TIM KONSULTAN KAJIAN ROADMAP PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Presentasi Akhir Dalam Rangka Penyusunan Road Map Pembangunan Kesehatan Provinsi Banten
1 1
Tujuan
Maksud Road Map Pembangunan Kesehatan Provinsi Banten disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah/ Provinsi , swasta, dan masyarakat serta pihak-pihak terkait, dan merupakan acuan penentuan program dan kegiatan baik jangka pendek (tahunan), jangka menengah maupun jangka panjang pembangunan daerah Provinsi Banten.
1.
2. 3.
4.
Tersajinya dokumen rancangan induk perencanaan pembangunan kesehatan yang menjadi landasan formal, strategis, dan operasional bagi pemerintahan daerah dan pihak lainnya. Tersedianya pedoman dalam merencanakan pembiayaan pembangunan kesehatan Tergambarkannya kondisi umum kesehatan masyarakat saat ini yang menjadi indikator kesehatan secara menyeluruh dan sekaligus memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Tersedianya acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keberhasilan visi maupun misi pembangunan kesehatan di Provinsi Banten. 2 2
HUBUNGAN ROAD MAP PEMBANGUNAN KESEHATAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Lingkungan Internal
RPJPN 2005 - 2025 CAPAIAAN DERAJAT KESEHATAN
PERMASALAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN
MDGs
RPJMN 2015 - 2019
RPJMD 2012 - 2017
RAKYAT BANTEN SEJAHTERA
SPM Bidang Kesehatan
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Lingkungan Eksternal
RPJPK 2005 - 2025
ROAD MAP PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI BANTEN
3 3
PROYEKSI PENDUDUK BANTEN 2010 - 2035
Usia produktif adalah Kelompok ‘rentan’
- Bertambah menjadi 13.160,5 jt ( 2020 ) dan 14.249 jt ( 2025 ) - Usia produktif membesar - Usia lanjut meningkat - Kematian menurun - Umur harapan hidup meningkat
-
Tantangan ! Ketahanan pangan dan energi Penyediaan lapangan kerja Pergeseran pola penyakit dan komposisi penduduk Pelestarian lingkungan 4 4 4
Tantangan Pembangunan Kesehatan Derajat kesehatan penduduk yang setinggitingginya
5 5
WIL ADINISTRATIF
RUMAH SAKIT
PENDUDUK 2014 11.834.087
85 BUAH PONEK 12
4 KABUPATEN 4 KOTA 155 KECAMATAN 1551 DESA/KEL
LUAS 9662,92 KM²
APOTEK 491 T, OBAT 2247
BP/klinik : 500 Praktik dr. Bersama : 1825 Praktik dr. Perseorgn: 845 Rumah Bersalin : 93 Praktek Pengobatan Tradisional : 753
POSYANDU : 10.281 POSKESDES 524
6
KONDISI UPAYA KESEHATAN PROV. BANTEN
7
Kecenderungan Kematian Bayi dan Ibu di Provinsi Banten, Tahun 2013 – 2015
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita di Provinsi Banten, Tahun 2013
Sumber : Pusdatin Kemenkes, 2015; Dinkes Provinsi Banten, 2013 ( diolah)
8 8
Persentase Fasyankes Yang Digunakan Bumil Untuk ANC, tahun 2013
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Oleh Nakes, dan Kunjungan Ibu Nifas Prov. Banten, Tahun 20122014
27,3 55,5
10,2 100
7
95 Praktek Bidan
Posyandu
Puskesmas/Pustu
Lain-lain
90
Jumlah Kunjungan dan Komplikasi Ibu Hamil Yang Ditangani di Prov. Banten Tahun 2014
85
80
300.000 75
