, umpan balik, atau feed back tidak terjadi saat komunikasi berlangsung. Apapun jenis komunikasi yang dilakukan tokoh petani, maka pada akhirnya tindakan dan perilaku para petani ditujukan sebagai upaya melindungi kepemilikan tanah. Caranya dengan memasang tanda batas, dan menjadi peserta PRONA, agar memperoleh sertipikat hak atas tanah. Meskipun untuk itu, para petani mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah secara individual, yang selanjutnya ternyata juga bermanfaat bagi tetangga batas. Ketepatan subyek dan obyek hak atas suatu bidang tanah bermanfaat bagi tetangga batas, karena dapat mencegah

170

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan terjadinya sengketa batas. Pencegahan ini terwujud, karena sebelum dilakukan pengukuran oleh petugas kantor pertanahan, para petani terlebih dahulu memasang tanda batas atas tanahnya dengan dihadiri para tetangga batas. Tindakan ini sekaligus mampu memperjelas batas-batas bidang tanah, dan merukunkan para tetangga batas.

BAB III

Kemampuan memperjelas batas-batas bidang tanah dan kerukunan tetangga batas dihasilkan oleh keberhasilan membangun interaksi sosial. Keberhasilan ini diciptakan oleh para petani, yang distimulus oleh petugas kantor pertanahan. Ketika petugas kantor pertanahan menstimulus para petani dengan nilai-nilai pertanahan yang berguna bagi para petani, maka petugas kantor pertanahan melakukannya dengan memanfaatkan komunikasi. Stimulus petugas kantor pertanahan mampu mendukung munculnya kemampuan para petani (terutama tetangga batas) dalam memperjelas batas bidang tanah, dengan memberi makna atas tanah yang dapat dimengerti secara baik. Proses pemaknaan ini dilengkapi dengan hubungan, yang dibangun oleh petugas kantor pertanahan saat berinteraksi dengan para petani.

b. Bermanfaat Bagi Sesama Petani Tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi orang lain, yang kedua, adalah tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi sesama petani, karena dapat menjadi contoh bagi petani lain. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan harapan, agar di masa mendatang tidak terjadi sengketa tanah. Bila para petani melindungi kepemilikan tanah secara tertib, maka pertanahan di tingkat desa juga akan tertib. Selain itu, bila para petani melindungi kepemilikan tanahnya dengan mensertipikatkan hak atas tanahnya, maka seluruh


171

Aristiono Nugroho dkk. bidang tanah di desa akan bersertipikat, sehingga pertanahan di desa akan semakin tertib. Dengan demikian ketertiban pertanahan di tingkat desa yang “dimotori” oleh para petani, dapat dimaknai sebagai adanya manfaat tindakan dan perilaku seorang petani bagi petani lainnya atau bagi sesama petani. Tindakan dan perilaku seorang petani bagi petani lainnya atau bagi sesama petani baru dapat dirasakan, bila tindakan dan perilaku tersebut berhasil dikenali, dideteksi, atau ditandai oleh petani lainnya. Sebagaimana diketahui, tindakan dan perilaku seorang petani merupakan “adegan” (the scene), yang dimainkannya saat berkomunikasi dengan petani lain. Pada adegan yang dimainkannya, secara tersirat petani menjelaskan tentang tindakan dan perilaku yang dapat dijalankannya, makna yang dikonstruksi oleh tindakan dan perilaku tersebut, dan arti penting tindakan dan perilaku petani. Petani tersebut dan petani-petani lainnya berperan sebagai “pelaku” (the agent), yang mengambil bagian dalam komunikasi sehingga dapat membangun kesadaran bersama untuk melindungi hak atas tanah petani.

c. Bermanfaat Bagi Masyarakat Desa Tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi orang lain, yang ketiga, adalah tindakan dan perilaku para petani bermanfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan tiap orang atau petani hanya menempati atau menggarap tanah yang telah menjadi miliknya, atau yang telah diijinkan oleh pemiliknya. Kondisi ini menciptakan suasana rukun, yang oleh beberapa sosiolog sering disebut “harmoni”. Kerukunan ini kemudian memberi kesempatan pada masyarakat desa, untuk saling bekerjasama satu sama lain dalam menggarap tanah dan meningkatkan

172

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan pendapatan, sehingga mereka secara keseluruhan berpeluang memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Kerjasama para petani dalam menggarap tanah, membuka peluang perbaikan tingkat kesejahteraan. Situasi ini didorong oleh para perangkat desa, agar terwujud masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Oleh karena itu, perangkat desa berupaya mempertemukan para petani, agar mereka berada pada tujuan bersama. Situasi ini memposisikan perangkat desa sebagai perantara, atau the agency, yang mampu mempertemukan para petani atau antar petani.

BAB III

Perantara (perangkat desa) berfungsi sebagai tokoh yang dapat memanfaatkan komunikasi, sehingga kesadaran dan kerjasama para petani mampu dibangun di desa. Caranya antara lain dengan memanfaatkan komunikasi lisan, tatap muka, dan lain-lain. Bagi perangkat desa, pencapaian tujuan (the purpose) merupakan hal penting bidang pertanahan, yang akan terus menerus diperjuangkannya. Tujuannya jelas, yaitu terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dan harmoni.

d. Bermanfaat Bagi Pemerintah Desa Tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi orang lain, yang keempat, adalah tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi pemerintah desa. Sebagaimana diri petani yang bersangkutan, tetangga batas, dan sesama petani, pemerintah desa juga memperoleh manfaat atas tindakan dan perilaku para petani melindungi kepemilikan tanah. Kondisi pertanahan yang semakin tertib merupakan manfaat yang diperoleh pemerintah desa, yang selanjutnya direspon dengan pengelolaan administrasi desa yang tertib pula. Oleh karena itu, pemerintah desa mendukung tindakan petani melindungi kepemilikan tanahnya, baik dengan cara


173

Aristiono Nugroho dkk. melindungi secara fisik (dengan memasang tanda batas) maupun dengan cara melindungi secara hukum (dengan mensertipikatkan tanahnya). Perlindungan kepemilikan tanah petani, mendapat dukungan pemerintah desa, karena relevan dengan tujuan pengelolaan pertanahan di desa, yaitu terwujudnya tertib pertanahan. Secara sosiologis diketahui, bahwa tertib pertanahan merupakan tujuan di bidang pertanahan yang memiliki beraneka-ragam makna, seperti: (1) makna fungsional (functional), yang memberi makna bahwa tertib pertanahan itu bermanfaat bagi para petani, masyarakat pada umumnya, dan pemerintah desa; (2) makna manipulasi (manipulative), yang memberi makna bahwa tertib pertanahan itu mendorong para petani, masyarakat pada umumnya, dan pemerintah desa agar memperhatikan beberapa hal penting di bidang pertanahan; (3) makna keindahan (aesthetic), yang memberi makna bahwa tertib pertanahan itu akan menghadirkan keindahan bila para petani, masyarakat umum, dan pemerintah desa bersedia untuk berpertisipasi; dan (4) makna keyakinan (confidence), yang memberi makna bahwa tertib pertanahan itu akan memberi dampak baik bagi lingkungan, bila para petani, masyarakat pada umumnya, dan pemerintah desa bersedia untuk berpertisipasi.

C. Dampak Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan 1. Keadilan Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa transmisi nilainilai pertanahan diwujudkan dengan cara menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, dan dilanjutkan dengan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Hasil transmisi nilainilai pertanahan ini, berupa kemampuan petani melindungi bidang

174

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan tanahnya, dan kemampuan mereka memberi manfaat berbasis tanah bagi orang lain. Setelah memperhatikan wujud dan hasil transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani, maka diketahui bahwa transmisi tersebut juga membawa dampak berupa keadilan, sebagai berikut:

a. Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani memberi dampak, berupa terciptanya keadilan di bidang pertanahan. Keadilan nampak sebagai sesuatu yang sangat nyata, ketika para petani memiliki tanah. Bahkan keadilan semakin nyata, ketika kepemilikan tanah oleh petani dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah. Inilah wujud keadilan, karena seseorang (petani) yang berhak atas tanah wajib dilindungi secara hukum hak-haknya.

