49
Persoalan sedikit lebih sulit apabila Indonesia bukan menjadi pihak dalam perjanjian internasional itu karena berarti sumber resmi di mana perjanjian itu dapat ditemukan bukanlah UU ataupun Keppres. Apabila hal ini yang terjadi, maka setiap mahasiswa, akademisi ataupun praktisi hukum Indonesia harus mengetahui beberapa sumber resmi dan tidak resmi perjanjian intemasional. Berikut ini daftar beberapa sumber perjanjian internasional tersebut: o Sumber resmi perjanjian internasional yang dibuat oleh atau dalam kerangka PBB adalah x U.N.T.S. too( (singkatan dari United Natiow Treaty ,9err'es, tanda x merujuk pada nomor atau angka). o Sumber resmi perjanjian internasional yang dibuat oleh atau dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa adalah x L.N.T.S. rot (singkatan dari Leagae of Nations Treaty Series) Sumber resmi perjanjian internasional yang dibuat oleh atau dalam kerangka Uni Eropa adalah Europ. T.S. No. X Sumber resmi perjanjian intemasional yang menjadi sumber resmi Amerika Serikat adalah x U.S.T. :oo< . Sumber tidak resmi perjanjian internasional yang juga penting dan bermanfaat bagi peneliti untuk menemukan treaties adalah Intemational Legal Materials (ILM), yang format penulisannya adalah x I.L.M. >oo< Selain sumber perjanjian internasional, elemen lain yang harus ada dalam sitasi adalah nama perjanjian, pasal yang disitasi, dan tanggal bulan tahun perjanjian dibuat/ditandatangani.
fadi, format dasar sitasi atas perjanjian internasional adalah:
Nama Perjanjian, para pihak bila perjanjiannya bilateral, pasal, bulan tanggal tahun penandatanganan, sumber perjanjian. Keterangan:
1. Penulisan sitasi semua menggu.nakan huruf normal, bukan Small Caps. 2. Nama/judul perjanjian dinrlis dalam Bahasa Inggris sesuai naskah
3. 4.
perjanjiannya. Penulisan pasal dalam Bahasa Inggris juga (art) dengan huruf kecil dan angka Romawi atau Arab sesuai dengan angka yang digunakan di dalam perjanjian. Urutan bulan tanggal tahun sepeni penulisan dalam Bahasa Inggris, bukan tanggal bulan tahun.
50
5.
Penulisan sumber perjanjian sesuai dengan format penulisan sumber resmi perjanjian internasional seperti diielaskan pada bagian terdahulu (misal U.S.T). Apabila sumber resmi perjanjian adalah Undang Undang R.I., maka cara penulisannya sama seperti penulisan sitasi untuk peraturan perundang-undangan (Lihat Pedoman E.1) hanya penulisan jenis peraturannya yang disingkat, misalnya lJU. R.I atau Keppres. R.I. Bila perjanjiannya multilateral, mala format di atas tetap dapat digunakan dengan ketentuan: a. tidak perlu menc:urtumlGn para pihaknya. b. Setelah nama/judul perjanjian tanpa tanda koma langsung cantumkan pasal yang disitasi.
Contoh:
Treary of Friendship, Commerce and Navigation, U.S.
-
Japan, art. X,
April
2,
1953. 4 U.S.T. 2063.
Treaty Berween the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, art. V, October 27, 1995, UU.R.I. No. I Tahun 1999. L.N.R.I. Tahun 1999 No. 19.
North Atlantic Treary art. 5, April 4,1949,34 U.N.T.S. 243.
E.3.2. IGsus / Putusan Pengadilan Internasional dan Arbitrase Internasional.
Terdapat beberapa lembaga pengadilan dan arbitrase internasional dengan yurisdiksi yang berbeda-beda, misalnya:
o
Intemational Court of /ustice (1.C.)
t t . .
