Tema : Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan
3 Nilai Tanah : a. Ricardian Rent
b.
c.
(mencakup sifat kualitas dr tanah) Locational Rent (mencakup lokasi relatif dr tanah) Environmental Rent (mencakup sifat tanah sbg suatu komponen utama ekosistem)
Sumber : Sarwono Hardjowigeno & Widiatmika, 2007
PENATAGUNAAN LAHAN
Pemanfaatan
lahan terkoordinasi Tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan Mencegah penggunaan lahan yang merugikan
KESESUAIAN VERTIKAL : • KESESUAIAN ANTARA JENIS DAN VOLUME/INTENSITAS KEGIATAN DENGAN KETERSEDIAAN (KAPASITAS) SUMBERDAYA RUANG (LUAS, SIFAT SIFAT FISIK, PRASARANA). KESESUAIAN HORIZONTAL : • KESESUAIAN ANTAR KEGIATAN DAN ANTARA KEGIATAN DENGAN MASYARAKAT (GANGGUAN, DAMPAK, KONFLIK DSB).
KETIDAKSESUAIN
MIS-ALOKASI LAHAN
UU
Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 UU No. 5 Tahun 1967 ttg Kehutanan UU No. 11 Tahun 1967 ttg Pertambangan UU No. 3 Tahun 1972 ttg Transmigrasi UU No. 11 Tahun 1974 ttg Pengairan UU No. 4 Tahun 1972 ttg Lingkungan Hidup UU No. 5 Tahun 1984 ttg Perindustrian UU No. 5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem UU No. 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang
SESUAI Atau TIDAK SESUAI
Peta Guna Lahan Eksisting
Sumber Peta: tegalkab.go.id
Peta Kesesuaian Lahan
Hasil Analisis
Kesesuaian Lahan
Lindung
Budidaya
Perkotaan Pedesaan
Pertanian
Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Pertanian Semusim
VARIABEL 1. KELERENGAN
NILAI
RENTANG VARIABEL
KELAS LERENG
DERAJAD LERENG (%)
1
0-8
Datar
20
2
8 - 15
landai
40
3
15 - 25
Agak curam
60
4
25 - 40
curam
80
Sangat curam
100
> 40 VARIABEL 2. KEPEKAAN THD EROSI
KATEGORI
KATEGORI
BOBOT
NILAI
RENTANG VARIABEL
BOBOT
KELAS TANAH
JENIS TANAH
1
Aluvial, Clay, Planosol, hidromorf kelabu, laterite air tanah
Tdk peka
15
2
Latosol
Agak peka
30
3
Brown forest Soil, Non Calsit Brown, Mediteran
Kurang peka
45
4
Andosol, Laterite, Grumosol, Podsolik, Podsol.
peka
60
5
Regosol, Litosol, Organosol, Renzina
Sangat peka
75
VARIABEL 3. INTENSITAS HUJAN
NILAI
RENTANG VARIABEL
KLS. INT. HUJAN
INTENSITAS HUJAN (mm/hari hujan)
1
=< 13,5
2
KATEGORI
BOBOT
Sngt rendah
10
13,6 – 20,7
rendah
20
3
20,7 – 27,7
Sedang
30
4
27,7 – 34,8
tinggi
40
5
> 34,8
Sangat tinggi
50
Contoh : suatu wilayah memiliki karakteristik : lereng 30%, jenis tanah andosol, intensitas hujan 30 mm/hr hujan. Tentukan berapa skor lokasi dan peruntukannya untuk apa. VARIABEL
NILAI
BOBOT
SKOR PERUNTUKAN
Derajad lereng
30%
80
> 175
Jenis tanah
Andosol
60
125 – 124 kawasan penyangga
Intensitas hujan
30 mm/hh
40
< 125 budidaya tanaman tahunan (lereng < 15%)
Indeks lokasi :
180 (arahan eruntukan kawasan lindung).
< 125 budidaya tanaman semusim dan permukiman (lereng < 8%).
kawasan lindung
Berdasarkan Permen PU No 41/ 2007 Kesesuaian Lahan Permukiman Kesesuaian Lahan Pertanian Kesesuaian Lahan Industri Kesesuaian Lahan Pertambangan Kesesuaian Lahan Pariwisata
Permukiman
Industri
Pertambangan
• Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%) • Tersedia sumber air tanah maupun PDAM • Tidak berada pada daerah rawan bencana • Drainase baik sampai sedang • Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/dan au/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan • Tidak berada pada kawasan lindung • Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga • Menghindari sawah irigasi teknis
• Hidrologi : bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang • Kemiringan lereng : berkisar 0% - 25% • Klimatologi : lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk • Geologi : tidak berada di daerah rawan bencana longsor • lahan : area cukup luas minimal 20 ha; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk pertanian.
