TIPIKOR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor20 Nomor20 /TIPIKOR /TIPIKOR /2015 /2015/PN.Bdg. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan

sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam

perkara Terdakwa : Nama

: Drs. NANA SUPRIATNA alias AGI bin (alm) alm) MOCHAMAD YUNUS; YUNUS;--------------------------------------------

Tempat Lahir

: Bandung ; ----------------------------------------------------------------

Umur/Tanggal Lahir

: 47 tahun/16 September 1967 ; ----------------------------------

Jenis kelamin

: Laki-laki ; -----------------------------------------------------------------

Kebangsaan

: Indonesia ; --------------------------------------------------------------

Tempat Tinggal

: Jalan Pikitdro II No. 28 PHH Mustofa, Rt.001 Rw.006, Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung ; ---------

Agama

: Islam ;--------------------------------------------------------------------

Pekerjaan

: PNS (Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Cimahi) ; ---------------------------------------------------------

Pendidikan

: S-1 ; ---------------------------------------------------------------------

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari : 1.

Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014, jenis penahanan Rutan ; -----------------------------------------------------------------

2.

Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014, jenis penahanan Rutan; --------------

3.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengantanggal 15 Desember 2014, jenis penahanan Rutan ; --------------------------------------------------------------------------------

4.

Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014, jenis penahanan Rutan ; -------------------------------------------------

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

5.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015, jenis penahanan Rutan ; ------------------------------------------------------------------------------

6.

Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015, jenis penahanan Rutan ; -------------

7.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 08 Februari 2015 samai dengan tanggal 08 April 2015,

jenis

penahanan Rutan ; ----------------------------------------------------------------------------8.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Tahap I, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07Juni 2015, jenis penahanan Rutan ; -----------------------------------------------------------------------

9.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Tahap II, sejak tanggal 05Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015, jenis penahanan Rutan ; -----------------------------------------------------------------------

10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015, jenis penahanan Rutan ; ---------------------------------------------------------------------------------------------Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Devi H Waluyo, SH, Hendrik Pieter Ferdinandus, SH.LLM, dan Sandi Nugraha W, SH., Para Konsultan Hukum / Advokat di Kantor Hukum DEVI WALUYO & PARTNERS, beralamat di Office 8, Level 18 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan12190 / Jl. Saturnus Utara X No. 5 Bandung 40286, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 304/Sk / PID/2015 / PN. BDG, tanggal 03 Juli 2015 ; -------------------------------------------------Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Tingkat Banding, Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung : -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 01 Juni 2015 Nomor 15 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. Bdg ; --------------------------------

-

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08Januari 2015 Nomor: Reg.Perk: PDS-06 / 0.2.38 / Ft.1 / 12 / 2014 yang materinya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN : Primair : Bahwa

terdakwa

Drs.

NANA

SUPRIATNA

ALIAS

AGI

BIN

(ALM)

MOCHAMAD YUNUS, YUNUS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Cimahi Nomor 11/Kep.Setwan/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Nomor 02/Kep.Setwan/I/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Personil Pembantu Pelaksana Program Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011, secara bersama-sama dengan saksi Drs Eddy Junaedi selaku Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PA, saksi H. Ucu Kuswandi, SH., MSi., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Tahun 2011, saksi Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah), (kesemuanya dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), terpisah) pada waktu antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaksetidak-tidaknya pada waktu tahun 2011 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung,

sebagaiorang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tahun 2011 Nomor:1.20.20.04.15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi mempunyai anggaran untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) DPRD Kota Cimahi sebesar Rp. 4.671.200.000,4.671.200.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) rupiah).

-

BahwaTerdakwa Drs. rs. NANA SUPRIATNA ALIAS AGI BIN (ALM) MOCHAMAD YUNUS, YUNUS sebagai Kepala Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan pada Bagian Persidangan, Risalah Rapat dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor.


821.27/Kep.113-KKD/2011 tanggal 23 Februari 2011, dan diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang untuk selanjutnya disebut PPTK, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Cimahi Nomor : 11/Kep.Setwan/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Nomor : 02/Kep.Setwan/I/2011tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Personil Pembantu Pelaksana Program Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011. -

Bahwa terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundangankerja untuk perundangan-undanganmembuatrencana undangan melaksanakan kegiatan tersebut diatas yang ditandatanganioleh saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si.,, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diajukan dalam bentuk Nota Dinas kepada saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pdsebagai Pengguna Anggaran (PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus)

dan

Badan

Legislasi

(Banleg)

maupun

Badan

Anggaran

(Banggar)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar) mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasi yang sudah memiliki materi, setelah itu pendamping melakukan koordinasi dengan kota yang akan dituju terkait masalah kesiapan dan waktu penerimaan,kemudian ditetapkanlah kota tujuan untuk melakukan Perjalanan Dinas yang terdiri dari :

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2011;

No

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan

Yang Melaksanakan

1 1. 2. 3. 4. 5.

2

3

4

7-9 Februari 2011

Kota Mataram

Badan Legislasi

21-23 Februari 2011

Kota Denpasar

Pansus I

21-23 Februari 2011

Kab. Badung

Pansus II

28 Februari – 2 Maret 2011

Kota Cilegon dan Kota Tangerang

Pansus I


Kemenkes RI dan Kota Surabaya

Pansus II


No

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan

Yang Melaksanakan

1 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15

2

3

4

17-19 Maret 2011

Pangkal Pinang

Pansus III

23-25Maret 2011

Kota Surakarta

Pansus III

29-31 Maret 2011

Kab. Lamongan

Badan Legislasi

14-16 April 2011

Kab. Sidoarjo

Pansus VI

19-21 April 2011

Kota Semarang

Pansus VI

19-21 Mei 2011

Kota Tegal dan Kab. Pekalongan

Pansus VII

19-21 Mei 2011

Kab. Sleman

Pansus VIII

26-28 Mei 2011

Kota Sidoarjo

Pansus VII

26-28 Mei 2011

Kab. Gresik

Pansus VIII

5-7 Juni 2011

DKI

Jakarta

&

Kota

Bandar

Badan Legislasi

Lampung 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

-

30 Juni – 2 Juli 2011

LKPP dan Kemenhum

Pansus IX

5-7 Juli 2011

Kota Mataram

Pansus IX

4-6 Agustus 2011

Kota Tangerang dan Kota Cilegon

Pansus IX

4-6 Agustus 2011


18-20 Agustus 2011

Kota Surabaya

Pansus X

12-14 September 2011

Kemenkeu RI dan Kota Tangerang

Pansus XI


Kota Balikpapan

Pansus XI

14-16 November 2011

Kemendagri RI dan Kota Tangerang

Pansus XII

14-16 November 2011

Kota Jambi

Pansus XIII

24-26 November 2011

Kota Batam

Pansus XII

6-8 Desember 2011

Kota Banjarnegara

Pansus XIII

Bahwa selanjutnya terdakwaDrs terdakwaDrs. Drs. Nana Supriatna sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, mengajukan Nota Dinas

pencairan

anggaran

untuk

kegiatan

yang

telah

diketahuidan

ditandatangani oleh saksiH. Ucu Kuswandi, SH, M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya diterbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), untuk mendampingi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut diatas. -

Bahwa selanjutnya saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengajukan dan menandatangani Surat Perintah Membayar


(SPM) untuk Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut : Rekapitulasi Pencairan Perjalanan Dinas Keg

UP/G

iata

U/TU/

n Rap

Tgl.

Nomor

Tgl.

Nomor

Tgl.

Nomor

3

4

5

6

7

8

LS 1

2

erd a

1

GU

16-Feb

Tah un 201

2

GU

3-Mar

1

006/spp/g

006/spm/

u-

gu-

bl/1.20.04

16-Feb

/I/2011

/I/2011

009/spp/g

009/spm/

ubl/1.20.04

3-Mar

GU

24-Mar

GU

12-Apr

014/spp/g

014/spm/

bl/1.20.04

6

GU

GU

25-Apr

1-Jun

bl/1.20.04

/1.20.04/I/

/1.20.04/I/

2011

2011

020/spp/g

020/spm/

bl/1.20.04

bl/1.20.04

/1.20.04/I/

/1.20.04/I/

2011

2011

025/spp/g

025/spm/

bl/1.20.04

bl/1.20.04 /1.20.04/I/

2011

2011

047/spp/g

047/spm/

bl/1.20.04 /II/2011

1-Jun

gubl/1.20.04 /II/2011

GU/1.20.04/

GU

104,300,000

GU

698,900,000

GU

183,550,000

GU

257,950,000

GU

339,800,000

GU

706,945,800

I/2011

0120/SP2D/ 3-Mar

gu/1.20.04/I /2011

0198/SP2D/ 24-Mar

1.20.04/I/20 11

0307/SP2D/ 12-Apr

GU/1.20.04/ II/2011

gu25-Apr

/1.20.04/I/

u-

16-Feb

gu12-Apr

10

0051/sp2d/

gu24-Mar

u5

bl/1.20.04 /I/2011

u4

gu-

/I/2011

u3

bl/1.20.04

9

0381/sp2d/ 25-Apr

gu/1.20.04/I I/2011

0638/SP2D/ 1-Jun

GU/1.20.04/ II/2011


7

8

9

10

11

12

13

GU

GU

GU

GU

GU

GU

GU

20-Jun

14-Jul

22-Aug

22-Sep

17-Oct

28-Nov

12 Des

053/spp/g

053/spm/

u-

gu-

bl/1.20.04

20-Jun

bl/1.20.04

/II/2011

/II/2011

067/spp/g

067/spm/

ubl/1.20.04

14-Jul

gubl/1.20.04

/III/2011

/III/2011

080/spp/g

080/spm/

u-

gu-

bl/1.20.04

22-Aug

bl/1.20.04

/III/2011

/III/2011

092/spp/g

092/spm/

ubl/1.20.04

22-Sep

gubl/1.20.04

/III/2011

/III/2011

102/spp/g

102/spm/

u-

gu-

bl/1.20.04

17-Oct

bl/1.20.04

/III/2011

/III/2011

113/spp/g

113/spm/

ubl/1.20.04

28-Nov

gubl/1.20.04

/III/2011

/III/2011

122/spp/g

122/spm/

ubl/1.20.04

12 Des

/IV/2011

gubl/1.20.04 /IV/2011

Jumlah

0792/SP2D/ 20-Jun

GU/1.20.04/

GU

72,490,000

GU

352,200,000

GU

326,100,000

GU

127,350,000

GU

200,250,000

GU

543,300,000

GU

143,050,000

II/2011

15-Jul

1037/SP2D/ GU/1.20.04/ III/2011 1392/SP2D/

22-Aug

GU/1.20.04/ III/2011

1820/SPD/ 23-Sep

GU/1.20.04/ III/2011

2116/SPD/ 18-Oct

GU/1.20.04/ III/2011

2429/SP2D/ 28-Nov

GU/1.20.04/ IVI/2011

3135/SP2D/ 12 Des

GU/1.20.04/ IV/2011

4,056,185,800


-

Bahwa

setelah

dilakukan

pencairan

anggaran

Kegiatan

Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi, maka saksi Isabella Cicilia sebagai Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sepengetahuan saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)untukmenyerahkan seluruh uang tersebut diatas secara bertahap melalui saksi Ria Anggraeni, A.Md., sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011. -

