TEPRA
KALIMANTAN TIMUR TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA)
SAMARINDA, JULI 2016
1
PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI APBN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 – 2016 12
Dalam Triliun Rupiah 10.66
10 8
9.65
9.16
8.68
8.51
7.83 7.08
7.61
8.01
6 4
2.95
2
90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
85.47
2012
2013 Alokasi
2014
2015
2016**
78.84
81.39
36.79
2012
0
83.22
2013
2014
2015
2016**
Realisasi dalam persen
Realisasi
Keterangan : 1. Untuk tahun 2016, Realisasi sampai 30 Juni. 2. Alokasi meliputi anggaran Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama (tahun 2012 – 2014).
PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN (TP) YANG DILAKSANAKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012-2016 Dalam Milyar Rupiah 700.00
90.00
666.61
84.79
82.35
80.00 600.00 70.00
68.17
500.00
64.02
60.00 426.75
400.00
365.21
50.00 333.94 280.83
300.00
30.00
215.74 200.00
248.96
20.00 283.16
100.00
40.00
177.67 36.48
12.99
10.00 0.00
0.00 2012
2013
ALOKASI TP
2014
2015
REALISASI TP
2016**
2012
2013
2014
2015
2016**
Realisasi Tugas Pembantuan Dalam Persen
PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 - 2016 Kabupaten/Kota Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda TOTAL
2014 2015 Realisasi Realisasi Pagu Pagu (%) (%) 3,48 T 64.82 3,80 T 34.72 2,29 T 80.52 2,66 T 79.61 7,60 T 84.77 8,38 T 80.84 2,34 T 91.96 3,01 T 49.00 0,50 T 83.92 1,60 T 35.00 2,35 T 87.73 2,68 T 82.95 1,80 T 85.81 1,71 T 81.39 2,29 T 74.21 3,43 T 85.39 1,71 T 81.19 1,84 T 84.78 3,06 T 83.05 4,07 T 79.06 27,42 T 81.50 33,19 T 71.04
* Untuk tahun 2016, realisasi APBD sampai bulan Juni 2016
2016 Realisasi Pagu (%)* 2,79 T 16.55 2,61 T 28.13 6,98 T 25.12 3,64 T 41.53 1,59 T 13.49 2,54 T 17.23 1,49 T 36.54 3,11 T 29.00 1,91 T 13.61 3,20 T 26.95 29,87 T 25.72
PERKEMBANGAN REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
(Dalam Persen) 45.00
41.53
40.00
36.54
35.00
28.13
30.00
29.00 26.95
25.12 25.00 20.00
17.23
16.55
13.49
15.00
13.61
10.00 5.00 0.00 Berau
Kutai Barat
Kutai Kutai Timur Mahakam Kartanegara Ulu
* Untuk tahun 2016, realisasi APBD sampai bulan Juni 2016
Paser
Penajam Balikpapan Paser Utara
Bontang
Samarinda
PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI DAK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 - 2016 Kabupaten/Kota Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Total
2014 Realisasi Pagu (%) 7,76 M 82.25 70,28 M 69.44 72,36 M 26.36 15,43 M 74.45 5,25 M 60.25 7,71 M 30.26 2,22 M 65.61 7,99 M 84.84 0 0.00 20,90 M 25.00 209,90 M 49.88
* Untuk tahun 2016, realisasi DAK sampai Triwulan I
2015 Realisasi Pagu (%) 8,35 M 58.56 40,62 M 99.93 0 0.00 59,70 M 50.06 11,84 M 0.00 10,81 M 43.29 6,90 M 38.28 26,84 M 14.28 103,88 M 86.64 97,57 M 94.34 366,5 M 73.28
2016 Realisasi Pagu (%)* 217,55 M 0.00 238,94 M 0.00 406,73 M 0.00 166,85 M 0.54 71,34 M 0.00 184,00 M 0.69 139,45 M 0.00 210,19 M 0.00 162,40 M 0.00 321,91 M 0.00 2.119,36 M 0.1
PERKEMBANGAN REALISASI DAK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 – 2016
(Dalam Persen) 99.93
100.00 90.00
2014
84.84
82.25
80.00
74.45
69.44
70.00 60.00
86.64
94.34
2016*
65.61 60.25
58.56 50.06
50.00
43.29
40.00
38.28
30.26
26.36
30.00
25
20.00
14.28
10.00 0.00
0 Berau
0 Kutai Barat
0 0
0.54
0 0
Kutai Kutai Timur Mahakam Kartanegara Ulu
* Untuk tahun 2016, realisasi DAK sampai Triwulan I
0.69 Paser
0
0
Penajam Balikpapan Paser Utara
0
0
Bontang
2015
0 Samarinda
TEPRA KABUPATEN/KOTA 1. Sebagian besar Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran di Kabupaten/Kota belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Hanya Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur yang Tim TEPRA-nya telah melaksanakan Rapat Koordinasi secara rutin. 2. Kabupaten/Kota yang telah menggunakan dan menjalankan sistem aplikasi dalam menunjang pelaksanaan TEPRA di Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. 3. Sebagian besar pengadaan barang dan jasa di Kabupaten/Kota belum tuntas dilaksanakan hingga akhir Triwulan I.
LAPORAN TEPRA KABUPATEN/KOTA PADA TEPRA PUSAT
PERMASALAHAN PELAKSANAAN APBN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
1. Ketidaksesuaian antara alokasi dana dalam DIPA dengan usulan alokasi dana kegiatan yang telah diusulkan oleh daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan optimal dan belum memenuhi kebutuhan daerah. 2. Keterlambatan dalam penyampaian/penerbitan DIPA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan ke daerah, serta proses revisi DIPA berkali kali dan berjalan lambat, berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak cukup waktu untuk penyelesaian pekerjaan di daerah. 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menjalankan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah. 4. Standarisasi biaya APBN yang dialokasikan lebih rendah dan tidak relevan dengan kondisi didaerah terutama biaya material, mobilisasi/perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
PERMASALAHAN PELAKSANAAN APBN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
5. Mekanisme koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi dari Pusat sampai ke Daerah masih belum berjalan secara optimal, karena beragamnya format pelaporan yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementrian/Lembaga, sehingga berdampak pada tidak efektifnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan realisasi kegiatan di daerah.
KENDALA / PERMASALAHAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
1. 2. 3. 4.
Keterlambatan penetapan APBD Kabupaten/Kota; Keterlambatan penetapan PPTK; Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; Proses pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan lainnya berjalan lambat; 5. Pencairan anggaran dari penagihan termin kontrak selalu dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga terjadi penumpukan realisasi anggaran di Triwulan IV; 6. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) cenderung tinggi karena paket pekerjaan kontrak dan swakelola dalam pelelangan/pengadaan jauh lebih rendah dari pagu;
12
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
SEKIAN DAN TERIMA KASIH 13