BAB III

Perlindungan terhadap para petani melalui sertipikasi hak atas tanahnya telah dilakukan oleh kantor pertanahan, dengan membangun kesadaran petani melalui trasmisi nilainilai pertanahan. Interaksi sosial dan komunikasi antara para petugas kantor pertanahan dengan para petani berhasil dimanfaatkan, untuk mengkonstruksi kesadaran tersebut. Terjadilah transmisi nilai-nilai pertanahan, yang melibatkan: (1) petugas kantor pertanahan sebagai komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan nilai-nilai pertanahan; dan (2) para petani sebagai komunikan, yaitu pihak yang menerima nilai-nilai pertanahan. Adil bukanlah sama rasa sama rata, melainkan terpenuhinya hak-hak petani, sehingga mereka dapat didorong untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Bila hak para petani atas tanahnya sudah terpenuhi, dan sudah dilindungi oleh Negara


175

Aristiono Nugroho dkk. (Pemerintah) dengan pemberian sertipikat hak atas tanah, maka hal itu sudah dekat dengan keadilan. Selanjutnya, petani didorong untuk melaksanakan kewajibannya, seperti: menggarap tanahnya dengan sungguh-sungguh agar mampu meningkatkan produktivitas tanah. Petani meningkatkan produktivitas tanah berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya dari berbagai pihak terkait. Pengetahuan ini diperoleh petani ketika melakukan interaksi dan komunikasi dengan sesama petani, perangkat desa dan petugas kantor pertanahan. Komunikasi verbal dan non verbal menjadi sarana bagi petani, untuk memperoleh pengetahuan di bidang pertanahan, atau sering disebut “nilai-nilai pertanahan”. Saat berkomunikasi non verbal, petani memanfaatkannya untuk menguatkan, menekankan, dan melengkapi komunikasi verbal yang telah dilakukannya. Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko (Wahyu Sukmono) juga mengungkapkan maksud keadilan versi dirinya, yang berupa pemenuhan hak dan kewajiban. Ia memberi contoh tentang keadilan dalam bagi hasil, yang dilakukan para petani di desanya. Bagi hasil yang berlaku di desa ini, antara lain: (1) maro, yaitu ketika pemilik tanah membantu penyediaan pupuk, sedangkan hasil panennya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap; (2) mertelu, dengan ketentuan pemilik tanah mendapat bagian hasil panen sebesar 1/3 bagian, sedangkan penggarap mendapat bagian hasil panen sebesar 2/3 bagian. Meskipun tidak lazim, tetapi adakalanya pemilik tanah membantu menyediakan pupuk. Keadilan versi Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko memberi penekanan pada perlunya interaksi egaliter dan komunikasi terbuka, agar informasi tentang hak dan

176

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan kewajiban dapat diketahui para pihak. Komunikasi semacam ini berguna, untuk: (1) menginformasikan (to inform) hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi para pihak; dan (2) mendidik (to educate) para pihak agar memenuhi kewajiban sebagai bentuk penghormatan atas hak pihak lain.

b. Keadilan Dalam Pemenuhan Hak

BAB III

Keadilan juga dapat dimaknai sebagai pemenuhan hakhak petani atas tanah, yang memberi dampak positif pada semua pihak, seperti petani yang bersangkutan, tetangga batas, sesama petani, masyarakat desa, dan pemerintah desa setempat. Ketika keadilan telah terwujud, maka kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib dan harmoni (rukun). Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) telah menjelaskan tentang pentingnya keadilan, dengan memberi contoh pelaksanaan PRONA di desanya. Ia menjelaskan, bahwa untuk mewujudkan keadilan, peran petani dalam pelaksanaan PRONA dibuat semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan, agar kesalah-fahaman di kalangan petani dapat dikurangi. Peran para petani dalam PRONA berguna untuk menekan kesalah-fahaman di kalangan petani, dan menyadarkan mereka tentang pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban di bidang pertanahan. Selain itu, peran para petani berguna, untuk: (1) menghibur (to entertaint) mereka, saat berinteraksi dengan sesama petani dan para petugas pertanahan; dan (2) mempengaruhi (to influence) mereka, agar semakin bersungguh-sungguh dalam melindungi hak atas tanahnya. Sarbini, S.T. menjelaskan, bahwa untuk melaksanakan PRONA di Desa Banjarpanjang dibentuk “Panitia PRONA Desa”, yang melibatkan kelompok tani, dengan susunan:


177

Aristiono Nugroho dkk. (1) Ketua: Sukiran, yang juga merupakan Ketua Gapoktan “Tani Manunggal”; (2) Wakil Ketua: Sarbini (orang yang berbeda dengan Kepala Desa: Sarbini, S.T.), yang juga merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan (3) Sekretaris: Sunyoto. Pelibatan kelompok tani dalam pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang dimaksudkan, untuk menepis berbagai informasi negatif tentang PRONA. Ikhtiar ini memberi kesempatan kepada petani, untuk menjadi pihak yang mengetahui tentang PRONA. Pengetahuan inilah yang digunakan petani, untuk menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan PRONA. Ketika terlibat dalam PRONA, petani dapat memperoleh informasi, yang sebelumnya tidak ia ketahui. Selain itu, petani juga dapat memperoleh informasi umum tentang PRONA dari media massa. Oleh sebab itu, maka informasi negatif tentang PRONA dapat ditepis oleh para petani, karena mereka terlibat dan mengetahui tentang PRONA. Sesungguhnya, saat pelaksanaan PRONA, hal yang penting adalah penetapan batas oleh para petani dengan dibantu Panitia PRONA Desa, caranya: (1) tetangga yang berbatasan, kepala dusun, petugas dari Panitia PRONA Desa, dan pemilik tanah menetapkan batas bidang tanah; (2) memasang patok sementara berupa patok bambu atau patok kayu sebagai tanda batas; dan (3) mengganti patok sementara dengan patok beton, yang merupakan patok permanen. Penetapan batas oleh para petani dengan dibantu Panitia PRONA Desa, dapat dikatakan sebagai bukti adanya interaksi dan komunikasi yang baik di kalangan petani. Hal ini sekaligus membuktikan, bahwa interaksi dan komunikasi tak dapat dilepaskan dari kehidupan para petani. Interaksi

178

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan dan komunikasi diakui memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari para petani, termasuk kegiatan yang terkait dengan PRONA dan kegiatan pertanahan lainnya.

c. Keadilan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan hak para petani atas tanahnya, yang merupakan makna keadilan, lebih mudah diwujudkan saat para petani melaksanakan kewajibannya. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena untuk memenuhi hak petani atas tanahnya dibutuhkan kesediaan mensertipikatkan hak atas tanahnya. Dengan kata lain petani dituntut, untuk bersikap aktif dalam memperjuangkan keadilan bidang pertanahan. Sikap aktif diperlihatkan para petani dengan cara memenuhi segenap kewajibannya di bidang pertanahan, yang selanjutnya akan diikuti dengan pemenuhan hak mereka oleh pihak lain.

BAB III

Pemenuhan hak para petani oleh pihak lain merupakan konsekuensi logis atas pemenuhan kewajiban. Pihak lain melakukan interpretasi atas segenap pemenuhan kewajiban para petani, dan memaknainya sebagai kebajikan yang wajib direspon dengan baik. Secara sederhana, pemenuhan hak para petani oleh pihak lain, dapat “didefinisikan” sebagai respon balik atas kebajikan para petani. Proses timbal balik ini perlu dimulai, dan tidak perlu diakhiri, karena para petani dan pihak lain saling membutuhkan. Kondisi itu diungkapkan oleh Saefudin (Kepala Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan) dengan menjelaskan, bahwa keadilan di Desa Cepoko tercapai, setelah masyarakat (termasuk petani) bersedia melaksanakan kewajibannya masing-masing. Saefudin melanjutkan, bahwa Pemerintah Desa Cepoko juga melaksanakan kewajiban, dengan melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kalau sudah


179

Aristiono Nugroho dkk. begini, maka menurut Saefudin, semua akan dapat haknya masing-masing. Masyarakat mendapat haknya, dan Pemerintah Desa Cepoko juga mendapat haknya. Untuk mendapatkan hak masing-masing, setiap pihak perlu memperhatikan hak pihak lain. Oleh karena itu, setiap pihak perlu memiliki keterampilan, dalam menghormati dan memperhatikan hak-hak pihak lain. Setiap pihak perlu menyebar-luaskan hak-hak pihak lain, dan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan oleh pihak lain. Sikap ini, akhirnya menjadi bahan dasar bagi interaksi sosial para pihak, yang layak terus menerus dihidup-hidupkan.

d. Keadilan Sebagai Instrumen Pendorong Keadilan dapat pula dimaknai sebagai instrumen pendorong bagi semua pihak, untuk melaksanakan kewajiban masing-masing agar memperoleh haknya. Uniknya, pemenuhan kewajiban ini akhirnya “memaksa” semua pihak, untuk mewujudkan keadilan agar mekanisme pelaksanaan kewajiban bagi perolehan hak dapat berlangsung terus menerus. Hal ini menunjukkan, bahwa keadilan memiliki prospek yang baik, karena semua pihak “merindukannya”. Karena hak dan kewajiban itu penting, maka keadilan itu juga penting. Keadilan akan terus dilaksanakan, karena masyarakat (termasuk petani) menginginkan terpenuhinya hak, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan salah satu unsur penting keadilan, dan layak dimaknai sebagai sesuatu yang perlu disiapkan, dikumpulkan, diolah, disajikan, dan disebarkan. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran kesadaran atas pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan secara terus menerus, agar memberi dampak besar bagi kehidupan para petani dan pihak terkait

180

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan lainnya. Adalah kewajiban para petani melindungi hak atas tanah, melalui program sertipikasi yang diselenggarakan kantor pertanahan. Sebagai konsekuensinya, para petani berhak, untuk mendapat penghormatan atas bidang tanah yang dimiliki dan dikuasainya.

e. Keadilan Untuk Mendapat Hak Keadilan terwujud ketika semua pihak berkenan melaksanakan kewajiban, untuk mendapatkan hak-haknya (termasuk hak atas tanah). Oleh karena itu, keadilan bagi petani juga terwujud, ketika para petani melaksanakan kewajiban, untuk mendapatkan hak-haknya (termasuk hak atas tanah). Dalam konteks desa, keadilan di bidang pertanahan dapat terwujud, saat pemerintah desa berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sehingga para petani terlayani dengan baik. Kondisi ini akan “memaksa” para petani, untuk memenuhi kewajibannya agar pemerintah desa dapat memberi pelayanan dengan baik.

