STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016 UNIVERSITAS UDAYANA

STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

UNIVERSITAS UDAYANA 2016

MUKADIMAH

Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat mengamanatkan, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 ayat (1) lebih lanjut ditetapkan setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan pada ayat (3) ditetapkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam rangka hal itu, visi penyelenggaraan pendidikan nasional dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah di era globalisasi. Bahwa Universitas Udayana didirikan tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962 jo. Surat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963, tanggal 13 Januari 1963. Sebagai pendidikan tinggi milik pemerintah dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Universitas Udayana memiliki kewajiban moral mewujudkan visi penyelenggaraan pendidikan nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Oleh karena itu, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi didasarkan pada Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan, sesuai motto Universitas Udayana, taki takining sewaka guna widya, dan falsafah Tri Hita Karana. Bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Perguruan Tinggi, status Universitas Udayana sebagai STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

1

Badan Layanan Umum, maupun tuntutan pasar kerja telah mendorong perlunya perubahan terhadap Statuta Universitas Udayana Tahun 2012. Dalam rangka hal itu, maka Universitas Udayana melakukan penyempurnaan dan penetapan Statuta Universitas Udayana tahun 2016 yang dijadikan peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun sebagai landasan penyusunan peraturan serta prosedur operasional di Universitas Udayana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan: 1. Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. 2. Statuta Unud adalah peraturan dasar bagi Unud dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai landasan dalam merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Unud. 3. Tri Hita Karana adalah landasan filosofis tentang keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. 4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 6. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan yang ditetapkan oleh Unud sesuai dengan capaian pembelajaran program studi dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.


3

8. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS, adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari jenjang pendidikan tertentu yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil. 9. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan setiap dosen dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan, secara mandiri, dan bertanggung jawab. 10. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Bidang ilmu monodisiplin adalah bidang ilmu dengan program pendidikan yang kurikulum intinya berasal dari satu bidang ilmu. 12. Bidang ilmu multidisiplin adalah bidang ilmu dengan program pendidikan yang kurikulum intinya berasal dari multidisiplin bidang ilmu. 13. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat OTK Unud adalah organisasi dan tata kerja di lingkungan Unud yang ditata dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Senat Unud yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unud. 15. Kerektoran adalah unsur pengelola yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik yang dipimpin oleh Rektor. 16. Rektor Unud yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggungjawab kegiatan yang memberikan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik atas dasar persetujuan Senat.

4


17. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat Fakultas. 18. Pimpinan Program Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Program Pascasarjana. 19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 20. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Unud. 21. Dosen Tidak Tetap adalah dosen dari luar lingkungan Unud dengan perjanjian kerja yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Unud. 22. Dosen Tamu adalah dosen dari luar lingkungan Unud yang diundang untuk mengajar di Unud selama jangka waktu tertentu. 23. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen tetap Unud yang masih aktif dalam melaksanakan Tri Dharma di lingkungan Unud. 24. Guru Besar Dosen Tamu adalah guru besar dosen tidak tetap yang diundang untuk mengajar di Unud selama jangka waktu tertentu. 25. Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unud. 26. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unud. 27. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat Rektor Unud untuk menjabarkan Statuta Unud dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dalam menata kelancaran tugas sebagai penyelenggara perguruan tinggi. 28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

5

BAB II IDENTITAS Pasal 2 (1) Unud merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Bukit Jimbaran, Kabupaten Badung. (2) Cikal bakal Unud adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno, dibuka oleh J.M. Menteri P.P. dan K. Prof. Dr. Priyono, pada tangga1 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Ilmu Budaya, Jalan Nias Denpasar. (3) Unud didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 104 Tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962, yang terdiri atas Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (4) Pendirian Unud dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1963, tanggal 13 Januari 1963. (5) Hari lahir Unud yang jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perayaan hari ulang tahun Unud dialihkan ke tanggal 29 September, yang mengambil hari lahirnya Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga di Denpasar. Pasal 3 (1) Pola Ilmiah Pokok Unud adalah Kebudayaan. (2) Motto Unud adalah taki takining sewaka guna widya. (3) Motto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. 6


(4) Lambang Unud bernama Widya Cakra Prawartana. (5) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila. (6) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup unsur-unsur: a. Berwujud sebuah lingkaran yang mempunyai roda cakra, di tengah terdapat padma (bunga teratai) dengan delapan helai daun yang melambangkan delapan penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila. b. Roda cakra mempunyai empat buah jari-jari yang melambangkan kekuatan yang membaja dari empat sila Pancasila. c. Bagian luar dari jari-jari lingkaran roda dihiasi dengan 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Unud. d. Warna lambang Unud adalah kuning keemasan/RGB (255,255,0) yang melambangkan matahari terbit dengan wama dasar biru/RGB (0,0,255) yang melambangkan warna langit. e. Pada sisi bawah lambang Unud terdapat tulisan Universitas Udayana. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan penggunaan lambang Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor. (8) Lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini. Pasal 4 (1) Bendera Unud berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan perbandingan 3 (tiga) berbanding 2 (dua) berwarna dasar biru, di tengah-tengahnya terdapat lambang Unud yang


