TESIIS
KED DUDUKA AN HUK KUM PE ERUSAH HAAN “B BENTUK K USA AHA TE ETAP” (P PERMAN NENT ES STABLISH HMENT)) DALAM M DIMEN NSI HUK KUM PE ENANAM MAN MODA AL DI IN NDONES SIA
PUTU U RATIH PR RABANDA ARI
PROGRA AM PASC CASARJA ANA UNIVE ERSITAS UDAYAN NA DENPASAR 2014 4
TESIIS
KED DUDUKA AN HUK KUM PE ERUSAH HAAN “B BENTUK K USA AHA TE ETAP “(P PERMAN NENT ES STABLISH HMENT)) DALAM M DIMEN NSI HUK KUM PE ENANAM MAN MODA AL DI IN NDONES SIA
PUTU RATIH PR RABANDARI N NIM. 10905 561055
PROG GRAM MAGISTER M R PROGRAM M STUDI ILMU HU UKUM PROGRA AM PASC CASARJA ANA UNIVE ERSITAS UDAYAN NA DENPASAR 2014 4
ii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 7 JULI 2014
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH. MH. LLM NIP. 19611101 198601 2 001
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum NIP. 19640402 198911 2 001
Mengetahui, Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana,
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LLM NIP. 19611101 198601 2 001
Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN “BENTUK USAHA TETAP” (PERMANENT ESTABLISHMENT) DALAM DIMENSI HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
Tesis untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
PUTU RATIH PRABANDARI NIM. 1090561055
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 iv
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 7 JULI 2014
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 2004/UN14.4/HK/2014 Tanggal: 2 Juli 2014
Ketua
: Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LLM
Sekretaris
: Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum
Anggota
: 1. Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH 2. Dr. I Ketut Westra, SH., MH 3. Dr. I Made Sarjana, SH., MH
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Putu Ratih Prabandari
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: Kedudukan Hukum Perusahaan “Bentuk Usaha Tetap” (Permanent
Establishment)
Dalam
Dimensi
Hukum
Penanaman Modal Di Indonesia Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, Juli 2014 Yang menyatakan
Putu Ratih Prabandari
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat
anugerah-NYA
penulis
dapat
melakukan
penelitian
dan
dapat
menyelesaikan penulisan tesis ini.Serta dapat melalui dan menyelesaikan tahapan belajar seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN “BENTUK USAHA TETAP” (PERMANENT
ESTABLISHMENT)
DALAM
DIMENSI
HUKUM
PENANAMAN MODAL DI INDONESIA” ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan arahan di dalam pembuatan tesis ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada : 1. Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD, KEMD, Rektor Universitas Udayana. 2. Ibu Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. SLKJ., Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. 3. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., L.LM.,
Ketua
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.
vii
5. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum.,L.LM., Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat di dalam penulisan tesis ini. 6. Ibu Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum., Pembimbing II yang juga selalu memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini. 7. Para penguji, Bapak Dr. Wayan Wiryawan, S.H., M.H., Bapak Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H., dan Bapak Dr. I Made Sarjana, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi penulis di dalam menyempurnakan isi penelitian ini. 8. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah mengajar penulis, selama menjalani masa belajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. 9. Kepada seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dan selalu memberikan pelayanannya dan informasi mengenai perkulihan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. 10. Ni Putu Suari Giri, S.H., M.H., I Dewa Ayu Mas Ismayani, S.H., Ni Putu Ria Dewi Marheni, S.H. M.H, Komang Kartika Trisna Dewi, S.H., I Gede Made Dwidha Pradnya Wira Putra, S.H., Putu Aprilya Laraswati, S.H., Anak Agung Gede Agung Eka Mahartha, S.H., Ni Nyoman Muryatini, S.H., Kadek Dewi Purwaningsih, S.H., Ida Ayu Gede Narasanti, S.H., dan I
viii
Wayan Juwahyudhi, S.H., M.H., yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis. 11. Teman-teman Konsentrasi Hukum Bisnis serta teman-teman seangkatan penulis selama penulis menjalani masa perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 12. Juga kepada seluruh pihak-pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telahh banyak membentu penulis di dalam melakukan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga secara khusus penulis sampaikan untuk kedua orang tua penulis. Papa Penulis I Ketut Wisada, S.E., M.Si dan Ni Putu Purwanti, S.H.,M.Hum., yang telah memberi dukungan dan semangat pada penulis, serta membantu memberikan arahan kepada penulis selama proses pembuatan tesis ini. Suami Penulis I Nyoman Jagat Maya, S.T, M.T., yang selalu memberikan kasih sayang dan mendukung penulis selama pembuatan tesis ini serta I Gede Danendra Pramudya anakku tercinta. Adik Penulis Nyoman Pramesti Sukma, S.E., serta Ketut Gde Swara Siddhi Yatna dan seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis buat ini jauh dari sempurna, maka dari itu
