No. 11/02/82/Th. XVI, 1 Februari 2017
TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK MALUKU UTARA SEPTEMBER 2016 GINI RATIO DI MALUKU UTARA KEADAAN SEPTEMBER 2016 SEBESAR 0,309
1.
Pada September 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,309, meningkat sebesar 0,023 poin dari kondisi Maret 2016 sebesar 0,286, namun masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pelebaran tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Maluku Utara, namun distribusi pengeluaran di antara penduduk masih cukup merata.
Gini Ratio di Provinsi Maluku Utara merupakan yang terendah ke-3 dari 34 Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan ketimpangan terendah yaitu Provinsi Bangka Belitung, sedangkan Provinsi dengan ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dibandingkan dengan Provinsi lainnya pada kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Gini Ratio di Provinsi Maluku Utara merupakan yang terendah.
Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 0,326, naik sebesar 0,031 poin dibanding Gini Ratio Maret 2016 yang sebesar 0,295 dan naik 0,011 poin dibanding Gini Ratio September 2015. Sementara Gini Ratio di daerah perdesaan pada September sebesar 0,251, naik sebesar 0,002 poin dibanding Gini Ratio Maret 2016 yang sebesar 0,249 namun turun 0,005 poin dibanding Gini Ratio September 2015.
Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 21,67 persen pada September 2016, yang termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 19,70 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 24,57 persen.
Perkembangan Gini Ratio di Maluku Utara September 2013 – September 2016
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Provinsi Maluku Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun masih dibawah 0,400 yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Gini Ratio pada September 2013 sebesar 0,320, mengalami sedikit kenaikan pada Maret 2014 menjadi 0,325 dan pada September 2014 menjadi 0,322. Kemudian, Gini Ratio menurun menjadi 0,280 pada Maret 2015. Pada September 2015, terjadi sedikit kenaikan Gini Ratio menjadi 0,286. Gini Ratio pada September 2016 tercatat sebesar 0,309 meningkat 0,023 poin Berita Resmi Statistik No. 11/02/82/Th. XVI, 1 Februari 2017
1
dibandingkan dengan Gini Ratio pada Maret 2016 sebesar 0,286. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Provinsi Maluku Utara cenderung mengalami perbaikan selama periode September 2013 - September 2016. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret – September 2016 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,031 poin yaitu dari 0,295 pada Maret 2016 menjadi 0,326 pada September 2016. Di daerah perdesaan nilai Gini Ratio juga mengalami peningkatan sebesar 0,002 yaitu dari 0,249 pada Maret 2016 menjadi 0,251 pada September 2016. Tabel 1. Gini Ratio Menurut Daerah di Provinsi Maluku Utara, September 2013 – September 2016 Gini Ratio Periode Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
(2)
(3)
(4)
September 2013
0,293
0,266
0,320
Maret 2014
0,335
0,264
0,325
September 2014
0,354
0,264
0,322
Maret 2015
0,282
0,263
0,280
September 2015
0,315
0,256
0,286
Maret 2016
0,295
0,249
0,286
September 2016
0,326
0,251
0,309
(1)
Sumber: Diolah dari data Susenas
Gambar 1. Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Maluku Utara, September 2013 – September 2016 0.400 0.354 0.335
0.350 0.320 0.300
0.293
0.325
0.295
0.322
0.282 0.280
0.250
0.266
0.326
0.315
0.264
0.264
0.263
0.309 0.286 0.256
0.286 0.249
0.251
Mar 2016
Sep 2016
0.200 Sept 2013
Mar 2014 Perdesaan
Sep 2014
Mar 2015
Perkotaan
Sep 2015
Perkotaan + Perdesaan
Sumber: Diolah dari data Susenas
2
Berita Resmi Statistik No. 11/02/82/Th. XVI, 1 Februari 2017
2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran, September 2015 – September 2016 Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia (World Bank). Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2016, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 21,67 persen yang termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2016 ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 22,83 persen maupun pada kondisi September 2015 yang sebesar 22,58 persen. Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu pola pengeluaran penduduk di daerah perkotaan lebih timpang dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2016 adalah sebesar 19,70 persen, di daerah perdesaan adalah sebesar 24,57 persen. Tabel 2. Distribusi Pengeluaran Penduduk Di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, September 2015, Maret 2016, dan September 2016 (Persentase) Kategori Kelompok Penduduk Berdasarkan Pengeluaran Daerah/ Periode (1)
