THE CHANGING TASK OF PUBLIC MANAGEMENT IN SERVICE PROVISION

THE CHANGING TASK OF PUBLIC MANAGEMENT IN SERVICE PROVISION Teguh Kurniawan [email protected] http://teguh-kurniawan.web.ugm.ac.id 3 Oktober 2007

Apakah Manajemen Publik?

Masyarakat, Negara, Pemerintah † Negara Æ alat masyarakat † Pemerintah Æ alat negara † Dengan demikian: pemerintah Æ alat masyarakat juga

Mc Iver dalam Djokosoetono, 2006

Tugas Pemerintah RI † Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesia † Memajukan kesejahteraan umum † Mencerdaskan kehidupan bangsa † Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Pembukaan UUD 1945

Pemerintahan Umum † Aparat pemerintahan Æ lembaga-lembaga hukum publik Æ badan & jabatan TUN † Keikutsertaan swasta dalam pemerintahan „ Badan hukum perdata: PT (PLN, PAM, Telkom, dlsb), perkumpulan, yayasan, dsb „ Instansi hasil kerjasama pemerintah dengan swasta „ Swasta murni

† Swasta sebagai Pemerintah Æ RS, Lembaga pendidikan † Pemerintahan Daerah Indroharto, 1995

Dengan demikian …. † Manajemen publik Æ pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan tujuan yang digariskan dalam konstitusi baik oleh aparat pemerintahan maupun pihak swasta yang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu

Apa yang berubah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tersebut?

Pergeseran Paradigma Administrasi Publik † † † †

Old (Classic) Public Administration New Public Management New Governance New Public Service

Kurniawan, 2007; Prasojo dkk, 2007

Administrasi Publik Klasik † Administrasi Publik dilihat sebagai seperangkat Institusi Negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi, serta praktek dan perilaku untuk mengelola urusan-urusan publik dalam rangka melayani kepentingan publik † Sebagai organisasi birokrasi, Administrasi Publik bekerja melalui seperangkat aturan dengan legitimasi, delegasi, kewenangan rasional-legal, keahlian, tidak berat sebelah, terus menerus, cepat dan akurat, dapat diprediksi, memiliki standar, integritas dan profesionalisme dalam rangka memuaskan kepentingan masyarakat umum Kurniawan, 2007

Administrasi Publik Klasik † Administrasi Publik sebagai sebuah instrumen Negara diharapkan untuk menyediakan basis fundamental bagi perkembangan manusia dan rasa aman, termasuk di dalamnya kebebasan individu, perlindungan akan kehidupan dan kepemilikan, keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, stabilitas, dan resolusi konflik secara damai baik dalam mengalokasikan atau mendistribusikan sumberdaya maupun dalam hal-hal lainnya † Administrasi Negara yang efektif harus ada untuk menjamin keberlanjutan aturan hukum † Administrasi Publik model klasik ini cenderung menggunakan pendekatan yang legalistik Kurniawan, 2007

Administrasi Publik Klasik † Model “old chesnuts” dimana Administrasi Publik berdasarkan pada Pegawai Negeri yang politis dan terinstitusionalisasi; organisasi yang hirarkhis dan berdasarkan peraturan; penugasan yang permanen dan stabil; banyaknya pengaturan internal; serta menghasilkan keluaran yang seragam † Tugas kunci dari pemerintah adalah menyampaikan sejumlah pelayanan publik, seperti membangun dengan lebih baik sekolah, rumah, saluran pembuangan serta menyediakan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintah dan politisi. † Dalam menyediakan pelayanan, Administrasi Publik menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama dan membiayainya dari hasil pemungutan pajak dan penggunaan dana-dana pemerintah lainnya. Kurniawan, 2007

Kritik terhadap Model Klasik † Dominasi Negara dapat membuat penyediaan pelayanan menjadi tidak efisien khususnya apabila terjadi kesenjangan sumberdaya dan kapasitas dari Administrasi Publik yang menyebabkan institusi Administrasi Publik menjadi tidak efektif † Dikaitkan dengan karakteristik dari Administrasi Publik yang dianggap inter alia, red tape, lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumberdaya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan kepada hasil, sehingga pada akhirnya menyebabkan munculnya pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap Administrasi Publik sebagai beban besar para pembayar paja Kurniawan, 2007

