TEKNIK PEMBUATAN PUTUSAN1 Oleh : Drs. H. Wildan Suyuthi, SH, MH.
2
Adagium hukum menyatakan Res Yudicia Pro Veritate Habitur artinya apa yang diputuskan Hakim harus dianggap benar. Sesuai ketentuan ps 178 HIR,Ps. 189 RBG apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk menganbil putusan yang akan dijatuhkan. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa. Sedangkan
Hakim adalah
sebagai
aparat
pendukung peradilan
yang
merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus
setiap perkara yang ditanganinya sesuai
maksud Pasal 25 (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Hakim sebagai produk Pengadilan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, begitu sangat menentukan peran sebuah putusan Hakim. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas. bagi para Hakim perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membuat putusan yang baik dan berkualitas, yang pada gilirannya menjadi bahan pimpinan untuk dapat menilai kompetensinya melalui eksaminasi. Sebuah putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan proses persidangan. Seorang Hakim yang sarat dengan teon-teori keilmuan, utamanya bidang hukum formil maupun hukum matariil dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian dapat dituangkan dalam bentuk putusan yang dapat memenuhi
1 2
Disampaikan sebagai bahan diskusi pembinaan hakim Tanggal 17 Mei 2013 di 6 Askor. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
1
rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa. Apa makna putusan yang adil ? Kata adil suatu hal yang sulit didefinisikan, meski sering didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pd tempatnya tetapi hal yang dapat dirasakan ialah ketika para pihak membaca pertimbangan hukum hakim yang benar ,rasional,obyekltif, kongkrit maka pihak-pihak menerima putusan itu dan tidak melakukan upaya hukum. Melalui pertimbangan hukum hakim, pihak yang kalah menyadari mengapa dikalahkan dan pihak yang menang menyadari mengapa dimenangkan, karena pada pertimbangan hukumlah terletak jantung putusan. Berarti putusan tersebut diterima dan dianggap telah memenuhi unsur keadilan. Apa makna putusan memberi kepastian hukum ? Dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menjadikan sesuatu menjadi jelas dan pasti status hukummya dan tidak menimbulkan keraguan. Putusan hakim adalah putusan tuhan karena diputus atas nama keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pertimbangan dari putusan tersebut adalah pertimbangan Tuhan Allah SWT, tak seorangpun dapat menganulair putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hakim saat duduk dalam persidangan dianggap tahu dan benar Ius Curia Novit. Apa makna putusan memberikan manfaat ? Dengan adanya putusan Hakim dan setelah adanya kepastian terhadap sesuatu hal, maka tentu akan dapat memberi manfaat dan nilai terutama kepada yang berkepentingan, juga bagi masyarakat pada umunya serta bagi ilmu pengetahuan. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Teoritis isi dan pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu hukum dan praktis berarti dapat menyelesaikan persoalan, dirasa benar, adil dapat diterima oleh para pihak. Putusan yang demikian didalamnya terkandung keadian. kepastian dan kemanfaatan. 2
Putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika Hakim dalam mengkonstruksi putusan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu : 1. Aspek Yuridis : Putusan yang memenuhi aspek yuridis hukum tertulis, putusan mendasarkan pada pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan 2. Aspek Sosiologis : Putusan yang memenuhi aspek sosiologis, putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat) 3. Aspek Filosofis : Putusan yang memenuhi aspek filosofis, putusan tidak saja mendasarkan pada teks Undang-Undang yang tersurat, tetapi mendasarkan pada semangat / roh latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Tugas Hakim : Tugas
Hakim
pembuktian.Hukum
adalah,
memeriksa
pembuktian,
hukum
dan
mengadili
pembuktian
perkara
bersidat
melalui
mandatory
law,dwingen, memaksa, tetap. Meskipun hakim diberi hak untuk menafsirkan terutama terhadap hukum, substantif, saat undang-undang dibuat, maka telah berubah konservatif,mati. Maka menjadi tugas hakim menghidupkannnya melalui penafsiran. Harus disadari oleh hakim bahwa hukum bukan matrik, eksak tetapi ilmu sosial kemasyarakatan maka harus dikontruksikan dengan logis, argumentatif rasional. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat, maka yang harus dilakukan oleh Hakim adalah : 1. Mengkonstatir: Mengkonstatir, artinya Hakim melihat, mengetahui, membenar-kan telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian.
