BAB XIII PERJANJIAN INTERNASIONAL
A. PENGERTIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL ¾
Oppenheim: International treaties are conventions, or contracts, between two or more statets concerning various matters of interest
¾
D.P. O'Cponnell: Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang diatur oleh hukum internasional sebagai pembeda dengan persetujuan menurut hukum nasional, yang terhadap konsekuensi hukum pembuatan perjanjian internasional, bentuk dan caranya adalah tidak penting
¾
Mochtar Kusumaatmadja: Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibatakibat hukum tertentu.
¾
JG Starker Traktat adalah suatu perjanjian di mana dua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur dalam hukum internasional. Sepanjang penrjanjian antar negara-negara terwujud, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu bukan hal yang diatur oleh hukum nasional.
¾
Konvettsi Wiha 1969 (Ps.2 ay.1.a): PI berarti suatu persetujuan internasional yang ditanda tangani antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam bentuk satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya.
¾
Konvensi Wina 1986 (Ps.2 ay. 1.a): PI berarti suatu persetujuan internasional yang diatur dengan hukum internasional dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis: - antar satu negara atau lebih dan antara satu organisasi internasional atau lebih, atau antar organisasi internasional.
¾
UUNo.37Th.l999(Ps.lay.3): PI adalah perjanjian dim bentuk dan sebutan apapun, yg diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek HI lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik.
B. Terminologi
Treaty (Perjanjian internasional/Traktat) - Pengertian umum: mencakup segala macam bentuk persetujuan internasional. - Pengertian khusus: merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan perjanjian Contoh:
Space Treaty, 1967 Treaty of Amity and Coorporation in Southeast Asia, 1976
Convention (Konvensi)
-
mencakup perjanjian secara umum
-
digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral
-
biasanya bersifat law making treaty Contoh:
Vienna Convention on the Law ofTreties, 1969 Vienna Convention on Diplomatic Relation, 1961 Vienna Convention on Consular Relations, 1963 UNCLOS, 1982
Agreement (Persetujuan)
-
biasanya mempunyai kedudukan lebih rendah dari treaty atau konvensi
-
cakupan materinya lebih lebih kecil dari treaty atau konvensi
-
lebih sering digunakan sebagai perjanjian yang bersifat bilateral dari pada multilateral
Contoh:
Rescue Agreement, 1968 Moon Agreement, 1980
Charter (Piagam)
-
biasanya digunakan untuk pembentukan suatu organisasi internasional Contoh:
Charter of the United Nations Atlantic Charter
Protocol (Protokol)
-
materinya lebih sempit dari treaty atau konvensi
-
memberikan tambahan atau pengaturan atau penafsiran lebih lanjut atas Konvensi Contoh:
Protokol Tambahan Konvensi Wina 1961 tentang Nasionalitas Pejabat Diplomatik Protokol Tambahan Konvensi Wina 1961 tentang Penyelesaian Sengketa Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 19491 dan II Tahun 1977
-
Declaration (Deklarasi) merupakan perjanjian dan berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, namun ringkas dan padat pernyataan sepihak
-
biasanya tidak menentukan cara berlakunya Contoh:
Declaration of 'ASEAN Concord, 1976 Declaration ofZona of Peace, Freedom and Neutrality, 1971 Declaration of Human Rights, 1948
-
Final Act berisikan ringkasan laporan sidang yang menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi yang dihasilkan dalam konferensi
-
penandatangan final act hanya merupakan kesaksian berakhirnya proses pembuatan perjanjian Contoh:
Final act GATT, 1994
Memorandum of Understanding
-
mengatur pelaksanaan teknik operasional perjanjian induk
-
biasanya segera berlaku stlh penandatanganan
-
Modus vivendi merupakan perjanjian yang bersifat sementara, akan diganti dengan pengaturan yang tetap
-
dibuat dg cara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan
Dll.
Dari beberapa istilah perjanjian internasional tsb: - apapun namanya tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak - penggunaan nama tertentu untuk menunjukkan bahwa materi PI tsb memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatanya dengan PI lainnya - Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 tidak melakukan pembedaan atas berbagai bentuk PI tsb. - Suatu terminologi tettentu digunakan berdasarkan permasalahan yg diatur dan dg memperhatikan keinginan para pihak dan mempunyia dampak politisnya
C. Pengaturan •
Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.
•
Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Oerganization and between international organization, 1986.
D. MENGIKATNYA PI: -
KEKUATAN MENGIKAT: PACTA SUNT SERVANDA
-
MENGIKAT BAGI: PARA PIHAK (PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT). KECUALI:
- MEMBERI HAK & KEWJ. BG. PIHAK KE-3 - BERSIFAT MULTILATERAL DAN BERLAKU SEC.
UNIVERSAL - MERUMUSKAN HUKUM KEBIASAAN INT.
E. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional 1. Persiapan. -
penury ukan wakil
-
pemberian full powers: - status - kewenangan (hadiri sidang, aktif di persidangan; menyetujui teks; menandatangani)
2. Negosiasi. -
Cara: - Bilateral (lisan) maupun multilateral (konf. Diplomatik)
-
Selalu konsultasi dg. pemerintahnya.