BAB III

Pemerintah desa melaksanakan tugas sebaik-baiknya, agar petani terlayani dengan baik, menjadi komitmen wajib yang memiliki nilai informatif, yaitu mampu mendorong terjadinya tranmisi nilai-nilai pertanahan. Komitmen ini menyemangati pemerintah desa, untuk mendukung petugas kantor pertanahan melakukan transmisi nilainilai pertanahan kepada petani. Transmisi nilai-nilai pertanahan berlangsung dalam format transmisi sosial, yang mengandalkan keberadaan interaksi sosial dan komunikasi. Kekuatan komunikasi yang dilakukan, nampak pada kesungguhan pemerintah desa melaksanakan tugasnya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” (Suharno), dengan menjelaskan berbagai upaya Pemerintah Desa Cepoko dalam melayani petani. Ia


181

Aristiono Nugroho dkk. memulai penjelasannya dengan menyatakan, bahwa ratarata kepemilikan tanah di desa ini seluas 0,25 Ha. Tetapi tidak semua petani memiliki tanah, bagi mereka yang tidak memiliki tanah biasanya diatasi dengan cara menyewa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Cepoko mendukung penuh upaya Gapoktan “Cepoko Mulya” dalam membantu para petani memenuhi kebutuhan usaha taninya. Ketika Pemerintah Desa Cepoko memberi dukungan pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Gapoktan “Cepoko Mulya”, hal ini bukanlah sesuatu yang tanpa alasan. Dukungan ini muncul, saat kesadaran pemerintah desa berhasil terbentuk. Informasi tentang desa yang kuat bila berbasis partisipasi masyarakat, menjadi awal mula terbentuknya kesadaran pemerintah desa. Partisipasi masyarakat (termasuk para petani) juga meliputi partisipasi mereka di bidang pertanahan, yaitu melindungi hak atas tanah melalui program sertipikasi. Sebagaimana diketahui Gapoktan “Cepoko Mulya” selalu sulit menggerakkan tanam serentak, karena ketersediaan air di beberapa wilayah di desa ini berbeda-beda. Tetapi gapoktan terus berupaya meningkatkan kesuburan tanah dengan cara memperbaiki irigasi, agar air cukup tersedia di seluruh wilayah secara serentak, untuk membuka kemungkinan adanya tanam serentak. Bila tidak dilakukan tanam serentak (sama), maka akan terjadi perbedaan tanaman, seperti padi, jagung, dan sayuran. Hal ini akan berakibat pada terjadinya serangan hama tikus terhadap areal yang ditanami padi. Tanam serentak berkaitan dengan kemampuan Gapoktan “Cepoko Mulya” mempengaruhi para petani, yang boleh jadi menimbulkan pertentangan (conflict) antara petani dengan gapoktan. Bila karena satu dan lain hal terjadi pertentangan,

182

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan maka hal ini diatasi dengan musyawarah. Salah satu andalan Gapoktan “Cepoko Mulya” dalam bermusyawarah, adalah memberi perhatian penuh pada minat insani (human interest) para petani. Gapoktan “Cepoko Mulya” memberi perhatian pada minat petani yang terkait dengan hal-hal yang menimbulkan rasa takjub dan gembira di kalangan petani, yaitu keadilan di bidang pertanahan. Oleh sebab itu, Gapoktan “Cepoko Mulya” mendukung sertipikasi hak atas tanah secara individual. Dukungan ini diberikan, dengan terlebih dahulu menimbulkan “ketegangan” (suspense) pada para petani, sehingga mereka memiliki rasa ingin tahu tentang sertipikasi hak atas tanah secara individual.

BAB III

Sementara itu, untuk memudahkan pengalihan pengetahuan dari penyuluh pertanian kepada petani, Gapoktan “Cepoko Mulya” menjadikan petugas penyuluh pertanian sebagai anggota gapoktan. Selain itu, gapoktan juga berinisiatif melakukan pipanisasi dari sumber mata air, melalui parit kecil, yang investasinya bernilai Rp. 200 juta. Pipanisasi dilakukan setelah ada ijin dari warga desa, yang tanahnya dilewati oleh pipanisasi. Sepuluh orang berinvestasi melakukan pipanisasi air bersih (air minum) yang secara keseluruhan biayanya mencapai Rp. 200 juta, kemudian air disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Pada rumah penduduk (pengguna) dilengkapi dengan meteran, sehingga mudah menghitung biayanya. Usaha air bersih mandiri ini berdampingan dengan air bersih dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Magetan, di mana pada satu rumah ada dua instalasi yaitu instalasi air bersih mandiri dan instalasi air bersih PDAM. Usaha air bersih mandiri ini memiliki nama “Karya Tirta Alam”, yang setiap


183

Aristiono Nugroho dkk. bulannya membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp. 100.000,-. Meskipun jarak dari mataair ke tempat penampungan (tandon) air sekitar 1 (satu) km, tetapi hal ini dapat diatasi, melalui pengenaan biaya pemasangan bagi pelanggan, yang dihitung berdasarkan jarak dari rumah pelanggan ke penampungan, yang sudah termasuk biaya mengalirkan air dari mata air ke tempat penampungan.

2. Kesejahteraan Setelah memperhatikan keadilan sebagai dampak dari transmisi nilai-nilai pertanahan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan pada para petani, maka selanjutnya perlu diperhatikan dampak transmisi nilai-nilai pertanahan bagi kesejahteraan, sebagai berikut:

a. Makna Kesejahteraan Makna kesejahteraan bagi petani tidaklah sama dengan makna yang sering diungkapkan pemerintah (pusat). Bagi petani, sejahtera merupakan kondisi ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tanah untuk bertani, makanan yang cukup, dan anak-anak dapat bersekolah dengan baik. Pemenuhan kebutuhan, berada pada “wilayah” terdalam di benak para petani. Dalam konteks ini, para petani membandingkan fakta dengan opini, terutama pada isu-isu yang terkait kebutuhan. Sebagai contoh, ketika petugas kantor pertanahan mengungkapkan tentang keunggulan nilai-nilai pertanahan, maka para petani akan mempertimbangkan informasi tersebut (fakta atau opini). Ketika diketahui, bahwa keunggulan nilai-nilai pertanahan yang diungkapkan petugas kantor pertanahan merupakan fakta tak terbantahkan,

184

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan maka para petani akan menyerapnya sebagai informasi. Berbekal informasi yang memuat nilai-nilai pertanahan, petani mampu memperbaiki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya, agar relevan dengan kesejahteraan yang sedang diperjuangkannya. Perjuangan meningkatkan kesejahteraan di kalangan petani diungkapkan oleh Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko tahun 2006-2015) dengan menjelaskan, bahwa para petani di Desa Cepoko, seperti petani di desa-desa lainnya juga ingin sejahtera. Sejahtera itu bukan mewah, sejahtera itu cukup untuk kebutuhan, ada tempat tinggal, ada tanah untuk bertani, makan cukup, dan anak-anak bisa sekolah.

BAB III

Bagi petani, sejahtera adalah ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan utamanya. Pandangan ini tentu saja merupakan simplifikasi terminologi “sejahtera” dalam perspektif petani, tetapi itulah yang dipegang oleh petani sebagai targetnya. Mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dari sisi ekonomi, berdasarkan cara pandangnya yang sangat sederhana. Para petani tidak tergiur dengan standar tinggi ukuran sejahtera yang ditawarkan media massa. Mereka mengetahui beberapa hal yang terkait dengan isu-isu nasional dan regional, tetapi mereka fokus pada isuisu lokal, terutama yang terkait dengan kesejahteraan dan desanya. Kesederhanaan para petani dalam memaknai kesejahteraan, sebagaimana yang dijelaskan Suwarno D. tidak berarti meminimalkan ikhtiar, karena ternyata para petani bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” (Wahyu Sukmono) yang menjelaskan, bahwa ada perbedaan ketersediaan air irigasi


185

Aristiono Nugroho dkk. bagi Kelompok Tani “Sidomuncul” di Dusun Poko yang cukup baik, dengan Kelompok Tani “Pandak Maju” di Dusun Pandak, dan Kelompok Tani “Tani Mulyo” di Dusun Sadon yang air irigasinya kurang tersedia. Untuk mengatasi kekurangan air bagi Kelompok Tani “Pandak Maju” di Dusun Pandak, dan Kelompok Tani “Tani Mulyo” di Dusun Sadon, maka dibuatlah gorong-gorong agar air dapat efisien mengairi sawah, karena biasanya waktu yang dialokasikan per blok hanya 35 menit. Uraian Suwarno D. tentang Dusun Pandak dan Dusun Sadon memperlihatkan ikhtiar kuat di kalangan petani, yang dibangun lewat interaksi, komunikasi, dan berbagi pesan. Para petani mendapat pesan langsung (straight), saat berinteraksi dengan perangkat Desa Cepoko. Pesan ini relatif singkat, tapi karena berhubungan langsung dengan kehidupan para petani, maka ia memiliki kekuatan penuh untuk mendorong para petani berikhtiar maksimal. Dengan memadukan hard skill (keahlian menggarap tanah) dan soft skill (sikap dan etos kerja) yang dimilikinya, para petani selalu merespon berbagai kendala yang terkait dengan tanah dan pertaniannya.

b. Urgensi Kesejahteraan Kesejahteraan, oleh para petani sering dimaknai sebagai suatu kondisi ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan. Uniknya, makna ini memiliki arti penting bagi para petani. Hal ini dibuktikan oleh keterangan Sekretaris Desa Cepoko tahun 2006 – 2015 yang menyebutkan, ada empat hal yang terkait dengan kesejahteraan, yaitu: (1) memiliki tempat tinggal, sehingga petani tidak perlu menumpang di tempat tinggal orang lain; (2) memiliki tanah untuk bertani, sehingga ada yang diharapkan oleh petani sebagai penghasilannya.

