The New Public Service: Serving Rather than Steering
Disusun Oleh: 1. Eki Mahipal 2. Kharly Oktaperdana 3. Saeful Azis 4. Wahyu Bagus Nurcahyo 8D Akuntansi Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 8
The New Public Service: Serving Rather than Steering The New Public Management telah memperjuangkan visi manajer publik sebagai pengusaha pemerintahan yang baru, lebih ramping, dan semakin diprivatisasi, meniru tidak hanya praktek tetapi juga nilai-nilai bisnis. Pendukung Manajemen Publik Baru telah dikembangkan dengan argumen terutama melalui perbedaan dengan administrasi publik lama. Dalam perbandingan ini, Manajemen Umum Baru akan, tentu saja, selalu menang. Kami berpendapat bahwa disini kontras yang lebih baik adalah dengan apa yang kita sebut "Pelayanan Publik Baru," sebuah pergerakan yang dibangun melalui pekerjaan oleh kewarganegaraan demokratis, masyarakat dan masyarakat sipil, dan organisasi kemanusiaan dan wacana teori. Kami menyarankan tujuh prinsip Pelayanan Publik Baru, terutama peran utama dari pegawai negeri adalah untuk membantu warga mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan mereka bersama daripada mencoba untuk mengontrol atau mengarahkan masyarakat. Manajemen publik telah mengalami revolusi. Daripada berfokus pada pengendalian birokrasi dan memberikan layanan, administrator publik menanggapi pengingatan untuk "mengarahkan bukannya mengayuh," dan menjadi pengusaha pemerintahan baru, lebih ramping, dan semakin diprivatisasi. Akibatnya, sejumlah perubahan yang sangat positif diimplementasikan di sektor publik (Osborne dan Gaebler 1992; Osborne dan Plastrik 1997; Kettl 1993; Kettl dan DiIulio 1995; Kettl dan Milward 1996; Lynn 1996). Tetapi ketika bidang administrasi publik semakin meninggalkan ide mengayuh dan telah menerima tanggung jawab untuk mengemudi, apakah hal tersebut dengan mudah mengganti "adminicentric" pandangan lain? Osborne dan Gaebler menulis, "orang-orang yang mengarahkan perahu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar atas tujuan daripada mereka yang mengayuh"(1992, 32). Jika itu terjadi, pergeseran dari kayuh untuk kemudi tidak hanya mungkin telah meninggalkan administrator yang bertanggung jawab akan perahu-memilih tujuan dan arah untuk mencapai mereka-mungkin telah memberikan mereka lebih banyak kekuatan untuk melakukannya. BIOGRAFI PENULIS Terburu-buru untuk mengarahkan, kita melupakan siapa yang memiliki perahu? Dalam buku terbaru mereka, Government Is Us (1998), Raja dan Stivers mengingatkan kita jawaban yang jelas: Pemerintah milik warganya (lihat juga Kotak 1998; Cooper 1991; Raja, Feltey, dan O'Neill 1998; Stivers 1994a, b; Thomas 1995). Oleh karena itu, administrator publik harus fokus pada tanggung jawab mereka untuk melayani dan memberdayakan warga karena mereka mengelola organisasi publik dan melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, dengan warga di garis depan, penekanan tidak boleh ditempatkan di kedua kemudi atau mengayuh perahu pemerintah, melainkan untuk membangun masyarakat lembaga ditandai dengan integritas dan responsif. Robert B. Denhardt adalah seorang profesor di School of Public Affairs di Arizona State University dan sarjana tamu di University of Delaware. Dr. Denhardt adalah mantan presiden American Society for Public Administration, dan pendiri dan ketua 8
pertama Kampanye Nasional ASPA untuk Umum Layanan, upaya untuk menegaskan martabat dan nilai pelayanan publik di seluruh bangsa. Dia juga anggota National Academy of Public Administration dan rekan dari Pusat Kanada untuk Pengembangan Manajemen. Dr. Denhardt telah menerbitkan 14 buku, termasuk Theories of Public Organization, Public Administration: An Action Orientation, In the Shadow of Organization, The Pursuit of Significance, Executive Leadership in the Public Service, and The Revitalization of the Public Service. Dia meraih gelar doktor dari University of Kentucky. Email:
[email protected] Janet Vinzant Denhardt adalah seorang profesor di School of Public Affairs di Arizona Universitas Negeri. Pengajaran dan penelitiannya kepentingan terletak terutama dalam organisasi teori dan perilaku organisasi. Bukunya (dengan Lane Crothers), Street-Level Leadership: Discretion and Legitimacy in Front-Line Public Service, baru-baru ini diterbitkan oleh Georgetown University Press. Selain itu, Dr. Denhardt telah menerbitkan berbagai artikel dalam jurnal seperti Administration and Society, American Review of Public Administration, Public Productivity and Management Review, and Public Administration Theory and Praxis. Sebelumnya bergabung dengan fakultas di Arizona State, Dr. Denhardt mengajar di Eastern Washington Universitas dan disajikan dalam berbagai posisi administrasi dan konsultasi. Dia meraih gelar doktor dari University of Southern California. email:
[email protected] LATAR BELAKANG Seperti yang digunakan di sini, "New Public Management" mengacu untuk sekelompok ide-ide dan praktek (termasuk reinvention dan neomanagerialism) yang berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis di sektor publik. Meskipun ada telah lama panggilan untuk "menjalankan pemerintahan seperti bisnis, "versi kontemporer perdebatan ini di negeri ini dipicu pada 1990-an oleh Presiden Inisiatif Clinton dan Wakil Presiden Gore untuk "membuat kerja pemerintahan yang lebih baik dan biaya berkurang. "Model setelah konsep dan ide-ide dipromosikan di Osborne dan Gaebler 1992 Buku Pemerintah Reinventing (serta managerialist Upaya dalam berbagai negara lain, terutama Inggris dan Selandia Baru), pemerintahan Clinton dijagokan berbagai reformasi dan proyek di bawah mantel Tinjauan Kinerja Nasional. Pada bagian, apa yang membedakan reformasi dan upaya-upaya serupa di negara dan tingkat lokal, dari versi lama dari run-governmentlike- a-bisnis gerakan adalah bahwa mereka melibatkan lebih dari hanya menggunakan teknik bisnis. Sebaliknya, New Public Manajement telah menjadi model normatif, satu sinyal pergeseran besar dalam cara kita berpikir tentang peran administrator publik, sifat profesi, dan bagaimana dan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Namun banyak ahli dan praktisi terus mengungkapkan kekhawatiran tentang Manajemen Publik Baru dan peran manajer publik model ini. Sebagai contoh, dalam baru-baru ini simposium Public Administration Review tentang kepemimpinan, demokrasi, dan manajemen publik, sejumlah penulis serius mempertimbangkan peluang dan tantangan yang disajikan oleh New Public Management. Mereka menantang New Public Management dalam simposium dan di tempat lain mengajukan pertanyaan tentang kontradiksi yang melekat dalam gerakan (Fox 1996), dimana nilainilai yang dipromosikan oleh hal tersebut (deLeon dan Denhardt 2000; Frederickson
8
