TAPORAN AKHIR KAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER DI TINGKAT SKPD DI KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2O1O
Tim Peneliti : Prof. Dr. lr. Keppi Sukesi, MS lr. Umi Wisaptiningsih, MS lr. Agustina Shinta, MS Siti Azizah, SPt, M.Sos, M.Gomm.
Kerjasama
BAPPEDA KOTA PROBOLINGGO Dengan PUSAT PENELITIAN GENDER DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2010
LEMBAR PENGESAHAN
:
JUDUL
KAJIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER DITINGKAT SKPD DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2O1O
Ketua Peneliti
: : : : :
Nama
Jenis Kelamin PangkatiGol NIP
Perguruan Tinggi
Prof.Dr.lr. Keppi Sukesi, MS Perempuan Pembina i lV C 19560226 1981A32002
Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPGK)
Lembaga Penelitian
dan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat Universitas Brawijaya
Anggota Tim Peneliti
o . .
:
lr. Umi Wisapti Ningsih, MS lr. Agustina Shinta, MS
Siti Azizah, SPt,MSos,M.Comm
Jangka Waktu Penelitian
: 4 (empat) bulan
Total Biaya
: Rp. 90.500.000;(Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Malang, 10 Agustus 2010 Menyetuj
Ketua
Peneliti,
a
Prof.Dr.lr. Keppi Sukesi. MS NIP: 1 9560226'198103 2 002
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
i
il
iv v vi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakano 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tujuan 1.4. Manfaat 1.5. Hasil/Luaran yang diharapkan BAB II. KERANGKA KOSEPTUAL 2.1. lsu Gender dalam Pembangunan...........
2.2. Perencanaan Pembangunan berperspektif Gender.............. 2.3. Strategi Pengaurutamaan Gender (pUG) dalam
2.4. 2.5.
Pembangunan .......... Rencana aksi Daerah Berperspektif Gender.......... Merubah Mindset dan membangun Komitmen untuk Bertindak: Membentuk Kelompok Kerja/pokja/Gender Focal Point..............
BAB III. METODE 3.1 . Pendekatan Penelitian 3.2. Jadual Pelaksanaan Keqiatan 3.3. Materi dan Narasumber pertemuan Konsultatif
4 4 A
o 13
15
19 19 19
20
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN Gambaran Kota Probolinggo
BAB
V.
PERTEMUAN KONSULTASI:PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER 5.1. Materi 1. Konsep Gender dan Aplikasinya 5.2. Materi 2. Teknik Analisis Gender 5.3. Materi 3. Gender Focal point dan Anggara.n Responsif ....... Gender 5.4. Pembentukan Gender Focal poin atau pokja pUG
22
41 41
56 63 73
5.5.
Proses Dan Respon Peserta Sarasehan Pembangunan Responsive Gender Di Tingkat SKPD Di Kota Probolinggo Tahun 77
2010........
3AB VI. RPJM RENSTRA DAN ASPEK GENDER 6.1
.
RPJMN
84
6.2. Aspek Gender dalam RPJMD 94 6.3. Aspek Gender dalam Renstra Kota Probolinggo....... 104 3AB VII. PROFIL SKPD DI KOTA PROBOLINGGO
7.1. BAPPEDA 7.2. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ........... 7.3. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.......... 7.4. BAKESBANGLINMASPOL.. 7.5. PENDTDTKAN ........ 7.6. KESEHATAN .,....,. 7.7. EKONOMT 7.8. SOSTAL 7.9. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
121
124 125 129 133
142 146 163 190
BAB VIII. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA PROBOLINGGO Program /ProyekJKegiatan pernbangunan Tahun 2009-2010 .......
192
tsAB IX. KESIMPULAN DAN SARAN.... 9.1. Kesimpulan 9.2. Rekomendasi 9.3. Rencana Aksi Daerah
245 245 248 253
DAFTAR PUSTAKA
262
LAMPIRAN
ill
192
BAB
'+
I.