186

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Walaupun begitu, para petani tetap harus memiliki pekerjaan tambahan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga; (3) terpenuhinya kebutuhan makanan, agar keluarga menjadi sehat; (4) anak-anak dapat bersekolah, sehingga dapat menjadi orang yang berpendidikan, dan dapat hidup lebih layak dibandingkan dengan orang-tuanya.

BAB III

Arti penting kesejahteraan bagi petani bukanlah opini, ia (kesejahteraan) bukanlah pendapat, pernyataan, atau gagasan. Bagi petani, kesejahteraan adalah perjuangan, atau sesuatu yang terus menerus mereka perjuangkan sejak dahulu hingga saat ini. Boleh jadi ada interpretasi petani atas makna kesejahteraan, tetapi ia tetap fakta perjuangan. Kesejahteraan tidak mudah diraih oleh petani, meskipun petani telah menyederhanakan ukuran-ukurannya, karena tetap saja mereka harus berjuang sekeras-kerasnya untuk mencapai kesejahteraan. Tanah dan pertanian merupakan harapan petani, untuk memperoleh kesejahteraan yang ada dalam imajinya. Keinginan menyekolahkan anak hingga pada jenjang perguruan tinggi, mendorong petani untuk tidak hanya menekuni livelihood on-farm, melainkan juga berupaya menekuni livelihood off-farm dan non-farm. Hal ini tercermin dari kesiapan para petani menerima kredit usaha dari pihak bank, sebagaimana telah diungkapkan oleh Priyo Hutomo, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Priyo Hutomo mengungkapkan, bahwa setelah mendapat sertipikat tanah, biasanya masyarakat menggunakan tanah tersebut sebagai agunan kredit, untuk menambah modal usaha. Beban kredit relatif murah, karena kredit dari Bank Jatim dibebani bunga 2%, sedangkan dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dibebani bungan 7%,


187

Aristiono Nugroho dkk. sementara itu kredit dari Bank Mandiri dibebani bunga 5%. Pemanfaatan sertipikat hak atas tanah oleh petani, untuk mendapatkan kredit dari bank, sangat membantu permodalan petani. Pemikiran ini telah meresap dalam benak petani, karena itulah cara paling memungkinkan bagi petani mendapat modal yang cukup bagi usaha tani dan usaha nontaninya. Cara ini relatif aman, karena bunganya tidak terlalu tinggi, walaupun petani tetap dituntut mengelola modal usaha sebaik-baiknya. Usaha tani perlu dikelola dengan cermat dan hati-hati, walau hal itu tidak mudah.

c. Kesejahteraan dan Penghasilan Kesejahteraan petani tercapai, bila mereka berpenghasilan. Sementara itu, agar memiliki penghasilan, maka petani harus mempunyai tanah sawah atau kebun. Selanjutnya, tanah sawah atau kebun itu harus digarap oleh petani, dan bila ada masalah tani, maka para petani wajib bertanya kepada para penyuluh pertanian, kelompok tani atau gapoktan. Kesemua ini perlu mendapat bantuan dari pemerintah (pemerintah kabupaten, provinsi, pusat). Bantuan bagi petani tidaklah hanya memberi manfaat bagi petani, melainkan memberi manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan pertanian dan hasil pertanian. Gapoktan dan poktan berulang-kali menyampaikan hal ini dalam setting egaliter, kepada pemerintah desa dan pemerintah di atasnya. Penyampaian telah dilakukan dalam forum resmi dan tidak resmi, dengan mendeskripsikan fakta secara lengkap, agar pihak yang diajak bicara dapat memahaminya, termasuk dalam hal prasyarat kesejahteraan. Prasyarat kesejahteraan tersebut sebagian ada yang telah terpenuhi, tetapi ada juga yang belum terpenuhi. Sebagian

188

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan petani ada yang mempunyai sawah, tetapi ada sebagian lainnya yang tidak mempunyai sawah. Ada sebagian petani yang memiliki ternak, tetapi ada pula sebagian lainnya tidak memiliki ternak, misal: sapi, atau ayam. Dinamika ini diungkapkan oleh Wahyu Sukmono, yang menjabat sebagai Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko dengan menjelaskan, bahwa anggota Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko membutuhkan 30 ton pupuk, tetapi oleh karena sapi yang dimiliki anggota hanya berjumlah 15 ekor sapi, maka belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk organik.

BAB III

Variasi kepemilikan tanah dan ternak oleh petani, mendorong gapoktan agar berupaya lebih kuat, sehingga dapat dicegah perubahan negatif nasib petani. Etos dan semangat para petani tetap tinggi, terutama dalam menggali potensi diri dan sumberdaya menuju peningkatan kesejahteraan. Para perangkat desa dan penyuluh pertanian merupakan narasumber bagi petani, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan berupa informasi terbaru tentang pertanahan dan pertanian. Adakalanya para petani melakukan penyelidikan (investigasi) sederhana, untuk memperoleh pupuk yang paling sesuai bagi bidang tanah yang digarapnya. Penjelasan Wahyu Sukmono ini memperlihatkan betapa seriusnya para petani dalam upayanya memperoleh penghasilan dan peningkatan kesejahteraan. Sebagaimana diketahui, penghasilan merupakan salah satu prasyarat terwujudnya kesejahteraan para petani. Lebih lanjut Wahyu Sukmono menjelaskan, bahwa 15 ekor sapi yang dimiliki anggota Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko membutuhkan pakan, yang oleh anggota dibuat sendiri dengan cara mencampur hasil fermentasi jerami dengan konsentrat yang juga dibuat sendiri.


189

Aristiono Nugroho dkk. Pengetahuan membuat pakan ternak diperoleh petani dari penjelasan petugas penyuluh pertanian, yang memperolehnya dari membaca berita pertanian. Petugas penyuluh pertanian mengungkapkan kepada para petani, bahwa berita yang sering dibacanya berisi informasi menarik tentang pertanian dan pertanahan, yang sangat berguna bagi petani. Berita ini berisi peristiwa aktual yang relevan dengan hidup dan kehidupan para petani, serta sarat dengan informasi pertanian terbaru. Menurut Wahyu Sukmono, petani mampu membuat konsentrat pakan ternak (sapi) setelah mendapat arahan dari petugas penyuluh pertanian atau penyuluh lapangan. Konsentrat dibuat dari kopra, ampas tahu, bonggol jagung, dan jerami kedelai. Kemampuan para petani membuat pupuk organik dan pakan ternak juga merupakan hasil dari penjelasan dan contoh yang diberikan oleh para sarjana yang tergabung dalam SMD (Sarjana Membangun Desa). Program ini memiliki tujuan, untuk memberdayakan petani dan masyarakat pada umunya, dengan memanfaatkan pemikiran dan tindakan para sarjana. Selain itu, alasan para petani membuat pakan ternak sendiri, karena pembuatan pakan ternak yang diborongkan pada pihak lain membutuhkan upah Rp. 150.000,- per 1 ton. Segenap daya upaya dikerahkan petani, untuk meningkatkan kesejahteraan. Petani yang terus diperkaya dengan informasi terbaru memperluas pengetahuannya, sehingga mampu memusatkan perhatian pada berbagai ikhtiar pertanian. Kondisi ini membuat petani semakin tertarik, untuk terus memperbarui informasi pertanian yang dimilikinya. Akhirnya pola sikap dan pola tindak semacam ini meluas hingga menjangkau ranah pertanahan, yang

190

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan berakibat pada upaya petani memperoleh data dan informasi pertanahan terbaru. Muara kondisi ini adalah kesadaran para petani, untuk mensertipikatkan hak atas tanah. Bila informasi pertanian diperoleh petani dari petugas penyuluh pertanian, maka informasi pertanahan diperoleh mereka dari petugas kantor pertanahan, yang formatnya berupa transmisi nilai-nilai pertanahan.

d. Memperjuangkan Kesejahteraan

BAB III

Oleh karena kesejahteraan merupakan sesuatu yang penting bagi petani, maka petani akan terus memperjuangkannya. Kesejahteraan itu diusahakan terus oleh petani sampai kapanpun, di antaranya ada yang sudah berhasil, tetapi ada pula yang baru berhasil sebagian, bahkan ada yang belum berhasil. Tetapi petani tidak putus asa saat belum berhasil, dan tetap berusaha agar sejahtera. Pemerintah desa juga berusaha membantu petani meningkatkan kesejahteraan, dengan memberi berbagai pelayanan, dan berupaya menyalurkan sebaik-baiknya berbagai bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat dan pihak lain yang membantu petani. Dukungan pemerintah desa bagi perjuangan para petani dalam meningkatkan kesejahteraan, relevan dengan nilainilai pertanahan yang ditransmisikan oleh para petugas kantor pertanahan. Nilai-nilai pertanahan mendorong petani melindungi hak atas tanahnya, sehingga tanahnya dapat terus digarap dan menjadi instrumen kesejahteraan. Perlindungan hak atas tanah melalui sertipikasi hak atas tanah, juga memberi kepercayaan pihak bank kepada petani, sehingga bersedia memberi kredit modal usaha. Dengan kata lain dukungan pemerintah desa pada petani, memperkuat efek transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani.