1996; Schachter 1997); ketegangan antara penekanan pada desentralisasi dipromosikan di pasar Model dan perlunya koordinasi di sektor publik (Peters dan Savoie 1996); peran tersirat dan hubungan cabang eksekutif dan legislatif (Carroll dan Lynn 1996); dan implikasi dari gerakan privatisasi untuk nilai-nilai demokrasi dan kepentingan umum (McCabe dan Vinzant 1999). Orang lain telah menyarankan bahwa kewirausahaan masyarakat dan apa Terry (1993, 1998) telah disebut "Neomanagerialism" mengancam untuk merusak demokrasi dan nilai-nilai konstitusi seperti keadilan, keadilan, representasi, dan partisipasi. Kami ingin menunjukkan bahwa, di luar ini terpisah kritik, apa yang hilang adalah seperangkat prinsip-prinsip pengorganisasian alternatif ke New Public Management. Kami menolaK gagasan bahwa diciptakan kembali, berorientasi pasar harus dibandingkan dengan administrasi publik lama, yang, meskipun banyak yang berkontribusi penting, identik dengan birokrasi, hierarki, dan kontrol. Jika itu adalah perbandingan, Manajemen Publik Baru akan selalu menang. Kita ingin menyarankan sebaliknya bahwa New Public Management harus kontras dengan apa yang kita sebut "Pelayanan Publik Baru, "satu set ide-ide tentang peran administrasi publik dalam sistem pemerintahan yang menempatkan warga di pusat. Sementara ada banyak tantangan New Manajement Public dan banyak ide-ide alternatif mencolok dikemukakan oleh para sarjana dan praktisi, belum ada upaya untuk mengatur upaya-upaya ini dan menggarisbawahi tema umum mereka. Artikel ini merupakan upaya untuk melakukannya. Pertama, merangkum dasar dan argumen utama manajemen publik baru karena kontras dengan administrasi publik lama. Kemudian menjelaskan alternatif Model normatif kita yang disebut "Pelayanan Publik Baru." Model baru ini lebih lanjut menjelaskan perdebatan dengan menyarankan caracara baru berpikir tentang kekuatan dan kelemahan dari ketiga pendekatan. Kami menyimpulkan dengan mempertimbangkan implikasi menempatkan warga, kewarganegaraan, dan masyarakat di garis depan dari Layanan Umum Baru. Manajemen Publik Baru dan Administrasi Publik Tempo Dulu Selama satu setengah dekade terakhir, Manajemen Publik Baru (termasuk gerakan menciptakan ulang dan manajerialisme baru) telah benar-benar menjalar ke seluruh bangsa dan dunia. Tema umum dalam banyak sekali aplikasi dari ide-ide ini adalah penggunaan mekanisme dan terminologi pasar, di mana hubungan antara lembagalembaga publik dan pelanggan mereka dipahami didasarkan pada sebagai kepentingan masing-masing, melingkupi transaksi yang mirip dengan hal tersebut terjadi di pasar. Manajer publik mendesak kita untuk "mengarahkan, bukan membariskan" organisasi mereka, dan mereka ditantang untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk mencapai hasil atau untuk melakukan privatisasi fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemerintah. Dalam dua dekade terakhir, banyak lembaga-lembaga dan yuridiksi publik telah memulai upaya peningkatan produktivitas dan mencari alternatif mekanisme memberikan pelayanan berdasarkan asumsi dan perspektif keinginan publik. Manajer publik telah berkonsentrasi pada akuntabilitas dan kinerja tinggi dan telah berusaha untuk merestrukturisasi lembaga birokrasi, mendefinisikan ulang misi organisasi, merampingkan proses-proses lembaga, dan desentralisasi pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, pemerintah dan instansi pemerintah telah berhasil dalam
8
melakukan privatisasi fungsi publik yang sebelumnya, menjamin eksekutif puncak bertanggung jawab atas tujuan kinerja, membangun proses baru untuk mengukur produktivitas dan efektivitas, dan rekayasa ulang sistem departemen untuk mencerminkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas (Aristigueta 1999; Barzelay 1992 ; Boston et al 1996;. Kearns 1996). Efektivitas agenda reformasi ini di Amerika Serikat, serta di sejumlah negara lain, telah menarik perhatian pemerintah di seluruh dunia bahwa standar baru sedang berusaha digapai serta peran baru telah muncul. Pikiran-pikiran ini dikristalisasikan dan dipopulerkan oleh buku Osborne dan Gaebler, Reinventing Government (1992; lihat juga Osborne dan Plastrik 1997). Osborne dan Gaebler memberikan sejumlah prinsip yang mana sekarang populer dengan istilah "pengusaha publik" mungkin membawa reformasi ide pemerintahan yang masif- yang tetap berada pada inti dari Manajemen Publik Baru. Osborne dan Gaebler meniatkan prinsip-prinsip ini untuk disajikan sebagai prinsip-prinsip kerangka konseptual atau normatif baru untuk administrasi publik, sebuah daftar analitis untuk mengubah tindakan pemerintah: "Apa yang kita gambarkan tidak kurang daripada sebuah pergeseran model dasar tata kelola yang digunakan di Amerika. Pergeseran ini sedang berlangsung di sekitar kita, tetapi karena kita tidak mencari itu, karena kita menganggap semua pemerintah harus menjadi besar, terpusat, dan birokrasi, kita jarang melihatnya. Kita buta dengan realitas baru, karena mereka tidak cocok dengan prasangka kita "(1992, 321). Pembenaran intelektual lainnya untuk Manajemen Publik Baru berkembang juga dengan baik. Pembenaran tersebut, seperti Lynn (1996) mencatat, sebagian besar datang dari sekolah-sekolah "kebijakan publik"yang dikembangkan pada 1970-an dan dari gerakan "manajerialis" di seluruh dunia (Pollitt 1990). Kaboolian mencatat Manajemen Publik Baru bergantung pada "pengaturan yang mirip pasar seperti kompetisi dalam unit pemerintah dan melintasi batas-batas pemerintah untuk sektor non-profit dan profit, bonus kinerja, dan hukuman (untuk) melonggarkan monopoli franchise yang tidak efisien dari lembaga-lembaga publik dan pegawai publik" (1998, 190). Menguraikan hal ini, Hood menulis bahwa Manajemen Publik Baru bergerak menjauh dari mode tradisional yang melegitimasi birokrasi publik, seperti pada perlindungan prosedural pada diskresi administratif, atas nama "kepercayaan pada pasar dan metode bisnis swasta ... ide ... ditulis dalam bahasa rasionalisme ekonomi "(1995, 94). Dengan demikian, Manajemen Publik Baru jelas berhubungan dengan perspektif pilihan publik dalam administrasi publik. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pilihan publik memandang pemerintah dari sudut pandang pasar dan pelanggan. Pilihan publik tidak hanya memberikan sebuah keanggunan dan, untuk beberapa, model pemerintahan yang dipaksa, itu juga berfungsi sebagai semacam peta jalan intelektual untuk upaya praktis untuk mengurangi pemerintah dan membuatnya lebih murah. Dan ia melakukannya tanpa malu-malu. John Kamensky, salah satu arsitek dari National Performance Review, berkomentar bahwa Manajemen Publik Baru jelas terkait dengan gerakan pilihan publik, yang prinsip intinya yaitu "semua perilaku manusia didominasi oleh kepentingan masing-masing" (1996, 251 ). The New Public Management tidak hanya Implementasi teknik-teknik baru, bersamaan denagn itu, NPM membawa satu set baru nilai-nilai, khususnya seperangkat nilai-nilai yang sebagian besar diambil dari sektor swasta. Seperti yang kami telah catat, ada tradisi lama dalam administrasi publik mendukung gagasan itu "pemerintah harus dijalankan seperti bisnis." Untuk bagian yang paling penting, rekomendasi ini berarti instansi pemerintah harus mengadopsi praktik, mulai dari "manajemen ilmiah" 8
hingga "total quality management," yang telah ditemukan berguna dalam sektor swasta. The New Public Management mengambil ide ini satu langkah lebih jauh, dengan alasan pemerintah itu seharusnya tidak hanya mengadopsi teknik administrasi bisnis, tetapi harus mengadopsi nilai-nilai dunia perusahaan tertentu juga. The New Public Management hanya dengan demikian menjadi model normatif untuk administrasi publik dan manajemen publik. Dalam membuat kasus mereka, pendukung New Public Management sering menggunakan administrasi publik tua bagaikan sebuah foil, dihadapkan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan yang dapat dilihat secara jelas sebagai superior. Sebagai contoh, Osborne dan Gaebler mengkontraskan prinsip mereka dengan sebuah alternatif dari birokrasi formal yang diliputi dengan aturan yang berlebihan, terikat oleh kakunya anggaran dan personil sistem, dan dipenuhi dengan kontrol. Birokrasi tradisional ini digambarkan mengabaikan citizens, menghindari inovasi, dan melayani kebutuhan mereka sendiri. Menurut Osborne dan Gaebler, "Jenis Pemerintah Yang dikembangkan selama era industri, dengan lamban, birokrasi terpusat mereka, dipenuhi dengan peraturan dan tata cara, dan rantai hirarki komando mereka, tidak lagi bekerja dengan baik" (1992, 11- 12). Bahkan, sementara mereka melayani tujuan mereka sebelumnya, "Lembaga birokrasi.... semakin meningkatkan kegagalan kita ..." (15). Apa prinsip-prinsip dari administrasi publik birokrasi lama ini, dan apakah itu masuk akal untuk mengkarakteristikan setiap pemikiran kontemporer yang gagal diluar New Public Management sebagai bukti administrasi publik lama? Tentu saja tidak ada satu set pikiran setuju untuk semua mereka yang memberikan kontribusi lebih dari satu dekade ke administrasi publik lama (seperti tidak ada satu set pikiran setuju dengan The New Public Management). Tetapi ada unsur-unsur teori administrasi publik dan praktek yang tampaknya membangun satu set pedoman ide atau model normatif yang umumnya kita sekarang mengasosiasikannya dengan administrasi publik lama. Kami menyarankan model ini mencakup prinsip berikut:
