The Asia Pacific Journal of Management

Rochhaeni & Koesmawan / Evaluasi Program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja / 33-52

The Asia Pacific

ISSN: 2407-6325

Journal of Management

Vol. 1│No. 1

Evaluasi Program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja Rochhaeni*, Koesmawan** * *

Sekretariat Daerah, Kabupaten Lebak STIE Ahmad Dahlan, Jakarta

Article Info Keywords: SIPKD, Policy, Performance.

Abstract The purpose of this study was the effectiveness and efficiency of the Financial Management Information System in improving the performance of employees in Lebak. This research includes studies in which the mixture is more to the qualitative approach by including

quantitative

design.

Population

60

government departments in Lebak with the sample Corresponding Author: [email protected] [email protected]

used 30 respondents using purposive sampling technique. Analysis qualitative data using software NVivo 10 and Quantitative Analysis using SPSS 20 software. The findings of this study prove that; 1) effectiveness and efficiency of the Financial Management Information System can improve employee performance, 2) the appointment of personnel systems based Lebak administration policies, 3) Training and coaching organized by the Department of Revenue and Fiscal Management

33

The Asia Pacific Journal of Management Volume 1 No. 1, (2014-2015)

given once every year. This shows that the program is conceptually and empirically SIPKD is a program that helps local financial management in order to improve

organizational

performance

performance of employees

or

the

in financial data

processing activities. Tujuan dari penelitian ini adalah efektifitas dan efisiensi Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kabupaten Lebak. Penelitian ini termasuk penelitian campuran dimana pendekatan ini lebih kepada kualitatif dengan memasukan rancangan kuantitatif. Populasi 60 SKPD di Kabupaten Lebak dengan sampel yang digunakan 30 responden menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data kualitatif menggunakan software NVIVO 10 dan Analisa Kuantitatif menggunakan software

SPSS

20.

Temuan

penelitian

ini

membuktikan bahwa; 1) efektifitas dan efisiensi Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD)

dapat

meningkatkan

kinerja

pegawai, 2) sistem penunjukkan pegawai berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, 3) Pelatihan dan pembinaan diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Hal ini menunjukkan bahwa Program SIPKD secara konseptual dan empiris merupakan program yang membantu pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja organisasi ataupun kinerja pegawai dalam melakukan kegiatan ©2014 APJM. All rights reserved.

34

pengolahan data keuangan.


Pendahuluan Sistem informasi keuangan daerah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam menyampaikan data atau informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah dapat memberikan informasi keuangan daerah untuk masyarakat publik. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah menggunakan sistem informasi keuangan daerah atau disebut juga dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi SIPKD diimplementasi pemerintah daerah Kabupaten Lebak terdapat 60 (enam puluh) dinas dan badan. Pemerintah daerah Kabupaten Lebak memiliki 120 (seratus dua puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna SIPKD dengan masing-masing dinas/badan didampingi 2 (dua) orang. Dalam pemerintahan daerah Kabupaten Lebak seperti di dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, sebelum menggunakan SIPKD (Tahun 2009) laporan realisasi semester I tingkat daya serapnya sekitar 46,14% sedangkan setelah menggunakan SIPKD laporan realisasi semester I (Tahun 2011) tingkat daya serapnya meningkat menjadi sekitar 52,66%. Dengan menggunakan SIPKD, pemerintah dapat menyusun dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lebih cepat dan mengurangi tingkat kesalahan pengetikan jika dilakukan secara manual. SIPKD merupakan salah satu aplikasi

yang

digunakan

pemerintah

daerah

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan yang baik dan bersih, akan tetapi sebagian pegawai masih belum terbiasa dengan sistem ini. Dikarenakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dibuat untuk membantu pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaannya terhadap keuangan daerah agar tidak terjadi perbedaan persepsi

dalam

menginterpretasikan

dan

mengimplementasikan

berbagai

peraturan perundang-undangan. Selain itu, SIPKD ini dibangun berdasarkan metode transaksional, yakni metode jurnal otomatis dimana seluruh inputting data transaksi di input

