TIM PENELITI: Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS

TIM PENELITI: Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS

Kerjasama: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Andalas

Kehadiran dan Ketidakhadiran Masyarakat Kab. Dharmasraya dalam Pemilu 2014

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya peneliti telah dapat melaksanakan penelitian “Kehadiran dan Ketidakhadiran Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam Pemilu 2014.” Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persoalan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di Kabupaten Dharmasraya pada pemilu 2014. Selain itu riset ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu dan pilkada. Partisipasi memilih dalam riset ini diartikan sebagai kegiatan warga negara biasa dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Sedangkan pemilih diartikan semua pihak yang menjadi tujuan utama kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan memberikan suaranya. Dengan mengetahui peta persoalan partisipasi memilih masyarakat diharapkan program-program yang dirumuskan untuk menghasilkan pemilih yang lebih cerdas dan rasional dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi khususnya demokrasi elektoral akan lebih sistematis dan berorientasi pada pemecahan masalah publik ke depan. Meskipun substansi dan teknis pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Andalas, namun keberhasilan penelitian ini sangat dipengaruhi oleh peran besar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang telah membiayai secara KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

i


keseluruhan operasional penelitian ini. Karena itulah pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Dharmasraya, Staf KPU serta Pokja Riset Partisipasi dalam Pemilu KPU Kabupaten Dharmasraya. Penghargaan yang sama disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data yaitu PPS dan PPK Kabupaten Dharmasraya dan pihak yang telah banyak

memberikan informasi

maupun fasilitas penelitian. Semoga kerjasamanya tetap akan terjalin pada masa yang akan datang. Harapan peneliti semoga hasil penelitian ini bermanfaat menjadi referensi dalam pengembangan khasanah akademik, masukan bagi KPU dalam perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu baik di Kabupaten Dharmasraya maupun di Daerah lain yang memiliki persoalan yang sama dalam peningkatan partisipasi pemilih masyarakat dan penciptakan pemilih yang rasional. Segala respon dan masukan akan bermanfaat bagi peneliti untuk kesempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

Terima kasih. Pulau Punjung, Juli 2015 Ketua Peneliti

Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA

KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel

i iii iv

BAB I

1 1 3 4 4

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Perumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian

BAB II Kerangka Teoritis 2.1 Penelitian Terdahulu 2.2 Partisipasi Politik dalam Pemilu 2.3 Strategi Memajukan Pemilu 2.4 Hipotesis Penelitian

5 5 7 12 14

BAB III Metode Penelitian 3.1 Jenis Penelitian 3.2 Lokasi Penelitian 3.3 Populasi dan Sampel 3.3.1 Populasi 3.3.2 Sampel 3.4 Teknik Pengumpulan Data 3.5 Teknik Analisa Data 3.6 Sistematika Penulisan

17 17 17 18 18 18 19 19 19

BAB IV Deskripsi Lokasi Penelitian 4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Dharmasraya 4.2 Wilayah Administratif

21 21 23

BAB V Kehadiran dan Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu 5.1 Identitas Responden 5.1.1 Komposisi Responden berdasarkan Umur 5.1.2 Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 5.1.3 Komposisi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 5.1.4 Komposisi Responden berdasarkan Agama 5.1.5 Komposisi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan 5.1.6 Komposisi Responden berdasarkan Suku Bangsa 5.1.7 Komposisi Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan Rumah Tangga 5.2 Pemetaan Partisipasi Memilih Dharmasraya Pada Pemilu

32 32 32 33 33 34 34 35 36


36

iii


5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Legislatif 2014 5.2.1 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Umur 5.2.2 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Jenis Kelamin 5.2.3 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Tingkat Pendidikan 5.2.4 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Agama 5.2.5 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Jenis Pekerjaan 5.2.6 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Tingkat Pendapatan Motivasi Pemilih dalam Berpartisipasi dalam Pemilu 2014 Alasan Golput pada Pemilu 2014 Minat Masyarakat Terhadap Demokrasi Elektoral Sikap Masyarakat Terhadap Politik Uang Penggunakan Hak Pilih Masyarakat 5.7.1 Penilaian Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemilu 2014 5.7.2 Penilaian Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu 5.7.3 Yang perlu diperbaiki dalam Sosialisasi ke Depan 5.7.4 Jenis Pilkada Yang Diinginkan Warga ke Depan 5.7.5 Hubungan Sikap Masyarakat terhadap Politik Uang dengan Partisipasi Memilih 5.7.6 Pengaruh Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Partisipasi Memilih

BAB VI Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomendasi 6.1 6.2

6.3 6.4

41 42 43 44 45 47 48 49 50 50 51 52 52 53

54

Pengantar Pembahasan 6.2.1 Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 6.2.2 Sosial Demografi dan Partisipasi Memilih 6.2.3 Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Perilaku Memilih Kesimpulan Rekomendasi Daftar Pustaka


38 39 40

iv

54 57 57 57 58 59 59 93


DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Indikator Kesadaran Politik dan Keadaan Pada Hari Pemungutan

8

Suara Tabel 2.2

Indikator Tidak Memilih Karena Golput

11

Tabel 4.1

Keadaan Alam dan Topografi Kab. Dharmasraya

23

Tabel 5.1

Komposisi Responden Berdasarkan Umur

32

Tabel 5.2

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

33

Tabel 5.3

Komposisi Responden Berdasarkan Kecamatan

33

Tabel 5.4

Komposisi Responden Berdasarkan Agama

34

Tabel 5.5

Komposisi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

34

Tabel 5.6

Komposisi Responden berdasarkan Suku Bangsa

35

Tabel 5.7

Komposisi Responden berdasarkan Pendapatan RumahTangga

36

Tabel 5.8

Komposisi Responden berdasarkan Umur

38

Tabel 5.9

Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Jenis Kelamin

40

Tabel 5.10

Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Tingkat Pendidikan

41

Tabel 5.11

Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Agama

42

Tabel 5.12

Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Jenis Pekerjaan

42

Tabel 5.13

Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Tingkat Pendapatan

43

Tabel 5.14

Motivasi Pemilih dalam Pemilu 2014

45

Tabel 5.15

Alasan Golput pada Pemilu 2014

46

Tabel 5.16

Minat Masyarakat Terhadap Demokrasi Elektoral

48

Tabel 5.17

Sikap Masyarakat Terhadap Politik Uang

49

Tabel 5.18

Penilaian Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemilu 2014

50

Tabel 5.19

Penilaian Masyarakat terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu

50

Tabel 5.20

Penilaian Terhadap Pelaksanaan Sosialisasi

51

Tabel 5.21

Jenis Pilkada Yang Diinginkan Warga ke Depan

52

Tabel 5.22

Apakah Masyarakat Merasakan Adanya Masalah Sosial Ekonomi

55

Masyarakat Berikut


v


1.1. Latar Belakang Persoalan kehadiran dan ketidakhadiran pemilih pada pemilu merupakan hal yang amat penting, karena dapat menentukan tingkat legitimasi pemimpin politik yang menang dalam pemilu dan penyelengara pemilu itu sendiri. Tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang menang memiliki keabsahan yang tinggi. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik. Selain itu, rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa. Hal ini berarti bahwa sulit bagi pemimpin politik yang terpilih itu untuk melaksanakan kekuasaannya dalam menjalankan pemerintahan karena hanya mendapat pengakuan (legitimasi) yang rendah dari pemilih, sehingga mereka dianggap bukan mewakili kepentingan pemilih. Hal ini akan berimplikasi lebih luas lagi, yaitu pengakuan masyarakat terhadap negara dan berbagai institusinya juga rendah, sehingga akan menyulitkan komunikasi politik antara rakyat dan negara. Padahal dari sudut komunikasi politik, pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur hubungan antara mereka harus dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan perwakilan tersebut. Inilah “urat-urat nadi” dalam menjalankan pemerintahan dan negara, yang dalam sistem pemerintahan dan negara yang demokratis. Ketiganya

1 KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015


dipilih, ditukar dan dinilai melalui pemilu secara berkala. Inilah hakekat dari kedaulatan rakyat yang harus dihormati dan junjung tinggi. Peningkatan partisipasi pemilih merupakan faktor kunci bagi kesuksesan Pemilu. Arti penting voter turnout juga berkaitan dengan kepercayaan warga pada demokrasi dan masa depan politik suatu negara. Oleh karena itu, negara-negara demokrasi di berbagai negara dunia senantiasa mencari jalan agar tingkat kehadiran warga pada bilik suara tidak mengalami penurunan, tetapi justru mengalami peningkatan. Tak jarang pelbagai kegiatan dan program pun dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menarik minat para pemilih. Kekhawatiran terhadap rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu, utamanya ditandai oleh fenomena meningkatnya “Golongan Putih”1 (selanjutnya disebut Golput) dalam beberapa kali pemilu sejak 1955 sampai 2014 serta beberapa pilkada di beberapa daerah di Indonesia. Fenomena golput ini dikhawatirkan bukan tidak mungkin akan terus meningkat pada pemilu dan Pilkada kedepan. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu rezim Orde Lama mulai dari tahun 1955 dan Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian Orde Reformasi tahun 1999 sampai sekarang masih cukup tinggi.2 Pengguna hak suara pada Pemilu Legislatif 2014 secara nasional mencapai 75,11% dan pada Pilpres turun menjadi 70%. Kondisi ini jauh berbeda dengan fenomena partisipasi pemilih di Kabupaten Dharmasraya. Pada Pemilu Legislatif 2014, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) berjumlah 145.671 pemilih. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 117.921 pemilih atau 80,95 persen dari jumlah total pemilih. Sedangkan pada Pilpres 2014, pengguna

1

Golongan putih ialah golongan pemilih terdaftar yang tidak ikut memilih kaena tidak percaya kepada calon-calon peserta pemilu. 2 Tingkat partisipasi pemilih pemilih dalam pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Baru pada era non-demokratis Orde Baru golput menurun. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen



hak pilih di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 107.504 atau mencapai 73,47 persen. Berdasarkan data di atas, maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi memilih di Kabupaten Dharmasraya dalam Pemilu Legislatif 2014 yang lebih tinggi 5,84% dibanding partisipasi pemilih secara nasional. Hasil riset dapat digunakan untuk memastikan program dan kebijakan kepemiluan di Kabupaten Dharmasraya untuk mempertahankan dan meningkatkan angka partisipasi memilih. Bahkan hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain sehingga program yang disusun tidak bersifat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah untuk menghasilkan partisipasi pemilih yang tinggi, rasional dalam pemilu yang berkualitas. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada pertanyaan penelitian berikut: 1. Apa motivasi pemilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam Pemilu 2014? 2. Bagaimana

pemetaan

partisipasi

memilih

masyarakat

Kabupaten

Dharmasraya berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi budaya (umur, gender, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, kondisi ekonomi keluarga saat pemilu) 3. Apa faktor yang membedakan atau mempengaruhi partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pemilu Legislatif 2014 lalu? 4. Bagaimana sikap masyarakat Kabupaten Dharmasraya terhadap Politik Uang dalam mendapatkan dukungan suara dalam pemilu? 5. Kebijakan apa yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya?



1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian adalah: 1. Untuk

pemetaan

partisipasi

memilih

masyarakat

Kabupaten

Dharmasraya berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi budaya (umur, gender, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, kondisi ekonomi keluarga saat pemilu) 2. Untuk

mengetahui

mempengaruhi

faktor-faktor

partisipasi

memilih

yang

membedakan

masyarakat

atau

Kabupaten

Dharmasraya pada Pemilu Legislatif 2014 lalu? 3. Untuk mengetahui sikap masyarakat Kabupaten Dharmasraya terhadap Politik Uang dalam mendapatkan dukungan suara dalam pemilu? 4. Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk menumbuhkan perilaku memilih yang rasional pada masyarakat Kabupaten Dharmasraya? 1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan manfaat secara umum yaitu sebagai berikut: Penelitian tentang partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu politik secara ilmiah, khususnya terhadap teori partispasi politik dan partispasi memilih (voting behavior) dan konsep politik uang (voting buying). Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi KPU dan statekeholder pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan menciptakan memilih yang rasional.