sangat
diharapkan jika terdapat masukan dan saran, demi
ix
penyempurnaan tesis ini untuk menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap tesis ini dapat diterima dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
Denpasar, Juli 2014 Hormat penulis,
Putu Ratih Prabandari
x
ABSTRAK Perusahaan dengan bentuk usaha tetap merupakan suatu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi maupun badan usaha yang tidak didirikan di Indonesia untuk menjalankan usahanya di Indonesia ini memiliki perbedaan dengan konsep bentuk usaha yang diperkenankan menurut Undang-undang Penanaman Modal. Untuk badan usaha yang berstatus penanaman modal dalam negeri bentuk usahanya tidak harus dalam bentuk badan hukum, lain halnya dengan penanaman modal asing, pembentuk undang-undang mensyaratkan badan usahanya berbentuk hukum Perseroan Terbatas Terdapat dua permasalahan yang dianalisis dalam tesis ini, yaitu; 1.Bagaimana kedudukan hukum perusahaan dengan bentuk usaha tetap dalam perspektif Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan 2.Bagaimana akibat hukum dari perusahaan bentuk usaha tetap dalam dimensi hukum penanaman modal berkaitan dengan penerimaan pajak. Tesis ini merupakan penelitian normatif yang meneliti adanya kekosongan norma dari perusahaan dengan bentuk usaha tetap. Analisa yang dilakukan dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam tesis ini menggunakan teknik penafsiran dengan menggunakan metode pendekatan masalah berupa perundangundangan, pendekatan sejarah, pendekatan fakta, pendekatan filsafat dan pendekatan analisis konsep hukum. Dan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur terkait, majalah, jurnal serta karya ilmiah yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini. Terkait dengan hal-hal diatas, maka negara pemberi dan penerima modal mengadakan suatu rekonsiliasi jurisdiksi pajak dari negara-negara yang bersangkutan. Dalam rangka untuk penghindaran pajak berganda Indonesia telah melakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda bilateral dengan negaranegara lain. Dengan berlakunya ketentuan dalam Perjanjian Perpajakan, selain didasarkan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan perlakuan perpajakan terhadap perusahaan dengan bentuk usaha tetap juga berdasarkan Perjanjian Perpajakan yang berlaku.
Kata kunci :Bentuk Usaha Penghindaran Pajak Berganda
Tetap,
xi
Penanaman
Modal,
Perjanjian
ABSTRACT Companies with a permanent establishment is an establishment that is used by individuals or businesses that are not incorporated in Indonesia to conduct its business in Indonesia has differences with the concept of establishment is permitted under the Investment Law. For a business entity with the status of domestic investment should be in the form of business not the legal entity, another case with foreign investment, law makers require business entity incorporated as a Limited Liability Company There are two issues are analyzed in this thesis, namely; 1.How legal position of the company with a permanent establishment in the perspective of the Law No. 25 of 2007 on Investment, and legal consequences of the company 2.How permanent establishment within the dimensions of investment law relating to tax revenue. This thesis is a normative study that examines the void norm of companies with a permanent establishment. Analysis is performed in answering the issues raised in this thesis using interpretive techniques using methods approach the problem in the form of legislation, the historical approach, the fact approach, philosophical approach and analytical approach to legal concepts. And legal materials derived from legislation, relevant literature, magazines, journals and scientific papers that are used to discuss the issues raised in this thesis. Related to the above matters, the state capital providers and recipients hold a reconciliation of the tax jurisdiction of the countries concerned. In order for the avoidance of double taxation Indonesia has bilateral Double Taxation Avoidance Agreements with other countries. With the enforcement of the provisions of the Tax Treaty, in addition based on the Income Tax Act tax treatment to companies with a permanent establishment is also based on the applicable Tax Treaty.