3. Otentifikasi. -
kesepakatan, artinya: - siap di tanda-tangani. - sahkan hasil perundingan
-
akibat tanda-tangan: 1. sahkan hasil perundingan, bila utk. mengikatnya PI perlu ratifikasi atau 2. menjadikan terikat pd. PI, bila utk. mengikatnya PI tdk. perlu ratifikasi
4. Ratifikasi. = persetujuan dr. kpl. neg/pemth. atas t.t. thd. PI yg. dilakukan oleh wakilnya. = pernyataan formal utk. terikat pd. PI. Perlunya Ratifikasi: - dittk. deihikian - bdsrk. kesepakatan, ratifikasi adl. perlu. - PI yg. tlh. di t.t. akan berlaku bila ada ratifikasi Ratio adanya ratifikasi: - hak neg. utk. tinjau kembali
- perlu penyesuaian dg HN
- bdsk. prinsip kedaulatan
- prinsip demokrasi
Aksesi & Adhesi = turut serta dim. perj. ftp. tdk. ikut dim. pembuatan perj. Arti:
- aksesi: turut serta ttp tdk. penuh - adhesi: turut serta sec. penuh
Praktek: tdk. ada perbedaan arti.
Reservasi = pernyataan sepihak utk. meniadakan/merubah akibat hk.ttu. dim. PI, pd. saat menyatakan terikat pd. PI - hak neg. berdaulat. . alasan pembenar:
- partisipasi masimal - pengutamaan ktt. dasar PI
. Akibat hk. reservasi: -
neg. pereservasi <--> neg. penerima: PI berlaku sbg. mana perubahan
-
neg. pereservasi <--> neg. penolak: neg. penolak membolehkan sbg. peserta, PI berlaku penuh
-
sesama neg. tdk. reservasi: PI berlaku penuh.
Mulai Berlakunya PI -
ps. 24/1: - ktt. dim. PI - bdsk. hsil kesepakatan
-
bg. PI yg. memerlukan ratifikasi: stlh. dilakukan pertukaran/penyimpanan
-
bg. PI yg. tdk perlukan ratifikasi: setelah tanda-tangan
-
setelah dipenuhi sejiimlah ratifikasi.
Registrasi & Publikasi . penuhi ktt. ps. 102 Piagani PBB: setiap perjanjiaii harus didaftarkafi kesekre-tariat PBB. . bila tidak, tdk. dpt. di bawa ke badan PBB (khususnya MI) . tujuan ps. 102: utk. cegah adanya perj. yg. sembunyisembunyi.
Aplikasi & Pelaksanaan -
penyesuaian dim HN dan atau - pengaturan dim HN
Sahnya PI = berlaku menurut hukum = memenuhi ktt. hukum yg. berlaku: - kewenangan para pihak, - berkaitan dg. proses pembuatan PI. Ps.46-52, PI tidak sah bila ada unsur: - incapacity in making treaty (=mnrt HI)
- corruption (penyalahgunaan)
- error (khilaf)
- coercion (paksaan)
- fraud (penipuan)
- bertentangan dg jus cogens *
→ hak membatalkan hilang bila secara eksplisit menyetujui atau secara implisit mentaati PI.
Bahasa PI . umumnya di buat dim bhs. inggris . perj. bilateral: bhs. masing-2 neg. . perj. multilateral: dim. berbagai bhs. dan mengacu pd. bhs. resmi PBB.
Inconsistent Treaty = adanya >< kewj. ant. treaty lama dg. Baru-^ berlaku asas: "lex posterior derogat legi priori" (ps.30 ay. 2). Pengecualian: -
ada neg. sbg. pihak dr. 2 treaty, sdg. pihak lain salah satu treaty-> yg. berlaku yg. sama samasbg. pihak.
-
treaty lania melarang berlakunya treaty baru yg. bertentangan dg. treaty lama (ps. 103 Piagam PBB).
Revisi, Amandemen, & Modifikasi *
umum: proses perubahan PI yg. sdg. berlaku.
*
revisi: perubahan sec. umum
*
amandemen: perubahan ktt. ttu.
*
modifikasi: perubahan antar pihak ttu.
*
tujuan: sesuaikan dg. keadaan yg. berubah.
Berakhirnya PI A. Karena Hukum: 1. Hapusnya subyek atau obyek perj. 2. Munculnya "jus cogens": = norma hukum pemaksa yg. tidak dpt. dirubah oleh ktt. hk. (int.) lain = hanya dpt. ditiadakan oleh jus cogens baru. - masih menimbulkan persoalan = tdk. menja min kepastian hukum. 3. Adanya doktrin "rebus sic stantibus" = perj. akan tetap berlaku selama keadaan esensial pd. saat ditutupnya perj. tetap. - diatur dim. ps.62 "fundamental change of circumstances" - Perubahan tsb. menyangkut 2 hal: i. keadaan fundamental tsb. sbg. dasar terikatnya neg. → menimbulkan pertimbangan bg. pihak-2 atas keadaan yg. berubah, utk. meneruskan PI (test subyektif). ii. perubahan keadaan tsb. merubah kewajiban pihak-pihak dlm. PI (test obyektif). - Perubahan keadaan fundamental tsb. tdk. berlaku bagi: - bg. penetapan garis perbatasan, - akibat pelanggaran oleh pihak dlm. PI.
B. Tindakan para pihak: - adanya persetujuan - penarikan diri
PENAFSIRAN PI 1.
Badan yg. berwenang: - Badan peradilan - Organisasi int. yg. lakukan tugas teknis - Badan eksekutif dr. IMF - Panitia ad hoc.
2.
Prinsip/Cara penafsiran: - gramatikal dan kehendak para pihak - tujuan dan konteks PI
- kepantasan dan keselarasan - prinsip efektifitas - penggunaan bahan ekstrinsik, meliputi: . prinsip: isi/kalimat dim PI . keadaan masa lampau . travaux preparatoires/catatan perundingan . protokol/resolusi/laporan komite . persetujuan tambahan . perj. lain yang materinya sama.