Bahwa terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 setelah menerima sejumlah uang dari pencairan anggaran kegiatan tersebut, secara bertahap menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel) sebesar Rp. 518.355.000,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima pilih lima ribu rupiah), saksi Noviani (CV. Easy Travel) sebesar Rp. 132.650.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour) sebesar Rp. 147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) sebesar Rp. 85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah) sebesar Rp. 690.734.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 1.575.439.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), untuk mengurus transportasi dan akomodasi setiap kegiatan tersebut yang seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh enam) kegiatan, serta meminta

membuat

pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,


dimana dalam proses penunjukan setiap travel tersebut diatas tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa seperti berdasarkan kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) tetapi hanya berdasarkan permintaan terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaskana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 serta instruksi saksi Drs. Ade Irawan, M.Si sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang disampaikan dalam rapat di ruangan stop over Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sekira bulan Mei 2011 yang membahas Travel yang akan memfasilitasi kegiatan kunjungan kerja yang dihadiri Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah), Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., saksi Drs. Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd, (Sekretaris Dewan) selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 dan saksi Erlis Ekafitriana, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi mengatakan agar travel membuatkan surat pertanggungjawaban untuk semua peserta perjalanan dinas baik yang berangkat maupun yang tidak berangkat dan pada kesempatan itu juga saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan

“saya yang

akan memfasilitasi perjalanan dinas

menentukan siapa travel yang

maka jangan adu geulis jangan ke

PEDEAN”, yang selanjutnya dipertegas dengan diadakannya Rapat Badan Musyawarah tanggal 05 September 2011 bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang dihadiri oleh unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi ( saksi Drs. Ade Irawan, M Si., Saksi Drs. Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa


Pengguna Anggaran (KPA) yang membahas dan menghasilkan kesimpulan rapat sebagai berikut : 1. Untuk masalah pembahasan Pansus X kita sepakati dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2011, supaya dapat menyelesaikan pembulatan pada tanggal 8 September 2011. 2. Pembahasan Badan anggaran kita jadwalkan dari tanggal 8 September 2011 sampai dengan 29 September 2011 berikut dengan kunjungan kerjanya. 3. Rapat paripurna KUA PPAS kita sepakati pada tanggal 7 September 2011 tinggal kita tunggu draft Raperda usul prakasa eksekutif. 4. Untuk masalah travel kita sepakati penunjukan langsung oleh Pimpinan DPRD. 5. Agar keputusan Penunjukan pihak Travel bisa di sepakati bersama kita buat berita acara pimpinan DPRD terkait penunjukan travel tersebut.

- Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si.,, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) bersama unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (saksi Drs. Ade Irawan, M, Si., saksi Drs. Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), dalam rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi yang memutuskan Proses penunjukan Travel oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi seharusnya dilakukan proses pengadaan barang dan jasa oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya dituangkan dalam kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK), hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang selanjutnya

dipertanggungjawabkan

dalam

Laporan

Pertanggungjawaban

Keuangan yang menjadi tanggungjawab terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011yang yang diketahui

dan ditandatangani oleh saksi Drs. Eddy


Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi H. Ucu Kuswandi, SH.,M.SI., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada faktanya terdapat Pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi tidak

melakukan

perjalanan

dinas

sebagaimana

dalam

laporan

pertangungjawaban diatas, dengan cara dibuatkan tiket pesawat, airport tax, boarding pass, yang dipalsukan,

jumlah kamar penginapan atau hotel tidak

sesuai kondisi yang sebenarnya, seluruhnya sebesar Rp. 1.087.537.869,1.087.537.869,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). (Sesuai dengan laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : 01/LHPKN/XVIII.BDG/11/2014 tanggal 13 November 2014 terhadap 29 kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011). - Bahwa

dalam

setiap

proses

pengajuan

pencairan

anggaran

kegiatan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 dengan menggunakan sistem Ganti Uang (GU) adalah

pembayaran

yang

dilakukan

secara

langsung

oleh

Bendahara

Pengeluaran atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), dimana saksi H. Ucu Kuswandi, SH.,M.Si.,, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam mengesahkan surat perintah pembayaran ganti uang (SPPGU) tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah yang diajukan oleh terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang mana Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) merupakan syarat dalam proses pengajuan pencairan anggaran tersebut diatas. -

Bahwa uang dari seluruh pencairan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang terdiri dari uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi untuk para pendamping dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah diterima oleh terdakwa Drs. Drs.NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, selanjutnya untuk biaya penginapan dan biaya transportasi para pendamping


dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang berangkat melakukan perjalanan dinas diserahkan kepada pihak travel yaitu saksi Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel) sebesar Rp. 518.355.000,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima pilih lima ribu rupiah), saksi Noviani (CV. Easy Travel) sebesar Rp. 132.650.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour) sebesar Rp. 147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) sebesar Rp.85.800.000,(delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah) sebesar Rp. 690.734.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 1.575.439.000,1.575.439.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), rupiah) sedangkan untuk uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tidak berangkat tetapi namanya ada dalam Surat Perintah dikuasai/dipegang oleh terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, guna dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah yang dicairkan atas sepengetahuan saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si.,, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), dari kelebihan uang hasil pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh saksi Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah), telah dikelola atau dikuasai oleh terdakwa Drs. NANA SUPRIATNAsebesar Rp. 277.512.400,277.512.400,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah). - Bahwa terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) KegiatanRancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, dalam membuat 26 (dua puluh enam) surat laporan pertanggungjawaban untuk uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Cimahi yang tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas dibuat seolah-olah telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut sesuai dengan Surat Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Sekertaris Dewan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan

Surat Tugas

untuk

Anggota

Dewan

yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi), padahal fakta yang sebenarnya terdakwaDrs. NANA SUPRIATNA meminta kepada Pihak Travel (saksi Raden Titan Bisasti, saksi Noviani, saksi Riksa Sabara, saksi Dewi Aan Nurhayati dan saksi Edi Sulistiyanto), untuk membuat pertanggungjawaban fiktif dengan cara antara lain membuat tiket palsu, airport tax palsu, boarding pass palsu, invoice hotel palsu dan pihak travel yang telah menerima uang biaya penginapan, dan biaya transportasi pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang berangkat melaksanakan perjalanan dinas telah dibuatkan pertanggungjawaban fiktif, dengan carainvoice hotel dengan keadaan yang tidak sebenarnya dan mark up harga tiket pesawat dari harga yang sebenarnya. sebenarnya - Bahwa dari seluruh laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dan pemotongan uang harian, uang akomodasi dan uang transportasi yang berasal dari pendamping Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tidak berangkat oleh terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi terdapat kelebihan uang seluruhnya sebesar Rp. 67.755.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah diserahkan kepada saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp. 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang selebihnya sebesar Rp. 38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) digunakan sebagai dana operasional yang tidak ada dasar hukumnya. Selain itu terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA bersama dengan saksi Agus Yayan Wiyana alias Pupuh serta saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas perintah saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah menyerahkan uang kepada saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebesar Rp. 317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian tanda bukti penerimaan sebagai berikut :


1. Tanggal 25 Mei 2011 bertempat di ruang kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebesar Rp. 119.600.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu); 2. Tanggal 25 Mei 2011 bertempat di ruang kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebesar Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); 3. Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); Untuk dana tersebut di atas telah diterima oleh saksi Drs. Ade Irawan, M.Si selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak ada dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 4. Tanggal 25 Mei 2011 bertempat di sebuah Masjid disekitar rumah saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., beralamat di Jalan Lumbung Kota Cimahi sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Untuk dana tersebut di atas merupakan pengembalian tiket perjalanan dinas (cash back) dari saksi Riksa Sabara yang diberikan kepada saksi Drs. Ade Irawan, M.Si. selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dan keempat bukti tanda terima di atas ditandatangani oleh Saksi Drs. Ade Irawan, M.Si. M.Si - Bahwa dari perbuatan-perbuatan tersebut diatas terdapat juga aliran dana yang berasal dari uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tidak berangkat serta uang kelebihan dari pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan rincian sebagai berikut: 1. Kepada terdakwa Drs. Nana Supriatna sebesar Rp.277.512.400,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah); 2. Kepada saksi Drs.Eddy Junaedi, M.Pd sebesar Rp. 26.000.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); 3. Kepada saksi Drs. Ade Irawan, M.Si sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah); 4. Kepada saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si sebesar Rp. 3.655.000; - Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Cimahi, yang diikuti oleh Anggota Dewan sesuai dengan Surat perintah yang ditandatangani saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Surat Perintah pendampingan yang ditandangani Saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi serta yang menentukan pendamping yang ikut/berangkat dalam kegiatan tersebut adalah saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi selaku Pengguna Anggaran (PA). - Bahwa pada pelaksanaannya terdapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tercantum dalam Surat Tugasuntuk melakukan perjalanan dinas, namun tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebutatas atas perintah saksi Drs. Ade Irawan, M.Si. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, begitupun dengan beberapa pendamping yang tercantum dalam Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas namun tidak melaksanakan perjalanan dinas atas Perintah saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si.. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), akan tetapi pada kenyataannya uang kegiatan perjalanan dinas tersebut tetap dicairkan dan dibuatkan pertangungjawabannya. - Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwaDrs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tidak sesuai dengan keadaannya sebenarnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1. Perjalanan Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

No

Tanggal

Tempat

Yang

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Melaksanakan

1

2

3

4

5

1.

7-9 Februari

Kota Mataram

Badan Legislasi

Diikuti oleh 5 orang pendamping

2011 2.

21-23 Februari

dari Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Pansus I

2011 3.

21-23 Februari

Diikuti oleh 7 orang pendamping dari Sekretariat DPRD

Kab. Badung

Pansus II

2011 4.

Keterangan


28 Februari –

Kota Cilegon dan

2 Maret 2011

Kota Tangerang

Pansus I



No

Tanggal

Tempat

Yang

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Melaksanakan

1

2

3

4

5.

28 Februari –

Kemenkes RI dan

Pansus II

2 Maret 2011

Kota Surabaya

17-19 Maret

Pangkal Pinang

6.

23-25Maret

Pansus III

29-31 Maret

Kota Surakarta

14-16 April

Pansus III

Kab. Lamongan

19-21 April

Kab. Sidoarjo


Legislasi

dari Sekretariat DPRD

Pansus VI


Kota Semarang

Pansus VI

2011 11.

12.

19-21 Mei

Kota Tegal dan

2011

Kab. Pekalongan

19-21 Mei

Kab. Sleman

26-28 Mei

Pansus VII

26-28 Mei

Pansus VIII

5-7 Juni 2011


Kota Sidoarjo

Pansus VII


Kab. Gresik

Pansus VIII

2011 15


2011 14.


2011 13.


Badan

2011 10.



2011 9.



2011 8.

5


2011 7.

Keterangan


DKI Jakarta & Kota Bandar

Badan


Legislasi


Pansus IX


Lampung 16.

17.

30 Juni – 2 Juli

LKPP dan

2011

Kemenhum

5-7 Juli 2011

Kota Mataram

dari Sekretariat DPRD Pansus IX


18.

19.

20.

4-6 Agustus

Kota Tangerang

Pansus IX

2011

dan Kota Cilegon


4-6 Agustus

Kota Tangerang


2011

dan Kota Cilegon


18-20 Agustus

Kota Surabaya

Pansus X

2011 21.



12-14

Kemenkeu RI dan

September

Kota Tangerang

Pansus XI


2011 22.

22-24

Kota Balikpapan

Pansus XI



No

1

Tanggal

Tempat

Yang

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Melaksanakan

2

3

4

September

Keterangan

5 dari Sekretariat DPRD

2011 23.

24.