191

Aristiono Nugroho dkk. Berkaitan dengan upaya petani meraih kesejahteraan, Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko (Wahyu Sukmono) menjelaskan, bahwa karena cuaca tidak lagi sesuai dengan musimnya, maka para petani berupaya mengatasi curah hujan yang tinggi. Oleh sebab itu, petani mengutamakan menanam padi, dan untuk sementara mengesampingkan keinginan menanam jagung, karena bila curah hujan tinggi maka jagung akan membusuk dan berjamur. Sementara itu, untuk memperbaiki kesuburan tanahnya petani memerlukan pupuk organik, sehingga mereka berupaya membuat kompos dan memanfaatkan bakteri pengolah tanah, seperti: microderma. Pupuk organik ini dibuat dengan menyemprotkan bakteri pada pupuk buatan pabrik, lalu difermentasi selama 1 (satu) minggu. Bakteri yang digunakan adalah bakteri buatan pabrik, tetapi kemudian dikembang-biakkan dengan cara mencampurnya dengan air kelapa, air godokan kedelai, air cucian beras, tetes tebu, dan nanas (agar pupuk organiknya harum). Upaya petani memperbaiki kesuburan tanah, merupakan salah satu bentuk tanggungjawab petani terhadap bidang tanah yang selama ini dijaga dan dilindungi. Tindakan ini relevan dengan perjuangan para petani meraih kesejahteraan, yang telah dijadikan tujuan oleh para petani. Ketergantungan para petani terhadap para tengkulak dan rentenir diatasi dengan kerja kelompok, dalam wadah orgainsasi yang disebut kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Organisasi ini dikelola secara kekeluargaan, serta selalu memberi kesempatan pada para anggotanya atau petani untuk menyampaikan pendapat pribadi, serta memperoleh informasi tentang pertanian dan pertanahan.

192

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan e. Bekerjasama Untuk Kesejahteraan Untuk mewujudkan kesejahteraannya, para petani bekerjasama satu sama lain dalam wadah yang disebut “kelompok tani”. Pada satu desa terdapat beberapa kelompok tani, yang kemudian membentuk wadah kerjasama yang disebut “gabungan kelompok tani”. Oleh karena dalam satu desa hanya ada satu gabungan kelompok tani, maka organisasi ini bekerjasama dengan pemerintah desa, untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Bantuan dari luar desa kepada para petani, disalurkan oleh pemerintah desa melalui gabungan kelompok tani.

BAB III

Kerjasama antara gabungan kelompok tani dengan pemerintah desa dibangun melalui pembangkitan pemikiran yang sama, tentang pentingnya kesejahteraan bagi para petani. Pemikiran yang sama menimbulkan kesepakatan sosial, untuk memberi berbagai peluang pada para petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebagai contoh, pemerintah desa memberi kesempatan pada para petani, untuk mengikuti program sertipikasi hak atas tanah. Program ini bermanfaat bagi para petani, karena selain mendapat sertipikat hak atas tanah, para petani juga berpeluang mendapat kredit modal usaha dari pihak bank. Sertipikasi hak atas tanah terjadi di Desa Banjarpanjang, yang menjadi lokasi pelaksanaan PRONA. Pemerintah desa ini memberi kesempatan pada para petani, untuk mengikuti program sertipikasi hak atas tanah. Sementara itu, Gapoktan (Gabungan kelompok tani) Desa Banjarpanjang mendukung sertipikasi hak atas tanah dengan menjadi bagian dari Panitia PRONA Desa. Kondisi ini membuktikan, bahwa kerjasama telah dikelola dan dipraktekkan dengan baik oleh para pihak di desa ini. Kerjasama tidak semata-mata bekerja bersama-


193

Aristiono Nugroho dkk. sama, melain merupakan usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan kesejahteraan petani. Selain bekerjasama satu sama lain, masing-masing petani secara mandiri memutuskan tindakannya untuk mewujudkan kesejahteraan. Ruslan (petani di Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang) menjelaskan hal ini dengan menyatakan, bahwa kredit bank dengan jaminan tanah atau sertipikat hak atas tanah nilainya berbeda-beda, tergantung kemampuan dan kebutuhan petani. Sebagai contoh ada petani yang mengambil kredit sebesar Rp. 15 juta untuk usaha pertanian, tetapi ada juga petani yang mengambil kredit Rp. 25 juta untuk membuka usaha ternak, misal sapi atau ayam. Sementara itu, Ruslan menyatakan bahwa ia ingin berhatihati dalam mengambil kredit, sehingga ia hanya mengambil kredit sebesar Rp. 5 juta dari Bank Mandiri Syariah, untuk usaha ternak kambing, yang ia belikan 7 (tujuh) ekor kambing. Untuk kreditnya ini, Ruslan wajib membayar angsuran jasa kredit sebesar Rp. 75.000,- per bulan, sedangkan hutang pokoknya (Rp. 5 juta) belum perlu diangsur.

3. Harmoni Sosial Transmisi nilai-nilai pertanahan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan pada para petani memberi dampak berupa peningkatan keadilan dan kesejahteraan para petani. Selain itu, transmisi nilai-nilai pertanahan juga memberi dampak berupa harmoni sosial, yang rinciannya sebagai berikut:

a. Wujud Harmoni Sosial Setelah tindakan dan perilaku petani dalam melindungi kepemilikan tanahnya memberi dampak berupa terciptanya keadilan di bidang pertanahan, dan terjadinya peningkatan kesejahteraan; ternyata tindakan dan perilaku tersebut

194

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan juga berdampak pada terwujudnya harmoni sosial. Hal ini dijelaskan Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006 – 2015 (Suwarno D.), dengan menyatakan pemasangan patok menunjukkan adanya kerukunan (baca: harmoni sosial) di masyarakat. Mereka (pihak-pihak yang terlibat) saling mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga ingin saling membantu satu sama lain, karena nanti yang membantu juga akan dibantu.

BAB III

Pemasangan patok menunjukkan adanya harmoni sosial di masyarakat, sebab pelaksanaannya melibatkan tetangga batas dan pihak terkait. Harmoni sosial dapat terbentuk, karena sebelumnya terbangun interaksi sosial yang baik antara petani pemilik tanah yang bersangkutan, dengan para tetangga batas, dan pihak terkait lainnya. Interaksinya tidak selalu dramatis, tetapi mampu membangun kesefahaman antar mereka. Oleh karenanya informasi antar mereka mengalir dengan lancar, terutama saat terkait dengan pertanian dan pertanahan.

b. Urgensi Harmoni Sosial Harmoni sosial penting bagi para petani, karena memberi kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani, yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Situasi ini diungkapkan Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) yang menjelaskan, bahwa pemerintah desa ingin meningkatkan kesejahteraan para petani. Caranya dengan menggalakkan sayuran di desa ini, karena melihat kesejahteraan para petani sayur di Kecamatan Plaosan. Keinginan ini telah mendapat dukungan dari kelompok tani dan kelompok wanita tani, yang juga ingin meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Desa Banjarpanjang.


195

Aristiono Nugroho dkk. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan keinginan yang telah ada sejak lama dan terus tumbuh, seiring situasi harmoni sosial desa yang juga terus berkembang. Harmoni sosial tidak boleh hanya diwujudkan secara berkala, melainkan harus diwujudkan secara terus menerus, sedikit demi sedikit, tetapi terus berkembang. Perkembangan pesat harmoni sosial, menjadi modal sosial para petani dalam meningkatkan pendapatan. Pandangan ini melekat dalam benak dan pikiran para petani, sehingga bersama-sama dengan pemerintah desa, mereka berupaya mewujudkannya. Sarbini, S.T. menambahkan, bahwa dahulu sebagian besar sawah di desa ini berupa sawah tadah hujan, kemudian dibuatlah sumur dangkal (dengan kedalaman 60 meter) dan sumur dalam (dengan kedalaman 150 meter) melalui P2AT (Program Pengadaan Air Tanah) untuk pengairan, sehingga sawah dapat digarap dengan baik. Saat ini, pada musim kemarau, para petani Desa Banjarpanjang mampu menanam jagung seluas 35 Ha, padi seluas 7 Ha, dan kedelai seluas 5 Ha. Selain itu, untuk memperbaiki kemampuan para petani menggarap tanahnya dibutuhkan program pipanisasi yang mampu mendistribusikan air dari sumur dalam dan sumur dangkal ke lokasi yang memerlukan air. Upaya ini mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang membantu para petani di desa ini, sehingga dapat memiliki sumur P2AT (Program Pengadaan Air Tanah) untuk pengairan pada tahun 2014. Usaha ini dilakukan dengan cara memanfaatkan genset, meskipun baru mampu melayani ¼ wilayah desa. Keterangan Sarbini, S.T. memperlihatkan, bahwa harmoni sosial memberi kesempatan pada para petani mengatasi kendala pertanian, terutama ketersediaan air

196

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan dan pengairan. Kesempatan menentukan adanya peluang bagi petani melakukan upaya, untuk memenuhi kebutuhan air tanah yang digunakan bagi ¼ wilayah desa. Peluang dibangun ketika para tokoh saling berkomunikasi membahas kebutuhan air tanah, serta mendapat dukungan dari sebagian besar petani yang berada di wilayah sasaran. Dukungan semakin lengkap, ketika pemerintah desa turut mendukung, dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Selain optimalisasi tanah sawah melalui pengairan, pengadaan sumur, dan pipanisasi; Pemerintah Desa Banjarpanjang juga berencana, untuk membangun lumbung desa, yang dimaksudkan untuk meminjamkan padi kepada masyarakat, bila musim paceklik tiba, yang bertujuan membangun ketahanan pangan desa. Oleh karena itu, luas sawah tadah hujan di desa ini yang sebesar 157 Ha, dan yang beririgasi setengah teknis seluas 30 Ha harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.