3
a. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat,kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materiil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. b. Menentukan terbukti atau tidak dalil/peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa bukan hukumnya.Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim. 2. Mengkualifisir ; Mengkualifisir, artinya mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil / peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil / peristiwa yang telah dikonstatir 3. Mengkonstituir Mengkonstituir, artinya Hakim memberikan constitutum, menetapkan hukum. Hakim menjatuhkan putusan menurut hukum terhadap posita maupun petitum yang diajukan para pihak kepadanya diwujudkan dalam amar putusan, Gr van Der Brught dan J.D.C Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyelasaikan suatu kasus atau peristiwa yaitu : a. Meletakan kasus dalam sebuah peta ( pemetakan kasus ) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar ( peta ),artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus ( menskematisasi). b. Menerjemahkan kasus itu dalam peristilahan yuridis (mengkwalifikasi, Mengkwalifikasikan). c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan. d. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi ) terhadap aturan-aturan hukum itu. e. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.
4
f. Mengevaluasi
dan
menimbang
(
mengkaji)
argumen-argumen
dan
penyelesaian. g. Merumuskan formulasi penyelesaian. Asas-asas Putusan (Pasal 178 HIR / 189 RBg) 1. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan terinci (onvoldoende gemotivered); 2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan; 3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (ultra petitum partium) 4. Diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan Hakim dapat ditinjau dari bermacam aspek, yakni sifat, jenis, kekuatan, isi dan tahap pembuatan. Sifat : 1. Deklaratoir, yakni putusan yang isinya bersifat menyatakan, menetapkan, menegaskan keadaan hukum. Contoh : anak angkat dan ahfi waris. 2. Constitutif, yakni putusan yang isinya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan hukum baru. Contoh : perceraian. Condemnatoir, yakni putusan yang berisi penghukuman, dilaksanakan baik secara sukarela atau dipaksakan. Contoh : bayar nafkah. Dalam putusan ini amar putusan harus dalam kalimat yang tegas : menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membagi, dll). Jenis : 1. Putusan akhir, yakni putusan yang mengakhiri pokok perkara, mengakhiri sengketa. Putusan ini bentuknya dapat bersifat deklaratif, constitutif, atau condemnatoir. 2. Putusan sela, yakni putusan yang dibuat belum merupakan putusan akhir untuk mempermudah putusan akhir, tidak mengenai pokok perkara. Dalam Pasal 48 dan Pasal 832 RV putusan sela terdiri dari putusan preparatoir, putusan interlucotoir, putusan insidentil dan putusan provisi.
5
Putusan preparatoir adalah putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir, contoh : putusan menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi. Putusan interlucotoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir, contoh : pemeriksaan setempat. Putusan insidentil adalah putusan yang tidak mempengaruhi pokok perkara, contoh : penetapan prodeo.
Putusan provisi adalah putusan yang menjawab
tuntutan provisional yakni permintaan untuk dilakukan tindakan pendahuluan, contoh : permintaan salah satu pihak dalam perkara perceraian untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 3. Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) biasa disebut uvb, dapat dilaksanakan lebih dahulu meski ada upaya hukum (Pasal 180 HIR/191 RBg). Putusan ini hanya menjadi wewenang Pengadilan Agama , Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang. 4. Perdamaian. Kekuatan: Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Memiliki kekuatan. 1. Mengikat (bidende kracht), pada kedua belah pihak, karena telah pasti/tetap, tak dapat ditarik kembali. Kekuatannya pada pertimbangan hukum dan amar putusan (res yudicia pro voritate habitur) apa yang diputus Hakim dianggap benar. 2. Pembuktian (bewijzende kracht), bukti apa yang ditetapkan didalamnya bila BHT. Pembuktian lawan tak dibolehkan, digunakan sebagai alat bukti dalam upaya hukum banding, kasasi dan eksekusi; 3. Eksekutorial,
untuk
dilaksanakan
secara
paksa
dengan
adanya
title
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA.