250.935
250.000
2012
K1 93
K4 85,17
Bersalin 89,9
KF 82,6
2013
96,31
84,2
84,6
90,53
150.000
2014
93,76
84,53
92,39
89,6
100.000
200.000
50.187
41.107
Bumil Dg Komplikasi Kebidanan
Komplikasi yg ditangani
50.000 0 IBU HAMIL
Sumber : Profil Kesehatan Banten 2012-2014, Pusdatin Kemenkes, 2015
9 9
Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Prov. Banten Tahun 2012-2014 110 105
103,86
103,55
99,26
100 95
KN 1
92,5
90,8
KN Lengkap
88,34
90 85 80 2012
2013
2014
Cakupan KN Menurut Kab/Kota di Prov. Banten, tahun 2013
Perbandingan Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi di Prov. Banten, tahun 2012 -2014 66,34
70 60
56,15
persentase
50 38,02
40 30 20 10 0
2012
Tahun2013 Sumber : Profil Kesehatan Banten 2012-2014, Pusdatin Kemenkes, 2015
2014 10 10
Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Prov. Banten, Tahun 2012-2014
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Di Prov. Banten, Tahun 2013
100
83,6
80 60 40 9,7
20
6,7
0 < 2500 Gram
2500 - 3999 Gram
> 4000 Gram
Drop Out Rate Cakupan Imunisasi DPT/HB (1)-Campak dan DPT/HB (1) - DPT/HB (3) di Prov. Banten , Tahun 2012 - 2014 12 10
10,3
8 DPT/HB(1)- Campak
6 4 2
5,6
5,2 3,5
5
DPT/HB(1) - DPT/HB(3)
3,6
0 2012
2013
Sumber : Profil Kesehatan Prov. Banten, 2012-2013: Pusdatin Kemenkes RI, 2013-2014
2014
11 11
Prevalensi Status Gizi Balita (BB/U < -2SD) Menurut Kab/Kota di Di Prov. Banten, Tahun 2013
Prevalensi Status Gizi Balita (TB/U < -2SD) Menurut Kab/Kota di Di Prov. Banten, Tahun 2013
Prevalensi Status Gizi Balita (BB/TB < -2SD) Menurut Kab/Kota di Di Prov. Banten, Tahun 2013
Sumber : Riskesdas, 2013 12 12
Persentase Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Prov. Banten, 2012-2014 120
107,7
100 80 60
68,76
67,8 55,2
KB BARU
40 20
16,6
KB AKTIF
16,54
0 2012
Persentase Penggunaan Alal Kontrasepsi Bagi Akseptor Baru KB Di Prov. Banten, Tahun 2013
2013
2014
Proporsi Pemanfaatan Fasyankes Unktu Mendapatkan Pelayanan KB Di Prov. Banten, Tahun 2013
Sumber : Profil Kesehatan Prov. Banten, 2012-2013: Pusdatin Kemenkes RI, 2013-2014
13
13
Cakupan Penemuan Kasus TB Paru +BTA Positif di Prov. Banten, Tahun 2012-2014
Prevalensi TB Paru Di Prov. Banten, Tahun 2013 10000
8662
9298
8000 6000
4688
4000 2000 0 2012
2013
2014
Success Rate TB Paru + BTA (+) di Provinsi Banten, Tahun 2012 - 2014 680 700
600 500
502 395
400 300 200 100 0 2012
2013
2014
Sumber : Profil Kesehatan Prov. Banten, 2012-2013: Pusdatin Kemenkes RI, 2014 14 14
Jumlah Kasus Penemuan Pneumonia yang Ditangani di Provinsi Banten, Tahun 2013
Period Prevalence Pneumonia per 1000 Balita di Provinsi Banten, Tahun 2013
Sumber : Riskesdas, 2013 15 15
Jumlah Kasus Baru, CDR, Cacat Tk. 2, Kusta usia 0-14 tahun di Provinsi Banten, Tahun 2014
Kategori
Jumlah
Jumlah Kasus Baru Kusta PB
117
Jumlah Kasus baru Kusta MB
706
CDR per 100.000 penduduk
6,95
Persentase cacat Tk. 2 penderita kusta
87
10,57
Persentase Kasus baru Kusta 0-14 thn
111
13,49
Prevalensi per 10.000 penduduk Jumlah Kasus Baru HIV dan AIDS di Provinsi Banten, Tahun 2012-2014 800
