KATA PENGANTAR
Kebijakan Depdiknas dalam peningkatan kompetensi melalui program pendidikan berkelanjutan, berdampak pada tumbuhnya hasrat dan minat masyarakat maupun para profesional untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya secara bertahap. Sejak diterbitkannya PP No. 45 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Jabatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil, saat ini terjadi tuntutan kebutuhan yang besar terhadap peningkatan kompetensi para aparatur pemerintahan desa. Terdapat ± 172.000 aparatur desa secara keseluruhan yang meliputi para Sekretaris Desa (Sekdes) dan para Kepala Urusan (Kaur) yang tersebar di seluruh pelosok penjuru tanah air yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari pergeseran statuta lembaga desa menjadi lembaga pemerintahan desa, hal mana proses standarisasi kompetensi para aparatur tersebut belum dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan murah. Sistem pendidikan yang inovatif seperti Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan melalui pendidikan jarak jauh adalah merupakan pijakan tepat bagi Universitas Terbuka untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi yang mampu menggapai segmen pasar kerja/profesi seperti para aparatur pemerintahan desa yang tidak mampu dilayani melalui pendekatan konvensional/tatap muka. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Universitas Terbuka membuka program pendidikan berkelanjutan bidang administrasi pemerintahan desa yang disebut Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa (PSAPD).
Diharapkan melalui program ini pencapaian kompetensi terkait dengan standarisasi kompetensi para aparatur pemerintahan desa tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam penyelenggaraannya, PSAPD ini banyak melibatkan berbagai pihak maka diperlukan pedoman acuan penyelenggaraan program yang merupakan pedoman bagi semua unsur yang terlibat agar memiliki persamaan persepsi dan keselarasan gerak kerja.
Acuan tersebut adalah
Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa. Pedoman ini berisi hal-hal yang terkait dengan konsep SIPAS, paket mata kuliah, tata cara pelaksanaan yang meliputi rekrutmen peserta, registrasi, bahan ajar, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan program, serta pembiayaan. Demi keberhasilan program ini, semua komponen yang terlibat dalam program ini diharapkan mempelajari, mendiskusikan, dan menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa. Pada semua pihak yang telah membantu tersusunnya pedoman ini dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan PSAPD, disampaikan terima kasih.
Jakarta, Juli 2009 Rektor Universitas Terbuka
Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D NIP 19620401 198601 2 001
ii
DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Tujuan dan Sasaran
i 1 2 3
BAB II DESKRIPSI PROGRAM 1. Pengertian 2. Kurikulum 3. Biaya Pendidikan 4. Persyaratan Peserta
4 4 7 7
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM 1. Pelaksanaan Program 2. Rekrutmen dan Registrasi Peserta 2.1. Prosedur Rekrutmen 2.2. Registrasi Peserta 2.3. Waktu Registrasi 2.4. Tempat Registrasi 2.5. Mata Kuliah Tawar 2.6. Aplikasi SRS 3. Bahan Ajar 4. Tutorial 5. Evaluasi Hasil Belajar 6. Sertifikasi 7. Alih Kredit 8. Monitoring dan Evaluasi
8 10 10 10 11 11 11 11 11 12 13 13 13 13
iii
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
BAB IV PANDUAN ACUAN 1. Pedoman Registrasi 2. Katalog dan Kalender Akademik 3. Pedoman Tutorial Tatap Muka 4. Pedoman Tutorial Online 5. Prosedur Layanan Bahan Ajar 6. Pedoman Pelaksanaan Ujian 7. Pedoman Penyusunan RAT-SAT 8. Panduan Penyusunan Tugas Tutorial 9. Pedoman Pengendalian Internal 10. Pedoman Penyelenggaraan SIPAS
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
BAB V PENUTUP
16
2
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
BAB I PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Dinamika link & match antara pembangunan pendidikan dengan pasar
kerja memaksa terjadi upaya inovasi tiada henti bidang pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan yang linked pada pemenuhan kebutuhan pasar menjadi tidak mutlak harus dilakukan melalui program pendidikan berstrata jangka panjang. Pendekatan pelayanan pendidikan jangka pendek yang mampu merespon kebutuhan segera tuntutan ragam profesi menuntut kemampuan lembaga pendidikan meramu kurikulum yang tepat dan berkelanjutan. Program
inovatif pemerintah melalui kebijakan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan melalui pendidikan jarak jauh merupakan pijakan tepat bagi Universitas Terbuka untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan berkelanjutan yang mampu menggapai segmen pasar kerja/profesi yang tidak mampu dilayani melalui pendekatan konvensional/tatap muka. Saat ini terjadi ledakan kebutuhan akan peningkatan kompetensi para aparatur desa sebesar ± 172.000 orang yang tersebar di seluruh pelosok penjuru tanah air. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari pergeseran statuta lembaga desa menjadi lembaga pemerintahan desa, hal mana status kepegawaian para aparaturnya, yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Desa berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan PP No. 45
3
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
Tahun 2007. Perubahan status ini dilakukan tanpa lagi melalui proses standarisasi kompetensi terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Universitas Terbuka membuka program pendidikan berkelanjutan bidang administrasi pemerintahan desa. Diharapkan melalui program ini pencapaian kompetensi terkait dengan standarisasi kompetensi para aparatur pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik. 2.