7

berwarna kuning keemasan dengan diameter setengah dari lebar bendera. (2) Bendera Fakultas di lingkungan Unud memiliki pola dasar yang sama dengan pola bendera Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tambahan warna sesuai dengan identitas keilmuan masing-masing fakultas, dengan ukuran 10% (sepuluh persen) dari panjang bendera yang diletakkan di sisi bendera yang berdekatan dengan tiang bendera. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan penggunaan bendera Unud dan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. (4) Bendera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini. Pasal 5 (1) Tari kebesaran Unud adalah Tari Prabu Udayana. (2) Tari Prabu Udayana ditarikan oleh 8 (delapan) orang penari, yakni 2 (dua) orang penari menggambarkan Prabu Udayana dan Guna Pria Darmapatni (permaisuri) serta 6 (enam) orang dayang-dayang yang mengiringi Prabu Udayana dan Permaisuri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergelaran Tari Prabu Udayana diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 6 (1) Unud memiliki Himne dan Mars yang wajib dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Unud. (2) Himne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

8


Pasal 7 (1) Unud mempunyai Tata Busana Akademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, corak, warna, dan pemakaian Tata Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 8 Dies Natalis Unud diperingati pada setiap tanggal 29 September, dalam sidang Senat terbuka dengan acara pokok laporan Rektor dan Orasi Ilmiah yang dihadiri oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI Pasal 9 (1) Unud menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis 1 (Sp1), spesialis 2 (Sp2), dan Program Kekhususan. (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program diploma dan program sejenis lainnya. (5) Penyelenggaraan program kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.


9

Pasal 10 (1) Kurikulum Unud dikembangkan berdasarkan: a. visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Unud; b. jati diri Unud; dan c. prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (2) Kurikulum Unud dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan berpikir, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. (3) Kurikulum Unud diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Kurikulum Unud harus menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perkuliahan, dan penilaian hasil belajar yang tertuang dalam kurikulum, serta kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 11 (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Unud adalah Bahasa Indonesia. (2) Bahasa asing dapat digunakan sesuai dengan tuntutan pembelajaran. (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran. Pasal 12 (1) Wisuda dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. 10


(2) Upacara wisuda dilakukan dalam sidang Senat Unud. (3) Setiap wisudawan wajib mengucapkan janji wisudawan. (4) Upacara wisuda diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yang disesuaikan dengan kebutuhan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai janji wisudawan, tata cara, dan tata tertib upacara wisuda diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 13 (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang ilmu masing-masing. (3) Penelitian diarahkan untuk menghasilkan karya yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan umat manusia baik tingkat lokal, nasional, dan internasional. (4) Program penelitian dilaksanakan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 14 (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada konsep pembangunan daerah dan nasional dengan tujuan untuk


11

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (3) Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. (4) Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disebarluaskan dalam bentuk bahan ajar, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 15 (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan memberikan kebebasan kepada dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma serta etika keilmuan. (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di lingkungan Unud terkait dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unud menjamin agar setiap dosen dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan etika keilmuan. (4) Dosen dalam melaksanakan kebebasan akademik wajib bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan beserta hasilnya sesuai dengan norma dan etika keilmuan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma dan etika keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

12


Pasal 16 (1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sivitas akademika Unud berpedoman pada otonomi keilmuan. (2) Otonomi keilmuan memberikan kesempatan kepada dosen dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang berlaku. Pasal 17 (1) Unud memberikan gelar akademik, profesi, dan vokasi kepada mahasiswa yang telah ditetapkan lulus dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Unud memberikan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah serta penggunaan gelar akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1) Unud dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan atas prestasinya di bidang keilmuan dan berdedikasi sangat tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau berjasa terhadap Unud dan bangsa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tolok ukur, dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 19 (1) Unud memberikan Gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) dan Anugrah Universitas Udayana (Udayana Award) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasanya


13

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, kebudayaan, dan seni. (2) Anugrah gelar Dr. H.C. diusulkan oleh Fakultas/Pascasarjana sesuai bidang ilmu melalui Program Doktor dengan persetujuan Senat. (3) Seseorang yang dianugrahi gelar Dr. H.C. wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai jasa/pengabdian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Rapat Senat Khusus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penganugerahan gelar Dr. H.C. atau Udayana Award, dan penyampaian orasi ilmiah diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan Unud Pasal 20 Visi Unud adalah “Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya”. Pasal 21 Visi Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diwujudkan melalui Misi Unud, mencakup: a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; b. mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa;

14


c. memberdayakan Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; dan d. menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Unud serta perekonomian nasional. Pasal 22 Visi Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diwujudkan melalui tujuan Unud, mencakup: a. menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; b. meningkatkan kapasitas Unud dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat; c. mengembangkan tata kelola Unud yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU); d. menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Unud; dan e. menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua Organisasi Unud Pasal 23 Organ Unud terdiri atas: a. Senat; b. Kerektoran; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Pertimbangan. STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