PENDAHULUAN
l-atar Belakang
Dalam rangka mempercepat program pemberdayaan perempuan, (,:"s€,a-:eraan dan perlindungan anak di daerah/kota melalui strategi
t*-rit"r-r,sutamaan gender sebagai bagian dari upaya pembangunan -**s,rr.a, yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, perlu dilakukan -,r.d,? vang berkelanjutan di segala bidang. Walaupun sampai saat ini l*a: :anyak kemajuan yang dicapai, namun fakta dan data menunjukkan
r,&-r,rB kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang :e-i angunan. Oleh karena itu masih diperlukan peningkatan ;,*-,a^aman perspektif gender dan implementasinya dalam perencanaan :q-:angunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010 -2Q14yang ;,*- - segera ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten/Kota. Demahaman terhadap konsep keadilan dan kesetaraan gencier
3
strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan :+-!angunan Berperspektif Gender, Anggaran Responsif Gender dapat : ils:a(an masih terbatas, termasuk juga keterbatasan yang terjadi i "a^a'a perencana dan pelaksana pembangunan di berbagai bidang. *
"*
* : -,: sr tersebut menjadi beragam
di tingkat daerah dengan
adanya
:es"erralisasi, di satu sisi mendorong kemandirian dan spesifikasi daerah,
:
a
r sisi terjadi keragaman dalam pelaksanaan pembangunan
:€Terspektif gender. Di tingkat nasional telah disusun regulasi atau :e-.ndang-undangan yang dapat diacu dan digunakan sebagai pedoman
:€'encanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan :€Terspektif gender. Permasalahan yang muncul antara lain adalah *ee"nbagaan dan jaringan kerja di tingkat kabupaten/kota yang
-€'angani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak, perlu : sacari bahwa program pembangunan pemberdayaan perempuan -e.loakan program lintas bidang maka diperlukan koordinasi di tingkat
*aoupaten/kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring
:ar
evaluasi.
Pengarusutamaan gender (PUG) telah ditetapkan sebagai strategi
:etaksanaan pembangunan
di berbagai bidang, sejak perencanaan,
;etaksanaan, monitoring dan evaluasi, dengan mengintegrasikan isue
;ender, untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender
telah
:;nstruksikan sejak tahun 2000, ditindaklanjuti dengan PERMENDAGRI \C 15 TAHUN 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di :aerah. Dalam pelaksanaan PUG diperlukan kondisi awal dan komponen ."unci yang sangat penting antara lain tersedianya lembaga yang menangani PUG dengan mekanisme kerja terpadu, tersedianya SDM
terutama Focal Point Gender
di setiap SKPD. Hal ini se€ra
rinci
cituangkan dalam Permendagri 1512008. selain itu dua aspek penting ainnya adalah kemampuan melakukan Gender Analysis Pathway (GAp)
dalam rnerumuskan masalah dan penanganannya, serta tersedianya anggaran merupakan bagian penting dari sumberdaya financial yang sangat diperlukan.
1.2. Dasar Hukum
1. 2.
UUD 1945
Undang-undang nu
7
tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan INPRES No 9 tahun 2000 tentang PUG 4.
PERMENDAGRI
NO 15 TAHUN 2A08 tentang pedoman
Umum
Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah. 5.
PERMENKEU No. 119 tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Tahun 6.
2O1rO.
Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2009 tetang RPJMN tahun zolo 2014.
-
....i
ujuan t-rergalisis proses perencanaan pembangunan di kogta proboringgo r're aksanakan rokakarya Gender Anarysis pathway (GAp)
ry'e
aksanakan pertemuan konsultasi (consultatif meeting) untuk *e.nbahas proses perencanaan pembangunan, analisis gender dan :-Jgaran Responsif Gender i'iembentuk Gender Focar point di sKpD kota proboringgo
i'renyusun Reancana 3e rpe
Aksi Daerah daram
pembangunan
rspektrif Gender.
" 4. Manfaat Manfaat dari kajian ini adarah meningkatnya pemahaman dan puc, '::'ampilan sKPD tentang gender, Analisis Gender, Kelembagaan
: - G dan Anggaran Responsif Gender dan imprementasinya
daram
:eryusunan Perencanaan pembangunan Berperspektif Gender.
1.5. Hasil/Luaran yang Diharapkan
'
Hasil kajian dan luaran yang diharapkan adalah : Drart akademis tentang permasalahan gender hasil
2.
perencanaan pembangunan berperspektif gender di kota probolinggo. perencanaan Modul Pelatihan pembangunan Berperspektif Gender Terbentuknya Gender Focar point di sKpD kota probofinggo.