6
Isi: Putusan ditinjau dari segi isi: 1. Niet Ontvonkelijk verklaart (NO). yaitu Pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan yang tidak dapat dibenarkan hukum. Alasan tersebut antara lain : gugatan tidak berdasar hukum, penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung, gugatan kabur (obscuurlibel), gugatan prematur, gugatan nebis in idem, gugatan errr in persona, gugatan daluwarsa. 2. Putusan dikabulkan : yakni apabila dalil-dalil gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Apabila terbukti seluruhnya maka dikabulkan seluruhnya, bila terbukti sebagian maka dikabulkan sebagian. 3. Putusan ditolak : yakni apabila dali-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Penolakan dapat seluruhnya atau sebagian. 4. Digugurkan : yakni bila Penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil padahal ia telah dipanggil secara patut, sedang Tergugat hadir (Pasal 124 HIR/148 RBg). 5. Verstek : putusan tanpa hadirnya Tergugat tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 6. Ditangguhkan (aan hanging). 7. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang. Tahap Pembuatan: 1. Inventarisasi. Hakim sebelum membuat putusan melakukan inventarisasi yang meliputi pihak-pihak, posita, jawab menjawab, pembuktian dan petitum. 2. Seleksi, setelah menginventarisasi maka melakukan seleksi meliputi masalah pokok,
terpenuhinya unsur-unsur
yang
diperlukan / berhubungan dengan
permasalahan dan ketentuan hukum. 7
3. Penyusunan. Formulasi Putusan : Formulasi putusan yang baik biasanya terdiri sebagai berikut : 1. Memuat secara ringkas, jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan (Pasal 184 (1) HIR/195 RBg). a. Kepala putusan, identitas dan kedudukan para pihak; b. Dalil gugatan; c.
Jawaban Tergugat;
d. Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian; e. Pertimbangan hukum; f.
Ketentuan perundang-undangan;
g. Amar putusan. 2. Mencantumkan biaya perkara (Pasal 160 HIR/187 RBg). Dalam menyusun putusan seorang Hakim harus selalu berdasarkan pada fakta hukum. Bagi seorang Hakim yang penting adalah fakta dan peristiwa hukum. Oleh karena itulah sering di katakan yang penting fakta dan peristiwa, hukum adalah sebagai alat. Fakta adalah sesuatu peristiwa yang telah terjadi, kegiatan yang telah dilaksanakan, peristiwa yang sudah berlangsung dan terwujud dalam ruang dan waktu serta harus didukung alat bukti dan bernilai yuridis. Dalam menyusun putusan disamping fakta terdapat rule (aturan) penalaran dan conclution (kesimpulan) yang diwujudkan dalam amar putusan sehingga dapat digambarkan dalam rumus : Kalkulas Rumus F
R
C 8
B
B
B
S
B
S
B
S
S
B
S
S
FXR=C
F = Facfa (Fakta Hukum) X = Penalaran Hukum R = Rule (Peraturan Hukum) C = Conclution (Kesimpulan) B = Benar S = Salah
Amar Putusan : Amar atau dictum adalah merupakan jawaban dari petitum dari gugatan. Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut ( Ps.178 ayat 2 dan 3 HIR dan Ps 189 ayat 2 dan 3 RBG ). Mahkota seorang Hakim terletak pada putusannya. Jantung putusan pada pertimbangan, Ruh putusan terdapat dalam pembuktian dan dewi keadilan pada amar putusam. Putusan yang sifat, jenis, isi serta kekuatan dan susunannya telah disinggung di atas akan diakhiri dengan amar putusan yang memerlukan kecermatan. Atas dasar posita, petitum dan hasil pemeriksaan persidangan maka ada beberapa kemungkinan amar yang dibuat untuk menjadi perhatian yakni : 1. Gugatan mengandung cacat formil; 2. Gugatan tidak terbukti; 3. Gugatan Konvensi tak terbukti, eksepsi tak berdasar. 4. Konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, Rekonvensi terbukti; 5. Konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar. Rekonvensi tidak terbukti; 9
6. Dalam perkara perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek; 7. Dalam perkara terdapat rangkaian Konvensi, eksepsi. Rekonvensi dan intervensi; 8. Amar putusan mesti dirinci; 9. Amar putusan yang mengabulkan sebagian mesti menyatakan menolak selebihnya. Ahirnya harus disadari bahwa konsumen putusan bukan hanya hakim tingkat pertama, tingkat banding dan hakim kasasi, akan tetapi juga para pihak yang berperkara, pencari keadilan dan masyarakat oleh karenannya melalui pertimbangan hukumlah akan dapat dinilai apakan putusan itu putusan yang baik atau tidak. Demikian uraian teknik pembuatan putusan disampaikan semoga bermanfaat.
10