Kritik terhadap Model Klasik † Kritik terhadap Administrasi Publik model klasik juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan keberadaan konsep “Birokrasi Ideal” dari Weber. Terdapat setidaknya 2 (dua) titik kritis terhadap Birokrasi Weberian tersebut, yakni: „ pertama, dalam hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi birokrasi ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan; „ kedua, struktur birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat seringkali dikritisi sebagai penyebab menjamurnya meja-meja pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dari rakyat. Peningkatan intensitas dianggap memiliki resiko dimana pada akhirnya akan menyebabkan intervensi negara yang akan menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan biaya penyelenggaraan birokrasi menjadi sangat mahal Kurniawan, 2007

NPM † NPM berusaha untuk memperbaiki kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat: „ Penanganan oleh manajemen profesional „ Keberadaan standar dan ukuran kinerja „ Penekanan pada pengawasan keluaran dan manajemen wirausaha „ Unit yang tidak mengumpul „ Kompetisi dalam pelayanan publik „ Penekanan pada gaya sektor privat dalam praktek manajemen

Kurniawan, 2007

NPM „ Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan „ Penekanan terhadap peran dari manajer publik dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi „ Mengadvokasi otonomi manajerial dengan mengurangi pengawasan peran lembaga pusat „ Tuntutan, pengukuran dan penghargaan terhadap kinerja individu dan organisasi „ Menyadari pentingnya penyediaan sumberdaya manusia dan teknologi yang dibutuhkan manajer dalam memenuhi target kinerjanya „ Menjaga penerimaan terhadap kompetisi dan wawasan yang terbuka mengenai bagaiman tujuan publik harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah Kurniawan, 2007

Kritik terhadap NPM † Pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara manajemen sektor publik dengan sektor privat dalam mengimplementasikan NPM † Klaim terhadap manajemen sektor privat yang dianggap ideal untuk sektor publik. Terdapat sejumlah pertentangan antara klaim dalam NPM terhadap kondisi yang ada di sektor publik. Model usahawan seringkali dapat mengurangi esensi dari nilai-nilai demokratis seperti keadilan, peradilan, keterwakilan dan partisipasi Æ menganggap masyarakat hanya sebagai konsumen semata menyebabkan masyarakat dijauhkan dari haknya untuk berpartisipasi

Kurniawan, 2007

Kritik terhadap NPM † NPM telah menumbuhkan sejumlah tantangan dalam penyediaan pelayanan publik terkait dengan legitimasi pelayanan publik, etika pelayanan publik, serta motivasi pelayanan publik † Pandangan tersebut juga telah mengubah misi dari birokrasi publik, mempengaruhi sifat dan komposisi jasa-jasa yang diberikan sektor publik kepada masyarakat sekaligus menyebabkan transformasi pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Kurniawan, 2007

Kritik terhadap NPM † Pola hubungan yang baru antara warga dengan birokrasi membawa implikasi terhadap 5 (lima) hal yakni (1) redefinisi kewargaan/masyarakat dalam pelayanan publik; (2) transformasi etika administrasi yang mempengaruhi masyarakat; (3) transisi dalam perilaku dan motivasi birokrasi terhadap masyarakat; (4) perubahan peran dan kapasitas pelayanan publik dalam melayani masyarakat; serta (5) restrukturisasi hak masyarakat terhadap pelayanan publik Kurniawan, 2007

Kritik terhadap NPM † Terjadinya transformasi standar etika pelayanan publik selama ini seperti akuntabilitas, keterwakilan, netralitas, daya tanggap, integritas, kesetaraan, pertanggungjawaban, ketidakberpihakan, serta kebaikan dan keadilan yang digantikan dengan nilai-nilai pasar seperti efisiensi, produktivitas, biaya yang efektif, kompetisi, dan pencarian keuntungan Kurniawan, 2007

Kritik terhadap NPM † Membawa dampak terhadap restrukturisasi hak masyarakat terhadap pelayanan publik, dimana hak masyarakat akan pelayanan publik dasar yang harus disediakan oleh pemerintah menjadi berkurang Æ berkurangnya derajat “ke-publik-an”. Sebagai akibatnya, dalam penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah terjadi pengikisan perbedaan antara publik dengan privat; menyempitnya komposisi dari penerima pelayanan; melemahnya peranan sektor publik; munculnya masalah akuntabilitas publik; serta meningkatnya tantangan terhadap kepercayaan publik dalam pelayanan publik † Terjadinya krisis identitas pada sektor publik; berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga menyebabkan kurangnya legitimasi publik; serta restrukturisasi hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik Kurniawan, 2007

