TOPIK 3 Konsepsi
BADAN PERWAKILAN POLITIK (PARLEMEN & LEGISLATURE) By
Andri Rusta Mata Kuliah Sistem Perwakilan Politik Semester Genap 2010/2011 Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas
1
Pengantar
• Sejarah pertumbuhan pemerintahan klasik maupun modern selalu didahului dg terbentuknya struktur eksekutif, baru kemudian diikuti timbulnya kebutuhan akan badan legislatif atau parlemen • Di negara2 demokrasi lama, spt Inggris, AS dan Eropa pada umumnya, pertumbuhan parlemen berlangsung cukup lama • Di negara2 baru, parlemen tumbuh dlm waktu bersamaan dengan badan eksekutif • Perbedaan sejarah petumbuhan badan perwakilan inilah yg akhirnya menempatkan parlemen pd peranan yg berbeda-beda. - ada sistem politik yg memberi garis pembatas yg jelas antara kedua lembaga, dan ada pula yg tidak jelas. 2
1
Sejarah badan perwakilan politik • Dapat ditelusuri sampai ke masa Yunani kuno (Athena memiliki Dewan Polis (Ekklesia), dimana masyarakat mempunyai kesempatan mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan). • Ekklesia mendampingi eksekutif (Vouli ton Pentakosion) bertugas mempertimbangkan keputusan badan eksekutif dan mengeluarkannya dalam bentuk hukum melalui perdebatan antar anggota. Kamis, 07 April 2011
3
• Senat romawi mempunyai kewenangan sebagai badan pertimbangan pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi. • Parlemen dalam bentuk sekarang bermula di Inggris di ujung abad ke-12 di mana Magnum Concilium sebagai dewan kaum feodal dinamakan Parlemen sebagai wadah para tuan tanah untuk membahas segala sesuatunya.
Kamis, 07 April 2011
4
2
• Pada penghujung abad ke-14, barulah parlemen dimanfaatkan raja sebagai badan konsultasi pembuatan per-UU-an. • Awal abad 15, parlemen berfungsi sebagai badan pembuat hukum walaupun keanggotaannya belum representasi rakyat. • Parlemen yang sekaligus sebagai badan pembuat hukum dan badan perwakilan melalui pemilihan, baru terjadi pada abad ke-18 di Inggris. Kamis, 07 April 2011
5
Peran dan fungsi • Peran parlemen berkembang dalam dua tahap. Pertama sebagai badan pembuat hukum kemudian sebagai badan perwakilan (representative). • Di Indonesia, fungsi parlemen dirumuskan dalam bentuk hak-hak lembaga tersebut. – – – – –
Perundang-undangan Keuangan Pengawasan Pemilihan pejabat Internasional. Kamis, 07 April 2011
6
3
Organisasi dan proses • Realisasi fungsi dan peranan parlemen tersebut digerakkan oleh organisasi badan dan dijalankan di dalam proses intern lembaga. Apabila struktur merupakan unsur pemeran, maka proses intern lembaga merupakan interaksi di antara struktur tersebut.
Kamis, 07 April 2011
7
Organisasi dan proses… • Struktur organisasi – Komisi • Komisi tetap (standing committee) • Komisi khusus (selected committee)
– Fraksi
• Kepemimpinan – Berapa orang ketua DPR dan wakil ketua ?
• Sekretariat badan perwakilan • Tata Tertib Kamis, 07 April 2011
8
4
Organisasi dan proses… • Awal keputusan lembaga bermula dari tiga kemungkinan : eksekutif, pribadi anggota atau kelompok pribadi anggota. • Tahapan : – Pertimbangan komisi, – Pleno dengar pendapat – Sidang komisi – Pleno pengesahan. Kamis, 07 April 2011
9
• Kamar badan perwakilan – Bikameral atau uni-kameral ?
• Badan perwakilan dan eksekutif – Pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan ? – Model pembagian kekuasaan memungkinkan dominasi eksekutif.
Kamis, 07 April 2011
10
5
Alat kelengkapan DPR • • • • • • • • • •
Pimpinan DPR Badan Musyawarah Komisi Badan Legislasi Badan Anggaran B.U.R.T B.K.S.A.P (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Badan Kehormatan B.A.K.N (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) Panitia Khusus http://dpr.go.id/id/
• • • • • • • • • • •
11
Komisi DPR
KOMISI I (Pertahanan, Luar Negeri, Informasi) KOMISI II (Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) KOMISI III Hukum, HAM, Keamanan KOMISI IV Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan, KOMISI V Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika KOMISI VI Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, Standarisasi Nasional KOMISI VII Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup, KOMISI VIII Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan KOMISI IX Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan KOMISI X Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Kebudayaan KOMISI XI Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank
Kamis, 07 April 2011
12
6
Kamis, 07 April 2011
13
Parlementer (Pengalaman Inggris)
Abad 16, • konsep pemisahan kekuasaan antara Raja (Pem/eksekutif) dan parlemen telah ada. • Raja bertindak sbg wakil seluruh rakyat & kelompok/komunitas • Parlemen mewakili masing2 komunitas lokal Kamis, 07 April 2011
14
7
Parlementer (Pengalaman Inggris…lanjutan) Masa Kini; • Fungsi perwakilan Raja semakin merosot krn revolusi konstitusional • Fungsi perwakilan parlemen meliputi komunitas nasional • Struktur politik tunggal Raja berkembang menjadi parlemen, administrasi/birokrasi dan militer • Inggris tidak dikenal pemisahan kekuasaan dalam arti sesungguhnya • Pengaruh parlemen dlm menentukan kabinet sangat kuat, khususnya dalam : - Penentu utama dalam Pemilu - Sumber utama untuk rekrutmen kepemimpinan eksekutif Kamis, 07 April 2011
15
Legislature (Pengalaman Amerika Serikat) • Pendiri AS menjadikan pemikiran politik John Lock dan Montesqueau sbg dasar pijakan pemisahan kekuasaan • Pengalaman pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif cukup mendalam bagi kesadaran politik masyarakat, oleh karena itu parlemen disebut sbg legislature, bukan parlemen atau Diet. • Pemisahan kekuasaan diperlukan utk menjaga/menjamin tdk terbentuknya monopoli kek.pd satu tangan/badan Kamis, 07 April 2011
16
8
Legislature…lanjutan Seberapa jauh pemisahan kek tsb, tidak pernah ada kejelasan krn: • Meski ketiga kek secara fisik terpisah, namun fungsi “law making” sesungguhnya tetap terdisitribusi ke dalam cabang pem.lainnya. • Oleh karena itu AS menggunakan sistem check and balance utk menghindari monopoli kekuasaan dlm pengambilan keputusan.