2.1. Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang partaisipasi memilih di Indonesia dan di berbagai negara. Namun sampai saat ini belum banyak kajian yang khusus meneliti tentang partaisipasi memilih di Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu kajian ini akan mencoba memaparkan secara ringkas kajian-kajian yang berhubungan dengan partaisipasi memilih di Indonesia. Setiap kajian mempunyai kekuatan sendiri dari segi analisis, kerangka teori, serta metode yang digunakan. Kajian-kajian tentang partaisipasi pemilih untuk memberikan suaranya dalam pemilu (atau secara lebih luas disebut partaisipasi politik) telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan politik seperti, Robert E.Lane (1959); Lester W. Milbrath (1965); Sidney Verba dan Norman H.Nie (1972); Max Kaase dan Alan Marsh (1979); Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman dan

Henry E.Brady;

(1995); dan Henry E. Brady (1999)1. Kajian-kajian partaisipasi politik yang berawal pada tahun 1950-an dan 1960-an berusaha membuktikan bahwa partaisipasi politik itu berdimensi satu, yakni ikut pemilu (Lane, 1959; Milbrath, 1965; Cf.Kaase dan Marsh, 1979). Studi-studi yang lebih belakangan (Verba and Nie, 1972; Milbrath dan Goel,

1

Lihat Saiful Mujani, 2007, Muslim Demokrat. Islam, Budaya Demokrasi dan Penyertaan Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal.38-40 KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

5


1977) mengkritik pengukuran yang hanya berdimensi satu ini. Verba dan Nie (1972) berargumen bahwa partaisipasi politik terdiri dari banyak dimensi. Begitu juga Kaase dan Marsh (1979) menganggap bahwa partaisipasi politik tidak saja hanya berdimensi satu dengan melihatnya pada segi bentuknya, yaitu terdiri dari dua

bentuk

yang

berbeda,

konvensional

dan

non-konvensional.

Yang

konvensional mencakup segala aktivitas yang dilakukan masyarakat biasa untuk mempengaruhi keputusan politik menurut prosedur yang telah ditentukan, seperti mencoblos dalam pemilu, mengikuti kampanye dan sebagainya. Yang bukankonvensional adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa untuk mempengaruhi hasil keputusan politik dengan tidak berdasarkan pada norma atau prosedur yang sudah diakui dalam sebuah pemerintahan seperti unjuk rasa, mogok, boikot, dan lain-lain2. Jadi, dalam karya-karya akademik mereka ini, tidak ada kesepakatan mengenai ukuran partaisipasi politik itu. Namun, paling tidak, partaisipasi politik itu mesti mencakup empat dimensi: partaisipasi dalam pemilu (voting), kegiatan yang berhubungan dengan kampanye, kontak dengan pejabat publik, dan kegiatan-kegiatan sosial-kemasyarakatan. Selanjutnya, semua definisi mengenai partaisipasi politik selalu mencakup empat konsep dasar, yaitu aktivitas atau aksi, anggota masyarakat biasa, bersifat politik, dan sukarela (Brady,1999). Semua partaisipasi politik bersifat aksi, namun aksi yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa, bukan oleh para elite pemerintah. Aksi yang dilakukan oleh elit pemerintah bersifat politis, namun tidak termasuk partaisipasi politik (Brady, 1999). Aksi juga bersifat politis, artinya aksi tersebut ditujukan untuk mempengaruhi keputusan politik, yakni keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan perorangan atau satu kelompok tertentu dalam masyarakat (Brady, 1999). Kemudian partaisipasi politik merupakan tindakan yang dilakukan secara sukarela, artinya para pelakunya tidak dipaksa untuk melakukannya, dan tidak dibayar (Verba, Kay Lehman Schlozman, dan Brady)3. 2 3

Ibid., Ibid., KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

6


2.2 Pertisipasi Politik dalam Pemilu Partaisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partaisipasi politik dalam pemilu (voting) dan kegiatan yang terkait dengan kampanye. Dengan demikian, meminjam pendapat Ramlan Surbakti (1999)4, mereka yang tidak menggunakan hak pilih (tidak memberikan suara dalam pemilu) dapat disebut sebagai kelompok masyarakat yang partaisipasi politiknya rendah. Secara teoritis, kata Surbakti, partaisipasi politik seseorang dalam pemberian suara akan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik seseorang itu. Dan, tingkat kesadaran politik seseorang itu, akan dipengaruhi oleh pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan kehidupan politik di mana seseorang hidup. Kesadaran politik seperti yang dipikirkan Surbakti dapat disebut sebagai “kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Dengan demikian, tingkat kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dipengaruhi oleh pengetahuan, minat dan perhatian pemilih misalnya tentang pemilu dan akta pemilu serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan pemilu, partai politik, figur-figur calon, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kampanye, termasuk atribut-atribut dan slogan-slogan atau yang digunakan

oleh para simpatisan partai yang bertanding pada pemilu dalam

kegiatan kampanye tersebut. Selanjutnya, selain kesadaran politik (baca kesadaran pemilih), menurut Surbakti, partaisipasi politik (baca partaisipasi pemilih) dalam pemilu dipengaruhi juga oleh faktor sosial, yaitu keadaan yang mempengaruhi seseorang secara langsung seperti cuaca, keadaan ekonomi pemilih, kesehatan pemilih, keadaan ruang, suasana tempat pencoblosan, jarak tempat memilih dengan tempat berdomisili pemilih, dan ancaman dengan segala bentuknya pada hari pemilihan tersebut. Partaisipasi pemilih yang dipengaruhi oleh kesadaran pemilih dan keadaan hari pemungutan suara itu dapat dilihat dalam indikator seperti pada Tabel 1 di bawah ini. 4

Lihat Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT.Gramedia Widyasarana, hal. 140 KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

7


Tabel 2.1 Indikator Kesadaran Politik dan Keadaan Pada Hari pemungutan Suara No

Partaisipasi Dalam Pemberian Suara (Voting)

Kesadaran Politik (Kesadaran Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada hari voting)

1. Pengetahuan tentang sumber undang-undang pemilu 2. Pengetahuan tentang hakekat pelaksanaan Pemilu 3. Pengetahuan tentang persyaratan terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 4. Pengetahuan tentang status pengguna hak memilih pada Pemilu 5. Pengetahuan tentang manfaat pembuangan suara dalam Pemilu 6. Pengetahuan tentang partai peserta Pemilu 7. Pengetahuan tentang calon DPR-RI, DPD-RI, DPRD propinsi. DPRD kab/kota, dan pemilihan presiden/wakil presiden dalam Pemilu 8. Pengetahuan tentang visi-misi para calon DPR-RI, DPDRI, DPRD Propinsi. DPRD kab/kota, dan pemilihan presiden/wakil presiden 9. Pengetahuan tentang masa kampanye pada Pemilu 10. Pengetahuan tentang tanggal dan bulan pelaksanaan Pemilu 11. Pengetahuan tentang metode pemilihan dengan (mencentang) 12. Pengetahuan tentang lokasi dan jarak TPS dari tempat tinggal 13. Minat kehadiran dalam kampanye pada Pemilu 14. Minat untuk memperoleh informasi tentang Pemilu 15. Minat untuk memperoleh latar belakang partai dan calon 16. Minat untuk memperoleh informasi calon perseorangan 17. Perhatian terhadap isu-isu perubahan yang diangkat oleh partai dan calon 18. Dan seterusnya Keadaan Hari Pemungutan Suara 1. Keadaan cuaca pada hari pemungutan suara 2. Keadaan ekonomi pemilih 3. Keadaan kesehatan pemilih 4. Keadaan kesehatan keluarga pemilih 5. Jarak TPS dengan tempat tinggal pemilih 6. Suasana TPS 7. Mendapat ancaman dari pihak tertentu 8. Dan seterusnya

Selanjutnya, partaisipasi pemilih dalam memberikan suara ternyata tidak hanya seperti yang dipikirkan oleh Surbakti. Belakangan banyak kajian juga menemukan bahwa partaisipasi politik dalam pemungutan suara juga ditentukan oleh apa yang sering disebut sebagai “Golongan Putih” (Golput)5. Meskipun 5

Lihat Syamsuddin Haris, ” Golput dan Pemilu ”, Kompas, Senin, 30 Juni 2008; Yudi Latif, “Wawancara tentang Golput dalam Pemilu ”, Kompas, Senin, 30 Juni 2008; Eep Saefullah KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

8


secara teoritik, dalam kepustakaan-kepustakaan Barat tidak ditemukan mengenai istilah Golput ini. Di Barat, mereka yang tidak berpartaisipasi disebut sebagai apatis (tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan politik misalnya voting) atau tidak memilih dalam voting seperti pada era post-materialist di Eropa Barat6 Dalam konteks Indonesia, menurut sejarahnya seperti ditulis B.N Marbun Dalam Kamus Politik7, golongan putih berkembang di Indonesia pada masa sebelum pemilu tahun 1971, yaitu golongan yang tidak puas dengan kemungkinan dan kesempatan yang terbuka untuk mengeluarkan dan menyalurkan aspirasi politik, menganjurkan untuk tidak ikut memilih atau menandai bagian putih saja di antara sepuluh tanda gambar yang sedia ada. Itulah sejarah golongan putih, yang menurut mereka pemilu hanya sebuah formalitas belaka dan tidak ada partai yang sesuai untuk dipilih. Tetapi hari ini Golput seperti konsep Marbun, mungkin sudah sulit mencarinya. Dahulu penganjurnya, paling tidak aktor utamanya, yakni Dr.Arief Budiman (Aktivis Angkatan 66) secara terang-terangan mengaku sebagai Golput karena kekecewaannya terhadap sistem politik yang telah membusuk dan pemilu adalah salah satu bagian dari sistem politik yang membusuk itu. Sekarang, tidak mudah mencari aktor atau elemen masyarakat yang terang-terangan mengaku Golput, tapi mereka bekerja dengan pelbagai model dan pola, dan pada saat ini biasanya menggunakan media alternatif. Sementara itu, Eep Saefullah Fatah8, mencoba membagi Golput dalam beberapa jenis. Eep nampaknya tidak ingin mengikuti batasan Golput seperti yang telah dikonstatasi oleh Marbun di atas. Bagi Eep, semua warga yang tidak menggunakan suaranya atau tidak dapat datang atau karena sesuatu dan lain hal pada hari pembuangan suara itu dapat disebut Golput, yang terdiri dari beberapa jenis. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke Fatah, dalam “www.blog.eepsaefullahfatah-Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia 24/07/2007”, diakses 25 November 2008; B.N.Marbun, 2003, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 410 6 Scarbrough; Topf; dan Inglehart sebagaimana dikutip Saiful Mujani, 2007, Op.Cit., Hal.273 7 Marbun, Op.Cit., 8 Eep Saefullah Fatah, Op.Cit., KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

9


tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah. Kedua, golput teknis-politis, yakni mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik atau penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politik, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan terhadap calon yang tersedia atau tak percaya bahwa Pilkada atau pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka (sekalipun jumlahnya terbatas) yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi liberal (misalnya pemilu) dan tak mau terlibat di dalamnya, entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lainnya. Pendapat yang lebih sederhana dibandingkan Eep Saefullah adalah yang diajukan oleh Syamsuddin Haris9. Bagi Haris, ketidakhadiran sebagian masyarakat dalam pemungutan suaranya dalam Pemilu dan Pilkada dapat dikategorikan atas dua golongan. Pertama, karena faktor teknis seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak memperoleh surat suara, dan alasan-alasan lain yang bersumber pada kekacauan pengurusan pemilihan. Kedua, karena faktor politik seperti kekecewaan terhadap partai, calon yang diajukan partai, dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemilu dan pilkada mengubah kehidupan masyarakat. Menurut Haris lebih lanjut, Golput karena faktor teknis sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena hal itu bisa berkurang jika kualitas manajemen Pemilu dan Pilkada dibenahi oleh komisi penyelenggara Pemilu. Sedangkan Golput karena faktor politik yang akhir-akhir ini cenderung meningkat merupakan cerminan dari semakin meluasnya kesadaran masyarakat terhadap sistem politik yang lebih demokratis, adil, dan berpihak kepada kepentingan umum. Sistem Pemilu atau Pilkada, mekanisme pencalonan dan format penyelenggaraannya dipandang belum merepresentasikan partisipasi dan kepentingan publik. Pemilu dan Pilkada lebih dilihat sebagai arena elite politik yang memiliki uang untuk mendapat kekuasaan, tetapi lalu mengkhianati mandat rakyat saat sudah terpilih. Meluasnya fenomena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang diindikasikan