BAB III

Ide tentang lumbung desa tidak mungkin muncul, bila petani dan masyarakat desa pada umumnya hidup dalam suasana disharmoni sosial. Oleh karena itu, dapat difahami bahwa harmoni sosial merupakan sasaran spesifik, agar petani mendapat kesempatan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Pada situasi semacam ini pemerintah desa memiliki fungsi penting, yaitu sebagai pihak yang menstimulus kehadiran harmoni sosial. Fungsi ini dijalankan oleh pemerintah desa melalui cara-cara yang berkaitan dengan interaksi, komunikasi, serta transmisi informasi dan berbagai nilai (values). Hasil pelaksanaan fungsi pemerintah desa mewujud dalam bentuk terciptanya harmoni sosial di desa yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Desa Banjarpanjang.

197

Aristiono Nugroho dkk. c. Prasyarat Harmoni Sosial Keinginan mewujudkan harmoni sosial dapat tercapai, saat semua pihak bersedia melaksanakan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana diketahui, saat setiap anggota masyarakat, para petani, seluruh kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, badan perwakilan desa, dan pemerintah desa bersedia untuk melaksanakan kewajiban, maka terbukalah “ruang” bagi pemenuhan hak mereka masing-masing. Dengan demikian kesediaan melaksanakan kewajiban merupakan prasyarat bagi terwujudnya harmoni sosial. Pelaksanaan kewajiban para pihak merupakan konsepsi paling simpel, dan paling mudah difahami dalam konteks mewujudkan harmoni sosial. Konsepsi ini dikomunikasikan oleh perangkat desa kepada tokoh dan para petani, serta anggota masyarakat desa pada umumnya. Tujuannya, agar mereka mampu memahami sisi positif pemenuhan kewajiban bagi pencapaian harmoni sosial. Ketika pemenuhan kewajiban telah menjadi mindset dan cultural-set para petani dan masyarakat desa, maka dapat dikatakan latar belakang harmoni sosial telah terbentuk. Harmoni sosial telah berada dalam benak mereka, dan siap diwujudkan dalam kehidupan nyata. Indahnya kesediaan melaksanakan kewajiban diungkapkan oleh Kamituwo atau Kepala Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang (Sadirun) dengan menjelaskan, bahwa semua pihak di Desa Banjarpanjang bersedia melaksanakan kewajiban. Contoh, bila ada masalah waris yang tidak selesai di lapangan (tingkat dusun), maka diselesaikan di tingkat desa. Saat itulah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarpanjang bahu membahu menyelesaikan masalah waris tersebut dengan memanfaatkan data yang ada di kantor desa.

198

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Bahu membahu menyelesaikan masalah waris diperlukan, karena masalah ini merupakan perpaduan data aktual dengan data sejarah kepemilikan bidang tanah. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarpanjang perlu berinteraksi dengan sesepuh desa, untuk mendapat informasi yang shahih. Saat berinteraksi terjadi transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu dari sesepuh desa pada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarpanjang. Nilai-nilai pertanahan ini kemudian dipilah dan dipilih agar sesuai dan relvan dengan nilainilai pertanahan masa kini, terutama yang terkait dengan pewarisan. Kondisi ini memperlihatkan, bahwa transmisi nilai-nilai selalu terjadi di masyarakat, termasuk nilai-nilai pertanahan.

BAB III

Selain Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarpanjang, yang selalu bersedia menjalankan kewajibannya; ada pula Ketua Panitia PRONA Desa, yang dijabat oleh Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang (Sukiran), yang juga selalu bersedia melaksanakan kewajibannya. Sadirun menjelaskan, bahwa Sukiran yang menjabat sebagai Ketua Panitia PRONA Desa bersedia bolak-balik ke kantor pertanahan, untuk membantu menyerahkan berkas yang telah diperbaiki warga, atau melengkapi berkas yang kurang. Sukiran juga bersedia bertanggung-jawab atas pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang yang jumlahnya mencapai 700 bidang tanah, dengan perincian 400 bidang tanah di Dusun Panjang, dan 300 bidang tanah Dusun Pulutan. Untuk itu, Sukiran mendapat bantuan dan dukungan yang kuat dari Kepala Dusun Panjang (Sadirun) dan Kepala Dusun Pulutan (Zainudin), terutama dalam hal mengatasi sengketa batas tanah dan sengketa waris, agar


199

Aristiono Nugroho dkk. pelaksanaan pengukuran bidang tanah oleh petugas kantor pertanahan berjalan lancar. Sengketa batas tanah dan sengketa waris merupakan dua hal, yang secara akademis menarik untuk dibahas. Tetapi Sukiran menyatakan, bahwa ia berharap agar dua hal tersebut tidak terjadi saat pelaksanaan PRONA, karena proses untuk menyelesaikannya membutuhkan waktu, sehingga dapat menghambat pelaksanaan PRONA. Walaupun akhirnya dua hal ini terjadi juga saat pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang, namun Sukiran bersyukur, karena ia dibantu Kepala Dusun Panjang (Sadirun) dan Kepala Dusun Pulutan (Zainudin).

d. Prospek Harmoni Sosial Ketika para petani telah memandang pentingnya harmoni sosial, maka hal ini dapat membuka prospek bagi diperjuangkannya harmoni sosial di masa depan. Prospek semakin baik, ketika pemerintah, petani, dan masyarakat desa bekerjasama untuk mewujudkan harmoni sosial. Situasi dan kondisi ini memberi harapan, dan peluang bagi seluruh elemen atau unsur desa untuk berpartisipasi. Prospek terus semakin baik, karena pada faktanya situasi dan kondisi ini (harmoni sosial) memang diperlukan seluruh elemen desa. Partisipasi dan kebutuhan merupakan dua kata kunci bagi upaya mewujudkan harmoni sosial, yang boleh jadi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sederhana, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya tidaklah sederhana. Ada kelayakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan, bagi hadirnya partisipasi petani dalam mewujudkan harmoni sosial. Kelayakan tercipta saat petani, pemerintah desa, dan masyarakat umum di desa tersebut mengakui, bahwa mereka membutuhkan harmoni sosial. Pemahaman ini mengaitkan

200

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan antara partisipasi dengan kebutuhan, dan peran semua pihak di desa tersebut, dalam mewujudkan harmoni sosial. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) menjelaskan tentang prospek harmoni sosial, dengan mengungkapkan peluang yang ditimbulkannya, termasuk peluang menggarap tanah, bantuan pemerintah, perbaikan kondisi pemilikan tanah, masa depan Desa Banjarpanjang, dan PRONA. Secara lugas, Sarbini, S.T. juga menyatakan, bahwa semangat petani menggarap tanahnya, selain karena tanah yang dimilikinya telah bersertipikat, juga karena Desa Banjarpanjang memiliki dam atau bendungan, yang meskipun ukurannya tidak besar, tetapi mampu mengairi 30 Ha tanah sawah.

BAB III

Ketersediaan air bagi 30 Ha tanah sawah memang sangat menyemangati para petani, mereka optimis dapat meningkatkan kesejahteraan, bila harmoni sosial juga dapat terus terwujud di Desa Banjarpanjang. Interaksi di desa ini tidak boleh beku, melainkan harus dalam kondisi cair, yaitu kondisi yang memungkin hubungan baik antar personal. Kondisi ini diperlukan agar memudahkan penyelesaian bila terdapat sengketa, atau terjadi benturan kepentingan di antara para pihak. Ketika kondisi ini terus berlangsung seiring dengan bergeraknya waktu, maka kebersamaan semakin terbentuk, dan harmoni sosial menjadi muara dari kesemuanya. Selain ketersediaan air bagi 30 Ha tanah sawah, para petani di desa ini juga memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Magetan, yang penyalurannya dilakukan Pemerintah Desa Banjarpanjang, dan Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang, serta kelompok tani. Mekanisme ini menjamin distribusi bantuan hingga ke tangan petani, yang nilai totalnya mencapai Rp. 2 milyar. Bantuan


201

Aristiono Nugroho dkk. yang diterima petani sangat relevan dengan keberadaan 1.624 bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat (petani), dan 16 bidang tanah kas desa. Relevansi semakin jelas, ketika diketahui bahwa luas kepemilikan tanah oleh petani sangat bervariasi, mulai dari yang memiliki tanah seluas 1 Ha, meskipun berupa sawah tadah hujan, hingga yang tidak memiliki tanah. Kepemilikan tanah yang bervariasi di kalangan petani Desa Banjarpanjang, dari yang luasnya 1 Ha hingga yang tidak memiliki tanah, ternyata tidak merusak kedekatan di antara mereka. Para petani yang berbeda luas kepemilikan tanah ini, dekat secara spasial dan sosial. Mereka dekat secara spasial, karena berada di satu desa yang sama, yang wilayah desanya tidak terlalu luas. Selain itu, mereka dekat secara sosial, karena selama ini berinteraksi dan berkomunikasi secara intens. Oleh karena kedekatan secara spasial dan sosial inilah, maka para petani lebih mudah mewujudkan harmoni sosial. Upaya mewujudkan harmoni sosial mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Banjarpanjang, dengan cara mendukung pengembangan usaha kecil, karena pemerintah desa percaya bahwa ada hubungan antara harmoni sosial dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah desa ingin mengembangkan tanaman sayuran di desa ini, agar desa ini menjadi sentra sayur mayur di Kabupaten Magetan. Keinginan ini muncul, sebab pemerintah desa mengetahui, bahwa tanah di desa ini cocok untuk tanaman sayur mayur, meskipun cuaca kadang harus diatasi dampaknya. Ketika sentra sayur mayur dapat diwujudkan di desa ini, maka para petani Desa Banjarpanjang akan menikmati peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Hal ini penting dilakukan sebagai ihtiar bagi terwujudnya harmoni sosial di

202

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan desa ini, dalam bingkai dan sekaligus basis kesejahteraan. Oleh karena itu, para petani, kelompok tani, gapoktan, dan perangkat desa perlu belajar dari petani di Kecamatan Plaosan, yang sukses menjadi petani sayuran. Hasil panen yang tiap tahun selalu didominasi oleh padi dan jagung, pada tahun-tahun mendatang ditambah dengan sayuran yang ditanam di pekarangan.