New Governance † (1) Governance merujuk kepada institusi dan aktor yang tidak hanya pemerintah; † (2) Governance mengidentifikasikan kaburnya batasbatas dan tanggungjawab dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi; † (3) Governance mengidentifikasikan adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif; † (3) Governance adalah mengenai self-governing yang otonom dari aktor-aktor; † (4) Governance menyadari untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya Kurniawan, 2007

New Governance † good governance memiliki sejumlah ciri sebagai berikut: „ „ „ „ „ „ „ „

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Akuntabel; Transparan; Responsif; Setara dan inklusif; Efektif dan efisien; Mengikuti aturan hukum; Partisipatif; Berorientasi pada konsensus (kesepakatan) Kurniawan, 2007

New Public Service † Kombinasi antara The New Public Management dan New Governance † The new public services mencoba untuk menggabungkan dua paradigma sebelumnya. Masyarakat harus memiliki akses yang besar terhadap pelayanan sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat † Paradigma the New Public Services lahir dari kerangka teori “Democratic Citizenship”. Dalam kerangka teori ini masyarakat adalah pemilik kedaulatan. Pengabaian terhadap hak-hak dasar rakyat dalam pelayanan publik berarti mengabaikan pemilik kedaulatan atas negara

Prasojo dkk, 2007

New Public Service † (1) serve rather than steer. † (2) Kepentingan publik adalah tujuan, bukan hanya sekedar produk † (3) Berpikir stratejik dan bertindak demokratik † (4) Melayani masyarakat, bukan pelanggan † (5) Akuntabilitas tidaklah sederhana † (6) Menghargai masyarakat, dan bukan hanya produktivitas † (7) menghargai masyarakat dan pelayanan publik yang lebih tinggi daripada kewirausahaan

Prasojo dkk, 2007

Bagaimana melakukan perubahan Æ Modernisasi Penyampaian Pelayanan

Mengapa Modernisasi Penyampaian Pelayanan † Kemajuan teknologi informasi & komunikasi † Visi Pemerintah ??? † Adanya strategi perubahan ???

McDonagh, 2004

Pendekatan dalam Reformasi Pelayanan Publik † Maintenance of existing relationships between the political system, the system of public administration and law, and the market economy – usually involving the enhancement of traditional controls (e.g. limiting expenditure, reducing staff numbers, enhancing efficiency, and eliminating corruption); † Modernisation of the system, by bringing in faster, more flexible methods in all aspects of the administrative system (e.g. financial management, human resource management, information systems management, service delivery) with some consequences for the political system. This approach to reform has also generally embraced regulatory reform, a commitment to openness, transparency and accountability along with a commitment to a participative approach to change; McDonagh, 2004

Pendekatan dalam Reformasi Pelayanan Publik † Marketisation of the system, by introducing as many market-type mechanisms as possible, while still keeping the general shape of the existing system of administration and law (e.g. through competition); and † Minimisation of the administrative system, by transferring to the market sector as many tasks as possible, through privatisation and contracting out McDonagh, 2004

Kunci Pengungkit Perubahan † Budgeting and financial management processes; † The civil service system; † Public transparency and accountability; † Decision-rights between central agencies and departments; † Creation and closure of organisations; † Use of private sector providers; and † Devolution of decision-making to agencies, authorities, and other Government bodies McDonagh, 2004

Tantangan utama † there is a need to nurture strong strategic leadership to ensure that current and new modernisation and change initiatives remain focused and deliver real value for all stakeholders involved † there is a need to nurture a highly integrated approach to the management of change emanating from the modernisation agenda McDonagh, 2004

Hal yang harus diperhatikan

Hakikat Pelayanan Publik † Masyarakat adalah pemegang saham utama dari pemerintah Æ karenanya, adalah kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat † Pemerintah ada untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat tanpa kecuali

Referensi † Indroharto, 1995, Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bogor-Jakarta: LPP HAN † Kurniawan, Teguh, 2007, “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance”, JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 7, No. 1 Januari † McDonagh, Joe, 2004, “Modernising Service Delivery: A Blueprint for Development and Change”, Report, Dublin: Reach † Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, Epakartika, dan Teguh Kurniawan, 2007, “Penataan Sistem Pengaturan Tatalaksana Perijinan Bidang Perekonomian”, Laporan Pendahuluan, Jakarta: Kementerian PAN