9

www.Kompas.com, 30 Juni 2008, diakses 25 November 2008 KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

10


pengadilan terhadap para mantan wakil rakyat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan bekas menteri mencerminkan realiti itu. . Berdasarkan konstatasi Marbun, Eep, dan Haris di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun menurut sejarahnya, frasa “golongan putih” mengacu kepada “mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya” karena alasan politik, yakni karena kekecewaan terhadap partai dan calon dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan Pemilu dan pilkada untuk mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, tetapi saat ini kita bisa menyebut “golput teknis” dan “golput politis” adalah sama-sama “Golput” (dalam tanda kutip). Pemakaian “tanda kutip” dalam kata Golput ini, agaknya diperlukan untuk menghindari kekecewaan dari mereka yang memang sungguh-sungguh Golput. Bagaimanapun, mereka yang sungguh-sungguh Golput tidak mau digeneralisir atau diturunkan maknanya menjadi Golput karena alasan teknis dan keadaan atau cuaca atau karena “ketiduran”. Ini terjadi karena kita belum atau tidak mempunyai data tentang yang mana “golput teknis”, dan yang mana “golput politis” dari persentase mereka yang tidak menggunakan hak pilih itu. Jadi, untuk sementara ini, secara sederhana dapat disebutkan indikatorindikator dari mereka yang kita sebut “Golput” itu seperti di bawah ini. Tabel 2.2 Indikator Tidak Memilih Karena “Golput” No

Partaisipasi Dalam Pemberian Suara (Voting)

Tidak Memilih karena “Golput” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tidak berdaftar sebagai pemilih Tidak mendapat kartu pemilih Ada Keluarga meninggal Ada pesta keluarga Karena tertidur Karena sedang malas saja Karena sakit tapi tidak melapor atau tidak terdata oleh petugas Kekecewaan terhadap partai politik Calon yang diajukan oleh partai politik atau perseorangan Banyaknya calon yang merupakan aktor-aktor “incumbent” Ketidakpercayaan terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu Ketidakpercayaan terhadap kemampuan hasil pilkada


11


13. 14. 15. 16. 17. 18.

dan Pemilu yang dapat mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik Partai-partai baru yang belum “teruji” menjadi peserta yang disuguhkan untuk dipilih Prestasi pemerintah, parlemen, partai, yang masih buruk Perilaku korupsi yang tidak kunjung dapat diberantas habis Karena tidak percaya terhadap sistem pemilu sebagai mekanisme sistem demokrasi Karena tidak percaya terhadap sistem demokrasi Dan seterusnya

Sekarang, sebagai kesimpulan pada bagian ini, kita dapat mengatakan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu akan dipengaruhi oleh tiga hal, yakni tingkat kesadaran pemilih, keadaan pada hari pemungutan suara, dan “Golput”. Dari sini dapat dirumuskan beberapa hipotesis bahwa “semakin tinggi tingkat kesadaran pemilih semakin tinggi partisipasinya untuk memilih”; “semakin minimal keadaan yang tidak dikehendaki pada hari pemungutan suara semakin tinggi partisipasi pemilih untuk memilih”; “semakin minimal jumlah “Golput” semakin tinggi partisipasi memilih”.

2.3 Strategi Memajukan Pemilu

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Ada tiga strategi utama yaitu strategi peningkatan kesadaran pemilih, strategi minimalisasi faktor keadaan, dan strategi minimalisasi “Golput”, yang ketiganya akan berujung pada strategi sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU dan strategi pengamanan pemilu yang efektif dan sukses, yang dilaksanakan oleh pihak polisi. Ketiga strategi adalah seperti berikut: 1. Strategi meningkatkan partaisipasi pemilih. a. Meningkatkan kesadaran pemilih akan pentingnya suara yang diberikan oleh pemilih dalam Pemilu. Pengetahuan, minat dan perhatian pemilih yang perlu ditingkatkan seperti tertera pada daftar Tabel 2.1 di atas. Misalnya, pengetahuan tentang sumber KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

12


hukum Pemilu, pengetahuan tentang hakekat pelaksanaan Pemilu, pengetahuan tentang persyaratan terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu, pengetahuan tentang status pengguna hak pilih pada Pemilu, pengetahuan tentang manfaat pemberian suara dalam Pemilu, pengetahuan tentang partai-partai peserta Pemilu, pengetahuan tentang calon DPR-RI, DPD-RI, DPRD propinsi. DPRD kab/kota, dan pemilihan presiden/wakil presiden dalam Pemilu, pengetahuan tentang visimisi para calon DPR-RI, DPD-RI, DPRD propinsi. DPRD kab/kota, dan pemilihan presiden/wakil presiden dalam Pemilu, pengetahuan tentang masa kampanye pada Pemilu, pengetahuan tentang tanggal dan bulan pelaksanaan Pemilu,

pengetahuan

tentang

metode

pemilihan

dengan

(mencentang),

pengetahuan tentang lokasi dan jarak TPS dari tempat tinggal, minat kehadiran dalam kampanye pada Pemilu, minat untuk memperoleh maklumat tentang Pemilu, minat untuk memperoleh latar belakang partai dan calon, minat untuk memperoleh maklumat calon perseorangan, perhatian terhadap isu-isu perubahan yang diusung oleh partai dan calon, dan seterusnya;

b. Minimalisasi faktor keadaan pada Hari Pemungutan Suara.

Strategi ini mencakup seperti keadaan ruang, jarak TPS dengan tempat tinggal pemilih, suasana TPS, keadaan ekonomi pemilih, kesehatan pemilih, dan ancaman dengan segala bentuknya pada hari pemungutan suara tersebut. Jadi, KPU (Kabupaten dan Kota) perlu misalnya menyediakan ruang TPS dan ruang tunggu bagi pemilih yang nyaman dan aman, menyediakan TPS yang dekat dan mudah dijangkau oleh pemilih, mendata sesegera mungkin dan cermat pemilih yang punya persoalan kesehatan dan ekonomi, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan faktor keadaan ini. c. Strategi minimalisasi “Golput”.

Strategi ini mencakup minimalisasi mereka yang tidak berdaftar sebagai pemilih, tidak mendapat kartu pemilih, ada keluarga meninggal, ada pesta


13


keluarga, karena ketiduran, karena sedang malas saja, karena sakit tapi tidak melapor atau tidak terdata oleh petugas, karena kekecewaan terhadap partai politik, karena calon yang diajukan oleh partai politik atau perseorangan tidak kapabel dan kredibel, karena banyaknya calon yang merupakan aktor-aktor “daur ulang”, karena ketidakpercayaan terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, karena ketidakpercayaan terhadap kemampuan hasil pilkada dan pemilu yang dapat mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, karena partaipartai baru yang belum “teruji” menjadi peserta yang disuguhkan untuk dipilih, karena prestasi pemerintah, parlemen, partai, yang masih buruk, karena perilaku korupsi yang tidak kunjung dapat diberantas habis, karena tidak percaya terhadap sistem Pemilu sebagai mekanisme sistem demokrasi, karena tidak percaya terhadap sistem demokrasi, dan seterusnya. Strategi ini dapat dilakukan oleh KPU dengan bekerjasama dengan partai dan calon parlimen agar mereka membuat pencitraan yang baik (Jangan banyak menjual janji-janji kosong yang tidak mungkin dilakukan setelah mereka terpilih, dan tentu saja uswatun hasanah) 2.

Strategi sosialisasi yang tepat sasaran dan target serta tuntas Strategi melalui kampanye media, pembuatan media cetak, komunikasi

tatap muka dan mobilisasi sosial merupakan strategi yang telah ditetapkan oleh KPU. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana strategi ini tepat sasaran dan mencapai target serta tuntas sampai ke tingkat TPS, serta menggalang kerjasama dengan Partai melaksanakan sosialisasi, dan kekuatan masyarakat sipil seperti Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat (Non Government Organisation) untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan politik, khususnya mengenai Pemilu. Bagaimanapun, tanggungjawab sosialisasi ini bukan hanya tanggungjawab penyelenggara Pemilu, tetapi juga menjadi tanggungjawab partai dan para calon, serta Non Government Organisation. 2.4. Hipotesis Penelitian Hipotesis utama dalam penyelidikan ini adalah bahwa :


14


H1

Terdapat hubungan yang signifikan antara Faktor Sosio

:

Demografi dengan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014 H1.1

:

Terdapat hubungan yang signifikan antara umur responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

H1.2

:

Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

H1.3

:

Terdapat hubungan yang signifikan antara negeri asal responden dengan dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

H1.4

:

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

H1.5

:

Terdapat hubungan yang signifikan antara agama responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

H1.6

:

Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

H1.7

:

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

H3

Terdapat hubungan yang signifikan antara penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi daerah dengan partisipasi memilih


15


masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014. H4

:

Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap masyarakat terhadap politik uang daerah dengan partispasi memilih di Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

Hipotesis tersebut dapat digambarkan dalam bentuk hipotesis geometrik pada Gambar 1 sebagai berikut:

Faktor Sosio Demografi Status Sosial Ekonomi Perilaku Memilih Penilaian terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Daerah

Sikap terhadap Politik Uang

Gambar 1: Model Hipotesis Geometrik


16


3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian

deskriptif kuantitatif dapat diartikan

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami disimpulkan.Tujuan penelitian

deskriptif

analisis

dan

adalah untuk membuat

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifatsifat populasi atau daerah tertentu. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat.


17


3.3 Populasi dan Sampel 3.3.1 Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar pada Data Pemilih Tetap pada Pemilihan Presiden 2014.

3.3.2 Sampel Sampel

adalah

sebagian

yang

diambil

dari

populasi

yang

menggunakan cara tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah masyarakat yang Kabupaten Dharmasraya baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan Hak Pilihnya dalam pileg dan Pilpres 2014. Dalam menentukan jumlah sampel untuk kuesioner, penulis menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

n = Keterangan: n : Jumlah sampel N : Jumlah populasi D : Presisi 5% dengan tingkat kepercayaan 95%

Perhitungan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Banyaknya sampel pada pemilu legislatif Tahun 2014:

Berdasarkan rumus Slovin di atas maka jumlah sampel untuk tingkat kepercayaan 95% berjumlah 400 responden.


18


3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan p e n e l i t i a n i n i dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi lapangan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara menyebarkan angket/kuesioner kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Responden menjawab dengan memilih pilihan jawaban yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan 2. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti.

3.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : Kajian Pustaka Kajian Pustaka dalam penelitian kuantitatif menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang digunakan sebagai perspektif baik dalam membantu merumuskan fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis data atau membahas temuan-temuan penelitian. BAB III: Metode Penelitian


19


Untuk penelitian diskriptif kuantitatif memuat tentang: (a) penetapan lokasi dan waktu penelitian, (b) pendekatan dan jenis penelitian, (c) teknik pengumpulan data, (d) data dan sumber data, (e) teknik analisis data, dan (f) Keabsahan data. BAB IV: Deskripsi Daerah Penelitian Pada bagian ini dipaparkan kondisi geografis dan wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya. BAB V Kehadiran dan Ketidakhadiran Masyarakat Bagian ini mendeskripsikan hasil penelitian berupa temuan yang diperoleh di lapangan, yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan- pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Pembahasan memuat hasil penelitian tentang hubungan variabel-variabel dan dimensi-dimensi posisi temuan terhadap teori dan temuan-temuan sebelumnya serta akan

dijelaskan hasil temuannya

berdasarkan sudut pandang subjek penelitian yang disandingkan dengan sudut pandang teoritis BAB V. Penutup Pada bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian


20


.