Landasan Hukum Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bidang
administrasi pemerintahan ini adalah: a.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
b.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
c.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999;
e.
Keputusan Presiden Republik Indonesia: 1.
Nomor 41 Tahun 1984;
2.
Nomor 10 Tahun 1991;
3.
Nomor 136 Tahun 1999;
4.
Nomopr 58/M Tahun 2005;
f.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0564/U/1999;
g.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
h.
1.
Nomor 304/U/1999;
2.
Nomor 107/U/2001;
3.
Nomor 123/O/2004;
Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 3938/H31/KEP/2009.
2
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
3.
Tujuan dan Sasaran Tujuan umum program pendidikan berkelanjutan ini menjadi dasar
pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. 1.
Meningkatkan keahlian dan sikap para aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sipil.
2.
Membentuk aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3.
Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan.
4.
Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya ketatapemerintahan yang baik (Good-governance).
Sasaran
spesifik
Program
Pendidikan
Sertifikat
Administrasi
Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut. 1.
Mampu mengelola jalannya pemerintahan desa berlandaskan asas ketatapemerintahan yang baik (good-governance).
2.
Mampu mengelola berbagai program pembangunan desa.
3.
Mampu memberikan pelayanan umum pada masyarakat yang dijalankan oleh pemerintahan desa.
3
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
BAB II DESKRIPSI PROGRAM 1.
Pengertian Program Pendidikan Berkelanjutan adalah satu kesatuan paket
pendidikan kejuruan teknis dan akademis yang berjangka waktu pendek, yaitu di bawah satu tahun masa studi. Program ini merupakan program pendidikan singkat seperti program sertifikasi, pelatihan, penataran, dan workshop. Setiap mata kuliah dalam program ini bersifat transferable, artinya dapat digunakan oleh peserta sebagai dasar untuk melanjutkannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti ke Program Diploma maupun Strata Satu di lingkungan Universitas Terbuka. 2.
Kurikulum Tujuan umum kurikulum yang hendak dicapai adalah para peserta
setelah
menyelesaikan
berbagai
paket
program
Program
Sertifikat
Administrasi Pemerintahan Desa diharapkan mampu mengelola jalannya pemerintahan
desa
secara
profesional
berdasarkan
prinsip-prinsip
ketatapemerintahan yang baik (Good-governance). Sasaran
spesifik
kurikulum
Program
Sertifikat
Administrasi
Pemerintahan Desa ini, adalah para peserta setelah menyelesaikan seluruh Program Sertifikat APD diharapkan mampu: 1.
Menyelenggarakan tata laksana pemerintahan umum desa yang baik.
2.
Mengelola jalannya berbagai pelayanan umum yang dijalankan pemerintah desa.
3.
Menjalankan kepemimpinan yang efektif dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sipil.