International /ustice (P.C.I.J or the World Coun) Court ofJustice of the European Communities, European Court of Human Rights fntemational Criminal Tribunals fnrcmadonal Chamber of Commerce Arbitration fnternational Centre for Settlement of Investment Disputes
and the Permanent
Court of
Penulisan sitasi atas putusan masing-masing lembaga peradilan dan arbitrase internasional di atas berbeda-beda. Oleh sebab itu, cara terbaik adalah memeriksa pada masing-masing putusan apakah ada petunjult tentang cara sitasi resmi atas kasus yang bersangkutan. Apabila petunjuk semacam itu ada, maka ikutilah petunju-k tersebut. Sebaliknya, bila tidak ada petunjuk resmi sitasi, maka berikut ini adalah forrnat dasarnya.
5l
a. Format Dasar Sitasi Putusan I.C.J.' dan P.C.I.J:
Nama Kasus (pihak v pihak), nomor volume tahun halaman (bulan tanggal Putusan)-
I'C'f' atau P'C'I'J' pada
Keterangan:
1.
2. 3. 4.
Sitasi atas putusan pengadilan internasional khusus bagian para pihak hanya menggunakan huruf v bukan vs. Penulisan seluruh sitasi menggunakan huruf normal, bukan Small Caps
ataupun huruf miring. Nomor volume putusan ditandai dengan tahun penerbitan Putusan tersebut. Untuk merujuk pada halaman yang disitasi, gunakan kata pada (at)'
Contoh:
Military and Paramilitary Activities (Nicaraguay vs U S'), 1986 I'C'J'
14' pada 5
0une 27). Diversion of warer from Meuse (Netherlands vs Belgiurn), 1937 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 70, 7 (fune 28).
b. Format Dasar Sitasi Putusan Court of Justice of the European Communities:
Nomor Kasus, para pihak, sumber purusan termasuk tahun punran halaman. Keterangan: sumber putusan tuliskan sbb: tahun E'C'R' nomor' (E'C'R' adalah singkatan resmi dari semacam jurnal yang berisi publikasi pumsan badan peradilan tersebut)' Tuliskan tahun putusan sebelum kata E'C'R' Tuliskan halaman dari putusan yang disitasi setelah kata E'C'R'
1. Untuk penulisan
2. 3.
Contoh: Case 30/79, Land
Berlin vs Wigei, 1980 E'C'R' 151'
52
c. Format Dasar Sitasi Putusan European Court of Human Rights: Nama Kasus atau P.ra Pihak, nomor volume, sumber putusan, halaman, dan tahun.
Keterangan:
Unruk penulisan surnber putusan ruliskan >o< Eur.Ct.H.R. )oo( atau Y.B. Eur. Conv. on H.R. Kedua singkatan ini merujuk pada sumber resmi yang mempublikasikan putusan dari badan peradilan tersebut. Eur.Ct.H.R. singkatan dari European Coun of Human Rights, Reports of Judgements and Decisions. Y.B. Eur. Conv. on H.R. singkatan dari Yearbook of the European Convention on Hurnan Rights. Contoh: Kampanis v Greece, 318 Eur. Ct. H.R. 29, pada 35 (1995).
d. Format Dasar Sitasi Putusan International Crininal Tribunal:
Nama Kasus, Nomor Kasus, tipe putusan, nomor paragraf bila ada, bulan tanggal tahun putusan. Contoh: Prosecutor v Kayishema & Ruzindana, Case No. ICTR 95-l-T, Judgement, paragraf 126 (May 21, 1999).
e. Format Dasar Sitasi Putusan Arbitrase Internasional:
Nama Kasus atau Para Pihak, nomor volume, sumber putusan, halaman (bulan tanggal tahun).
Keterangan:
l.
Putusan arbiuase internasional diterbitkan oleh beberapa sumber resmi rnisalnya: . International Arbitral Awards disingkat Int'l Arb. Awards.
53
o
Iran-U.S. Claim Tribunal Reports disingkat Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. United Nations Reports of International Arbitral Awards disingkat R.LA.A. World Arbitration Reporter disingkat World Arb. Rep. o International Chamber of Commerce Arbitration disingkat Int's Comm. Arb. fadi, tuliskan pada sitasi sumber resmi putusan arbitrase internasional tersebut berada dengan menuliskan singkatan dari sumber-sumber di atas.
r
r
2.