4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Kabupaten ini didirikan berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, kordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan. Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jambi (Kabupaten


21


Bungo dan Tebo), dan Propinsi Riau (Kabupaten Kuantan Singingi) dan berjarak 233 km dari Ibukota Propinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Kabupaten Dharmasraya dahulunya pernah berdiri sebuah Kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo. Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m-1.500 m di atas permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK), dengan penggunaan lahan yang didominasi untuk peruntukan lahan bukan pertanian seluas 30.855,2 Ha (10,42 %) dan lahan pertanian seluas 265.257,8 Ha (89,58 %). Secara astronomis Kabupaten Dharmasraya terletak antara 00 47’ 7” LS – 10 41’ 56” LS dan 1010 9’ 21” BT – 1010 54’ 27” BT. Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan tanah datar dengan ketinggian 82 meter sampai 1.525 meter di atas permukaan laut. Menurut Perda No. 4 Tahun 2009 luas wilayah Kabupaten Dharmasraya mencapai 2.961,13 km2. Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya merupakan lahan pertanian yaitu mencapai 89,98 % dari luas wilayahnya. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 berkisar antara 280 C – 320 C, dan rata-rata curah hujan 134,55 mm/bulan dimana angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2013, yaitu 106,17 mm/bulan. Curah hujan Kabupaten Dharmasraya tertinggi pada tahun 2014 terjadi pada bulan Mei.


22


Table 4.1 Keadaan Alam dan Topografi Kab. Dharmasraya Indikator Satuan Luas Km Ketinggian dari Meter Permukaan Laut Rata-rata hari hujan Hari/Bulan Rata-rata curah hujan MM/Bulan Suhu maksimum ºC Suhu minimum ºC Sumber: Dharmasraya Dalam Angka, 2015

2013 2.961,13 82 – 1.525

2014 2.961,13 82 – 1.525

10,75 106.17 28 32

10,85 135.55 28 32

Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya digunakan sebagai lahan pertanian, yaitu sebesar 89,60 persen dari luas seluruhnya, sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan bukan pertanian yang terdiri dari rumah dan bangunan, hutan negara, dan rawa. Pada penggunaan lahan pertanian, sektor yang menggunakan lahan terluas adalah sektor perkebunan, yaitu 57,99 persen dari seluruh lahan pertanian. Selanjutnya lahan pertanian terluas kedua merupakan kawasan hutan rakyat yaitu 20,69 persen. Dalam pembagian wilayah administratif, Kabupaten Dharmasraya terbagi menjadi 11 kecamatan, yaitu: Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan, Koto Baru, Koto salak, Tiumang, Padang Laweh, Sitiung, Timpeh, Pulau Punjung, dan IX Koto. Dengan jumlah Nagari sebanyak 52 kenagarian dan jumlah Jorong sebanyak 260 Jorong yang tersebar di kesebelas kecamatan yang ada. 4.2 Wilayah Administrasi Sejak ditetapkannya menjadi kabupaten, Dharmasraya juga mengalami penambahan jumlah kecamatan, nagari, maupun jorong. Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2009 tentang penataan dan pembentukan kecamatan maka Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 nagari. Jorong merupakan satuan wilayah terkecil di Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 260 jorong. Sedangkan dalam segi perbatasan, Kabupaten Dharmasraya pada Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Prov. Riau, Sebelah Selatan


23


berbatasan dengan Provinsi Jambi, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan a. Pemerintahan Pada pemilu 2014 Golkar dan PDIP mendapat perolehan jumlah suara terbanyak dengan perolehan masing-masing 20.056 suara atau sebesar 17,51 persen dan 18.733 atau sebesar 16,35 persen. Partai besar lainnya memperoleh suara maksimal 10 persen. Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya berjumlah 25 orang, 24 kursi diantaranya adalah laki-laki. Hal ini masih jauh dari kondisi ideal yang dicetuskan pemerintah, yaitu 30 persen anggota parlemen adalah perempuan. Secara total, jumlah PNS di Dharmasraya baik pemda maupun instansi vertikal mengalami peningkatan namun PNS yang ada di lingkungan pemda mengalami penurunan dari tahun 2013. Dilihat dari komposisinya, jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki. Persentase PNS perempuan mencapai 61,99 persen. Dilihat dari pendidikannya, sebagian besar PNS Kabupaten Dharmasraya memiliki pendidikan Diploma IV/ S1, yaitu sebesar 54,68 persen. Persentase tertinggi pemilih terdaftar pada pilkada Sumbar dan Bupati Dharmasraya adalah Kecamatan Pulau Punjung (18 persen) kemudian Koto Baru (15 persen), Sitiung dan Asam Jujuhan sebanyak 12 persen. Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. b. Pemilu Kabupaten Dharmasraya Sejak berdirinya Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2004 yang lalu, Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Dharmasraya

telah

dua

kali

menyelenggarakan Pemilu Legislatif dengan damai dan lancar. Hal ini KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

24


menandakan matangnya kesiapan KPU Kabupaten Dharmasraya di berbagai tingkatan dan tingginya kesadaran serta dukungan masyarakat pemilih beserta Stakeholders (para pemangku kepentingan) dalam menyukseskan Pemilu di Kabupaten Dharmasraya. Dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Dharmasraya, Terdapat Tiga jenis Pemilu yang dilaksanakan yaitu Pemilihan Umum DPR-RI Tahun 2014, Pemilihan Umum DPD-RI Tahun 2014 dan Pemilihan Umum DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Dalam Pemilu DPR RI 2014, KPU Kabupaten Dharmasraya mendata jumlah Pemilih yang terdaftar Pada Pemilu DPR RI 2014 sebanyak 145.671. Pemilih terdiri 4 jenis data pemilih yaknis ; DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. Prosentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 94.48 %, DPTb sebesar 0,48 %, DPK sebesar 0,4 %, dan DPKTb sebesar 0,8 %. Berdasarkan Jenis Kelamin Prosentase seluruh data pemilih adalah

Laki-Laki 51,55% dan

Perempuan 48,45 %. Sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Umum DPR RI tahun 2014, juga terdiri 4 Daftar Pemilih yakni DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. Prosentase Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya 94,25 %, DPTb sebesar 0,49 %, DPK 1,33 %, DPKTb 3,93 %. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki – laki 50,07 % dan Perempuan 49,93 %. Jumlah Total surat suara yang diditribusikan dari KPU Kabupaten Dharmasraya secara berjenjang sampai ke tingkat TPS adalah 140.267 surat suara untuk Pemilihan Umum DPR-RI tahun 2014, dari jumlah tersebut surat suara yang digunakan 117.921 surat suara, sejumlah 22.108 surat suara yang tidak digunakan dan sejumlah 238 surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos pada saat yang bersangkutan berada di TPS. Total jumlah suara sah 110.559 suara yang merupakan penjumlahan seluruh suara sah yang terdiri dari 12 partai politik termasuk didalamnya adalah suara Calon DPR RI dalam partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

25


(PDI-P) memperoleh suara sah yang tertinggi sebesar 30.385 / 27.48 % suara sedangkan Partai Keadilan dan dan Persatuan Indonesia memperoleh suara sah terendah sebesar 664 / 0.60 %. Kedua, dalam Pemilihan Umum DPD RI 2014, KPU mendata jumlah data pemilih dalam Pemilihan Umum DPD RI Tahun 2014, sebanyak 145,671 pemilih terdiri dari 4 daftar pemilih yaitu DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. Prosentase pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 94,48%, DPTb sebesar 0,48% DPK sebesar 1,82% dan DPKTb sebesar 3.22%. Bedasarkan jenis kelamin, prosentase seluruh data pemilih adalah 51,55% berjenis kelamin laki-laki dan 48,45% berjenis kelamin perempuan. Dalam penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Umum DPD RI Tahun 2014 juga terdiri dari 4 Daftar Pemilih yakni DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. Prosentase pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 94,24%, DPTb sebesar 0,48%, DPK sebesar 1,33% dan DPKTb sebesar 3,93%. Berdasarkan jenis kelamin, prosentase seluruh pengguna Hak Pilih adalah 50,06% berjenis kelamin laki-laki dan 49,93% berjenis kelamin perempuan. Jumlah

surat

suara

yang

didistribusikan

oleh

KPU

Kabupaten

Dharmasraya secara berjenjang sampai ke tingkat TPS adalah 140,381 surat suara untuk Pemilihan Umum DPD RI Tahun 2014, dari jumlah tersebut, surat suara yang digunakan sebesar 84% / 117,921 surat suara,, sejumlah 15,83% / 22,234 surat suara yang tidak digunakan dan sejumlah 0,16% / 226 surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Perolehan suara dalam hal ini terdiri dari 2 jenis, yakni suara sah dan suara tidak sah. Pada Pemilihan Umum DPD RI Tahun 2014, diketahui bahwa suara sah sebesar 87,87% / 103,621 suara yang dinyatakan sah. Sedangkan suara tidak sah berjumlah 12,12% / 14,300 suara yang dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah suara sah dan suara tidak sah seluruhnya adalah 117,921 suara yang mana sama dengan jumlah


26


pengguna hak pilih di Kabupaten Dharmasraya pada pemilihan Umum DPD RI Tahun 2014. Jumlah suara sah sejumlah 103,621 suara merupakan penjumlahan seluruh suara sah dari 25 calon DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Yang terakhir merupakan Pemilihan Umum DPRD-RI Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh pihak KPU di Kabupaten Dharmasraya. Pada Pemilu DPRD RI Tahun 2014 terdapat jumlah data pemilih dalam Pemilihan DPRD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014 sebesar 145.671 pemilih, terdiri dari 4 daftar pemilih, yakni DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. Prosentase Pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 94.5%, DPTb 0,5%, DPK sebesar 1,8% dan DPKTb sebesar 3,2%. Berdasarkan jenis kelamin, prosentase seluruh data pemilih adalah 51,6% berjenis kelamin laki- laki dan 48,4% berjenis kelamin perempuan. jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 terdiri dari 4 daftar pemilih, yakni DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. Prosentase Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 94,25%, DPTb 0,49%, DPK sebesar 1,33% dan DPKTb sebesar 3,93%. Berdasarkan jenis kelamin, prosentase seluruh data pemilih adalah 50,07% berjenis kelamin laki- laki dan 49,93% berjenis kelamin perempuan. Jumlah total surat suara yang didistribusikan dari KPU kabupaten Dharmasraya secara berjenjang sampai ke TPS adalah 140.288 surat suar untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD di kabupaten Dharmasraya tahun 2014, dari jumlah tersebut, suart suara yang digunakan sebesar 117.921 surat suara, surat suara yang tidak digunakan sebesar 22.162 surat suara, surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos sebanyak 205 surat suara. Sama seperti sebelumnya, perolehan suara dalam hal ini terdiri dari 2 jenis suara, yakni suara sah dan tidak sah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada Pemilu legislatif untuk daerah pemilihan sumbar 6 tahun 2014, diketahui suara sah sebesar 111.018 / 94,2% dinyatakan sah. Sedangkan suara tidak sah sebesar 6.903/5,8% dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah seluruhnya adalah


27


117.921 suara, yang mana sama dengan jumlah hak pilih di Kabupaten Dharmasraya tahun 2014. Jumlah Suara Sah sejumlah 111.018 suara merupakan penjumlahan seluruh suara sah dari 12 Partai politik untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan 6 (khusus Kabupaten Dharmasraya ). Partai PDI Perjuangan memperoleh suara sah terbanyak yaitu 23.055 suara dan perolehan suara sah terendah adalah Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia yaitu sebesar 571 suara. c. Penduduk Penduduk mempunyai peran penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Jumlah penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahkan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 sebanyak 216.905 jiwa, dan mengalami penambahan dari tahun 2012 yaitu 210.689 jiwa. Sehingga pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 2,95 persen. Apabila dilihat dari angka sex ratio, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Angka sex ratio Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 sebesar 107, 21, yang artinya pada setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki. Rasio penduduk usia muda (dibawah umur 15 tahun) di Kabupaten Dharmasraya masih menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (1564 tahun) dengan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia diatas 65 tahun) Rasio ketergantungan Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 sebesar 52,10 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 52 orang penduduk tidak produktif.


