POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
TOPIK KULIAH PPKN KE-13b
PENGERTIAN (1) Ê
Ê
Ê
Ê
Politik (politics) - kepentingan umum suatu bangsa, yang merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Policy (kebijaksanaan) - penggunaan pertimbanganpertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam usaha memilih cara-cara untuk mencapai tujuan Æ antara politic dan policy terdapat hubungan yang erat dan timbal balik. strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk politik.
PENGERTIAN (2) Ê
Ê
Ê
Ê
Politik (politics) - kepentingan umum suatu bangsa, yang merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Policy (kebijaksanaan) - penggunaan pertimbanganpertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam usaha memilih cara-cara untuk mencapai tujuan Æ antara politic dan policy terdapat hubungan yang erat dan timbal balik. strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk politik.
DASAR PEMIKIRAN POLSTRANAS Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Ê Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Ê Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Ê Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Ê
STRATIFIKASI POLSTRANAS (1) ÊStratifikasi
Polstranas : stratifikasi kebijakan nasional dalam NKRI, meliputi : Tingkat Penentu Kebijakan Pusat, Tingkat Kebijakan Umum, Tingkat Penentu Kebijakan Khusus, dan Tingkat Penentu Kebijakan Teknis. ÊTingkat Penentu Kebijakan Puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya nasional mencakup penentuan Undang-undang Dasar, dan yang berkaitan dengan masalah makro politik bangsa dan negara. ÊPenentu kebijakan puncak adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Dekrit, Peraturan atau piagam Kepala Negara. ÊTingkat Penentu Kebijakan Umum merupakan tingkat kebijakan dibawah Tingkat Kebijakan Puncak yang lingkupnya juga nasional dan ditekankan pada masalah makro strategis guna mencapai situasi dan kondisi tertentu yang diharapkan. ÊBentuk hukum yang dihasilkan adalah UU, PP, Keputusan atau Instruksi Presiden, dalam keadaan tertentu dapat dikeluarkan Maklumat Presiden.
STRATIFIKASI POLSTRANAS (2) Ê
Ê
Tingkat penentuan kebijakan khusus merupakan kebijakan umum yang merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama pemerintahan. * Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri berdasarkan dan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya. * Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri, Kepmen, Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis ditekankan pada suatu sektor bidang utama dalam bentuk prosedur dan teknik implementasi rencana, program dan kegiatan. * Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak pada pimpinan eselon pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-lembaga Non-Departemen. * Hasil penentuan kebijakan berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non-Departemen atau Direktur Jenderal.
KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN GLOBAL I S PERTENTANGAN DAN KONFLIK INTERNAL U A J N A I M AM O D AR MENGUATNYA G E N POL ALIRAN
POLITIK GLOBAL
KEDUSTAAN
KELICIKAN
TERORRISME MARAKNYA TRANS NATIONAL CRIMES
NEGARA BERKEMBANG
PELEMAHAN PEMUNDURAN
INSTABILITY UNCERTAINTY
PEMISKINAN KESENJANGAN PENURUNAN KAPASITAS DAN POSISI TAWAR
KEPENTINGAN NEGARA NEGARA MAJU TERHADAP INDONESIA
Tidak
menghendaki kehancuran Indonesia sebagai kekuatan yg dapat menopang politik dan ekonomi negara maju