BAB III

Pemanfaatan pekarangan oleh petani merupakan bentuk kreativitas, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, dan basis mewujudkan harmoni sosial. Walau tanah sawah yang menghasilkan padi, jagumg, dan kedelai sudah dikenal oleh para petani, tetapi mereka perlu didorong agar berkenan memanfaatkan pekarangan. Nilai-nilai pertanahan masa kini mewajibkan petani, untuk memanfaatkan secara optimal bidang tanah yang dimilikinya. Transmisi nilai-nilai pertanahan pada para petani yang telah berlangsung selama ini, merupakan instrumen bagi pemanfaatan pekarangan, bagi terpenuhinya keinginan pemerintah desa untuk menjadikan desa ini sebagai sentra sayur mayur. Sarbini, S.T. menambahkan, bahwa keinginan menjadikan desanya sebagai sentra sayur mayur, telah diawali dengan upaya memberi jaminan kepastian hukum atas bidang-bidang tanah yang dimiliki petani. Dari 1.640 bidang tanah yang ada di desa ini, tahun 2014 sebanyak 1.313 bidang telah diusulkan untuk diikutsertakan dalam PRONA. Tetapi PRONA baru dapat dilaksanakan pada tahun 2015, dengan jumlah bidang tanah yang dapat diikutsertakan sebanyak 700 bidang. Setelah sertipikasi tanah sebanyak 700 bidang berhasil, maka dukungan dinas terkait dapat dihadirkan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sementara itu, berdasarkan data hasil PRONA diketahui


203

Aristiono Nugroho dkk. adanya bidang-bidang tanah yang datanya berbeda dengan data PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk itu maka setiap tahun Pemerintah Desa Banjarpanjang menargetkan dapat menyelesaikan mutasi (perubahan data) PBB sebanyak 100 bidang. Penetapan target dilakukan, sebagai konsekuensi kuatnya keinginan memberi pelayanan pada petani. Pemerintah Desa Banjarpanjang menginginkan petani memenuhi kewajiban sebaik-baiknya, termasuk kewajiban membayar PBB. Tetapi bagi Pemerintah Desa Banjarpanjang kewajiban ini harus adil, yaitu ketika petani membayar PBB sesuai dengan luas tanah yang dimilikinya. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah nilai PBB harus direvisi, ketika ternyata luas tanah yang tertera di Surat PBB Terutang tidak sesuai dengan realitas. Pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan upaya perbaikan, sehingga dalam satu tahun hanya ditargetkan 100 bidang. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi petani, tentang pentingnya memperhatikan luas bidang tanah. Tindakan ini sekaligus merupakan bentuk transmisi nilai-nilai pertanahan dari pemerintah desa pada petani.

e. Bekerjasama Untuk Harmoni Sosial Pentingnya harmoni sosial di masa depan, mendorong para petani untuk melakukan proses, yang antara lain dengan cara bekerjasama. Para petani bekerjasama dalam wadah yang disebut “kelompok tani”, kemudian seluruh kelompok tani yang ada di desa bekerjasama dalam wadah yang disebut “gapoktan” atau “gabungan kelompok tani”. Dalam konteks yang lebih luas, maka gapoktan bekerjasama dengan pemerintah desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan badan perwakilan desa. Seluruh kerjasama ini memiliki maksud, yaitu untuk mewujudkan harmoni sosial di desa.

204

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Kerjasama menjadi instrumen penting dalam mewujudkan harmoni sosial, karena memberi kesempatan pada semua pihak untuk berkontribusi. Semua pihak merasa memiliki kesempatan, dan mengerti bahwa sesungguhnya harmoni sosial merupakan kebutuhan bersama. Berbekal kebersamaan inilah, maka setiap potensi yang ada di desa dicegah dari perannya sebagai penyebab destruktif. Sebaliknya, setiap potensi yang ada justru diarahkan agar berfungsi sebagai pendukung harmoni sosial. Perbedaan luas tanah yang ada, dimanfaatkan untuk bekerjasama. Sementara itu, perbedaan pendapatan bagi setiap profesi justru memajukan perekonomian, karena petani yang berpenghasilan rendah segera membantu pihak lain sebagai upayanya menambah penghasilan.

BAB III

Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) mengungkapkan tentang adanya harmoni sosial di Desa Banjarpanjang. Ia memperlihatkan bukti kerjasama yang kuat, yang muncul di desanya saat pelaksanaan program PRONA. Lebih jauh Suparna menjelaskan, bahwa Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang dipilih sebagai organisasi yang melaksanakan PRONA dengan membentuk Panitia PRONA Desa, karena organisasi ini paling aktif dan paling mampu mengkoordinir sebagian besar warga desa, serta paling mampu bekerjasama dengan semua unsur di Desa Banjarpanjang. Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang adalah organisasi yang berupaya membantu petani di Desa Banjarpanjang, untuk meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan akhirnya membentuk harmoni sosial. Untuk itu, Gapoktan “Tani Manunggal” berupaya memenuhi minat diri (self interest)


205

Aristiono Nugroho dkk. para petani, dengan membela kepentingan petani. Selain itu, bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Magetan juga disalurkan oleh Gapoktan “Tani Manunggal” pada petani. Seluruh ikhtiar ini, akhirnya semakin mendekatkan Gapoktan “Tani Manunggal” dengan petani, dan semakin memudahkannya untuk mengajak para petani mewujudkan harmoni sosial. Suparna menambahkan, bahwa Gapoktan “Tani Manunggal” telah banyak berjuang bagi petani. Untuk meningkatkan kondisi ekonomi petani, Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang berupaya mengembangkan usaha pertanian dan peternakan di desa ini, termasuk menyediakan modal bergulir bagi anggotanya. Gapoktan ini memiliki dana sebesar Rp. 150 juta, yang digulirkan sebagai modal usaha bagi anggota-anggotanya. Selain itu, untuk mengatasi kesulitan air bagi usaha tani, gapoktan ini merintis pipanisasi dan penyediaan genset untuk mengangkat air dari dalam sumur ke penampungan, untuk kemudian dialirkan ke tanah-tanah petani. Selain itu Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang memiliki penggilingan padi, dan kios tani. Kios tani yang diusahakan oleh gapoktan ini dimaksudkan, untuk mendistribusikan pupuk bagi petani, sedangkan harganya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kios Tani dengan para petani.

206

BAB IV

P E N U T U P

Masalah utama petani di Kabupaten Magetan tidak jauh berbeda dengan masalah petani di kabupaten lainnya di Indonesia, yaitu kesejahteraan, yang sekaligus menjadi masalah pokok sektor pertanian. Oleh karena itu, tindakan yang paling rasional bagi petani adalah aktif dalam berbagai kegiatan, yang mampu membantunya menjangkau kesejahteraan. Pemberdayaan petani merupakan salah satu cara, agar para petani mampu menjangkau kesejahteraan. Ketika pemberdayaan petani sedang diperjuangkan, untuk mencapai sasaran dan tujuan kesejahteraan, maka transmisi nilainilai pertanahan merupakan salah satu prasyaratnya. Transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani berpeluang mengalihkan nilai-nilai yang berguna dalam pemberdayaan petani, dan mengundang kesediaan para petani untuk menerimanya. Hal ini membuka peluang bagi hadirnya keyakinan dan motif para petani, sehingga dapat membantu terwujudnya tindakan para petani, yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan. Collins English Dictionary (2015) menjelaskan, bahwa transmisi (Bahasa Indonesia) atau transmission (Bahasa Inggris)


207

Aristiono Nugroho dkk. adalah tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya. Dengan demikian “transmisi” dalam konteks pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan adalah: (1) proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan; (2) yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas kantor pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran; sehingga (3) cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya. Transmisi nilai-nilai pertanahan berlangsung ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan melakukan tindakan dan komunikasi dengan petani, dengan memanfaatkan xinyong (kepercayaan) dan guanxi (hubungan pribadi). Sebagaimana diketahui, tiap individu petani memiliki perbedaan dalam hal kemampuannya untuk belajar dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, tetapi hal ini tidak menyurutkan ikhtiar kantor pertanahan dalam memberdayakan petani. Para petugas kantor pertanahan berupaya memanfaatkan modal sosial yang ada di suatu desa, agar dapat memberdayakan petani melalui transmisi nilai-nilai pertanahan. Upaya petugas kantor pertanahan ini dapat difahami dengan memanfaatkan Teori Pertukaran Sosial, yang selanjutnya diketahui bahwa dalam konteks transmisi nilai-nilai pertanahan, petugas kantor pertanahan memperoleh kesempatan: Pertama, mengkonstruksi tindakan atau perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, dengan menginformasikan adanya reward (ganjaran atau manfaat) atas tindakan atau perilaku tersebut bagi petani, agar petani berkenan mengulangi tindakan atau perilaku tersebut; Kedua, memberi informasi kepada para petani, bahwa mereka mendapat reward terus menerus berupa perlindungan hak atas tanah, bila terus menerus mengulangi tindakan atau perilaku tersebut;

208

Penutup Ketiga, memberi informasi kepada para petani, bahwa tindakan dan perilaku tersebut sangat bernilai bagi diri sendiri dan pihak lain, sehingga para petani terdorong untuk mengulangi tindakan dan perilaku tersebut; Keempat, membuka kesempatan bagi terjadinya pertukaran kembali (re-exchange) manfaat yang diperoleh, ketika petugas kantor pertanahan dan petani melakukan interaksi; Kelima, penilaian bagi tindakan atau perilaku para petani tidak selalu bersifat ekonomi (perbandingan cost and benefit) melainkan dapat pula bersifat subyektif, misalnya yang terkait dengan perlindungan hak atas tanah; Keenam, mendorong para petani agar tetap melakukan tindakan atau perilaku yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, sehingga mereka dapat terus menerus memperoleh reward, berupa jaminan atau perlindungan hukum, yang terkait dengan hak atas tanahnya.

