TINJAUAN UMUM HUKUM PAJAK

TINJAUAN UMUM HUKUM PAJAK

1 1

1

Tujuan Instruksional : A. Umum Mahasiswa diharapkan mendapatkan

pemahaman tentang tinjauan umum hukum

pajak di Indonesia. B. Khusus o Mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan perpajakan. o Mahasiswa mengetahui pengertian-pengertian dasar perpajakan. o Mahasiswa mengetahui dasar hukum pajak. o Mahasiswa mengetahui teori dan sistem pemungutan pajak.

C. Uraian Materi 1. Sejarah Perkembangan Perpajakan Indonesia Sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia dapat dibedakan dalam dua periode, yaitu: a. Sejarah sebelum tahun 1983 (sebelum berlaku UU Pajak Nasional) Sebelum berlaku undang-undang pajak nasional pajak belum merupakan pungutan tapi merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada penguasa/raja dalam memelihara kepentingan negara seperti; menjaga keamanan, membuat sarana umum dan membiayai pegawai kerajaan. Sedangkan setorannya dapat dilakukan dengan penyetoran uang tunai (orang kaya) dan dengan tenaga (untuk orang miskin) b. Sejarah setelah tahun 1983 (setelah berlaku UU Pajak Nasional) o Undang-undang Pajak tahun 1983 

UU No. 6 Tahun 1983 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)



UU No. 7 Tahun 1983 ( Pajak Penghasilan)



UU No. 8 Tahun 1983 (PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah)



UU No. 12 Tahun 1985 ( Pajak Bumi dan Bangunan)



UU No. 13 Tahuan 1985 ( Bea materai)

Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014 1

o Undang-undang Pajak tahun 1994 

UU No. 9 Tahun 1994 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)



UU No. 10 Tahun 1994 ( Pajak Penghasilan)



UU No. 11 Tahun 1994 (PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah)



UU No. 12 Tahun 1994 (Pajak Bumi dan Bangunan )



UU No. 13 Tahuan 1985 (Bea materai)



UU No. 18 Tahun 1997 (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

o Undang-undang Pajak tahun 2000 

UU No. 16 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2007 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)



UU No. 17 Tahun 2000, telah diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008 ( Pajak Penghasilan)



UU No. 18 Tahun 2000, telah diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009 (PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah)



UU No. 19 Tahun 2000 (Pajak Bumi dan Bangunan)



UU No. 20 Tahun 2000 (Bea Perolehan Hak atas Tanah bangunan/BPHTB)



UU No. 13 Tahuan 1985 ( Bea materai)



UU No. 34 Tahun 2000, telah diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009 (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

2. Definisi Pajak, Retribusi dan Sumbangan a. Definisi Pajak Definisi pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang

(dapat

dipaksakan)

dengan

tidak

mendapat

jasa

timbal

(kontrafrestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian, yaitu : 1) Kontribusi wajib kepada negara a) yang berhak memungut adalah negara b) kontribusi berupa uang Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

2

2) Berdasarkan undang-undang a) pemungutan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang mengikatnya b) pemungutan dapat dipaksakan 3) Tanpa imbalan secara langsung Tidak dapat secara langsung dinikmati/ditunjukkan imbalan pembayaran pajak dari masyarakat ke negara. 4) Digunakan untuk membiayai RT Negara bagi kemakmuran masyarakat Iuran digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pembangunan yang bersifat untuk kemakmuran masyarakat. b. Definisi Retribusi Iuran yang mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi (manfaatnya dirasakan secara langsung) seperti pembayaran uang kuliah, karcis hiburan, karcis parkir dan lain-lain. Pengertian Pajak Daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. c. Sumbangan Iuran yang diberikan seseorang dengan kontraprestasi dinikmati oleh kelompok tertentu, seperti sumbangan bencana alam (gempa, banjir, kekeringan dan lain-lain) 3. Dasar Hukum Pajak a. Kedudukan Hukum Pajak (Soemitro) Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut : 1) Hukum Perdata (mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya) 2) Hukum Publik (mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat) seperti : a) Hukum Tata Negara b) Hukum Tata Usaha c) Hukum Pajak d) Hukum Pidana b. Fungsi Pajak 1) Fungsi Budgetair Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

3

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Penerapan fungsi anggaran dituangkan dalam APBN untuk pemerintah pusat dan APBD untuk pemerintah daerah 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, seperti dikenakan tarif yang tinggi terhadap minuman keras. Penerapan fungsi mengatur perekonomian misalnya dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 dengan ketentuan tarif 1 % yang bersifat Final untuk angsuran PPh bagi usaha dengan omzet dibawah 4,8 Milar setahun (diperuntukan bagi UKM). Penerapan fungsi sosial misalnya dengan dikeluarkannya PMK 609/PMK.03/2004 dan PMK 93/PMK.03/2006 sehingga sumbangan untuk bencana tsunami di Aceh dan gempa di Yogyakarta bisa dibantu oleh perusahaan dimana sumbangan tersebut bisa dibiayakan oleh perusahaan yang menyumbang.