15

Paragraf 1 Senat Pasal 24 (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Ketua dan Sekretaris Senat dijabat oleh anggota yang bukan dari unsur pimpinan Unud. (3) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih diantara anggota oleh anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor. (4) Anggota Senat yang sedang ditugaskan oleh Rektor pada instansi lain di luar lingkungan Unud tidak kehilangan status keanggotaannya sepanjang masih aktif melaksanakan Tri Dharma di lingkungan Unud minimal 12 sks per semester. (5) Dalam melaksanakan tugas, Senat membentuk komisi yang beranggotakan anggota Senat sesuai dengan kebutuhan tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Senat. (6) Ketua dan Sekretaris komisi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan anggota komisi Senat. (7) Masa tugas anggota Senat adalah 4 (empat) tahun, kecuali yang berasal dari Guru Besar sampai pensiun. Pasal 25 (1) Senat Unud terdiri atas Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, wakil dosen dari masing-masing Fakultas yang ditetapkan sebagai anggota Senat. (2) Guru Besar ditetapkan sebagai anggota Senat setelah dilakukan pengukuhan. (3) Ketentuan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen, mencakup: a. berpendidikan Doktor (S3); b. mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala;

16


c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; d. berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap Fakultas; e. dipilih oleh Senat Fakultas; dan f. dapat dipilih hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut. Pasal 26 (1) Senat Unud berwenang: a. memberikan persetujuan terhadap usulan Statuta Unud; b. menetapkan kebijakan akademik Unud; c. memberikan persetujuan usul kenaikan pangkat dan jabatan dosen, serta pengangkatan Guru Besar kepada Rektor; d. merumuskan dan mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik Unud; e. mengesahkan Rencana Strategis Unud; f. memberikan persetujuan pembukaan, penggabungan, penutupan, dan perubahan nama program studi di lingkungan Unud; g. menyelesaikan pada tahapan terakhir atas permasalahan yang terjadi di Unud; h. memberikan pertimbangan atas usul penganugerahan Dr. H.C. atau gelar kehormatan lain kepada Rektor; i. merumuskan kebijakan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan; dan j. memberi pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor, serta memilih Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib Senat Unud diatur dengan Peraturan Rektor.


17

Paragraf 2 Kerektoran Pasal 27 (1) Kerektoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unud. (2) Kerektoran sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor. (3) Kerektoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas dan Pascasarjana; d. Lembaga; dan e. Unsur Penunjang. Pasal 28 (1) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu oleh Wakil Rektor. (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I); b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (WR II); c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III); dan d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi (WR IV). (4) Ketentuan mengenai tugas dari masing-masing WR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam OTK Unud.

18


Pasal 29 (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur civitas akademika. (3) Biro dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. (4) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh WR sesuai dengan bidang tugasnya. (5) Biro terdiri atas: a. Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (BAKHM); b. Biro Umum (BUM); c. Biro Kemahasiswaan (BKM); dan d. Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKU). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur masing-masing biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam OTK Unud. Pasal 30 (1) Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c merupakan unsur pelaksana akademik. (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 1. Fakultas Ilmu Budaya (FIB); 2. Fakultas Kedokteran (FK); 3. Fakultas Peternakan (Fapet); 4. Fakultas Hukum (FH); 5. Fakultas Teknik (FT); 6. Fakultas Pertanian (FP); 7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB); 8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA); STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

19

9. Fakultas 10. Fakultas 11. Fakultas 12. Fakultas 13. Fakultas

Kedokteran Hewan (FKH); Teknologi Pertanian (FTP); Pariwisata (FPar); Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP); dan Kelautan dan Perikanan (FKP).

Pasal 31 (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik monodisiplin, vokasi, dan/atau profesi. (2) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur fakultas diatur dalam OTK Unud. Pasal 32 (1) Organ Fakultas terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Senat Fakultas; c. Bagian/Subbagian Tata Usaha; d. Program Studi; e. Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen. (2) Perubahan organ Fakultas menyesuaikan dengan perkembangan fakultas bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 33 (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan. (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Dekan. (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 34 (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri atas: a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan (WD I); 20


b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (WD II); dan c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi (WD III). (2) Ketentuan mengenai tugas masing-masing WD sebagaimana diamaksud pada ayat (1) diatur dalam OTK Unud. Pasal 35 (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam melaksanakan tugas akademik. (2) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dijabat oleh anggota yang bukan dari unsur pimpinan Fakultas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas pokok, dan fungsi Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 36 (1) Bagian/Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. (3) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh sekretaris. (4) Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.


21

(5) Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang kepala atau ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (6) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan. (7) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Bagian/Subbagian Tata Usaha, Program Studi, Laboratorium/ Bagian/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan, dan Kelompok jabatan fungsional dosen diatur dalam OTK Unud.

