Ter jemahan Tidak
PERSETUJUANANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI Daftar
Isi
Pembukaan Umum
Ketentuan
Bab 1 1
Tujuan
Pasal
2
Definisi
Pasal
3
Transparansi
PasaI
4
Prosedur
Tanggapan PubIik
Pasal
5
Prosedur
Administrati
Pasal
6
Peninjauan
Pasal
1
Pedoman Administratif
.PasaI
Umum
Kembali
Tindakan
9
Informasi
10
Perpaj akan
Pasal
Pasal- 11
Pengecualian
Umum dan Keamanan
dengan Perjanjian
t2
Kaitan
Pasal
13
Persetujuan
Pasal
14
Komite
Pasal
15
Sub-Komite
Pasal
16
Komuni kas i
Pasal- 1'7
Pelaksanaan
Bersama
Perdagangan Barang Definis
dan Penyuapan
Terbatas
Pasal
Bab 2
dan Banding
melawan Korupsi
Pasal' B -Pasa1
f
i
Lain
Resmi
Barang
rdDd_L
1B
Klasifikasi
Pasal
T9
Perlakuan Nasional
Pasal
20
Penghapusan Bea KePabeanan
Pasal
27
Penaks j-ran Kepabeanan r Ekspor
Pasal- 22
Subsidi
PasaI z3
Tindakan
Non-Tarif
Pasal
24
Tindakan
Pengamanan Bilatera1
Pasal
25
Pembatasan
Pengamanan Neraca
Pasal
z6
Sub-Komite
Perdagangan Barang
PasaI 21
Bab 3
Prosedur
Operasional
Asal
Ketentuan
Pasal- 28
Definisi
PasaI 29
Barang Asal
Pasal- 30
Akumulasi-
Pasal
31
De Minimis
'PasaI
32
Operasional
Pasal
33
Kriteria
PasaI 34
Pembayaran
Perdagangan Barang
Barang
yang Tidak
Memenuhi Syarat
Pengiriman
Barang yang Tidak
Dirakit
atau
Terurai dan Dapat
Pasal
35
Barang dan Bahan Yang Identik Dipertukarkan
Pasal
36
Bahan Tidak
Pasal
31
Aksesoris,
n^ ^ ^-l rct>cl-L
38
Bahan Pengepakan dan Wadah Untuk Penjualan Eceran
Langsung Suku Cadang dan Peralatan
Pasal
39
Bahan Kgmasan dan Wadah untuk
Fasal
40
Kl-aim untuk
Pasal
41
Surat
Pasal
42
Kewajiban
PasaI
?J
Pasal
44
Kunjungan Verifikasi
Pasal
AC.
Penentuan Asal Preferensial
Pasal
40
Kerahasiaan
Pasal- 41 -Pasal 4U Pasal
49
Pasal- 50
Bab 4
Ketentuan
Sub-Komite Prosedur
Operasional
Prosedur
Kepabeanan
52
Definisi
Pasal
53
Transparansi
\4
Pemeriksaan
IJAD
Kerja
Sub-Komite
57
Cakupan
f
58
Definisi
I
Asal
Tarif
Pernyataan
Palsu
Asal- Barang Ketentuan
Sama dan Pertukaran
Pasal clDd
terhadap
AsaI
Kepabeanan
Prosedur
Penanaman Moda1
5
/
Lain-Lain
PasaI
56
Barang dan Perlakuan
dan Tindakan
Cakupan
Pasal
Keterangan
Pengecekan Surat
Permintaan
51
PasaI 55
Asal
Sehubungan dengan Eksportasi
Pasal
.PasaI
Preferensial
Perl-akuan Tarif,
Keterangan
Sanksi
Pengiriman
Informasj-
KePabeanan
Barang
-
Pasal
59
Perlakuan
Nasiona]
r)-^-1 rdDctr
60
Ferlakuan
Yang Sama
Pasal- 67
Perlakuan
Umum
Pasal
62
Akses
Pasal
63
Larangan
Pasal-
b4
Persyaratan
Pasaf
65
Pengambilal-ihan
Pasal
66
Perlindungan
Pasal
61
Transfer
Pasal- bU Pasal
69
.PasaI 10
terhadap
Peradilan
Persyaratan
Pelaksanaan