680
700 600 500
502 395
400 300
253
208
%
200
0,82 Cakupan PHBS Menurut Kab/Kota di Prov. Banten, Tahun 2013
80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 -
39,0
49,2
71,7
59,3 46,6
75,5
74,8 57,3
61,2
92
100 0 2012
2013 HIV
2014 AIDS
Sumber : Pusdatin Kemenkes RI, 2014
16 16
KONDISI KESEHATAN LINGKUNGAN DI PROV. BANTEN
Kategori
2012
2013
2014
Akses terhadap sanitasi layak
70,48
72,22
67,72
Rumah yang memenuhi syarat kesehatan
58,93
60,16
69,43
Akses terhadap air minum yang berkualitas
65,82
68,75
64,51
PHBS
44,3
61,2
61,11
STBM
116
149
144
Sumber : Profil Kesehatan Prov. Banten, 2012-2014: Pusdatin Kemenkes RI, 2015 17 17
KINERJA PELAYANAN KESEHATAN DASAR BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( SPM ) Indikator a. Pelayanan Kesehatan Dasar
K4 Pertolongan persalinan nakes Bumil Risti/komplikasi ditangani Pelayanan nifas Neonatal resti/komplikasi ditangani Kunjungan bayi Peserta aktif KB UCI Desa/Kelurahan Pelayanan anak balita Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Balita gizi buruk mendapat perawatan Penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Penemuan penderita Pneumonia balita Penemuan pasien baru TB BTA positif Penemuan DBD yang ditangani Penemuan penderita diare yang ditangani Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota. c. Pnyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan desa siaga aktif
Pencapaian 2012
2013
2014
Target
85,17 89,90 73,56 82,60 56,15 93.63 67,77 86,45 72,98 36,76
84,20 84,58 81,70 90,53 38,02 100,7 107,7 82,01 86,61 57,16
84,53 92,39 81,91 89,60 66,34 96,13 68,76 77,85 69,15 n/a
95 80 90 90 100 100 90 100 100 100
105,6 95,13 2.39 21.27 72,70 31,50 49,53 55,90
91,48 54,53 3,17 27,66 27,2 37,9 58,04 90,79
100 100 2,1 47,5 31,61 30,48 97,17 n/a
100 100 > 2 100 100 100 100 100
5,60
6,97
n/a
31,08
73,14
n/a
100
91,27
71,65
n/a
100
62,68
72,70
91,30
80
Sumber : Profil Kesehatan Prov. Banten, 2012-2014: Pusdatin Kemenkes RI, 2015
18 18
SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk Prov. Banten, Tahun 2013 Jenis Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Bidan Perawat Perawat Gigi Kefarmasian Tenaga Gizi Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan Ketehnisan Medis Fisioterafis
Rasio/100.000 Penduduk 12,3 9,8 4,5 28,4 48,5 7,42 2,45 2,5 1,3 4,5 1,2
Target Indonesia Sehat 6 (10) 40 11 100 117 (158) 40 40 15 40 24 -
Sumber : Profil Kesehatan Prov. Banten, 2014 19 19
RASIO TENAGA KESEHATAN TERHADAP PUSKESMAS Kab/Kota
Dr. Umum
Dr. Gigi
Bidan
Perawat
Kesmas
Sanitasi
Kefarmasian
Ahli Gizi
Ketehnisan
Kab. Lebak
1,4
0,5
16,1
11,2
0,8
0,6
0,4
0,5
0,1
Kab. Pandeglang
0,8
1,1
6,4
6,3
0,1
0,6
0,4
0,4
0,3
Kab. Serang
0,8
0,6
16,6
9,1
0,6
0,5
0,1
0,4
0,3
Kab. Tangerang
1,0
1,0
15,4
4,7
0,7
0,5
0,5
0,7
0,3
Kota Tangerang
3,0
2,2
4,8
4,3
0,8
0,0
1,4
1,1
1,3
Kota Cilegon
3,0
2,1
16,0
14,6
1,0
0,9
1,0
1,8
0,8
Kota Serang
1,4
0,7
9,5
6,1
2,3
0,7
0,9
0,6
0,9
Kota Tangerang Selatan
2,8
1,3
7,6
5,5