Administrasi publik adalah netral secara politik, menghargai gagasan kompetensi netral. Fokus pemerintah adalah memberika pelayanan langsung. Struktur organisasi terbaik adalah birokrasi terpusat. Program yang dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian top-down, membatasi keleluasaan sebanyak mungkin. Birokrasi berusaha untuk menjadi sistem tertutup untuk kemungkianan extent, hanya sehingga membatasi keterlibatan warga. Efisiensi dan rasionalitas adalah nilai-nilai paling penting dalam organizaciones publik. Administrator publik tidak memainkan peran sentral dalam pengambilan kebijakan dan tata kelola; lebih kepada, mereka dikenakan tanggung jawab terhadap penerapan yang efisien dari tujuan publik. Tugas publik administrator yang dijelaskan oleh Gulick POSDCORB (1937, 13).
Jika kita membandingkan prinsip-prinsip New Public Management dengan prinsip ini, Manajemen Publik Baru jelas tampak seperti alternatif yang lebih disukai. Tetapi bahkan pemeriksaan sepintas dari literatur administrasi publik menunjukkan bahwa ide-ide tradisional, tidak sepenuhnya mencakup teori atau praktek pemerintah yang kontemporer (Box 1998; Bryson dan Crosby 1992; Carnevale 1995; Masak 1996; Cooper 1991; deLeon 1997; Denhardt 1993; Petani 1995; Fox dan Miller 1995;
8
Frederickson 1997; Gawthrop 1998; Goodsell 1994; Harmon, 1995; Hummel 1994; Ingraham et al 1994;. Cahaya 1997; Lukas 1998; McSwite 1997; Miller dan Fox 1997; Perry 1996; Rabin, Hildreth, dan Miller 1998; 1998 Rohr, Stivers 1993; Terry 1995, 1998; Thomas 1995; Crothers dan Vinzant 1998; Wamsley et al 1990;. Wamsley and Wolf 1996). Bidang administrasi publik, tentu saja, belum berhenti dalam retorika reformasi progresif untuk 100 tahun terakhir. Sebaliknya, ada-menjadi evolusi yang kaya dan bersemangat dalam pemikiran dan praktek, dengan perkembangan yang penting dan substansial yang tidak dapat dimasukkan di bawah judul "Manajemen Publik Baru." Jadi ada lebih dari dua pilihan. Sekarang kita akan mengeksplorasi alternatif ketiga berdasarkan intelektual dan perkembangan praktis terbaru dalam administrasi publik, Satu Itu kita sebut Pelayanan Publik Baru. AKAR DARI PELAYANAN PUBLIK BARU Seperti New Public Management dan administrasi publik lama, Pelayanan Publik Baru terdiri dari banyak unsur beragam, dan banyak sarjana dan praktisi yang berbeda telah memberikan kontribusi, sering dalam perselisihan dengan salah satu yang lain. Namun ide-ide umum tertentu tampaknya memberikan pendekatan sebagai model normatif dan untuk membedakannya dari yang lain. Sementara New Public Management telah muncul, baik dalam teori maupun praktek (Denhardt 1993; Denhardt dan Denhardt 1999). Dalam bagian ini kita akan membahas dasar-dasar konseptual dari Pelayanan Publik Baru. Tentu Pelayanan Publik baru bisa mengklaim sebuah warisan intelektual yang mengesankan, termasuk, dalam administrasi publik, karya Dwight Waldo (1948), dan teori politik, karya Sheldon Wolin (1960). Akan Tetapi, di sini kita akan fokus pada Pelayanan Publik Baru, yaitu teori demokrasi kewarganegaraan; model komunitas dan masyarakat sipil; dan organisasi kemanusiaan dan wacana teori. Kami kemudian akan menguraikan apa yang kita lihat sebagai prinsip utama Pelayanan Publik Baru. Teori Kewarganegaraan Demokratis Kekhawatiran tentang kewarganegaraan dan demokrasi sangat penting dan terlihat dalam politik baru-baru ini dan teori sosial, keduanya menyerukan kebangkitan kewarganegaraan lebih aktif dan terlibat (Barber 1984; Mansbridge 1990; Mansbridge 1992; Pateman 1970; Sandel 1996). Dari relevansi khusus untuk diskusi kita adalah saran Sandel bahwa model yang berlaku dalam hubungan antara negara dan warga negara didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah ada untuk memastikan warga dapat membuat pilihan yang konsisten dengan kepentingan mereka dengan menjamin prosedur tertentu (seperti sebagai voting) dan hak-hak individu. Jelas, perspektif ini konsisten dengan ekonomi pilihan publik dan New Public Management (lihat Kamensky 1996). Tapi Sandel menawarkan pandangan alternatif kewarganegaraan demokratis, di mana individu lebih aktif terlibat dalam pemerintahan. Dalam pandangan ini, warga melihat melampaui kepentingan pribadi kepada kepentingan publik yang lebih besar, mengadopsi lebih luas dan perspektif jangka panjang yang membutuhkan pengetahuan urusan publik dan juga rasa memiliki, kepedulian terhadap seluruh, dan ikatan moral masyarakat dimana nasib dipertaruhkan (Sandel 1996, 5-6; lihat juga Schubert 1957). Konsisten dengan perspektif ini, Raja dan Stivers (1998) menegaskan bahwa administrator harus melihat warga sebagai warga negara (bukan hanya sebagai pemilih, klien, atau pelanggan); harus berbagi kewenangan dan mengurangi kontrol, 8
dan mereka harus percaya pada khasiat kolaborasi. Selain itu, berbeda panggilan untuk efisiensi yang lebih besar, Raja dan Stivers menunjukkan bahwa manajer publik mencari respon yang lebih besar dan peningkatan yang sesuai dalam kepercayaan warga. Ini perspektif langsung melandasi Pelayanan Publik Baru. Model Masyarakat dan Masyarakat Sipil Baru-baru ini, telah terjadi kelahiran kembali ketertarikan terhadap gagasan masyarakat dan ke-sipil-an di Amerika. Para pemimpin politik kedua partai besar, ulama yang berbeda, penulis terlaris dan komentator populer tidak hanya setuju bahwa masyarakat di Amerika telah memburuk, tapi mengakui bahwa kita sangat membutuhkan masyarakat dengan rasa baru. Meskipun peningkatan keragaman di Amerika, atau mungkin karena itu, masyarakat dipandang sebagai cara untuk membawa persatuan dan sintesis (Bellah et al 1985, 1991.; Etzioni 1988, 1995; Gardner 1991; Selznick 1992). Di dalam administrasi umum, pencarian masyarakat telah tercermin dalam pandangan bahwa peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memang untuk membantu menciptakan dukungan "Masyarakat." Pada bagian selanjutnya, upaya tersebut bergantung pada pembangunan yang sehat dan aktif yang disebut "lembaga mediasi" yang secara bersamaan memberikan fokus dengan keinginan dan kepentingan warga negara dan memberikan pengalaman yang lebih baik dalam mempersiapkan warga tersebut melakukan tindakan dalam sistem politik yang lebih besar. Putnam (1995) berpendapat, Tradisi demokrasi Amerika bergantung pada keberadaan warga yang bergerak, aktif dalam segala macam kelompok, asosiasi, dan unit pemerintah. Secara kolektif, kelompok-kelompok kecil ini merupakan "masyarakat sipil" di mana orang perlu bekerja keluar dari kepentingan pribadi mereka dalam konteks keprihatinan masyarakat. Warga di sini hanya bisa terlibat satu sama lain dalam bentuk dialog pribadi dan musyawarah yang merupakan inti dari pembangunan masyarakat dan demokrasi itu sendiri. Sekali