Seminar Nasional BPK Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Aidinil Zetra, SIP, MA
Jakarta, 22 Juli 2009
Pengantar Sejak reformasi 1998, telah terjadi beberapa perubahan dalam sistem politik, pemerintahan, hukum ekonomi Indonesia, di antaranya:
Perubahan sistem politik : Dari otoriter ke demokratis
Hubungan Pusat – Daerah: dari sistem yang sentralistis menjadi lebih desentalistis,
Sistem Ekonomi dari yang mengandalkan perencanaan terpusat dan campur tangan pemerintah berlebihan kepada sistem yang semakin banyak menggunakan mekanisme pasar dan memasuki persaingan global dan meningkatnya governance dalam dunia usaha, agar mampu bersaing di pasar global. (Anwar Nasution)
Perubahan tersebut membutuhkan Transparansi dan Akuntabilitas. Pemerintah telah melakukan berbagai reformasi pengelolaan keuangan
Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di antara UU yang telah diterbitkan dalam rangka reformasi pengelolaan keuangan Daerah :
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara UU No. 1Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Neg. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keu Neg. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah
PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, PP No. 3 Tahun 2007 Tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat,
Kepres dan Kep/Per Mendagri Keputusan presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah. Kepmendagri No 29 Tahun 2002, Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
Perubahan Manajemen Keuangan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
1. 2. 3.
4.
adanya bentuk pertanggungjawaban keuangan Melalui proses akuntansi, disajikan dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan Disampaikan kpd DPRD tepat waktu (selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir) sebelumnya akan diaudit oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang independen dan profesional.
Kebijakan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
Pembaharuan manajemen publik oleh birokrasi pemerintah di daerah penelitian (Sumatera Barat baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota) yang diteliti telah banyak dilakukan. Langkah-langkah kongkrit yang telah dijalankan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan merespon tuntutan perkembangan masyarakat terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antara program yang telah dilaksanakan adalah :
Program peningkatan kinerja pelayanan publik Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga dan Standarisasi Lembaga yang memberikan pelayanan publik Program Pengembangan Akuntabilitas dan transparansi
Pakta Integritas Perda Etika Penyelenggaraaan Pemerintahan Klinik Anggaran Tender Serentak dll
Paradok Sistem A & T Janji A & T
Dengan A & T kepercayaan dan dukungan publik thp pemerintah akan tinggi,
Pemerintah akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perumusan kebijakan publik termasuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah akan lebih, partisipatif dan pro poor kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government).
Kondisi di Daerah Transparansi
dan akuntabilitas masih belum menjadi semangat, paradigma dan etika dalam pengelolaan pemerintahan. (Aidinil dkk 2008) Anggaran Pem belum efisien (hanya 35% anggaran utk publik) R. Siti Zuhro (2007) Tk kepuasan masy thd pelay kes sedang (Aidinil dkk, 2006) Perilaku dan sikap aparatur belum mencerminkan pelayanan prima R. Siti Zuhro (2007) KKN masih sulit dihapuskan Partisipasi masyarakat masih rendah dalam perumusan KP
Permasalahan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil riset di 10 SKPD di delapan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan awal 2009 ini, khusus dalam hal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik masih ditemukan beberapa permasalahan
Permasalahan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah 1.
2.
Budaya kerja yang transparan dan akuntabel belum mengakar dalam kehidupan birokrasi di daerah. (Masih banyak terdapat ketakutan dan keengganan aparatur dalam membuka informasi publik kepada masyarakat) Hanya sebagian kecil daerah yang sudah memiliki regulasi (perda) yang mendukung transparansi dan akuntabilitas publik
Permasalahan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah 3.
Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM yang siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional sesuai pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara)
Permasalahan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah 4.
Kekurangseriusan sebahagian besar PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan. (Banyak bendahara penerimaan pada SKPD yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan yang disebabkan antara lain kelalaian Pimpinan kegiatan atau Pimpinan SKPD dalam urusan pertanggungjawaban)
Permasalahan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah 5.
Kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti teknologi informasi baik hardware maupun software dan operatornya. (Masih banyak SKPD terkendala dalam melaksanakan pengelolaan keuangan karena kekurangan SDM dan sarana pendukung untuk menjalan sistem informasi keuangan secara efektif).
Permasalahan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah 6.
Proses perencanaan yang mendahului proses anggaran masih banyak bersifat formalitas. (partisipasi masy masih banyak yg semu (elitis), sistem manajemen kinerja belum berjalan dengan baik. Masih banyak SKPD terjebak dalam pola lama penyunan program seperti mengajukan program sebanyak-banyaknya, dibuat seindahindahnya dan tidak berdasarkan sistem perencanaan yang ada)
Permasalahan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah 7.
Belum ada daerah yang melakukan pelaporan keuangan dengan mengembangkan media informasi melalui situs daerah yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Permasalahan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
8. Visi dan misi SKPD belum mampu dijadikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan organisasi menjadi transparan dan akuntabel.
Visi dan misi terlalu abstrak dan sulit dipahami Staf tidak terlibat dalam perumusan visi dan misi SKPD Kurang dikomunikasikan kepada staf Lebih merupakan slogan belaka
Permasalahan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah 9.
Masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran karena sistem anggaran kinerja dianggap oleh sebahagian pejabat sangat kaku dan tidak sensitif terhadap permasalahan masyarakat seperti bencana alam atau kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak mungkin dapat dianggarkan dalam APBD.
Strategi dan Upaya Peningkatan SDM Aparatur dalam rangka meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan
Literatur Review:
Joedono (1974), Streers (1980), Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990),Salim dan Woodward (1992), Bryson (1995), Dwiyanto (1995), Kumorotomo (1996), Soesilo (2000), Atmosoeprapto (2001), Ruky (2001), Yuwono dkk (2002)
Kemampuan SD Manusia
Ketersediaan Anggaran
Sarana dan Prasarana
Aturan Hukum Faktor-faktor Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi
Struktur Organisasi
Kepemimpinan
Teknologi
Budaya Kerja
Strategi Peningkatan A& T Pendekatan Manajemen Publik Sistem Pengendalian Manajemen Publik Pemacu Perubahan Struktur
Paradigma
Skillsets
Proses
Karakteristik Lingkungan
Kerangka Bangunan Budaya Organisasi Budaya Kerja/ Perilaku yang dirancang melalui sistem pengendalian manajemen Sikap, Keyakinan, Etos Kerja
Paradigma
Mindset yang mendasari perilaku aparatur birokrasi
Strategi Strategi dan Upaya Peningkatan SDM Aparatur
Strategi Merespon Perubahan
Lingkungan
Redefinisi visi, misi daerah dan SKPD sesuai tuntutan perubahan
Strategi Strategi dan Upaya Peningkatan SDM Aparatur Strategi Membangunan budaya
organisasi pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel
Penyusunan Perangkat Budaya Organisasi dan Internalisasinya Penyusunan Perangkat Budaya Kerja yang transparaan dan akuntabel
Strategi Strategi dan Upaya Peningkatan SDM Aparatur Pembaruan Teknologi Informasi dalam
Membangun Jejaring Informasi Pembentukan aturan main, agenda dan prosedur mekanisme akuntabilitas dan transparansi keuangan di setiap daerah Peningkatan Manajemen SDM Aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah
Penataan Aparatur Daerah Pembentukan Pusat Penilaian Pegawai. Pelatihan Pegawai berdasarkan penilaian Pembentukan Klinik Anggaran
Terima Kasih