Pasal 39 (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Ketua lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 37 (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang karakter dan kualifikasi bidang ilmu multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 40 (1) Lembaga di lingkungan Unud terdiri atas: a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M); dan b. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). (2) Organisasi LP2M dan LP3M terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretaris; c. Bagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Unud diatur dalam OTK Unud. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur lembaga yang dimaksud pada ayat (1) di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi di lingkungan Unud diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38 (1) Organ Pascasarjana terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Subbagian Tata Usaha. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Wadir I); dan b. Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama (Wadir II). (3) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur pascasarjana diatur dalam OTK Unud.

22



23

Pasal 41 (1) Unsur Penunjang di lingkungan Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e terdiri atas Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Badan. (2) UPT dan Badan yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. UPT Perpustakaan; b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi/Unit Sumber Daya Informasi (USDI); c. UPT Bahasa; d. UPT Laboratorium Terpadu; dan e. Badan Pengelola Usaha. (3) Rektor dapat membuka atau menutup UPT sesuai dengan kebutuhan. (4) Ketentuan mengenai struktur, tugas pokok, dan fungsi dari Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam OTK Unud. Paragraf 3 Satuan Pengawas Internal Pasal 42 (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas pokok, dan fungsi Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor yang telah mendapat persetujuan Senat.

24


Paragraf 4 Dewan Pertimbangan Pasal 43 (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas pokok, dan fungsi Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor yang telah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Unud Paragraf 1 Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Pasal 44 (1) Persyaratan bakal calon dan calon Rektor dan WR, yakni: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan Doktor (S3); c. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat tanggal berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; d. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala; e. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua program studi/kepala pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun secara berturut-turut; f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;


25

g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; i. tidak pernah melakukan plagiasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; l. sebagai dosen tetap dan aktif di lingkungan Unud minimal 2 (dua) semester akhir secara berturut-turut; dan m. bersedia dicalonkan menjadi Rektor atau WR yang dinyatakan secara tertulis. (2) Rektor yang sedang menjabat membentuk Panitia Pemilihan Rektor. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui persetujuan Senat, dengan ketentuan: a. panitia bertanggung jawab kepada Rektor; b. bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Rektor; c. terdiri atas unsur dosen dan tenaga kependidikan; d. dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat. Pasal 45 (1) Tahapan proses pengangkatan Rektor, mencakup: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan.

26


(2) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) menyelenggarakan proses penjaringan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon. (3) Senat Unud melakukan pemilihan bakal calon Rektor pada tahap penjaringan dan pemilihan calon Rektor pada tahap penyaringan melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pasal 46 (1) Panitia Pemilihan Rektor melakukan penjaringan untuk mendapatkan minimal 3 (tiga) bakal calon Rektor. (2) Apabila jumlah bakal calon rektor kurang dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan penundaan pengajuan Bakal Calon. (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sampai terpenuhinya jumlah bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Rektor menugaskan dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Rektor. Pasal 47 (1) Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor hasil proses penjaringan kepada Senat Unud. (2) Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat. (3) Senat Unud melakukan penyaringan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi 3 (tiga) bakal calon Rektor melalui pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).


27

Pasal 48 (1) Senat Unud menyaring nama-nama bakal calon Rektor hasil penjaringan melalui pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3). (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon Rektor yang ditetapkan oleh Senat Unud. (3) Ketiga orang calon Rektor hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Rektor disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat. Pasal 49 (1) Tahap pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor dalam sidang Senat Khusus; b. pemilihan Rektor dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; c. paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat Unud menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri. (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup. (3) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut. (4) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak merupakan Calon Rektor terpilih.

28


Pasal 50 (1) Calon Rektor terpilih disampaikan oleh Rektor kepada Menteri untuk diangkat/dilantik sebagai Rektor. (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut. Pasal 51 (1) Rektor yang diangkat/dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) mengangkat WR I, II, III, dan IV yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat/dilantik sebagai Rektor. (2) Masa jabatan WR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai diangkat/dilantik WR yang baru oleh Rektor terpilih. Pasal 52 (1) Rektor dan WR diberhentikan dari jabatan karena: a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. masa jabatannya berakhir; e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen; i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau j. menjalani cuti di luar tanggungan negara. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

29

a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri. (3) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. Pasal 53 (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, para WR menjalankan tugas sampai Rektor baru diangkat. (2) Menteri menetapkan salah satu WR sebagai pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Selain menjalankan tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Rektor berkewajiban: a. mengangkat WR yang baru untuk menggantikan WR yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Rektor; dan b. menyelenggarakan pemilihan Rektor baru paling lambat 6 (enam) bulan dari ditetapkannya sebagai Pelaksana Tugas Rektor. Pasal 54 (1) Apabila calon Rektor telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Senat dapat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Rektor sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (1) huruf b.