3
4. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah daram
analisis proses
pembangunan
Berperspektrif Gender.
5. Terbentuknya Focar point Gender di seluruh sKpD di
kota Probolinggo yang diusulkan untuk disyahkan melalui Keputusan Wali Kota Probolinggo.
BAB IX. KESIMPULAN
3.1. Kesimpulan
'
Permasalahan gender dalam perencanaan pembangunan di kota probolinggo terdiri dari persoalan individual subyektif dan persoalan
social objektif. Di aras individu yang bersifat subjektif dan dibentuk oleh faktor social budaya ditunjukkan oleh masih adanya pemahaman gender yang kurang sesuai dengan pesan pembangunan di tingkat local maupun bagaimana merespon kebijakan nasional. Di aras
sosiokultural tidak bisa dipungkiri bahwa faktor social budaya membentuk persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembangunan. Pada aras social objektif dapat dilihat dalam proses
2.
perencanaan pembangunan, pelaksanaanm, monitoring, dan evaluasi' Konsep gender sudah dipahami oleh para perencana pemDangunan'
akan tetapi implementasi gender sebagai suatu alat analisis yang dapat digunakan sebagai dasar pembangunan berperspektif gender baru diterapkan pada SKPD yang tupoksinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan sebagian Nampak pada SKPD terjait
bidang dasar HDI yaitu pendidikan dan kesehatan dalam bidang ekonomi masih nampak bias gender.
program/kegiatan di BAPPEDA belum ada yang ditujukan khusus gender, tetapi ada beberapa program yang terkait gender yang dapat diidentifikasi sebagai program berperspektif gender.
3. Sejumlah
Contohnya PNPM (program Nasional pemberdayaan Masyarakat),
Peningkatan Ketahanan Masyarakat. Sedangkan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP&KB), mayoritas memiliki perspektif gender. Namun dalam menyusun proyeUkegiatan tersebut masih dalam proses. Pokja Gender dan Gender Focal Point diusulkan kepada pimpinan daerah yang melibatkan semua SKPD.
245
rroses
perencanaan proyek/kegiatan di Kantor Pemas Pemberdayaan Masyarakat) merupakan tindak lanjut hasil
ir'lusrenbang dan usulan kelurahan. Belum tersedia pula data terpilah
dan anggaran yang khusus gender. Demikian juga, Kantor Dinas Pendidikan belum mempunyai bagian/bidang yang secara khusus rnenangani aspek gender. Dinas Pendidikan pernah menyebarluaskan
aspek gendder ke masyarakat melalui model KIE (Komunikasi, lnformasi dan Edukasi). Banyak program di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yang menyangkut pemberdayaan perempuan dan masyarakat, tetapi dalam
hal pelaksanaan PUG masih
banyak
kekurangan. Data terpilah dan anggaran khusus gender juga belum ada.
Dalam Dinas Pertanian, proses perencanaan
proyek/kegiatan
dilakukan mulai dari usulan bidang. Program-program pemberdayaan
kelompok tani wanita dilakukan pada
7
kelompok tani wanita,
walaupun demikian belum ada data terpilah untuk menyusun program/kegiatan. Demikian juga belum ada POKJA serla GFP dalam struktur organisasi.
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan perencanaan kegiatan bersifat
top down. Secara struktural belum memiliki bagian/bidang
yang
secara khusus menangani aspek gender, tetapi dalam kondisi awal pimpinan SKPD memahami dan mendukung program tersebut jika sesuai dengan kegiatan yrang ada dalam SKPD.
Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, keduanya memiliki kegiatan yang sama-sama berperspektif gender. Contoh kegiatan yang dilakukan Disnaker yaitu program perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, dimana sudah menggunakan data
terpilah dalam pembuatan program. Di Dinas Sosial meskipun terdapat banyak program untuk pemberdayaan masyarakat tetapi belum memiliki data terpilah. struktural organisasi di kedua dinas tersebut belum tersedianya Pokja dan GFP untuk pelaksanaan PUG.