28


Kecamatan yang memiliki penduduk paling padat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 adalah Kecamatan Sungai Rumbai yaitu sebesar 424 jiwa per km2. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki luas wilayah yang paling kecil diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Dharmasraya, namun kecamatan Sungai Rumbai ini memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak. Kecamatan paling padat kedua setelah Sungai Rumbai adalah Kecamatan Sitiung, yaitu 202 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk paling jarang adalah Kecamatan Sembilan Koto, dengan kepadatan sebesar 16 jiwa per km2 . d. Sosial Pada bidang pendidikan di Kabupaten Dharmasraya menurut Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk usia 7-12 tahun, SMP untuk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk usia 16-18 tahun. APM Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2014 pada umumnya meningkat di semua jenjang pendidikan yaitu dari SD hingga SMA masing-masing 98,64, 65,69, dan 63,34. Tingkat kecukupan tenaga pengajar di suatu sekolah dapat dilihat dari indikator rasio murid-guru. Rasio ini menunjukkan banyaknya siswa yang berada di bawah pengawasan seorang guru. Pada tahun ajaran 2014/2015 rata-rata seorang guru SD/sederajat mengajar 15 murid, guru SMP/sederajat mengajar 10 murid, guru SMA/.sederajat mengajar 9 murid. Rasio guru tersebut sudah termasuk ideal, namun belum bisa dipastikan penyebarannya. Untuk mencapai salah satu target MDG’s yaitu menjamin bahwa sampai tahun 2015, semua anak, dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan sekolah dasar, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah sarana dan prasarana pendidikan. Pada bidang ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 sebesar 69,59. Artinya sekitar 70 persen


29


penduduk usia kerja aktif dalam kegiatan ekonomi baik yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja yang menggambarkan peluang seorang calon pekerja untuk menggantikan posisi yang tersedia saat ini. Sementara tingkat kesempatan kerja Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 sebesar 97,06 persen. Artinya setiap 100 orang angkatan kerja terdapat 97 orang yang bekerja. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan pekerja perempuan diberbagai sektor, kecuali sektor perdagangan, hotel dan restoran, pekerja perempuan memiliki jumlah yang lebih besar. Sektor

pertanian

masih

memiliki

kontribusi

tertinggi

dalam

ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebesar 65 persen. Sektor kedua yang memiliki kontribusi tertinggi kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sebesar 13 persen. Dalam

segi

pembangunan

manusianya,

Kabupaten

Dharmasraya

menghitung berdasarkan kepada variabel pokok Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu dimana perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2012-2014 menunjukkan trend yang meningkat yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2014 IPM Dharmasraya sebesar 69.27 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. e. Keuangan Daerah Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Dharmasraya, keberadaan dan peran perbankan semakin dalam penyediaan dana sangat bermakna dalam mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat Dharmasraya.


30


Pada tahun 2014, dana simpanan giro sebesar 24,81 persen, tabungan 62,96 persen dan deposito 12,23 persen. Sebesar 97,4 persen dari keseluruhan nasabah adalah nasabah tabungan. Kemudian dilihat dari transaksi delapan bank selama tahun 2014 ternyata warkat keluar jauh lebih banyak dari pada war-kat masuk. Dana masuk hanya sebesar Rp 61,671 milyar sedangkan dana keluar mencapai Rp 627,337 milyar. Sedangkan kredit pinjaman dari bank sebagian besar digunakan pada sektor perdagangan besar, eceran, dan restoran sebesar 30 persen dan sektor sector pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 28 persen. Dalam

segi

pendapatan

reginalnya,

Kabupaten

Dharmasraya

mengkalkulasikannya melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator dalam mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah dari berbagai lapangan usaha maupun untuk melihat karakteristik penyebaran dari perekonomian suatu daerah. Sejalan dengan distribusi PDRB nasional, sektor perekonomian tertinggi di Kabupaten Dharmasraya adalah pada sektor pertanian sebesar 30,83 persen. Mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2013, sektor pertanian menyumbang sebesar 30,80 persen. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 sebesar 6,24 per-sen, menurun dari tahun sebelumnya yai-tu 6,50 di tahun 2013 dan 6,19 di tahun 2012. Hal ini menunjukkan laju ekonomi Kabupaten Dharmasraya sudah cenderung stabil.


31


5.1 Identitas Responden Didalam bagian 5.1 ini akan dijelaskan identitas responden yang dikategorikan dalam beberapa hal seperti umur, jenis kelamin, sebaran desa tempat tinggal responden, pendidikan, agama, pekerjaan, suku bangsa dan ratarata pendapatan rumah tangga responden. Dengan hal ini akan memberikan gambaran umum mengenai responden dan mewakili masyarakat Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan berdasarkan pembagian sampel dari populasi. 5.1.1 Komposisi Responden berdasarkan Umur Tabel: 5.1 Komposisi Responden Berdasarkan Umur Umur

Frekuensi

17-25 30 26-33 79 34-42 65 43-51 48 52-60 24 61-70 4 71-80 0 Total 250 Sumber: Data Primer 2015


% 12,0 31,6 26,0 19,2 9,6 1,6 0 100,0

Persentase Komulatif 12,0 43,6 69,6 88,8 98,4 100,0

32


Dalam survei perilaku memilih masyarakat di Kab Dharmasraya, dari 250 responden yang menjawab pertanyaan, sebanyak 31,6 % berumur antara 26-33 tahun dan posisi kedua dengan rentang umur 34-42 tahun yakni sebanyak 26 %. Hal ini menandakan bahwa komposisi responden dalam rentang umur di dominasi oleh pemilih muda yakni direntang umur kurang dari 42 tahun, yaitu 69,6%. 5.1.2 Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin Tabel: 5.2 Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Frekuensi

%

Persentase Komulatif

Laki-laki

158

61%

61%

Perempuan

102

39%

100

260 Sumber : Data Primer 2015

100

Jenis Kelamin

Total

Dalam komposisi jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa sebanyak 61,0 % survei ini diikuti oleh responden berjenis kelamin laki-laki dan 39,0 % berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa responden laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan selisih perbedaan 22 %. 5.1.3 Komposisi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel: 5.3 Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Frekuensi Pendidikan SD 47 SLTP 57 SLTA 108 D1, D3, D4 9 S1 37 S2 ke atas 2 Total 260 Sumber : Data Primer 2015


% 18,1 21,9 41,5 3,5 14,2 ,8 100,0


33


Berdasarkan komposisi responden menurut tingkat pendidikan, mayoritas secara umum di ikuti oleh responden berpendidikan SLTA yakni sebesar 41,5 % atau 108 orang dari 260 total responden yang menjawab pertanyaan. Posisi tamatan SLTP mendapat posisi kedua dan tamatan SD pada posisi ketiga. Secara keseluruhan terdapat 81,5 % responden yang berpendidikan SLTA ke bawah. Tingkat pendidikan responden tentunya berpengaruh kepada pengetahuan masyarakat akan politik dan pemilihan umum. 5.1.4 Komposisi Responden berdasarkan Agama Tabel: 5.4 Komposisi Responden berdasarkan Agama Agama

Frekuensi

248 Islam 1 Kristen Katolik 249 Total Sumber : Data Primer 2015

% 99,6 0,4 100,0

Persentase Komulatif 99,6 100,0

Berkaitan dengan sebaran kepercayaan yang di anut/agama responden, dapat diketahui terdapat 2 agama responden yang mengikuti survei ini yakni Islam dan Kristen katolik dengan masing-masing 99,6 % dan 0,4 %

5.1.5 Komposisi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan Tabel: 5.5 Komposisi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan Pekerjaan

Frekuensi

%

Guru/Dosen Pegawai Pemda Pegawai Swasta Wiraswasta kecil-kecilan Ibu Rumah Tangga Bengkel/Jasa servise Petani/Peternak Buruh Kasar/Pembantu Pedagang warung/kaki lima

10 4 27 44 56 3 61 4 10

3,9 1,6 10,6 17,3 22,0 1,2 23,9 1,6 3,9


Persentase Komulatif 3,9 5,5 16,1 33,3 55,3 56,5 80,4 82,0 85,9 34


Sopir/Tukang ojek Pengusaha/Kontraktor besar Kerja tidak tetap Satpam/hansip Lain-lain Total Sumber : Data Primer 2015

3 1 17 1 14 255

1,2 ,4 6,7 ,4 5,5 100,0

87,1 87,5 94,1 94,5 100,0

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebaran beragam dari pekerjaan responden. Mayoritas/posisi paling besar diikuti oleh responden yang berkerja sebagai Petani/Peternak yakni sebesar 61 orang atau 23,9 % , diikuti oleh ibu rumah tangga 56 orang atau 22%. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa

semua

tipe

pekerjaan

memiliki

perwakilan

responden/terdapat

keterwakilan dalam survei ini. 5.1.6 Komposisi Responden berdasarkan Suku Bangsa Tabel: 5.6 Komposisi Responden berdasarkan Suku Bangsa Suku Bangsa

Frekuensi

%

176 75 1 1 3 3 259

68,0 29,0 0,4 0,4 1,2 1,2 100,0

Minangkabau Jawa Mandailing Tapanuli Sunda Melayu Total

Persetase Komulatif 68,0 96,9 97,3 97,7 98,8 100,0

Sumber : Data Primer 2015 Berdasarkan komposisi responden dari jenis suku bangsa, dapat diketahui bahwa mayoritas responden bersuku bangsa Minangkabau yakni sebesar 68 %, diikuti posisi kedua oleh suku bangsa Jawa sebesar 29 %. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa mayoritas etnis di Kabupaten Dharmasraya didiami oleh suku bangsa Minangkabau dan Jawa sebagai dua etnis terbesar.


35


5.1.7 Komposisi Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan Tabel 5.7 Komposisi Responden berdasarkan Pendapatan RumahTangga Pendapatan Di Bawah 500 Ribu 500 ribu - 999 ribu 1 juta - 1,499 juta 1,5 juta - 1,999 juta 2 juta - 2,499 juta 2,5 juta ke atas Total

Frekuensi

%

29 60 69 40 38 15 251

11,6 23,9 27,5 15,9 15,1 6,0 100,0


Sumber : Data Primer 2015 Berkaitan dengan kondisi ekonomi responden, terdapat 35 % responden berpenghasilan di bawah sejuta per bulan dan sebesar 22 % di rentang 1, 5 juta -1, 999 juta per bulan. Ekonomi berpenghasilan di bawah 1,5 juta mendominasi dalam survei ini yakni sebesar 62,9 % responden. Hanya 21,1% responden berpenghasilan di atas 2 juta per bulan. 5.2 Pemetaan Partisipasi Memilih Masyarakat Dharmasraya Pada Pemilu Legislatif 2014 Dalam bagian ini akan ditampilkan data temuan lapangan yang berkaitan dengan partisipasi pemilih. Tampilan data dalam bagian ini akan dikomparasikan antara identitas responden yang meliputi indikator umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama dan pendapatan dengan indikator keikutsertaan responden dalam pemilu sekaligus untuk menjawab hipotesis H1 Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah bahwa : H1

Terdapat hubungan yang signifikan antara

:

H1.1

Faktor Sosio

Demografi dengan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten :

Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

Terdapat hubungan yang signifikan antara umur responden


36


dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya H1.2

H1.3

H1.4

H1.5

H1.6

:

:

:

:

:

dalam pemilu Legislatif 2014



Terdapat hubungan yang signifikan antara agama responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan

responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014


37


5.2.1 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Umur Tabel 5.8 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Umur Umur Responden

Apakah ikut dalam Pemilu 2014

Ya 17-25 25 89% 26-33 78 98,73% 34-42 65 100,00% 48 43-51 100,00% 52-60 24 100,00% 61-70 3 75,00% Total 243 97,98% Sumber : Data Primer 2015 H1.1

:

Tidak 3 10,71% 1 1,27% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 5 2,02%

Total 28 11,29% 79 31,85% 65 26,21% 48 19,35% 24 9,87% 4 1,61% 248 100,00%

Terdapat hubungan yang signifikan antara umur responden

dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

Dari hasil analisis diperoleh nilai α= 0 kecil dari 0,05 berarti terdapat perbedaan partisipasi memilih berdasarkan umur responden. Artinya Hipotesis H1.1 diterima. Terdapat hubungan yang signifikan antara umur responden

dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

Jumlah responden terbanyak adalah kelompok umur 26 – 33 tahun yaitu

79 orang atau 31,85% dari total responden, diikuti oleh responden dengan kelompok umur 34-42 yaitu 65 orang atau 26,21% dan 17-25 tahun pada posisi ketiga yaitu 11,29 %. Sedangkan persentase pertisipasi memilih terendah berada pada kelompok umur paling tua yaitu pemilih dengan umur 61 – 70 tahun sebesar 1,61%. Hal ini menginformasikan bahwa partisipasi yang tinggi lebih didominasi


38


oleh pemilih dari kalangan muda dibandingkan dengan pemilih tua. Temuan ini menjadi tantangan bagi semua kalangan baik para penyelenggara pemilu, pengurus partai politik, kandidat peserta pemilu para pendidik, pengurus organisasi kepemudaan untuk memberikan mempertahankan citra pemilu dari pemilu ke pemilu sehingga partisipasi kalangan pemilih muda tetap tinggi. Hal ini sangat penting dilakukan karena keberadaan pemilih pemula dalam pemilihan umum membawa dampak kepada pemilu itu sendiri disebabkan jumlah pemilih muda adalah jumlah terbesar dalam rentang umur pemilih di Kabupaten Dharmasraya. Sehingga dari temuan ini terlihat bahwa pemilih muda dibawah 40 tahun adalah penyumbang angka partisipasi tertinggi yaitu mencapai 69,65 % dari responden.