dan Pengecualian dan Kompensasi
dari
Kerusuhan
SubrogasiPenyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Suatu Pihak dengan Penanam Modal Pihak Lain Tindakan
Pengamanan Sementara Kehatian-hatian
Pasal
1t
Tindakan
Pasal
12
Penolakan
Pemberian Manfaat
Pasal- 73
Kebijakan
Perpajakan
14
Kebijakan
Lingkungan
Pasal
Pasal- 15
Sub-Komi-te
Penanaman Modal
Perdagangan Jasa
Bab 6 Pasal- 16
Cakupan
Pasal
Definisi
rctJcl_L
18
Akses Pasar
rdSdr
19
Perlakuan
f
80
Komitmen Tambahan
d5ctI
sebagaj- Pengambila1j-han
Nasional
Pasal- B1 PasaI
B2
K omitm en Khusus
P e rl a ku a n Yang Sama Perizinan
Otorisasi,
Pasal Pasal
D a fta r
84
atau Kualifikasi
5a1r_ng HengaKuan Transparansi
Pasal Pasal
86
MonopoJ-i dan Pemasok Jasa Eksklusif
n^ ^ ^'l - rdDctr
B1
Pembayaran dan Transfer
Pasal
8B
Pembatasan
Pasal- 89
Tindakan
on
Penolakan
Pasal
91
Sub-Kornite
Perdagangan
Cakupan Definisi
Pasal
94
Komitmen Khusus
Pasal
95
Persyaratan
Pasal- 96
Bab I
Sub-Komite
Energi Definisi
Pasal- 9B
Peningkatan
'Pasal
:
dan Prosedur Perpindahan
Orang Perorangan
dan Sumber Daya Mineral
Pasal- 97
Pasal
Jasa
Orang Perseorangan
93
.Pasa1
Pembayaran
Pemberian Manfaat
Perpindahan
Pasal- YZ
Mengamankan Neraca
Pengamanan Darurat
Pasal
Bab 1
untuk
Penanaman Modal
dan Fasilitasi
99
Pembatasan Impor dan Ekspor
100
Administrasi
den Prosedur
Perizinan
Ekspor
Pasa1 101
T i n d a ka n Pengatur an Ener gi- dan Sumber Daya Mi n e ra l
Pasal
r02
A sp e k L i n gkungan
Pasal
103
P e n g e mb anganM asyar akat
D^-^-l
104
Kerja
r dDctr
Pasal- 105
Sama Energi
Sub-Komite
dan Sumber Daya Mineral
Kekayaan Intel-ektual-
Bab 9 Pasal- 106 .PasaI 107
Ketentuan
Umum
DEI]-NIS]-
108
Perlakuan
Pasal
109
Hal
Pasal
r10
Transparansi
Pasal
111
Peningkatan Kesadaran Perl-indungan terhadap
Pasal
772
Paten
PasaI
11-3
Desain
PasaI
LT4
Merek
HASAI
115
Hak Cipta
Pasal
IIb
Varietas
Baru Tanaman
Tindakan
Persai-ngan Yang Tidak
P a s a l - 1t1
Nasional
Prosedural
Publik Mengenai Kekavaan Intelektuaf
Industri
dan Hak Terkait
118
Perl-idungan
Informasi
Pasal
119
Penegakan
Tindakan
q-a I
120
Penegakan Hukum - Upaya Perdata
L2T
Penegakan Hukum - Upaya Pidana
rdDd
_L
Fair
yang Tidak
Pasal
Pa
Yang Sama
dan Perlakuan
Pasal
Perbatasan
Diungkapkan
Pasal
122
Pasal- l.23
Kerja
Sama
Sub-Komite
Intelektual
Kekayaan
P e n g a d a a n B a r a n g d a n Jasa Bagl Pemer intah
Bab 10 Pasal- t24
Pertukaran
Informasi
Pasal
Sub-Komite Pemerintah
Pengadaan Barang
I25
dan Jasa Bagi
Persaingan
Bab 11 Pasal- L26
Pembinaan Persal-ngan Melalui PersaJ-ngan
Pasal- 727
Kerja
P a s a l - t28