30


Pasal 55 (1) Apabila WR berhalangan tetap, Rektor mengangkat WR antar waktu. (2) Masa jabatan WR antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai diangkat/dilantik WR yang baru oleh Rektor terpilih. Paragraf 2 Tata Cara Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Pasal 56 Persyaratan bakal calon dan/atau calon Dekan dan WD, mencakup: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan Doktor (S3); c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala; d. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat tanggal berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat; e. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua program studi/kepala laboratorium/ketua bagian/kepala pusat atau sebutan lain minimal 1 (satu) tahun; f. tidak pernah melakukan plagiasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang; h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;


31

k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; l. sebagai dosen tetap dan aktif di lingkungan fakultas bersangkutan minimal 2 (dua) semester akhir secara berturutturut; m. bersedia dicalonkan menjadi Dekan atau WD yang dinyatakan secara tertulis. Pasal 57 (1) Bakal calon dan/atau calon Dekan wajib memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. (2) Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan bakal calon Dekan; b. pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas; dan c. pengangkatan Dekan. Pasal 58 (1) Dekan yang sedang menjabat membentuk Panitia Pemilihan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas. (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan Dekan. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Dosen dan tenaga kependidikan. (4) Panitia Pemilihan Dekan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Dekan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas. Pasal 59 (1) Panitia Pemilihan dapat melakukan penyerapan aspirasi sivitas akademika pada tingkat Fakultas maupun Program Studi atau 32


Bagian yang mengusulkan dalam penjaringan bakal calon Dekan. (2) Panitia pemilihan Dekan mengupayakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama bakal calon Dekan untuk disampaikan kepada Senat Fakultas. (3) Senat Fakultas setelah menerima nama bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan rapat pemilihan untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Dekan dengan suara terbanyak untuk disampaikan kepada Dekan. (4) Bilamana hanya ada 2 (dua) bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Senat Fakultas langsung menyelenggarakan penyaringan melalui pemilihan untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan kedua nama calon Dekan bersangkutan untuk disampaikan kepada Dekan. (5) Bilamana hanya 1 (satu) orang bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Senat Fakultas langsung memberikan pertimbangan dan menetapkan nama calon Dekan bersangkutan untuk disampaikan kepada Dekan. (6) Bilamana di fakultas bersangkutan tidak ada calon Dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, maka Rektor dengan atau tanpa pertimbangan Senat Fakultas dapat menugaskan dosen tetap dari fakultas lain yang serumpun sebagai calon Dekan. Pasal 60 (1) Dekan menyampaikan nama calon Dekan hasil penjaringan dan/atau penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), (4), dan ayat (5) kepada Rektor. (2) Penyampaian calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal rapat


33

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), (4), dan ayat (5). (3) Penyampaian calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan: a. Keputusan Senat Fakultas tentang Tata Cara Pemilihan Dekan; b. berita acara hasil pemilihan atau hasil pemberian pertimbangan yang ditandatangani oleh panitia dan Ketua Senat Fakultas; dan c. kelengkapan dokumen kepegawaian yang diperlukan. (4) Rektor memilih calon Dekan hasil penjaringan dan/atau penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), (4), dan ayat (5) dengan suara terbanyak untuk diangkat menjadi Dekan. (5) Rektor memilih salah satu dari 2 (dua) calon Dekan hasil penjaringan dan/atau penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) jika selisih suara kurang atau sama dengan 10 persen dari jumlah pemilih yang hadir untuk diangkat menjadi Dekan. (6) Rektor mengangkat/melantik calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk menjadi Dekan. Pasal 61 (1) Dekan yang diangkat/dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) mengajukan calon WD I, II, dan III yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 kepada Rektor. (2) Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diangkat/dilantik sebagai Dekan. (3) Rektor mengangkat/melantik WD I, II, dan III paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diusulkan oleh Dekan. (4) Masa jabatan WD berakhir sampai diangkat/dilantik WD yang baru oleh Dekan terpilih. 34


Pasal 62 (1) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut. (2) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, WD I bertindak sebagai Pelaksana Tugas Dekan. (3) Apabila Dekan berhalangan tetap, Senat Fakultas mengusulkan pejabat Dekan kepada Rektor sebelum diangkat Dekan definitif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengusulan pejabat Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 63 (1) Apabila WD berhalangan tetap, Dekan mengusulkan calon WD antar waktu kepada Rektor, untuk diangkat sebagai WD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengusulan pejabat WD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas. Paragraf 3 Tata Cara Pengangkatan Direktur Pascasarjana Pasal 64 Persyaratan calon Direktur dan Wadir Pascasarjana, mencakup: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan Doktor (S3); c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala; d. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat tanggal berakhirnya masa jabatan Direktur Pascasarjana yang sedang menjabat;


35

e. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua program studi/kepala pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun; f. tidak pernah melakukan plagiasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang; h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; l. sebagai dosen tetap dan aktif di lingkungan Unud minimal 2 (dua) semester akhir secara berturut-turut; dan m. bersedia dicalonkan menjadi Direktur Pascasarjana atau Wadir yang dinyatakan secara tertulis. Pasal 64 (1) Direktur, Wadir I, dan Wadir II Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan Direktur, Wadir I, dan Wadir II Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun sejak pengangkatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi Direktur, Wadir I, dan Wadir II Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