5.2.2 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Jenis Kelamin H1.2

:


Hasil analisis penelitian ini menemukan ternyata tidak ada perbedaan partisipasi memilih antara pemilih laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini terbukti bahwa nilai α= 0,609 lebih besar dari 0,05. Artinya Hipotesis H1.2 ditolak, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014.

Tabel 5.10 menginformasikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara

pemilih perempuan dan pemilih laki-laki dalam berpartisipasi dalam pemilu di Kabupaten Dharmasraya. Tingkat keikusertaan yang diterjemahkan sebagai partisipasi dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin.


39


Tabel 5.9 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Apakah ikut dalam Pemilu 2014

Total

Ya

Tidak

Laki-laki

156 (98,7%)

2 (1,3%)

158 (100%)

Perempuan

97 (97,0%)

3 (3,0%)

100 (100%)

Total

254 (98,1%)

5 (1,9%)

258 (100%)

Sumber : Data Primer 2015 5.2.3 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Tingkat Pendidikan Pada bagian ini akan menjawab hipotesis H1.3 H1.3

:


Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan partisipasi memilih berdasarkan Tingkat Pendidikan, dengan nilai α= 0,006 lebih besar dari 0,05. Hubungan kedua variabel juga lemah terbukti dari Nilai Koefisien Kontigensinya hanya 0,139, yaitu lebih kecil dari 0,5. Dapat dimpulkan bahwa Hipotesis H1.3 ditolak, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014.

Dari Tabel 5.12 terlihat bahwa kelompok responden dengan tingkat

pendidikan SLTA (39 %) penyumbang terbesar pemilih Kabupaten Dharmasraya. Jadi di Kabupaten Dharmasraya tingkat pendidikan seseorang bukanlah faktor penentu dari tinggi rendahnya tingkat partisipasi memilih masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut:


40


Tabel 5.10 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan

Berpartisipasi

47 100,0% 55 SLTP 96,5% 104 SLTA 97,2% 9 D1,D2,D4 100,0% 36 S1 100,0% 2 S2 ke Atas 100,0% Total 253 Sumber : Data Primer 2015 SD

Tidak Berpartisipasi 0 0,0% 2 3,5% 3 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5

Total 47 100,0% 57 100,0% 107 100,0% 9 100,0% 36 100,0% 2 100,0% 258

5.2.4 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Agama Pada bagian ini akan menjawab hipotesis H1.4 H1.4

:

Terdapat perbedaan antara Agama responden dengan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dapat diketahui bahwa faktor

agama responden ternyata tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum. Hal itu dibuktikan dengan dengan nilai α= 0,885 lebih besar dari 0,05. Artinya H1.4 ditolak.


41


Tabel 5.11 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Agama Apakah ikut dalam Pemilu 2014 Ya Tidak

Agama Islam Kristen Katolik Total Sumber : Data Primer 2015

241

5

1

242

Total 246

0

5

1

247

5.2.5 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Jenis Pekerjaan Pada bagian ini akan menjawab hipotesis H1.5 H1.5

:

Terdapat perbedaan partispasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya

Legislatif 2014

berdasarkan

jenis

Pekerjaan

dalam

pemilu

Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh bahwa terdapat perbedaan partisipasi memilih responden berdasarkan Jenis Pekerjaan dengan α= 0,027 (>0,05) namun hubungannya tidak signifikan (Nilai Koefisien Kontigensinya hanya 0,297 (<0,5). Dengan kata lain, partisipasi pemilih di Kabupaten Dharmasraya tidak berkorelasi dengan jenis pekerjaan seseorang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut: Tabel 5.12: Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Jenis Pekerjaan

Pekerjaan Guru/Dosen Pegawai Pemda Pegawai Swasta Wiraswasta kecil-kecilan Ibu Rumah Tangga Bengkel/Jasa servise Petani/Peternak Buruh Kasar/Pembantu Pedagang warung/kaki lima


Apakah ikut dalam Pemilu 2014 Ya Tidak 10 4 27 44 56 3 60 4 10

0 0 0 0 0 0 1 0 0

Total 10 4 27 44 56 3 61 4 10

42


Sopir/Tukang ojek Pengusaha/Kontraktor besar Kerja tidak tetap Satpam/hansip Lain-lain

3 1 14 1 11 248

0 0 2 0 2 5

3 1 16 1 13 253

Sumber : Data Primer 2015 5.2.6 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Tingkat Pendapatan Pada bagian ini akan menjawab hipotesis H1.6 H1.6

:

Terdapat perbedaan partispasi memilih masyarakat Kabupaten

Dharmasraya berdasarkan Tingkat Pendapatan dalam pemilu Legislatif 2014

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan seseorang ternyata tidak mempengaruhi partisipasi mereka dalam memilih dalam pemilu. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara satu jenis pekerjaan tertentu dengan pekerjaan lain dalam perilaku memilih. Hal ini terlihat dari hasil analisis diperoleh nilai α = 0,279 (>0,05) berarti hipotesis H1.6 ditolak yaitu tidak terdapat perbedaan partisipasi memilih berdasarkan tingkat pendapatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut:

Tabel 5.13 Perbedaan Partisipasi Pemilih Menurut Tingkat Pendapatan Pendapatan Rumah Tangga Di bawah 500 ribu 500 rb - 999 ribu 1 juta - 1,499 juta 1,5 juta - 1,999 juta 2 juta - 2,499 juta 2.5 juta ke atas Total Sumber : Data Primer 2015


Apakah ikut dalam Pemilu 2014 Ya Tidak

Total

26 58 67 40 38 15

2 2 1 0 0 0

28 60 68 40 38 15

244

5

249

43


Padan bagian 5.2 ini terdapat beberapa indikator yang dimana indikator tersebut dikomparasikan dengan indikator keikutsertaan responden dalam pemilihan umum. Indikator-indikator yang dipakai tersebut ialah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama dan pendapatan. Dalam temuan di atas dapat digeneralisasikan beberapa hal yang berkaitan antar indikator. Hanya satu indikator yang mempunyai perbedaan atau hubungan dengan keikutsertaan pemilih dalam pemilu yakni indikator umur. Sedangkan ke lima indikator lainnya tidak memiliki perbedaan atau pengaruh yakni jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Asumsi yang dapat diutarakan ialah indikator umur memiliki perbedaan di dalam setiap tingkatan/rangenya terhadap keikutsertaannya dalam pemilihan umum di Kabupaten Dharmasraya. Masing-masing kelompok umur memiliki pandangan sendiri terkait dengan pilihannya untuk ikut atau tidak dalam pemilihan umum. Indikator umur tentunya dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan oleh pihak terkait untuk meningkatkan partisipasi di Kabupaten Dharmasraya, karena kedua indikator ini seperti yang diketahui di atas memiliki perbedaan dalam setiap tingkatan dan pengaruh terhadap partisipasi/keikusertaan masyarakat dalam pemilu. Hal ini tentunya juga tidak mengabaikan indikator-indikator lainnya yang dalam penelitian ini tidak memiliki perbedaan/pengaruh. 5.3

Motivasi Pemilih dalam Berpartisipasi dalam Pemilu 2014 Banyak alasan/motivasi masyarakat untuk ikut memilih dalam pemilu

seperti terlihat dari jawaban responden penelitian ini, yaitu : Motivasi tertinggi disebabkan oleh rasa kewajiban sebagai warga negara (130 responden atau 30,66%), diikuti oleh karena pemilu merupakan hak warga negara (105 responden atau 24,76%) dan diikuti selanjutnya karena ingin mengubah keadaan negara/daerah (82 responden atau 19,34%). Setiap orang tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda didalam diri pemilih. Motivasi berkaitan dengan hal psikologi dalam setiap diri manusia, hal-hal ini mempunyai korelasi nantinya dengan wujud tindakan yang dapat diartikan sebagai perilaku. Perilaku dalam


44


masing-masing individu nantinya yang akan menentukan keikusertaannya dalam segala hal termasuk pemilu. Apa yang ditemukan di Kabupaten Dharmasraya tentunya dapat memberikan gambaran secara umum terkait dengan motivasi yang melatarbelakangi keikusertaannya dalam pemilu. Untuk lebih jelasnya variasi motivasi responden ikut pemilu dapat dilihat pada tabel 5.16 berikut: Tabel 5.14: Motivasi Pemilih dalam Pemilu 2014 Alasan Ikut Pemilu Mengubah Keadaan Negara Kewajiban sebagai Warga Negara Hak Warga Negara Karena Ingin Mendukung Calon Tertentu Ikatan ideologi parpol Ikatan organisasi kemasyarakatan Ikatan kekeluargaan Ikatan kedaerahan Agar rakyat mau berpartisipasi dalam pemilu Karena ada bantuan dana Karena ada bantuan materil non uang Karena ada kesepakatan dengan calon Berkaca pada pengalaman pemilu sebelumnya yang efektif mengubah nasib rakyat Karena tidak efektifnya pemerintahan saat ini Ingin mencatat lainnya Lainnya Sumber : Data Primer 2015 5.4

Frekuensi 82 130 105 32 3 3 13 2 23 10 1 1

% 19,34 30,66 24,76 7,55 0,71 0,71 3,07 0,47 5,42 2,36 0,24 0,24

12

2,83

4 1 2

0,94 0,24 0,47

Alasan Golput pada Pemilu 2014 Golongan putih (Golput) merupakan salah satu indikator dalam survei ini.

Dalam hal ini akan dilihat tentang apa alasan yang melatarbelakangi responden mengambil keputusan untuk golput. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 5.17 terlihat bahwa alasan paling banyak responden tidak ikut pemilu adalah karena ada urusan lain yang penting saat itu (20,2%) kemudian karena merasa tidak yakin dapat mengubah keadaan bangsa (20%). Selain itu terdapat 8,7% responden dengan alasan lainnya sehingga mereka memutuskan tidak ikut dalam pemilu 2014.