0,8
0,3
0,5
0,7
1,0
Sumber : Profil Kesehatan Prov. Banten, 2014
20 20
21 21
22 22
23 23
JUMLAH KETENAGAAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROVINSI BANTEN TAHUN 2013
Puskesmas
dr. Umum
dr. Gigi
Bidan
Perawat
Kesmas
Sanitasi
Kefarmasian
Gizi
Ketehnisan Medis
ADM
Pekarya
Kab. Lebak
41
56
22
660
460
33
24
18
19
3
0
0
Kab. Pandeglang
36
30
40
231
226
5
20
13
15
10
0
0
Kab. Serang
30
25
18
499
273
18
14
3
11
8
0
0
Kab. Tangerang
42
41
42
648
199
31
27
19
28
13
0
0
Kota Tangerang
32
95
70
154
138
25
0
45
34
41
0
0
Kota Cilegon
8
24
17
128
117
8
15
8
14
6
0
0
Kota Serang
16
23
11
152
98
36
11
14
9
15
0
0
Kota Tangerang Selatan
25
69
33
189
138
20
8
13
17
24
0
0
Kabupaten / Kota
RENCANA KEBUTUHAN PUSKESMAS DAN KETENAGAAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PERTAMA BERDASARKAN RASIO PENDUDUK DAN STANDAR (PERMENKES NO. 75/2014 ) DI PROVINSI BANTEN Puskesmas
dr. Umum
dr. Gigi
Bidan
Perawat
Kesmas
Sanitasi
Kefarmasian
Gizi
Ketehnisan Medis
ADM
Pekarya
Kab. Lebak
42
84
42
294
336
42
42
42
19
42
84
42
Kab. Pandeglang
44
88
44
308
352
44
44
44
15
44
88
44
Kab. Serang
51
102
51
357
408
51
51
51
11
51
102
51
Kab. Tangerang
102
204
102
714
816
102
102
102
28
102
204
102
Kota Tangerang
65
130
65
455
520
65
65
65
34
65
130
65
Kota Cilegon
14
28
14
98
112
14
14
14
14
14
28
14
Kota Serang
21
42
21
147
168
21
21
21
9
21
42
21
Kota Tangerang Selatan
47
94
47
329
376
47
47
47
17
47
94
47
Kabupaten / Kota
24 24
PROYEKSI JUMLAH KEBUTUHAN PENAMBAHAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN RASIO TERHADAP PENDUDUK DI PROVINSI BANTEN Kabupaten / Kota
Dr. Spesialis
dr. Umum
dr. Gigi
Bidan
Perawat
Kesmas
Sanitasi
Kefarmasian
Gizi
Kab. Lebak
93
399
112
498
536
449
162
461
274
Kab. Pandeglang
117
472
104
1031
1253
496
183
509
287
Kab. Serang
102
523
137
943
1171
578
213
578
350
Kab. Tangerang
175
983
215
2089
1997
1014
399
1137
707
Kota Tangerang
429
390
39
1326
97
429
214
721
468
Kota Cilegon
35
57
12
183
317
77
32
146
57
Kota Serang Kota Tangerang Selatan
14
207
38
395
319
194
81
225
138
89
629
112
1189
1440
545
196
545
322
Catatan :Untuk tenaga ketehnisan medis, fisioterapi, adm disesuaikan kebutuhan
25 25
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • • • •
Posyandu Poskesdes Desa siaga Kader/Toga/Toma terlatih
: 10.281 ( 6,63 ) : 524 ( 0.3 ) : 1.416 ( 91,30 % ) : 34.513
( 22.25 )
Sumber : Pusdatin Kemenkes RI, 2015 26 26
MANAJEMEN, REGULASI DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN • Perencanaan pembangunan kesehatan yang ada sudah mengacu pada perencanaan yang global, seperti RPJPD, RPJMD, dsb. • Ada regulasi yg berhubungan dg sektor kesehatan, seperti pedoman pelaksanaan sistem rujukan, petunjuk tehnis pemberian jamkesmas miskin, retribusi yankes. • Belum tersedianya data dan informasi kesehatan yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat • SIK belum terintegrasi secara optimal pada semua jejaring sistem kesehatan • SIK berbasis IT dan Net Working belum optimal digunakan sebagai kebutuhan dan keharusan. 27 27