36


Pasal 66 (1) Masa jabatan Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut. (2) Apabila Direktur Pascasarjana berhalangan tetap, Rektor mengangkat Direktur Pascasarjana yang baru sampai berakhirnya masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2). (3) Apabila Wadir Pascasarjana berhalangan tetap, Rektor mengangkat Wadir Pascasarjana yang baru sampai masa jabatan Wadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) berakhir. Paragraf 4 Tata Cara Pengangkatan Ketua Program Studi dan Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan Pasal 67 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan Doktor (S3) atau sederajat; c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor; d. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang menjabat; e. tidak pernah melakukan plagiasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;


37

g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; k. sebagai dosen tetap dan aktif di lingkungan program studi bersangkutan minimal 2 (dua) semester akhir secara berturut-turut; dan l. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Program Studi yang dinyatakan secara tertulis. (2) Pemilihan Ketua Program Studi yang telah memenuhi syarat dilakukan oleh dosen tetap dan aktif pada program studi bersangkutan minimal 2 (dua) semester terakhir berturutturut. (3) Bilamana pada program studi bersangkutan tidak ada calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dengan atau tanpa pertimbangan Dekan/ Direktur Program Pascasarjana dapat mengangkat dosen tetap dari program studi lain yang serumpun sebagai Ketua Program Studi. Pasal 68 (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut. (2) Ketua Program Studi dalam bidang ilmu multidisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana. 38


(3) Ketua Program Studi dalam bidang ilmu monodisiplin bertanggungjawab kepada Dekan masing-masing. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris program studi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. Pasal 69 (1) Ketua Program Studi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) menetapkan Sekretaris. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai Ketua Program Studi. (3) Masa jabatan Sekretaris berakhir bersamaan dengan masa jabatan Ketua Program Studi yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1). Pasal 70 (1) Persyaratan bakal calon dan calon Ketua/Kepala Laboratorium/ Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, mencakup: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan minimal Doktor (S3/Sp2) untuk Ketua/ Kepala Laboratorium/Bagian dan Magister (S2) untuk Ketua/Kepala Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor; d. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua atau Kepala Laboratorium/ Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan yang sedang menjabat; e. tidak pernah melakukan plagiasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang; STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

39

g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; k. bersedia diangkat menjadi Ketua atau Kepala Laboratorium/ Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan yang dinyatakan secara tertulis. (2) Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/ Kebun Percobaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (3) Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/ Kebun Percobaan bertanggung jawab kepada Dekan masingmasing atau Direktur Pascasarjana. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. Pasal 71 (1) Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/ Kebun Percobaan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) menetapkan Sekretaris. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai Ketua atau Kepala. (3) Masa jabatan Sekretaris berakhir bersamaan dengan masa jabatan Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/

40


Studio/Kebun Percobaan yang diangkat dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

sebagaimana

Paragraf 5 Tata Cara Pengangkatan Kepala Lembaga, UPT, dan Pusat Kajian/Penelitian Pasal 72 (1) Kepala dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris UPT, serta Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian/Kajian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi Kepala dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf 6 Tata Cara Pengangkatan Satuan Pengawas Internal (SPI) Pasal 73 (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dibentuk oleh Rektor sebagai unsur pengawas. (2) Ketua dan sekretaris SPI diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk untuk jabatan berikutnya. (3) SPI menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. (4) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pengetahuan tentang: a. pencatatan dan pelaporan keuangan; b. tata kelola Perguruan Tinggi;


41

c. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi; dan d. pengelolaan barang milik negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan serta tugas pokok dan fungsi SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf 7 Tata Cara Pengangkatan Dewan Pertimbangan Pasal 74 (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dibentuk dan diangkat oleh Rektor. (2) Dewan Pertimbangan menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik kepada Rektor. (3) Tugas Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; dan d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unud. (4) Keanggotaan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pimpinan Daerah di Propinsi Bali; b. Alumni Unud; c. Tokoh masyarakat; d. Pakar pendidikan; dan e. Pengusaha.

42


(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Dewan Pertimbangan beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Dosen dan Tenaga Kependidikan Paragraf 1 Dosen Pasal 75 (1) Dosen Unud terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Dosen berstatus PNS; dan b. Dosen dengan perjanjian kerja. (3) Dosen Tidak Tetap, Dosen Tamu, dan Dosen tetap dengan perjanjian kerja tidak dapat diangkat menjadi anggota Senat Unud atau Senat Fakultas. (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang jabatan akademik, pemberian tunjangan profesi, serta pemberian tunjangan kehormatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 76 (1) Syarat-syarat untuk dapat menjadi dosen Unud: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berpendidikan minimal Magister (S2); d. memiliki kualifikasi sebagai dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku; STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