14-16

Kemendagri RI

November

dan Kota

2011

Tangerang

14-16

Kota Jambi

Pansus XII


Pansus XIII

November


2011 25.

24-26

Kota Batam

Pansus XII

November


2011 26.

6-8 Desember

Kota

Pansus XIII

2011

Banjarnegara


dari 26 (dua puluh enam) kegiatan perjalanan dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tersebut diatas dilakukan pemeriksan secara uji petik/sampling terhadap 17 (tujuh belas) kegiatan perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut : Tabel .2. .2. Perjalanan dinas fiktif dan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dalam rupiah) No

1 1.

Uraian

Tanggal

Perjalanan

Kelebihan pembayaran biaya perjalanan

Jumlah II

Jumlah

pelaksa

dinas fiktif

dinas

(Rp)

I + II

naan

(Jumlah I)

Uang

Transporta

Akomodasi

(Rp)

harian

si

(Rp)

(Rp)

(Rp)

4

5

6

16.440.000

15.450.000

7.676.000

39.660.000

-

24.989.000

2

3

Perjal

7-9

anan

Februari

dinas

2011

7

(Rp)

8

9

7.500.000

30.626.000

47.066.000

-

24.989.000

64.649.000

Badan Legisl atif ke DPRD Kota Matar am Provin si NTB 2.

Perjal

21-23

anan

Februari

dinas

2011

Pansu


No

Uraian

2

1

Tanggal

Perjalanan


Jumlah II

Jumlah

pelaksa

dinas fiktif

dinas

(Rp)

I + II

naan

(Jumlah I)

Uang

(Rp)

3

4

(Rp)

Transporta

Akomodasi

harian

si

(Rp)

(Rp)

(Rp)

5

6

7

8

9

s II ke Kabup aten Badun g, Denpa sar, Bali Kab Badun g 3.

Perjal

17-19

anan

Maret

dinas

2011

57.115.000

-

23.276.200

10.835.000

34.111.200

91.226.200

54.380.000

-

918.000

12.308.000

13.226.000

67.606.000

17.090.000

-

4.824.000

10.600.000

15.424.000

32.514.000

38.280.000

19.000.000

12.128.000

10.750.000

41.878.000

80.158.000

Pansu s III ke Kota Pangk al Pinan g Bangk a Belitun g 4.

Perjal

23-25

anan

Maret

dinas

2011

Pansu s III ke Kota Surak arta 5.

Perjal

29-31

anan

Maret

dinas

2011

Badan Legisl asi ke Kab. Lamon gan

6.

Perjal

14-16

anan

april

dinas

2011

Pansu s VI ke Kab. Sidoar


No

Uraian

Tanggal

Perjalanan


Jumlah II

Jumlah

pelaksa

dinas fiktif

dinas

(Rp)

I + II

naan

(Jumlah I)

Uang

(Rp)

2

1

3

4

Transporta

Akomodasi

harian

si

(Rp)

(Rp)

(Rp)

5

6

7

(Rp)

8

9

jo

7.

Perjal

19-21

anan

Mei

dinas

2011

37.800.000

19.900.000

1.254.000

17.800.000

38.954.000

76.754.000

70.632.200

-

21.675.500

-

21.675.500

92.307.700

19.675.000

-

12.530.469

-

12.530.469

32.205.469

30.220.000

15.700.000

23.944.500

16.471.300

56.115.800

86.335.800

21.900.000

13.750.000

4.750.000

16.100.000

34.600.000

56.500.000

41.990.000

1.250.000

8.317.300

16.460.000

26.027.300

68.017.300

Pansu s

VIII

ke DPRD Kab. Slema n

8.

Perjal

26-28

anan

Mei

dinas

2011

Pansu s

VII

ke Kab. Sidoar jo

9.

Perjal

26-28

anan

Mei

dinas

2011

Pansu s

VIII

ke Kab. Gresik

10

Perjal

18-20

anan

agustus

dinas

2011

Pansu s X ke Kota Surab aya

11

Perjal

12-14

anan

Septem

dinas

ber 2011

Pansu s XI ke Keme nkeu RI dan DPRD Kota Tange rang

12

Perjal

22-24


No

Uraian

Tanggal

Perjalanan


Jumlah II

Jumlah

pelaksa

dinas fiktif

dinas

(Rp)

I + II

naan

(Jumlah I)

Uang

(Rp)

2

1

3

4

anan

Septem

dinas

ber 2011

Transporta

Akomodasi

harian

si

(Rp)

(Rp)

(Rp)

5

6

7

(Rp)

8

9

Pansu s X ke Kota Balikp apan

13

Perjal

14-16

anan

Novemb

dinas

er 2011

60.050.000

-

24.768.300

12.100.000

36.868.300

96.918.300

81.940.000

-

19.160.100

-

19.160.100

101.100.100

2.700.000

-

-

23.580.000

23.580.000

26.280.000

23.650.000

1.250.000

-

20.215.000

21.465.000

45.115.000

-

14.000.000

-

8.785.000

22.785.000

22.785.000

Pansu s

XIII

ke DPRD Kota Jambi

14

Perjal

24-26

anan

Novemb

dinas

er 2011

Pansu s

XII

ke Kota Batam

15

Perjal

4-6

anan

Agustus

dinas

2011

Pansu s X ke DPRD Kota Tange rang dan Kota Cilego n

16

Perjal

21-23

anan

Februari

dinas

2011

Pansu s I ke Kota Denpa sar

17

Perjal

5-7

anan

2011

Juli

dinas Pansu


No

Uraian

2

1

Tanggal

Perjalanan


Jumlah II

Jumlah

pelaksa

dinas fiktif

dinas

(Rp)

I + II

naan

(Jumlah I)

Uang

(Rp)

3

(Rp)

Transporta

Akomodasi

harian

si

(Rp)

(Rp)

(Rp)

4

5

6

7

8

9

613.522.200

100.300.000

190.211.369

183.504.300

474.015.669

1.087.537.8

s IX ke Kota Matar am NTB Jumla h

69

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik/samplingterhadap 17 (tujuh belas) kegiatan dari 26 (dua puluh enam) kegiatan perjalanan dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, yang disetujui oleh saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., dan saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd., terdapat selisih atau kelebihan pembayaran fiktif yang menjadi kerugian Negara sebesar Rp. 1.087.537.869,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). - Bahwa perbuatan terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahitersebut diatas bersamasama dengan saksi Drs EDDY Junaedi selaku Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PA, saksi H. Ucu Kuswandi, SH., MSi., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi Tahun 2011, saksi Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah) telah bertentangandengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : a.

UndangUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

b.

UndangUndang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

c. UndangUndang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

Tentang

Pemerintahan

DaerahpadaPasal 192 ayat (4) yang menyatakan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; d. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : 1) Pasal 12 ayat (2) menyatakanPPTK sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1) mempunyai tugas mencakup: a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 2) Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. f.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 3 menyatakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: a) Swakelola; dan/atau; b) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.


g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 2011 1)

Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

2)

Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwabukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3)

Pasal 216 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup diantaranya buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap;

- Bahwa perbuatanperbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum diatas yang dilakukan TerdakwaDrs TerdakwaDrs. Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana

Teknis

Kegiatan

(PPTK)

Kegiatan

Pembahasan

Rancangan

Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, bersama-sama saksi Drs Eddy Junaedi selaku Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PA, saksi H. Ucu Kuswandi, SH., MSi., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi Tahun 2011, saksi Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah), sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai berikut : 1)

Memperkaya Terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebesar Rp.31.869.433,(tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

2)

Memperkaya orang lain yakni : 2.1. Saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebesar Rp. 14.493.744,- (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah) ; 2.2. Saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., sebesar Rp. 12.397.700,- (empat puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah); 2.3. Saksi Erlis Eka Fitriana, S.Sos., sebesar Rp. 8.625.399,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ; Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

2.4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi atas nama

Saksi

Ahmad

Gunawan,

dkk

(43

orang)

sebesar

Rp.

757.796.745,- (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ; 2.5. Pendamping Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi atas nama Saksi Agus Yayan alias Pupuh, dkk (sebanyak 27 orang) sebesar Rp. 262.354.848,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan TerdakwaDrs. NANA SUPRIATNA sebagai

Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahsan Rancangan Peraturan Daerah DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., saksi Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp. 1.087.537.869,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga

puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dikurangi pengembalian sebesar Rp. 65.109.400,- (enam puluh lima juta seratus sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga total Kerugian Negara menjadi sebesar Rp. 1.022.428.469,- (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu. Perbuatan terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA ALIAS AGI BIN (ALM) MOCHAMAD YUNUS diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) keke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidiair : Bahwa terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA ALIAS AGI BIN (ALM) MOCHAMAD YUNUS, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Cimahi Nomor 11/Kep.Setwan/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Nomor 02/Kep.Setwan/I/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Personil Pembantu Pelaksana Program Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011, secara bersama-sama dengan saksi Drs Eddy Junaedi selaku Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PA, saksi H. Ucu Kuswandi, SH., MSi., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Tahun 2011, saksi Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah), (kesemuanya dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2011 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung, sebagai orang

yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tahun 2011 Nomor:1.20.20.04.15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi mempunyai anggaran untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) DPRD Kota Cimahi sebesar Rp. 4.671.200.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

-

BahwaTerdakwa Drs. NANA SUPRIATNA ALIAS AGI BIN (ALM) MOCHAMAD YUNUS, sebagai Kepala Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan pada Bagian Persidangan, Risalah Rapat dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor.

821.27/Kep.113-

KKD/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang untuk selanjutnya disebut PPTK berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Cimahi Nomor 11/Kep.Setwan/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Surat


Keputusan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kota

Cimahi

Nomor

02/Kep.Setwan/I/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Personil Pembantu Pelaksana Program Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011, yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 12 ayat (2) menyatakan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:

-

a)

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b)

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c)

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundangan-undangan membuat rencana kerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas yang ditandatangani oleh saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diajukan dalam bentuk Nota Dinas kepada saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg)

maupun

Ketua

Badan

Anggaran

(Banggar)

mengintruksikan

kepada

pendamping untuk mencari lokasi yang sudah memiliki materi, setelah itu pendamping melakukan koordinasi dengan kota yang akan dituju terkait masalah kesiapan dan waktu penerimaan, kemudian ditetapkanlah kota tujuan untuk melakukan Perjalanan Dinas yang terdiri dari :

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2011 No

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan

Yang Melaksanakan

1

2

3

4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7-9 Februari 2011

Kota Mataram

Badan Legislasi

21-23 Februari 2011

Kota Denpasar

Pansus I

21-23 Februari 2011

Kab. Badung

Pansus II


Kota Cilegon dan Kota Tangerang

Pansus I


Kemenkes RI dan Kota Surabaya

Pansus II

17-19 Maret 2011

Pangkal Pinang

Pansus III

23-25Maret 2011

Kota Surakarta

Pansus III

29-31 Maret 2011

Kab. Lamongan

Badan Legislasi

14-16 April 2011

Kab. Sidoarjo

Pansus VI


No

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan

Yang Melaksanakan

1

2

3

4

10. 11. 12. 13. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

-

19-21 April 2011

Kota Semarang

Pansus VI

19-21 Mei 2011

Kota Tegal dan Kab. Pekalongan

Pansus VII

19-21 Mei 2011

Kab. Sleman

Pansus VIII

26-28 Mei 2011

Kota Sidoarjo

Pansus VII

26-28 Mei 2011

Kab. Gresik

Pansus VIII

5-7 Juni 2011

DKI Jakarta & Kota Bandar Lampung

Badan Legislasi

30 Juni – 2 Juli 2011

LKPP dan Kemenhum

Pansus IX

5-7 Juli 2011

Kota Mataram

Pansus IX

4-6 Agustus 2011


Pansus IX

4-6 Agustus 2011


18-20 Agustus 2011

Kota Surabaya

Pansus X


Kemenkeu RI dan Kota Tangerang

Pansus XI


Kota Balikpapan

Pansus XI

14-16 November 2011

Kemendagri RI dan Kota Tangerang

Pansus XII

14-16 November 2011

Kota Jambi

Pansus XIII

24-26 November 2011

Kota Batam

Pansus XII

6-8 Desember 2011

Kota Banjarnegara

Pansus XIII

Bahwa selanjutnya terdakwaDrs terdakwaDrs. Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, mengajukan Nota Dinas pencairan anggaran untuk kegiatan yang telah diketahuidan ditandatangani oleh saksiH. Ucu Kuswandi, SH, M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya diterbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh saksi Drs.