lagi, Raja dan Stivers (1998) menunjukkan, pemerintah dapat memainkan peran penting dan kritis dalam menciptakan, memfasilitasi, dan mendukung koneksi ini antara warga negara dan komunitas mereka. Organisasi Kemanusiaan dan Wacana Teori Selama 25 tahun terakhir, teori administrasi publik, termasuk yang berhubungan dengan masyarakat radikal dari akhir 1960-an sampai awal 1970-an (Marini 1971), telah bergabung dalam disiplin lain dalam menyatakan hirarkis tradisional pendekatan organisasi sosial dan pendekatan positif untuk ilmu sosial yang saling memperkuat. Akibatnya, mereka telah bergabung dalam kritik birokrasi, terkemuka, yang pada gilirannya, untuk pencarian pendekatan alternatif untuk manajemen dan organisasi dan eksplorasi pendekatan baru untuk pengetahuan acquisition- termasuk teori interpretatif (misalnya, Harmon 1981), teori kritis (Denhardt 1981), dan postmodernisme (Farmer 1995; Fox dan Miller 1995; McSwite 1997; Miller dan Fox 1997). Secara kolektif, pendekatan ini telah berusaha untuk menjelaskan model organisasi publik kurang didominasi oleh isu-isu kekuasaan dan kontrol dan lebih memperhatikan kebutuhan dan keprihatinan karyawan di dalam organisasi publik maupun yang luar, terutama klien dan warga negara.
8
Tren ini telah menjadi pusat interpretif dan analisis kritis dari birokrasi dan masyarakat, tetapi mereka telah diperpanjang dalam upaya terakhir untuk menggunakan perspektif pemikiran postmodernisme, khususnya wacana teori, dalam memahami organisasi publik. Sementara ada perbedaan yang signifikan antara berbagai teoretikus, mereka tampaknya untuk sampai pada kesimpulan-karena mirip bergantung pada satu sama lain dalam dunia postmodernisme, pemerintahan harus didasarkan pada wacana yang tulus dan terbuka di antara semua pihak, termasuk warga dan administrator. Dan sementara ahli teori postmodernisme administrasi publik skeptis terhadap pendekatan tradisional untuk partisipasi publik, tampaknya ada kesepakatan yang cukup besar yang ditingkatkan pada dialog publik yang diperlukan untuk menghidupkan kembali birokrasi publik dan mengembalikan rasa legitimasi untuk bidang ilmu pemerintahan. Dengan kata lain, ada kebutuhan untuk reconceptualize lapangan dan, baik secara praktis maupun secara intelektual, sehingga membangun Pelayanan Publik Baru. The New Public Service Berbagai ahli ilmu teori kewarganegaraan, komunitas dan masyarakat sipil,organisasi kemanusiaan, dan masyarakat postmodernis telah membantu membangun iklim yang rasional untuk mendiskusikan New Public Service. Meskipun kami mengakui bahwa ada perbedaan dalam sudut pandang ini, tetapi ada juga kesamaan yang membedakan cluster ide New Public Service dengan New Public Management dan Old Public Administration. Tabel 1. Diferensiasi OPA, NPM dan NPS Aspek Dasar teoritis dan fondasi epistimologi Rasionalitas dan model perilaku Manusia Konsep kepentingan publik
Responsivitas birokrasi publik Peran pemerintah Pencapaian tujuan
Old Public Administration Teori politik
New Public Management Teori ekonomi
New Public Service
Rasionalitas Synoptic (administrative man)
Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic man)
Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum Clients dan constituent
Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu
Customer
Citizen’s
Rowing
Steering
Serving
Badan pemerintah
Organisasi privat dan nonprofit
Koalisi antarorganisasi publik, nonprofit dan
Teori demokrasi
Rasionalitas strategis atau rasionaitas formal (politik, ekonomi dan organisasi) Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
8
privat Akuntabilitas
Diskresi administrasi Struktur organisasi
Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas Diskresi terbatas
Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan) Diskresi diberikan secara luas
Birokratik yang ditandai dengan otoritas top-down Gaji dan keuntungan, proteksi
Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen Semangat entrepreneur
Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003: 28-29)
Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung-jawab Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat
Dari berbagai perbedaan diatas, hal hal dibawah ini sangat menarik mengenai new public sevice. 1. Melayani, daripada mengarahkan. Peningkatan peran penting pelayan publik adalah membantu masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya dan memenuhi kebutuhannya, daripada mencoba mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke tujuan baru. Di masa lampau, pemerintah memiliki peran sentral atau yang disebut “steering society” (Nelissen et al. 1999), kompleksitas kehidupan modern terkadang tidak hanya membuat tidak cocok, tetapi juga mustahil dilakukan. Kebijakan dan program yang memberikan struktur dan arahan ke masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik adalah hasil dari interaksi berbagai macam kelompok dan organisasi yang berbeda, percampuran dari berbagai pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam banyak hal tidaklah masuk akal bahwa kebijakan publik adalah hasil dari proses pengambilan keputusan kepemerintahan. Pemerintah merupakan pemain dan dalam banyak hal merupakan pemain utama. Tetapi kebijakan publik sekarang, kebijakan yang memandu masyarakat, adalah hasil dari sekumpulan interaksi rumit yang melibatkan berbagai macam kelompok dan kepentingan yang saling bercampur sedemikian rupa. Dalam hal ini pemerintah tidak lagi berperan. Dalam dunia baru sekarang ini, peran utama pemerintah tidak hanya mengarahkan tindakan publik melalui sejumlah aturan dan perintah (meskipun mungkin terkadang pantas) tidak juga dengan mudah hanya membuat sejumlah peraturan dan insentif (sticks or carrots) yang dengan itu masayarakat akan dibimbing kepada tujuan yang “pantas”. Meskipun berperan penting mengarahkan masyarakat, sebaiknya pemerintah memiliki peran lain. Pemerintah bersama sama dengan swata dan kelompok nonprofit mencari solusi masalah masalah yang dihadapi masyarakat. 8
Dalam hal ini peran pemerintah berubah dari mengontrol kepada membuat agenda, membawa pemain yang tepat dan memfasilitasi, menegosiasi atau perantara dala pemecahan masalah yang dihadapi masayarakat. Dimana pemerintah tradisional merespon kebutuhan masayarakat dengan “ ya, kami bisa menyediakan pelayanan tersebut” atau “ tidak, kami tidak mampu”, New Public Service menyarankan manager publik terpilih dengan merespon tidak hanya dengan yes or no tetapi dengan mengatakan “mari bersama-sama, kita mencari tahu apa yang akan kita kerjakan dan mewujudkan harapan tersebut”. Dalam dunia dimana warga negara berperan aktif, pelayan publik akan berperan tidak hanya sebagai delivery service tetapi juga berperan sebagai juru damai, mediasi atau bahkan memiliki peran sebagai pengadil. 