Contoh: Amoco Intemational Finance Corp v Iran, 15 Iran
-
U.S. Cl.
Trib. Rep. 189 (1987).
E.3.3. Dokumen Hasil Perserilcatan Bangsa Bangsa. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat berbagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum berbeda-beda, misalnya Resolusi Majelis Umum, Resolusi Dewan Keamanan, Laporan PBB, Pernyataan Pers dan Memorandum PBB hingga Yearbooks dan Periodicals. Cara penulisan sitasi untuk masing-masing produk ini berbeda-beda. Pada Pedoman E.3. ini hanya akan dijelaskan format penulisan sitasi untuk dokumen hukum yang paling penting yaitu Resolusi PBB, Laporan PBB, dan Piagam PBB. a. Resolusi PBB (U.N. Resolutions)
Sitasi dokumen hukum berupa Resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Maielis Umum (General Assembly) dan Dewan Keamanan (Security Council) dapat dilakukan baik terhadap Official Record maupun terhadap Versi On &ae'
Format Dasar: Nama Organ pembuat resolusi. Res. Nomor Resolusi, paragraf yang disitasi, Sumber Resolusi termasuk nomor dan volume sesi., Supplernent atau Nomor Lampiran, Nomor Dokumen ftulan tanggal tahun Resolusi
disahkan). Keterangan:
1. Tuliskan narna organ pembuat resolusi dengan singkatannya yaitu G.A. untuk resolusi yang dibuat oleh Majelis Umum (General Assembly), atau S.C. untul<
54
resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan (Security Council). Diikuti tanda titik lalu kata Res. 2. Nornor resolusi dapat terlihat dari judul resolusi, ditulis dengan angka Arab. 3. Tuliskan paragraf, bukan pasal, dari Resolusi yang disitasi. Paragraf disingkat menjadi para. 4. Sumber resolusi, nomor sesi (session) dan nomor supplement (disingkat dengan Supp) juga tercantum dalam resolusi yang bersangkutan.
Contoh: G.A. Res.832, para 19, U.N. GAOR,9th Sess., Supp. No. 21, U.N. Doc. A/2890 (Oct,21, 1954).
Contoh Sitasi Resolusi Majelis Umum versi online: G.A. Res. 47/l,para 33, U.N. Doc. A/RES/47ll (September 22, 1992).
Terbuka kemungkinan pula untuk mensitasi beberapa Resolusi PBB yang amat populer dengan contoh sebagai berilut: Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 277A, para 5, U.N. GAOR, 3rd Sess., lst plen.mtg., U.N. Doc. 4/810 (December 10, 1948).
Jadi, elemen terpenting yang harus ada dalam sitasi Resolusi PBB adalah: a. Narna organ pembuat resolusi.
b. Nornor resolusi. c. Nomor dokumen. d. Nomor volume sesi, nomor supplement atau lomor annex' e. Bulan tanggal tahun resolusi disahkan.
b. Iaporan PBB (U.N. Reports) Laporan PBB dibuat oleh berbagai Komite dalam struktur organisasi PBB maupun oleh Sekretariat PBB. Dapat ditemukan pula Laporan PBB yang berasal dari konferensi atau pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh PBB. Apapun jenis laporannya, elemen yang harus ada dalam sitasi adalah: a. Nama organ pembuat laporan dan bila ada nama sub-komite yang menyiapkan laporan tersebut. Pada bagian nama ini dapat dituliskan nama konferensi atau pertemuan apabila Laporan tersebut berasal dari kegiatan itu. b. Nama / Judul laporan.