Eddy

Junaedi,

M.Pd.,

sebagai

Pengguna

Anggaran

(PA),

untuk

mendampingi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.

-

Bahwa selanjutnya saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengajukan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk KegiatanRancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :


Rekapitulasi Pencairan Perjalanan Dinas Kegiatan Raperda Tahun 2011


UP/ GU/ TU/L

Tgl.

Nomor

Tgl.

Nomor

Tgl.

Nomor

3

4

5

6

7

8

S 1

2

1

GU

16Feb

006/spp/gubl/1.20.04/I/ 2011

16Feb

009/spp/gu2

GU

3-Mar

bl/1.20.04/I/

006/spm/gubl/1.20.04/I/20 11

GU

24Mar

bl/1.20.04/I/20

014/spp/gubl/1.20.04/1. 20.04/I/2011

24Mar

GU

12-Apr

bl/1.20.04/1.

25-Apr

bl/1.20.04/1.

1-Jun

bl/1.20.04/II/

bl/1.20.04/1.20

bl/1.20.04/1.20

bl/1.20.04/II/20

20-Jun

bl/1.20.04/II/

bl/1.20.04/II/20

2011

GU

14-Jul

bl/1.20.04/III

bl/1.20.04/III/2

/2011

9

10

GU

GU

22Aug

22Sep

bl/1.20.04/III /2011 092/spp/gubl/1.20.04/III /2011

22Aug

22Sep

102/spp/gu11

GU

17-Oct

bl/1.20.04/III

080/spm/gubl/1.20.04/III/2 011 092/spm/gubl/1.20.04/III/2 011

17-Oct

bl/1.20.04/III/2

12

13

GU

GU

28Nov

12 Des

bl/1.20.04/III /2011 122/spp/gubl/1.20.04/IV /2011

28Nov

12 Des

113/spm/gubl/1.20.04/III/2 011 122/spm/gubl/1.20.04/IV/2 011

Jumlah

GU

257,950,000

GU

339,800,000

GU

706,945,800

GU

72,490,000

GU

352,200,000

GU

326,100,000

GU

127,350,000

GU

200,250,000

GU

543,300,000

GU

143,050,000

11

GU/1.20.04/I

u/1.20.04/II/

GU/1.20.04/I

GU/1.20.04/I I/2011

15-Jul

1037/SP2D/ GU/1.20.04/I II/2011

22Aug

23Sep

1392/SP2D/ GU/1.20.04/I II/2011 1820/SPD/G U/1.20.04/III/ 2011 2116/SPD/G

18-Oct

011

113/spp/gu-

183,550,000

0792/SP2D/ 20-Jun

102/spm/gu-

/2011

1.20.04/I/20

I/2011

011

080/spp/gu-

GU

0198/SP2D/

0638/SP2D/ 1-Jun

067/spm/gu14-Jul

698,900,000

2011

11

067/spp/gu8

gu/1.20.04/I/

0381/sp2d/g 25-Apr

053/spm/gu20-Jun

GU

011

I/2011

11

053/spp/guGU

104,300,000

0307/SP2D/ 12-Apr

047/spm/gu1-Jun

2011

7

Mar

.04/I/2011

047/spp/guGU

24-

025/spm/gu25-Apr

20.04/I/2011

6

.04/I/2011

GU

2011

.04/I/2011

025/spp/guGU

U/1.20.04/I/2

0120/SP2D/ 3-Mar

020/spm/gu12-Apr

20.04/I/2011

5

014/spm/gubl/1.20.04/1.20

10

0051/sp2d/G

11

020/spp/gu4

Feb

009/spm/gu3-Mar

2011

3

16-

9

U/1.20.04/III/ 2011

28Nov

12 Des

2429/SP2D/ GU/1.20.04/I VI/2011 3135/SP2D/ GU/1.20.04/I V/2011

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG 4,056,185,800

-

Bahwa

setelah

dilakukan

pencairan

anggaran

Kegiatan

Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, maka saksi Isabella Cicilia sebagai Bendahara Pengeluaranatas perintah saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sepengetahuan saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untukmenyerahkan seluruh uang tersebut diatas secara bertahap melalui saksi Ria

Anggraeni,

A.Md.,

sebagai

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu

kepadaterdakwa terdakwa Drs. rs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011. -

Bahwa terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 setelah menerima sejumlah uang dari pencairan anggaran kegiatan tersebut, secara bertahap menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel) sebesar Rp. 518.355.000,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima pilih lima ribu rupiah), saksi Noviani (CV. Easy Travel) sebesar Rp. 132.650.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour) sebesar Rp. 147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah) sebesar Rp. 690.734.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh

empat

ribu

rupiah),

sehingga

total

seluruhnya

sebesar

Rp.

1.575.439.000,1.575.439.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), rupiah) untuk mengurus transportasi dan akomodasi setiap kegiatan tersebut yang seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh enam) kegiatan, serta meminta

membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan

kondisi yang sebenarnya dan proses penunjukan setiap travel tersebut diatas tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa seperti berdasarkan kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) tetapi hanya berdasarkan permintaan terdakwaDrs. NANA SUPRIATNAsebagai Pejabat Pelaskana SUPRIATNA


Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 serta instruksi saksi Drs. Ade Irawan, M.Si sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang disampaikan dalam rapat di ruangan stop

over Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sekira bulan Mei 2011 yang membahas Travel yang akan memfasilitasi kegiatan kunjungan kerja yang dihadiri Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah), Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., saksi Drs. Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd, (Sekretaris Dewan) selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si.,, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 dan saksiErlis Ekafitriana, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi mengatakan agar travel membuatkan surat pertanggungjawaban untuk semua peserta perjalanan dinas baik yang berangkat maupun yang tidak berangkat dan pada kesempatan itu juga saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan “saya yang

menentukan siapa travel yang akan memfasilitasi perjalanan dinas

maka

jangan adu geulis jangan ke PEDEAN”, yang selanjutnya dipertegas dengan diadakannya Rapat Badan Musyawarah tanggal 05 September 2011 bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang dihadiri oleh unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., saksi Drs. Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan saksi H. Ucu Kuswandi, SH.,, M.Si.,, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang membahas dan menghasilkan kesimpulan rapat sebagai berikut : 1. Untuk masalah pembahasan Pansus X kita sepakati dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2011, supaya dapat menyelesaikan pembulatan pada tanggal 8 September 2011. Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

2. Pembahasan Badan anggaran kita jadwalkan dari tanggal 8 September 2011 sampai dengan 29 September 2011 berikut dengan kunjungan kerjanya. 3. Rapat paripurna KUA PPAS kita sepakati pada tanggal 7 September 2011 tinggal kita tunggu draft Raperda usul prakasa eksekutif. 4. Untuk masalah travel kita sepakati penunjukan langsung oleh Pimpinan DPRD. 5. Agar keputusan Penunjukan pihak Travel bisa di sepakati bersama kita buat berita acara pimpinan DPRD terkait penunjukan travel tersebut.

- Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si.,, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) bersama unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., saksi Drs. Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), dalam rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi yang memutuskan Proses penunjukan Travel oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi seharusnya dilakukan proses pengadaan barang dan jasa oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya dituangkan dalam kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang selanjutnya

dipertanggungjawabkan

dalam

Laporan

Pertanggungjawaban

Keuangan yang menjadi tanggungjawab terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011yang yang diketahui

dan ditandatangani oleh saksi Drs. Eddy

Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi H. Ucu Kuswandi, SH.,M.SI., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada faktanya terdapat Pendamping dari Sekretariat Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi tidak

melakukan

perjalanan

dinas

sebagaimana

dalam

laporan

pertangungjawaban diatas, dengan cara dibuatkan tiket pesawat, airport tax, Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

boarding pass, pass, yang dipalsukan,

jumlah kamar penginapan atau hotel tidak

1.087.537.869,-- (satu sesuai kondisi yang sebenarnya, seluruhnya sebesar Rp. 1.087.537.869, milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). (Sesuai dengan laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : 01/LHPKN/XVIII.BDG/11/2014 tanggal 13 November 2014 terhadap 29 kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011). - Bahwa

dalam

setiap

proses

pengajuan

pencairan

anggaran

kegiatan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang menggunakan sistem Ganti Uang (GU) adalah

pembayaran

yang

dilakukan

secara

langsung

oleh

Bendahara

Pengeluaran atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), dimana saksi H. Ucu Kuswandi, SH.,M.Si.,, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam mengesahkan surat perintah pembayaran ganti uang (SPPGU) tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah yang diajukan oleh terdakwa terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang mana Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) merupakan syarat dalam proses pengajuan pencairan anggaran tersebut diatas. -

Bahwa uang dari seluruh pencairan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang terdiri dari uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi untuk para pendamping dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah diterima oleh terdakwa Drs. Drs.NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, selanjutnya untuk biaya penginapan dan biaya transportasi para pendamping dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang berangkat melakukan perjalanan dinas diserahkan kepada pihak travel yaitu saksi Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel) sebesar Rp. 518.355.000,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima pilih lima ribu rupiah), saksi Noviani (CV. Easy Travel) sebesar Rp. 132.650.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour)


sebesar Rp. 147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) sebesar Rp.85.800.000,(delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah) sebesar Rp. 690.734.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 1.575.439.000,1.575.439.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh puluh sembilan ribu rupiah), rupiah) sedangkan untuk uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tidak berangkat tetapi namanya ada dalam Surat Perintah dikuasai/dipegang oleh terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, guna dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah yang dicairkan atas sepengetahuan saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si.,, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), dari kelebihan uang hasil pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh saksi Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah), telah dikelola atau dikuasai oleh terdakwa Drs. NANA SUPRIATNAsebesar Rp. 277.512.400,277.512.400,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah). - Bahwa terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) KegiatanRancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, dalam membuat 26 (dua puluh enam) surat laporan pertanggungjawaban untuk uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Cimahi yang tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas dibuat seolah-olah telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut sesuai dengan Surat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Sekertaris Dewan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan

Surat Tugas

untuk

Anggota

Dewan

yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi), padahal fakta yang sebenarnya terdakwaDrs. NANA SUPRIATNA meminta kepada Pihak Travel (saksi Raden Titan Bisasti, Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

saksi Noviani, saksi Riksa Sabara, saksi Dewi Aan Nurhayati dan saksi Edi Sulistiyanto), untuk membuat pertanggungjawaban fiktif dengan cara antara lain membuat tiket palsu, airport tax palsu, boarding pass palsu, invoice hotel palsu dan pihak travel yang telah menerima uang biaya penginapan, dan biaya transportasi pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang berangkat melaksanakan perjalanan dinas telah telah dibuatkan pertanggungjawaban fiktif, dengan carainvoice hotel dengan keadaan yang tidak sebenarnya dan mark up harga tiket pesawat dari harga yang sebenarnya. sebenarnya - Bahwa dari seluruh laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dan pemotongan uang harian, uang akomodasi dan uang transportasi yang berasal dari pendamping Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tidak berangkat oleh terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi terdapat kelebihan uang seluruhnya sebesar Rp. 67.755.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah diserahkan kepada saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp. 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang selebihnya sebesar Rp. 38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) digunakan sebagai dana operasional yang tidak ada dasar hukumnya. Selain itu terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA bersama dengan saksi Agus Yayan Wiyana alias Pupuh serta saksi H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas perintah saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah menyerahkan uang kepada saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebesar Rp. 317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian tanda bukti penerimaan sebagai berikut : 1.