4. Teori Pemungutan Pajak a. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan. b. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan. Semakin tinggi kepentingan seseorang kepada negara maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. c. Teori Gaya (Daya) Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya artinya pajak harus dibayar dengan gaya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur gaya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu : 1) Unsur Objektif dengan melihat penghasilan yang dimiliki seseorang 2) Unsur Subjektif dengan melihat besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

4

Keterangan

Tuan ND

Tuan SDY

Penghasilan

5.000.000,00

5.000.000,00

Status

K/3

TK

Secara objektif (berdasarkan penghasilan) pajak yang harus dibayar adalah sama (besarnya penghasilan X tarif). Secara subjektif (besarnya kebutuhan) Tuan ND membayar pajak lebih kecil karena kebutuhan material yang harus dipenuhi lebih besar. d. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban. e. Teori Azas Daya Beli Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak a. Stelsel Pajak 

Stelsel Nyata (Riel stelsel) Pemungutan pajak didasarkan atas obyek (penghasilan nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan : pajak yang dikenakan lebih realistis Kelemahan : perhitungan pajak dilakukan pada akhir periode



Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel) Pemungutan pajak berdasarkan anggapan yang diatur dengan undang-undang Penghasilan dalam suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir periode.

Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

5

Kelemahan : pajak yang harus dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. 

Stelsel Campuran Perhitungan pajak pada awal tahun berdasarkan stelsel anggapan dan perhitungan pajak pada akhir tahun berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

b. Azas Pemungutan Pajak 

Azas Domisili (Azas tempat tinggal)/ WP Dalam Negeri Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilannya berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.



Azas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.



Azas Kebangsaan /WP Luar Negeri Pajak dikenakan kepada setiap orang yang bukan berkembangsaan Indonesia yang tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP, ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus b) WP bersifat pasif c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Penerapan Official Assessment System seperti pada Pajak Bumi dan Bangunan (pajak daerah tingkat II), Pajak Kendaraan Bermotor (pajak daerah tingkat I)



Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya: a)

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak

b) WP bersifat aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

6

c)

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Penerapan Self Assessment System pada Surat Pemberitahuan Badan, Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Penerapan With Holding System pada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan oleh pemberi kerja.

6. Tarif Pajak a. Tarif Sebanding (Proporsional) Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak. b. Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap, seperti tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00 c. Tarif Progresif Tarif berupa persentase yang semakin tinggi bila jumlah yang dikenai pajak semakin tinggi pula. Tarif progresif dapat dibedakan menjadi : o Tarif progresif – progresif o Tarif progresif – tetap o Tarif progresif – degresif Tarif pajak Penghasilan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 1a Penghasilan Perorangan

Tarif

0

5%

sampai

50 juta

50 sampai 250 juta

15%

250 sampai 500 juta

25%

Di atas 500 juta

30%

d. Tarif Degresif Tarif persentase yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai semakin besar.

Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

7

D. Ringkasan Sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia dibagi dua periode yaitu : periode sebelum berlaku UU Pajak Nasional (sebelum tahun 1983) dan setelah berlaku UU Pajak nasional (setelah tahun 1983). Pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Retribusi merupakan iuran yang mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi (manfaat secara langsung) dan sumbangan merupakan iuran yang diberikan seseorang dengan kontraprestasi dinikmati oleh kelompok tertentu. Sistem pemungutan pajak ada tiga jenis, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With Holding System. Sedangkan jenis tarif terdiri dari : tarif sebanding (proporsional), tarif tetap, tarif progresif dan tarif degresif. E. Pertanyaan 1. Jelaskan perkembangan Undang-undang perpajakan di Indonesia! 2. Jelaskan perbedaan pengertian pajak, retribusi, dan sumbangan! 3. Sebutkan dan jelaskan tata cara pemungutan pajak! 4. Jelaskan tarif pajak dengan perhitungan! F. Kepustakaan Brotodihardjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung Darmayasa, 2013, Pajak Penghasilan (Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Yang Berlaku), Undiknas Press, Denpasar Gunadi, 2007, Pajak Internasional, Edisi Revisi 2007, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Gunadi, 2013, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Edisi 2013, Bee Media, Jakarta Harnanto, 2003, Akuntansi Perpajakan, BPFE, Yogyakarta Mardiasmo, 2013, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta Muljono, Wicaksono, 2009, Akuntansi Pajak Lanjutan, Andi, Yogyakarta PMK 609/PMK.03/2004 PMK 93/PMK.03/2006 PP 46 Tahun 2013 Soemitro, Kania, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

8

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Waluyo, 2010, Akuntansi Pajak, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta. www.nyomandarmayasa.com www.ortax.org www.pajak.go.id

Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

9