55
c. Nomor Paragraf yang disitasi (para).
d. Nomor dokumen e. Bulan tanggal tahun laporan dibuat. f. Nama orang yang bemrgas menulis laporan (bila ada dan disebut
dalam laporan tersebut) Iadi. format dasar sitasi adalah: Nama Organ, Nama Sub-Komite, Nama't/udul laporan, Nomor para, (Nomor Dokumen (bulan tanggal tahun) (prepared by).
Contoh:
U.N. Econ. & Soc. Council IECOSOC], Sub-Comm'n on Prevention of Discrimination & Protection of Minorities, Working Group on Minorities, Working Paper: [Jniversal and Regional Mechanisms fot Minoity Protection, para 17, U.N. Doc. EllCN.4/Sub.2/AC.5/1999|WP.6 (May 5, 1999) (prepared by Vladimir Kartashkin). The Secretary-G eneral, Report of the Secretary-General on the Question ofSouth Africa,paral, delivered to the Security Council and the General Assembly, U.N. Doc. S/ 1994/ 76, N 48/845 (fanuary 10, 1994).
c. Piagam PBB (U.N. Charter).
Bila hendak menulis sitasi atas Piagam PBB yang merupakan induk atau
dasar paragraf. pasal' hukum bagi PBB, maka formatnya adalah sbb: Nema Piagam PBB, Penulisan pasal dengan huruf kecil dengan menggunakan angka Arab' hal yang sama juga berlaku
untuk paragraf.
Contoh:
U.N. Charter an.2, para.4.
E.3.4. Dokunen Hasil Dari Organisasi Intemasional Selain PBB.
Dari sekian banyak organisasi internasional di berbagai bidang, cukup kiranya dalam Pedoman E.3.4. ini disebut 2 (dua) saja, yaitu Uni Eropa (Eutopean Union EIJ) dan Organisasi Dagang Internasional (World Trade Organization ,/ WTO).
/
56
a.
Uni Eropa (European Union / EU).
Dokumen yang dihasilkan oleh EU berupa, antara lairr, Regulations, Directives, dan Decisions yang dibuat oleh Majehs (Counci)l dan oleh Komisi (Comtnission). Selain itu EU, melalui berbagai institusi atar working group di dalam kerangka dan struktur EU, juga membuat Reports, Green Papen, dan White Papen. Pada tingkat yang berbeda, terdapat pula Press Releases, Presidency Conclusions, dan Memoranda yang diterbitkan oleh EU. Apapun jenis dokumen yang dihasilkan oleh EU, elemen yang harus ada dalam setiap sitasi adalah: l. Nama Organ yang menerbitkan dokumen, misal: Council, Commission. 2. Jenis dokumen, misalnya: Regulation, Dircctive, atau Decision. 3. Nama atau Judul Dokumen dan Nomor Dokumen. 4. Pasal dalam dokumen yang disitasi. 5. Sumber dokumen, yaitu O.J (singkatan dari the Official /ournal of the European Union). lurnal ini merupakan sumber resmi tempat dokumen Uni Eropa dipublikasi. Dokumen yang diterbitkan sebelum tahun 1974 dipublikasikan pada jurnal resmi yang disingkat O.J. SPEc. ED. 5. Tahun, atau bulan tanggal tahun bila ada.
Format Dasar: Nama Organ, Jenis Dokumen, Nama Dokumen, pasal, Sumber, Tahun.
Contoh:
Council Directive 90/476, art.5, 1990 O.]. (L.266) 1,2. Commission Regulation 2751190, Fixing the Import Levies on Compound Feeding Stuffs, Annex, 1990 O.J. Q. 264) 37 ,38. Commission White Paper on European Govemance, at 17, COM (2001) 482 final fluly 2s, 2001).
Opinion of the Committee of the Regions on the CoR Proposals for the Intergovernmental Conference , 2004 O.J . (C.32) 1,2.
b.
World Trade Organization (WTO).