246
* l'nas PU dan Dinas Koperindag, perencanaan program melalui -usrenbang atau usulan masyarakat. Penyusunan proyek belum :erdasarkan data terpilah, sedangkan Dinas Koperindag program :elah sejalan dengan isu PUG nasional yaitu penyusunan harmonisasi <ebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil industri dan perdagangan.
tsdan Lingkungan Hidup, programnya berasal dari bottom up yang
:ipadu dengan perencanaan top down, sedangkan kegiatan yang :ilaksanakan belum memunculkan adanya perspektif gender, tetapi Calam pelaksanaannya sudah mengalokasikan kegiatan untuk wanita.
i
Program Dinas Pariwisata sudah sesuai dengan atau mendukung isu
kebijakan PUG misalnya isu pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
Data terpilah belum tersedia kecuali badan Kepegawaian telah memiliki data terpilah. berdasarkan gender tentang PNS, CPNS, Berdasarkan eselon, pendidikan dan jabatan.
I
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan, pelaksanaan programnya masih bersifat umum, padahal kegiatan-kegiatan yang
ada sebenarnya dapat dikaitkan dengan kegiatan yang memiliki perspektif gender. Sedangkan Badan Pelayanan Perijinan menterjemahkan perspektif gender itu apabila telah mengedepankan
kesetaraan karena banyak jabatan yang dipegang oleh kaum perempuan. 10.
-
Kemampuan menganalisis dapat dilihat pada pertemuan kelompok
dengan mengangkan satu issue dan dianalisis menurut data yang tersedia. Pesefta sangan aktif dan menghasilkan suatu rumusan bersama ide-ide dan masukan pelaksanaan PUG sebagai strategi pembangunan. Anggaran responsive Gender direspon baik oleh
peserta. Namun demikian peserta sarasehan mayoritas bukan mengambil keputusan tertinggi di instansinya. Tentang ide Gender Focal Point atau PoKJA, semua peserta menyatakan siap menjadi gender focal point di SKPDnya, dengan memasukkan bahwa tugas
247
3an fungsinya jelas. POKJA PUG yang direkomendasikan adalah POKJA Terpadu antar SKPD.
''
Dalam RPJMD Kota Probolinggo, aspek gender diformulasikan secara
eksplisit dalam bentuk program dan strategi pencapainan dengan ndicator yang jelas. Program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
oerempuan, pemberdayaan masyarakat desa adalah programprogram yang secara spesifik dirumuskan dalam RPJMD dan akan dicapai lima tahun kedepan. Hal ini menunjukkan komitmen daerah yang cukup baik.
"2.Rencana Aksi Daerah hendaknya disusun dengan memperhatikan RPJMD, mengacu pada RPJMN dan perlu secara rinci mengananalisi
permasalahan dan kebutuhan spesifik masyarakat Probolinggo dan kapsitas SKPD secara mandiri ataupun terpadu dalam meningkatkan kualitas perempuan.
9.2. Rekomendasi
Terkait Rencana Aksi Daerah, yang dapat dilaksanakan SKPD, sehubungan dengan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang diamanatkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,
maka tujuan
program
instansi-instansi pemerintah Kota Probolinggo seyogyanya mengarah pada tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap
berbagai
bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kegiatan-kegiatan pokok
yang berada dalam program-program sKPD bisa dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan:
1.
Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama
dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi. Dengan demikian semua SKPD terutama BAPPEDA, PP dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas
248
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja' Dinas Pertanian, Bakesbanglinmaspol, BLH dan Dinas Koperindag dapat mengacu pada aksi-aksi afirmasi tersebut' 2.
Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termas.uk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hal ini bisa dilakukan melalui programprogram berperspektif gender dari Disnaker, Dinas Kepegawaian dan PP&KB. Walaupun tidak menutup kemungkinan beberapa SKPD
memiliki program-program yang terkait, misalnya Dinas Pertanian dalam upaya penyaluran kredit pertanian tidak diskriminatif. kebijakan 3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berb-agai
bidang pembangunan, dimana semua SKPD dapat mengarahkan program dan kegiatannya ke tujuan ini. 4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi
(KlE) peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi program dan kegiatan dari SKPD-SKPD di Kota Probolinggo. 6
Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi
dan diskriminasi terhadap perempuan. Kegiatan ini sangat terkait
6.
dengan program dari PP&KB. Pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan. Selain bagi kantor inspektorat dan kantor arsip, terlihat jelas kaitan semua program dari semua SKPD di Kota Probolinggo, yang dibutuhkan hanya kepekaan dalam menangkap perspektif gender dalam program-program serta kegiatan SKPD.