2. Kepentingan umum adalah tujuan, bukan produk sampingan. administrator publik harus memberikan kontribusi untuk membangun sebuah gagasan kolektif mengenai kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk mencari solusi cepat berdasarkan pilihan individu. Sebaliknya, itu adalah penciptaan kepentingan dan tanggung jawab bersama. The New Public Service menuntut bahwa proses membangun visi bagi masyarakat bukanlah sesuatu yang hanya ditentukan pemimpin politik yang dipilih atau oleh administrator publik ditunjuk. Sebaliknya, aktivitas membangun visi atau arah adalah sesuatu yang melibatkan dialog publik secara luas dan musyawarah adalah intinya (Bryson dan Crosby 1992; Luke 1998; Stone 1988). Peran pemerintah akan semakin meningkat untuk membawa orang secara bersama-sama dalam bentuk yang memungkinkan wacana tak terbatas dan otentik mengenai arah yang harus diambil masyarakat . Berdasarkan pertimbangan tersebut, visi berbasis luas bagi masyarakat, negara, atau bangsa dapat dibangun dan menyediakan kumpulan bimbingan atau arahan (atau cita-cita) untuk masa depan. Selain sebagai fasilitator, pemerintah juga memiliki kewajiban moral untuk menjamin solusi yang dihasilkan melalui proses tersebut sepenuhnya konsisten dengan norma-norma keadilan dan kewajaran. Pemerintah akan bertindak untuk memfasilitasi solusi untuk masalah publik, tetapi juga akan bertanggung jawab untuk memastikan solusi tersebut yang konsisten dengan kepentingan publik-baik secara substansi maupun proses. dengan kata lain, peran pemerintah memastikan bahwa kepentingan umum mendominasi baik solusi itu sendiri maupun proses dimana solusi tersebut dikembangkan serta konsisten dengan demokrasi norma keadilan, keadilan, dan kesetaraan (Ingraham and Ban 1988; Ingraham and Rosenbloom 1989). Singkatnya, para pegawai publik akan mengambil peran aktif dalam menciptakan arena di mana warga negara, melalui wacana, dapat mengartikulasikan nilai-nilai bersama dan mengembangkan kolektivitas kepentingan umum. Daripada hanya menanggapi perbedaan pendapat dengan kompromi, administrator publik akan melibatkan warga dengan satu sama lain sehingga mereka memahami kepentingan masing-masing dan mengadopsi jangkauan yang lebih panjang dan arti yang lebih luas kepentingan masyarakat. 3. Berpikir secara strategis, bertindak demokratis. kebijakan dan program yang memenuhi harapan masyarakat dapat dihasilkan secara paling efektif dan bertanggung jawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. 8
Untuk mewujudkan visi kolektif, langkah selanjutnya adalah membangun peran dan tanggung jawab dan mengembangkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekali lagi, Ide ini tidak hanya untuk membangun visi dan kemudian menyerahkan implementasinya hanya kepada orang-orang dalam pemerintahan; kenyataannya adalah untuk menyatukan semua pihak bersama-sama dalam proses melaksanakan program yang akan bergerak ke arah yang diinginkan. melalui keterlibatan dalam program pendidikan kewarganegaraan dan dengan mengembangkan berbagai pemimpin sipil, pemerintah dapat merangsang rasa kebanggaan warga dan tanggung jawab sipil yang diperbarui. kita berharap rasa bangga dan tanggung jawab untuk berkembang menjadi keinginan yang lebih besar untuk terlibat di berbagai tingkatan, karena semua pihak bekerja sama untuk menciptakan peluang bagi partisipasi, kolaborasi, dan masyarakat. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Untuk memulainya, ada peran penting yang jelas dan bagi kepemimpinan politik untuk mengartikulasikan dan mendorong penguatan tanggung jawab warga negara dan pada gilirannya, untuk mendukung kelompok-kelompok dan individu terlibat dalam membangun ikatan masyarakat. pemerintah tidak dapat membuat masyarakat. Tapi pemerintah,khususnya, kepemimpinan politik, dapat meletakkan dasar bagi tindakan warga yang efektif dan bertanggung jawab. Masyarakat harus datang dan menyaksikan pemerintahan yang terbuka dan dapat diakses-dan itu tidak akan terjadi jika pemerintah tidak terbuka dan dapat diakses. Orang harus datang untuk mengakui pemerintah yang responsif-dan itu tidak akan terjadi kecuali pemerintah responsif. Orang harus datang untuk mengakui bahwa pemerintah ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah terbuka dan dapat diakses, responsif, dan bahwa pemerintah beroperasi menciptakan peluang untuk warga masyarakat. 4. Melayani masyarakat, bukan pelanggan. Kepentingan publik merupakan hasil dari percakapan mengenai nilai-nilai yang disepakati, ketimbang kumpulan dari kepentingan-kepentingan pribadi seseorang. Oleh karena itu, pelayan publik tidak harus merespon permintaan dari “pelanggan”, tetapi berfokus pada membangun hubungan atas kepercayaan dan kerjasama dengan dan antar penduduk. New Public Service menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah dan rakyatnya tidak sama dengan hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Dalam sektor publik, terdapat permasalahan dalam menentukan siapa pelanggannya karena pemerintah melayani klien terdekat. Pemerintah juga melayani orang-orang yang menunggu pelayanan, yaitu mereka yang mungkin membutuhkan pelayanan meskipun mereka tidak secara aktif mencari pelayanan tersebut, generasi penerus dari penerima, kerabat dan teman dari penerima, dan seterusnya. Mungkin juga terdapat pelanggan yang tidak ingin menjadi pelanggan-seperti para pelanggar lalu lintas. Beberapa pelanggan dari pemerintah yang memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih baik daripada yang lain dalam mengemukakan permintaan, tidak dapat dinyatakan bahwa mereka akan dilayani dengan lebih baik seperti dalam sektor privat. Alasannya, dalam pemerintahan, pertimbangan keadilan dan persamaan berperan penting dalam pemberian pelayanan; sehingga, ini merupakan faktor yang lebih penting dibandingkan keinginan dari pelanggan tersebut.
8
Meskipiun perbaikan kualitas layanan sektor publik secara terus menerus merupakan sebuah keutamaan, New Public Service menyatakan bahwa pemerintah tidak harus bertindak langsung pada permintaan jangka pendek dari “pelanggan.” Akan tetapi, hal ini menyatakan bahwa masyarakat sebagai rakyat harus menunjukkan kepedulian pada komunitas yang lebih besar, pada komitmen mereka terhadap permasalahan yang lebih jauh dari kepentingan jangka pendek, dan pada keinginan mereka untuk mengungkapkan tanggung jawab pribadi terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka. Hal-hal tersebut merupakan elemen yang menyatakan efektivitas dan tanggungjawab kerakyatan. Sebagai balasannya, pemerintah harus merespons kebutuhan dan kepentingan rakyat. Lebih jauh lagi, pemerintah harus merespons rakyatnya secara luas daripada sekedar tuntutan hukum. Individu-individu yang bukan penduduk legal tidak hanya sering dilayani oleh program pemerintahan, tetapi juga dapat diberikan dukungan untuk berpartisipasi dan berhubungan dengan komunitas mereka. Pada setiap kasus, New Public Service memberikan dukungan pada lebih banyak masyarakat untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai rakyat dan kepada pemerintah agar sensitif dengan suara rakyat. 5. Akuntabilitas tidaklah sederhana. Pelayan publik harus memberikan perhatian kepada lebih daripada pasar; mereka juga harus mengacu pada Undang-undang dan Konstitusi, nilai-nilai komunitas, norma politik, standar profesional, dan kepentingan rakyat. Permasalahan akuntabilitas sangatlah kompleks. Old public administration dan New Public Management keduanya terlalu menyederhanakan suatu masalah. Contohnya, dalam old public administration, administrator publik secara sederhana dan langsung bertanggung jawab pada pejabat politik. Menurut Wilson, “Kebijakan tidak akan memiliki pertanda resmi. Hal tersebut tidak akan menjadi ciptaan dari pejabat permanan, tetapi dari negarawan yang bertanggung jawab untuk opini publik akan langsung dan tak terelakkan” (1887,22). Dibalik hal ini, akuntabilitas bukanlah suatu masalah; politikus diharapkan untuk membuat keputusan dan birokrat menjalankannya. Pastinya, seiring waktu, administrator publik memiliki kapasitas yang besar untuk mempengaruhi proses kebijakan. Jadi, di sisi lain, dalam kaidah New Public Management, fokusnya adalah pada pemberian administrator kewenangan lebih untuk bertindak seperti pengusaha. Dalam perannya sebagai pengusaha, manajer pelayanan publik baru tersebut dipanggil untuk mempertanggungjawabkan efisiensi, efektivitas biaya, dan tingkat respons pada tekanan pasar.