Tanggal 25 Mei 2011 bertempat di ruang kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebesar Rp. 119.600.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu);

2.

Tanggal 25 Mei 2011 bertempat di ruang kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebesar Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);


3.

Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Untuk dana tersebut di atas telah diterima oleh saksi Drs. Ade Irawan, M.Si selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak ada dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 4.

Tanggal 25 Mei 2011 bertempat di sebuah Masjid disekitar rumah saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., beralamat di Jalan Lumbung Kota Cimahi sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Untuk dana tersebut di atas merupakan pengembalian tiket perjalanan dinas (cash back) dari saksi Riksa Sabara yang diberikan kepada saksi Drs. Ade Irawan, M.Si. selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dan keempat bukti tanda terima di atas ditandatangani oleh Saksi Drs. Ade Irawan, M.Si. M.Si - Bahwa dari perbuatan-perbuatan tersebut diatas terdapat juga aliran dana yang berasal dari uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tidak berangkat serta uang kelebihan dari pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan rincian sebagai berikut: 1. Kepada terdakwa Drs. Nana Supriatna Supriatna sebesar Rp.277.512.400,Rp.277.512.400,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) 2. Kepada saksi Drs.Eddy Junaedi, M.Pd sebesar Rp. 26.000.000,26.000.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) 3. Kepada saksi Drs. Ade Irawan, M.Si sebesar Rp. 11.600.000,11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) 4. Kepada saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si sebesar Rp. 3.655.0003.655.000-; - Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, yang diikuti oleh Anggota Dewan sesuai dengan Surat perintah yang ditandatangani saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Surat Perintah pendampingan yang ditandangani Saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi serta yang menentukan pendamping yang ikut/berangkat dalam kegiatan tersebut adalah saksi Drs. H.


Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi selaku Pengguna Anggaran (PA). - Bahwa pada pelaksanaannya terdapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tercantum dalam Surat Tugasuntuk melakukan perjalanan dinas, namun tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebutatas atas perintah saksi Drs. Ade Irawan, M.Si. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, begitupun dengan beberapa pendamping yang tercantum dalam Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas namun tidak melaksanakan perjalanan dinas atas Perintah saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si.. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), akan tetapi pada kenyataannya uang kegiatan

perjalanan

dinas

tersebut

tetap

dicairkan

dan

dibuatkan

pertangungjawabannya. - Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwaDrs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang tidak sesuai dengan keadaannya sebenarnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1. Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

No

1 1.

Tanggal

Tempat

Yang

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Melaksanakan

3

4

5

Kota Mataram

Badan Legislasi

Diikuti oleh 5 orang pendamping dari

2 7-9 Februari 2011

2.

2121-23 Februari

Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Pansus I

2011 3.

2121-23 Februari

5.

6.

Kab. Badung

Pansus II

28 Februari – 2

Kota Cilegon dan

Maret 2011

Kota Tangerang

28 Februari – 2

Kemenkes RI dan

Maret 2011

Kota Surabaya

1717-19 Maret

Pangkal Pinang

2323-25Maret 2011


Pansus I


Pansus II


Pansus III

2011 7.


2011 4.

Keterangan


Kota Surakarta

Pansus III



No

1 8.

Tanggal

Tempat

Yang

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Melaksanakan

3

4

5

Kab. Lamongan

Badan


Legislasi

Sekretariat DPRD

Pansus VI


2 2929-31 Maret 2011

9.

1414-16 April 2011

Kab. Sidoarjo

Keterangan

Sekretariat DPRD 10.

1919-21 April 2011

Kota Semarang

Pansus VI


11.

1919-21 Mei 2011

Kota Tegal dan

Pansus VII

Kab. Pekalongan 12.

13.

1919-21 Mei 2011

Kab. Sleman

2626-28 Mei 2011

Kota Sidoarjo


Pansus


VIII

Sekretariat DPRD

Pansus VII


14.

15

2626-28 Mei 2011

Kab. Gresik

5-7 Juni 2011

Pansus


VIII

Sekretariat DPRD

DKI Jakarta &

Badan


Kota Bandar

Legislasi

Sekretariat DPRD

Pansus IX


Lampung 16.

17.

30 Juni – 2 Juli

LKPP dan

2011

Kemenhum

5-7 Juli 2011

Kota Mataram

Sekretariat DPRD Pansus IX


18.

19.

20.

4-6 Agustus

Kota Tangerang

2011

dan Kota Cilegon

Pansus IX

Sekretariat DPRD

4-6 Agustus

Kota Tangerang


2011

dan Kota Cilegon

Sekretariat DPRD

1818-20 Agustus

Kota Surabaya

Pansus X

2011 21.

22.


1212-14

Kemenkeu RI dan

September 2011

Kota Tangerang

2222-24

Kota Balikpapan

Pansus XI

1414-16 November 2011


Pansus XI

September 2011 23.



Kemendagri RI

Pansus XII

dan Kota


Tangerang 24.

1414-16 November

Kota Jambi

2011 25.

2424-26 November

Kota Batam

Pansus


XIII

Sekretariat DPRD

Pansus XII


2011 26.

6-8 Desember 2011

Sekretariat DPRD Kota Banjarnegara

Pansus


XIII

Sekretariat DPRD


dari 26 (dua puluh enam) kegiatan perjalanan dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tersebut diatas dilakukan pemeriksan secara uji petik/sampling terhadap 17 (tujuh belas) kegiatan perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut : Tabel .2. .2. Perjalanan dinas fiktif dan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dalam rupiah) No

Uraian

Tangg

Perjalan

Kelebihan pembayaran biaya

Jumlah II

Jumlah

al

an dinas

perjalanan dinas

(Rp)

I + II

pelaks

fiktif

Uang harian

Transport

Akomodasi

(Jumlah

(Rp)

asi

(Rp)

anaan

I)

(Rp)

(Rp)

(Rp) 2

1 1.

3

Perjala

7-9

nan

Febru

dinas

ari

Badan

2011

4

5

16.440.0

6

15.450.000

00

7

7.676.00

8

9

7.500.000

30.626.000

47.066.000

-

24.989.000

64.649.000

10.835.000

34.111.200

91.226.200

0

Legislat if

ke

DPRD Kota Matara m Provins i NTB 2.

Perjala

21-23

39.660.0

nan

Febru

00

dinas

ari

Pansus II

-

24.989.0 00

2011

ke

Kabupa ten Badung , Denpas ar, Bali Kab Badung 3.

Perjala

17-19

57.115.0

nan

Maret

00

dinas

2011

-

23.276.2 00

Pansus III

ke

Kota Pangka l Pinang Bangka Belitun g


No

Uraian

Tangg

Perjalan


Jumlah II

Jumlah

al

an dinas

perjalanan dinas

(Rp)

I + II

pelaks

fiktif

Uang harian

Transport

Akomodasi

(Jumlah

(Rp)

asi

(Rp)

anaan

I)

(Rp)

(Rp)

(Rp) 2

1 4.

3

4

5

Perjala

23-25

54.380.0

nan

Maret

00

dinas

2011

6

7

8

9

-

918.000

12.308.000

13.226.000

67.606.000

-

4.824.00

10.600.000

15.424.000

32.514.000

10.750.000

41.878.000

80.158.000

Pansus III

ke

Kota Suraka rta 5.

Perjala

29-31

17.090.0

nan

Maret

00

dinas

2011

0

Badan Legisla si

ke

Kab. Lamon gan

6.

Perjala

14-16

nan

april

dinas

2011

38.280.00

19.000.000

0

12.128.00 0

Pansus VI

ke

Kab. Sidoarj o

7.

Perjala

19-21

nan

Mei

dinas

2011

37.800.00

19.900.000

1.254.000

17.800.000

38.954.000

76.754.000

-

21.675.50

-

21.675.500

92.307.700

-

12.530.469

32.205.469

0

Pansus VIII ke DPRD Kab. Sleman

8.

Perjala

26-28

nan

Mei

dinas

2011

70.632.20 0

0

Pansus VII

ke

Kab. Sidoarj o

9.

Perjala

26-28

nan

Mei

dinas

2011

19.675.00 0

-

12.530.46 9

Pansus VIII ke Kab. Gresik


No

Uraian

Tangg

Perjalan


Jumlah II

Jumlah

al

an dinas

perjalanan dinas

(Rp)

I + II

pelaks

fiktif

Uang harian

Transport

Akomodasi

(Jumlah

(Rp)

asi

(Rp)

anaan

I)

(Rp)

(Rp)

(Rp) 2

1

10

3

Perjala

18-20

nan

agustu

dinas

s 2011

4

5

30.220.00

6

15.700.000

0

7

23.944.50

8

9

16.471.300

56.115.800

86.335.800

0

Pansus X

ke

Kota Suraba ya

11

Perjala

12-14

21.900.00

nan

Septe

0

dinas

mber

Pansus XI

13.750.000

4.750.000

16.100.000

34.600.000

56.500.000

1.250.000

8.317.300

16.460.000

26.027.300

68.017.300

-

24.768.30

12.100.000

36.868.300

96.918.300

-

19.160.100

101.100.100

23.580.000

23.580.000

26.280.000

2011

ke

Kemen keu RI dan DPRD Kota Tanger ang

12

Perjala

22-24

41.990.00

nan

Septe

0

dinas

mber

Pansus

2011

X

ke

Kota Balikpa pan

13

Perjala

14-16

60.050.00

nan

Nove

0

dinas

mber

Pansus

2011

0

XIII ke DPRD Kota Jambi

14

Perjala

24-26

81.940.00

nan

Nove

0

dinas

mber

Pansus XII

-

19.160.10 0

2011

ke

Kota Batam

15

Perjala

4-6

nan

Agustu

dinas

s 2011

2.700.000

-

-

Pansus X

ke


No

Uraian

Tangg

Perjalan


Jumlah II

Jumlah

al

an dinas

perjalanan dinas

(Rp)

I + II

pelaks

fiktif

Uang harian

Transport

Akomodasi

(Jumlah

(Rp)

asi

(Rp)

anaan

I)

(Rp)

(Rp)

(Rp) 2

1

3

4

5

6

7

8

9

DPRD Kota Tanger ang dan Kota Cilegon

16

Perjala

21-23

23.650.00

nan

Febru

0

dinas

ari

Pansus

2011

I

1.250.000

-

20.215.000

21.465.000

45.115.000

-

14.000.000

-

8.785.000

22.785.000

22.785.000

613.522.2

100.300.000

190.211.3

183.504.300

474.015.669

1.087.537.869

ke

Kota Denpas ar

17

Perjala

5-7

nan

Juli

dinas

2011

Pansus IX

ke

Kota Matara m NTB Jumlah

00

69

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik/samplingterhadap 17 (tujuh belas) kegiatan dari 26 (dua puluh enam) kegiatan perjalanan dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, yang disetujui oleh saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., dan saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd., terdapat selisih atau kelebihan pembayaran fiktif yang menjadi kerugian Negara sebesar Rp. 1.087.537.869,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). - Bahwa perbuatan terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahitersebut diatas bersama-


sama dengan saksi Drs Eddy Junaedi selaku Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PA, saksi H. Ucu Kuswandi, SH., MSi., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Tahun 2011, saksi Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah)yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, karena terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun tahun 2011 sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf a, b dan c mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengendalikan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, kegiatan, melaporkan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundang-undangan sehingga terdakwaDrs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 membuat laporan pertanggungjawaban dibantu oleh para pemilik travel tidak sesuai dengan keadaannya sebenarnya yang seharusnya dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut berpedoman pada: a.

UndangUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b.

UndangUndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

c. UndangUndang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

Tentang

Pemerintahan

DaerahpadaPasal 192 ayat (4) yang menyatakan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang


melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; d. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 3 menyatakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: a) Swakelola; dan/atau ; b) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. f.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 2011 1)

Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

2)

Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwabukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3)

Pasal 216 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup diantaranya buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap;

- Bahwa perbuatanperbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya diatas yang dilakukan TerdakwaDrs TerdakwaDrs. Drs. NANA SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, bersama-sama saksi Drs. Eddy Junaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),, saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,saksi Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV.


Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah), sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai berikut : 1) Menguntungkan Rp.31.869.433,-- (tiga Menguntungkan Terdakwa Drs. Nana Supriatna sebesar Rp.31.869.433, puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ; 2) Menguntungkan orang lain yakni : 2.1.

Saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebesar Rp. 14.493.744,14.493.744,- (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah) ;

2.2.

Saksi H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si., sebesar Rp. 12.397.700,12.397.700,(empat puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah); rupiah)

2.3.

Saksi Erlis Eka Fitriana, S.Sos., sebesar sebesar Rp. 8.625.399,8.625.399,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

2.4.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi atas nama

Saksi Ahmad Gunawan, dkk

(43

orang)

sebesar Rp.

757.796.745,757.796.745,- (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ; 2.5.

Pendamping Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi atas nama Saksi Agus Yayan alias Pupuh, dkk (sebanyak 27 orang) sebesar sebesar Rp. 262.354.848,262.354.848,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan TerdakwaDrs. TerdakwaDrs. NANA SUPRIATNA sebagai

Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs Eddy Junaedi selaku Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PA, saksi H. Ucu Kuswandi, SH., MSi., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, saksi Drs. Ade Irawan, M.Si., sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi Tahun 2011, saksi Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati(CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV. Surya Cemara Megah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp.

1.087.537.869,1.087.537.869,- (satu milyar delapan puluh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dikurangi pengembalian sebesar Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Rp. 65.109.400,65.109.400,- (enam puluh lima juta seratus sembilan ribu empat ratus rupiah) sehinggatotal Kerugian Negara menjadi sebesar Rp. 1.022 1.022.428.469, .428.469,.428.469,- (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaksetidak-tidaknya sejumlah itu. Perbuatan terdakwa

Drs. NANA SUPRIATNA ALIAS AGI BIN (ALM)

MOCHAMAD YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.

pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) keke-1 Jo Pasal Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan tanggal

13 Mei 2015 Nomor Reg.

Perk. : PDS-06 / CMH / Ft.1 / 12 / 2014, yang pada pokonya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1.

Menyatakan Terdakwa Drs.NANA SUPRIATNA Als AGI Bin (Alm) MOCHAMAD YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2.

Membebaskan

Terdakwa

Drs.NANA

SUPRIATNA

Als

AGI

Bin

(Alm)

MOCHAMAD YUNUS dalam dakwaan Primair tersebut. 3.

Menyatakan Terdakwa Drs.NANA SUPRIATNA Als AGI Bin (Alm) MOCHAMAD YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 4.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA Als AGI Bin (Alm) MOCHAMAD YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan serta dikurangi dengan masa

penahanan

yang

telah

dijalani

terdakwa

dan

denda

sebesar

Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.


5.

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp.205.736.915 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

6.

Memerintahkan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 yang tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas namun tetap diberikan uang harian oleh terdakwa sendiri sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dengan Nomor : 01/LHPKN/XVIII.BDG/11/2014 tanggal 13 November 2014 sebesar Rp.363.525.934,-, untuk memulihkan Kerugian Keuangan Negara dan apabila para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 tidak mengembalikan uang yang dinikmatinya tersebut dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 tersebut dapat diproses hukum.

7.

Menetapkan agar barang bukti berupa : 1.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 : 1)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Badan Legislasi DPRD Kota Cimahi ke Kota Mataram pada tanggal 07-09 Februari 2011;

2)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus I DPRD Kota Cimahi ke Kota Denpasar pada tanggal 21-23 Februari 2011;

3)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus II DPRD Kota Cimahi ke Kab. Badung Bali pada tanggal 21-23 Februari 2011.(Biaya penginapan pendamping tidak ada);

4)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus II DPRD Kota Cimahi ke KemenkesRI dan Kota Surabaya pada tanggal 28 Februari - 02 Maret 2011 ;


5)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus III DPRD Kota Cimahi ke Pangkal Pinang pada tanggal 17-19 Maret 2011;

6)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus III DPRD Kota Cimahi ke Kota Surakarta pada tanggal 23-25 Maret 2011;

7)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Badan Legislasi DPRD Kota Cimahi ke Kab. Lamongan pada tanggal 29-31 Maret 2011. (biaya transportasi pendamping tidak ada);

8)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VI DPRD Kota Cimahi ke Kab. Sidoarjo pada tanggal 14-16 April 2011;

9)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VI DPRD Kota Cimahi ke Kota Semarang pada tanggal 19-21 April 2011;

10)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VIII DPRD Kota Cimahi ke Kab. Sleman pada tanggal 19-21 Mei 2011 (biaya penginapan pendamping Pansus tidak ada dan biaya transportasi anggota dewan tidak ada);

11)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VII DPRD Kota Cimahi ke Kota Sidoarjo pada tanggal 26-28 Mei 2011;

12)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VIII DPRD Kota Cimahi ke Kab. Gresik pada tanggal 26-28 Mei 2011;

13)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus IX DPRD Kota Cimahi ke Kota Mataram pada tanggal 05- 07 Juli 2011. (biaya penginapan pendamping dan biaya transportasi pendamping tidak ada);

14)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Tanggerang dan kota Cilegon pada tanggal 04-06 Agustus 2011;


15)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Surabaya pada tanggal 18-20 Agustus 2011;

16)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus XI DPRD Kota Cimahi ke Kemenkeu RI dan Kota Tanggerang pada tanggal 12-14 September 2011;

17)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus XI DPRD Kota Cimahi ke Kota Balikpapan pada tanggal 22-24 September 2011;

18)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus XIII DPRD Kota Cimahi ke Kota Jambi

pada

tanggal 14-16 Nopember 2011; 19)

Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus XII DPRD Kota Cimahi ke Kota Batam pada tanggal 24-26 Nopember 2011;

2.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Soeharto tanggal, 25 mei 2011 ;

3.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Hj. Ike Hikmawati, S.S. dan Edi Sulistiyo tanggal, 28 Juli 2011;

4.


5.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Bambang Suprihatin dan Edi Sulistiyo tanggal, 15 Agustus 2011;

6.


7.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Lukma Bhakti S Hudaya, S.Sos. dan Edi Sulistiyo tanggal, 09 September 2011;

8.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Robin Sihombing dan Novianti tanggal, 11 Nopember 2011;

9.


10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama H. Cecep Rustandi, SH. dan Raden Titan Bisasti tanggal, 11 Nopember 2011;


11. 3 (tiga) lembar Catatan Rapat Badan Musyawarah Dewan

Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Cimahi Tanggal 05 Septembar 2011; 12. 1(satu) lembar Berita Acara Badan Muyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tanggal, 05 September 2011; 13. 1 (satu) lembar Memo/Materai 6000 atas nama Pemerintah Kota Cimahi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari PPTK Pembahasan Raperda dengan nilai uang sebesar Rp. 90.000.000 ,- (Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 20 September 2011 diterima oleh Drs. Ade Irawan, Msi; 15. 1(satu) lembar Kwitansi poto copy untuk Pembayaran SPPD Pansus VII dengan nlai uang sebesar Rp. 119.600.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2011diterima oleh Drs. Ade Irawan, Msi; 16. 1 (satu) lembar Kwitansi poto copy untuk Pembayaran SPPD Pansus VIII dengan nlai uang sebesar Rp. 96.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2011diterima oleh Drs. Ade Irawan, Msi; 17. 1 (satu) lembar Kwitansi poto copy atas nama Pupuh titipan uang untuk Travel Emsa tertanggal 25 Mei 2011 dengan nilai uang sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) diterima oleh Drs. H. Ade Irawan, Msi; 18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Agus Yayan Wiyana Alias Pupuh tanggal, 24 Desember 2014; 19. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus I ke Kota Denpasar tanggal 21-23 Februari 2011; 20. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VII ke Kota Sidoarjo tanggal 26-28 Mei 2011; 21. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus XI ke Kota Balikpapan tanggal 22-24 September 2011; 22. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Tahun Anggaran 2011 Pansus XIII ke Kota Jambi tanggal 14-16 Nopember 2011; 23. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Badan Legislasi ke Kota Mataram tanggal 07-09 Februari 2011; 24. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus III ke Kota Surakarta tanggal 23-25 Maret 2011; 25. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Badan Legislasi ke Kabupaten Lamongan tanggal 29-31 Maret 2011; 26. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VI ke Kabupaten Sidoarjo tanggal 14-16 April 2011; 27. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VI ke Kota Semarang tanggal 19-21 April 2011; 28. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus IX ke Kota Mataram tanggal 05-07 Juli 2011; 29. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus X ke Kota Tangerang dan Kota Cilegon tanggal 04-06 Agustus 2011; 30. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus X ke Kota Surabaya tanggal 18-20 Agustus 2011; 31. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran


Tahun Anggaran 2011 Pansus XI ke Kemenkeu RI dan Kota Tangerang tanggal 12-14 September 2011; 32. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus II ke Kabupaten Badung Bali tanggal 21-23 Februari 2011; 33. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus XII ke Kota Batam tanggal 24-26 Nopember 2011; 34. 1 (satu) buah kwitansi asli ditandatangani oleh Ronald. M. Mozes telah terima dari Ibu Novvy uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan tiket, boarding pass, air port tax JKT-BTH-JKT Lion Air tanggal 24-26 November 2011 tertanggal Bandung, 29 November 2011; 35. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VIII ke Kabupaten Sleman tanggal 19-21 Mei 2011; 36. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VIII ke Kabupaten Gresik tanggal 26-28 Mei 2011; 37. 1 (satu) buah asli Profil Perusahaan EMSA TOUR; 38. 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus III ke Pangkal Pinang tanggal 17-19 Maret 2011; 39. 1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Merpati tanggal 07 s/d 09 Februari 2011 tentang studi komparatif Badan Legislatif ke DPRD Kota Mataram Provinsi NTB dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draft Raperda Prakarsa DPRD tentang pemekaran Kelurahan; 40. 1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Hotel Aston Paramount Serpong tanggal 04 s/d 06 Agustus 2011 tentang Perjalanan Dinas Pansus X ke DPRD Kota Tangerang dan Kota Cilegon Provinsi Banten dalam rangka


studi komparatif berkaitan dengan pembahasan Raperda Inisiatif eksekutif tentang penyelenggaraan perhubungan; 41. 1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Merpati tanggal 14 s/d 16 April 2014 tentang studi komparatif Pansus VI berkaitan pembahasan dua Raperda inisiatif eksekutif tentang izin usaha dibidang perdagangan dan Raperda tentang ketentuan dan tata cara pelayanan pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri ke Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur; 42. 1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Air Asia tanggal 19 s/d 21 Mei 2011 tentang Perjalanan Dinas Pansus VIII ke DPRD Kab Sleman dalam rangka studi komparatif berkaitan dengan pembahasan Raperda inisiatif eksekutif; 43. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus I DPRD Kota Cimahi ke Kota Cilegon dan Kota Tanggerang pada tanggal 28 Februari - 02 Maret 2011; 44. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus VII DPRD Kota Cimahi ke Kota Tegal dan kab. Pekalongan pada tanggal 19-21 Mei 2011; 45. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Badan Legislasi DPRD Kota Cimahi ke DKI Jakarta & Kota Bandar Lampung pada tanggal 05-07 Juni 2011; 46. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus IX DPRD Kota Cimahi ke LKPP dan Kemenhum pada tanggal 30 Juni - 2 Juli 2011; 47. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus XII DPRD Kota Cimahi ke KemendagriRI dan kota Tanggerang pada tanggal 14-16 Nopember 2011; 48. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus XIII DPRD Kota Cimahi ke Kota Banjarnegara pada tanggal 06-08 Desember 2011;


49. Fotocopy kartu disposisi dari para travel yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Cimahi Tahun 2011; 50. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Setoran Pemerintah Kota Cimahi tahun 2011;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos Binti M RAIS; 51. Uang tunai sebesar Rp.360.787.700 disita ditingkat penyidikan sebagai barang bukti dengan maksud untuk memulihkan Kerugian Keuangan Negara untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Erlis Ekafitiriana,S.Sos; 52. Asli Surat Tanda Setor dari Sekretariat Daerah Kota Cimahi ke Kas Daerah Kota Cimahi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dimana terdakwa telah menyetor sebesar Rp.3.926.550,- terlampir dalam berkas perkara dan nilai uang tertera dalam dokumen tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti; 53. Uang tunai sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta)dirampas untuk Negara akan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti; 8.

Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Menimbang, bahwa atas tuntutan ( requisitoir ) Penuntut Umum tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal

01

Juni

2015 Nomor

15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. NANA SUPRIATNA alias AGI bin (alm) MOCHAMAD MOCHAMAD YUNUS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer ; 2. Membebaskan

Terdakwa

Drs.

NANA

SUPRIATNAalias SUPRIATNAalias

AGI

bin

(alm)

MOCHAMAD YUNUS oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa Drs. NANA SUPRIATNAalias SUPRIATNAalias AGI bin (alm) MOCHAMAD YUNUS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”secara “KORUPSI”secara bersamabersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsider ; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. NANA SUPRIATNAalias SUPRIATNAalias AGI bin (alm) MOCHAMAD YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tahun dan


membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 7. Menetapkan barang bukti berupa : 1.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 ; 1) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Badan Legislasi DPRD Kota Cimahi ke Kota Mataram pada tanggal 07-09 Februari 2011; 2) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus I DPRD Kota Cimahi ke Kota Denpasar pada tanggal 2123 Februari 2011; 3) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus II DPRD Kota Cimahi ke Kab. Badung Bali pada tanggal 21-23 Februari 2011.(Biaya penginapan pendamping tidak ada); 4) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus II DPRD Kota Cimahi ke KemenkesRI dan Kota Surabaya pada tanggal 28 Februari - 02 Maret 2011; 5) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus III DPRD Kota Cimahi ke Pangkal Pinang pada tanggal 17-19 Maret 2011; 6) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus III DPRD Kota Cimahi ke Kota Surakarta pada tanggal 2325 Maret 2011; 7) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Badan Legislasi DPRD Kota Cimahi ke Kab. Lamongan pada tanggal 29-31 Maret 2011. (biaya transportasi pendamping tidak ada); 8) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VI DPRD Kota Cimahi ke Kab. Sidoarjo pada tanggal 1416 April 2011;


9) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VI DPRD Kota Cimahi ke Kota Semarang pada tanggal 19-21 April 2011; 10) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VIII DPRD Kota Cimahi ke Kab. Sleman pada tanggal 1921 Mei 2011 (biaya penginapan pendamping Pansus tidak ada dan biaya transportasi anggota dewan tidak ada); 11) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VII DPRD Kota Cimahi ke Kota Sidoarjo pada tanggal 2628 Mei 2011; 12) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus VIII DPRD Kota Cimahi ke Kab. Gresik pada tanggal 2628 Mei 2011; 13) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus IX DPRD Kota Cimahi ke Kota Mataram pada tanggal 0507 Juli 2011. (biaya penginapan pendamping dan biaya transportasi pendamping tidak ada); 14) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Tanggerang dan kota Cilegon pada tanggal 04-06 Agustus 2011; 15) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Surabaya pada tanggal 1820 Agustus 2011; 16) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh

Pansus XI DPRD Kota Cimahi ke Kemenkeu RI dan Kota

Tanggerang pada tanggal 12-14 September 2011; 17) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus XI DPRD Kota Cimahi ke Kota Balikpapan pada tanggal 22-24 September 2011; 18) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus XIII DPRD Kota Cimahi ke Kota Jambi pada tanggal 1416 Nopember 2011; 19) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011 oleh Pansus XII DPRD Kota Cimahi ke Kota Batam pada tanggal 24-26 Nopember 2011;


2.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Soeharto tanggal, 25 mei 2011;

3.


4.


5.


6.


7.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Lukma Bhakti S Hudaya, S.Sos. dan Edi Sulistiyo tanggal, 09 September 2011;

8.


9.


10.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama H. Cecep Rustandi, SH. dan Raden Titan Bisasti tanggal, 11 Nopember 2011;

11.

3 (tiga) lembar Catatan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tanggal 05 Septembar 2011;

12.

1(satu) lembar Berita Acara Badan Muyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tanggal, 05 September 2011;

13.

1 (satu) lembar Memo/Materai 6000 atas nama Pemerintah Kota Cimahi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14.

1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari PPTK Pembahasan Raperda dengan nilai uang sebesar Rp. 90.000.000 ,- (Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 20 September 2011 diterima oleh Drs. Ade Irawan, Msi;

15.

1(satu) lembar Kwitansi poto copy untuk Pembayaran SPPD Pansus VII dengan nlai uang sebesar Rp. 119.600.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2011diterima oleh Drs. Ade Irawan, Msi;

16.

1 (satu) lembar Kwitansi poto copy untuk Pembayaran SPPD Pansus VIII dengan nlai uang sebesar Rp. 96.600.000,- (Sembilan juta enam Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2011diterima oleh Drs. Ade Irawan, Msi; 17.

1 (satu) lembar Kwitansi poto copy atas nama Pupuh titipan uang untuk Travel Emsa tertanggal 25 Mei 2011 dengan nilai uang sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) diterima oleh Drs. H. Ade Irawan, Msi;

18.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Agus Yayan Wiyana Alias Pupuh tanggal, 24 Desember 2014;

19.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus I ke Kota Denpasar tanggal 21-23 Februari 2011;

20.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VII ke Kota Sidoarjo tanggal 26-28 Mei 2011;

21.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus XI ke Kota Balikpapan tanggal 22-24 September 2011;

22.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus XIII ke Kota Jambi tanggal 14-16 Nopember 2011;

23.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Badan Legislasi ke Kota Mataram tanggal 07-09 Februari 2011;

24.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus III ke Kota Surakarta tanggal 23-25 Maret 2011;

25.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Badan Legislasi ke Kabupaten Lamongan tanggal 29-31 Maret 2011; 26.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VI ke Kabupaten Sidoarjo tanggal 14-16 April 2011;

27.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VI ke Kota Semarang tanggal 19-21 April 2011;

28.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus IX ke Kota Mataram tanggal 05-07 Juli 2011;

29.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus X ke Kota Tangerang dan Kota Cilegon tanggal 04-06 Agustus 2011;

30.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus X ke Kota Surabaya tanggal 18-20 Agustus 2011;

31.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus XI ke Kemenkeu RI dan Kota Tangerang tanggal 12-14 September 2011;

32.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus II ke Kabupaten Badung Bali tanggal 21-23 Februari 2011;

33.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus XII ke Kota Batam tanggal 24-26 Nopember 2011;


34.

1 (satu) buah kwitansi asli ditandatangani oleh Ronald. M. Mozes telah terima dari Ibu Novvy uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan tiket, boarding pass, air port tax JKT-BTH-JKT Lion Air tanggal 24-26 November 2011 tertanggal Bandung, 29 November 2011;

35.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VIII ke Kabupaten Sleman tanggal 19-21 Mei 2011;

36.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus VIII ke Kabupaten Gresik tanggal 26-28 Mei 2011;

37.

1 (satu) buah asli Profil Perusahaan EMSA TOUR;

38.

1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus III ke Pangkal Pinang tanggal 17-19 Maret 2011;

39.

1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Merpati tanggal 07 s/d 09 Februari 2011 tentang studi komparatif Badan Legislatif ke DPRD Kota Mataram Provinsi NTB dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draft Raperda Prakarsa DPRD tentang pemekaran Kelurahan;

40.

1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Hotel Aston Paramount Serpong tanggal 04 s/d 06 Agustus 2011 tentang Perjalanan Dinas Pansus X ke DPRD Kota Tangerang dan Kota Cilegon Provinsi Banten dalam rangka studi komparatif berkaitan dengan pembahasan Raperda Inisiatif eksekutif tentang penyelenggaraan perhubungan;

41.

1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Merpati tanggal 14 s/d 16 April 2014 tentang studi komparatif Pansus VI berkaitan pembahasan dua Raperda inisiatif eksekutif tentang izin usaha dibidang perdagangan dan Raperda tentang ketentuan dan tata cara pelayanan pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri ke Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;

42.

1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Air Asia tanggal 19 s/d 21 Mei 2011 tentang Perjalanan Dinas Pansus VIII ke DPRD Kab Sleman


dalam rangka studi komparatif berkaitan dengan pembahasan Raperda inisiatif eksekutif; 43.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus I DPRD Kota Cimahi ke Kota Cilegon dan Kota Tanggerang pada tanggal 28 Februari - 02 Maret 2011;

44.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus VII DPRD Kota Cimahi ke Kota Tegal dan kab. Pekalongan pada tanggal 19-21 Mei 2011;

45.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Badan Legislasi DPRD Kota Cimahi ke DKI Jakarta & Kota Bandar Lampung pada tanggal 05-07 Juni 2011;

46.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus IX DPRD Kota Cimahi ke LKPP dan Kemenhum pada tanggal 30 Juni - 2 Juli 2011;

47.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus XII DPRD Kota Cimahi ke KemendagriRI dan kota Tanggerang pada tanggal 14-16 Nopember 2011;

48.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD Kota Cimahi TA 2011 oleh Pansus XIII DPRD Kota Cimahi ke Kota Banjarnegara pada tanggal 06-08 Desember 2011;

49.