SEDIAAN FARMASI, ALKES, MAKANAN • Penggunaan OG di Puskesmas (94,42 %), di RS (65,82 %), atau rata-rata penggunaan pada tahun 2014 : 80,12 %. • Pada tahun 2013 terdapat 491 apotek, 2247 TO, 60 industri obat tradisional. • Berkembangnya pengobatan tradisional sebagai alternatif pilihan berobat penduduk • Jenis obat modern menjadi pilihan masyarakat (95,16%) dibanding obat tradisional (15,02%) 28 28
PEMBIAYAAN KESEHATAN • • • • •
Total anggaran pembangunan kesehatan tahun 2014 : 14,93% BOK tahun 2014 terealisasi 98,43 %. Kepesertaan JKN tahun 2014 mencapai 51 % Masyarakat miskin yg mendapat Jamkes mencapai 123% Yankes rawat jalan bagi masyarakat miskin (79,3%), dan rawat inap (11,5 %). • Fasilitas kes. Tingkat lanjut yg bekerja sama dengan BPJS mencapai 49 RS, untuk fasyankes tk. Pertama sebanyak 473. • Pembiayaan kuratif lebih besar dari preventif dan promotif. 29 29
LITBANGKES • terbatasnya kegiatan penelitian / kajian yang dilakukan pada tatanan fasyankes dasar dan rujukan. • Keterlibatan institusi pendidikan dalam litbangkes menjadi hal penting
30 30
ISU STRATEGIS » Adanya disparitas status kesehatan masyarakat yang tinggi » aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau » keterjaminan dan ketersediaan jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata » Sinergitas kemitraan berbasis lintas sektor, lintas program dan lintas batas » Efektifitas penelitian dan pengembangan IPTEK kesehatan » Ketersediaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan terpadu » Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengenalan masalah kesehatan, pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan penyakit menular / tidak menular dan dampak bencana. » keterjaminan tata laksana pembiayaan kesehatan yang tepat sasaran dan tepat guna » Optimalisasi tata kelola kesehatan yang transparan dan akuntabel 31 31
VISI DAN MISI PRESIDEN TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN YANKES
JKN
DTPK
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
VISI Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa
VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017 MISI KETIGA PENINGKATAN KUALITAS SDM YG RELIGIUS, CERDAS, DAN BERDAYA SAING DALAM KERANGKA PENGUATAN NKRI
TUJUAN MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS, AGAMIS DAN BERDAYA SAING
SASARAN MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SERTA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, TERUTAMA MASYARAKAT MISKIN
33 33
RENSTRA DISKES PROV. BANTEN 2012-2017
VISI
MISI
• Terwujudnya masyarakat Banten Sehat yang mandiri berlandaskan iman dan taqwa
• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. • Melindungan kesehatan masyarakat dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. • Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan • Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Dinkes Provinsi Banten
• Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten setinggi-tingginya.
TUJUAN
SASARAN
•Meningkatnya kualitas penanganan gizi masyarakat dan pelayanan KIA dan Reproduksi •Meningkatnya yankes dasar, upaya kesehatan di RS dan Labkesda, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan promkes, meningkatnya yankes bagi masyarakat miskin. •Meningkatnya pembinaan di bidang survailance epide mologi, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit, • Meningkatnya ketersediaan obat buffer stok dan menjamin keamanan, mutu, sediaan farmasi dan alkes. • meningkatnya ketersediaan dan mutu SDMK, SIKDA, litbangkes, upaya pengembangan, pembinaan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan. • meningkatnya upaya kesehatan di RS dan Labkesda. Promkes dan survailance kes.kerja dan yankes bagi masyarakat pekerja
34 34
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009 Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes
RPJMN II 2010-2014 Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat
RPJMN III 2015 -2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap
RPJMN IV 2020 -2025 Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia
KURATIF- REHABILITATIF PROMOTIF - PREVENTIF
VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
3535
IK SDGs
UHH
EKPOD 8 INDIK
AKB, AKABA, AKI
SINERGITAS PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN SESUAI URUSAN PRIORITAS PROGRAM KEMENKES
ANGKA / JUMLAH KESAKITAN DAN STATUS GIZI
SPM BIDANG KESEHATAN KAB/KOTA ( 18 INDIKATOR )
PELAYANAN KES DASAR 14 INDIKATOR
UPAYA KES
PEMBIA YAAN KES
PELAYANAN KES RUJUKAN 2 INDIKATOR
SDM KES
PENYEL EPIDEMIO & PENANGG KLB
FARMASI, ALKES DAN MAK
PEMBERDA YAAN MASY
PROMOSI KES & PEMBERD MASY
Manajemen , regulasi , SIK
URUSAN PROVINSI PADA UU NO. 23 TAHUN 2014
NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA (NSPK) ( URUSAN PEMERINTAH PUSAT / DAERAH UU NO. 23 TAHUN 2014 )
LIT BANG & IPTEK
PETA STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROV. BANTEN VISI MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
RPJPD / K RPJMN RPJMD
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
SS PENGUATAN SISTEM KESEHATAN SECARA KOMPREHENSIF
RENSTRA
SASARAN STRATEGIS PROGRAM Meningkatnya akses dan (1) mutu yankes dasar dan rujukan
KERANGKA REGULASI: (3)
Meningkatnya mutu yan gizi(2) Meningkatnya pencegahan, pengendalian, masyarakat dan yankes sepanjang siklus kehidupan penanggulangan penyakit
(4) Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan diseluruh wilayah Provinsi
Meningkatnya upaya preventif dan(6) promitif melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan
(8) Meningkatnya tata kelola kesehatan yang transparan dan akuntabel
(5) Meningkatnya Akses & Mutu Sediaan Farmasi, Alkes, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(7)
Meningkatnya Efektivitas Litbang kesehatan
(9)
Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi
• Pengutan Regulasi • Keterlaksana an Sistem Jaminan Kesehatan KERANGKA PENDANAAN • Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif • Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan KERANGKA KELEMBAGAAN
Peningkatan Efektivitas Organisasi
INDIKATOR DAMPAK AKB per 1000 kelahiran hidup
23
AKI per 100.000 kelahiran hidup
79
Prevalensi Stunting pada Balita (%)
< 30
Prevalensi Gizi Kurang pada Balita (%)
< 5
Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (%)
< 1
UHH ( tahun )
70,5
38 38
SASARAN ANTARA 1. Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS Persentase keluarga yang ber-PHBS Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan Persentase anak usia 1 tahun sudah mendapat imunisasi lengkap % penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 39 39
Persentase kab/kota yang mempunyai program upaya kesehatan matra Persentase desa yang mampu dan mempunyai program upaya kesehatan matra. Meningkatnya jumlah SKPD lain yang mendukung pembangunan kesehatan % kab/kota/ Puskesmas yg mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM Jumlah kesepakatan di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara efektif Persentase promosi kesehatan melalui media massa 40 40