Dalam pandangan kami, model tersebut tidak mencerminkan tuntutan dan realitas pelayanan publik saat ini. Sebaliknya, administrator publik harus dipengaruhi dan bertanggung jawab kepada konstelasi kompleks lembaga dan standar, termasuk kepentingan umum, hukum negara dan hukum konstitusi, lembaga-lembaga lain, tingkat lain pemerintah, media, standar profesional, nilai-nilai dan standar masyarakat, faktor situasional, norma-norma demokrasi, dan tentu saja, warga. Selanjutnya, lembaga dan standar yang mempengaruhi pegawai negeri dan yang mereka diadakan berinteraksi jawab dalam cara yang kompleks. Sebagai contoh, kebutuhan dan harapan warga mempengaruhi pegawai negeri, tetapi tindakan pegawai negeri juga
8
mempengaruhi ekspektasi warga. Hukum membuat parameter untuk tindakan administrator publik, tetapi cara di mana pegawai negeri menerapkan hukum tersebut mempengaruhi tidak hanya pelaksanaannya, tetapi juga dapat mempengaruhi anggota parlemen untuk memodifikasi hukum. Dengan kata lain, administrator publik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh semua norma, nilai-nilai, dan preferensi sistem pemerintahan yang kompleks. Variabel-variabel ini tidak hanya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh administrator publik, mereka juga merupakan poin akuntabilitas. The New Public Service mengakui realitas dan kompleksitas dari tanggung jawab ini. Ia mengakui bahwa administrator publik terlibat dalam konflik nilai kompleks dalam situasi norma yang saling bertentangan dan tumpang tindih. Ia menerima kenyataan ini dan berbicara bagaimana administrator publik seharusnya melayani warga dan kepentingan publik dalam konteks ini. Pertama dan terpenting, New Public Service menuntut bahwa administrator publik tidak membuat keputusan ini saja. Hal ini melalui proses dialog, broker, pemberdayaan warga, dan keterlibatan warga berbasis luas bahwa masalah ini harus diselesaikan. Sementara pegawai negeri tetap bertanggungjawab untuk memastikan bahwa solusi untuk masalah umum yang konsisten dengan hukum, norma-norma demokrasi, dan kendala lainnya, itu bukan masalah penilaian mereka tentang kelayakan ide masyarakat yang dihasilkan dan proposal setelah fakta. Sebaliknya, itu adalah peran administrator publik untuk membuat konflik dan parameter ini diketahui warga, sehingga realitas ini menjadi bagian dari proses wacana. Melakukan hal tersebut tidak hanya membuat solusi yang realistis, itu membangun kewarganegaraan dan akuntabilitas. 6. Hargai masyarakat, bukan hanya produktivitas. Organisasi publik dan jaringan di mana mereka berpartisipasi lebih mungkin untuk berhasil dalam jangka panjang jika mereka dioperasikan melalui proses kolaborasi dan berbagi kepemimpinan didasarkan pada penghormatan bagi semua masyarakat. Dalam pendekatan kepada manajemen dan organisasi, New Public Service menekankan pentingnya "managing through people." Sistem peningkatan produktivitas, proses rekayasa ulang, dan pengukuran kinerja dilihat sebagai alat penting dalam merancang sistem manajemen. Tapi New Public Service menunjukkan bahwa upaya rasional untuk mengontrol perilaku manusia tersebut cenderung gagal dalam jangka panjang jika, pada saat yang sama, perhatian yang kurang diberikan kepada nilai-nilai dan kepentingan masing-masing anggota dari sebuah organisasi. Selain itu, sementara pendekatan ini mungkin mendapatkan hasil, mereka tidak membangun karyawan atau warga negara yang bertanggung jawab, terlibat, dan berpola pikir sipil. Jika pegawai negeri diharapkan untuk memperlakukan warga dengan hormat, mereka harus diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang yang mengelola lembaga-lembaga publik. Dalam New Public Management, tantangan besar dan kompleksitas pekerjaan administrator publik diakui. Mereka dipandang bukan hanya sebagai karyawan yang mendambakan keamanan dan struktur pekerjaan birokrasi (old public adminstration), juga sebagai peserta dalam pasar (New Public Management); namun, pegawai negeri adalah orang-orang yang motivasi dan penghargaannya lebih dari hanya masalah gaji atau keamanan. Mereka ingin
8
membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain (Denhardt 1993; Perry and Wise 1990; Vinzant 1998). Gagasan kepemimpinan bersama sangat penting dalam memberikan kesempatan bagi karyawan dan warga untuk menegaskan dan bertindak atas motif pelayanan publik dan nilai-nilai. Dalam New Public Service, kepemimpinan bersama, kolaborasi, dan pemberdayaan menjadi norma di dalam maupun di luar organisasi. Kepemimpinan bersama berfokus pada tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang ingin organisasi dan masyarakat capai; harus ditandai dengan saling menghormati, akomodasi, dan dukungan. Burns (1978) mengatakan, kepemimpinan yang dilakukan dengan bekerja melalui dan dengan orang-orang mengubah pihak terkait dan menggeser fokus mereka terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi. Dalam proses ini, motif pelayanan publik warga dan karyawan sama-sama dapat diakui, didukung, dan dihargai. 7. Hargai kewarganegaraan dan pelayanan publik di atas kewirausahaan. Kepentingan publik lebih baik dipenuhi oleh pegawai negeri dan warga yang berkomitmen untuk membuat kontribusi yang berarti kepada masyarakat, bukan sebagai manajer kewirausahaan yang bertindak seolah-olah uang publik adalah milik mereka sendiri. New Public Management mendorong administrator publik untuk bertindak dan berpikir sebagai pengusaha dari perusahaan bisnis. Hal ini menciptakan pandangan yang agak sempit terhadap tujuan yang akan dicapai-untuk memaksimalkan produktivitas dan memuaskan pelanggan, dan untuk menerima risiko dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam New Public Service, ada pengakuan eksplisit bahwa administrator publik bukan pemilik bisnis lembaga dan program mereka. Sekali lagi, sebagaimana Kings dan Stivers (1998) mengingatkan kita, pemerintahan dimiliki oleh rakyat. Oleh karena itu, dalam New Public Service, pola pikir administrator publik adalah bahwa program-program publik dan sumber daya bukanlah milik mereka. Sebaliknya, administrator publik telah menerima tanggung jawab untuk melayani warga dengan bertindak sebagai penjaga sumber daya publik (Kass 1990), konservator organisasi publik (Terry 1995), fasilitator kewarganegaraan dan dialog demokratis (Chapin dan Denhardt 1995; King dan Stivers 1998; Box 1998), katalis untuk keterlibatan masyarakat (Denhardt dan Gray 1998; Lappe dan Du Bois 1994), dan pemimpin tingkat jalan (Vinzant dan Crothers 1998). Ini adalah perspektif yang sangat berbeda dengan pemilik bisnis yang berfokus pada keuntungan dan efisiensi. Oleh karena itu, New Public Service menunjukkan bahwa administrator publik harus tidak hanya berbagi kekuasaan, bekerja melalui orang, dan solusi broker, mereka harus memperbaharui konseptualisasi peran mereka dalam proses pemerintahan sebagai peserta yang bertanggung jawab, bukan sebagai pengusaha.