Non-Dis kriminasi
P a s a l - ]-29
Kewajaran
Pasal- 130
Tidak
Prosedural2 Pasal
Berl-akunya Ayat
Prinsip
Pasal
732
Sub-Komite Perbaikan Lingkungan Peningkatan Kepercayaan Usaha
Pasal
133
Kantor
Kerja
Dasar
Penghubung Perbaikan
734
Prinsip
Fasal
135
Bidang dan Bentuk Kerla
P:
q.a I
r31
Hl
lrra
Dasar
KArf
I
\ama
Sub-Komite Kerja
Sama
Usaha dan
Lingkungan
Sama
Pasal
Pasal- 136
9
Usaha dan Peningkatan
Pasal- 131
Bab 13
Anti-
Pembinaan Persaingan
Sama tentang
Perbaikan Lingkungan Kepercayaan Usaha
Bab 12
Kegiatan
Sama
Usaha
Bab 14 Pasal
Penyelesaian
138
Sengketa
Cakupan
Pasal- 139
Prinsip
Pasal- 140
Konsultasi-
Pasal-
]-4r
Jasa Baik,
Pasal-
L4Z
Pembentukan
Pasal
1A?
Fungsi
Pasal
t44
Persidangan
Pasal
145
Penangguhan dan Pengakhiran
Pasal- 1,46
Umum
atau Mediasi
Mahkamah Arbitrase
Mahkamah Arbitrase
Pelaksanaan
PasaI
!41
Modifikasi
Pasal
148
_Biaya
Ketentuan
B'ab 15
Konsiliasi
PasaI
L49
Daftar
Pasal
150 :
Lampiran
PasaI
l5r
Peninjauan
Mahkamah Arbitrase Proses
Persidangan
Putusan Jangka Waktu
Akhir
Isi
dan Judul dan Catatan
P a s a l - 152
Perubahan
Pasal
153
Mulai
PasaI
154
Pengakhiran
Umum
Berlakunya
Persetujuan
Lampiran 1 y a n g d j - s e b u t d i d a l - a m Bab 2
Daftar Rincian Pasal 20
Lampiran 2 yang disebut di dalam Bab 3
Aturan
Spesifik
sehubungan dengan
Produk.
Lampi-ran 3 yang d i s e b u t d i d a l a m Bab 3
Pesyar atan Data M inimum untuk Asal Sertifikat
Lampiran 4 yang d i s e b u t D i d a l a m Bab 5
Persyaratan untuk Kebijakansebagairnana dirujuk Kebijakan pada Sub-ayat 1 (a) Pasal 64
Lampi-ran Jt r .y , ^d 1^ r^9 d i d a l a m Bab 5
Persyaratan untuk Kebijakankebijakan sebagaimana dirujuk pada Ayat 3 Pasal 64
disebut
L a m p i ra n 6 y a n g d i se b u t
dalam B a b
5
1t
Ketentuan Tambahan berkenaan Penyelesaian Senqketa Penanaman pada Modal- sebagaimana dirujuk Ayat 2l Pasal 69
Lampiran 7 y a n g d i s e b u t d i d a l a m Bab 6
Jasa Keuangan
Lampiran 8 y a n g d i s e b u t d i d a ] a m bal) b
Daftar Komitmen Khusus sehubungan dengan Pasal
Lampiran 9 yang disebut di dalam Bab 6
Daftar Pengecual-ian terhadap Perlakuan Yang Sama bagi Para Pihak sehubungan dengan Pasal 82
Lampiran 10 yang disebut di dalam Bab 7
Komitmen Khusus untuk Perpindahan Orang Perseorangan
L'ampiran 11 yang disebut di dalam Bab 8
Daftar Barang-Barang Sumbei Daya Minerat
Lampi-ran 72 yang disebut di dalam Bab 8
Ketentuan Tambahan sehubungan dengan Peningkatan dan Penanaman Modal di Fasilitasi Sektor Energi dan Sumber Daya pada Mineral- sebagai-mana dirujuk Avat 2 Pasal 98
81
Energi
dan
