PERADILAN PAJAK
Hukum pajak dapat dibagi • Hukum administrasi – Umumnya berupa sanksi administrasi baik berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan fiskus
• Hukum pidana – Berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim
Peradilan administrasi • Peradilan administrasi tidak murni – Pasal 25 dan 26 UU Pajak
• Peradilan administrasi murni – Pasal 27 UU Pajak
KEBERATAN • Pasal 25 UU Pajak – Ketidakpuasan seorang WP terhadap suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan dapat diajukan kepada Dirjen Pajak melalui KPP dimana WP terdaftar
• • • • •
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Ketetapan Pajak Nihil Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
• Pihak yang dapat mengajukan keberatan – Bagi WP Badan adalah pengurus – Bagi WP Pribadi adalah oleh WP sendiri – Pihak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga – Kuasa yang ditunjuk dgn surat kuasa khusus untuk pengajuan keberatan
syarat • Diajukan secara tertulis • WP tetap wajib melunasi pajak terutang • Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun /masa pajak
Sanksi administrasi • Keberatan ditolak/dikabulkan sebagian,Wp dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan • Jika WP Bading, sanksi tidak dikenakan • Jika banding ditolak, WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%
• Banding, upaya hukum yg dapat dilakukan oleh WP thd suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perUU-an yang berlaku • Gugatan, upaya hukum yang dapat dilakukan WP terhadap pelaksanaan penagihan atau terhadap putusan yang dpt diajukan gugatan berdasarka per-UU-an yg berlaku
Banding • Berdasarkan UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak • Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak
Kekuasaan pengadilan pajak • Mempunyai tugas dan wewenang meriksa dan memutus sengketa pajak • Hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh UU • Dalam hal gugatan, pengadilan pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya (surat paksa,SP melaksanakan penyitaan,pengumuman lelang, keputusan pelaksanaan perpajakan, pembetulan terhadap surat tagih) • Pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak
syarat • Diajukan dgn surat banding • Banding diajukan maksimal 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibandingkan • Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding • Banding disertai dengan alasan-alasan • Surat banding dilampirkan SK yang dibanding • Telah membayar 50% terhadap pajak yang terutang saat pengajuan banding • Banding diajukan oleh WP, ahli waris, pengurus atau kuasanya
Syarat gugatan • Tertulis • Jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan • 30 hari jika yang digugat adalah keputusan selain gugatan
• Pemerikasaan acara cepat, – Sengketa pajak tertentu (banding/gugatannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku) – Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak gugatan diterima – Tidak dipenuhi salah satunya dalam putusan pengadilan pajak atau kesalahan tertulis dan/atau kesalahan hitung – Sengketa yg berdasarkan pertimbngan hukum merupakan wewenang pengadilan pajak
• Alat bukti – Surat atau tulisan – Keterangan ahli – Keterangan para saksi – Pengakuan para pihak – Pengetahuan hakim
• Putusan dapat berupa – Menolak – Mengabulkan sebagian atau seluruhnya – Menambah pajak yg harus dibayar – Tidak dapat diterima – Membetukan kesalahan tulisan dan/atau kesalahan hitung – membatalkan