Perubahan peran administrator publik memiliki implikasi yang mendalam untuk jenis tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi oleh pegawai negeri. Pertama, administrator publik harus tahu dan mengelola lebih dari persyaratan dan sumber daya dari program mereka. Pandangan sempit seperti ini sangatlah tidak membantu
8
warga yang dunianya tidak mudah dibagi oleh departemen program dan kantor. Masalah yang sering dihadapi warga, jika tidak biasanya, beranekaragam, tidak pasti, dan dinamis-mereka tidak mudah jatuh dalam batas-batas kantor tertentu atau deskripsi pekerjaan yang sempit bagi individu. Untuk melayani warga, administrator publik tidak hanya harus tahu dan mengelola sumber daya lembaga mereka sendiri, mereka juga harus menyadari dan terhubung ke sumber-sumber dukungan dan bantuan, yang melibatkan warga dan masyarakat dalam prosesnya. Kedua, ketika administrator publik mengambil risiko, mereka bukan pengusaha bisnis yang bisa membuat keputusan sendiri dan konsekuensi dari kegagalan akan menjadi tanggung mereka sendiri. Risiko di sektor publik berbeda. Dalam New Public Service, risiko dan peluang berada dalam kerangka yang lebih besar dari kerakyatan demokratis dan tanggung jawab bersama. Karena konsekuensi dari keberhasilan dan kegagalan tidak terbatas pada bisnis swasta tunggal, administrator publik tidak sendirian memutuskan apa yang terbaik bagi masyarakat. Ini tidak berarti bahwa semua peluang jangka pendek hilang. Jika dialog dan keterlibatan warga sedang berlangsung, peluang dan potensi risiko dapat dieksplorasi secara tepat waktu. Faktor penting untuk dipertimbangkan adalah apakah manfaat administrator publik dalam mengambil tindakan segera dan berisiko dalam menanggapi kesempatan melebihi biaya untuk percaya, kolaborasi, dan rasa tanggung jawab bersama.
Implikasi dan Kesimpulan Dari perspektif teoritis, New Public Service menawarkan alternatif penting dan layak untuk kedua tradisional dan model managerial yang sekarang dominan. Ini merupakan alternatif yang telah dibangun atas dasar eksplorasi teoritis dan inovasi praktis. Hasilnya adalah model normatif, sebanding dengan model lainnya. Sementara perdebatan antara teori akan terus berlanjut, dan praktisi administrasi akan menguji dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru, komitmen yang muncul akan memiliki implikasi yang signifikan untuk latihan. Tindakan yang akan diambil oleh administrator publik akan sangat berbeda tergantung pada jenis asumsi dan prinsipprinsip yang mendasari tindakan-tindakan tersebut. Jika kita mengasumsikan tanggung jawab pemerintah adalah untuk memfasilitasi kepentingan pribadi, kami akan mengambil satu set tindakan. Jika, di sisi lain, kita beraseumsi bahwa tanggung jawab pemerintah adalah untuk mengedepankan kewarganegaraan, wacana publik, dan kepentingan umum, kami akan mengambil tindakan yang sama sekali berbeda. Beberapa dekade yang lalu, Herbert Kaufman (1956) mengemukakan bahwa ketika lembaga administratif diatur dan dioperasikan dalam mengejar nilai yang berbeda pada waktu yang berbeda, selama periode di mana satu ide yang dominan, yang lain tidak pernah benar-benar diabaikan. Membangun ide ini, masuk akal untuk memikirkan satu model normatif yang berlaku pada setiap titik waktu, dengan yang lain (atau orang lain) memainkan peran yang agak lebih rendah dalam konteks pandangan yang berlaku. Saat ini, New Public Management dan penggantinya telah ditetapkan sebagai paradigma dominan dalam bidang pemerintahan dan administrasi publik. Tentu saja perhatian untuk kewarganegaraan demokratis dan kepentingan umum belum hilang sepenuhnya, melainkan telah dikebawahkan.
8
Kami berpendapat, bagaimanapun, bahwa dalam masyarakat demokratis, perhatian bagi nilai-nilai demokrasi harus diutamakan dalam cara kita berpikir tentang sistem pemerintahan. Nilai-nilai seperti efisiensi dan produktivitas tidak boleh hilang, tetapi harus ditempatkan dalam konteks demokrasi, masyarakat, dan kepentingan umum yang lebih luas. Dalam hal model normatif yang kita kaji di sini, New Public Service jelas tampaknya paling konsisten dengan fondasi dasar demokrasi di negeri ini dan, karena itu, menyediakan kerangka kerja yang didalamnya terdapat teknik berharga lainnya dan nilai-nilai, seperti ide-ide terbaik dari old public adminsitration atau New Public Management, mungkin akan digunakan. Sementara perdebatan ini pasti akan terus berlanjut selama bertahun-tahun, untuk saat ini, New Public Service menyediakan titik kumpul di sekitar yang kita mungkin gambarkan sebagai layanan publik yang berdasarkan dan terintegrasi dengan wacana warga dan kepentingan umum. Referensi
Aristigueta, Maria P. 1999. Managing for Results in State Government. Westport, CT: Quorum. Barber, Benjamin. 1984. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley, CA: University of California Press. Barzelay, Michael. 1992. Breaking through Bureaucracy. Berkeley, CA: University of California Press. Bellah, Robert, et al. 1985. Habits of the Heart. Berkeley, CA: University of California Press. ———. 1991. The Good Society. New York: Knopf. Boston, Jonathan et al. 1996. Public Management: The New Zealand Model. New York: Oxford University Press. Box, Richard. 1998. Citizen Governance. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Bryson, John, and Barbara Crosby. 1992. Leadership for the Common Good. San Francisco, CA: JosseyBass. Burns, James MacGregor. 1978. Leadership. New York: Harper and Row. Carnavale, David. 1995. Trustworthy Government. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Carroll, James, and Dahlia Bradshaw Lynn. 1996. The Future of Federal Reinvention: Congressional Perspectives. Public Administration Review 56(3): 299–304. Chapin, Linda W., and Robert B. Denhardt. 1995. Putting “Citizens First!” in Orange County, Florida. National Civic Review 84(3): 210–215. Cook, Brian J. 1996. Bureaucracy and SelfGovernment. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Cooper, Terry. 1991. An Ethic of Citizenship for Public Administration. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. deLeon, Linda, and Robert B. Denhardt. 2000. The Political Theory of Reinvention. Public Administration Review 60(2): 89–97.
deLeon, Peter. 1997. Democracy and the Policy Sciences. Albany, NY: State University of New York Press. Denhardt, Robert B. 1981. In the Shadow of Organization. Lawrence, KS: Regents Press of Kansas. ———. 1993. The Pursuit of Significance. Pacific Grove, CA: Wadsworth. Denhardt, Robert B., and Joseph E. Gray. 1998. Targeting Community Development in Orange County, Florida. National Civic Review 87(3): 227– 35. Denhardt, Robert B., and Janet Vinzant Denhardt. 1999. Leadership for Change: Case Studies in American Local Government. Arlington, VA: Price Waterhouse Coopers Endowment for the Business of Government. Etzioni, Amitai. 1988. The Moral Dimension. New York: The Free Press. ———. 1995. The New Communitarian Thinking. Charlottesville, VA: University of Virginia Press. Farmer, John David. 1995. The Language of Public Administration. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press. Fox, Charles. 1996. Reinventing Government As Postmodern Symbolic Politics. Public Administration Review 56(3): 256–61. Fox, Charles, and Hugh Miller. 1995. Postmodern Public Administration. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Frederickson, H. George. 1996. Comparing the Reinventing Government Movement with the New Public Administration. Public Administration Review 56(3): 263–9. ———. 1997. The Spirit of Public Administration. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Gardner, John. 1991. Building Community. Washington, DC: Independent Sector.