57
Setidalnya ada 5 (lima) jenis dokumen yang dapat dihasilkan oleh WTO atau organ intemal di dalam struktur organisasi WTO, yaitu: l. Perjanfian pembentukan WTO. 2. Dokumen yang dihasilkan oleh Panel WTO dar Appellate Body atztt l,embaga Banding. 3. Laporan atau Reports. 4. Dokumen tingkat Menteri atau Ministerial Documents. 5. Putusan Panel GATT! Pada prinsipnya elemen yang harus ada dalam sitasi atas dokumen yang dihasilkan
oleh WTO sama seperti elemen serupa untuk sitasi dokumen PBB ataupun Uni Eropa. Dengan demikian format dasar sitasi adalah: Nama Organ (bila ada), Jenis Dokumen, Nama Dokumen, pasal atau paragraf yang disitasi, Nomor Dokumen, Sumber, Bulan Tanggal Tahun.
Contoh: Appellate Body Report, European Communities - Measwes Conceming Meat and Meat Products, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R (January 16, 1998) (adopted February 13, 1998). Request for Corsultations by the United States, European Communities- Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Produc*,W't[Ds29ll1 (May 20, 2003).
GATT Secretari at, An Analysis of the Proposed Uruguay Round Agreement, with Particular Enphasis on Aspec* of Interest to Developing Countries, MTN. TNC/W122 (November 29, 1993). Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, April 15, 1994, 33 I.L.M. 1125 (1994).
World Trade Organization, Ministerial Declaration of WTA,{IN(OI)/DEC/ r, 41 r.L.M. 7 46 (2002).
14 November 2001,
58
BAGIAN F: VERSI PEI{DEK PBIIJUSAN SITASI dan PEDOMAN PENLTLISAN DAFTAR PUSTAKA Pedoman Bagian A hingga E adalah pedoman menyitat sebuah sumber secara penuh untuk pertama kalinya di dalam sebuah reks atau esai. Kerap terjadi bahwa sumber yang sama disitat untuk kedua, ketiga, dstnya, sepanjang penulis teks menyelesaikan esainya. Dalam situasi seperti ini dapat dibayangkan kerepotan yang harus dia hadapi bila setiap kali menftat sumber yang sama dia harus menuliskannya secara penuh dan berulang-ulang. Oleh sebab itu, pedoman menyitat versi apapun selalu memberi jalan keluar untuk memudahkan penulis yaitu dengan menawarkan versi pendek penyitatan. Bagian F ini menjelaskan pedoman tersebut. Selain itu pada akhir dari bagian ini dijelaskan tentang bagaimana menlusun / menulis daftar pustaka.
Oleh karena Pedoman Menftat ini ditulis dengan mengacu ke rie BlueBook, maka untuk versi pendek penftatan juga tetap mengacu ke buku tersebut, Menurut the Bluebook, versi pendek penyitatan cukup hanya menggunakan 2 (dua) kata petunjuk, yaitu Id., dan Supra. Hal ini berbeda dengan pedoman menyitat menurut model lain yang nemperkenalkan kata petunjuk lain sepeni Ioc.cit dan op.cit.
Berikut ini penjelasan dan contoh penggunaan Id-, dan Supra dalam versi pendek penyitatan.
F.l. Id.
Id., adalah kependekan dari lbidem (Bahasa Latin) yang kurang lebih berarti "persis sama seperti di atas". fadi, kata Id., digunakan unruk sitasi suaru sumber yang sama percis dengan sumber yang telah disitasi dan dicantumkan dalam nomor sebelumnya (atau di atasnya).
Contoh: 1. SIDHARTA, MoRAIITAS PRoFESI HUKUM SUATU TAWARAN KERANGKA BERPIKIR
(Relika Aditama, Bandung, 2006). 2. SuBEKfi, HUKUM
3. rd.
PERJANIw 34 (Intermasa, Jakarta, 1978).