4
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
Sesuai dengan rumusan tujuan umum dan khusus yang telah ditetapkan maka Kurikulum Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa terdiri atas 3 (tiga) paket program, yaitu: 1. Paket 1 – Pemerintahan Umum Desa 2. Paket 2 – Keterampilan Manajemen Desa 3. Paket 3 – Kepemimpinan Desa Penjelasan rinci ke-3 paket kurikulum ini adalah sebagai berikut. Paket 1 – Pemerintahan Umum Desa Kode Program Sertifikat: 01–PEMERINTAHAN UMUM DESA NO
BIDANG KOMPETENSI
KODE / NAMA MATAKULIAH
sks
UJIAN
BAHAN AJAR
1
IPEM-4431 Manajemen Pemerintahan
3
II.1
IPEM-4431 Manajemen Pemerintahan edisi 2
2
ADPU-4340 Administrasi Pengelolaan Pemerintahan Pemerintahan Umum Desa
3
I.2
ADPU-4340 Administrasi Pemerintahan Desa
IPEM-4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota
3
II.5
IPEM-4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota edisi 2
Tugas Tutorial
-
-
• Semua mata kuliah • Panduan Tugas Tutorial
3
4
Tutorial Aplikasi Teori dan Konsep Total SKS
9
5
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
Paket 2 – Keterampilan Manajemen Desa Kode Program Sertifikat: 02–KETERAMPILAN MANAJEMEN DESA NO
BIDANG KOMPETENSI
KODE / NAMA MATAKULIAH ADPU-4333 Administrasi Keuangan IPEM-4429 Manajemen Pelayanan Umum ADPU-4338 Manajemen Proyek
1
2
Keterampilan Manajemen
3
4
Tutorial Aplikasi Teori dan Konsep
Tugas Tutorial
Total sks
sks
UJIAN
BAHAN AJAR
3
I.1
ADPU-4333 Administrasi Keuangan edisi 2
3
II.1
IPEM-4429 Manajemen Pelayanan Umum
3
II.5
ADPU-4338 Manajemen Proyek edisi 2
-
-
• Semua mata kuliah • Panduan Tugas Tutorial
9
Paket 3 – Kepemimpinan Desa Kode Program Sertifikat: 03–KEPEMIMPINAN DESA NO
BIDANG KOMPETENSI
1 2
Kepemimpinan
3 4
Tutorial Aplikasi Teori dan Konsep
KODE / NAMA MATAKULIAH ADPU-4334 Kepemimpinan ADPU-4431 Perilaku Organisasi
sks UJIAN 3
I.4
3
II.3
IPEM-4430 Etika Pemerintahan
3
I.3
Tugas Tutorial
-
-
Total sks
BAHAN AJAR ADPU-4334 Kepemimpinan edisi 2 ADPU-4220 Perilaku Organisasi IPEM-4430 Etika Pemerintahan edisi 2 • Semua mata kuliah • Panduan Tugas Tutorial
9
6
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
3.
Biaya Pendidikan Besarnya
biaya
pendidikan
Program
Sertifikat
Administrasi
Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut. Paket 1 – Pemerintahan Umum Desa
Rp 1.500.000,00
Paket 2 – Keterampilan Manajemen Desa
Rp 1.500.000,00
Paket 3 – Kepemimpinan Desa
Rp 1.500.000,00
4.
Persyaratan Peserta Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa dapat diikuti oleh
seluruh lapisan masyarakat tanpa harus memiliki ijazah formal. Kecuali untuk keperluan alih kredit, ijazah yang harus dimiliki minimal adalah ijazah SLTA atau yang sederajat.
Peserta Program Sertifikat Administrasi
Pemerintahan Desa ini wajib memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran yang meliputi pengisian formulir registrasi, pembayaran biaya pendidikan, dan pasfoto terbaru.
7
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM 1.
Pelaksanaan Program Mekanisme pelaksanaan Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan
Desa seluruhnya dilakukan dengan mengacu pada sistem penyelenggaraan program Non-Pendidikan Dasar (Pendas) di UT. Koordinasi penyelenggaraan program ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT, serta bekerja sama dengan FISIP dan unit-unit operasional terkait Universitas Terbuka. Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang tercantum dalam Katalog Universitas Terbuka
yang
berlaku.
Tahap
penyelenggaraan
proses
pendidikan
berkelanjutan Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa (PSAPD) yang melibatkan berbagai komponen seperti Tutor – Peserta Pendidikan – dan Pengelola UT digambarkan dalam diagram sebagai berikut.
8
PEDOMAN & PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SERTIFIKAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
9
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
2.