7.
Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan rumah tangga.
Hal ini sangat dimungkinkan jika terjadi kerjasama antara RSUD, Dinas Kesehatan dan pp&KB.
8.
Peningkatan peran masyarakat dan media daram penanggulangan pornografi dan pornoaksr. satpo\ pp serta Dinas pariwisata hendaknya dapat berperan aktif dalam kegiatan ini. Untuk Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
dengan tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia; serta melindungi
anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi,
maka semua SKPD dapat melibatkan diri dalam upaya pUG tingkat nasional ini. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:
1.
Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KlE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
2. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
untuk
menjamin dan melindungi hak-hak anak.
3.
Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain.
4.
Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik).
5.
Pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap
anak dalam situasi darurat, konflir dengan hukum, eksploitasi, trafficking, dan perlakuan salah lainnya.
6.
Pembentukan wadah-wadah gurra mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam pembangunan, dan
7. Evalusi pelaksanaan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan
tentang anak di tingkat nasional dan daerah.
Dari semua kegiatan di atas, yang dapat diandalkan sebagai pemain utama pelaku kegiatan adalah Dinas sosial, Dinas Kesehatan,
250
Dinas Tenaga Kerja yang diharapkan mampu melindungi eksploitasi tenaga kerja anak, serta tidak tertutup kemungkinan dari program-program sKPD lain bisa dikaitkan dalam kegiatan perlindungan terhadap anak ini.
Program yang Responsif Gender di Kota probolinggo akan dapat tenruujud dengan apabila dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut (menurut SCBD, 2007).
1. Tersedianya Data statistik Daerah rerpadu secara terpilah berdasarkan jenis kelamin yang dimulai dengan desain data mentah yang memang sudah terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah
dari setiap instansi (mulai dari data mentah sampai data agregat regional) secara terpadu dengan koordinasi rutin antar instansi terkait (BPS dan instansi-instansi di sKpD (satuan Kerja perangkat Daerah) yang dipantau oleh pusat studi wanita (psw) dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM).
2. Terdapat struktur organisasi
di
pemerintahan daerah yang
membawahi urusan gender, yaitu Kantor pemberdayaan perempuan yang mempunyai posisi menduduki jabatan MINIMAL ESELON lll,
yang secara politis adalah strategis dan LEBIH BERDAYA, karena dapat berfungsi dan berperan sebagai LEADER bukan sebagai sub_ Bagian di bawah Kepala Bagian (Kabag).
3. setiap kebijakan
di daerah sudah responsif gender, yaitu
menggambarkan sinergisme kinerja pada seluruh satuan Kerja Pemerintah Daerah (sKpD) yang terdiri atas Kantor, Dinas, dan Lembaga yang semuanya berujung pada pemberdayaan gender dengan dilandasi oleh kebijakan/ program yang responsif gender.
4. Ukuran keberhasilan kebijakan/program yang responsif gender adalah:
a.
Tahapan perencanaan yang responsif gender adarah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan
empat aspek seperti: peran, akses, manfaat, dan kontrol yang
251
cilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini
berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan maupun ;aki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.
:
Perencanaan yang responsif gender penting dilakukan dengan
tu.luan agar tersusunnya rencana kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan seperti pembangunan ekonomi, hukum, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya.
..
Tahapan pelaksanaan harus memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada perempuan dan laki-laki. Pelaksanaan PUG perlu didukung
dan diefektifkan
dengan
menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kemampuan para pelaksana pengarusutamaan gender.
2) Penyusunan perangkat analisis, pemantauan dan penilaian. 3) Pembentukan mekanisme pelaksanaan PUG, antara lain: a) Forum komunikasi. b) Kelompok kerja. c) Panitia pengarah (steering committee). d) Tim penggerak PUG (gen der focal point).
Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dimotori oleh BAppEDA dan oiharapkan nantinya benrrawasan gender harus menghasilkan output berupa program-program yang sensitif gender dengan outcome adannya kesetaraan dan keadilan gender mulai dari tingkat keluarga, masyarakat dan negara dari berbagai aspek kehidupan.
Dengan demikian penyusunan RAD Program Perkuatan peran Gender
dalam Pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tersaji pada Gambar berikut ini.
252
.,:.3l-rJli : :t:- (,e:Dn
"r-s: ;G
iIS.&JI-I.IDE:Gi:'-te-.' G-'tD:nt-{Lr*I
El.E-{iG-,1 :i*I S;Elof I
:::1+1 }::*:&;(+:?.,.f;€jlir:$;-ilj:'.
Gambar 9.1. Tahapan Pelaksanaan Perkuatan Peran Gender dalam Pembangunan (SCBD, 20071 Berdasarkan alur tersebut diatas, diharapkan BAPPEDA dapat membuat RAD berperspektif gender secara rinci dengan mengacu tahapan-tahapan tersebut.
9.3. RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN
DAERAH G EN
UNTUK
PROGRAM
DER KOTA PROBOLI NGGO TAH UN
2011
A. BAPPEDA KOTA PROBOLINGGO 1. Kajian Kebijakan Responsif di Kota Probolinggo Luaran
o
:
Teridentifikasinya PERDA, Keputusan SKPD, implementasi kebijakan nasional dan daerah, yang responsive gender
253
. . . 2.
Teridentifikasinya issue gender dalam kebijakan daerah Draft akademis kejian kebijakan responsive gender
Rekomendasi perumusan kebijakan daerah responsive genoer
Penyusunan Profil Statistik Gender Kota probolinggo
Luaran
. .
:
Teridentifikasinya issue gender di berbagai bidang
Tersusunnya Buku Profil Statistik Gender Kota Probolinggo
.
Rekomendasi pemecahan masalah gender dan Rencana
Aksi Daerah Berbasis Data Statistik Gender. 3.
Kajian Kelembagaan POKJA pengarusutamaan Gender Kota Probolinggo Luaran
. r
:
Teridentifikasinya kebutuhan terhadap POKJA pUG di berbagai bidang Tersusunnya Potensi, masalah dan kendala terbentuknva POKJA PUG di Kota Probotinggo
.
Terbentuknya POKJA PUG
yang Fungsional
dan
Berjejaring Kerja
o
Rekomendasi kedeoan
4. Kajian lmplementasi Anggaran Respponsif Gender di Kota Probolinggo Luaran
.
:
Teridentifikasinya pemahaman sKpD terhadap ARG di berbagai bidang
. Tersusunnya potensi, masalah dan
kendala
implementasi ARG di Kota probolinggo
254
.
Tersusunnya Dokumen dengan Gender Based Statement di SKPD
.
Rekomendasi kedepan
5' Penyusunan Model Komunikasi Informasi dan Edukasi Berbasis Gender di Kota probolinggo Luaran :
.
Tersusunnya Model Alternatif KIE berbasis Gender di SKPD dan Stakeholders
r
Peralatan KIE untuk lmplementasi puG
di
berbaqai
bidang
o .
Pilot model pengembangan peralatan KIE Rekomendasi kedepan
6. Pelatihan Perencanaan pembangunan Berperspektif Gender di Kota probolinggo
Luaran
'
Penguatan sDM yang Responsive Gender di sKpD dan Stakeholders
.