45


Tabel 5.15 Alasan Golput pada Pemilu 2014 Frekuensi Alasan Golput Tidak yakin dapat mengubah keadaan 18 bangsa Pemilu bukan kewajiban warga negara tapi 10 hak Tdk percaya dg calon/partai 7 Tidak tahu kualitas calon/program parpol 6 Tidak terdaftar dlm Pemilu 2014 7 Tidak ada ikatan kekeluargaan dengan 1 calon Karena ada urusan lain yang penting saat 18 itu Tidak ada bantuan barang/jasa 5 Belum terdaftar karena belum cukup usia 5 Karena tidak ada kesepakatan dengan calon 1 Pemilu tidak efektif mengubah nasib 2 Rakyat Tanpa ikut pemilu sudah yakin calon yang 1 didukung pasti menang Alasan lainnya 8 Sumber : Data Primer 2015

% 20% 11% 7,8% 6,7% 7,8% 1,1% 20,2% 5,6% 5,6% 1,1% 2,2% 1,1% 8,9%

Jika digunakan klasifikasi yang dikemukakan Eep, bahwa semua warga yang tidak menggunakan suaranya atau tidak dapat datang atau karena sesuatu dan lain hal pada hari pemungutan suara disebut Golput, maka jenis golput pertama adalah golput teknis sebanyak 20,2%. Golput teknis ini disebabkan mereka memiliki urusan lain yang lebih penting sehingga berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara. Kelompok kedua dan paling banyak adalah golput politik, yakni masyarakat merasa tak punya pilihan terhadap calon yang tersedia atau tak percaya bahwa Pilkada atau pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan dan pemilu bukanlah kewajiban, sebanyak 37,8%. Kelompok ketiga adalah golput teknis-politis, yakni mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik atau penyelenggara pemilu), jumlahnya mencapai 7,8%. Sedangkan kelompok keempat yaitu golput ideologis, yakni mereka (sekalipun jumlahnya terbatas) yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi liberal (misalnya pemilu) yang dapat merubah nasib rakyat. Jumlah mereka adalah 2,2% KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

46


5.5 Minat Masyarakat Terhadap Demokrasi Elektoral Pada bagian 5.5 ini dijelaskan terkait pandangan masyarakat terhadap demokrasi elektoral. Dalam data tabel 5.17 dikomparasikan antara minat masyarakat akan demokrasi elektoral dengan indikator-indikator yang dipakai dalam survei ini. Dalam semua indikator, terdapat perbedaan pandangan masyarakat akan demokrasi elektoral dari semua indikator yang dipakai. Dari data di bawah, juga dapat diketahui bahwa jumlah responden Dharmasraya yaitu 35 % mempunyai minat terhadap demokrasi eletoral, sebanyak 35% kadang-kadang berminat mengikuti perkembangan pemilu baik aturan maupun dinamika pencalonan kepala daerah. Hanya 30 % responden yang tidak memiliki minat terhadap demokrasi elektoral. Secara teoritis, pemilihan umum merupakan sebuah tolak ukur utama dalam demokrasi elektoral. Bagaimana negara dapat menjalankan sistem multi partai yang kompetitif dan hak pilih yang bersifat universal dalam memilih eksekutif dan legislatif. Penekanan yang paling penting adalah terkait dengan kontestasi dan partisipasi oleh masyarakat dalam pemilihan umum. Temuan ini merupakan harapan yang baik bagi semua kalangan yang mendukung

berkembangnya

demokrasi

prosedural

di

Indonesia.

Minat

masyarakat yang masih ada terhadap pemilu harus terus dipelahara dan ditingkatkan meskipun dari dapatan sebelumnya menunjukkan bahwa sebahagian pemilih mulai pesimis. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab semua

pihak

termasuk KPU, Parpol, Lembaga pendidikan, Tokoh masyarakat, pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat sipil media massa dan sebagainya. Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa tinggi rendahnya minat masyarakat Kabupaten Dharmasraya terhadap perkembangan demikrasi elektoral atau pemilu di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 1) Tingkat Pendidikan (α hitung = 0,004); 2) Tempat Tinggal (asal negeri) (α hitung = 0,000); 3) Jenis Pekerjaan (α hitung = 0,079) dengan tingkat kepercayaan 90%), umur (α hitung = 0,086); 4) Tingkat Pendapatan Ekonomi (α hitung = 0,018)


47


5) Kondisi Ekonomi (α hitung = 0,004) Untuk

lebih jelasnya gambaran tentang minat masyarakat Kabupaten

Dharmasraya terhadap perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia dan di daerah dapat dilihat Tabel 5.18 berikut: Tabel 5.16 Minat Masyarakat Terhadap Demokrasi Elektoral Frekuensi

%

Ya

88

35%

Persentase Komulatif 35%

Tidak

78

30%

65%

Kadang-kadang

84

35%

100%

Total

88

100%

Minat Masyarakat

Sumber : Data Primer 2015

5.6

Sikap Masyarakat Terhadap Politik Uang

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Penelitian ini menemukan fakta yang cukup mengagetkan. Terdapat 44,7% responden menyatakan bahwa terima dulu, soal pilihan itu urusan nanti.


48


Hanya sebanyak 28,2% responden menyatakan menolak politik uang karena menganggap haram. Uraian detailnya dapat dilihat pada Tabel 5.19 berikut.

Tabel 5.17 Sikap Masyarakat terhadap Politik Uang Sikap Masyarakat

Frekuensi

%

Persentase Komulatif

75 17

28,2 6,4

30,0 36,8

22

8,3

45,6

119

44,7

93,2

4

1,5

94,8

13 250

4,9 94,0

100,0

Menolak karena haram Terima tetapi tidak pilih orangnya Terima dan akan saya pilih orangnya Terima dulu, soal pilihan itu urusan nanti Bersedia ikut membagibagikan uang atau barangnya Lainnya Total

Sumber : Data Primer 2015 Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat beberapa faktor pembeda yang mempengaruhi Sikap Masyarakat terhadap Politik Uang yaitu: 1. Jenis Pekerjaan (α hitung = 0,077) dengan tingkat kepercayaan 90%), 2. Tingkat Pendapatan Ekonomi (α hitung = 0,016) dan 3. Kondisi Ekonomi keluarga (α hitung = 0,003) Dari temuan tersebut diketahui bahwa ternyata sikap masyarakat terhadap uang tidak menyebar secara merata di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Faktor yang mempengaruhi sikap terhadap politik uang adalah jenis pekerjaan, tingkat pendapatan ekonomi dan kondisi ekonomi masyarakat. 5.7 Penggunakan Hak Pilih Masyarakat Dalam bagian 5.7 ini akan dijelaskan temuan data terkait dengan kendala masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya.


49


5.7.1mPenilaian Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemilu 2014 Berikut diuraikan tentang penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2014 yang lalu. Deskripsi dari penilaian masyarakat tersebut disajikan pada Tabel 5.20. Tabel 5.18: Penilaian Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemilu 2014 Penilaian Masyarakat

Frekuensi

%

79 144 7 15 245

29,7 54,1 2,6 5,6 92,1

Pemilu sudah jujur dan adil Pemilu banyak politik uangnya Banyak kecurangan Lainnya-lainnya Total

Persentase Komulatif 32,2 91,0 93,9 100,0

Sumber : Data Primer 2015 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2014 mayoritas masih negatif yaitu 54,1 % mengatakan pemilu masih diwarnai oleh politik uang, terjadi banyak kecurangan (2,6 %) dan penilaian lainnya (5,6 %). Hanya 29,7% responden yang menilai bahwa pemilu 2014 sudah jujur dan adil. Ini menjadi perhatian bagi calon dan parpol yang menjadi peserta pemilu. Karena menurut masyarakat yang utama memperbaiki kualitas pemilu adalah para peserta pemilu dengan menghilangkan politik uang (40 %) dan kecurangan (7 %). Sedang KPU diharapkan juga meningkatkan sosialisasi (12%). 5.7.2 Penilaian Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu Tabel 5.19: Penilaian Masyarakat terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Penilaian Masyarakat

Frekuensi

%

Sosialisasi

108

36,36

Pendataan pemilih

48

16,16

Pembentukan badan penyelenggara (PPS/KPPS/PPL/Panwascam

5

1,68


50


Pendaftaran calon

18

6,06

Kampanye

100

33,67

Pengawasan kurang

8

2,69

Lainnya

10

3,37

297

100%

Total Sumber : Data Primer 2015

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui mengenai pilihan masyarakat terkait pelaksanaan pemilu. Sebesar 36,36 % memilih terkait dengan sosialisasi dan posisi kedua dengan 33,67 % dengan kampanye. Ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, aspek yang perlu ditingkatkan dan yang paling dirasakan masyarakat adalah sosialisasi dan masalah kampanye. Hal ini bukan berarti aspek lain lain dapat diketepikan. 5.7.3nYang perlu Diperbaiki dalam Pemilu ke depan Mengenai aspek-aspek sosialisasi itu sendiri yang perlu ditingkatkan, masyarakat menilai hampir semua aspek harus menjadi perhatian KPU karena dinilai masih sedang, kecuali aspek kesadaran untuk mencoblos dalam Pemilu dinilai masyarakat sudah tinggi. Dari temuan pada tabel 5.22 terdapat indikasi bahwa perhatian KPU masih tertumpu pada upaya meningkat kesadaran masyarakat untuk ikut memilih pada hari H pemilu. Sementara tema-tema dan materi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, informasi mengenai tahapan dan program Pemilu belum begitu diketahui oleh masyarakat. Tabel 5.20: Penilaian terhadap Pelaksanaan Sosialisasi No 1 2 3 4

Indikator Informasi mengenai tahapan dan program Pemilu Tema dan materi tentang penyelenggaraan Pemilu Pemahaman dan pengetahuan tentang Pemilu Pemahaman & pengetahuan tentang tahapan & program Pemilu


Nilai

Derajat

3,14

Sedang

3,07

Sedang

3,28

Sedang

3,29

Sedang

51


Pemahaman & pengetahuan tentang tata cara penggunaan 3,49 hak politik & hak pilih Kesadaran untuk berperan serta 6 3,67 dalam setiap tahapan pemilu Kesadaran untuk mencoblos 7 3,79 dalam Pemilu Sumber : Data Primer 2015 Keterangan: Rendah: 1,00 – 2,33 sedang: 2,34 – 3,67 5

Sedang Sedang Tinggi tinggi 3,68-5,00

5.7.4 Jenis Pilkada Yang Diinginkan Warga ke depan Baru-baru ini mucul keinginan pemerintah untuk mengembalikan pilkada kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD. Paling tidak ada tiga alasan yang dikemukakan. Pertama Masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang diwakili rasponden penelitian ini ternyata masih mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan dipilih oleh DPRD. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 205 responden atau 77,1 % menyatakan setuju dengan pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat dan hanya 3,4% yang setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD serta 10,9% menyatakan tidak tahu. Tabel 5.21: Jenis Pilkada Yang Diinginkan Warga ke depan Jenis Pilkada Dipilih langsung oleh rakyat seperti sekarang Dipilih oleh DPRD Tidak tahu Total Sumber : Data Primer 2015 5.7.5.

Frekuensi

%

Presentase Kumulatif

205

77,1

77,1%

9 29 243

3,4 10,9 100%

80,5% 100%

Hubungan Sikap Masyarakat Terhadap Politik Uang dengan Partisipasi Memilih

H0 4

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Sikap terhadap

:

Politik Uang dengan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014


52


Ha 4

Terdapat hubungan yang signifikan antara Sikap terhadap Politik Uang dengan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

H0.4 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel Sikap terhadap Politik Uang dengan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu 2014. Hasil analisis khi kuadrat menunjukkan nilai α = 0,002 lebih kecil dari 0,005, koefisien kontigensi (C) = 0.821 (>0.5). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol 3 Ditolak. Dengan kata lain terdapat hubungan antara sikap terhadap politik uang para pemilih dengan partisipasi memilih mereka dengan kekuatan hubungan yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa tingginya partisipasi memilih di Kabupaten Dharmasraya kemungkinan dipengaruhi oleh adanya politik uang dalam pemilu legislatif 2015, karena masyarakat cukup permisif dengan penggunaan politik uang dalam pemilu. 5.7.6.