34
59
Keterangan: 3 Contoh di atas rnemperlihatkan bahwa penulis dalam catatan kaki nomor persis merujuk ke catatan kaki di atasnya, yakni nomor 2, karena sumber yang
samayaituSwnKTl,HUKUMPERJANJIAN34(Intermasa'Jakana,1978)kembalidia sitat untuk pernyataan di dalam teks yang dia beri sitasi nomor 3'
Apabila misalnya catatan kaki nomor 4 penulis kembali menyitat sumber samanamunhalamanyangdiasitatadalahhalaman40'makatuliskansbb:
yang
4. Id.,pada40.
Catatan:
besar (I) Perhatikan, penulisan kata Id., haruslah selalu diawali dengan huruf diakhiri denlan tanda titik (.) dan selalu dalam huruf miring' Contoh: 'Id' Apabila halaman yang disitat berbeda, maka tuliskan Id'' pada'
F.2. Supra
kaki yang telah Kata "supra" digunakan untuk meruiuk ke sumber dalam catatan oleh sumber lain disebutkan sebelumnya, tapi sumber tersebut telah diselingi yang dinrjuk dalam catatan kaki yang lain. Sumber dalam catatan kaki sebelumnya kali disitat di dengan kata "srrpra;' haruslah selalu sumber pustaka yang Pertama dalam teks itu.
Contoh: KERANGKA BERPIKR 34 1. SIDHARTA, MoRALlrAs PRoFESI HUKttM suATU TAWARAN
(Relika Aditama, Bandung, 2006). 1978)' 2. SuBEK'fl, HuKUM PERTANIIAN 34 (Intermasa' Jakarta' 3. rd. 4.
TRTBILcocK & RoBERT HowsE, THn RrcuLArroN oF INTERNATIoNAT TRADE 126 (2nd ed, Routledge, London, 1999)'
Mrcrunr
J.
TENTANG KXBATALAN 5. ELLY ERAWA.IY & HERIiEN BUDIONO, PEI.qEIASAN HUKTIM 2010)' PERlAlrlraN 12 (National Legal Reform Program, Jakarta'
60
6. TRxBILcocK & HowsE, supra catatan no. 4, pada 50. 7. SuBEKn, supra catatan no. 2, pada 18.
8. Id.
Keterangan:
Contoh di atas memperlihatkan bahwa sumber yang disitat dalam catatan kaki nomor 6 sama dengan sumber yang disitat sebelumnya yang tercantum dalam catatan kaki nomor 4 pada halaman yang berbeda. Sumber yang disitat dalam catatan kaki nomor 4 sudah diselingi dengan sumber lain yang disitat ddam catatan kaki nomor 5, sehingga ketika penulis hendak merujuk kembali ke sumber dalam nomor 4 maka dia menggunakan kata petunjuk "supra" yang diikuti keterangan "catatan
no.
, pada
kaki nomor 8, penulis merujuk kembali ke sumber sitasi yang sama persis dengan sumber dalam nomor 7 termasuk halaman yang disitat juga sama, Pada catatan
maka dia cukup menggunakan kata .Id. Jika penulis dalam catatan kaki nomor 12 hendak merujuk pada sumber sitasi yang sama dengan sumber dalam nomor 4 pada halaman yang berbeda lagi, maka dia dapat menuliskan kernbali keterangan Tntstt-cocr & HowsE' suPra catatan l:.o. 4' pada 56.
Namun, tidak boleh penulis menuliskan keterangan sbb: 12. /d., MICHAEL J. TRxBILcocK & RoBERT HowsE , suPra catatan no. 4, pada
56.
Ataupun misalnya 12. Id., M\IHAELJ. TREBILcocK & RoBERT HowsE, suPra catatan
'Io.
4'
Catatan: 1. Kata "supra" harus
'catatan
ditulis dengan huruf miring diikuti keterzrngiln
no. , pada
'.