BAB IV

Saat hasil pemahaman teoritis tersebut dipertemukan dengan fakta lapangan diketahui, bahwa transmisi nilai-nilai pertanahan secara faktual berbasis pada petugas kantor pertanahan dan para petani, serta interaksi petugas kantor pertanahan dengan para petani. Ketika para petugas kantor pertanahan melakukan transmisi nilainilai pertanahan, mereka memiliki motif, berupa: (1) pelaksanaan tugas, (2) tunduk pada ketentuan, dan (3) memberi manfaat. Motif ini diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku, yang sesuai: (1) tuntutan tugas, (2) batasan ketentuan, dan (3) kebutuhan petani. Tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, yang dibekali motif yang kuat ini, akhirnya menghasilkan tindakan dan perilaku yang tepat dan relevan. Sementara itu, para petani juga memiliki motif saat menerima transmisi nilai-nilai pertanahan, yaitu agar dapat: memperjelas, melindungi, dan memanfaatkan kepemilikan tanah. Motif ini mendorong para petani, untuk mengamati: (1) isi dan pelaksanaan sosialisasi, (2) pelayanan petugas kantor pertanahan, dan (3) prospek


209

Aristiono Nugroho dkk. kepemilikan tanah. Hasil pengamatan petani kemudian memicu kesediaan petani, untuk: (1) menghadiri sosialisasi, (2) berpartisipasi dalam sosialisasi, (3) menyiapkan alat bukti, (4) mengumpulkan data lapangan, (5) merespon pengumuman, dan (6) menerima sertipikat hak atas tanah. Saat para petani berinteraksi dengan petugas kantor pertanahan, mereka membangun kepercayaan dan hubungan. Para petani percaya terhadap motif, tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, serta ketepatan dan relevansinya. Para petani dan petugas kantor pertanahan juga membangun hubungan, berupa hubungan formal, semi formal, dan personal yang terkait dengan pelaksanaan; serta hubungan personal yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas. Akhirnya transmisi nilai-nilai pertanahan dapat terlaksana, yang wujudnya berupa penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, dan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu dilakukan dengan memperhatikan maksud, alasan, prasyarat, prospek, dan prosesnya. Selanjutnya, transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini juga dilakukan dengan memperhatikan maksud, alasan, prasyarat, prospek, dan pelaksanaannya. Transmisi nilai-nilai pertanahan menghasilkan aktivitas, yang melindungi kepemilikan bidang tanah para petani, sehingga bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan, dan orang lain. Kepemilikan bidang tanah petani dapat dilindungi, saat para petani menyadari bahwa kepemilikan bidang tanah merupakan sesuatu yang urgen, dan prasyaratnya terpenuhi. Hal ini sekaligus memperlihatkan prospeknya yang baik, terutama setelah diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Kepemilikan bidang tanah yang semakin kuat, selain bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan, juga bermanfaat bagi: (1) tetangga batas, (2) sesama petani, (3) masyarakat desa, serta (4) pemerintah desa.

210

Penutup Dampak transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan pada para petani, antara lain munculnya semangat memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan, serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan harmoni sosial. Saat memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan, para petani berupaya agar mampu memperoleh perlindungan hukum, dan pemenuhan hak-haknya. Walaupun konsekuensi yang timbul berupa pemenuhan kewajiban, sehingga keadilan dapat menjadi instrumen pendorong kemajuan petani. Selain keadilan, transmisi nilai-nilai pertanahan juga mendorong semangat para petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Petani mengerti makna kesejahteraan, dan urgensinya, serta keterkaitannya dengan penghasilan atau pendapatan petani. Oleh karena itu, merupakan hal yang logis bila kemudian para petani memperjuangkan peningkatan kesejahteraan melalui kerjasama di antara mereka dan dengan pihak lain.

BAB IV

Saat keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan, maka terbentang peluang munculnya harmoni sosial. Petani dapat berkontribusi dalam mewujudkan harmoni, saat mereka telah faham urgensi, prasyarat, dan prospek harmoni sosial. Berbekal semua itu, para petani bekerjasama dengan sesamanya dan dengan pihak lain, untuk mewujudkan harmoni sosial.


211

212

DAFTAR PUSTAKA Azwar, Saifuddin. 1998. “Metode Penelitian.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Badaruddin. 2008. “Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia.” Pidato Pengukuhan Guru Besar. Medan, Universitas Sumatera Utara. Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2011. “Petani Jeruk Pamelo Magetan Terpaksa Panen Dini.” Bates, Lucy and Jackie Chappell. 2003. “Inhibition of Optimal Behavior by Social Transmission in The Guppy Depends on Shoaling.” Journal Behavioral Ecology, Volume 13, No.6, 2003. Berger, Jonah. 2011a. “Arousal Increases Social Transmission of Information.” University of Pennsylvania. Berger, Jonah and Katherine L. Milkman. 2011b. “What Makes Online Content Viral?” Journal of Marketing Research. DOI:10.1509/ jmr.10.0353. Bisin, Alberto and Thierry Verdier. 2005. “Cultural Transmission.” New York University. Chen Zhongtai, Maning, Wang Xiaohuan, and Shi Xiuqing. 2015. “Key Nodes Indentify in The Peasants Social Network Based on Structural Hole Theory.” International Journal of Hybrid Information Technology. Volume 8, No.4 (2015), pp.251-258. Chris, Livesey. 2003. “Deviance and Social Control.” www.sociology.org. uk Eerkens, Jelmer W. and Carl P. Lipo. 2007. “Cultural Transmission

213

Theory and The Archaeological Record: Providing Context to Understanding Variation and Temporal Changes in Material Culture.” Springer Science Business Media. Eriksson, Kimmo and Julie C. Coultas. 2005. “Theory of Conformist Social Learning.” Vasteras (Sweden), Malardalen University. Irawan, Bambang. 2007. “Fluktuasi Harga, Transmisi Harga dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah.” Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 Nomor 4, Desember 2007, halaman 358-373. Jakarta. Kashima, Yoshihisa. (et.al.). 2012. “Social Transmission of Cultural Practices and Implicit Attitudes.” University of Melbourne. Kay, Bussy and Albert Bandura. 1999. “Social Cognitive Theory of Gender Development and Differentiation.” Stanford University. Krause, J., D.P. Croft, and R. James. 2007. “Social Network Theory in The Behavioral Sciences: Potential Applications.” Bangor (Gwynedd, UK), University of Wales Bangor. Kurtines, William M. and Jacob L. Gewirtz. 1991. “Handbook of Moral Behavior and Development. Volume 1: Theory.” Hillsdale (New Jersey), Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Madiun Pos. 2015. “Inilah Cara Alami Petani Magetan Melawan Hama Tikus.” Selasa, 14 April 2015. Magetan Optimis. 2013. “Pemkab Magetan Terus Berdayakan Petani.” Moleong, Lexy J. 2007. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung, Remaja Rosdakarya. Mora, Joana Maria Pujadas, Gabriel Brea Martinez, and Anna Cabre. 2014. “Intergenerational Transmission of Social Status and Occupations at The Barcelona Area, 16th – 17th Centuries.” Budapest (Hungary), European Population Conference, 25 – 28 June 2014. Muhajir, Noeng. 1998. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Yogyakarta, Rake Sarasin.

214

Nugroho, Aristiono. (et.al). 2014. “Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong.” Yogyakarta, STPN Press. Nugroho, Aristiono dan Sutaryono. 2015. “Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah.” Yogyakarta, STPN Press. Pemerintah Kabupaten Magetan. 2014a. “Menuju Kesejahteraan Petani di Kabupaten Magetan.” Pemerintah Kabupaten Magetan. 2014b. “Profil Kabupaten Magetan: Untuk Kerjasama Sister City.” Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. “Teori Sosiologi Modern.” Jakarta, Prenada Media. Ritzer, George. 1985. “Sosiologi: Ganda”. Jakarta, Rajawali.

Ilmu Pengetahuan Berparadigma

Smith, Keny. (et.al.). 2008. “Introduction: Cultural Transmission and The Evolution of Human Behaviour.” Newcastle (UK), Northumbria University. Sommers, S. Mthethwa. 2014. “Narratives of Social Justice Educators.” Springer Briefs in Education. Surya Online. 2015. “Harga Beras Melambung, Petani Magetan Anggap Sebagai Berkah.” www.surya.co.id, tanggal 1 Maret 2015 jam 18.39

215

TRANSMISI NILAI-NILAI PERTANAHAN D I K A B U P A T E N M A G E T A N

Recommend Documents