Fotocopy kartu disposisi dari para travel yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Cimahi Tahun 2011;

50.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Setoran Pemerintah Kota Cimahi tahun 2011;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ERLIS EKAFITRIANA, EKAFITRIANA, S.Sos Binti M RAIS;


51. Uang tunai sebesar Rp.360.787.700 disita ditingkat penyidikan sebagai barang bukti dengan maksud untuk memulihkan Kerugian Keuangan Negara untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Erlis Ekafitiriana,S.Sos; 52. Asli Surat Tanda Setor dari Sekretariat Daerah Kota Cimahi ke Kas Daerah Kota Cimahi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dimana terdakwa telah menyetor sebesar Rp.3.926.550,- terlampir dalam berkas perkara dan nilai uang tertera dalam dokumen tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti; 53.Uang tunai sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta) dirampas untuk Negara akan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti; 8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg,

Nomor tanggal

01

Juni

2015

tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 05Juni 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 18 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. Bdgdan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2015; ---------------------------------------Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12Juni 2015,dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15Juni 2015 ; -------------------------Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03Juli

2015, kontra memori banding tersebing tersebut telah diberitahukan dan

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09Juli 2015 ; --------------Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang


ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 12 Juni 2015 yang menjadi alasan hukum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggaltanggal 01 Juni 2015 Nomor

15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, yang pada intinya adalah sebagai

berikut : 1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tentang penjatuhan hukuman, Pembayaran Denda, status barang bukti dan biaya perkara, namun demikian Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang berpendapat lain tentang pembayaran uang Pengganti berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung; 2.

Bahwa fakta dipersidangan terdapat para pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas, namun tetap diberikan uang harian berdasarkan keterangan para saksi, serta uang tersebut oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan ;

3.

Bahwa hasil uang pemotongan yang tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa dengan data otentik, setelah pemeriksaan terdakwa dipersidangan ditemukan hasil sebesar Rp.205.736.915,-;

4.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 bab II pada Pasal 5 yang berbunyi “ dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan tidak dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan

Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 03 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa termohon banding membantah alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai uang pengganti ; 2. Bahwa Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap tidak dibebankannya hukuman uang pengganti kepada Terdakwa, karena Judex Factie telah memeriksa dan memutus Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

perkara berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dengan bukti yang cukup ; 3. Bahwa Judex Factie telah mempertimbangkan sesuai dengan hukum bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Termohon banding adalah sebesar jumlah uang yang terbukti nyata diperoleh termohon banding ; 4. Bahwa Judex Factie telah mempertimbangkan secara cukup dalam putusannya keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Eddy Junaedi Mpd dan saksi Endang Srikitiarti, SH

yang

menyatakan bahwa dari seluruh pemotongan uang harian, uang akomodasi dan uang transportasi yang berasal dari pendampingan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang tidak berangkat terdapat kelebihan uang yang oleh terdakwa telah diserahkan kepada saksi Drs. Eddy Junaedi Mpd sebagai Pengguna uang Anggaran sekitar Rp.29.500.000,-

yang selebihnya kurang lebih Rp.40.000.000,-

digunakan sebagai dana Operasional termasuk diantaranya yang diserahkan kepada saksi Endang Srikitiarti, SH untuk THR dan Tahun Baru ; Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan pembanding / Penuntut Umum dalam perkara Aquo Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa fakta-fakta hukum mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara lengkap dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum dalam perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh karenanya keberatankeberatan

dalam

memori

banding

tersebut

secara

hukum

patut

untuk

dikesampingkan, begitu pula dengan kontra memori banding dari Terbanding / Terdakwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menganggap tidak ada hal-hal baru yang patut dipertimbangkan ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara pemeriksaan perkara, keterangan para saksi yang disumpah, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 1

Juni 2015 Nomor 15 /

Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. Bdg dan surat-surat pemeriksaan yang terkait dengan perkara Aquo serta dengan memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama


tersebut tepat karena telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum persidangan dimana tentang penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, pembayaran denda dan status barang bukti dan biaya perkara telah dipertimbangkan dengan seksama oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding ; ----------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

ada

perbedaan

pendapat

dalam

mempertimbangkan tentang pembayaran uang pengganti, dimana Hakim Anggota II ( Ad Hoc ) menyatakan pendapat ( Dissenting Ovinion ) tentang hal tersebut ; -----Menimbang, bahwa telah diupayakan dengan maximal agar ada kesatuan pendapat Majelis Hakim Tingkat banding tentang ketentuan pembayaran uang pengganti yang akan dibebani kepada terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat tercapai oleh karena itu Hakim Anggota II ( Ad Hoc ) memberikan pendapatnya yang akan diuraikan sebagaimana dibawah ini ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sikap Hakim Anggota II ( Ad Hoc) tersebut di atas, didasarkan pada kedudukan Majelis Tingkat Banding sebagai Yudex factie yang berwenang untuk memeriksa ulang perkara tersebut baik mengenai fakta-fakta hukumnya maupun penerapan hukumnya. Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka setelah Hakim Anggota II ( Ad Hoc) tingkat banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara berserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2015 Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN Tipikor Bdg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang akan dipertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini, dan Kontra Memori Banding terdakwa yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Hakim Anggota II (Ad Hoc) tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang

telah diubah dan ditambah dengan

Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Anggota II ( Ad Hoc) tingkat Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; kecuali mengenai

penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta lamanya pidana sebagai pengganti akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti. Dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki pidana sebagaimana dimaksud tersebut, yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu ciri khusus dalam undang-undang ini, yaitu adanya hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan dari pelaku tindak pidana Korupsi atau terpidana, dimana pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti harus dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sesuai dengan tujuan adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah pengembalian uang negara atau pemulihan kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi. Menimbang, bahwa mengenai hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu mengembalikan uang yang mereka terima dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa , dengan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti, dengan ancaman mensita harta benda milik para Terdakwa untuk dilelang, bila tidak

membayar

uang pengganti tersebut, maupun menjatuhkan

hukuman penjara bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut. Menimbang, bahwa putusan majelis Hakim Tingkat pertama yang tidak menjatuhkan uang pengganti kepada terdakwa, menurut Hakim Anggota II (Ad Hoc) Tingkat Banding adalah tidak tepat dan tidak didasarkan pada alasan yang benar, dengan pertimbangan sebagai berikut: -

Bahwa terdakwaDrs. Drs. NANA SUPRIATNA, SUPRIATNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam

Kegiatan Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Cimahi No. 11/Kep.Setwan/III/2011 tanggal 1 Maret 2011. telah membuat 29 (dua puluh sembilan) surat laporan

pertanggungjawaban untuk uang

harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Cimahi


yang tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas dibuat seolaholah telah melaksanakan perjalanan dinas ( perjalanan fiktif). -

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan keterangan beberapa saksi, terdakwa telah menerima sejumlah dana yang berasal dari uang sisa pembayaran kepada travel, uang yang berasal dari pemotongan uang harian yang dibayarkan kepada para pendamping yang tidak melaksanakan perjalanan dinas.

-

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari

dana perjalanan fiktif

setelah dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran oleh para pendamping yang semula tidak melaksanakan perjalanan dinas dan pengembalian kelebihan pembayaran yang diterima terdakwa, yang juga sesuai dengan “Daftar Pengembalian Hasil Temuan BPK TA 2011 Sekretariat DPRD Kota Cimahi Kegiatan Rapat Alat Kelengkapan” , yaitu : sebesar Rp.205.736.915,- (dua ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah) secara nyata telah dikuasai oleh terdakwa. -

Bahwa dana sejumlahRp.205.736.915,-(dua ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang secara nyata telah dikuasai oleh terdakwa, adalah merupakan jumlah kerugian keuangan negara. Karena itu sudah sepatutnya dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewajiban dari terdakwa dimaksud, sehingga tidak beralasan apabila kerugian negara ini harus penuntutan, yaitu

dibebanan pada pihak lain yang tidak dilakukan para Pendamping yang tidak melaksanakan

perjalanan dinas. dinas. -

Bahwa,

Hakim Anggota II ( Ad Hoc)

tingkat Banding sependapat

dengan Jaksa Penuntut Umum, yang mendasarkan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi terdakwa , dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung

No.5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Korupsi yaitu :

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam


tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang” Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebegaimana tersebut diatas, maka terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yaitu

Rp.205.736.915,-(dua ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh enam

ribu sembilan ratus lima belas rupiah). dikurangi dengan besarnya pengembalian uang oleh terdakwa ke Kas Daerah Kota Cimahi sebesar, Rp.3.926.550,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam lima ratus lima puluh) -. dan dalam proses persidangan sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) melalui Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa secara keseluruhan

berjumlah Rp 163.810.365 (seratus

enampuluh tiga juta delapanratus sepuluh ribu tigaratus enam puluh lima rupiah). rupiah). Menimbang bahwa dalam hal menjatuhkan lamanya pidana tambahan sebagai pengganti akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, haruslah didasarkan pada proporsionalitas dalam batas - batas yang wajar, sebagai pidana tambahan tidak lebih memberatkan lagi bagi terdakwa. Menimbang, bahwa untuk hal-hal selanjutnya sebelum sampai pada diktum putusan dari Hakim II ( Ad Hoc) tingkat Banding, tidak akan dipertimbangkan kembali oleh karena telah bersesuai, demikian juga bagian dari diktum yang amarnya telah bersesuai tidak akan diuraikan kembali. MENGADILI : •

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

•

Memperbaiki

putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2015 Nomor 15/Pid.Sus-TPK /2015/PN. Bdg.

yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta lamanya pidana sebagai pengganti akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti sehingga amar sebagaimana tersebut : 4. Menghukum

Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar

Rp

163.810.365 (seratus enampuluh tiga juta delapanratus sepuluh ribu tigaratus enam puluh lima rupiah). paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) bulan. Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2015 Nomor 15 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. Bdg, yang dimintakan banding tersebut patut untuk DIKUATKAN dan DIPERTAHANKAN ; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Terbanding tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 242 KUHAP terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding / Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terbanding / Terdakwa tetap dalam tahanan walaupun ada upaya hukum lainnya.

Dan

berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terbanding / Terdakwa dibebani pembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----------------------Mengingat akan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana

yang diubah dengan Undang-undang Republik

Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-pasal dalam KUHAP serta Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----------------------------------------------------MENGADILI 1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum ; ----------------2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal

1

Juni

2015

Nomor 15 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. Bdg yang

dimintakan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----------------------------4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung,

pada hari JUMAT, tanggal 14

AGUSTUS 2015 oleh kami :

KAREL TUPPU, S.H., M.H. M.H.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. LEXSY MAMONTO, S.H, M. M.H. dan Dr. ELIS RUSMIATI, RUSMIATI, S. S.H, M. M.H.(Hakim Ad Hoc) masing – masing sebagai Hakim


Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, Hakim Ketua tersebut dengan KAMIS tanggal 20AGUSTUS 2015oleh 2015 didampingi

Hakim-hakim

anggota

tersebut,

dengan

dibantu

oleh

DEDE

SOBARI,S.H., M.HPanitera M.H Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandng

tanpa

dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. LEXSY MAMONTO, S.H, M.H. M.H.

KAREL TUPPU, S.H., M.H. M.H.

Dr. HJ. ELIS RUSMIATI, RUSMIATI, S.H, M.H. Panitera Pengganti,

DEDE SOBARI,S.H., M.H. M.H.


TIPIKOR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents