Tim Bap Klarifikasi Tuduhan Tim Paslon Annur tegas.co, KOLAKA UTARA, SULTRA – Perseteruan di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggra terus menguras tensi masingmasing pasangan calon . Hal itu dikarenakan adanya pasangan calon yang saling lapor di kepolisian termasuk adanya tuduhan perampasan logistik oleh pasangan lain. Inilah yang membuat tim pemenangan Pasangan calon Bobby Alimuddin Page – H. Maksum Ramli (BAP) membantah tudingan yang disampaikan tim pemenangan pasangan Nurrahman – H Abas. (ANNUR)
Juru Bicara Tim pemenangan BAP Ahmad Yarib. FOTO : IS
Tudingan yang dimaksud adalah perampasan logistik berupa gula dan uang yang diduga milik pasangan ANNUR beberapoa waktu lalu oleh tim BAP. Selain itu juga adanya pemaksaan pencabutan stiker dan dugaan pengeroyokan Kepala Desa Koreoha, serta tudingan dengan banyaknya preman yang disiapkan untuk mengacaukan Kolaka Utara. “Tuduhan yang dilontarkan tim ANNUR kepada tim BAP tidak benar, karena tuduhan itu bisa terjadi kalau ada buktiu serta saksi yang menyatakan seperti itu. Kami bekerja untuk memenangkan tim pasangan calon bukan merusak dan merampas seperti yang dituduhkan,”ujar Ahmad Yarib kepada media ini saat ditemui beberapa waktu lalu di Posoko BAP di Lasusua. Menurut yarib, Tuduhan yang dilontarkan tim ANNUR hingga saat belum belum dapat dibuktikan, termasuk siapa pelaku pengeroyokan kepala Desa Koreoha dan siapa yang mengumpulkan preman untuk mengacaukan Kolaka Utara. “Kami keberatan semua Tuduhan dan kami akan menuntut balik pencemaran nama Baik Tim Paslon kami,,” katanya. Pria berambut gondrong itu mengaku, Tim BAP tidak ada niat untuk mengacaukan Pilkada Serentak yang akan dihelat pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Apalagi ingin menakut-nakuti masyarakat Kolaka Utara. Sampai saat ini Tim BAP mendukung dan mensuport pengamanan yang dilakukan pihak Polres dan Brimob yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan,”Akunya. Ditambahkan, tudingan Tim pemenang Tim BAP BAP taat dengan hukum melakukan pelanggaran
yang dialamatkan tim pasangan calon ANNUR terhadap akan dilakukan pelaporan agar ada proses hukum. Tim maupun aturan yang berlaku. Jadi kami tidak mungkin ataupun melawan Hukum.
“Saat ini pengacara Tim BAP saat ini sudah bekerja dan sudah mengumpulkan bukti-bukti semua dan akan dibawah kejalur hukum,” tandasnya. IS / MAN
Usut Penembakan Di Kolut tegas.co., KOLAKA UTARA SULTRA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nur Iksan Umar menegaskan, kasus penembakan Posko Annur, Desa Kasumeeto, Kecamatan Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tengara (Sultra). Rabu 16 Februari 2017, sekitar pukul 01.00 Wita lalu, harus diusut tuntas dan menangkap serta memenjarakan pelaku penembakan.
Anggota DPRD Sultra, Nur Iksan FOTO : IS
“Kami minta polisi serius dan mengusut tuntas kasus penembakan itu. Deklarasi Pemilu Damai pasangan tiga calon telah dinodai,” Nur Iksan Umar SH.MH. Kamis (17/01). Nur Iksan bercerita, kronologis kejadian yang membrondong tembakan ke posko Annur salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Utara lima pria bersenjata menyerang dan melakukan penembakan. Dengan kejadian ini masyarakat Kolaka Utara mulai tidak merasa aman. “Kasusnya sudah dilaporkan ke Penyidik Polres Kolut tetapi sebelumnya
kasus itu telah ditangani ditingkat Polsek Pakue,”cetus Nur Iksan. Dirinya mempertanyakan adanya kepemilikan sejanta api terhadap warga sipil. Olehnya itu, ia meminta agar kepolisian segera mengusut kasus tersebut.”Kami juga mempertanyakan kenapa masih ada senjata api ditangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tentunya kita tidak menginginkan kekerasan bersenjata terjadi lagi di Kolut,”kata tambahnya. Saat ini lanjut Nur Iksan, masyarakat di Kolaka Utara merasa tidak aman dan nyaman lagi akibat adanya OTK yang bersenjata dan menembaki posko pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah itu. Ditambahkan, dirinya meminta agar keamanan menambah personil yang akan ditempatkan didaerah-daerah Rawan. “Jangan sampai ada korban berjatuhan, Kalau senjata api itu masih berada ditangan sipil pelaku kriminal, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa Pemilu legislatif akan berjalan demokratis. Ini sangat berbahaya, dan peristiwa teror sampai dengan ancaman keselamatan masih akan terjadi saat Pemilu nanti,” kata dia menambahkan. Dari beberapa kasus yang terjadi pihak kepolisian tidak menindak lanjuti seperti penembakan di Wawo dan penembakan di Kasimeeto,”Kenapa tidak di cari siapa pemilik senpi yang sudah diletuskan, jangan pihak polisi bertindak, nanti ada yang melapor baru ditindak lanjuti, seharusnya pengamanan sudah mengetahui adanya gejala yang akan terjadi dan sudah melakukan tindakan prefentif, ini tidak bisa dibiarkan agar masyarakat hari ini merasa aman dan nyaman saat menentukan pilihannya pada ketiga Paslon Bupati ini,”tegasnya. Menurut Nur Iksan, Masyarakat di Kolaka Utara membutuhkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini yang menjadi tugas polisi, namun yang terjadi kepemilikan sejata api di daerah ini dapat mengancamkeselamatan masyrakat. Ditambahkannya Secara indeks masyarakat dan asumsi masyarakat mulai menurun kepercayaan terhadap pihak kepolisian khususnya Polres Kolaka Utara,”Kalau itu terjadi Kolaka Utara pasti mencekam dengan ketakutan dan ketidaknyaman,”katanya. Ia menghimbau agar bersama-sama menjaga masyarakat Kolaka Utara dan menjamin hak dan konstitusinya untuk menjatuhkan pilihan Pilbup nantinya. “Apa gunannya ada polisi, Babinsa, apa gunanya Polsek dimana-mana, kecuali kalau instrument ini tidak berfungsi dan tidak berlaku di daerah Kolut, maka perlu kita ketakutan. Kan selama ini informasinya bukan penduduk Kolaka Utara yang membuat onar, olehnya itu Pokamling perlu di fungsikan kembali agar daerah masing-masing bisa terjaga,”tutupnya. IS/MAS’UD
304 Tenaga Guru Singkil Terima Sk Pengalihan Pemerintahan Aceh tegas.co, ACEH SINGKIL – Sebanyak 304 tenaga guru dan tenaga kependidikan tingkat SMA/SMK, menerima Surat Keputusan (SK) pengalihan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ke Pemerintahan induk Provinsi Aceh.
304 Tenaga Guru Singkil terima SK Pengalihan Pemerintahan Aceh FOTO : MAN
Serah terima SK pengalihan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) itu, secara simbolis langsung diserahkan Plt Bupati Aceh Singkil Asmaudin SE Kamis (19/1) di halaman kantor Bupati setempat. Sekertaris BKPP Harfin Suryadi SH, mengatakan penyerahan SK pengalihan sebanyak 304 orang yang terdiri dari 8 pengawas SMA sederajat, 31 orang dari SMAN 1 Singkil, 23 orang dari SMAN 1 Singkil Utara, 13 orang dari SMAN 1 Pulau Banyak, 11 orang dari SMAN 1 Pulau Banyak Barat, 36 orang
dari SMAN 1 Gunung meriah, 11 orang dari SMAN 2 Gunung Meriah, 9 orang dari SMA Muhammadiyah, 28 orang dari SMAN 1 Simpang Kanan. Selanjutnya, 12 orang dari SMAN 1 Danau Paris, 18 orang dari SMAN 1 Suro, 16 orang dari SMAN 1 Singkohor, 12 orang dari SMKN 1 Kelautan dan Perikanan Kuala Baru, 28 orang dari SMKN 1 Singkil Utara, 24 orang dari SMKN 1 Gunung Meriah, 12 orang dari SMKN 1 Simpang Kanan, dan 13 orang dari SMKN 1 Kuta Baharu. Plt Bupati Kabupaten Aceh Singkil Asmaudin dalam sambutannya mengatakan, pendidikan sangat monumental bagi anak-anak kita Aceh Singkil. “Harus kita ketahui SK pengalihan bukan sekedar pindah, namun tujuannya diserahkan tenaga kepada guru PNS pengajar SMA sederakat, agar masalah pendidikan lebih fokus,” katanya Hal itu, kata Bupati, berdasarkan Undang undang 23 tahun 2014 tata cara pemindahan pegawai struktural. sehingga pemerintah daerah fokus mendidik pelajar tingkat Paud, SD dan SMA. MAN/MAS’UD
Kepsek Terpilh Jadi Ketua Koni Bantaeng Ditolak tegas.co., BANTAENG SULSEL – Seorang Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama Andi Arung terpilih jadi Ketua Koni periode 2016-2020.
Muhammad Asri, SE. dari fraksi PKB DPRD Bantaeng FOTO : SYAMSUDDIN
Terpilihnya Kepsek SMA 1 Bissapu Banteng tersebut dinilai melanggar ketentuan Surat Edaran Kemenpora no 2145/SET/VII/2016 dan Permendagri NO X.800/33/57 Perihal larangan rangkap jabatan pejabat fungsional dalam kepengurusan koni. Meski demikian, pemerintah setempat tetap melakukan pelantikan terhadap Andi Arung. Hal ini menimbulkan kekecewaan terhadap anggota parlemen di daerah itu. Salah seorang anggota parlemen DPRD Bantaeng, Muhammad Asri, SE. dari fraksi PKB mengungkapkan kekecewaannya karena sebelumnya, Fraksi PKB, NASDEM, HANURA dan Fraksi APD dalam rapat paripurna penyerahan APBD 2017 lalu menyepakati menolak dengan tegas Andi Arung sebagai Ketua Umum Koni Kabupaten Bantaeng. Penolakan yang disepakati itu berdasarkan pertimbangan Surat Edaran Kemenpora no 2145/SET/VII/2016 Permendagri NO X.800/33/57 Perihal larangan rangkap jabatan pejabat fungsional dalam kepengurusan koni yang dilanggar “Sangat mustahil A. Arung sebagai Ketua Umum Koni bisa fokus memajukan Olahraga di kabupaten Bantaeng dengan beriringan sebagai Kepsek,”tegas.M. Asri, Jumat (20/1/2017) di akun Wa nya. Sebelumnya pemerintah setempat berkomitmen agar Andi Arung mundur dari ketua Koni Kabupaten Bantaeng, “Kami akan menagih komitmen pemda mengenai pengunduran diri Andi Arung sebagai ketua Koni Bantaeng,” tandasnya. SYAMSUDDIN/MAS’UD
Dinas Kesehatan Programkan Btq tegas.co., KENDARI SULTRA – Dinas Kesehatan Kota Kendari,Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeluarkan program baru pada 2017 ini untuk menghindari pegawai yang tidak dapat membedakan huruf Al-Quran. Kebijakan tersebut juga dikeluarkan karena masih banyaknya jumlah pegawai yang tidak dapat membedakan panjang dan pendeknya tanda pada bacaan serta bagaimana membunyikan Quran.
Dinas Kesehatan Kendari Programkan BTQ FOTO : INT
Kepala Bidang Upaya Kesehatan Medis, Dinas Kesehatan Kota Kendari, Samsuri Bahri mengatakan, untuk memperbaiki kualitas pegawai dalam hal memlafazkan Quran, maka pihaknya memiliki program baru yakni Baca Tulis Quran (BTQ). “Program ini sebenarnya sudah mulai kami lakukan perdana pada 13 Januari lalu, untuk kemudian kami jadikan sebagai agenda rutin,” katanya saat ditemui di Ruang Kerjanya, Jumat (20/1/2017). Rencananya program BTQ akan dilaksanakan setiap Hari Jumat, karena
menurut umat Muslim, Hari Jumat merupakan hari yang paling mulia diantara hari-hari lainnya. Ia juga berharap melalui program tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T, sehingga meskipun sibuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga akan tetap mengingat kepada Allah SWA. FIY/MAS’UD
Musim Penghujan, Kendari Rawan Banjir tegas.co., KENDARI SULTRA – Memasuki musim penghujan pada Januari ini, Kota Kendari masuk dalam daerah kategori rawan akan banjir, dimana hujan semalam yang begitu lebat dapat menyebabkan beberapa titik di Kota Kendari terendam.
Perbaikan Drainase untuk mencegah terjadinya
banjir FOTO ; INT
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Suhardin mengatakan bahwa hingga saat ini Kota Kendari masih masuk dalam kategori wilayah rawan banjir. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mengakibatkan Kota Kendari masuk dalam kategori daerah rawan banjir, antara lain buruknya drainase yang dimiliki dan perilaku masyarakat yang tidak dapat membuang sampah pada tempatnya. Padahal terkait hal itu, pemerintah telah berkali-kali mengingatkan untuk membuang sampah jangan di kali. “Kita kembalikan lagi kepada masyarakat, jika berperilaku hidup sehat dan membuang sampah pada tempatnya, tentu saja Kota Kendari akan aman dari bencana banjir,” ujarnya. Pemerintah juga telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang akan membangun sebuah bangunan baik itu rumah maupun ruko untuk memperhatikan drainase. “Kalau masalah drainase itu dikembalikan juga kepada masyarakat karena peran pemerintah selama ini sudah cukup, dimana selalu diimbau masalah drainase,” katanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di aliran sungai. Adapun beberapa titik rawan banjir yakni kali Wanggu, Baruga dan Kendari Barat. FIY/MAS’UD
Horeeeee, Gaji Pns Konsel Cair Pekan Depan tagas. co. KONSEL – SULTRA. Hore pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) segera akan di realisasikan pembayarannya oleh tiap-tiap bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Ir. Sjarif Sajang FOTO : MAHIDIN
Hal tersebut di tegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Ir. Sjarif Sajang, kepada sejumlah wartawan di kantor Bupati setempat. Kamis (19/1.2017). “Pembayaran gaji, saya sudah panggil Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Insya Allah saya pastikan Senin depan sudah di bayarkan ke semua bendahara di tiap-tiap OPD,” terang Sekda Konsel Ir. Sjarif Sajang. Menurut dia, penyebab keterlambatan pembayaran gaji tersebut karena banyaknya Kepala OPD yang bergeser posisi, serta adanya pengisian OPD yang baru di bentuk, maka secara otomatis harus ada pengusulan spesimen, ujar mantan Kadis Perhubungan Kota Kendari itu. “Saya juga sudah konsultasi kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkait dengan penyesuaian OPD yang sempat berganti tersebut,”ungkapnya. Kata dia, sejauh ini sudah ada lima SKPD yang sudah melaporkan pengurusan SPM nya, diantaranya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),“Di pastikan pekan depan sudah dibayarkan,” tegasnya singkat. “Saya berharap kepada PNS Pemda Konsel tetap bersabar, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai Abdi Negara, yang melayani masyarakat, “harapnya. MAHIDIN/MAS’UD
30 Tahun Anggota Dprd Sultra Jalan Ditempat tegas.co., KENDARI SULTRA – Sekitar 30 tahun lebih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini jumlah anggotanya masih jalan ditempat alias masih 45 anggota. Jika ditinjau dari pengembangan wilayah di daerah ini DPRD Sultra layaknya menjadi tipe B, namun karena masih berjumlah 45 anggota sehingga masih dikategorikan tipe C.
30 Tahun Anggota DPRD Sultra Jalan Ditempat FOTO : INT
Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) H. Trio Prasetio Prahaso, M.Ap yang saat ini membawahi kehumasan dan beberapa bagian lainnya. Menurutnya DPRD Sultra selayaknya sudah menjadi tipe B karena ditinjau dari pengembangan wilayah dari 4 kabupaten menjadi 17 kabupaten kota.
Belum lagi, lanjut dia, pengembangan wilayah terkecil hingga kepedesaan yang saat ini semakin pesat di Sulawesi Tenggara.”Seharusnya sudah tipe B, tapi yang terjadi masih jalan ditempat, 45 anggota sejak 30 tahun lebih. Jika kita melihat kondisi Sultra saat ini sudah banyak daerah yang mekar yang sebelumnya 4 Kabupaten sekarang sudah menjadi 17 Kabupaten Kota,”terang Trio, Rabu (19/1/2017). Dia berharap, agar partai politik di Sulawesi Tenggara mulai memikirkan peningkatan status DPRD Sultra menjadi tipe B karena disejumlah provinsi di Indonesia bahkan berada pada tipe A plus. Dicontohkan bahwa DPRD Jakarta bahkan memiliki lebih dari 100 anggota DPRD, sementara Sultra masih 45 sejak 30 tahun lalu. “Kami di Sekretaria DPRD Sultra membantu melayani anggota berapapun jumlahnya, tetapi semua orang butuh perubahan apalagi itu untuk kebaikan dan peningkatan bagi rakyat di daerah ini. Hal yang harus dilakukan politisi kita dengan berkoordinasi pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan ini pasti bisa di tingkatkan menjadi tipe B dengan jumlah anggota DPRD Sultra diatas 50,”kata Trio. Dikatakan, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang kelembagaan, berdampak pada struktur kelembagaan Sekretariat DPRD Sultra, sebelumnya masuk kategori tipe B sekarang tipe C. Artinya tipe C dari 4 bagian menjadi 3 bagian. Dari 12 Kasubag menjadi 6. Ditambahkan olehnya, sebelumnya Humas dan protokoler masuk pada bagian persidangan, saat ini masuk pada bagian umum dan tata usaha,”Sehingga kegiatan yang ditangani persidangan sebagian dialihkan ke bagian umum,”jelas Trio. MAS’UD
Bpjs Ketenegakerjaan Sultra Target Rp 86 Miliar Pencapaian Iuran tegas.co, KENDARI, SULTRA- Pencapaian Iuran tahun 2016 lalu sebesar Rp 56 Miliar akan ditingkatkan di tahun 2017 dengan target Rp 86 Milyar. Hal itu ditegaskan Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Sultra La Uno, Kamis, (19/1).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Sultra La Uno. FOTO : EDI SAFRAN
“Target kami menaikkan pencapaian iuran di tahun ini sekitar Rp 30 Milyar lebih dikarenakan dari pencapaian iuaran tahun 2016 persentasenya sebanyak 130%. Target pencapaian tahun 2016 kan sebanyak 56 Miliyar. Dari target tersebut hasil pencapaiannya mencapai Rp. 74 Miliyar lebih’,”Ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurutnya, dari hasil pencapaian iuran tahun 2016 itu melampaui target dan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat di Sultra meningkat. “Jika tahun 2016 itu target tidak tercapai maka tidak mungkin tahun ini kami naikkan targetnya,”tegasnya. Atas keberhasilan pencapaian iuran tahun 2016 melampaui batas, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra ini mengucapkan terimakasih Kepada Pemerinta Daerah berkat campur tangannya mereka, dengan demikian secara tidak langsung target pencapaian berhasil. “Sebenarnya banyak dan sedikitnya hasil pencapaian iuran itu tergantung jumlah tenaga kerjanya. Tahun 2016 kenapa hasil pencapaiannya melampaui batas, mungkin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia yang menghasilkan banyak pekerja,”Pungkasnya. EDY SAFRAN / MAN
Mahasiswa Sultra Tuntut Bubarkan Fpi Dan Hti tegas.co, KENDARI, SULTRA- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalan aksinya, mahasiswa meminta dan mendesak agar ormas atau
kelompok yang mengancam kesatuan NKRI dibubarkan, yaitu Front Pembela Islam (FPI) dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (19/1).
Aksi Unjuk rasa dari Keluarga Besar Mahasiswa se Sultra di perempatan Eks MTQ-Balai Kota kendari, Sultra. FOTO : EDI SAFRAN
Koordinator lapangan KBM Universitas Haluole Kendari Hasdin Kare mengatakan, sesungguhnya Indonesia sedang sedang menghadapi problem multidimensi yang serius. Hal itu membutuhkan partisipasi dari kalangan mahasiswa dan pemuda agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga. “Keutuhan NKRI bisa terpecah belah jika tidak adanya harmonisasi antar umat beragama dan adanya kelompok atau ormas-ormas yang tidak patuh pada ideologi negara,” ujarnya saat berorasi di Kantor DPRD Sultra. Dikatakannya, harmonisasi antar sesama perlu dikedepankan dalam kehiduoan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup nyaman, tentram, dan adil tanpa mengedepankan kepentingan pribadi. Hasdin menambahakan, berbagai macam persoalan yang ada saat ini mulai dari masuknya tenaga kerja asing (TKA), ancaman perpecahan antar unat beragama, antar suku, etnis serta kelompok, tidak adanya rasa saling menghormati, toleransi serta kerukunan umat beragama, bahkan munculnya kelompok-kelompok yang berniat mencederai pilar-pilar kebangsaan. Untuk itu, KBM Sultra meminta serta mendesak untuk bubarkan ormas atau kelompok yang mengancam kesatuan NKRI serta adili kelompok yang mencederai pilar-pilar kebangsaan. “Kami juga meminta masing-masing umat beragama agar saling menghormati dan saling menghargai, serta marilah kita menjaga kebinekaan, toleransi, dan kerukunan hidup antar umat beragama,” tandasnya. Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada mengatakan, ia sangat sepekat dengan tuntutan mahasiswa untuk segera membubarkan organisasi yang tidak mengakui Pancasila sebagai Ideologi negara. Nursalam mengatakan, tuntutan KBM Sultra akan ditindak lanjuti. Pihaknya
akan membuat surat tembusan ke Kementrian dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, Polri, serta Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) terkait permintaan mahasiswa untuk menertibkan organisasi yang mengancam kesatuan NKRI. “Kami juha akan mengadakan rapat bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, Kesbangpol, Kemendagri, serta Komisi I DPRD Sultra untuk menyikapi kondisi bangsa ini. Nanti teman-teman mahasiswa akan kita libatkan dalam rapat itu,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. EDI SAFRAN / MAN