Rekrutmen dan Registrasi Peserta Penyelenggaraan rekrutmen dan registrasi peserta Program Sertifikat
APD-UT mengacu pada standar pelaksanaan yang diatur dalam JKOP-AM01 dan JKOP-AM03. Peserta program sertifikat hanya diperbolehkan menempuh 1 paket saja dalam satu masa registrasi. Hal penting lain yang secara khusus perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. 2.1. Prosedur Rekrutmen 1.
Calon peserta dapat memperoleh informasi Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa melalui berbagai media: iklan, internet, maupun brosur.
2.
Calon
peserta
dipersyaratkan
mengikuti
seluruh
ketentuan
pendaftaran yang telah diatur dalam Katalog, Kalender Akademik UT dan Panduan Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa UT.
2.2. Registrasi Peserta Registrasi peserta Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang tercantum dalam Katalog dan Kalender Akademik Universitas Terbuka yang berlaku (Katalog UT terbaru tahun berjalan). Pada Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa ketentuan tentang Registrasi Ulang dapat dilakukan bagi mereka yang hendak memperbaiki nilai mata kuliah yang tidak lulus. Proses registrasi ulang perbaikan nilai dapat dilakukan setelah calon peserta menyelesaikan biaya SPP sesuai dengan besarnya sks pada mata kuliah yang hendak ditempuh kembali sebagaimana diatur dalam Katalog UT.
10
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
2.3. Waktu Registrasi Waktu pelaksanaan registrasi mengikuti ketentuan jadwal waktu registrasi peserta program pendidikan Non-Pendas UT sesuai Katalog dan Kalender Akademik UT terbaru tahun berjalan.
2.4. Tempat Registrasi Registrasi harus dilakukan di UPBJJ-UT terdekat dengan peserta, dan berkas registrasi dapat diperoleh di UPBJJ-UT. Alamat UPBJJ-UT dapat dilihat pada Lampiran 2 Katalog UT terbaru tahun berjalan.
2.5. Mata Kuliah Tawar Mata kuliah yang ditawarkan dalam Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa harus mendapat persetujuan Pembantu Rektor I dengan ditandatangani oleh Pembantu Dekan I FISIP untuk segera dilakukan proses updating mata kuliah tawar di database SRS oleh BAAPM.
2.6. Aplikasi SRS Pengelolaan Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa yang meliputi entry data dan pelaporannya dikembangkan di dalam Aplikasi dan database SRS Non Pendas yang telah ada di UPBJJ-UT.
3.
Bahan Ajar a.
Jenis Bahan Ajar. Bahan ajar Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa bentuknya selain berupa bahan ajar cetak dan noncetak adalah juga berupa suplemen dan panduan tugas tutorial.
11
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
b.
Cara Memperoleh Bahan Ajar. Setiap peserta Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa wajib memiliki Buku Materi Pokok (BMP) yang diperoleh secara otomatis sesuai paket yang dipilih dengan mengikuti mekanisme penyelenggaraan Sistem Paket Semester Non-Pendas FKIP-UT.
4.
Tutorial Pengertian Tutorial mengacu pada definisi yang dijelaskan dalam
Katalog UT. Demikian pula pengelolaan tutorial pada Program Sertifikat APD-UT, ketentuannya mengikuti standar pelaksanaan yang diatur dalam JKOP–TR01 dan Katalog UT. Ketentuan tentang batas jumlah peserta program sertifikat pada setiap Kelompok Belajar (Pokjar) TTM adalah 10 orang. Sedangkan kriteria khusus untuk Tutor Tatap Muka Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa adalah minimal S1, mampu mengimplementasikan RAT-SAT yang ditetapkan FISIP, dan memiliki latar belakang pengalaman akademis dan/atau praktis di bidang administrasi pemerintahan desa.
Untuk persyaratan tutor Tuton mengikuti ketentuan
JKOP - TR06. Tutorial Tatap Muka (TTM) disediakan untuk dimanfaatkan oleh peserta Program Sertifikat APD-UT untuk seluruh mata kuliah Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa. TTM yang disediakan sebagaimana ketentuan yang berlaku adalah maksimal 8 kali pertemuan @ 2 jam ajar (@ 60′)/mata kuliah setiap hari minggu).
12
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
5.