Persentase SPM dan SPK mendapatkan promosi kesehatan Persentase SPM dan SPK mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan Persentase SPD mendapatkan promosi kesehatan Persentase Puskesmas dan Pustu melaksanakan promosi kesehatan Persentase Puskesmas melakukan promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
41 41
2. Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit di seluruh wilayah Banten Jumlah kab/kota / Puskesmas dengan API < 1/1000 penduduk atau mencapai eliminasi malaria Jumlah (%) kab/kota/ kecamatan yang endemis Filariasis menurunkan angka mikro Filaria < 1% Persentase kab/kota/ penduduk dengan IR DBD < 25 / penduduk Persentase kab/kota / Puskesmas yang eliminasi rabies Persentase Persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat Persentase angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif Persentase kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko 42 42
Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV dan AIDS sesuai standar Puskesmas dan RSUD Persentase angka kasus HIV yang diobati Persentase puskesmas melakukan pemeriksaaan dan tata laksana Pneumonia melalaui program MTBS Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM Persentase perempuan usia 30-50 tahun yg dideteksi kanker serviks dan payudara Jumlah (%) desa /kelurahan yang melaksanakan STBM Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air minum yang memenuhi syarat sehat Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar % Rumah tangga yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan Prevalensi merokok pada usia < 18 tahun (persen) Prevalensi obesitas penduduk usia 18 + tahun 43 43
3. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah (%) puskesmas yang terakreditasi Persentase Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP) Jumlah (%) Puskesmas yang yang memenuhi sarana prasarana dan alat sesuai standar Puskesmas dengan pelayanan kesehatan masyarakat 24 jam Persentase Puskesmas PONED Jumlah puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan jiwa (%) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya % puskesmas yang siap menjadi BLUD 44 44
4. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
% RS dengan kesiapan akses rujukan Jumlah (%) RSUD yang terakreditasi Jumlah RS rujukan regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat sesuai standar RS rujukan regional dengan pelayanan kesehatan jiwa (%) Jumlah (%) RSUD menjadi BLUD
45 45
5. Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT bagi masyarakat
% ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas % produk alat kesehatan dan PKRT diperedaran yang memenuhi syarat kesehatan % penggunaan obat rasional di puskesmas % puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase obat yang memenuhi syarat
46 46
6. Meningkatnya kualitas pelayanan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan . Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Fe Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 47 47
Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita Prevalensi stunting pada anak baduta Prevalensi obesitas pada balita Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (PKPR) Persentase usia 15 -19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase usia 20 – 59 mendapatkan skrining kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar Persentase usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar 48 48
6. Meningkatnya pendayagunaan sesuai kondisi.
kualitas, kuantitas SDM kesehatan yang
dan merata
Jumlah (%) puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis nakes % RS kab/kota tipe C yang memiliki 4 dr. Spesialis dan 3 dr. Spesialis penunjang Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya Rasio nakes terhadap penduduk yang dilayani sesuai standar dan atau kebutuhan
49 49
7. Meningkatnya penyerapan pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna
% kepesertaan SJSN kesehatan % masyarakat miskin yang tercatat mendapat jaminan kesehatan Tersedia rencana anggaran tahunan yang terintegrasi
50 50
8. Meningkatnya tata kelola kesehatan yang prima, transparan dan akuntabel.
Jumlah rekomendasi monev terpadu yang dilaksanakan Jumlah kab/kota yang memiliki rentra 5 th untuk urusan kesehatan
51 51
9. Meningkatnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan terpadu.
meningkatnya % kab/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu % tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan SIK berbasis IT Jumlah Kab/kota berbasis SIKDA
52 52
10. Meningkatnya efektifitas pengembangan Kesehatan
penelitian
dan
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis litbangkes yang diadvokasi ke dinkes / pemangku lainnya jumlah kajian/penelitian yang dilakukan dinkes
53 53
PETA JALAN PEMBANGUNAN KESEHATAN - Belum ada regulasi sistem kesehatan provinsi - Distribusi yankes dan SDM belum merata - Sistem rujukan belum optimal - Sistem informasi kesehatan berbasis IT net belum menyeluruh dan terintegrasi - Kualitas dan kapasitas yankes dan SDM bervariasi - kemampuan pembiayaan kesehatan belum optimal ( capaian minimal 10 % APBD ) - Disparitas status kesehatan masyarakat - disparitas capaian indikator kinerja sistem kesehatan - Pemberdayaan masyarakat belum optimal - sinergitas pusat, provinsi dan kab/kota -
2012 – 2014
Program / Kegiatan
2018 – 2022
2015 – 2017 Prioritas 1. percepatan pengembangan faskes, SDM dan peningkatan gizi masyarakat dan KIA, serta penguatan sistim kes
REGULASI, GLOBALISASI, KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN
- sistem kesehatan provinsi /kab/kota berjalan optimal - Yankesda dan rujukan berfungsi optimal - SIK terintegrasi - kualitas dan kuantitas yankes dan SDMK merata - ketersediaan farmasi, alkes, PKRT sesuai kebutuhan - capaian SPM 100% , indikator kinerja - Efektifitas litbangkes dlm mendukung pembangunan kes.
2023 – 2025
Indikator dampak tercapai
Pemeliharaan sistem kesehatan secara komprehensif Upaya kesehatan promotif dan preventif >>>
Prioritas 2. Pengembangan SIK peningkatan kes mas dan pengendalian penyakit Prioritas 3. Penguatan peningkatan kes mas , faskes/SDM dan pencapaian Banten Sehat
Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan
Pembinaan, pengawasan, dan monev secara berkala dan berhasil guna Implementasi Tata Kelola Kesehatan yg prima, transparan dan akuntabel
54 54
INTEGRASI PERAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
DINKES
PS SWASTA
PEMBANGUNAN KESEHATAN
LINTAS SEKTOR
PSM 55 55
Pemetaan PSM/Swasta/Sektoral Dalam Pembangunan Kesehatan Pelaku Kegiatan Pembangunan Kesehatan
Status Kesehatan
Lingkungan sehat
Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan PD Pasar Dinas Pertanian Dinas Perindutrian, Perdagangan dan Koperasi Kepolisian Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
√ √
√ √ √ √ √
√ √ √
√ √
√ √
Tim Penggerak PKK
√
Dinas Bina Marga Dinas Kebersihan Badan Lingkungan Hidup
√
√
Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan Badan Sosial Budaya Pemda
PHBS
Mutu Pelayanan Kesehatan √ √
Perlindungan Pemberdayaan resiko (Jaminan masyarakat kesehatan ) √ √ √ √
√
√
√ √
√
√
√ √ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
Kantor Kesehatan Stasiun/terminal
√
√
√
√
Masyarakat: Kader Kecamatan dan kelurahan
√
√ √
√ √
√ √
RS, Puskesmas, Klinik, Praktek dokter Asosiasi RS Ikatan Profesi Perusakan asuransi kesehatan
√ √ √
√
√
√ √
√ √ √ √
Institusi pendidikan kesehatan
√
√
√
√
√
Lembaga sosial PDAM Industri
√
√ √
√
√
√
√
√ √ √ √
√
5656
REKOMENDASI 1. Perlu adanya regulasi berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Provinsi maupun Daerah Kabupaten / Kota. 2. Perlu dibuat secara khusus Framework dalam upaya penguatan untuk menuntaskan permasalahan kesehatan prioritas dan berdampak luas, seperti KIA, Gizi, penyakit menular/tidak menular. 3. Perlu adanya komitmen bersama dalam upaya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai konsekuensi dari implementasi undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Dengan berlakunya undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pendayagunaan secara efektif dan efesien sumber daya desa dalam membantu meningkatkan status kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan terpadu.
TIDAK ADA KESUKSESAN TANPA KERJA KERAS, TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA KEBERSAMAAN, TIDAK ADA KEMUDAHAN TANPA DOA
TERIMA KASIH