Tersusunnya perencanaan pembangunan Berperspektif Gender di berbagai bidang
. 7
:
Rekomendasi kedepan
- Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Berbasis
Gender Luaran
o
Penguatan sDM yang Responsive Gender di sKpD dan Stakeholders
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah
Berperspektif
Gender di berbagai bidang dalam implementasi pUG Rekomendasi untuk RPJMD, RENSTRA dan RENOP Berperspektif Gender Kota probolinggo
255
B. REKOMENDASI RENCANA AKSI DAERAH UNTUK SKPD
1. SATPOL PP: OPERASI
SIMPATIK
Yang dapat direncanakan adalah a/ rekrutmen tenaga kerja wanita agar penanganan di lapang berjalan simpatik dan lebih
, b/ karena ada kesulitan dalam perekrutan tenaga kerja perempuan untuk bagian Satpol PP, maka perlu nyaman
penyadaran melalui informasi ke masyarakat betapa pentingnya
penanganan kasus
di
masyarakat oleh kaum perempuan, c/
diadakan diklat-diklat untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik dan simpatik bagi semua petugas lapang SATPOL PP
2. DINAS
SOSIAL:
PENANGANAN
MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT
a. Anak Terlantar : Dari angka tahun 2009, anak terlantar cukup tinggi di Kota Probolinggo, terutama di Kecamatan Mayangan sekitar 229 anak, yang terdiri dari 128 anak lakilaki dan 101 anak perempuan. Sementara di kecamatan lain
jumlah anak terlantar kurang dari 10 orang. Perlunya komitmen Pemerintah Daerah, Pemeirrtah Pusat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk dapat mengurangi jumlah anak terlantar Yang dapat direncanakan
-
:
Rumah Singgah atau Panti Sosial atau Rumah Perlindungan Sosial untuk memberikan perlindungan kepada anak terlantar, dengan memberikan fasilitas pendidikan, makanan, keamanan, hiburan, kasih sayang dan hak-hak lainnya harus dipenuhi
-
Penyadaran kepada masyarakat melalui informasiinformasi yang efektif untuk menyadarkan masyarakat
agar tidak menelantarkan anak dan
pemberitahuan
256
mengenai hukuman yang akan ditimpakan kepada masyaraKat yang dengan sengaja menelantarkan anak
-
Mengalokasikan dana utuk merekrut tenaga kerja yang peduli dengan perrindungan dan kesejahteraan anak
serta peningkatan pemahaman tenaga pendidik
di
Rumah Singgah mengenai perlindungan anak.
b. Anak cacat, Penyandang cacat dan penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis: Dari Angka tahun 2009, jumlah anak cacat cukup banyak yaitu sekitar 217 jiwa di Kota Probolinggo. yang terdiri dari 131 anak perempuan dan
86 anak laki-laki.sedangkan penyandang cacat sebanyak 586 orang.Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis sebanyak 133 orang. Yang dapat direncanakan adalah
-
:
Penyelenggaraan perayanan kesejahteraan sociar bagi
anak cacat dengan langkah membuat jaringan kerja dengan instansi untuk memberi kesempatan untuk anak cacat bekerja
-
Mengedepankan peran aktif masyarakat dengan tujuan memantapkan kondisi social daerah dengan kearifan local seperti Karang Taruna, pKK, LSM dan Instasi untuk
meningkatkan profesionalisme dalam petayanan kesejahteraan sociar bagi anak-anak cacat merarui
Informasi informasi , dan peratihan-peratihan agar semakin besar penggarian dan pengembangan nirai-nirai
social budaya, kesetiakawanan social dan
gotong
royong.
-
Pemberdayaan anak-anak cacat di panti maupun di ruar
panti dengan memberikan bekar ketrampiran seperti elektronik, menjahit, memasak, menulis karangan, komunikasi verbal, dan lain sebagainya
257
l
-
Memberikan jaminan social dan kesehatan bagi anak
cacat dan kurang mampu secara ekonomi seperti bantuan hak dasar manusia agat tidak terjadi kesenjangan social yang semakin lebar.
Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Di Tahun 2009 Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi
di
Kota Probolinggo cukup besar yaitu 615 jiwa. Yang dapat direncanakan adalah
-
:
Memberikan pelatlhan kewirausahaan kepada WRSE
yang masih sanggup bekerja dan diberikan bantuan ekonomi secara bergiliran di antara peserta pelatihan dan
wajib untuk dikembalikan agar system
pemerataan
berjalan dan semangat untuk berwirausaha menjadi kuat bila ada target pengembalian pinjaman
-
Member:ikan bantuan peralatan yang bisa digunakan
untuk berurirausaha, seperli peralatan memasak, peralatan menjahit, peralatan elektronik , alat pertanian, ternak,dan sebagainya disesuaikan dengan kemampuan
WRSE dan sumberdaya alam yang dimiliki
oleh
kecamatan
-
Pendampingan
dan Monev terhadap bantuan yang
diberikan secara bergulir kepada WRSE rt
Usia Lanjut Terlantar Di Kota Probolinggo, cukup besar jumlah orang yang berusia lanjut dan terlantar yaitu sebesar 387 orang. Yang dapat direncanakan adalah
-
:
Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam
hal ini Direktorat Jendral Perbendahaan Negara dalam menyalurkan Dana Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar agar tepat sasaran dan menambah dana supaya mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
258
e.