8
Gawthrop, Louis C. 1998. Public Service and Democracy. New York: Chandler. Goodsell, Charles T. 1994. The Case for Bureaucracy. Chatham, NJ: Chatham House Publishers. Gulick, Luther. 1937. Notes on the Theory of Organization. In Papers on the Science of Administration, edited by L. Gulick and L. Urwick, 1–46. New York: Institute of Government. Harmon, Michael. 1981. Action Theory for Public Administration. New York: Longman. ———. 1995. Responsibility as Paradox. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Hood, Christopher. 1995. The “New Public Management” in the Eighties. Accounting, Organization and Society 20(2/3): 93–109. Hummel, Ralph. 1994. The Bureaucratic Experience. 4th ed. New York: St. Martin’s Press. Ingraham, Patricia W., and Carolyn Ban. 1988. Politics and Merit: Can They Meet in a Public Service Model? Review of Public Personnel Administration 8(2): 1–19. Ingraham, Patricia W., Barbara S. Romzek, and associates. 1994. New Paradigms for Government. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Ingraham, Patricia W., and David H. Rosenbloom. 1989. The New Public Personnel and the New Public Service. Public Administration Review. 49(2): 116– 25. Kaboolian, Linda. 1998. The New Public Management. Public Administration Review 58(3): 189–93. Kamensky, John. 1996. Role of Reinventing Government Movement in Federal Management Reform. Public Administration Review 56(3): 247– 56. Kass, Henry. 1990. Stewardship as Fundamental Element in Images of Public Administration. In Images and Identities in Public Administration, edited by H. Kass and B. Catron, 113–30. Newbury Park, CA: Sage Publications. Kaufman, Herbert. 1956. Emerging Conflicts in the Doctrines of Public Administration. American Political Science Review 50(4): 1057–73. Kearns, Kevin, 1996. Managing for Accountability. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Kettl, Donald F. 1993. Sharing Power. Washington, DC: The Brookings Institution. Kettl, Donald F., and Jon J. DiIulio, eds. 1995. Inside the Reinvention Machine. Washington, DC: The Brookings Institution. The New Public Service: Serving Rather than Steering 559
Kettl, Donald F., and H. Brinton Milward, eds. 1996. The State of Public Management. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. King, Cheryl Simrell, Kathryn M. Feltey, and Bridget O’Neill. 1998. The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration. Public Administration Review. 58(4): 317–26.
King, Cheryl, and Camilla Stivers. 1998. Government Is Us: Public Administration in an Anti-government Era. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Lappé, Frances Moore, and Paul Martin Du Bois. 1994. The Quickening of America: Rebuilding Our Nation, Remaking Our Lives. San Francisco, CA: JosseyBass. Light, Paul. 1997. The Tides of Reform. New Haven, CT: Yale University Press. Luke, Jeffrey. 1998. Catalytic Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Lynn, Lawrence E. 1996. Public Management as Art, Science, and Profession. Chatham, NJ: Chatham House. Mansbridge, Jane, ed. 1990. Beyond Self-Interest. Chicago: University of Chicago Press. ———. 1992. Public Spirit in Political Systems. In Values andPublic Policy, edited by Henry J. Aaron, Thomas Mann, and Timothy Taylor. Washington, DC: The Brookings Institution. Marini, Frank. 1971. Toward a New Public Administration. San Francisco: Chandler. McCabe, Barbara, and Janet Vinzant. 1999. Governance Lessons: The Case of Charter Schools. Administration and Society 31(3): 361–77. McSwite, O.C. 1997. Legitimacy in Public Administration. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Miller, Hugh, and Charles Fox. 1997. Postmodern “Reality” and Public Administration. Burke, VA: Chatelaine Press. Nelissen, Nico, Marie-Louise Bemelmans-Videc, Arnold Godfroij, and Peter deGoede. 1999. Renewing Government. Utrecht, Netherlands: International Books. Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government. Reading, MA: Addison-Wesley. Osborne, David, with Peter Plastrik. 1997. Banishing Bureaucracy. Reading, MA: Addison-Wesley. Pateman, Carole. 1970. Participation and Democratic Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Perry, James L., ed. 1996. Handbook of Public Administration. 2nd ed. San Francisco, CA: JosseyBass. Perry, James L., and Lois Wise. 1990. The Motivational Bases of Public Service. Public Administration Review 50(3): 367–73. Peters, B. Guy, and Donald Savoie. 1996. Managing Incoherence:The Coordination and Empowerment Conundrum. Public Administration Review 56(3): 281-9. Pollitt, Christopher. 1990. Managerialism and the Public Service. Cambridge, UK: Basil-Blackwell. Putnam, Robert. 1995. Bowling Alone. Journal of Democracy 6(1): 65–78. Rabin, Jack W., Bartley Hildreth, and Gerald J. Miller, eds. 1998. Handbook of Public Administration. 2nd ed. New York: Marcel Dekker.
8
Rohr, John A. 1998. Public Service, Ethics and Constitutional Practice. Lawrence, KS: University Press of Kansas. Sandel, Michael. 1996. Democracy’s Discontent. Cambridge, MA: Belknap Press. Schachter, Hindy Lauer. 1997. Reinventing Government or Reinventing Ourselves. Albany, NY: State University of New York Press. Schubert, Glendon. 1957. “The Public Interest” in Administrative Decision-Making: Theorem, Theosophy, or Theory. The American Political Science Review 51(2): 346–68. Schwartz, N.L. 1988. The Blue Guitar: Political Representation and Community. Chicago: University of Chicago Press. Selznick, Phillip. 1992. The Moral Commonwealth. Berkeley, CA: University of California Press. Stivers, Camilla. 1993. Gender Images in Public Administration. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ———. 1994a. Citizenship Ethics in Public Administration. In Handbook of Administrative Ethics, edited by Terry Cooper. New York: Marcel Dekker. ———. 1994b. The Listening Bureaucrat. Public Administration Review 54(4): 364–9. Stone, Deborah. 1988. Policy Paradox and Political Reason. New York: Harper Collins. Terry, Larry D. 1993. Why We Should Abandon the Misconceived Quest to Reconcile Public
Entrepreneurship with Democracy. Public Administration Review 53(4): 393–5. ———. 1995. Leadership of Public Bureaucracies. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ———. 1998. Administrative Leadership, NeoManagerialism, and the Public Management Movement. Public Administration Review 58(3): 194–200. Thomas, John Clayton. 1995. Public Participation in Public Decisions. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Vinzant, Janet. 1998. Where Values Collide: Motivation and Role Conflict in Child and Adult Protective Services. American Review of Public Administration 28(4): 347–66. Vinzant, Janet, and Lane Crothers. 1998. Street-Level Leadership:Discretion and Legitimacy in Front-Line Public Service. Washington, DC: Georgetown University Press. Waldo, Dwight. 1948. The Administrative State. New York: Ronald Press. Wamsley, Gary, et al. 1990. Refounding Public Administration. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Wamsley, Gary, and James Wolf. 1996. Refounding Democratic Public Administration. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Wilson, Woodrow. 1887. The Study of Administration. Political Science Quarterly 2 (June). Wolin, Sheldon. 1960. Politics and Vision. Boston: Little-Brown
8