43

e. mempunyai moral dan integritas tinggi; dan f. mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara. (2) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar/Profesor. (3) Syarat-syarat, pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 77 (1) Calon Guru Besar untuk dapat diusulkan menjadi Guru Besar harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat. (2) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat. (3) Pengukuhan Guru Besar dilakukan dalam Sidang Senat Khusus yang dipimpin oleh Ketua Senat. (4) Guru Besar wajib menyampaikan orasi ilmiah atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya pada saat pengukuhan. (5) Jabatan Guru Besar hanya dapat digunakan selama menjadi dosen tetap dan melaksanakan tugas sebagai dosen Unud. (6) Guru Besar yang akan memasuki masa pensiun dapat diperpanjang sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pasal 78 (1) Dosen Tidak Tetap Unud yang berkualifikasi Doktor dapat diusulkan menjadi calon Guru Besar dengan persyaratan: a. minimal telah menjadi Dosen Tidak Tetap selama 2 (dua) tahun, dengan kualifikasi pendidikan Doktor; b. telah ditetapkan dalam jabatan Lektor atau Lektor Kepala oleh Rektor atas usul dari Fakultas, sesuai dengan persyaratan kredit poin untuk penetapan jabatan setingkat Lektor atau Lektor Kepala; 44


c. mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang (atasannya) instansi lembaga organiknya; d. memenuhi angka kredit untuk jenjang jabatan dari jabatan lama ke jabatan Guru Besar, sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. memenuhi kelengkapan dan syarat lainnya, yang merupakan bagian dari pengusulan calon Guru Besar; f. mengikuti tahapan, proses, dan persyaratan di tingkat Fakultas dan Universitas sebagaimana tahapan, proses, dan persyaratan calon Guru Besar dosen tetap. (2) Guru Besar dari dosen tidak tetap, tidak sebagai anggota Senat Unud. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pengusulan Guru Besar dari dosen tidak tetap diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf 2 Tenaga Kependidikan Pasal 79 (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Unud terdiri atas pustakawan, arsiparis, pranata laboratorium pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya. (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga kependidikan tetap, tidak tetap, dan tamu. (3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memiliki kualifikasi dan dedikasi sebagai tenaga kependidikan; dan d. memiliki moral dan integritas tinggi. STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

45

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 80 (1) Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unud yang melakukan kegiatan akademik dan atau nonakademik di lembaga luar Unud harus mendapat izin tertulis dari Rektor. (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) diberi sanksi oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang akan terkena sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kesempatan untuk membela diri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Mahasiswa dan Alumni Paragraf 1 Mahasiswa Pasal 81 (1) Mahasiswa merupakan calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan diterima sebagai mahasiswa Unud. (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Unud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Unud. (3) Pembinaan kemahasiswaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di bawah tanggung jawab Rektor. (4) Mahasiswa menggunakan atribut mahasiswa.

46


(5) Atribut mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 82 (1) Hak-hak mahasiswa: a. memperoleh pendidikan dan pengajaran serta pelayanan bidang akademik dengan sebaik-baiknya; b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab; c. memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka proses belajar; d. mendapat bimbingan dari dosen; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studinya; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan pendidikan dan pembelajaran, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan; g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Unud; h. memanfaatkan sumber daya sesuai dengan haknya; i. pindah program studi di lingkungan Unud atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku; j. turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan; k. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat sesuai dengan kemampuan Unud; dan l. mendapat cuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Kewajiban mahasiswa: a. membayar biaya pendidikan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Unud; STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

47

c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. menjaga kewibawaan dan nama baik Unud; e. ikut menjaga keamanan dan ketertiban kampus; f. memelihara sarana dan prasarana; dan g. menjunjung tinggi kebudayaan Daerah dan Nasional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 83 (1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf j dibentuk sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan. (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 84 (1) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) meliputi: a. penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; b. minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa; c. kesejahteraan mahasiswa; d. bakti sosial mahasiswa; dan e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tri Dharma. (2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di dalam dan di luar kampus serta antar kampus harus dengan izin Rektor.

48


(3) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa antar negara harus dengan izin Menteri. Paragraf 2 Alumni Pasal 85 (1) Alumni Unud meliputi semua lulusan Unud. (2) Alumni memiliki kewajiban moral/etika menjaga nama baik Unud. (3) Alumni membentuk organisasi alumni untuk membina hubungan dengan almamater dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. (4) Organisasi Alumni Unud disebut Ikatan Alumni Universitas Udayana dengan singkatan Ikayana. (5) Struktur dan tata kerja Ikayana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bagian Keenam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasal 86 (1) Sarana dan prasarana berkenaan dengan semua fasilitas utama dan penunjang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unud. (2) Sarana dan prasarana Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat baik kelompok maupun perseorangan. (3) Sarana dan prasarana Unud dapat diperoleh dari pihak asing atau masyarakat sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pengelolaan sarana dan prasarana Unud diselenggarakan sesuai ketentuan keuangan negara dan pengelolaan harta benda milik negara. STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016

49

(5) Pemanfaatan sarana dan prasarana Unud ditujukan bagi penyelenggaraan Tri Dharma sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 87 Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna. Bagian Ketujuh Pengelolaan Anggaran Pasal 88 (1) Perencanaan penganggaran Unud disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan anggaran berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Unud menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Laporan pertanggugjawaban pengelolaan anggaran Unud diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedelapan Kerjasama Pasal 89 (1) Rektor dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/ atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan Tri Dharma.