Keluarga Fakir Miskin Angka di kota Probolinggo sebanyak 4197 jiwa fakir miskin Yang dapat direncanakan antara lain
-
:
Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomis Produktif seperti bidang jasa, perikanan, peternakan, pertanian, dll.Dengan adanya Kelompok Usaha ini, dapat menjadi
wadah untuk menampung dan menghimpun fakir miskin
lebih berdaya dan produktif.Dimulai dengan bimbingan sosail, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulant dan pendampingan.
f
.
Program Kesejahteraan Sosial
Keluarga Rumah Tidak Layak Huni Angka di Kota Probolinggo sebanyakT4T liwa Yang dapat direncanakan antara lain
-
:
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan program pembuatan sarana prasarana lingkungan sesuai
kebutuhan yang dapat diakses masyarakat sehingga mereka hidup layak secara social, psikis, dan fisik sesuai program Kementrian Sosial Rl
3.
DINAS PENDIDIKAN
:
Berdasarkan data tahun 200912010, lebih banyak jumlah guru honorer dibandingkan guru yang sudah PNS, banyaknya jumlah
siswa baik SD, SMP dan SMA yang putus sekolah dimana jumlah siswa perempuan lebih banyak dari laki-laki Yang direncanakan antara lain
-
:
Pemberian bantuan secara moril memperjuangkan nasib para guru daripada mengangkat guru honorer baru
-
Program Kecakapan hidup setelah putus sekolah untuk
kelompok usia produktif (18-32 tahun) dengan lama
259
Contoh : Pelatihan keterampilan pengelasan, seperti las listrik, karbit, dan program
2
bulan atau
lebih,
argon; pembubutan seperti bubut logam; dan milling atau pengolahan bahan logam.
Peningkatan bantuan beasiswa untuk siswa yang akan putus sekolah
Beberapa catatan tambahan
Pemerintah daerah Probolinggo,yang digerakan
oleh
3acedda,pada bulan Oktober telah melaksanakan pelatihan rencana aksi
:aerah yang responsif Gender. Peserta pelatihan dikelompokan untuk -ebuat program yang responsif gender. Hasil dari pelatihan tersebut =:alah sebagai berikut
:
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program tersebut cukup bagus, tetapi indikator dari kualitas hidup
yang dicantr-rmkan masih belum
jelas.
Berdasarkan Organization
Of Economic and Culture Development (OECD) yang disitasi oleh Faturocman, indicator kualitas hidup antara lain. pendapatan, perumahan, lingkungan, status sosial, kesehatan, pendidkan dan kesempatan kerja
Jadi dari beberapa indikator yang ada tersebut, harus jelas mana
yang akan ditingkatkan, untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan. Intinya dalam peningkatan kualitas hidup selain kegiatan yang akan dilakukan, indikator yang diukur, juga sasaran
dalam pelaksanaan, perlu diperhatikan yaitu perempuan yang mana. 2.
Penampungan Lansia terlantar
Program untuk lansia, perlu ditunjang data-data, berapa lansia terlantar
di Probolinggo. Dari perencanaan,
belum tergambarkan
kegiatan apa yang akan dijalankan. Apa hanya sekedar disiapkan
260
gedung. Sebaiknya sudah ada rencana kegiatan-kegiatan untuk lansia setelah ditampung.
3.
Usaha kesehatan Masyarakat
Gender tidak hanya perempuan saja, sehingga kalau programnya
usaha kesehatan masyarakat, dalam kegiatan dan indikator mestinya menyangkut ke semua masyarakat, boleh ibu dan anak, bagaimana tentang remaja? Atau orang laki-laki/bapak-bapak?
4. Program Satpol PP bagus, perlu ditindak lanjuti, karena operasional lapang perlu tenaga perempuan untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja.
261