Keywords: Permanent Establishment, Investment, Tax Treaty
xii
RINGKASAN Perusahaan dengan bentuk usaha tetap yang merupakan suatu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi maupun badan usaha yang tidak didirikan di Indonesia untuk menjalankan usahanya di Indonesia ini memiliki perbedaan dengan konsep bentuk usaha yang diperkenankan menurut Undangundang Penanaman Modal, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal. Untuk badan usaha yang berstatus penanaman modal dalam negeri bentuk usahanya tidak harus dalam bentuk badan hukum, lain halnya dengan penanaman modal asing, pembentuk undang-undang mensyaratkan badan usahanya berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), dalam hal kaitannya dengan eksistensi PT sebagai subyek hukum yang mandiri. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua permasalahan yaitu; pertama, Bagaimana kedudukan hukum perusahaan dengan bentuk usaha tetap dalam perspektif Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal? dan kedua,bagaimana akibat hukum dari perusahaan bentuk usaha tetap dalam dimensi hukum penanaman modal berkaitan dengan penerimaan pajak? Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai perusahaan dengan bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman secara langsung berarti penanam modal (investor) membentuk suatu badan usaha atau perusahaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan ketentuan terhadap penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Dengan adanya keterkaitan antara negara pemodal dengan penerima modal ini, sering kali dalam arus dana tersebut terhambat oleh peraturan perpajakan masing-masing negara, peraturan perpajakan yang berbeda antara negara penerima modal dengan pemberi modal ini menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda terhadap orang pribadi ataupun badan yang sama. Terkait dengan hal-hal diatas, maka negara pemberi dan penerima modal mengadakan suatu rekonsiliasi jurisdiksi pajak dari negara-negara yang bersangkutan, dengan adanya rekonsiliasi ini, maka hak-hak pemajakan dari masing-masing negara dapat diatur dengan jelas dan tegas, sehingga mampu meminimalisirkan pengenaan pajak berganda dan penyelundupan terhadap pajak. Rekonsiliasi yang terjadi diantara dua negara atau dua jurisdiksi pajak yang berbeda ini biasa disebut dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty atau Tax Convention). Untuk terjadinya dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini kebijakan dari suatu negara dalam menentukan jurisdiksi perpajakan internasionalnya menjadi faktor utama. Karena di dunia perpajakan internasional tidak ada ketentuan atau kaidah-kaidah yang membatasi hak pemajakan suatu negara terhadap subyek maupun obyek pajak luar negeri. Perusahaan dengan
xiii
bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri yang kewajiban perpajakannya diperlakukan relatif sama dengan wajib pajak badan dalam negeri lainnya (baik formal maupun material). Perbedaan mendasar dibandingkan dengan wajib pajak dalam negeri adalah perusahaan dengan bentuk usaha tetap tidak dapat menikmati tax treaty antara Indonesia dengan negara treaty partner lainnya karena bukan penduduk Indonesia dan atas laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh perusahaandengan bentuk usaha tetap dikenakan branch profit tax. Dari segi perlindungan penanam modal dalam rangka kepastian hukum yang dianut oleh UU Penanaman Modal, perusahaan dengan bentuk usaha tetap yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ini tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena penanaman modal yang dilakukan tidak dengan badan usaha yang berbentuk PT. Perjanjian penghindaran pajak berganda sangat mengakomodasi ketentuan yang memberikan perlindungan bagi penduduk di negara pihak lainnya dimana perlindungan ini berupa non diskriminasi dan penyelesaian sengketa pajak yang tidak sesuai dengan penerapan sebagaimana dimaksud dalam persetujuan, serta persetujuan ini juga mengakomodir kepentingan politik dari kedua negara pihak pada persetujuan, perusahaan dengan bentuk usaha tetap antara lain berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana untuk menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu tahun pajak, serta pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif umum seperti yang berlaku untuk wajib pajak dalam negeri pada umumnya. Perusahaan dengan bentuk usaha tetap menurut pengertian Undang-Undang Pajak Penghasilan memperbolehkan untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia melakukan usahanya di Indonesia, maka perusahaan dengan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia tunduk pada UndangUndang Pajak Penghasilan dalam pengenaan pajak atas laba yang diperolehnya serta tunduk pada ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang telah diatur dalam tax treaty dengan negara mitra. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi kekosongan norma dalam undang-undang Penanaman Modal, karena di dalam undang-undang tersebut tidak ada satupun menyebutkan mengenai perusahaanbentuk usaha tetap dan perusahaan dengan bentuk usaha tetap hanya ada disebutkan dalam undang-undang Pajak Penghasilan dimana perusahaan dengan bentuk usaha tetap merupakan subyek pajak luar negeri, sehingga penanam modal dengan bentuk usaha tetap tidak mendapat perlindungan hukum dan perusahaan dengan bentuk usaha tetap mempunyai status sebagai wajib pajak luar negeri, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN …………………………………………………i HALAMAN SAMPUL DALAM ………………………………………………...ii LEMBAR PENGESAHAN....................................................................................iii PERSYARATAN GELAR MAGISTER ……………………………………….. iv PERNYATAAN TELAH DIUJI …………………………………….…………...v SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT …………………………………. vi UCAPAN TERIMA KASIH ……………………………………………………vii ABSTRAK ……………………………………………………………………….xi ABSTACT ……………………………………………………………………… xii RINGKASAN ………………………………………………………………….. xiii DAFTAR ISI ………………………………………………………………….... xv DAFTAR TABEL …………………………………………………………….... xix
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 1.2. Rumusan Masalah .......................................................................... 8 1.3. Ruang Lingkup Masalah................................................................ 10 1.4. Tujuan Penelitian........................................................................... 10 1.4.1.TujuanUmum........................................................................ 10 1.4.2.Tujuan Khusus...................................................................... 10 1.5. Manfaat Penelitian......................................................................... 11 1.5.1. Manfaat Teoritis .................................................................. 11
xv
1.5.2. Manfaat Praktis.................................................................... 12 1.6 Orisinalitas Penelitian.................................................................... 12 1.7 Landasan Teoritis .......................................................................... 15 1.8.Metode Penelitian ........................................................................... 29 1.8.1 Jenis Penelitian..................................................................... 29 1.8.2 Jenis Pendekatan .................................................................. 30 1.8.3 Sumber Bahan Hukum ......................................................... 31 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................... 31 1.8.5 Teknik Analisa Bahan Hukum ............................................. 32
BAB II
TINJAUAN
UMUM
TENTANG
PERUSAHAAN
DENGAN
BENTGUK USAHA TETAP DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL 2.1. Tinjauan UmumTentang Pajak Penghasilan ................................. 33 2.1.1 Definisi Pajak Penghasilan dan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap ......................................................................... 37 2.2. Tinjauan Umum Tentang Bentuk Badan Usaha ............................ 46 2.3. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal
Asing Menurut
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ....................................... 58
BAB III KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DENGAN BENTUK USAHA TETAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL
xvi
3.1.Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap....................77 3.1.1 Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty)......77 3.1.2 Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan………………………………………………...88 3.1.3 Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam Undang-Undang Penanaman Modal…….............................98 3.2. Bentuk–Bentuk
Kerjasama
Penanaman Modal
Asing Yang
Digunakan Dalam Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap........ 99 3.3. Bentuk–Bentuk
Kerjasama Penanaman
Modal Asing Yang
Digunakan Dalam Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap.......116
BABVI
AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN BENTUK USAHA TETAP DALAM DIMENSI HUKUM PENANAMAN MODAL BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN PAJAK 4.1. Perusahaan Bentuk Usaha Tetap Yang Dikaitkan Dengan Pengenaan Perjanjian Pajak Berganda ........................................ 123 4.2. Akibat Hukum Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam Kegiatan Usaha Penanaman Modal ............................................. 139
xvii
BAB V
PENUTUP 5.1. Simpulan...................................................................................... 141 5.2. Saran ............................................................................................ 141
DAFTAR BACAAN
xviii
DAFTAR TABEL
1. Perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia dengan negara lain...........79 2. Masa yang ditentukan dalam perjanjian perpajakan untuk proyek konstruksi, instalasi, dan proyek perakitan serta proyek pengawasan........83 3. Masa yang ditentukan dalam perjanjian perpajakan untuk pemberian jasa......85
xix