Contoh: TRxBILcocK & HowsE, suPla catatan no. 2. Apabila sumber yang
4'
pada 56'
dirujuk lebih dari satu dengan nama
6l pengarang yang sama, maka tuliskan sbb: Nama Belakang Pengarang, Dua Kata Pertama fudul Sumber, supra catatan no. , pada Contoh: TREBILcocK & HowsE, THE RxcULATIoN oF, supna catatan no. 4, pada 56. Apabila pengarang y.rng sema menulis pustaka dengan
judul lain yang juga disitat dalam teks tersebut. 3. Apabila sumber yang
dirujuk dengan keterangan "supra" adalah
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun perjanjian internasional, maka cantumkan judul atau nama sumber itu sebagai pengganti nama orang, lalu beri keterangan supra catatan
no. , pada
F.3. Penulisan Daftar Pustala
Walaupun penjelasan tentang penulisan daftar pustaka pada Pedoman ini disatukan dengan pedoman versi pendek menyitat, tidak berani bahwa kedua hal itu masuk ke dalam satu kategori yang sama. Semua mahasiswa, akademisi, dan praktisi pasti mengetahui bahwa pada setiap akhir esai akademik harus dicantumkan daftar pustaka atar references yang digunakan secara langsung oleh penulis sebagai bahan referensi penulisan esainya. Pada prinsipnya, penulisan daftar pustaka tidak identik dengan penulisan sitasi dalam catatan kaki. Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah: a. Semua pustaka dalam Daftar Pustaka harus disusun secara alphabetis berdasarkan nama pengarangnya, sementara penulisan sitasi tidak seperti
b.
itu. Semua pustaka dalam Daftar Pustaka tidak perlu mencantumkan halaman/bab/bagian, sementara penulisan sitasi justru mensyaratkan penulisan halaman yang disitasi dengan (pincite) akurat.
Berikut ini petunjuk, format dasar, dan contoh penulisan Daftar Pustaka. F.3.1. Pengelompokan Pustaka Secara Urut.
Disarankan agar semua pustaka yang relevan dan berkaitan langsung dengan esai akademik dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan jenis Pustaka, dan
kemudian setiap kelompok diurutkan PenemPatannya dalam Daftar Pustaka. Berikut ini daftar kelompok pustaka sekaligus prioritas penempatannya dalam Daftar Pustaka:
Buku-Bu}u, baik yang dicetak maupun dalam format online. b. Artikel dalarn Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar. c. Pustaka yang tidak dipublikasi. a.
62
d. Pustaka dalam bentuk CD-ROM, database, dan sejenisnya. e. Web documents dan pustaka yang berasal dari situs internet. f. Pustaka berupa sumber hukum primer: peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan sejenisnya. g. Pustaka dalam bentuk microforms, audiovisual, dan sejenisnya.
F.3.2. Penulisan Nama Pengarang dan Pengurutan Pustaka. Semua pustaka sesuai dengan kelompok jenis pustaka seperti disebut pada F.3.1 di atas kemudian disusun secara alphabetis menggunakan nama pengarang sebagai acuannya. Nama pengarang yang dipakai adalah nama depan atau nama keluarga
(the authorb'sumarn e/ baik untuk pustale dalam Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Asing. Setelah nama keluarga pengarang, diikuti dengan inisial dan atau nama depannya.
Apabila seorang pengarang menulis lebih dari satu pustaka dan semuanya masuk ke dalam Daftar Pustaka, maka susunlah secara kronologis dengan mengacu pada
tahun terbit. Artinya, pustaka yang tahun terbitnya paling baru
harus
dicanturnkan lebih dahulu daripada pustaka yang terbit pada tahun yang lebih lama. Apabila pada tahun yang sama seorang pengarang menerbitkan lebih dari satu pustaka, maka urutan pustaka tersebut secara alphabetis sesuai dengan judulnya.
F.3.3. Penulisan dan Pengurutan Peraturan Perundang-undangan.
Untuk penulisan dan pengurutan peraturan perundang-undangan di dalam Daftar Pustaka, lakukan sesuai dengan tata urutan hirarki peraturan perundangundangan, dan kemudian susunlah pencantumannya secara kronologis dengan mengacu pada tahun pengundangannya serta nomor Peraturannya.
Contoh: Undang Undang dicantumkan lebih dahulu daripada Peraturan Pemerintah; Peraturan perundang-undangan yang diundangkan tahun 2010 dicantumkan lebih dahulu daripada peraturan yang terbit tahun 2008; Peraturan
Pemerintah Tahun 2010 Nomor
5
dicantumkan lebih dahulu sebelum
pencantuman Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Nomor 3, dstnya.