Penduduk 40 Persen Terbawah
Penduduk 40 Persen Menengah
Penduduk 20 Persen Teratas
(2)
(3)
(4)
Perkotaan September 2015 Maret 2016 September 2016
20,45 21,66 19,70
39,67 40,41 40,71
39,88 37,93 39,60
Perdesaan September 2015 Maret 2016 September 2016
24,12 24,58 24,57
40,37 39,84 39,81
35,51 35,58 35,62
Perkotaan+ Perdesaan September 2015 Maret 2016 September 2016
22,58 22,83 21,67
39,36 38,71 38,04
38,06 38,46 40,29
Sumber: Diolah dari data Susenas
Berita Resmi Statistik No. 11/02/82/Th. XVI, 1 Februari 2017
3
3. Gini Ratio Menurut Provinsi pada September 2016 Pada September 2016, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,425 sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,288 (Gambar 2). Dibanding dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,394, terdapat delapan provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,425), Gorontalo (0,410), Jawa Barat (0,402), Jawa Timur (0,402), Papua Barat (0,401), Sulawesi Selatan (0,400), Papua (0,399), dan DKI Jakarta (0,397). Angka Gini Ratio September 2015 - September 2016 menurut Provinsi dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 3. Gambar 2. Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2016 0.425 0.394
0.309
Berita Resmi Statistik No. 11/02/82/Th. XVI, 1 Februari 2017
Gorontalo
DI Yogyakarta
Jawa Barat
Jawa Timur
Papua Barat
Papua
Sulawesi Selatan
DKI Jakarta
Banten
Indonesia
Sulawesi Tenggara
Bali
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
NTT
NTB
Sumatera Selatan
Jateng
Lampung
Bengkulu
Kep. Riau
Kalimantan Selatan
Riau
Sulawesi Tengah
Jambi
Kalimantan Tengah
Maluku
Aceh
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Maluku Utara
Babel
4
Kalimantan Utara
0.288
Tabel 3. Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2015, Maret 2016, dan September 2016 September 2015 PROVINSI (1)
Perkotaan
Perdesaan
Maret 2016
Perkotaan + Perdesaan
Perkotaan
Perdesaan
September 2016 Perkotaan + Perdesaan
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
11
Aceh
0,368
0,293
0,339
0,343
0,288
0,333
0,362
0,296
0,341
12
Sumatera Utara
0,332
0,285
0,326
0,334
0,282
0,319
0,333
0,270
0,312
13
Sumatera Barat
0,325
0,280
0,319
0,353
0,288
0,331
0,323
0,267
0,312
14
Riau
0,385
0,330
0,366
0,369
0,309
0,347
0,368
0,309
0,347
15
Jambi
0,354
0,319
0,344
0,377
0,313
0,349
0,403
0,292
0,346
16
Sumatera Selatan
0,354
0,286
0,334
0,373
0,293
0,348
0,397
0,306
0,362
17
Bengkulu
0,398
0,338
0,371
0,385
0,302
0,357
0,405
0,296
0,354
18
Lampung
0,399
0,313
0,352
0,393
0,330
0,364
0,384
0,311
0,358
19
Bangka Belitung
0,284
0,259
0,275
0,289
0,240
0,275
0,318
0,239
0,288
21
Kepulauan Riau
0,333
0,283
0,339
0,351
0,284
0,354
0,346
0,264
0,352
31
DKI Jakarta
0,421
-
0,421
0,411
-
0,411
0,397
-
0,397
32
Jawa Barat
0,446
0,310
0,426
0,423
0,317
0,413
0,412
0,310
0,402
33
Jawa Tengah
0,402
0,344
0,382
0,381
0,323
0,366
0,382
0,313
0,357
34
DI Yogyakarta
0,428
0,332
0,420
0,423
0,334
0,420
0,423
0,343
0,425
35
JawaTimur
0,428
0,327
0,403
0,423
0,333
0,402
0,433
0,313
0,402
36
Banten
0,390
0,261
0,386
0,402
0,264
0,394
0,399
0,248
0,392
51
Bali
0,406
0,350
0,399
0,369
0,329
0,366
0,378
0,335
0,374
52
Nusa Tenggara Barat
0,376
0,342
0,360
0,391
0,317
0,359
0,410
0,306
0,365
53
Nusa Tenggara Timur
0,301
0,303
0,348
0,330
0,281
0,336
0,344
0,317
0,362
61
Kalimantan Barat
0,361
0,286
0,330
0,373
0,296
0,341
0,361
0,275
0,331
62
Kalimantan Tengah
0,340
0,268
0,300
0,359
0,296
0,330
0,364
0,326
0,347
63
Kalimantan Selatan
0,374
0,282
0,334
0,346
0,297
0,332
0,363
0,298
0,351
64
Kalimantan Timur
0,319
0,273
0,315
0,314
0,288
0,315
0,314
0,313
0,328
65
Kalimantan Utara
0,322
0,282
0,314
0,304
0,268
0,300
0,308
0,280
0,305
71
Sulawesi Utara
0,356
0,345
0,366
0,386
0,355
0,386
0,388
0,350
0,379
72
Sulawesi Tengah
0,415
0,303
0,370
0,387
0,320
0,362
0,372
0,308
0,347
73
Sulawesi Selatan
0,386
0,346
0,404
0,422
0,367
0,426
0,409
0,340
0,400
74
Sulawesi Tenggara
0,411
0,355
0,381
0,407
0,367
0,402
0,395
0,352
0,388
75
Gorontalo
0,391
0,366
0,401
0,414
0,392
0,419
0,402
0,397
0,410
76
Sulawesi Barat
0,383
0,339
0,362
0,393
0,347
0,364
0,441
0,341
0,371
81
Maluku
0,328
0,307
0,338
0,327
0,313
0,348
0,338
0,303
0,344
82
Maluku Utara
0,315
0,256
0,286
0,295
0,249
0,286
0,326
0,251
0,309
91
Papua Barat
0,349
0,461
0,428
0,326
0,376
0,373
0,357
0,394
0,401
94
Papua
0,347
0,387
0,392
0,312
0,383
0,390
0,318
0,392
0,399
INDONESIA
0,419
0,329
0,402
0,410
0,327
0,397
0,409
0,316
0,394
Informasi lebih lanjut hubungi: BPS Provinsi Maluku Utara Telp (0921) 3127878; Fax (0921) 3126301 homepage: http://malut.bps.go.id, e-mail:
[email protected] Berita Resmi Statistik No. 11/02/82/Th. XVI, 1 Februari 2017
5