Kamis, 07 April 2011
17
5 konsep perwakilan (AH. Birch) • Delegated Representation, seorang wakil adalah perantara (juru bicara) yg bertindak atas nama kelompok yang diwakilinya. Karena itu, para wakil yg berlaku sebagai perantara tdk diperkenankan utk bertindak di luar kuasa yg memberi mandat. • Microcosmic Represntation,ada kesamaan sifat-sifat atau pun mereka yang diwakili dng diri sang wakil. Karenanya kebutuhan atau pun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan mereka2 yg diwakili. Dlm konsep ini masalah kuasa dan hal2 yg harus dilakukan tdk pernah menjadi persoalan krusial antara wakil dan yg diwakili oleh karena kesamaan sifat yg dimiliki.
9
• Simbolyc Representation, merupakan bentuk perwakilan yg hendak memperlihatkan bahwa mereka2 yg mewakili kelompok tertentu melambangkan identitas atau kualitas klas atau golongan yg tengah diwakilinya. Dlm simbolyc representation tdk dipersoalkan jg mengenai masalah kuasa atau hal2 yg hrs dilakukan.
• Elective Representation, konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal2 yg harus dilakukan wakil mereka, sehingga belum menjelaskna tentang hubungan antara wakil dengan yg memilihnya. • Party Representation, individu-individu dlm lembaga perwakilan merupakan wakil dari partai politik (konstituen) yg diwakilinya.
10
Teori-Teori Perwakilan • Teori mandat, wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendpt mandat dr konstituennya (rakyat), sehingga disebut mandataris. Teori ini terbagi 3 kategori: Mandat imperatif, seorang wakil yg bertindak di lembaga perwakilan hrs sesuai dng perintah yg diberikan oleh yg diwakilinya, seperti halnya dlm konteks Delegated Representation. Karena itu wakil tdk dpt bertindak di luar mandat yg diterimanya. Apabila ada masalah baru, maka sang wakil hrs mendpt perintah baru yg diwakilinya.
Mandat bebas, wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari perintah yg diwakilinya. Dalam hal ini sang wakil adalah individu terpercaya dan terpilih oleh warga yg diwakilinya. Mandat Representatif, sang wakil tdk mengenal dng yg diwakilinya, karena dirinya ditunjuk oleh lembaga perwakilan di mana ia bergabung. Mekanisme yg dilakukan dlm konteks ini adalah para mereka yg kemudian diwakili memandatkan suaranya pd lembaga perwakilan tertentu, lantas lembaga perwakilan itulah yg kemudian menunjuk anggotanya utk mewakili konstituen lembaga perwakilan itu, sehingga sang wakil tdk ada hubungannya dng pemilih.
11
• Teori Sosiologi Rieker, hubungan antara wakil dan yang diwakili tdk bersifat politis tetapi lebih bersifat sosial. Sang pemilih akan memilih wakil-wakilnya yg dpt merepresentasikan kebutuhan dan tuntutan mereka kpd eksekutif yg menurut mereka benar2 ahli di bidang kenegaraan dan akan benar2 membela kepentingan pemilih.
• Teori Organ, menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisme yg mempunyai alat-alat perlengkapan sperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yg keseluruhannya memiliki fungsinya masing2 dan saling bergantung satu dgn lainnya. Jd dlm konteks ini rakyat pemilih dan mereka yg mewakili berhubungan ketika mrk membentuk lembaga perwakilan yg memang diinginkan. Ketika lembaga itu berdiri, rakyat pemilih tdk perlu lagi turut campur dlm pelbagai kerja institusional legislatif karena mrk secara otomatis akan menjalankan fungsinya masing2.
12
• Teori Hukum Objektif Leon Duguit. Dasar hubungan antara wakil dan yg diwakili adalah solidaritas. Wakil rakyat dpt menjalankan tugas2 kenegaraan hanya atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat tdk akan dpt melaksanakan tugas2 kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dlm menentukan wewenang pemerintah, sehingga terdpt pembagian kerja.
Kamis, 07 April 2011
26
13
Reference : • Lorch, Robert S, “Legislature” dalam State and Local Politics, The Great Entanglement, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1983 • Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia, Rajawali Press, 1985.
Kamis, 07 April 2011
27
14