F.3.4. Penulisan dan Pengurutan Putusan Pengadilan
Untuk penulisan dan pengurutan putusan pengadilan, lakukan sesuai dengan hirarki yang lazim berlaku yaitu putusan pengadilan yang lebih tinggi
diprioritaskan daripada puflrsan dari pengadilan yang lebih rendah. Kemudian urutkan sesuai dengan tahun putusan dibuat dengan urutan tahun yang lebih muda dicantumkan terlebih dahulu. F.3.5. Penulisan dan Pengurutan Dokumen Hukun Internasional
Untuk penulisan dan pengurutan dokumen yang diterbitkan oleh organisasi intemasional atau yang dibuat antarnegara, maka lakukan sesuai dengan pengelompokan yang telah dijelaskan dalam Pedoman Bagian E'3.
F.3.6. Format Dasar Penulisan daftar Pustaka Setelah nama pengarang, canturnkan judul pustakanya, penerbit atau nama jumal,
nomor volume jurnal (bila pustaka berupa anikel dalam jurnal), dan tahun penerbitan. fadi, format dasar penulisan daftar Pustaka adalah:
Nama depan/keluarga Pengarang.' Iudul Pustaka, Edisi, Penerbit/Nama Iurnal, Nomor Volume lurnal, Tahun Terbit Keterangan:
l. 2.
Penulisan pustaka unruk daftar Pustaka menggunakan huruf normal, bukan Small Caps. Untuk judul pustaka, judul artikel, nama Peraturan perundang-undangan, nama dokumen, ditulis dengan huruf miring.
Contoh:
A. Buku Erawaty, Elly & Budiono., Herlien, Penjelann Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, National Legal Reform Program, Jakarta' 2010' Sidharta., Moralitas Profesi Hukum suaru Tawaran Kerangka Berpikir, Relika Aditama, Bandung, 2006.
smith, K.M., Rhona., Textbook on Intemational Human Righa, oxford university Press, New York, 2003. Subekti., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta' 1978'
64
Trebilcock, J. Michael & Howse, Roben., The Regulation of Intemational Trade, 2nd ed, Roudedge, London, 1999.
B.
Iumal
Ioesoef, Daoed., Intelektual dan Kerja Intelekrual, Tahun )O(VII No. 2 Analisis CSIS, April-funi 1998. Summers, S. Roben., Two Types of Substantive Reasons: The Core of a Theory Common-Law Justification, 63 Cornell L. Rev, 1978.
of
C. Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang R.I., No. 5 Tahun 1999, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha4 L.N.R.I. Tahun 1999 No. 33. Undang Undang R.I., No. 1999 No. 42.
8 Tahun
1999, Perlindungan Konsumen, L.N.R.I. Tahun
Peraturan Pemerintah R.L, No. 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, L.N.R.I. Tahun 2005 No.41.
D. Dokumen Hukum Internasional
D.l.Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa G.A. Res.
47/l,pan
33, U.N. Doc. dRES/47l1 (September 22, 1992).
G.A. Res. 832, para 19, U.N. GAOR,9th Sess., Supp. No. 21, U.N. Doc. d2890 (Oct,21, 1954). D.2. Dokumen World Trade Organization Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, April 15, 1994,33I.L.M. ll25 (1994).
GATT Secretariat, An Analysis of the Proposed Uruguay Round Agree-ment, with Partiailar Emphasis on Aspects of Interest to Developing Coutrrz'es, MTN. TNC V/122 (November29, 1993).
65
DA-FTARPUSTAKA
Columbia Law Review Association et al. Eds., The Bluebook: Cindon, 18th edition, Cambridge, USA,2009.
A Uniform
Modem Language Association of America., (MI'A) Handbook R*earch Papers, Tth ed, New York, 2009'
for
System
of
Writers
of