Pengaruh Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Partisipasi Memilih

H0 5

Tidak terdapat pengaruh Penilaian masyarakat terhadap Kondisi

:

Sosial Ekonomi Daerah terhadap Partisipasi Memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

Ha 5

Terdapat pengaruh Penilaian masyarakat terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Daerah terhadap Partisipasi Memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014

H

0.5

adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel

Penilaian masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi daerah dengan perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu 2014. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai α= 0,03 kecil dari 0,05 dengan Koefisien Kontigensinya (C) hanya 0,25, yaitu lebih kecil dari 0,5 dapat disimpulkan bahwa Ho 5 ditolak dan Ha 4 diterima. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara penilaian masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya dengan partisipasi memilih warga dalam pemilu


53


legislatif 2014, dengan kekuatan hubungan yang kuat. Artinya semakin positif penilaian masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Menurut teori pilihan rasional atau pendekatan ekonomi, pemilih dalam pemilu akan mempertimbangkan apa manfaat yang akan didapatkan seandainya ia ikut pemilu dan mendukung kandidat atau partai tertentu, apakah resiko yang terpaksa ditanggungnya seandainya ia tidak ikut memberikan suaranya. Pemilih akan mempertimbangkan apakah manfaat yang akan didapatkan seandainya partai yang didukungnya menang dan sebaliknya, apakah biaya yang terpaksa ditanggungnya seandainya partai yang didukungnya itu kalah. Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari persepsi masyarakat terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat yang sedang dialami masyarakat saat ini. Ternyata penilaian masyarakat terhadap masalah sosial ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi memilih masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Semakin positif pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat tentu semakin tinggi partisipasi memilih masyarakat dalam pemilu. Penilaian masyarakat Dharmasraya terhadap kinerja pemerintah daerah terlefleksi dari penilaian masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi muncul selama pemerintahan. Gambaran penilaian responden terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:


54


Tabel 5.22: Apakah Masyarakat Merasakan Adanya Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Berikut? N=254 Frekuensi yang Masalah Utama % menjawab Ya Kelangkaan pupuk 35 14,3% Mahalnya biaya berobat 26 9,8% Susahnya lapangan pekerjaan 92 36,2% Masalah korupsi/KKN 41 16,1% Kurangnya kepercayaan kepada 38 15% pimpinan daerah Kurangnya rasa aman & 15 5,9% rendahnya ketertiban Kelangkaan air bersih 53 20,9% Terjadinya/ancaman banjir 2 0,8% Sarana/prasarana transportasi 20 7,9% Mahalnya harga sembako 78 30,7% Mahalnya biaya pendidikan 40 15,7% Tidak tegaknya hukum dengan 11 4,3% adil Masalah listrik 15 5,9% Kesembrautan lalu lintas 0 0% Lainnya 5 2% Sumber : Data Primer 2015 Dari tabel di atas terlihat bahwa permasalahan sosial ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah susahnya lapangan pekerjaan (36,2%), diikuti oleh masalah mahalnya harga sembako (30,7%), kesulitan mendapatkan air bersih (20,9%), masalah korupsi dan KKN (16,1%), mahalnya biaya pendidikan (15,7%) dan kurangnya kepercayaan kepada pimpinan daerah (15%). Berdasarkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ke depan, pemerintah perlu berupaya keras dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut di atas.


55


6.1 Pengantar Bab ini akan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi penelitian serta memberikan rekomendasi justifikasi terhadap hipotesis yang ditolak dan diterima. Selain itu bagian ini juga akan menjawab dan menjelaskan beberapa masalah penelitian yang telah dikemukakan di depan. Sumber pembahasan yang dilakukan adalah mengacu kepada temuan seperti tabeltabel, frekuensi dan persentase serta dibuat perbandingan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Kemungkinan yang mempengaruhi hasil penelitian juga didiskusikan untuk menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya implikasi dan rekomendasi akan dikemukakan sebagai panduan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian terkait dan sebagai rujukan bagi stakeholder pemilu baik KPU, Bawaslu, partai politik maupun masyarakat .


56


6.2. Pembahasan 6.2.1 Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi responden dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu sangat beragam, yaitu Banyak alasan/motivasi masyarakat untuk ikut memilih dalam pemilu seperti terlihat dari jawaban responden penelitian ini, yaitu : rasa kewajiban sebagai warga negara (30,66%) di negara yang demokratis, karena menggunakan hak pilih sebagai warga negara (24,76%) dan ingin mengubah keadaan negara/daerah (19,34%), ingin partai yang mereka dukung keluar sebagai pemenang. Dari data tersebut dapat ketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai penilaian positif terhadap kinerja pemerintah dengan mengatakan tidak banyak masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat (masingmasing kurang dari 50%), hal ini menyebabkan masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Selain itu mereka tampak mempunyai harapan bahwa pemilu akan menghasilkan perubahan. Mereka mempunyai keyakinan bahwa tindakan mereka baik secara individu atau kolektif berpengaruh dalam menghasilkan perubahan politik ke arah yang lebih baik atau dikenal juga dengan political efficacy (K. Prewitt 1968: 225) 6.2.2 Sosial Demografi dan Partisipasi Memilih Faktor sosial demografi dalam penelitian ini dibagikan menjadi 6 sub variabel

yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, jenis

pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa selain sub variabel umur, faktor sosio demografi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan partisipasi memilih. Artinya, partisipasi memilih terhadap partai dan calon masyarakat Kabuapten Dharmasraya dalam Pileg 2014 tidak begitu dipengaruhi oleh faktor sosio demografi mereka, kecuali kelumpok umur dan tingkat pendidikan.


57


Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor status sosial ekonomi dengan sub variabel tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan ternyata tidak mempengaruhi partisipasi memilih. Hal ini berbeda dengan model yang dikemukakan oleh Verba, Schlozman, dan Brady yang menghubungkan sumber daya yang dikuasai oleh seseorang mempengaruhi partisipasi memilihnya. Status sosial ekonomi yang tinggi lebih mungkin untuk memiliki akses ke politik ketimbang yang rendah. Brady juga melihat peluang partisipasi tidak sama pada seluruh populasi, interaksi antara sumber daya dan kesempatan memobilisasi merupakan peluang terjadinya partisipasi. Mereka juga mengatakan bahwa partisipasi juga berhubungan dengan sumber daya, dan jika status sosial seseorang tinggi lebih mungkin untuk berpartisipasi. Namun model ini tidak berlaku untuk Dharmasraya.

6.2.3 Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Perilaku Memilih Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden memiliki penilaian yang positif terhadap prestasi pemerintah daerah dan dinamika politik lokal. Penilaian yang positif ini kemungkinan besar disebabkan karena kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD memenuhi janji-janji mereka dan memperbaiki keadaan ekonomi daerah dan khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Selain itu penilaian positif terhadap pemerintah daerah kemungkinan besar juga disebabkan karena kemampuan pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi seperti sempitnya lapangan pekerjaan, mahalnya harga sembako, langkanya air bersih, sembrautnya lalu lintas. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila penelitian ini menemukan bahwa faktor penilaian terhadap keadaan sosial ekonomi daerah telah mempengaruhi partisipasi memilih dalam pemilu yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Bahkan telah mempengaruhi


58


keputusan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Dengan dengan demikian dapat dipahami mengapa tingkat partisipasi memilih di Kabupaten Dharmasraya pada Pileg 2014 cukup tinggi. 6.3 Kesimpulan Berdasarkan

pembahasan

di

atas

jika

dihubungkan

dengan

permasalahan utama penelitian sebagaimana dikemukakan pada bahagian terdahulu, dapat disimpulkan : 1. Terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014 2. Tidak terdapat hubungan antara faktor sosio demografi dengan sub variabel jenis kelamin,

agama, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan

dengan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014. 3. Terdapat hubungan antara sikap terhadap Politik Uang dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014. 4. Terdapat pengaruh penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi Daerah terhadap partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam pemilu Legislatif 2014. Masyarakat yang menilai posotif terhadap kondisi sosial dan ekonomi daerah cenderung berpartisipasi dalam pemilu, dan masyarakat yang menilai negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi daerah cenderung tidak berpartisipasi dalam pemilu.

6.4. Rekomendasi Penelitian Berdasarkan temuan hasil penelitian maka penelitian ini merumuskan rekomendasi sebagai berikut:


59


Pertama, Untuk mengantisipasi terjadinya golput di kalangan pemilih pemula maka peneliti merekomendasikan bahwa perlu terus menerus dilakukan pendidikan politik (civic education) yang lebih terstruktur dan kontinu bagi kaum muda untuk meningkatkan kebanggaan kaum muda terhadap bangsanya dan partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu. Media massa yang selama ini sering menampilkan sisi buruk dari perilaku elite politik, dan mempengaruhi minat pemilih pemula disarankan memberitakan secara seimbang tentang kinerja pemerintah yang baik. KPU dapat mengadakan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya pemilu dengan berbagai program yang lebih kreatif dan inovatif seperti lomba kesenian, karya tulis tentang pemilu, lomba membuat poster pemilu atau lomba debat politik dan pemilu yang dilakukan di kalangan pelajar untuk menggali ekspresi mereka tentang pemilu dan politik. Pemilih pemula sebagian besar saat ini gemar menggunakan teknologi informasi, misalnya internet ataupun telepon genggam, dll. Media TI dapat dimanfaatkan untuk menarik atau memengaruhi mereka agar lebih responsif atau proaktif mengikuti proses pemilihan. Melalui media ini diharapkan para pemilih pemula dapat mengetahui apa, siapa, bagaimana, kapan dan dimana pemilihan akan dilaksanakan. Kedua, Karena terdapat perbedaan motivasi memilih masyarakat berdasarkan tingkat hidup, tingkat pendidikan sesorang, umur jenis kelamin, maka disarankan program sosialisasi pemilu harus disesuaikan dengan target audien sosialisasi itu sendiri dengan kemasan acara yang menarik sesuai dengan prinsip-prinsip, strategi dan taktik kampanye komunikasi publik. Selain itu itu, karena kegiatan sosialisasi merupakan tanggungjawab semua pihak dalam konteks kesukarelaan politik maka KPU perlu membangun lebih banyak lagi jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sehingga kegiatan ini semakin luas. Di antara institusi yang dapat diajak bekerjasama adalah partai politik, sekolah, perguruan tinggi, lembaga kursus, LSM, Pemerintah daerah dan


60


jajarannya sampai ke desa dan kelurahan, media massa, tokoh masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda dan sebagainya. Ketiga, untuk mengurangi angka golongan putih (Golput) hasil kajian ini menunjukkan bahwa persoalan golput bukan persoalan yang sederhana hanya sekedar persoalan teknis atau kurangnya sosialisasi tetapi lebih dari itu, ia menyangkut persoalan politis dan ideologis. Untuk mengurangi golput para politisi dan pemimpin yang terpilih melalui pemilu harus mampu meyakinkan pemilih bahwa mereka adalah pemimpin pilihan rakyat yang amanah dan mampu merubah keadaan negara dan daerah. Karena kebanyakan alasan orang memilih golput adalah karena masyarakat tidak yakin pemilu mampu merubah keadaan. Selain itu alasan golput adalah masyarakat merasa urusan mereka lebih penting, ini perlu pendidikan politik untuk menumbuhkan kesadaran masyarat. Keempat, Karena mayoritas responden menghalakan politik uang dan politik uang ternyata mampu mempengaruhi partisipasi memilih, maka hal ini jelas membutuhkan proses pendidikan moral dan etika, sosialisasi dan penyadaran tidak hanya mengangkut aspek pengetahuan tentang pemilu tetapi juga menyangkut aspek afektif yaitu keyakinan tentang resiko dan dampak negatif politik uang terhadap kehidupan orang banyak dan berjangka panjang. Untuk itu diperlukan peran aktif semua pihak seperti pemimpin agama, pemimpin adat, para pendidik mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, orang tua, pemimpin pemerintahan dan lain-lain dalam memberikan teladan kepada masyarakat, sehingga partisipasi yang tinggi tidak didasarkan kepada motivasi untuk mendapat imbalan berupa uang, barang mayun jasa dari kandidat tertentu. Kelima, temuan bahwa partisipasi politik warga rata-rata berada pada peringkat sedang, maka perlu upaya serius untuk meningkatkan kembali partisipasi dan kesukarelaan politik dari pemimpin masyarakat baik formal maupun informal dari pusat sampai ke nagari terutama untuk


61


memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. Karena keadaan sosial ekonomi masyarakat ini mempengaruhi tingkat partisipasi politik warga masyarakat. Perbaikan kondisi ekonomi ini harus diiringi oleh suatu gerakan bersama untuk menumbuhkan kembali semangat kesetiakawanan sosial, semangat berani berkorban, keiklasan, saling bantu membantu, menggalakkan kegiatan sosial (philanthropy) atau pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, kegiatan advokasi atau kampanye.


62

TIM PENELITI: Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS

Recommend Documents