50


(2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Rektor. Pasal 90 (1) Unud dapat menjalin kerja sama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjabarkan visi dan misi Unud dengan berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pasal 91 (1) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dapat berbentuk: a. pertukaran dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik; b. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat; c. penerbitan karya ilmiah bersama; d. penyelenggaraan seminar bersama atau kegiatan ilmiah lainnya; e. kerjasama lainnya yang dipandang perlu dan tidak mengikat. (2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga di lingkungan Unud dan/atau antara Unud dengan pihak lain dapat dilakukan oleh Fakultas, Program Pascasarjana, LP2M, LP3M, Program Studi, Laboratorium/ Studio, dan unit penunjang lainnya. (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan Rektor.


51

Pasal 92 (1) Kerjasama antar lembaga di lingkungan Unud dan/atau antara Unud dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama. (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat hak dan kewajiban masing-masing yang saling menguntungkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Pasal 93 (1) Sistem penjaminan mutu internal Unud merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan baku mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan agar sivitas akademika dan stakeholders memperoleh kepuasan. (2) Pelaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unud memiliki auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (4) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan Unud, yang meliputi bidang akademik. Pasal 94 (1) Tujuan dari pengembangan sistem penjaminan mutu internal Unud: a. tersedianya Prosedur Operasional Baku pada setiap unit layanan; 52


b. terjaminnya ketersediaan dan pelaksanaan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai Prosedur Operasional Baku; dan c. terwujudnya tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, maupun mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku. (2) Sistem penyelenggaraan penjaminan mutu internal Unud dilaksanakan dengan: a. berorientasi kepada kebutuhan stakeholders internal dan eksternal; b. mengutamakan kebenaran, keterbukaan, dan kejujuran; c. partisipatif dan kolegial; dan d. inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan. (3) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Unud terdiri atas: a. pengembangan baku mutu dan audit di bidang pendidikan; b. pengembangan baku mutu dan audit di bidang penelitian; c. pengembangan baku mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan d. pengembangan baku mutu dan audit di bidang kemahasiswaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 95 (1) Unud didalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan melakukan proses akreditasi atau reakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga Akreditasi yang berwenang. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi program studi dan akreditasi institusi. (3) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dengan bidang ilmu monodisiplin dikoordinir oleh Rektor atas prakarsa Dekan masing-masing.


53

(4) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dengan bidang ilmu multidisiplin dikoordinir oleh Rektor atas prakarsa Direktur Pascasarjana. (5) Pelaksanaan proses akreditasi institusi dikelola dan dikoordinir oleh Rektor. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan proses akreditasi Program Studi dan Institusi diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN Pasal 96 (1) Unud menetapkan peraturan internal dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bentuk dan hierarki peraturan internal Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Keputusan Senat; b. Peraturan Rektor; dan c. Peraturan lain yang diperintahkan oleh produk hukum yang lebih tinggi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan internal Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor dengan mengacu Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

bantuan luar negeri, dan dana lain yang diperoleh dari usaha yang sah dan tidak mengikat. (2) Unud dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan lain-lain. (3) Penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 98 (1) Rektor wajib menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unud setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) RBA Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi. (3) RBA Unud diajukan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99 (1) Organ Unud yang telah ada sebelum Statuta ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ Unud yang baru. (2) Pembentukan dan/atau penyesuaikan struktur, nomenklatur, jumlah, serta tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Unud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 97 (1) Pendapatan Unud berasal dari anggaran Pemerintah, dana masyarakat atau penerimaan negara bukan pajak, dana 54



55

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN I. LAMBANG UNIVERSITAS UDAYANA

Pasal 100 (1) Dengan berlakunya Statuta ini, maka: a. Statuta Unud tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku; b. Peraturan pelaksanaan Statuta Unud tahun 2012 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini. (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran Pada tanggal : 26 Agustus 2016 Senat Universitas Udayana Ketua,

UNIVERSITAS UDAYANA

KETUT SUASTIKA NIP. 195503291980121001

56



57

LAMPIRAN II. BENDERA UNIVERSITAS UDAYANA 9. FKH (RGB(255,0,255))

Bendera Universitas Udayana (RGB (0,0,255))

1. FIB (RGB(255,255,0)) 2. FK (RGB(0,128,0))

11. FPar (RGB(255,193,198))

10. FTP (RGB(0,206,0))

12. FISIP (RGB(197,10,20))

13. FKP (RGB(0,0,130)) 14. Pascasarjana (RGB(0,160,225))

3. Fapet (RGB(128,0,128)) 4. FH (RGB(255,0,0))

5. FT (RGB(0,0,0)) 6. FP (RGB(155,78,0))

7. FEB (RGB(255,128,0)) 8. FMIPA (RGB(192,192,192))

58



59

LAMPIRAN III. HIMNE DAN MARS UNIVERSITAS UDAYANA

Mars Universitas Udayana

Himne Universitas Udayana Syair : dr. I.B. N. Narendra

60

Lagu : Drs. I.G.N. Pandi



61

STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016 UNIVERSITAS UDAYANA

Recommend Documents