• Bahan galian terletak pada kelerengan antara (0° 17°), curam (17° - 36°) hingga sangat curam (> 36°)} • Tidak berada di kawasan hutan lindung • Tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai • Lokasi penggalian di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi • Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksplorasi • Tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya
a. b. c.
d. e.
Ketidaksesuaian lahan untuk permukiman Ketidaksesuaian lahan untuk pembangunan jalan Ketidaksesuaian lahan dalam penggunaan ruang ( misalnya pedestrian ) Penyalahgunaan kawasan lindung Konversi lahan pertanian tanpa izin
Lahan
pertanian menurun harga pokok meningkat banyak impor pangan Penyempitan luasan banjir dan longsor ( waduk Situ Gintung ) RTH semakin sempit karena adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan UU tata ruang
Berkurangnya
hutan kerusakan
lingkungan Konflik tata ruang wilayah usaha yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik terhenti Pembangunan tidak terarah
Lahan
terbatas kebutuhan akan lahan terus meningkat Penetapan RTRW molor kewajiban pembuatan RTRW tersandung dalam UU 26/2007 Mencari keuntungan baik perseorangan maupun kelompok
Penyalahgunaan
kewenangan karena
jabatan Terkait penerbitan izin pemanfaatan ruang Spekulasi lahan Dorongan faktor ekonomi
Di bangun oleh pemerintah Belanda tahun 1932 Fungsi Situ Gintung Awal : 1. 2.
Tempat untuk menampung air hujan. Untuk irigasi daerah sekitarnya.
Area sekitar Situ Gintung yang awalnya area pertanian terjadi perubahan fungsi menjadi area permukiman maka perubahan fungsi waduk berubah 1. 2.
Fungsi tahun terakhir sejak tahun 1970: Sebagai tempat menampung limpasan air hujan. Tempat wisata alam.
Sumber : •Artikel deddy Damopolii, ST. MT •http://id.wikipedia.org/wiki/Situ_Gint ung
Latar Belakang Area Permukiman dan Tempat Wisata: 1. Kerusakan bangunan waduk 2. Kerusakan lingkungan
Banjir dan Longsor (2009)
*Perubahan fungsi area sekitar waduk menjadi
area permukiman dan wisata mendapat izin dari pemerintah. Padahal menurut uu no.26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 37 ayat 2 bahwa, “Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Menurut UU no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 25: 1. Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. 2. Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Permasalahan : “Berkurangnya alokasi lahan kota untuk ruang terbuka hijau (RTH) pada setiap Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta”
1. 2. 3.
Perubahan luasan RTH: Rencana Induk Djakarta 1865 – 1985 : 37,2 % RUTR 1985 – 2005 : 26,1 % RTRW 2000 – 2010 :13,94 %
Sumber : Alexey, Emilius Caesar. 2009. Jangan Legalkan Pelanggaran Tata Ruang dalam http://megapolitan.compas.com/read/2009/08/31/20 31336/jangan.legalkan.pelanggaran.tata.ruang
1. 2.
1.
2.
Alih Fungsi Lahan peruntukan RTH : Dibangun bangunan komersil dan perumahan. Lahan hutan bakau menjadi permukiman skala besar. Akibat: Minimnya daerah resapan air dan minimnya daya serap tanah terhadap air yang mengakibtkan terjadinya banjir. Berkurang dan tercemarnya air tanah.
Pemanfaatan ruang / lahan beserta SDA yang terkandung di dalamnya harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Penegakkan hukum pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTR diancam sanksi administratif dan pidana, termasuk masalah perizinan Peran aktif pemerintah dan pengembang dalam koordinasi peraturan penggunaan lahan Sosialisasi RTRW dan peraturan terkait penggunaan lahan lainnya.
Penyalahgunaan lahan yang saat ini banyak terjadi di dalam masyarakat terjadi karena beberapa hal: Kondisi keterbatasan ruang yang belum dapat diatasi Kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan penggunaan ruang dengan benar. Di sisi pemerintahan, terkadang terdapat pemyalahgunaan wewenang untuk mencapai keinginan sepihak oleh beberapa kelompok kepentingan. Peraturan yang ada selama ini belum dapat mengendalikan penggunaan ruang yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
Berdasarkan Permen PU No 41/ 2007 Kesesuaian Lahan Permukiman Kesesuaian Lahan Pertanian Kesesuaian Lahan Industri Kesesuaian Lahan Pertambangan Kesesuaian Lahan Pariwisata Tugas
: download Permen tsb!!!!