Evaluasi Hasil Belajar Mekanisme evaluasi hasil belajar dilakukan dengan mengikuti sistem
dan prosedur yang diatur dalam Katalog UT dan ketentuan akademik UT yang berlaku. Aspek akademik dan penguasaan materi diukur melalui indikator ujian akhir semester (UAS) dan kualitas penyelesaian tugas TTM. Sedangkan aspek penyelesaian tugas dalam bentuk laporan diukur melalui kualitas hasil kertas kerja perorangan/kertas kerja kelompok melalui kegiatan Tutorial Tatap Muka (TTM) dengan bobot 50% dari keseluruhan nilai.
6.
Sertifikasi Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta pada akhir paket program
yang dilakukan di UPBJJ-UT. Seluruh mata kuliah yang telah lulus ditempuh dapat dialihkreditkan bila dikehendaki untuk melanjutkan studi di Universitas Terbuka.
7.
Alih Kredit Alih kredit bagi peserta Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan
Desa dimungkinkan atau diperbolehkan untuk menempuh atau melanjutkan ke program pendidikan S1 di FISIP-UT dengan mengikuti ketentuan aturan yang telah ditetapkan dalam Katalog UT.
8.
Monitoring dan Evaluasi Monitoring
dan
Evaluasi
penyelenggaraan
Program
Sertifikat
Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan sepanjang semester penyelenggaraan program. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara berkala dan bertingkat oleh UPBJJ-UT dan PPM-LPPM yang meliputi
13
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
Laporan Persiapan Kegiatan, Laporan Tengah Kegiatan (Tengah Semester), dan Laporan Akhir Kegiatan (Akhir Semester). Objek monitoring dan evaluasi meliputi kegiatan tutorial dan penyelenggaraan program. A. Monitoring dan Evaluasi Tutorial. Aspek-aspek
yang
dimonitor
dan
dievaluasi
meliputi
penyelenggaraan tutorial dan proses belajar mengajar dalam tutorial dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam JKOP-TR01. B. Penyelenggaraan Program. Aspek penyelenggaraan program yang dimonitor dan dievaluasi meliputi Perencanaan dan Pengorganisasian Program Sertifikat Administrasi
Pemerintahan
Desa.
Perencanaan
dan
Pengorganisasian meliputi proses: Registrasi – Distribusi Bahan Ajar – Pelaksanaan Tutorial – Pelaksanaan Ujian – Kearsipan.
14
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
BAB IV PANDUAN ACUAN
1.
Pedoman Registrasi
JKOP AM01
2.
Katalog dan Kalender Akademik
JKOP AM02
3.
Pedoman Tutorial Tatap Muka
JKOP TR01
4.
Pedoman Tutorial On-Line
JKKI TR06
5.
Prosedur Layanan Bahan Ajar
JKOP DS01 JKOP DS04 JKOP DS06
6.
Pedoman Pelaksanaan Ujian
7.
Pedoman Penyusunan RAT-SAT
8.
Panduan Penyusunan Tugas Tutorial
JKOK UJ01 JKOK UJ02 JKOK UJ03 JKOK UJ04 Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT
9.
Prosedur Pengendalian Internal
JKOP AM01
10.
Pedoman Penyelenggaraan SIPAS
Pedoman Penyelenggaraan Non Pendidikan Dasar FKIP-UT Sistem Paket Semester Sertifikat
15
■ Pedoman Penyelenggaraan PSAPD ■
BAB V PENUTUP Pedoman Penyelenggaraan ini wajib dijadikan sebagai acuan kerja bagi penyelenggaraan Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa di UT Pusat maupun UPBJJ-UT, sehingga menghasilkan kesamaan persepsi, kondisi, dan keselarasan dalam pelayanan pendidikan di UT. Selain itu, diperlukan pula dukungan semua pihak terkait untuk memfasilitasi pelaksanaan program sertifikat ini seoptimal mungkin. Pelaksanaan berbagai program pendidikan di UT dari tahun ke tahun tentu akan memberikan banyak manfaat terhadap kelancaran penyelenggaraan program sertifikat ini, sehingga apabila dari Petunjuk Pelaksanaan ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kiranya segera diinformasikan atau disampaikan ke PPM-LPPM UT untuk dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
16