35


sebagaimana dokumen fisik transaksi yang mereka terima, tidak berdasarkan debet kredit yang membuat pengelola keuangan harus berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan jurnal transaksi. Penerapan metode transaksional ini bertolak belakang dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa satu transaksi rata-rata menghasilkan lebih dari satu jurnal transaksi. Sedangkan pelaksanaannya pegawai daerah yang bertugas dalam menerima data transaksi kemudian ditelaah dan dilakukan analisa untuk membuat penyesuaian jurnal yang menyebabkan penggunaan waktu yang lama dan menguras pikiran pegawai yang bertugas. Menurut USADI, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. SIPKD juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-perundangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sehingga SIPKD diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah yang ditetapkan dan menjadi salah basis implementasi SIPKD dengan diberikan pelatihan secara intensif oleh pemerintah pusat mengenai penggunaan aplikasi SIPKD baik dipandang dari aspek pengguna (user) maupun aspek pemelihara (administrator) dan proses implementasi SIPKD ini mulai dijalankan oleh Kabupaten Lebak sejak tahun 2009 hingga sekarang. Selain itu dalam proses implementasi aplikasi SIPKD, pemerintah daerah Kabupaten Lebak didampingi oleh 2 (dua) orang FS (field support) untuk membantu efektifitas proses adaptasi dan implementasi SIPKD.

36


Dalam

perwujudannya

bahwa

implementasi

SIPKD

dengan

diberlakukannya surat edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SE.900/294/BAKD menyatakan bahwa melakukan percepatan pelatihan operator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta layanan supervisi dan asistensi pengoperasian aplikasi SIPKD belum dilakukan secara intensif kepada operator atau petugas penginputan (user). Masalah

pokok

dalam

penelitian

ini

berkaitan

dengan

belum

terimplementasi kinerja berbasis sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada dinas pemerintahan Kabupaten Lebak. Demikian juga pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Lebak, dari informasi pendahuluan yang diperoleh, permasalahan yang sering dihadapi yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan dana, proses pengelolaan keuangan yang belum rapi, serta rendahnya tingkat daya serap anggaran. Berdasarkan eksplanasi dalam fokus masalah tersebut, maka masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah efektifitas dan efisiensi Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam meningkatkan kinerja pegawai?; (2) Bagaimanakah sistem penunjukan pegawai yang ditugaskan untuk menggunakan Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?; (3) Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah dalam melatih dan membina pegawai yang menggunakan Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut; (1) Untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang efektifitas dan efisiensi Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kabupaten Lebak; (2) Untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang penunjukan pegawai yang ditugaskan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kabupaten Lebak; (3) Untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang kebijakan pemerintah daerah mengenai pelatihan dan pembinaan pegawai yang

37


menggunakan Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kabupaten Lebak. Dye dalam Parsons (2006) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan Dunn (2000) mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan, bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Pendapat lain dikemukakan oleh Jenkins dalam Parsons (2006) bahwa studi evaluasi adalah studi perubahan; bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 kementerian Negara/ lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan didisain dan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Sistem anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja digunakan sebagai: (1) Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan; (2) Output (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang digunakan; (3) Input (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang

38


digunakan; (4) Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara input (masukan) dengan output (keluaran). (Silalahi, 2012). Kinerja individu perangkat desa dalam melakukan pekerjaannya dengan menggunakan teknologi dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat terdeskripsi secara teori dengan menggunakan model Technology-to-Performance Chain (TPC) atau model rantai teknologi-ke-kinerja merupakan sebuah model memiliki peran penting dalam penggunaan teknologi untuk memengaruhi kinerja pada tingkat individual. Inti dari model ini adalah agar teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap kinerja individual maka teknologi tersebut harus dimanfaatkan dan teknologi tersebut harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Lone dan Lean mendeskripsikan (dalam Susanti, 2006) Technology-toPerformance Chain (TPC) atau model rantai teknologi-ke-kinerja sebagai asersi bagi teknologi informasi yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja individual, teknologi harus di utilisasi dan teknologi harus sesuai dengan tugas yang didukung. Penelitian Lone dan Lean merupakan pengembangan penelitian dari Goodhue dan Thompson (dalam Susanti, 2006) dengan memperluas lingkup pengujian dengan diversifikasi seting. Pengujian antar perusahaan dalam lingkup yang luas akan memberikan alasan yang lebih baik terhadap berbagai komponen yang ada pada Technology-to-Performance Chain. Model Technology-toPerformance Chain merupakan suatu model dimana teknologi memberikan pengaruh terhadap kinerja pada level individual. Lone dan Lean (dalam Susanti, 2006) dalam penelitiannya menjelaskan model rantai teknologi-ke-kinerja atau technology-to-performance chain (TPC) bahwa pemanfaatan dan sikap pengguna terhadap teknologi yang mempengaruhi kinerja individual, mengemukakan dua hal penting, yaitu: (1) Pentingnya teknologi tugas yang fit (Task Technology Fit) menjelaskan bagaimana teknologi menjadi panduan untuk mempengaruhi kinerja. Task Technology Fit disini merupakan konstruk kritis; (2) Fokus yang eksplisit mengenai hubungan antara konstruk yang memberikan suatu dasar teoritis yang kuat terhadap isu yang terkait

39


dengan pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja, yang meliputi: (a) adanya pilihan untuk mengukur keberhasilan Sistem Informasi Manajemen (Management Information System) dan (b) Pemahaman pengaruh kemampuan pengguna terhadap kinerja, pengembangan diagnosa terbaik untuk problem sistem informasi. Kinerja dapat dipengaruhi oleh kesesuaian teknologi-tugas dan utilisasi yang terdapat beberapa komponen, misalnya Task Technology Fit (TTF) memprioritaskan interaksi antar tugas, teknologi dan individu. Berbagai macam tugas yang pasti (sebagai contoh, saling ketergantungan antara tugas dengan kebutuhan informasi dari beberapa unit organisasi) membutuhkan berbagai macam fungsi teknologi yang pasti. Artinya bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu fungsi teknologi yang membantu satuan perangkat kerja daerah dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan tugas mereka sehingga berimbas terhadap kinerjanya. Pengaruh TTF terhadap pemanfaatan ditunjukkan melalui hubungan antara TTF dan kepercayaan mengenai konsekuensi penggunaan sistem (utilisasi). Hal ini dikarenakan TTF seharusnya merupakan penentu penting mengenai apakah sistem dipercaya dapat lebih bermanfaat, lebih penting atau relatif dapat memberikan keuntungan yang lebih. Pengaruh kinerja di dalam konteks ini berhubungan dengan prestasi dari tugas individu. Tingginya kinerja berimplikasi terhadap perbaikan efisiensi, perbaikan efektivitas dan atau peningkatan kualitas. Task Technology Fit (TTF) (Agustiani, 2010), merupakan teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. TTF merupakan persesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. Secara lebih spesifik, TTF merupakan persesuaian antara kebutuhan akan tugastugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi. Kesesuaian Tugas-Teknologi (Task-Technology Fit) diukur menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Goodhue. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang

40


harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, kecermatan, ketepatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hall (2001) mendeskripsikan sistem Informasi sebagai sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai. Dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA), sistem informasi menerima input yang disebut transaksi, yang kemudian dikonversi melalui berbagai proses menjadi output informasi yang akan didistribusikan kepada para pemakai informasi. Transaksi akan dibagi menjadi dua kelas: transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Dimana komponen sistem informasi menurut Bodnar dan Hopwood (dalam Suhartini) ada tiga hal yaitu; (a) perangkat keras (hardware) terdiri dari komputer, periferal (printer) dan jaringan; (b) perangkat lunak (software) kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu; dan (c) pengguna (brain ware). Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan dihubungkan dengan suatu perangkat masukan keluaran (input-output media), yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengguna sistem adalah manusia (man) yang secara psikologi memiliki perilaku (behavior) tertentu yang melekat pada dirinya, sehingga aspek keprilakuan dalam konteks manusia sebagai pengguna (behavior) sebagai faktor penentu. Dalam model TPC atau Technology-to-Performance Chain (Teknologi ke Kinerja) fokus terhadap utilisasi yang dapat memberikan pengaruh terdapat kinerja, fokus ini terkait dengan sikap dan keyakinan pengguna untuk memperkirakan utilisasi sistem informasi. Sehingga memperlihatkan suatu model teknologi untuk mempengaruhi kinerja. Umumnya riset utilisasi berdasarkan atas

41


teori sikap dan perilaku. Dalam arti hal tersebut perlu dilakukannya pembinaan dari pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Metodologi Penelitian Kegiatan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak khususnya di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan KUAL-kuan, dimana pendekatan ini lebih kepada kualitatif dengan memasukan rancangan kuantitatif. Notasi dari KUAL-kuan merupakan kependekan dari KUALITATIF dan kuantitatif. Pengapitalan dalam pendekatan diatas mengindikasikan adanya satu pendekatan atau metode yang lebih diprioritaskan (Creswell, 2010). Populasi penelitian ini merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lebak sebanyak 60 (enam puluh) SKPD. Dimana SKPD tersebut terdiri dari operator dan bendahara pengeluaran. Dari semua SKPD pemerintah Kabupaten Lebak yang melakukan penginputan SIPKD pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) tidak semua dikarenakan pada saat ini sudah memiliki jaringan online dalam melakukan penginputan. Dengan demikian 15 (lima belas) dinas yang melakukan penginputan atau sebanyak 30 responden. Sehingga sampel yang digunakan yakni purposive sampling. Dimana purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Noor, 2013). SKPD yang melakukan penginputan pada DPPKD sebanyak lima belas dinas dengan bendahara pengeluaran pembantu dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sehingga responden yang dijadikan sampel sebanyak tiga puluh (30) responden. Pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dua tahap ; (1) melaksanakan wawancara semi terstruktur; dan (2) penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi instansi terkait. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh,

42


kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama

proses penelitian dilaksanakan. Data

diperoleh, kemudian

dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Kemudian dilanjutkan pengolahan data kualitatif dengan menggunakan software Nvivo versi 10. Dalam pelaksanaannya, pengolahan data dilakukan melalui bantuan komputer dengan program SPSS versi 20.0. Menurut Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2010), model analisis interaktif meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus dengan bentuk skema sebagai berikut. Hasil Penelitian dan Pembahasan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam meningkatkan kinerja pegawai Dari sisi output atau keluaran yang dihasilkan terhadap kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ternyata dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Namun belum berjalan sesuai rencana, karena kebijakan tersebut masih terdapat kekurangan. Dengan melihat opini dan pendapat dari informan, harus diakui penggunaan SIPKD, masih banyak yang perlu dievaluasi khususnya dalam modul pertanggung jawaban. Artinya, kebijakan daerah untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan bagi SKPD dalam evaluasinya atau operasionalisasinya dari hasil atau keluaran diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak, namun kurang efektif, karena modul pertanggung jawaban belum sesuai dengan yang tertuang di PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dan PP No 71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

43


Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) telah menempuh upaya dalam

memberikan

informasi,

komunikasi

serta

pelatihan

agar

dapat

meningkatkan efektifitas dan efisiensi SIPKD bagi penggunanya, ternyata sangat berpengaruh pada tenaga pelaksana dan bendahara pengeluaran apakah mereka mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama dalam melakukan penginputan pengelolaan keuangan SKPD masing-masing. Hasil perhitungan secara kuantitatif menyatakan bahwa sikap dan perilaku pegawai sangat memengaruhi kinerja pegawai, sebagai berikut. Tabel 1 Hasil Perhitungan SPSS Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 101.914 111.453 213.367