Tetapi negara maju juga khawatir Indonesia menjadi terlalu kuat sehingga sulit dikendalikan dan berpotensi merugikan kepentingannya
Berusaha memasuki kawasan politik dan ekonomi Indonesia agar dapat ikut posisikan Indonesia pada kapasitas yg wajar untuk tetap mendukung politik&ekonomi, keamanannya Sedarnawati Yasni
Kepentingan Negara Negara Regional Terhadap I N D O N E S I A Ê
Ê
Ê
Tidak menghendaki kehancuran Indonesia karena [exodus] bisa menimbulkan kerepotan dan instabilitas regional Tetapi mereka juga kawatir Indonesia menjadi terlalu kuat sehingga mengancam eksistensi politik dan ekonominya Berusaha memasuki kawasan politik dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi dgn penguasaan saham dan kegiatan perdagangan
Perkembangan lingkungan nasional:
Constrains and Disadvantage EKSTERNAL Trans PROBLEMS National
INTERNAL PROBLEMS
Crimes and TERRORISM TOO BIG VARIETIES &TOO BIG AREA Corruption,
Crisis and Transition to Democracy
Collusion, and Nepotism Inadequate Politics and Management of Indonesia 1 5
3T-1C Constrains Indonesia Trans-national Trans-national Crimes Crimesand and TERRORISME TERRORISME
¤ Negative Respon to Global Politics ¤ Inconsistence,Weak Law Enforcement ¤ Too Long Process of Transition&Crisis
Transition Transition Process Process to toDEMOCRACY DEMOCRACY
¤ Incompatible Structure & Process ¤ Unbalance Power & Forces ¤ Inadequate Democracy Medium ¤ Inadequate Democracy Infrastructure
Too TooBig BigArea Area And And Too TooBig BigVarieties Varieties
¤ InadequateCapacity toNationalMgmt ¤ Incredible NationalGoverment ¤ Ill Preparation to Decentralization
Corruption, Corruption, Collusion Collusionand and Nepotism Nepotism
¤ No Constructive Incentive System ¤ Inconsistence,Weak LawEnforcement ¤ Inadequate Democracy Medium ¤ Inadequate Democracy Infrastructure
POLITICAL ACTION TO ENCOURAGE NATIONAL LEVERAGE INTERNAL PROBLEM National Disturbance Bargaining Power in Regional
NATIONAL ADVANTAGE
REGIONAL Environment
Bargaining Power in Global
GLOBAL Environment
Rivalry Among Existing State Threat to National Sovereignty & Interest
EXTERNAL PROBLEM
y Politik Luar Negeri
y Tidak bertentangan secara frontal dengan negara negara besar y Inovasi-inovasi baru untuk tingkatkan posisi tawar bagi kemenangan diplomasi y Gunakan advantage untuk rengkuh peluang dan netralisir ancaman y Teruskan Kerjasama cerdas dan proaktif baik Bilateral maupun multilateral
Politik Dalam Negeri Ê
Tanggulangi Ancaman Global ? Trans National Crime, Terrorism ? Radicalism, Separatism
Ê
Perkuat Sistem Demokrasi ? Balance of Power, Transparansi ? Perkuat yang lemah, kontrol yang kuat
Ê
Otonomi Daerah Secara Konsisten ? Langkah Sistematik& Berlanjut ? Perkuat hubungan2 antar Daerah
STRATEGI NASIONAL
Strategi Penanganan Ancaman Global INTELIJEN ASING
KEPOLISIAN ASING
KEIMIGRASIAN ASING
INTELIJEN NASIONAL PENANGANAN POLISIONIL
PENANGANAN KEIMIGRASIAN
PENANGANAN ASPEK HUKUM
PENANGANAN ASPEK BIDANG
PENANGANAN ASPEK POLITIK PENANGANAN REPRESIF
PENGEMBANGAN SISTEM NEGARA DEMOKRATIS F Penguatan Lembaga Negara dan Rekrutmen Politik FPenyeimbangan Powership antar Lembaga Negara HPenguatan Demokrasi dengan Penyeimbangan Daya Dalam Sistem Usaha
LEMBAGA LEGISLATIF
REKRUTMEN KEPEMIMPINAN NASIONAL
EKSEKUTUF EKSEKUTUF LEMBAGA LEMBAGA KEPRESIDENAN KEPRESIDENAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
PENGUATAN STRUKTUR POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN
LEMBAGA YUDIKATIF
INFRASTRUKTUR POLITIK KOMUNIKASI POLITIK
KOMUNIKASI POLITIK MASYARAKAT/ RAKYAT
PENYEIMBANGAN POWERSHIP ANTAR LEMBAGA Dukungan 3/4 dari 2/3 anggota MPR dalam Rapat Paripurna
Pengangkatan atau
MPR
Pemberhentian Pres/Wapres
Usul pemberhentian Pres/Wapres
Sampaikan penjelasan/ pertanggung jawaban
Dukungan 2/3 dari 2/3 anggota DPR dalam Sidang Paripurna
Tdk dapat bekukan / bubarkan DPR PRESIDEN PRESIDEN
Pengawasan
DPR
Legislasi Budget Kepala Negara Kepala Pemerintahan
Ajukan permintaan Pemberhentian Pres
MAHKAMAH MAHKAMAH KONSTITUSI KONSTITUSI
Pilih 3 anggota MK
Pengawasan Dihentikan jabatannya Putusan pemberhentian dengan UU Pres/Wapres
Pilih 3 anggota MK
Pilih 3 angg. MK
MA
Penguatan Powership antar Sistem Usaha
Ê Ê Ê
Ê Ê Ê
Kelompok Usaha Kuat Pengembangan Industri Strategis Perdagangan Internasional Win-win partnership dg usaha menengah-kecil Kelompok Usaha Kecil-Menengah Perdagangan dalam negeri Pengembangan Industri kecil & komponen Pasok kebutuhan industri dan perdagangan besar
Otonomi Daerah Per D
eko se n n tras i
Desentralisasi Otoritas
as n g u T ntua ba
Control & Feedback
Tg Jwb Substansi & Teknikal
Yudikas i
Tg Jwb Politik Suku
Ideo,Pol,Ek,Agam Kum,Sosbud,Kam
Negara Kesatuan Berbentuk Republik Eksekusi
lasi s i g e L
Ideo,Pol,Ek,Agam Kum,Sosbud, Kam
Representasi dan Akomodasikan Budaya
Agama
Bahasa
Keanekaragaman Bentuk & Kondisi Geografis
Adat
Demo, Geo, SDA
Strategi Bidang Pembangunan
Politik Ê Ê Ê Ê
Ê Ê
Penyempurnaan Struktur Politik Penataan Peran Negara dan Masyarakat Pengembangan budaya politik Peningkatan kapasitas & kinerja Polugri, Peningakatan kerma internas Komitmen perdamaian bdsk hukum, tolah unilateralisme dan agresi Peningkatan upaya komunikasi dan pembangunan & pendayagunaan informasi
Ekonomi ®Ciptakan kelembagaan & sistem usaha condisifkompetitif ®Memacu kebangkitan sektor riil sebagai prime mover perekonomian nasional ®Tingkatkan kinerja sektor keuangan dlm salurkan dana & jaga kesehatan bank ®Tingkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
Sosial Budaya Pengembangan Nilai Sosbud Ê Ê Ê
Ê
Revitalisasi & reaktualisasi nilai tradisi Transformasi budaya utk pengkayaan Mainstreaming perikehidupan berwawasan nilai budaya Kedepankan modal sosial sebagai sumberdaya pembangunan
Pengelolaan keragaman budaya
Pengembangan seni & budaya Iptek
Pengelolaan aset budaya
Pertahanan dan Keamanan Pengembangan kekuatan & profesionalisme aparat kepolisian & TNI Pencegahan & penanggulangan kejahatan trans-nasional Penegakan hukum dan keamanan di laut secara profesional dan proporsional Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif
Sumberdaya Manusia Ê Ê
Ê Ê Ê
Kesehatan (sehat lingkungan, sumber daya kesehatan, obat-makanan-bahan berbahaya....) Pendidikan (wajib belajar 9 tahun, tenaga kependudukan, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, …) Kesejahteraan sosial ( rehabilitasi, perlindungan, ….) Pemberdayaan perempuan Dan sebagainya
Sumda AIR
Energi
Telematika
Listrik
Transportasi
Modem
Infra Struktur
APARATUR NEGARA DAN HUKUM Pemberantasan KKN & salah gunakan kewenangan
Tingkatkan kualitas penyelenggara negara
Sadar hukum, gakkum, yankum,
Kajian hukum, sar-prasar hukum
Rekrutmen dan seleksi kepemimpinan
Tingkatkan kualitas keberdayaan masyarakat
Lingkungan Hidup ¾
Kualitas & akses SDA & LH
¾
Pendayagunaan SDA secara berkelanjutan
¾
Tata kelola SDA dan LH
¾
Perlindungan dan rehabilitasi SDA Pengendalian pencemaran lingkungan
¾