ANOVAa df 2 28 30

Mean Square 50.957 4.128

F 12.345

Sig. .000b

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai b. Predictors: (Constant), Perilaku Pegawai, Sikap Pegawai

Dalam tabel diatas, menyatakan bahwa tingkat pengaruh sikap dan perilaku pegawai menunjukkan nilah Fhitung 12,345 dengan nilai Ftabel 3,304 artinya bahwa Fhitung > Ftabel, hal ini membuktikan terdapat pengaruh antar sikap dan perilaku pegawai terhadap kinerja pegawai, dengan tingkat signifikansi sebesar (0,000<0,005). Hal tersebut didukung dari Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern bahwa pimpinan dan pegawai instansi pemerintah memiliki sikap perilaku yang positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen bersih. Temuan wawancara juga menemukan bahwa SIPKD merupakan anggaran berbasis kas, sedangkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 pasal 1 menjelaskan bahwa (No 3) Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (No 8) SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

44


pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dari temuan ini terungkap bahwa belum terlaksananya kebijakan nasional, dikarenakan belum sesuai dengan peraturan pemerintah yakni di modul pertanggungjawaban dikarenakan dari kas basic menuju accrual basic. Selain itu juga terungkap bahwa efektifitas dan efisiensi Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat meningkatkan kinerja pegawai yang disebabkan baik efisiensikan waktu pengerjaan ataupun juga efektifitas dalam melakukan pengelolaan keuangan. Proses penginputan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik tergantung dari sikap dan perilaku pegawai tersendiri, serta jejaring internet juga dapat menjadi hambatan dalam pengerjaan. Sistem Penunjukan Pegawai Yang Ditugaskan Untuk Menggunakan Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penunjukan pegawai umumnya adalah PNS yang menjabat menjadi bendahara pengeluaran akan tetapi dapat juga pegawai Non-PNS yang bertugas untuk menjadi operator dalam penginputan keuangan SKPD dengan didampingi oleh admin yakni PNS atau bendahara pengeluaran dengan syarat menguasai komputer dan memahami keuangan. Penunjukan pegawai dalam pengelola keuangan daerah dengan SIPKD terkadang tidak diselenggarakan secara terbuka dan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kondisi ini berakibat pada tingginya tingkat kinerja, yang disebabkan dengan adanya syarat untuk menjadi operator penginputan harus memahami keuangan dan ahli dalam menggunakan komputer

khususnya

menggunakan

program

SIPKD,

kemudian

SKPD

mempertimbangkan pegawainya yakni PNS yakni pegawai pelaksana (operator) dan bendahara pengeluaran, dikarenakan pertimbangan tersebut sesuai dengan tupoksi mereka. Dari temuan ini terungkap bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak masih kekurangan sumber daya manusia, dikarenakan hampir 80% di seluruh kecamatan difasilitasi oleh DPPKD dalam proses input data ke SIPKD. Sistem penunjukkan pegawai berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

45


Lebak dengan dasar surat dari DPPKD ke instansi SKPD terkait untuk mempersiapkan dua orang pegawainya untuk menjadi admin dan operator dimana kedua pegawai tersebut memahami keuangan dan ahli dalam menggunakan komputer. Dari hal tersebut dibuatlah surat keputusan dari Bupati Kabupaten Lebak. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melatih Dan Membina Pegawai Yang Menggunakan Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelatihan dan pembinaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Bab XV pasal 326 butir nomor 1-3. Dari temuan lapangan bahwa di Kabupaten Lebak pelatihan dan pembinaan pegawai dalam penggunaan program SIPKD dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Pemberian pelatihan berupa soft skill kepada pegawai akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pada saat melakukan penginputan misalnya ketika terjadi permasalahan dalam penginputan terkadang dalam proses penginputan adanya kendala-kendala

yang memerlukan analisa dalam pengerjaanya.

Ketidakpekaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam melakukan pendampingan, pelatihan dan pembinaan akan dapat menghasilkan efek buruk terhadap kegiatan penginputan SIPKD, artinya bahwa pelatihan perlu dijalankan secara rutin sehingga persiapan pegawai dalam kegiatan-kegiatan penginputan akan produktif dan dapat meningkatkan kinerja pegawai demi mencapai tujuan organisasi. Harapan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pegawai sebesar 60% bagi pegawai pelaksana (operator) untuk memahami dalam pengoperasian SIPKD dan 80% bagi bendahara pengeluaran (admin) untuk dapat menguasai sistem ini, dikarenakan pada tahun 2015 akan menggunakan sistem yang lebih baru.

46


Dari temuan ini terungkap bahwa dalam melakukan pelatihan dan pembinaan diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelatihan dan pembinaan diberikan setiap tahun sekali. Dengan harapan hasil pelatihan dan pembinaan pegawai operator dapat memahami dalam pengoperasian SIPKD sebesar 60% dan admin dapat menguasai sistem sebesar 80%, dikarenakan pada tahun 2015 akan menggunakan sistem yang lebih baru. Simpulan Hasil penelitian dan kajian terhadap kinerja satuan kerja dalam program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa responden kelompok pria lebih banyak dibanding dengan kelompok wanita, responden yang berusia 31 sampai 40 tahun mendominasi dalam pelaksanaan program SIPKD, dan kelompok pegawai berdasarkan pendidikan paling banyak adalah pendidikan sarjana (S1), dan pegawai yang memiliki masa kerja paling banyak adalah pegawai yang bekerja < 6 tahun. Kesimpulan-kesimpulan dapat dipaparkan sebagai berikut. 1.

Evaluasi kebijakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah masih belum terlaksananya kebijakan nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, dimana modul pertanggungjawaban dari kas basic menuju accrual basic. Proses penginputan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik tergantung dari sikap dan perilaku pegawai tersendiri, dimana sikap dan perilaku pegawai menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja pegawai.

2.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak masih kekurangan sumber daya manusia, dikarenakan hampir 80% di seluruh kecamatan difasilitasi oleh DPPKD dalam proses input data ke SIPKD dengan sistem penunjukkan pegawai berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan dasar surat dari DPPKD ke instansi SKPD terkait dari hal tersebut dibuatlah surat keputusan dari Bupati Kabupaten Lebak.

47


3.

Pelatihan dan pembinaan diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Pelatihan dan pembinaan diberikan setiap tahun sekali. Dengan harapan hasil pelatihan dan pembinaan pegawai operator dapat memahami dalam pengoperasian SIPKD sebesar 60% dan admin dapat menguasai sistem sebesar 80%, dikarenakan pada tahun 2015 akan menggunakan sistem yang lebih baru.

Saran Rancangan pengoptimalan Program SIPKD yang dievaluasikan dari DPPKD diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan kinerja pegawai namun terbentuknya peningkatan sumber daya manusia melalui efektifitas SIPKD. Saran yang diusulkan untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut. 1. Dalam pelaksanaan Program SIPKD sebagai serangkaian prosedur dan mekanisme dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai dalam evaluasi program SIPKD, pemerintah daerah hendaknya melibatkan seluruh komponen Pengelola Keuangan Daerah mulai dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP) hingga Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). 2. Kekurangan sumber daya manusia di dalam pemerintahan daerah Kabupaten Lebak dalam penggunaan SIPKD, seharusnya DPPKD dalam proses penunjukan pegawai di SKPD harus lebih selektif dengan pembentukan syaratsyarat harus lebih jelas dalam penunjukan pegawai menjadi operator SIPKD. Kemampuan pegawai dalam mengoperasikan komputer dan pengetahuan tentang keuangan sangat dibutuhkan dalam SIPKD. 3. Perlunya peningkatan intensitas pelatihan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) oleh pemerintah daerah, seyogyanya dalam melatih dan membina pegawai merupakan kegiatan yang memerlukan rutinitas per tahunnya dengan mendatangkan pengajar yang berkemampuan dalam mengaplikasikan program SIPKD.

48


Daftar Pustaka Agustiani, Nurul Huda. (2010). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) terhadap Kinerja Individual Dengan Kemudahan Penggunaan Sebagai Variabel Moderating: Studi Empiris Pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Creswell, John W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dunn, William N. (2000). Public Policy Analysis; An Introduction. New Jersey: Pearson. Gibson, et. al. (2008). Organizations: Behavior, Structure, Processes. Singapore: Mcgraw-Hill. Huscroft, Joseph R., Benjamin T. Hazen, Dianne J. Hall dan Joe B. Hanna. (2013). Task-technology fit for reverse logistics performance, The International Journal of Logistics Management. Vol. 24 No. 2. Ivancevich, John M., et al., (2008). Organization Behavior and Management. Singapore: MCGraw-Hill. James A. Hall. (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Jogiyanto. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi. Jokela, Timo., et al., (2004) Using The Iso 9241-11 Definition Of Usability In Requirements Determination: Case Studies, Oulu University, Sept. Kurniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan. Laudon, K.C. dan J. P. Laudon. (2004). Management Information Systems: Managing The Digital Firm. Prentice Hall: New Jersey. Luarn, Pin dan Kuo-Liang Huang. (2009). Factors Influencing Government Employee Performance via Information Systems Use: an Empirical Study. Journal of e-Government. Volume 7 Issue 3. Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Matis, Robert L. dan John H Jackson. (2002). Human Resources Management, Singapore: South-Western Pub.

49


McPheat, Sean. (2013). Coaching and Mentoring. UK: MTD training & bookbon.com. Musanef. (2000). Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. Neenan, Michael dan Stephen Palmer. (2001). Cognitive Behavioural Coaching. Stress News. Vol.13 No 3. Noor, Juliansyah. (2012). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana. Parsons, Wayne. (2006). Publicy Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana. Pelengkap Buku Pegangan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Mei 2008. Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2008. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Permendagri no 13 tahun 2006. Purwaningsih, Susanti. (2010). Analisis Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) Online (Studi Pada PT Jamsostek (Persero). Jurnal Aset. Vol. 12 No. 2, Februari 2010. Riant Nugroho. (2010) Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. Robbins, Stephen P. and Timothy A. Judge. (2009). Organization Behavior. Singapore: Mc Graw-Hill. Saleh, Taufik., Darwanis, Usman Bakar. (2012). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Pengguna Software Akuntansi Pada Pemerintah Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1, No. 1, November. Schermerchorn, John R., et al. (2005). Organizational Behavior. Singapore: John Wiley & Son.

50


Silalahi, Sem Paulus. (2012). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kota Dumai). Jurnal Ekonomi. Volume 20, Nomor 3 September. Suhartini, Dwi dan Wiwik Handayani. (2009). Model Penerimaan Teknologi Informasi oleh Dosen pada Perguruan Tinggi di Surabaya, Pemaparan pada Seminar Nasional Implementasi Sistem Manajemen Kualitas Iso 9001-2008 dan Iwa 2 dalam upaya Meningkatkan Kualitas Dosen dan Mahasiswa. Fakultas Ekonomi UPN “Veteran”. Jawa Timur. Surabaya. 10 Desember. Susanti, Vivi Ani. (2006). Teknologi Tugas yang Fit dan Kinerja Individual. Jurnal Maksi, Vol. 6 No. 2 Agustus. Usman, Sunyoto. (2010). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Widodo, Joko. (2008). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Coaching Employees. (2000). Business Owner’s Toolkit: Total Know-How for Small Business. Http://www.toolkit.cch.com/text/PO5_7330.asp Http://Www.Usadi.Co.Id/Informasi/Sistem-Informasi-Pengelolaan-KeuanganDaerah/

51


52

The Asia Pacific Journal of Management

Recommend Documents